Peran Inspektorat Jenderal Menuju Suksesnya Program Bedah …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Media_Auditor_no_48_lengka… · yaluran Pupuk Bersubsidi 50 Manajemen Konflik

Edisi 48 - September 2018

Media Manajemen dan Pengawasan

Peran Inspektorat Jenderal Menuju Suksesnya ProgramBedah Kemiskinan RakyatSejahtera (BEKERJA)

ISSN : 1411 - 70457D4DD97714119

#BEKERJABedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera

media auditoredisi 48

MENU UTAMA9 Membangun Tata Kelola Bantuan Pemerintah di Sektor Pertanian yang Transparan, Akunta-

bel dan Profesional 13 Peran Inspektorat Jenderal Menuju Suksesnya Program Bedah Kemiskinan Rakyat Se-

jahtera (BEKERJA)16 Peran Inspektorat Jenderal dalam Pengawasan Bantuan Pemerintah Program Pemenuhan

Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan22 Tata Kelola Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian (Dari Perspektif Petunjuk Teknis

Ditjen Tanaman Pangan)26 Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Melalui Identifikasi CP/CL30 Pengentasan Kemiskinan Melalui Program BEKERJA33 Bantuan Pemerintah Sektor Pertanian : Permasalahan dan Pengendaliannya37 Dinamika Pengelolaan Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah

yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran

WAWASAN41 Mengenali Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia46 Perubahan Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Pen-

yaluran Pupuk Bersubsidi50 Manajemen Konflik dalam Penugasan Audit54 Pengawasan Optimalisasi Penggunaan PNBP Bantuan Pemerintah Sektor Pertanian59 Manfaat Media Sosial dalam Pemerintahan

INFO MEDIA65 Pengembangan SDM dan Halal Bihalal Keluarga Besar Inspektorat Jenderal Kementerian

Pertanian66 Inspektorat Jenderal Bertekad Segera Tuntaskan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan67 Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian69 Tim SERGAP Inspektorat Jenderal Upayakan Kesejahteraan Petani Lampung71 Agenda Pertemuan Rutin DPN-AAIPI di Kementerian Pertanian73 Visitasi Tim Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018

INFO KESEHATAN74 Otak Juga Butuh di Istirahatkan lho....

POJOK ANTI KORUPSI 76 Belajar dari Air dan Tanah

EDITORIAL5 PDCA Sebagai Alternatif Tata Kelola Bantuan Pemerintah Sektor Pertanian

Hal

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM “BEKERJA”OLEH NGADININGSIH

3Media Auditor - Edisi 48 - September 2018

MEJA REDAKSI

Pelindung :Inspektur Jenderal

PembinaSekretaris Itjen

Inspektur IInspektur IIInspektur IIIInspektur IV

Inspektur Invetigasi

Penanggung jawabKepala Bagian Organisasi, Kepegawaian,

Hukum, dan Humas

Wakil Penanggung jawabKepala Subbagian Hukum dan Humas

ISSN1411-7045

KantorJl. Harsono RM No. 3

Gedung B Lt.II Pasar Minggu, Jakarta 12550

T (021) 7804018 F(021) 7800220

Redaksi menerima tulisan atau berita tentang manajemen dan pengawasan. Redaksi berhak mengubah tulisan tanpa merubah isi secara keseluruhan.

Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis

Pimpinan RedaksiDr. Heni Nugraha, SE, MM

RedaksiIr. Bambang Purwiyanto, MMIr. R. Muh. Imron Rosjidi, M.Si

Nurwanto Condo Negoro, SE, M.Si Dian Rachmawati, STP, M.SiUun Undayasari, SP. M.AkWidodo Teguh Santoso, SE

Sekretaris RedaksiDesy Permatasari, SH, M.Hum

Muhammad Havil,SH

Artisitik / EditorAnggie Nur Fitrianti, S.Sos

Arief Kurniawan, STP

PhotographyIndrastari Sintia Laksmi, SE, M.Ak

Irfan Arnando

HumasSuparmadi, SE, MAAndri Cahyadi, S.Psi


MEJA REDAKSI

#BEKERJAUNTUKENTASKAN KEMISKINANPETANI

Salah satu tujuan program pembangunan pertanian yaitu mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan untuk peningkatan kesejahteraan petani. Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) sebagai upaya untuk mewujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan berbasis pertanian melalui tiga tahapan, yaitu: jangka pendek, menengah dan panjang.

Program #Bekerja merupakan “pengejawantahan” dari arahan langsung Presiden Joko Widodo agar kementerian/lembaga dalam melaksanakan program harus focus pada upaya peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian maupun informal di pedesaan. Program pengentasan kemiskinan ini bersinergi dengan

Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian BUMN, Kemendes, BKKBN dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pada tahun 2018, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan Program #Bekerja dilaksanakan di 10 provinsi, 100 kabupaten, 1.000 desa dan 200.000 Rumah Tangga Miskin (RTM). Program #Bekerja memberikan bantuan berupa benih hortikultura yang bersifat jangka pendek, bantuan ayam/kelinci yang bersifat jangka menengah serta kambing/domba yang bersifat jangka panjang. Untuk memastikan program tepat sasaran, Kementan membentuk tim yang akan turun ke lapangan untuk memantau penerapannya. Sejumlah provinsi menjadi prioritas awal, yaitu: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung,

4 Media Auditor - Edisi 48 - September 2018

EDITORIAL


EDITORIALMEJA REDAKSI

Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Bantuan program #Bekerja diarahkan pada komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif di masing-masing daerah yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi dan difokuskan pada satu wilayah penduduk miskin yang dikelompokkan menjadi 3 kluster. Setiap kluster, penduduk miskin berjumlah 5 hingga 10 ribu. Kementan memberikan paket bantuan kepada RTM berupa ayam sebanyak 50 ekor, tanaman sayur sayuran yang ditanam di lahan pekarangan, serta beberapa jenis tanaman tahunan dalam waktu 6 bulan atau kurang dari 1 (satu) tahun. Melalui Program # Bekerja ini diharapkan RTM diperkirakan sudah mampu memperoleh pendapatan sekitar Rp2 juta sampai Rp 2,3 juta/bulan atau Rp550 ribu/kap/bulan. Besaran pendapatan ini jauh dari batas garis kemiskinan yaitu sekitar Rp370 ribu/kap/bulan.

Program #Bekerja tidak hanya sekedar memberikan bantuan, namun disertai dengan pendampingan dan edukasi kepada RTM guna meningkatkan usaha mandiri. Aksi ini sebagai wujud nyata Kementerian Pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (petani) dan askselerasi penurunan angka kemiskinan.Sejalan dengan tujuan mulia dari Program #Bekerja tersebut, maka Media Auditor Inspektorat Jenderal kali ini mengambil Tema “Tata Kelola Bantuan Pemerintah Sektor Pertanian # Bekerja”. Materi yang tersaji dalam Media Auditor Edisi ke 48 Tahun 2018

diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai Program #Bekerja Kementan. Pada menu wawasan, seperti biasa, Media Auditor menyajikan tulisan para auditor lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terkait dengan bidang pengawasan dan manajemen yang sangat menarik.

