PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK … · MEWUJUDKAN KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YG MELAKSANAKAN TUGASNYA SECARA IDEPENDEN DENGAN MENJUNJUNG ... dalam hal menyerahkan

PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

Disampaikan oleh :

DYMAS ADJI WIBOWO, SH.Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan

Pengamanan Pembangunan Strategis

Kejaksaan Negeri Kota Malang


27 November 2018DASAR KEWENANGAN

UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU No.31 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

JAKSA ADALAH PEJABAT FUNGSIONAL

YANG DIBERI WEWENANG OLEH UU UNTUK

BERTINDAK SEBAGAI PENUNTUT UMUM

DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

PENGADILAN YANG MEMPEROLEH

KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA

WEWENANG LAIN BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG


27 November 2018

PENUNTUT UMUM

ADALAH JAKSA YANG DIBERI WEWENANG

OLEH UU INI UNTUK MELAKUKAN

PENUNTUTAN DAN MELAKSANAKAN

PENETAPAN HAKIM

(Pasal 1 ayat (2) UU No.16 Tahun 2004)


27 November 2018

VISI MISI KEJAKSAAN

VISI :MEWUJUDKAN KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YGMELAKSANAKAN TUGASNYA SECARA IDEPENDEN DENGAN MENJUNJUNGTINGGI HAM DALAM NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

MISI :

1. Penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsiyang menjadi prioritas ;

2. Peningkatan kualitas penanganan dan penyelesaian perkaraTindak Pidana Korupsi dan perkara Tindak Pidana Tertentuyang merusak sendi-sendi perekonomian dan kebangsaan ;

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia,sarana dan prasarana serta efektifitas dan efisiensipelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.


27 November 2018

BIDANG PIDANA

1.MELAKUKAN PENUNTUTAN

2.MELAKSANAKAN PENETAPAN HAKIM DAN PUTUSAN PENGADILAN YANG

TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

3.MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA

BERSYARAT, PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN DAN PUTUSAN LEPAS

BERSYARAT

4.MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERTENTU

BERDASARKAN UU

5.MELENGKAPI BERKAS PERKARA TERTENTU DAN UNTUK ITU DAPAT

MELAKUKAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN SEBELUM DILIMPAHKAN KE

PENGADILAN YANG DALAM PELAKSANAANNYA DIKOORDINASIKAN

DENGAN PENYIDIK


27 November 2018

1. PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

2. PENGAMANAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM

3. PENGAWASAN PEREDARAN BARANG CETAKAN

4. PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN YANG DAPAT

MEMBAHAYAKAN MASYARAKAT DAN NEGARA

5. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN ATAU PENODAAN

AGAMA

6. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM SERTA STATISTIK

KRIMINAL

DALAM BIDANG KETERTIBAN

DAN KETENTRAMAN UMUM


27 November 2018

a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak

jujuran.

b. Perbuatan yang buruk seperi penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan

sebagainya.

c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk :

- Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral.

- Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah dan diganti secara tidak tepat

dalam satu kalimat ;

- Pengaruh-pengaruh yang korup.


27 November 2018

Bentuk Korupsi menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999

sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001

Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain,

atau suatu korporasi (Pasal 2)

Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3 )

Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan

sesuatu (Pasal 5)

Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6)


27 November 2018

Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi

dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7)

Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8)

Tindak pidana korupsi pegawai negeri yang memalsu buku-buku dan daftar-daftar

(Pasal 9)

Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakan barang, akta, surat atau daftar

(Pasal 10)

Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan

kewenangan jabatan (Pasal 11)


27 November 2018

Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat

menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar, memotong

pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam

pemborongan (Pasal 12)

Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi

(Pasal 12b)

Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan jabatan (Pasal 13)

Tindak pidana yang berhubungan dengan Hukum Acara pemberantasan korupsi

Tindak pidana yang berasal dari Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23)


27 November 2018

Faktor penyebab Korupsi

Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam

posisi-posisi kunci yang mampu memberi ilham

dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan

korupsi

Berkurangnya nilai agama dan etika

Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang

mengalami perubahan radikal, korupsi muncul

sebagai penyakit transisional

Keadaan masyarakat yang semakin majemuk


27 November 2018

Korupsi dapat terjadi karena adanya

Greeds (keserakahan) : berkaitan dengan adanyaperilaku serakah yang secara potensial ada di dalam dirisetiap orang

Opportunities (kesempatan) : berkaitan dengan keadaanorganisasi atau instansi atau masyarakat yangsedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagiseseorang untuk melakukan kecurangan

