Peran Pemerintah Dalam Administrasi Dan

PERAN PEMERINTAH DALAM ADMINISTRASI DANPEMBANGUNAN NASIONAL

oleh:

Nama : Yohana Rosendra

NIM : 110200254

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Bab I

Pendahuluan1.1 Latar belakang permasalahan

Sejarah administrasi pembangunan melihat suatu keadaan dimana saat ini administrasipembangunan belum diakui sebagai suatu disiplin ilmu sendiri yang telah berkembang.Administrasi pembangunan yang berkembang tersebut berasal dari disiplin ilmu yangmendahuluinya, yaitu administrasi negara. Administrasi negara merupakan suatu studimengenai bagaimana badan-badan pemerintahan diorganisir, beserta aparaturnya,pembiayaannya, serta faktor kepemimpinannya. Administrasi negara merupakankombinasi tata pemerintahan,ctata usaha negara, administrasi serta administrasipembangunan, dan pengendalian lingkungan.

Administrasi pembangunan yang merupakan bagian dari administrasi negara tersebut,kemudian mengalami penyempurnaan yang diawali oleh peristiwa pemberian bantuanPBB tahun 1950 kepada negara-negara berkembang yang ternyata kurang mencapaisasaran dan kurang mendapatkan hasil sesuai tujuannya.

Dalam pelaksanaan administrasi pembangunan, pemerintah memiliki peranan yangharus dilaksanakan, salah satunya adalah peran sebagai administrator yangberhubungan erat dengan usaha pembangunan berencana suatu negara. Perencanaanyang merupakan suatu pernyataan pemerintah, melahirkan tugas pemerintahdiantaranya adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional mencakup multidimensional, didalamnya pembangunan nasional tersebutlah pemerintah berperan danberfungsi, baik sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, hingga pelaksanasendiri.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari administrasi pembangunan ?

2. Apa pengertian dari pembangunan dan pembangunan nasional ?

3. Bagaimana peranan pemerintah dalam pembangunan nasional ?

4. Bagaimana kaitannya pemerintah dengan perencanaan serta pembangunannasional ?

BAB II

Pembahasan dan Analisis

2.1. Administrasi Pembangunan

2.1.1. Pengertian

Pengertian administrasi pembangunan berdasarkan pendapat para ahli, yaitu :

1. Fred W. Riggs

Administrasi pembangunan berkaitan dengan proses adminstrasi dari suatuprogram pembangunan, dengan metode yang digunakan terutama oleh pemerintahuntuk melaksanakan kebijakan dan kegiatannya yang telah direncanakan gunamenemukan sasaran pembangunan (pembangunan admistrasi). Administrasipembangunan dikaitkan dengan implikasinya, sehingga apabila suatu programpembangunan berhasil dilaksanakan, dengan sendirinya akan mendorong perubahan-perubahan dalam berbagai bidang (administrasi pembangunan).

2. Prajudi Atmosudirdjo

Hukum administrasi pembangunan adalah Hukum Administrasi Negara yangdiarahkan untuk mendukung proses pembangunan dalam keperluan keberhasilanpembangunan, yang melipuri hukum untuk perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan,pengendalian, dan evaluasi. Merupakan Hukum Administrasi Negara yang diarahkanuntuk penyempurnaan administrasi negara agar berkemampuan mendukung prosespembangunan[1].

3. Bintoro Tjokoamidjojo

Pendekatan administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalianusaha administrasi oleh pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan kearah lebihbaik dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, untuk mendorongperubahan suatu masyarakat kearah lebih baik, yang pada umumnya tujuannya adalahpembinaan bangsa (nation building) dan atau perkembangan sosial ekonomi (disebutsebagai proses modernisasi).

Dengan demikian, tujuan dikembangkannya hukum administrasi pembangunan adalahuntuk kebutuhan pengembangan model dan konsep hukum administrasi yang cocokuntuk pembangunan serta pengembangan administrasi bagi pembangunan[2].

2.1.2.Ruang lingkup administrasi pembangunan

1. Ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu :

Penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara, yang meliputipenyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, tatakerja dan penyusunan sarana-sarana administrasi lannya (disebut development ofadministration).