Adapun pada Menu Info Media ditampilkan beberapa Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Periode Triwulan II Tahun 2018. Mudah-mudahan semua meteri yang disajikan dalam Media Auditor Edisi 48 Tahun 2018 dapat memberikan pencerahan dan wawasan kepada pembaca. Dengan kerendahan hati kami tetap meminta masukan dari para pembaca untuk kemajuan Media Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. (Indrastari-MA)


EDITORIAL


EDITORIAL

Dalam rangka meningkatkan produksi komoditas pertanian (terutama: padi, jagung, kedelai, bawang merah/putih, daging dan cabai), nilai tambah dan kesejahteraan petani menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pertanian. Pola pendekatan yang digunakan dalam rangka mendukung pembangunan pertanian, salah satunya dengan meningkatkan peran dan partisipasi petani sebagai ujung tombak melalui pemberian bantuan sarana prasarana produksi pertanian.

Pemberian bantuan kepada petani oleh Kementerian Pertanian salah satunya dengan mengalokasikan dana Bantuan Pemerintah (Banpem). Alokasi dana Banpem merupakan pengganti dari yang sebelumnya merupakan dana Bantuan Sosial (Bansos). Perubahan nomenklatur alokasi dana tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menilai bahwa alokasi dana Bansos merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Sosial.

Kebijakan alokasi dana Banpem telah didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

PDCA SEBAGAI ALTERNATIF TATA KELOLA BANTUAN PEMERINTAH SEKTOR PERTANIAN

Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga dan telah diubah menjadi PMK Nomor 173/PMK.05/2016. Kementerian Pertanian sebagai salah satu K/L yang melaksanakan kegiatan Banpem telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian TA. 2017 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian TA. 2018, serta Petunjuk Teknis masing-masing komoditas pertanian pada direktorat terkait.

Banpem lingkup Kementerian Pertanian diberikan kepada perorangan atau kelompok/gabungan masyarakat yang memiliki usaha dibidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan/lembaga pertanian. Banpem di lingkungan Kementerian Pertanian yang sering dilakukan adalah pemberian bantuan sarana prasarana pertanian dalam bentuk uang yang digunakan untuk pembelian sarana prasarana pertanian dan bentuk natura/barang. Anggaran Banpem di Kementerian Pertanian diserahkan/didelegasikan


EDITORIAL


EDITORIAL

kepada Dinas Pertanian Provinsi atau Kabupaten yang membidangi pertanian sebagai pelaksana kegiatan Banpem.

Kegagalan dan kesuksesan suatu program/kegiatan dapat dipastikan dari cara pelaksanaan kegiatan mengelola/melaksanakan program/kegiatan tersebut. Kegagalan program/kegiatan dapat disebabkan oleh kesalahan sejak perencanaan, pelaksanaan yang dipaksakan dan minimnya pengawasan pada saat pelaksanaan. Guna meminimalisir kegagalan sebuat program,/kegiatan untuk menghasilkan output yang efektif, maka proses program/kegiatan harus dilalui secara baik dan benar, yaitu sejak perencanaan (Planning), pelaksanaan/kerjakan (Do), pengendalian/pengawasan/pemantauan dan evaluasi (Check) dan Tindaklanjut (Act). Sehingga tahapan program/kegiatan tetap berada pada kebijakan/standar operasional prosedur (K-SOP) yang telah ditetapkan, menjadi sebuah penekanan terpenting dalam keberlangsungan suatu kegiatan atau program.

Untuk melaksanakan penyaluran Banpem di lingkungan Kementerian Pertanian berjalan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka diperlukan sebuah tatakelola dan tata atur pelaksanaan anggaran Banpem, melalui pendekatan PDCA sebagai salah satu alternatif untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan secara efektif. Pendekatan P-D-C-A merupakan konsep problem solving yang dapat diterapkan sebagai proses penyelesaian masalah secara dini

(early warning system) dalam proses pelaksanaan kegiatan Banpem. Dalam bahasa pengendalian, bahwa P-D-C-A dapat diartikan sebagai proses pengendalian berkelanjutan untuk meyelesaikan permasalahan secara runtut dan sistematis. Secara ringkas, Proses PDCA dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. P (Plan = Perencanaan)Artinya merencanakan sasaran

(Goal=Tujuan) dan proses apa yang dibutuhkan untuk menentukan hasil yang sesuai dengan spesifikasi tujuan yang ditetapkan. Plan ini harus diterjemahkan secara detil dan per sub-sistem. Perencanaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi sasaran dan proses dengan mencari tahu hal-hal apa saja yang tidak beres (berisiko) kemudian mencari solusi atau ide-ide untuk memecahkan masalah ini. Pada tahapan ini yang perlu diperhatikan, antara lain: kebutuhan petani, mengidentifikasi sasaran penerima bantuan, dan waktu pertanaman/musim untuk memberikan hasil yang optimal. Kemudian mendeskripsikan proses dari awal hingga akhir yang akan dilakukan. Pilih salah satu permasalahan (focus) yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Identifikasikan akar penyebab masalahnya mengacu pada tahapan kegiatan (process business). Selanjutnya, mengacu pada hasil identifikasi tersebut untuk memastikan kegiatan pengendalian sebagai upaya perbaikan dan/atau identifikasi terhadap cara-cara mencapai peningkatan dan perbaikan. Pada akhirnya mencari dan memilih cara penyelesaian permasalahan tersebut.


EDITORIAL


EDITORIAL

2. D (Do = Kerjakan)Artinya melakukan perencanaan

proses yang telah ditetapkan sebelumnya. Ukuran-ukuran proses ini juga telah ditetapkan dalam tahap plan. Dalam konsep do ini kita harus benar-benar menghindari penundaan, semakin kita menunda pekerjaan maka waktu kita semakin terbuang dan yang pasti kegagalan kegiatan tinggi. Implementasi proses dalam langkah ini, yaitu melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya. Misalnya, bantuan benih yang sangat terkait dengan musim tanam. Apabila bantuan benih diberikan terlambat dari musim tanam maka tingkat keberhasilan akan rendah. Maka proses pengadaan dan penyaluran benih harus mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.

3. C (Check = Pemantauan dan Evaluasi)

Artinya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sasaran dan proses serta melaporkan apa saja hasilnya kepada pimpinan/penanggungjawab. Selanjutnya, mengecek kembali apa yang sudah kita kerjakan, sudahkah sesuai dengan standar prosedur yang ada atau masih ada kekurangan. Memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi dan melaporkan hasilnya. Dalam pengecekan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap target/sasaran. Apabila masih menemukan kelemahan-kelemahan, maka disusunlah rencana perbaikan untuk dilaksanakan selanjutnya. Jika gagal, maka cari solusi atau alternatif

pelaksanaan lainnya, namun jika berhasil dan telah berjalan baik, maka dilakukan secara rutin.

4. A (Act = Menindaklanjuti)Artinya melakukan evaluasi total

terhadap hasil sasaran dan proses dan menindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Jika ternyata apa yang telah kita kerjakan masih ada yang kurang atau belum sempurna, maka segera dilakukan action untuk memperbaikinya. Proses act ini sangat penting, artinya sebelum kita melangkah lebih jauh ke proses perbaikan lebih lanjut.