Needs (kebutuhan) : berkaitan dengan faktor-faktor yangdibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjanghidupnya yang wajar

Exposures (pengungkapan) : berkaitan dengan tindakanatau konsekwensi yang dihadapi oleh pelaku kecuranganapabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan, dll


27 November 2018

SEKTOR RAWAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA

1. Perijinan

2. Pertambangan

3. Perbankan

4. Pajak

5. Pengadaan barang dan jasa

Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Negara

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UU-an, efisien,

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan

APBN, perubahan APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun

ditetapkan dengan UU

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi

dan stabilisasi

Semua penerimaan yang menjadi hak dan kewajibanNegara dalam tahun anggaran

yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN

Surplus penerimaan Negara dapat digunakan untuk pengeluaran Negara tahun

anggaran berikutnya


27 November 2018

KEUANGAN NEGARA

Semua hak dan kewajiban

Negara yang dapat dinilai

uang, serta segala

sesuatu baik berupa uang

maupun barang yang

dapat dijadikan sebagai

milik Negara berhubung

dengan pelaksanaan hak

dan kewajiban tersebut

Hak Negara

Kewajiban Negara

Penerimaan Negara

Pengeluaran Negara

Penerimaan Daerah

Pengeluaran Daerah

Kekayaan Negara/Daerah yang dikelola

sendiri/oleh pihak lain

Kekayaan pihak lain yang dikuasai Negara

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan

menggunakan fasilitas Negara


27 November 2018

Kewenangan KPA

( Pasal 18 ayat (2) UU No.1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara )

1. Menguji Kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak

penagih

2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan

sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa

3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan

4. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran

pengeluaran yang bersangkutan

5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD tergantung dari

anggaran yang dikelola masing-masing Satuan Kerja

Tanggung jawab KPA yaitu bertanggung jawab atas kebenaran materi

dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.


27 November 2018

TUPOKSI dan KEWENANGAN PPK

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan

Rancangan Kontrak

2. MenerbitkanSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kwitansi / Surat Perintah

Kerja (SPK) / surat perjanjian

4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa

5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak

6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada

PA/KPA

7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA

dengan Berita Acara Penyerahan

8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan

hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan

9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa


27 November 2018

TUPOKSI dan KEWENANGAN

ULP/ PEJABAT PENGADAAN

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa

2. Menetapkan Dokumen Pengadaan

3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran

4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I

masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan

Nasional

5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau

pascakualifikasi

6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran

yang masuk

7. Membuat laporan mengenai proses dari hasil Pengadaan kepada Menteri /

Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi

8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa kepada PA/KPA


27 November 2018

TUPOKSI dan KEWENANGAN

PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan

Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam Kontrak

2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui

pemeriksaan/pengujian

3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah

Terima Hasil Pekerjaan


27 November 2018

PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah

PEJABAT PELAKSANA

TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan

satu atau beberapa kegiatan dari suatu program

sesuai dengan bidang tugasnya

TUGAS PPTK

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

3. Menyiapkan dokuken anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Dokumen anggaran tersebut mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun

dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan per-UU-an.


27 November 2018

Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah

Bahwa pengadaan barang dan jasa Pemerintah diadakan secara

terbuka, efisien dan kompetitif dengan maksud agar terdapat persaingan

yang sehat di antara pelaku usaha penyedia barang jasa sehingga

pemerintah bisa mendapatkan barang-barang/jasa yang terjangkau dan

berkualitas

Tugas pokok dan kewenangan serta kewajiban pihak-pihak terkait diatur

secara tegas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan jelas dan

dapat dipertanggungjawabkan guna menghindari dan mencegah

terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam

Pengadaan Barang/Jasa, serta menghindari dan mencegah

penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk

keuntungan pribadi,golongan atau pihak lain yang secara langsung atau

tidak langsung merugikan negara


27 November 2018

Penyimpangan prosedur yang terjadi selama proses pengadaan dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila secara nyata

terdapat perbuatan-perbuatan para pihak yang menimbulkan kerugian

keuangan negara

Penyimpangan dapat terjadi pada saat proses pelelangan berupa

penyusunan HPS yang tidak sesuai dengan aturan sehingga

mengakibatkan adanya penggelembungan harga sehingga nilai

penawaran rekanan di atas harga yang wajar, ataupun persekongkolan

dalam penerimaan peserta lelang untuk mengatur harga penawaran

tetap tinggi


27 November 2018

Indikator adanya persekongkolan atau pengaturan lelang antara lain (SE IJPU

No.06/SE/IJ/2006)