Merumuskan kebijakan dan program pembangunan di berbagai bidang sertapelaksanaan nya secara efektif (disebut sebagai administration of development).

2. Administrasi pembangunan dapat dibagi dalam dua subfungsi, yaitu

Perumusan atau formulasi kebijakan pembangunan oleh pemerintah (publicpolicies) dilakukan dalam proses administrasi dan tingkat tertentu dalam proses politik.

Pelaksanaan kebijakan secara efektif, dimana yang perlu mendapat perhatianadalah masalah kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan fungsi administratorsebagai unsur pembaharu.

Jadi pada dasarnya administrasi pembangunan bertujuan untuk memperlancarproses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah yang pada akhirnya dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat[3].

2.1.3. Ciri-ciri administrasi pembangunan

Administrasi pembangunan masih mendasarkan diri pada prinsip administrasi negarasebab peralatan analisa administrasi pembangunan masih memakai peralatan analisaadministrasi negara. Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut :

Ciri-ciri administrasi negara Ciri-ciri administrasi pembangunanLebih banyak terkait dengan lingkunganmasyarakat negara maju

Lebih memberikan perhatian terhadaplingkungan masyarakat yang berbeda-bedaterutama bagi negara berkembang

Terdapat kelompok yang cenderungb e r p e n d a p a t t u r u t b e r p e r a n n y aadministrasi negara dalam prosesperumusan kebijaksanaan, tapi peranan itumasih kurang ditekankan. Bahkan adayang menyebutkan administrasi negarabersifat netral terhadap tujuan-tujuanpembangunan

Administrasi pembangunan mempunyaiperan aktif dan berkepentingan terhadaptujuan-tujuan pembangunan, baik dalamperumusan kebijaksanaannya maupunalam pelaksanaannya yang efektif, bahkanadministrasi ikut serta mempengaruhitujuan pembangunan masyarakat danmenunjang pencapaian tujuan nasional,ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskankebijaksanaannya melalui proses politik.

Lebih menekankan kepada pelaksanaanyang tertib/efisien dari unit-unit kegiatanpemerintahan pada waktu ini. Jadiberorientasi pada masa kini.

Berorientasi kepada usaha-usaha yangmendorong perubahan kearah lebih baikuntuk suatu masyarakat di masa depan.Jadi berorientasi pada masa depan.

Lebih menekankan pada tugas-tugasumum (rutin) dalam rangka pelayananmasyarakat dan tertib pemerintahan.Administrasi negara lebih bersikap sebagaibalancing agent

B e r o r i e n t a s i p a d a t u g a s - t u g a spembangunan, yaitu kemampuan untukm e r u m u s k a n k e b i j a k a n - k e b i j a k a npembangunan dan pelaksanaan yangefektif. Administrasi pembangunan lebihbersikap sebagai development agent

Administrasi negara lebih menengok padakerapian aparatur administrasi itu sendiri

Admin is t ras i p emb angunan har usmengaitkan dir i dengan substansi

perumusan kebijakan dan pelaksanaantujuan pembangunan di berbagai bidang

Dalam administrasi negara seakan-akanada kesan menempatkan administratordalam aparatur pemerintah sekedarsebagai pelaksana

dalam administrasi pembangunan,administrator dalam aparatur pemerintahj u g a b i s a m e r u p a k a n p e n g g e r a kperubahan (agent of change)

Lebih berpendekatan legalistik Le b ih be r pe nd e kat an l i ngk un gan ,berorientasi pada kegiatan dan bersifatpemecahan masalah.