Menindaklanjuti hasil, artinya melakukan standarisasi perubahan, seperti merevisi proses yang sudah diperbaiki, melakukan modifikasi standar, prosedur dan kebijakan yang ada, mengkomunikasikan kepada seluruh stakeholder atas perubahan yang dilakukan apabila diperlukan, mengembangkan rencana yang jelas, serta mendokumentasikan segala perubahan/perbaikan sebagai rekam jejak perbaikannya. Selain itu, juga perlu memonitor perubahan dengan melakukan pengukuran dan pengendalian proses secara teratur. Hasil dari proses ini kemudian digunakan sebagai input bagi proses perencanaan selanjutnya.

Proses Plan-Do-Check-Act (PDCA) merupakan satu siklus yang tidak terputus dan saling berinteraksi satu sama lain. Siklus PDCA sudah seharusnya digunakan untuk meningkatkan sistem manajemen tata


MENU UTAMA


MENU UTAMA


EDITORIAL

kelola bantuan pemerintah secara terus menerus. Jadi PDCA merupakan proses yang kontinu dan berkesinambungan. Jika kegiatan sudah sesuai dengan yang direncanakan maka proses tersebut dapat dipergunakan dimasa mendatang. Sebaliknya, jika hasilnya belum sesuai dengan yang direncanakan, maka prosedur tersebut harus diperbaiki atau diganti/disempurnakan dimasa mendatang. Dengan demikian, proses sesungguhnya tidak berakhir pada langkah Act, tetapi merupakan proses yang kontinu dan berkesinambungan sehingga terjadi siklus (berulang kembali) pada langkah pertama dan seterusnya.

Untuk menjalankan program/kegiatan Banpem secara baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan sesuai peraturan agar tujuan yang telah ditetapkan diperlukan suatu tata kelola Banpem secara baik. Konseptual Plan-Do-Cek-Act sebagai cara alternatif yang dijalankan agar tata kelola Banpem harus dapat berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang perlu diperhatikan bahwa kegagalan program/kegiatan tidak bisa ditekan seratus persen, mengingat pengaruh eksternal seperti perubahan politik, ekonomi, regulasi dan bencana alam yang tidak terprediksi. Namun, apabila konseptual Plan-Do-Cek-Act dilaksanakan secara kontinu dan terus menerus, pasti akan mampu menekan kegagalan sampai level batas tolerasi yang sudah diprediksi sejak perencanaan. (wid)


MENU UTAMA


MENU UTAMA

Bantuan pemerintah yang disalurkan tepat sasaran dan dikelola dengan baik akan mem-berikan dampak terhadap peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani

MEMBANGUN TATA KELOLA BANTUAN PEMERINTAH DI SEKTOR PERTANIAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PROFESIONAL OLEH SEMBODO PAMENANG

Latar BelakangKementerian Pertanian melalui Ditjen

Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah melakukan upaya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertanian mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045, salah satunya melalui program peningkatan produksi dan produktivitas per-tanian dan kesejahteraan petani.

Arah kebijakan Ditjen Tanaman Pangan untuk Peningkatan Produksi dan Pertanian diprioritaskan pada komoditas padi, jagung, dan kedelai. Sasaran produksi sesuai Indi-kator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jender-al Tanaman Pangan Tahun 2018 ditetapkan Padi sebesar 82,5 Juta Ton, Jagung sebesar 30 Juta Ton dan Kedelai sebesar 2,2 Juta Ton. Sedangkan kebijakan Ditjen Prasara-na dan Sarana Pertanian untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas per-tanian melalui penyediaan dan pengemban-gan sarana pertanian. Dalam rangka upaya mencapai sasaran produksi dan produk-tivitas pertanian tersebut, Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian menyalurkan Bantuan Pemerin-tah, dengan mekanisme bantuan melalui transfer uang atau transfer barang.

Selama periode tahun 2015 sd 2018, jumlah anggaran bantuan pemerintah sektor pertanian yang disalurkan kepada kelompok masyarakat/kelompok tani dan petani men-

capai ratusan milyar rupiah sampai dengan trilyunan rupiah, terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan pemerintah tersebut, maka perlu peran serta Inspektorat Jen-deral selaku aparat pengawasan internal pemerintah untuk melakukan pengawalan dan pendampingan dengan membangun Sistem Pengendalian Intern pengelolaan bantuan pemerintah.

Pengertian Sesuai PMK Nomor 168/PMK.05/2015

tentang mekanisme pelaksanaan angga-ran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga, yang dimaksud dengan Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan pemer-intah yang diberikan oleh Pemerintah ke-pada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Selaras dengan PMK tersebut, Kemente-rian Pertanian menetapkan Peraturan Men-teri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pen-yaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ke-menterian Pertanian Tahun Anggaran 2018 menyebutkan bahwa bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian meliputi 1) Pemberian Penghargaan, 2) Bantuan Ope-rasional, 3) Bantuan Sarana/Prasarana, 4) Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pemban-gunan Gedung/Bangunan dan 5) Bantuan


MENU UTAMA


MENU UTAMA

lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Sesuai PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tin-dakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan me-madai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, penga-manan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Permasalahan Pada periode tahun 2015 sd 2018 di Ke-

menterian Pertanian dialokasikan anggaran mencapai ratusan Milyar rupiah sampai den-gan Trilyunan rupiah dana bantuan pemer-intah yang disalurkan kepada masyarakat petani/kelompok tani dan petani melalui mekanisme transfer uang maupun transfer barang. Pola transfer uang, yaitu kelom-pok tani/petani menerima dana bantuan pemerintah melalui rekening kelompok den-gan pembelian/pemanfaatan dana tersebut sesuai dengan rencana usaha kelompok (RUK), sedangkan pola transfer barang, yaitu melalui proses pengadaan barang se-lanjutnya penyedia yang terpilih menyalur-kan barang kepada kelompok tani/petani.

Dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran dana bantuan pemerintah mel-alui transfer uang terdapat permasalahan (titik kritis) antara lain 1) Transfer uang disalurkan ke rekening kelompok dan pen-cairannya tidak tepat waktu sesuai musim tanam, 2) RUK yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani/petani di tingkat lapang, 3) Penerima bantuan pemerintah tidak tepat sasaran, 4) Peman-

faatan dana bantuan pemerintah berupa pembelian sarana produksi yang tercantum di dalam RUK seperti benih, pupuk dan pes-tisida tidak tepat jumlah maupun tidak tepat waktu 5) Kelompok tani/petani penerima dana bantuan pemerintah tidak menyimpan bukti pembelian sarana produksi (benih, pu-puk dan pestisida) 6) Kelompok tani/petani penerima dana bantuan tidak membuat laporan penggunaan dana bantuan tersebut sehingga administrasi pencatatan di kelom-pok tani sebagian besar kurang akuntabel, 7) Dana bantuan pemerintah yang diterima belum dimanfaatkan oleh kelompok tani/petani secara optimal sesuai dengan tujuan pengadaan, 8) Dana bantuan pemerintah dicairkan di akhir tahun dan ditampung ke pihak ketiga sebagai penyalur selanjutnya penyaluran dan penggunaan dana ke pen-erima manfaat dilakukan pada tahun beri-kutnya sehingga sulit dikendalikan karena sudah dianggap terealisasi 100%, 9) dana bantuan pemerintah dicairkan oleh kelom-pok tani/petani atas rekomendasi/persetu-juan pihak dinas kemudian dana bantuan pemerintah tersebut diberikan kepada petu-gas dinas untuk dibelikan sarana produksi berupa benih, pupuk dan pestisida kepada penyedia barang yang sudah ditunjuk oleh pihak dinas, yang jumlahnya tidak sesuai dengan RUK dan mutunya tidak sesuai dengan persyaratan/ketentuan.