1) Terdapat kesamaan metode kerja, koefisien upah, bahan, alat antara penawaran dengan

HPS/OE

2) Total penawaran yang mendekati HPS/OE (>90%)

3) Adanya keikutsertaan beberapa perusahaan konsultan di bawah satu kendali

4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran dari beberapa konsultan

(pengetikan, susunan/format, proposal, dll)

5) Kesamaan antara rincian HPS dan penawaran

6) Format pengetikan/penjilidan berkas penawaran yang sama di antara penyedia jasa

7) Tingkat kesalahan pengetikan yang sama di antara penyedia jasa

8) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang

berurutan

9) Terdapat kesamaan metode merk, spesifikasi dari beberapa berkas penawaran yang

diajukan oleh penyedia jasa

10) Terdapat kesamaan spesifikasi, merk, cc, dan lain – lain antara penawaran dengan

HPS/OE


27 November 2018

Penyimpangan dapat terjadi pada saat proses pelelangan berupapenyusunan HPS yang tidak sesuai dengan aturan sehingga mengakibatkanadanya penggelembungan harga sehingga nilai penawaran rekanan di atasharga yang wajar, ataupun persekongkolan dalam penerimaan peserta lelanguntuk mengatur harga penawaran tetap tinggi

Penyimpangan juga dapat terjadi pada pada saat pelaksanaan pekerjaan,berupa pembayaran hasil pekerjaan tidak sesuai dengan prestasi/kemajuanpekerjaan di lapangan, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai denganspesifikasi teknis dalam kontrak, ataupun pembuatan addendum kontrak,Contract Change Order (CCO) atau amandemen/perubahan kontrak tidaksesuai dengan keadaan nyata di lapangan, menambah atau mengurangipekerjaan tertentu untuk kemudahan pelaksanaan dan menekan biayapekerjaan

Disamping itu penyimpangan yang paling sering terjadi adalah pada saatakhir tahun anggaran, pekerjaan belum selesai 100%, tapi sudah dinyatakanselesai 100% (PHO)

Kejaksaan Negeri Malang

12 April 2016

Titik-titik Rawan Dalam Proses Pengadaan

Tahap Persiapan Pengadaan :

- Satker tidak membuat jadwal Pelaksanaan seluruh paket kegiatan

- Tidak mengumumkan rencana pengadaan secara luas pada awal TA setelah

DIPA turun

- Jumlah peserta lelang yang mendaftar kurang

- Media yang digunakan tdk terkenal

Penggelembungan Anggaran, Harga Satuan Upah, bahan, dan alat, yg ada dalam

DIPA/EE tinggi dibandingkan dgn harga satuan yg ditetapkan oleh Pemda/harga

pasar

Ada penyatuan/pemecahan paket yang tendensius

Tahap Pemilihan, Penyusunan Dokumen Kualifikasi tidak sesuai ketentuan, ada

penambahan persyaratan yang tidak perlu, seperti pengaspalan harus punya

AMP, spesifikasi yang mengarah pada produk tertentu


Evaluasi tidak sesuai dengan kriteria, penawar yang terlambat diterima,

pembobotan/penilaian tidak wajar

Tahap Pelaksanaan, kontrak tidak ditandatangani oleh yang berhak,

pelaksanaan pekerjaan tidak diawasi secara ketat, laporan kemajuan pekerjaan

pembobotannya hanya berdasarkan pembagian perhitungan volume dengan

jangka waktu kontrak, bahan yang belum terpasang juga ditambahkan, ada

perubahan pekerjaan sesuai keinginan kontraktor

Tahap akhir kontrak , pekerjaan belum selesai tapi sudah dinyatakan selesai dan

dilakukan PHO untuk menghindari denda, kekurangan diselesaikan pada saat

masa pemeliharaan, addendum tanpa alasan yang sesuai ketentuan hanya

semata-mata untuk menambah/memperpanjang jangka waktu kontrak


UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

• Kejaksaan melalui seksi Intelijen mempunyai program penyuluhan

hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat luas maupun

instansi-instansi pemerintahan

• Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015, saat ini

Kejaksaan Agung membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan

Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawal dan

Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang

bertugas untuk memberikan pendampingan kepada pejabat

pemerintah, BUMN maupun BUMD dalam penggunaan anggaran

untuk menghindarkan dari terjadinya tindakan korupsi.


SEKIAN &

TERIMA KASIH


Documents

PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK … · MEWUJUDKAN KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YG MELAKSANAKAN TUGASNYA SECARA IDEPENDEN DENGAN MENJUNJUNG ... dalam hal menyerahkan