2.1.4. Kegiatan dan pelaksanaan administrasi pembangunan

Kegiatan-kegiatan dalam pembangunan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Goverment Activities (Kegiatan Pemerintahan)

2. Development Activities (Kegiatan Pembangunan)

3. Public Relation Activities (Kegiatan Kehumasan)

Peran dan fungsi pemerintah sebagai administrator berhubungan erat dengan usahapembangunan berencana suatu negara. Perencanaan merupakan suatu pernyataanpemerintah dalam kegiatan sosial ekonomi. Tugas pemerintah diantaranya adalahtugas dalam rangka pemerintahan umum, pemeliharaan ketertiban, keamanan, danpelaksanaan hukum. Tugas tersebut diperluas dengan tugas-tugas pelayanan umumyang dilakukan melalui penyelenggaraan sendiri atau melalui pelaksanaan fungsipengaturan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pemerintah sebagai administrator memiliki tugas [4]:

1. Menguasai dan menghayati tujuan-tujuan utama yang telah ditetapkan olehperaturan perundang-undangan.

2. Merumuskan lebih lanjut ke dalam bentuk yang dapat dipahami secara konkretoleh bawahan dan dapat diselenggarakan secara nyata.

3. Memelihara dan mengambangkan organisasi negara yang dipercayakankepadanya setepat-tepatnya.

4. Memelihara dan mengembangkan sistem informasi setepat-tepatnya.

5. Memelihara dan mengembangkan sistem menejemen setepat-tepatnya.

6. Membuat semua tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan sebaik-baiknya.

2.2. Pembangunan

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkanpertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatunegara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nationbuilding)[5]. Terdapat tujuh ide pokok, yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu proses, yaitu rangkaian kegiatan yangberlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahapyang satu pihakbersifat independen dan yang lain bersifat tiada akhir.

2. Pembangunan merupakan upaya secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untukdilaksanakan

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang,jangka sedang, dan jangka pendek[6]

4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan

5. Pertumbuhan mengarah pada modernitas, yaitu cara hidup yang lebih baru danlebih baik daripada sebelumnya.

6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan tiapdefinisi diatas bersifat multidimensional, yaitu mencakup segala segi kehidupanberbangsa dan bernegara.

7. Semuanya ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara yangbersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannyaagar sejajar dengan bangsa lain karena mampu menciptakan situasi yangseimbang dengan bangsa lain tersebut.

2.3. Pembangunan Nasional

Suatu sistem pembanguan nasional berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan,sehingga suatu sistem pembangunan nasional berkaitan erat dengan kebijakan yangditempuh dan strategi yang dipilih. Tujuan pembangunan nasional setiap negaraberbeda satu sama lain. Indonesia, menurut GBHN RI, 1988:43, menyatakan bahwaPembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adildan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila di dalam wadahNKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasanaperikehidupan bangsa yang sama, tenteram, tertib, dan dinamis, serta dalamlingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

2.3.1. Dimensi pembangunan nasional

1. Dimensi inti dan kerangka pokok

Pembangunan hanya berjalan dengan memuaskan apabila masyarakat sadar akanfaedah pembangunan serta keharusan dari proses dinamisasi. Kesadaran tersebutmembawa masyarakat dari keadaan statis kearah perkembangan dinamis. Prosesdinamisasi mengandung kehendak untuk merubah cara kehidupan, cara berpikir, dan

cara menghadapi masalah-masalah untuk menempuh jalan baru yang membawakemajuan.

2. Dimensi majemuk dan kompleks.

Michel todaro menyimpulkan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yangmencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat, danlembaga-lembaga nasional, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangankesenjangan, pemberantasan kemiskinan absolut (Bryant,1987:3)[7].

2.3.2. Kebijaksanaan pembangunan nasional

1. Kebijaksanaan sektoral dan partial

Kebijaksanaan pembangunan nasional menyangkut seua ketentuan formal daninformal untuk mewujudkan tercapainya tujuan nasional, yaitu kebijaksanaan ekonomi(moneter dan fiskal), kebijaksanaan ekspor impor, perdagangan, dan sebagainya.Sebagai contoh, kebijaksanaan ekonomi merupakan kebijaksanaan partial karenamenyangkur satu bidang, yaitu ekonomi. Kebijaksanaan perdagangan sebagai bagiandari ebijaksanaan ekonomi, merupakan kebijaksanaan sektoral. Keduanya harus salingmelengkapi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuannya. Demikian pula denganbidang pembangunan nasional lainnya, keterkaitan dan saling mempengaruhi antarsektor dalam bidang sangat erat. Misalnya kebijaksanaan ekspor impor berkaitan eratdengan kebijaksanaan perdagangan luar negeri, dan seterusnya.