PembahasanSesuai dengan penjelasan dalam UU

No. 17 tahun 2003 tentang asas umum Keuangan Negara bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, maka pen-gelolaan keuangan negara perlu diseleng-garakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Selain itu, seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) PP 60 ta-hun 2008 menyebutkan bahwa untuk men-capai pengelolaan keuangan Negara yang


MENU UTAMA


MENU UTAMA

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka penyelenggara negara wajib melaku-kan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Salah satu unsur pengendalian adalah melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko dan analisis risiko dalam pengelolaan dana bantuan pemer-intah, yaitu misalnya 1) penyaluran dana bantuan melalui transfer uang terlambat, berdasarkan fakta lapang ditemukan bahwa transfer uang kepada rekening kelompok tani/petani sering tidak tepat waktu sesuai dengan musim tanam, hal tersebut terjadi diantaranya karena proses administrasi pengajuan SPM tidak lengkap sehingga penerbitan SP2D terlambat. Solusinya melakukan pengendalian dengan mem-percepat proses kelengkapan administrasi sehingga pencairan dana bantuan diterima kelompok tani tepat waktu. 2) Terdapat RUK yang dibuat tidak sesuai dengan kebutu-han, contohnya suatu barang yang kurang diperlukan dalam proses budidaya tanaman namun barang tersebut dicantumkan dalam RUK. Hal tersebut terjadi karena saat peny-usunan RUK petani tidak dilibatkan secara langsung, RUK dibuat oleh PPL sesuai den-gan uraian yang tercantum dalam Juknis. Solusi melakukan pengendalian dalam me-nyusun RUK, kelompok tani/petani agar dili-batkan dan RUK dibuat sesuai kebutuhan ditingkat lapang sesuai spesifikasi lokasi, 3) Kelompok tani penerima bantuan tidak tepat sasaran, karena proses penetapan kelom-pok tani/petani tidak melalui proses identifi-kasi CP/CL, tidak melalui proses pengajuan proposal dan verifikasi, sehingga pada saat pelaksanaan terjadi tidak tepat sasaran. Solusi melakukan pengendalian dalam penetapan kelompok tani sesuai dengan persyaratan ketentuan. 4) Kelompok tani/petani penerima dana bantuan pemerin-tah tidak menyimpan bukti pembelian dan tidak membuat laporan. Solusi melakukan

pengendalian dengan melakukan pembi-naan kepada petani secara periodik dan berkesinambungan serta membuat sistem monitoring pencatatan administrasi bukti pembelian sesuai RUK 5) dana bantuan dicairkan selanjutnya dikumpulkan oleh di-nas dan ditampung oleh pihak ketiga selaku penyedia barang yang ditunjuk dinas untuk melakukan pembelian barang, dan terjadi masalah bahwa pembelian saprodi yang di-terima petani tidak tepat jumlah, tidak tepat waktu dan kemahalan harga serta barang yang diperoleh tidak memenuhi syarat ke-tentuan. Solusi melakukan pengendalian dalam menetapkan penyedia barang yang ditunjuk yaitu melalui proses survei harga dan seleksi terhadap calon penyedia ba-rang dengan tujuan setelah dilakukan sur-vei harga dan seleksi terhadap penyedia maka akan diperoleh harga yang wajar dan terpilih calon penyedia yang kompeten dan profesional yang memasok barang sesuai persyaratan/ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan analisis terhadap penyalu-ran dana bantuan pemerintah melalui trans-fer uang dibandingkan dengan transfer ba-rang, diketahui bahwa tingkat risiko terjadi penyimpangan atau permasalahan, melalui transfer uang lebih besar dibanding transfer barang. Hal tersebut terlihat dari permasala-han yang muncul mulai dari penyusunan RUK, penyaluran dan pembelian barang dit-ingkat petani sampai dengan pemanfaatan. Misalnya penunjukan penyedia barang ter-tentu sebagai pemasok tunggal kebutuhan saprodi, tanpa melalui mekanisme seleksi penyedia dan survei harga pasar sehingga pemilihan penyedia barang tersebut cender-ung subyektif dan tidak sesuai dengan prin-sip transparan dan fairnes serta berpotensi terjadi kemahalan harga. Selain itu hanya penyedia barang tertentu yang kenal den-gan pejabat dinas/satker selaku pengelola anggaran yang dapat terpilih mengadakan dan menyalurkan saprodi sedangkan pe-


MENU UTAMA


MENU UTAMA

rusahaan yang tidak dikenal oleh pejabat cenderung tidak terpilih. Pengadaan mela-lui transfer barang, cenderung kurang dip-ilih karena dalam memperoleh barang yang diinginkan terlebih dulu dilakukan lelang ba-rang dan memerlukan waktu yang lama dan proses tahapan yang panjang. Sehingga transfer uang lebih sering dipilih karena ta-hapan lebih singkat dan mempercepat sera-pan anggaran.

Dari uraian tersebut diatas, maka pen-gendalian terhadap pengelolaan bantuan pemerintah wajib dilakukan, agar dana ban-tuan pemerintah yang disalurkan kepada penerima manfaat tepat sasaran dan diman-faatkan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan serta dikelola secara transparan, akuntabel dan profesional, sehingga men-ingkatkan produksi dan produktivitas per-tanian dan meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.

KesimpulanDalam kurun waktu tahun 2015-2018,

terjadi peningkatan yang sangat signifi-kan terhadap bantuan pemerintah disektor pertanian, namun seiring dengan mening-katnya anggaran bantuan pemerintah terse-but masih ditemukan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran dan peman-faatan dana bantuan pemerintah. Sehubun-gan dengan hal tersebut, maka perlu dilaku-kan upaya untuk mewujudkan tata kelola bantuan pemerintah di sektor pertanian yang transparan, akuntabel serta profesion-al antara lain yaitu. Pertama, Membangun Sistem Pengendalian Intern pengelolaan bantuan pemerintah. Kedua, meningkatkan fungsi pengawasan berjenjang yaitu mel-akukan pendampingan/pengawalan sejak perencanaan program/kegiatan, pelaksan-aan, dan pertanggungjawaban termasuk monitor dan evaluasinya. Ketiga, menetap-kan SOP kegiatan pengendalian terhadap calon kelompok tani/petani penerima ban-

tuan sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan. Keempat, menetapkan SOP keg-iatan pengendalian terhadap akuntabilitas kelompok tani penerima bantuan seperti pencatatan dan pengelolaan administrasi secara tertib dan menyimpan bukti tanda terima sebagai arsip pertinggal dan ben-tuk pertanggungjawaban penerimaan ban-tuan pemerintah. Kelima, menetapkan SOP kegiatan pengendalian terhadap peman-tauan dan monitoring pemanfaatan bantuan pemerintah di tingkat lapang. Keenam, mel-akukan evaluasi terhadap kegiatan bantuan pemerintah periode tahun 2015 sd 2018 untuk menginformasikan keberhasilan dan kelemahan yang dihadapi penyaluran dan pemanfaatan bantuan tersebut,

Penulis adalah Auditor Madya pada Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Referensi Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.Peraturan Pemerintah No.,60 tahun 2008 ten-

tang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekan-isme pelaksanaan anggaran bantuan pemerin-tah pada kementerian negara/lembaga.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 Ten-tang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pen-yaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kemen-terian Pertanian Tahun Anggaran 2018.