2. Kebijaksanaan terpadu

Pemimpin harus mengambil atau memutuskan suatu kebijaksanaan (pengambilankeputusan) yang mempunyai implikasi yang luas sehingga memerlukan analisis danpertimbangan berdasarkan informasi yang cukup. Proses tersebut ada yang formal danada informal,dapat dibagi dalam tahap-tahap:

Penyusunan konsep (policy germination)

Rekomendasi kebijaksanaan (policy recommendation)

Analisis kebijaksanaan (policy formulation)

Perumusan kebijaksanaan (policy formulation)

Pengambilan keputusan (policy decision)

Pelaksanaan kebijaksanaan (policy implementation)

Evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan (policy evaluation)

Untuk memudahkan analisis dan pembentukan kebijaksanaan, Bintoro Tjokroamidjojo(1978:115) membagi substansi kebijaksanaan nasional ke dalam lima kelompok :[8]

Analisis dan pembentukan kebijaksanaan tujuan-tujuan pembangunan nasionaljangka jauh.

Analisis dan pembentukan kebijaksanaan tujuan-tujuan pembangunan nasionaljangka menengah.

Analisis dan pembentukan kebijaksanaan pembangunan atau program tahunan.

Analisis dan pembentukan kebijaksanaan nasional dalam rangka melaksanakanpemerintahan.

Analisis dan pembentukan kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaanpembangunan, terutama masalah-masalah jangka pendek.

Dengan melihat tahap-tahap serta substansi analisis pembentukankebijaksanaan, kemudian dapat dicari pola arus, hubungan antar lembaga, sertakoordinasinya. Dengan cara ini pula dapat dilihat lembaga atau orang mana yangmenjadi strategis dalam proses analisis dan pembentukan kebijaksanaan, sebabkebijaksanaan terpadu tidak hanya memperhitungkan sektor dan bidang pembangunan,tetapi juga waktu serta faktor lainnya.

2.3.3. Strategi pembangunan nasional

Strategi pembangunan nasional menyangkut pemilihan alternatif tindakan yang harusdilakukan. Dalam setiap bidang, pilihan yang dibuat harus optimal. Untuk merubahkeadaan bangsa akibat kurang optimalnya strategi pembangunan nasional yangterdahulu, perlu diadakan pendobrakan besar-besaran terhadap segi-segi strategiskehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Salah satu segi strategis tersebut adalahsektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian adalah langkah pertama menujupeningkatan pemakmuran dan harus dibarengi dengan pembangunan sektor lainnya.

2.4. Pembangunan Nasional yang Multi-dimensional

Agar suatu bangsa mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upayapencapaian tujuan negara bangsa yang bersangkutan, seluruh segi kehidupan danpenghidupan, mesti dibangun.

2.4.1. Pembangunan bidang politik

Pengamatan para pakar menunjukkan tiga tahap penting yang perlu dilalui, yaitu :

1. Pertama, menciptakan stabilitas politik sebagai titik tolak yang mutlakdiperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.

2. Kedua, penyusunan kembali organisasi-organisasi (restrukturisasi) politik.Pertama dengan melakukan penyederhanaan jumlah organisasi politik, dapatdengan gabungan atau fusi partai karena adanya kesamaan ideologi politik,aspirasi politik, atau orientasi politik para tokohnya. Kedua restrukturisasi dapat

pula berarti mendorong tumbuhnya partai-partai politik guna mencegah adanyasatu kekuatan politik yang mendominasi.

3. Ketiga, political take-off, yaitu dimulainya usaha-usaha oleh partai-partai politikyang telah mengalami restrukturisasi untuk secara aktif dan proaktif turutberpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan.

Terdapat empat aspek kehidupan politik dimana partai-partai politik dapat dan harusmemainkan peranan penting[9], yaitu :

1. Sebagai kekuatan yang tangguh untuk mengembangkan dan menerapkanprinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa dankepentingan negara yang bersangkutan.

2. Partai-partai politik perlu dan harus memainkan perannya sebagai pembela hakdemokrasi, bukan hanya anggotanya, tetapi juga warga negara secarakseluruhan.