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Ban-tuan Pemerintah Lingkup Ditjen Tanaman Pan-gan Tahun 2018.

Pedoman Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018.


MENU UTAMA


MENU UTAMA

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian membuat gebrakan baru guna mengentas-kan kemiskinan di desa melalui Program Bekerja atau Bedah Kemiskinan Rakyat Se-jahtera. Gerakan ini ditargetkan dapat menurutkan tingkat kemiskinan sebesar satu digit dari posisi saat ini, sesuai target nasional untuk menurunkan angka kemiskinan dibawah 10 persen tahun 2018. Sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat/pedani pra-se-jahtera agar mencapai kesejahteraan dengan meningkatkan pendapatan.

PERAN INSPEKTORAT JENDERALMENUJU SUKSESNYA PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (BEKERJA)OLEH RAKHMI AMAROH

Sejalan dengan NAWACITA ke-5, Ke-menterian Pertanian meluncurkan salah satu program pada Tahun 2018 yang dike-nal sebagai Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA). Program ini difokuskan untuk pengentasan kemiski-nan masyarakat pedesaan berbasis per-tanian, dengan skala prioritas mencakup 100 kabupaten dan 1.000 desa. Program “Bekerja” memanfaatkan pekarangan masyarakat secara intensif untuk perta-nian, bersifat padat karya dengan periode bantuan jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang. Bantuan yang diberi-kan berupa benih hortikultura yang bersifat jangka pendek, bantuan ayam/kelinci yang bersifat jangka menengah serta kambing/domba yang bersifat jangka panjang.

Untuk memastikan program tepat sasa-ran, Kementan membentuk tim yang akan turun ke lapangan untuk memantau pen-erapannya. Sejumlah provinsi prioritas sebagai awal, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan

dan Sulawesi Selatan. Kesalahan dalam pelaksanaan program Kementerian Perta-nian khususnya bantuan pemerintah ham-pir setiap periode termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pada Laporan Keuan-gan Tahun 2017 temuan BPK terkait ban-tuan pemerintah antara lain adanya kel-ebihan bayar bantuan kepada masyarakat atas kegiatan peningkatan produksi padi dan kedelai sebesar Rp1.490.725.250,00, bantuan sarana produksi untuk pening-katan produksi jagung dan kedelai belum diserahkan pihak ketiga kepada Kelompok Tani senilai Rp10.903.183.250,00, bantuan benih kedelai sebanyak 39.880 kg senilai Rp535.845.000,00 tidak dapat diyakini sertifikasinya dan terdapat benih kadalu-arsa yang disalurkan serta bantuan benih jagung tidak memenuhi mutu dan kuali-tas Senilai Rp38.147.076.960,00. Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan tersebut menjadikan pelajaran bagi setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian agar tidak terulang pada pelaksanaan Program Be-


MENU UTAMA


MENU UTAMA

dah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEK-ERJA) Tahun 2018. Monitoring, Evaluasi dan Pengawalan yang dilakukan secara bersama sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan antara penanggung jawab satuan kerja dan penanggung jawab kegiatan di masing masing unit Eselon-1 lingkup Kementerian Pertanian dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “Inspektorat Jenderal Kementerian Perta-nian” sebagai “Aparat Pengawasan Intern” Pemerintah berperan sebagai Quality As-surance yaitu menjamin bahwa suatu keg-iatan dapat berjalan secara efisien, efek-tif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas ”pengawasan”nya adalah melakukan tindakan preventif yai-tu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Eselon-1 teknis lingkup Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No-mor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pen-gendalian Intern Pemerintah, pengelolaan anggaran dan penerima manfaat dapat berjalan secara transparan, akuntabel, terbuka, efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan tugas Inspektorat Jenderal untuk menjamin berjalannya Sistem Pengenda-lian Intern di lingkup Kementerian Pertani-an, dimana salah satunya yaitu menjamin bahwa dalam pelaksanaan Program Be-dah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEK-ERJA) tahun 2018 dapat diminimalisasi atau dihilangkan adanya penyimpangan atau kesalahan. Peran Inspektorat Jender-al Kementerian Pertanian dapat dilaksana-kan melalui kegiatan pengawalan, audit serta evaluasi.

Kegiatan pengawalan dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selama keg-iatan berlangsung (on going) untuk mengetahui sejauh mana pengendalian intern dilakukan berkaitan dengan aspek

program dan anggaran, termasuk proses pengambilan keputusan, efektivitas sum-ber daya, dan berbagai hal lainnya. Hal ini untuk mencegah dan mengurangi terjadin-ya penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pengawalan atas kegiatan pengadaan dalam program “BEKERJA” di-lakukan untuk memberikan keyakinan bah-wa pengadaan dilakukan sesuai kebutu-han masyarakat/petani penerima bantuan, sesuai ketentuan pengadaan, mencegah kemahalan harga, perencanaan dan pelak-sanaan pengadaan agar tepat jumlah, har-ga, mutu, waktu dan lokasi sehingga dapat tercipta pencapaian tujuan program terse-but.

Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta efektivitas peman-faatan anggaran dapat dimonitor apakah telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Kegiatan evalu-asi oleh Inspektorat Jenderal bertujuan untuk memberikan penilaian keberhasilan yang dicapai. Hal ini bisa digunakan untuk dasar acuan untuk kegiatan sejenis pada tahun yang akan datang. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pen-gawasan secara berkelanjutan atas pelak-sanaan program BEKERJA merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan saat berlangsungnya keg-iatan. Antisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga da-pat dicari solusi pemecahannya atau lebih dikenal dengan mengidentifikasi risiko atas kegiatan.

Risiko dalam Program Bedah Kemiski-nan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) antara lain kesiapan, jumlah serta kapasitas Sum-ber Daya Manusia yang memadai, ketepa-tan dan kelengkapan pemberkasan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) sesuai kriteria serta ketepatan dalam pelaksan-aan program, kendala dalam proses pen-


MENU UTAMA


MENU UTAMA

gadaan, kendala dalam proses penyaluran/ transfer dana, pemanfaatan bantuan yang kurang tepat serta pelaporan pertanggung-jawaban atas bantuan pemerintah terse-but. Langkah-langkah konkret dapat di-lakukan Inspektorat Jenderal selaku mitra proaktif Unit Eselon-1 dengan melakukan reviu atas pedoman umum program kegia-tan BEKERJA yang telah disusun eselon-1 teknis terkait, evaluasi atas proposal kegia-tan dengan kesesuian penerima bantuan, kesesuaian jenis bentuk bantuan yang di-berikan dengan kemampuan masyarakat/petani penerima bantuan serta pencapa-ian kesejahteraan dengan adanya bantuan yang diberikan. Indikasi tepatnya bantuan dapat dilihat dengan adanya perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat/petani penerima bantuan. Kegiatan pe-mantauan dan mengevaluasi dilakukan se-cara berkelanjutan sehingga penyimpan-gan kegiatan diketahui lebih dini.

Selain pengawalan dan evaluasi, kegia-tan lainnya adalah pengawasan/audit atas pelaksanaan program BEKERJA sesuai dengan tugas dan fungsi utama Inspek-torat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern. Kegiatan pengawasan yang akan dilakukan setelah kegiatan berakhir atau akhir tahun anggaran atas pelaksanaan Program BEKERJA. Audit ini dilakukan un-tuk memastikan bahwa tidak ada penyim-pangan atas pelaksanaan kegiatan terse-but pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Jika terjadi penyimpangan maka Inspektorat Jenderal akan mengeluarkan rekomendasi baik punishment atau perbai-kan atas tata kelola pelaksanaan kegiatan sesuai perundang-undangan yang ber-laku. Seluruh kegiatan baik pengawalan, evaluasi maupun audit tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksan-

aan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, bahwa diperlukan monitoring dan evaluasi antara lain den-gan pengawasan atas kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerin-tah dengan pedoman umum dan pedoman teknis serta peraturan terkait lainnya.

Program ini dapat berjalan dengan baik dengan menjalin sinergi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta stakeholders terkait. Sejumlah univer-sitas, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan organisasi-organisasi lain yang punya fokus program pemberdayaan pertanian dan pengentasan kemiskinan juga diharapkan bisa berpartisipasi aktif. Semakin banyak pihak yang berkontribusi atas jalannya kegiatan BEKERJA maka kesuksesan program juga akan semakin cepat. Selain itu peran aktif APIP Inspek-torat Jenderal Kementerian Pertanian se-bagai mitra proaktif bagi seluruh satker lingkup Kementerian Pertanian diperlukan sebagai katalisator dalam pencapaian tu-juan dan sasaran pembangunan pertanian disamping perannya sebagai aparat pen-gawasan jalannya program pemerintah itu sendirinya program peemrintah itu sendiri.

Penulis adalah Auditor Muda pada In-spektorat I

Daftar Pustaka 1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas

Laporan Keuangan Kementerian Perta-nian Tahun 2017.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian In-tern Pemerintah

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No-mor 168 Tahun 2015 tentang Mekan-isme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lemba-ga.


MENU UTAMA


MENU UTAMA

Inspektorat Jenderal memiliki peran penting dalam menjamin program berjalan sesuai dengan ketentuan dan mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada setiap ta-hapan program, mulai dari perencanaan penganggaran, persiapan, pelaksanaan dan pemanfaatan.

PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PENGAWASAN BANTUAN PEMERINTAHPROGRAM PEMENUHAN ASAL TERNAK &AGRIBISNIS PETERNAKANOLEH MASDUKI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perta-nian Republik Indonesia Nomor 46/Per-mentan/RC.110/12/2017 Tahun 2017 ten-tang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, yang dimaksud dengan bantuan pemerintah adalah ban-tuan yang tidak memenuhi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Ada-pun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud dengan bantuan sosial yaitu semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, men-tal, dan sosial (termasuk kondisi psikoso-sial, dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, kelu-arga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan so-sial dapat tetap hidup secara wajar.

Bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, meli-puti pemberian penghargaan, beasiswa, bantuan operasional, bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi/pemban-gunan gedung/bangunan, serta bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan

pemerintah yang ditetapkan oleh Penggu-na Anggaran (PA). Bantuan tersebut dilak-sanakan berdasarkan Program, Kegiatan dan Output Kegiatan.

Program Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian meliputi, 1) Pen-gelolaan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, 2) Peningkatan produksi dan nilai tambah produk hortikultura, 3) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan, 4) Pemenuhan pangan asal ternak dan ag-ribisnis peternakan rakyat, 5) Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, 6) Peningkatan penyuluhan dan pelatihan serta pendidikan pertanian, 7) Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

Kegiatan dan OutputSalah satu program dengan alokasi

anggaran yang cukup besar adalah Pro-gram Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Program ini terdiri dari 5 kegiatan dengan 10 output kegiatan yaitu :

Pertama, kegiatan peningkatan produksi pakan ternak yang diarahkan untuk pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas, pengembangan dan


MENU UTAMA


MENU UTAMA

pemeliharaan padang penggembalaan, pengadaan alat mesin pengolah pakan hijauan, serta penguatan laboratorium pengujian dan pengawasan mutu pakan dengan output hijauan pakan ternak; pa-kan olahan dan bahan pakan; serta mutu dan keamanan pangan.

Kedua, kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit yang diarahkan untuk pengamatan dan identifikasi pen-yakit hewan serta pencegahan dan penga-manan penyakit hewan, penanggulangan gangguan reproduksi serta pengujian mutu obat hewan, dengan output pencegahan dan pengamanan penyakit hewan.

Ketiga, kegiatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi yang diar-ahkan untuk optimalisasi reproduksi meli-puti sarana prasarana dan operasional Inseminasi Buatan, pemeriksaan kebuntin-gan dan kelahiran dengan output optimal-isasi reproduksi; pengembangan ternak ruminansia potong; serta pengembangan unggas dan aneka ternak.

Keempat, kegiatan peningkatan pemen-uhan persyaratan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) yang diarahkan untuk pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH dengan output pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH; serta pengawasan mutu dan keamanan produk.

Kelima, kegiatan pengembangan pen-golahan dan pemasaran hasil ternak yang diarahkan untuk sarana pengolahan pan-gan dan non pangan meliputi sarana pen-ingkatan produk olahan, kelembagaan dan usaha peternakan, pengolahan dan pe-masaran hasil peternakan dengan output sarana pengolahan pangan dan non pan-gan.

Bantuan yang dialokasikan dalam Pro-gram Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dapat berupa pemberian penghargaan kepada perorangan/petani/kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, pemberian bea-siswa kepada penerima beasiswa bukan Pegawai Negeri Sipil, pemberian bantuan


MENU UTAMA


MENU UTAMA

operasional kepada kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lem-baga pendidikan pemerintah/non pemer-intah, pemberian sarana/prasarana dapat diberikan kepa-da perorangan, k e l o m p o k m a s y a r a k a t , LSM dan lem-baga pendidi-kan pemerintah/non pemerintah lembaga, pem-berian bantuan r e h a b i l i t a s i /pembangunan gedung dapat diberikan ke-pada lembaga p e m e r i n t a h /non pemerintah serta bantuan lainnya yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) dapat diberikan kepada perorangan, kelompok tani, gabun-gan kelompok tani, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah. Penetapan penerima bantuan tersebut dilakukan melalui seleksi Calon Petani/Calon Lokasi yang ketentuannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan He-wan.

Mekanisme PenyaluranPencairan dana bantuan pemerintah

dalam bentuk uang dapat dilakukan secara sekaligus maupun bertahap. Pencairan dana ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan mempertimbang-kan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan serta dilakukan melalui mekan-isme langsung (LS) transfer ke rekening penerima bantuan atau menggunakan

Uang Persediaan (UP). Penerima dana bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah peker-

jaan selesai atau pada akhir tahun angga-ran. Laporan pertanggungjawaban meliputi Berita Acara Serah Terima yang memuat 1) Jumlah dana awal, dana yang diman-faatkan dan sisa dana, 2) Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama, 3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. Selain itu, dilengkapi juga dengan foto/video hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima dana bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerjasama sebagai dokumen tambahan laporan per-tanggungjawaban.