3. Partai-partai politik memainkan peran yang amat penting dalam turut sertamembina berbagai sarana demokrasi yang telah diakui keberadaannya olehbangsa dan negara yang bersangkutan

4. Perannan penting lainnya adalah menyelenggarakan pendidikan politik.

2.4.2. Pembangunan bidang ekonomi

Tuntutan dalam penentuan prioritas pembangunan bagi negara-negara yangsedang membangun pada umumnya menunjuk pada pembangunan di bidang ekonomi,sebab kenyataan menunjukkan bahwa keterbelakangan negara-negara tersebut palingterlihat dalam bidang ekonomi. Dengan keterbelakangan ekonomi,berakibat padapendapatan perkapita rendah, yang berakibat pada ketidakmampuan menabungsehingga berakibat pada tidak terjadinya pembentukan modal yang menyebabkan tidakadanya investasi. Tidak adanya investasi berakibat tidak terjadinya perluasa usahasehingga makin sempitnya kesempatan kerja yang dapat menyebabkan pengangguran.Adanya pengangguran berarti tidak adanya penghasilan, yang akhirnya berakibat padatidak bergesernya posisi seseorang dari bawah garis kemiskinan.

Strategi pembangunan yang biasa ditempuh negara-negara berkembang adalahmodernisasi pertanian dan industrialisasi. Modernisasi pertanian dipandang dari duasisi, yaitu sisi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sendiri,terutama bahan pangan, dan sisi menyangkut penumbuhan dan pengembanganargobisnis yang menghasilkan berbagai komoditi untuk ekspor.

Dalam industrialisasi sebagai alternatif, pemerintah dapat melakukan orientasiindustrialisasi. Orientasi industrialisasi dapat mencakup dua segi, yaitu segi orientasiproduksi berbagai barang dan jasa untuk konsumsi dalam negeri, dan segi untukorientsi ekspor.

Pembangunan ekonomi menempati skala teratas dalam keseluruhan kebijaksanaandan penyelenggaraan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi harus berhasil,

karena dapat mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kesenjangan sosial,menghasilkan ketersediaan dana untuk pembangunan bidang-bidang lainnya, danberakibat pada terpeliharanya ketertiban umum.

2.4.3. Pembangunan bidang sosial budaya

Aspek sosial budaya yang relevan mendapat perhatian dalam upaya memilihstrategi pembangunan adalah aspek bahasa, adat istiadat dan tradisi, persepsi tentangkekuasaan, hubungan dengan alam, locus of control, pandangan tentang perananwanita, dan sistem kekeluargaan besar (extended family system)

Pembangunan bidang sosial budaya merupakan hal yang tidak mudah karenamenyangkut antara lain filsafat hidup, pandangan hidup, persepsi, cara berpikir, sistemnilai, dan orientasi pada warga masyarakat [10].Di dalam masyarakat terdapatkategorisasi golongan, yaitu golongan tradisionalis, golongan modernis, dan golonganambivalen.

2.4.4. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dimaksudkan untuk menjamin bahwakemerdekaan nasional dalam semua bidang kehidupan, seperti di bidang politik,ekonomi, dan sosial budaya, dijunjung tinggi oleh semua warga negara dan mendapatpengakuan de jure oleh dunia internasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisiyang perlu diciptakan dan dipelihara secara terus-menerus. Variabel yang harusdiperhitungkan dalam menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan ketahanannasional yang tangguh, yaitu faktor geografis, penduduk, kekayaan alam, ideologinasional, politik, ekonomi, sosial budaya, dan kekuatan militer.

2.5. Peranan serta Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional

2.5.1. Fungsi-fungsi pemerintah terhadap warganya

1. Negara sebagai negara politik (political state)

Negara memiliki rakyat dan pemerintah, sehingga disebut sebagai suatu kesatuanpolitik merdeka dan berdaulat, atau negara politik. Dengan demikian, negaramenyelenggarakan empat fungsi pokok, yaitu :

Memelihara ketertiban dan keamanan (maintenance of peace and order).

Fungsi pertahanan dan keamanan.