Mekanisme penyaluran bantuan pemer-intah dalam bentuk barang meliputi per-encanaan dan pelaksanaan penyaluran. Perencanaan penyaluran dilakukan oleh


MENU UTAMA


MENU UTAMA

masing-masing unit kerja yang mengelo-la Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kegiatan, sedangkan pelaksanaan penyaluran dilakukan sesuai kontrak dan

disalurkan sampai ke titik bagi/penerima. Penyaluran barang dilakukan setelah pen-erima bantuan menyatakan bersedia me-nerima hibah barang. Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan di-lakukan bersama antara penyedia barang dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi do-kumen kontrak dan dilakukan sebelum disalurkan ke titik bagi/penerima. Pemerik-saan barang dilakukan terhadap jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang serta diserahkan kepada PPK.

Untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang di-lakukan setelah konstruksi/instalasi/per-akitan barang selesai dikerjakan oleh pe-nyedia barang. Penerimaan barang hasil

pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang/jasa didampingi anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan den-gan memperhatikan isi dokumen kontrak

dan didukung dengan Berita Acara Serah Terima Barang antara pen-erima barang/kelompok tani dengan peng-guna barang atau pejabat yang ditunjuk.

Titik Kritis dan Penga-wasan

P e n g a -wasan men-jadi salah satu k o m p o n e n penting dalam

keberhasilan suatu program. Sesuai Pera-turan Menteri Pertanian Republik Indone-sia Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 Tahun 2017 pasal 28 dinyatakan bahwa Pengawasan Program dan Kegiatan Ban-tuan Pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Badan Pemeriksa Keuangan dan Masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap beberapa titik kritis yang sangat mungkin terjadi penyimpangan yang dapat mengga-galkan tercapainya tujuan bantuan pemer-intah yaitu :

1. Seleksi calon petani/calon lokasi (CP/CL)Seleksi CP/CL merupakan salah satu ta-hapan penting dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah. Se-hebat apapun programnya, jika salah sasaran dalam penyalurannya maka


MENU UTAMA


MENU UTAMA

tujuan program tidak akan tercapai. Un-tuk mencegah terjadinya salah sasaran dalam penyaluran bantuan pemerintah, prosedur penetapan CP/CL harus dilak-sanakan sesuai ketentuan dan berjenjang mulai dari identifikasi oleh dinas kabu-paten kemudian dilakukan verifikasi oleh dinas provinsi sampai dengan ditetap-kannya kelompok penerima oleh Kepala Dinas Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Ketentuan mengenai seleksi CP/CL ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kes-ehatan Hewan dalam bentuk petunjuk teknis. Dalam petunjuk teknis tersebut, kriteria persyaratan kelompok yang ter-cantum dalam harus jelas dan tidak bersi-fat multitafsir. Artinya, kriteria persyaratan kelompok yang tercantum dalam petunjuk teknis hanya mempunyai satu penafsiran yang sama antara Penanggung Jawab Program sebagai penyusun Juknis, petu-gas verifikator di tingkat provinsi maupun petugas pelaksana identifikasi di tingkat lapangan/kabupaten.

Pengawasan yang dapat dilakukan da-pat dimulai dari proses penyusunan juknis, proses identifikasi, verifikasi sampai dengan penetapan kelompok penerima. Dapat juga dilakukan dengan melakukan reviu atas proses tersebut dan dilakukan pengujian terhadap be-berapa kelompok penerima dibanding-kan dengan kriteria yang harus dipenuhi oleh kelompok tersebut.

2. Penyaluran barangPenyaluran bantuan pemerintah beru-pa barang harus dilaksanakan secara 4 tepat yaitu tepat jumlah, tepat spesi-fikasi, tepat waktu dan tepat sasaran. Tepat jumlah disesuaikan dengan jum-lah kebutuhan dan kontrak pengadaan, tepat spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak dan kebutuhan kelompok, tepat waktu sesuai kebutuhan kelompok yang biasanya berkaitan dengan musim tan-am serta tepat sasaran sesuai kelom-pok penerima yang sudah ditetapkan.Risiko yang dapat terjadi dalam pen-


MENU UTAMA


MENU UTAMA

yaluran barang pada umumnya terkait dengan tidak tercapainya target 4 tepat, yaitu jumlah yang tersalurkan kurang dan tidak sesuai spesifikasi, penyaluran barang melewati musim tanam dan ba-rang tidak sesuai kebutuhan kelompok. Sebagai alat kendalinya yaitu dilakukan pemeriksaan barang baik dari segi jum-lah maupun spesifikasi sebelum disalur-kan kepada kelompok penerima. Pen-gadaan barang hendaknya dilakukan segera mungkin agar penyalurannya tidak melewati musim tanam dan se-leksi CP/CL yang dilakukan harus be-nar-benar sesuai dengan kriteria untuk menghindari risiko barang yang diada-kan tidak sesuai kebutuhan kelompok.Pengawasan yang dilakukan dapat berupa pengawalan pada proses pen-gadaan barang sehingga barang yang diadakan sesuai jumlah, spesifikasi, tepat waktu dan sesuai kebutuhan kelompok.

3. Penggunaan danaPenggunaan dana disesuaikan den-gan tahapan kebutuhan pengemban-gan usaha kegiatan kelompok, yang dituangkan dalam proposal Rencana Usaha Kegiatan (RUK) dan disesuai-kan juga dengan jenis kegiatannya. Se-bagai contoh, untuk penggunaan dana kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak antara lain berupa bibit/benih hi-jauan pakan ternak (HPT), pengolahan lahan, pupuk dan alat mesin pengolah HPT. Risiko yang mungkin terjadi yaitu penggunaan dana tidak sesuai dengan RUK yang sudah ditetapkan. Untuk itu, diwajibkan kepada kelompok penerima untuk melengkapi setiap penggunaan dana dengan bukti-bukti yang sah seba-gai pertanggungjawaban. Sebagai alat

pengendalian, hendaknya setiap peng-gunaan dana bantuan oleh kelompok harus mendapat persetujuan tim teknis, sehingga penggunaan dana di luar RUK dapat diminimalisir.Pengawasan dilakukan dengan cara pengawalan maupun audit mela-lui pengecekan bukti-bukti penggunaan dana kemudian dilakukan cross check terhadap bukti fisik penggunaan dana.Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawasan Program Bantuan Pemerintah sangat penting dalam menjamin program ber-jalan sesuai dengan ketentuan-keten-tuan yang berlaku dan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Inspektorat Jenderal dapat berperan penting untuk setiap tahap pelaksan-aan program, mulai dari perencanaan penganggaran, persiapan, pelaksanaan dan pemanfaatan.