Fungsi diplomatik

Fungsi perpajakan

2. Negara sebagai negara hukum (legal state)

Banyak jenis hak yang ingin diperoleh masyarakat, salah satunya adalah tidakdiperlakukan semena-mena oleh siapapun juga, termasuk oleh pemerintah ataupenguasa. Tidak jarang dalam berbagai negara diterapkan rule of man, dimanakeinginan dan kepentingan penguasa lah yang didahulukan dan mengabaikankepentingan umum. Untuk mencegah hal tersebut, berkembanglah konsep bahwanegara harus berdasarkan rule of law dan melihat negara sebagai negara hukum.Menurut konsep ini, supremasi hukum harus diakui oleh semua pihak dan tidak adapihak manapun yang tidak terikat kepada semua perangkat hukum yang berlakusepanjang ketentuan-ketentuan normatif tersebut bertujuan demi kepentingan seluruhmasyarakat.

3. Negara sebagai negara kesejahteraan (welfare state)

Negara didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalahpeningkatan kesejahteraan seluruh warga negara, tidak hanya dalam arti materil, tetapijuga dalam semua bidang kehidupan karena menyangkut harkat dan martabatmanusia. Meskipun demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat tidak semata-matamenjadi beban pemerintah,tetapi juga beban para pengusahawan.

2.5.2. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional

1. Peran selaku stabilisator

stabilisator di bidang politik

ialah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan,baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri, maupun luar negeri[11].

Stabilisator ekonomi

Ialah iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpeliharasedemikian rupa sehingga ekonomi tumbuh secara wajar, suku bungan yangtidak tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha semakin luas, prosesindustrialisasi berlangsung dengan baik, kebijakan moneter dan fiskal yangmenguntungkan bagi kepentingan nasional, dan lain sebagainya.

Stabilisator sosial budaya

Yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi gejolak sosial,apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuandan persatuan bangsa. Caranya yaitu dengan menggunakan kemampuan selektifyang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan,pendekatan yang persuasif, dan melakukan pendekatan bertahap tetapiberkesinambungan.

2. Peran selaku inovator

Yaitu pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber temuan baru,metode baru, sistem baru, serta cara berpikir baru suatu perubahan yang membawabangsa kearah yang lebih baik.

3. Peran selaku modernisator

Pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat kearah kehidupan modern,yaitu kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dankemahiran menejerial, kemampuan mengolah kekayaan alam, memiliki sistempendidikan nasional yang andal sehingga mampu menghasilkan SDM yang produktif,memiliki landasan kehidupan polotik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yangjelas tentang masa depan, rakyat mampu mengambil keputusan yang rasional tentangnasibnya, bersedia mengambil resiko dan orientasi masa depan, serta bersediamenerima perubahan.

4. Peran selaku pelopor

Pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat.

5. Peran selaku pelaksana sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunanmerupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata,karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas,kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dankarena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkinterdapat kegiatan yang tidak bisa dialihkan kepada pihak swasta, melainkan harusdiselenggarakan sendiri oleh pemerintah[12].

2.6. Pembangunan Administrasi dalam Rangka Administrasi Pembangunan

Ciri-ciri kegiatan pembangunan ialah dilaksanakan secara sadar, komprehensif,terencana,bertahap, dan berkesinambungan, serta diarahkan pada pencapaian tujuanakhir bangsa yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.Penyelenggaraannya memerlukan langkah-langkah, yaitu sebagai berikut :

1. Penumbuhan motivasi

Antara lain melalui proses sosialisasi kebijakan nasional, penyebaran informasi,perluasan wawasan, dan peningkatan kecerdasan

2. Perumusan dan pengambilan kebijakan publik

Keterlibatan pemerintah dalam perumusan dan pengambilan keputusan pblik sangatdiperlukan bukan saja karena perumusan dan pengambilan keputusan politik tidak bisadipisahkan dari pelaksanaannya, tetapi juga karena pertimbangan lain sepertipemerintah memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan masukan yangsangat mungkin tidak dimiliki pihak manapun, hanya pemerintahlah yang memilikiaparat yang menjangkau seluruh pelosok wilayah kekuasaan negara, dan pada akhirnya

pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan operasional yang dilakukannyakepada pemegang tertinggi kedaulatan negara, yaitu rakyat.

3. Peletakkan dasar hukum

Langkah ini sangat penting untuk kepentingan pemerintah sendiri maupun dalammelibatkan komponen masyarakat, misalnya untuk kepentingan pemerintah diperlukanhukum untuk:

Menentukan, menggarapa, dan mobilisasi dana

Peruntukan lahan, misalnya untuk daerah pemukiman, industri, pertanian,maupun kawasan yang dilindungi

Perlakuan terhadap investor asing

Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang kesemuanya diarahkanguna menjamin bahwa tidak ada kegiatan penyelenggaraan pembangunan yangtidak ada dasar hukumnya [13]

1. Perumusan rencana pembangunan nasional

Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akandikerjakan di masa depan. Instrumen yang biasanya digunakan adalah analisis SWOT,yaitu memahami kekuatan yang dimiliki negara (Strengths), mengenali kelemahan yangmungkin ada (Weakness), mampu memanfaatkan peluan (Opportunities), dan siapmenghadapi ancaman (Threats) baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudia, rencanayang telah disusun dan ditetapkan perlu disebarluaskan kepada seluruh komponenmasyarakat sehingga semua pihak mengetahui hal-hal seperti aspek rencana yangmenjadi tanggungjawabnya,kegiatan yang harus dilakukannya, hak yang akandiperolehnya, serta kewajiban yang harus ditunaikannya.

2. Penentuan dan perumusan progam kerja

Perumusan program kerja adalah upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, jenis,dan bentuk masa depan yang diperkirakan akan dihadapi sehingga faktorketidakpastian berkurang, perubahan dapat diantisipasi dan diberikan respon, skalaprioritas makin tajam, sasaran makin konkret, kurun waktu makin pendek, sertaalokasi dana dan daya makin tepat, sehingga memungkinkan pelaksanaan rencanasecara efisien dan efektif.

3. Penentuan berbagai proyek pembangunan

Penentuan proyek pembangunan perlu mendapat perhatian karena pertimbangan :

Menurut pengamatan, sering terdapat kecenderungan birokrasi pemerintahanuntuk memproyekkan sesuatu kegiatan yang sesungguhnya merupakan kegiatanrutin

Berbagai proyek pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah denganberbagai alasan. Dengan demikian, segala langkah yang diperlukan

tertanganinya berbagai proyek dengan tingkat efisiensi dan efektifitas setinggimungkin,harus diambil.

Tidak sedikit proyek pembangunan yang diserahkan kepada pihak lain untukmelaksanakannya.

4. Implementasi rencana dan program kerja

Harus ditentukan juga instrumen pengukur efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kerja,dimana instrumen tersebut perlu diketahui, dipahami, dan diterima oleh parapelaksana karena dengan demikian merekapun dapat turut serta melakukanpemantauan (self monitoring) suatu hal yang sangat penting dalam rangkapemberdayaan para pelaksana.

5. Pentingnya sistem penilaian

Sistem penilaian memungkinkan menejemen membandingkan hasil yang seharusnyadicapai melalui pelaksanaan kegiatan tertentu dengan hasil yang nyatanya dicapai.

6. Pentingnya mekanisme umpan balik

Berarti bahwa satu tahap yang sudah dilalui dinilai. Hasil penilaian akan sangatbermanfaat dan digunakan sebagai umpan balikkalau perlu, mengkaji ulang seluruhproses sebelumnya, termasuk urusan misi, rumusan strategi, rencana, program kerja,maupun kegiatan-kegiatan operasional.

2.7. Efektivitas Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan

Suatu pengelolaan pembangunan nasional harus efektif menyediakan pribadi sebagaisatu kelompok selaku alat organisasi untuk mencapai tujuannya dengan konsekuaensiyang tidak dicari-cari atau dengan biaya minimun.

Tujuan mengelola pembangunan nasional sulit dan rumit yang mungkin disebabkanoleh pengelolaan yang salah, atau masalah dasar yang terletak pada desaikeorganisasian. Efektivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, danpengawasan (mewakili fungsi-fungsi pengelolaan) sangatlah menentukan tercapai atautidaknya tujuan pembangunan nasional. Efektivitas tersebut sangat ditentukan olehdisain keorganisasian yang diformulasikan pengelolaan pembangunan nasional.

Bab III

Penutup3.1. Kesimpulan

Saat ini administrasi pembangunan merupakan bagian administrasi negara yang berkaitan dengan proses adminstrasi dari suatu program pembangunan, denganmetode yang digunakan terutama oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dankegiatannya yang telah direncanakan guna menemukan sasaran pembangunan.

Pembangunan nasional memiliki dua dimensi, yaitu dimensi inti dan kerangka pokokserta Dimensi majemuk dan kompleks. Didalam pembangunan nasional terdapatkebijaksanaan berupa Kebijaksanaan sektoral dan partial serta kebijaksanaan terpadu.

Pembangunan nasional merupakan salah satu perencanaan pemerintah yang berkaitanerat dengan kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang menyangkut pemilihanalternatif tindakan yang dipilih pemerintah untuk mencapai tujuannya dan berpengaruhterhadap berbagai bidang kehidupan (multidimensional, mencakup berbagai bidangyaitu politik, ekonomi,sosial budaya,pertahanan dan keamanan).

Fungsi pemerintah berkaitan erat dengan kedudukan negara terhadap warganya, danperan pemerintah dalam pembangunan nasional adalah selaku stabilisator,modernisator, inovator, pelopor, dan pelaksana sendiri.

Hubungan pembangunan nasional dengan administrasi pembangunan adalah bahwaPembangunan Administrasi dalam rangka Administrasi Pembangunan dilaksanakansecara sadar, komprehensif, terencana,bertahap, dan berkesinambungan, sertadiarahkan pada pencapaian tujuan akhir bangsa yang ditujukan pada peningkatankesejahteraan seluruh masyarakat yang merupakan tujuan pemerintah dalamperencanaan pembangunan nasional dan harus berjalan efektif untuk menentukan arahperubahan bangsa.

3.2. Saran

Dengan penjelasan diatas, bahwa perencanaan pembangunan nasional berdampaksecara multidimensional, menunjukkan bahwa arah bangsa ini bergantung padaperencanaannya. Sehingga disarankan kepada pemerintah sebagai administrator untukserius dalam perencanaan pembangunan nasional sebab saat ini Indonesia merupakannegara berkembang sehingga rentan akan krisis pada setiap segi dalammultidimensional tersebut.

Daftar Pustaka

Djajasumarga, kasum , Prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan nasional, cet.Kesatu (Jakarta:Penerbit IKIP Semarang Press, 1992)

Nugraha, Safri. et al, Hukum Administrasi Negara, cet. Kesatu (Jakarta:PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007)

Siagian, Sondang P, Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi, dan strateginya), cet.Ketiga (Jakarta:Penerbit PT Bumi Aksara, 2003)

[1] Nugraha, Safri. et al, Hukum Administrasi Negara, cet. Kesatu (Jakarta:PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007) hal. 375


[3] Nugraha, Safri. et al, Hukum Administrasi Negara, cet. Kesatu (Jakarta:PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007) Hal. 379


[5] Siagian, Sondang P, Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi, dan strateginya),cet. Ketiga (Jakarta:Penerbit PT Bumi Aksara, 2003) Hal.4

[6] Siagian, Sondang P, Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi, dan strateginya),cet. Ketiga (Jakarta:Penerbit PT Bumi Aksara, 2003) Hal.5

[7] Djajasumarga, kasum , Prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan nasional, cet.Kesatu (Jakarta:Penerbit IKIP Semarang Press, 1992) Hal 47

[8] Djajasumarga, kasum , Prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan nasional, cet.Kesatu (Jakarta:Penerbit IKIP Semarang Press, 1992) hal.53

[9] Siagian, Sondang P, Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi, dan strateginya),cet. Ketiga (Jakarta:Penerbit PT Bumi Aksara, 2003) hal 64

[10] Siagian, Sondang P, Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi, dan strateginya),cet. Ketiga (Jakarta:Penerbit PT Bumi Aksara, 2003) hal.101




Documents

Peran Pemerintah Dalam Administrasi Dan