Penulis adalah Auditor Madya Inspektorat IV

Daftar Pustaka1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian In-tern Pemerintah

5. Peraturan Menteri Pertanian Repub-lik Indonesia Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pen-yaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian


MENU UTAMA


MENU UTAMA

“Sektor pertanian, khususnya kegiatan budidaya (on farm), dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu : 1. Iklim, 2. Tanah, 3. Manusia, 4. Teknologi, dan 5. Pemerintah. Fak-tor-faktor tersebut pada prakteknya sangat mempengaruhi realisasi dan pemanfaatan dana Banpem oleh kelompok tani di tingkat lapangan”

TATA KELOLA BANTUAN PEMERINTAHKEMENTERIAN PERTANIAN (DARI PERSPEKTIF PETUNJUK TEKNIS DITJEN TANAMAN PANGAN)

OLEH RIZKA BAYU WIRAWAN DAN MEMET DARMAWAN

Pada Tahun Anggaran 2018, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian melaksanakan Program Pen-ingkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Untuk mendukung pelaksanaan Program tersebut, pemer-intah memberikan Bantuan Pemerintah (Banpem) dengan fokus pada komoditas padi, jagung dan kedelai. Alokasi anggaran Banpem digunakan untuk memfasilitasi kelompok tani dan penerima bantuan untuk melakukan budidaya padi, jagung dan ke-delai. Fasilitasi teresebut berupa bantuan benih, pupuk, pestisida, unit pengolahan pupuk organik, peralatan dan mesin pas-ca panen, penerapan pengendalian hama terpadu, penerapan pengelolaan dampak perubahan iklim, dan Desa Mandiri Benih.

Tujuan dari pemberian anggaran Ban-pem adalah : 1. Memberikan bantuan berupa benih, saran aproduksi, alsintan dan bantuan lainnya untuk pengembangan budidaya padi, jagung, kedelai, aneka ka-cang dan umbi serta serealia lainnya kepa-da Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/Aso-siasi/Kelompok Usaha Bersama/Kelompok Masyarakat/Lembaga Pemerintah/Lemba-ga Non Pemerintah; 2. Memperluas areal tanam untuk meningkatkan luas panen dan produksi serta mendorong petani menera-

pkan teknologi rekomendasi; 3. Meperce-pat peningkatan produksi untuk mencapai sasaran dalam upaya swasembada dan swasembada berkelenjutan; 4. Meningkat-kan minat dan motivasi petani dalam beru-saha tani; 5. Meringankan beban biaya usaha tani dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Untuk menjamin pemberian atau pen-yaluran Banpem tepat waktu, tepat sasa-ran, tepat jumlah, tepat penerima serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Banpem Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pan-gan Tahun 2018, sebagai bentuk panduan kepada Satuan Kerja Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Direktorat Jen-deral Tanaman Pangan dalam melaksan-akan program dan kegiatan peningkatan produksi dan peningkatan mutu tanaman pangan tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuan-gan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelak-sanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga Pasal 6 dis-ebutkan bahwa Pengguna Anggaran (PA)


MENU UTAMA


MENU UTAMA

menyusun Pedoman Umum dalam rangka penyaluran Banpem, dan berdasarkan Pedoman Umum tersebut, Kuasa Peng-guna Anggaran (KPA) menyusun Petunjuk Teknis penyaluran Banpem. Selanjutnya dalam Pasal 7 dinyatakan ruang lingkup Petunjuk Teknis paling sedikit memuat : 1. Dasar hukum pemberian Banpem, 2. Tujuan penggunaan Banpem, 3. Pemberi Banpem, 4. Persyaratan penerima Ban-pem, 5. Bentuk Banpem, 6. Rincian jum-lah Banpem, 7. Tata kelola pencairan dana Banpem, 8. Penyaluran dana Banpem, 9. Pertanggungjawaban Banpem, 10. Keten-tuan perpajakan, dan 11. Sanksi.

Dalam Buku Petunjuk Teknis Pengelo-laan dan Penyaluran Bantuan Pemerin-tah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018, disebutkan bahwa tujuan penyusunan Petunjuk Teknis yaitu : 1. Meningkatkan pemahaman per-encana, pelaksana, dan evaluator dalam melaksanakan tugasnya; 2. Memberikan pemahaman kepada semua pihak tentang pengelolaan anggaran Banpem; 3. Seba-gai acuan pelaksanaan pencairan, pen-yaluran, pertanggungjawaban anggaran Banpem; 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Banpem lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan 5. Menjabarkan program pembangunan tanaman pangan ke dalam kegiatan ope-rasional yang dapat dibiayai dari Banpem.

Sebagian besar Banpem sarana/prasa-rana lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diberikan dalam bentuk uang atau barang yang dalam Permenkeu Nomor 173/PMK.05/2016 diatur secara terinci dalam Pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Sedangkan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018, diatur dalam Bab VIII dan IX.

Menurut hemat penulis, ruang lingkup petunjuk Teknis yang krusial untuk dicer-mati yaitu poin 7. Tata kelola pencairan dana Banpem; dan 8. Penyaluran dana Banpem; karena sangat terkait dengan operasional pelaksanaan kegiatan di lapa-ngan. Seperti kita ketahui bersama bahwa sektor pertanian, khususnya kegiatan budi-daya (on farm), dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Tambunan (2003) menya-takan faktor-faktor utama yang mempen-garuhi kegiatan pertanian yaitu : 1. Iklim, 2. Tanah, 3. Manusia, 4. Teknologi, dan 5. Pemerintah. Faktor-faktor tersebut pada prakteknya sangat mempengaruhi real-isasi dan pemanfaatan dana Banpem oleh kelompok tani di tingkat lapangan.

Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam tata kelola Banpem di tingkat lapangan yaitu pencairan dana yang me-lewati tahun anggaran. Berdasarkan Per-menkeu Nomor 173/PMK.05/2016 Pasal


MENU UTAMA


MENU UTAMA

30 ayat 1, penerima dana bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawa-ban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran dengan di-lampiri : berita acara penyelesaian peker-jaan; berita acara serah terima barang; foto/film barang yang dihasilkan/dibeli; daf-tar perhitungan dana awal; penggunaan dan sisa dana; surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan; yang be-rarti bahwa penerima bantuan wajib men-cairkan dan menggunakan dana Banpem sebelum tangal 31 Desember tahun ang-garan berjalan.

Dalam rangka menyikapi banyaknya kegiatan Banpem yang dananya belum dicairkan dan dimanfaatkan hingga berakh-irnya tahun anggaran, pada pelaksanaan kegiatan Banpem Tahun Anggaran 2017, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per-nah mengeluarkan diskresi yang dituang-kan dalam Surat Sekretaris Direktorat Jen-deral Tanaman Pangan No. 291/RC.020/C1.3/2/2018 tanggal 5 Februari 2018 ten-tang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017 yang memberikan toleransi pencairan dan pemanfaatan dana Banpem hingga tanggal 31 Maret 2018. Meskipun bertentangan dengan Permenkeu Nomor 173/PMK.05/2016, kebijakan tersebut harus diambil mengingat dana Banpem baru di-terima kelompok tani pada periode bulan November-Desember 2017. Disamping itu faktor lainnya seperti musim tanam yang sudah terlewati juga menjadi konsideran utama dikeluarkannya diskresi tersebut.

Permasalahan lainnya yaitu penetapan harga sarana produksi yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan (terlalu rendah) sehingga tidak ada penyedia barang/jasa yang sanggup melaksanakannya. Pada

beberapa daerah, perubahan harga acuan tertinggi sarana produksi tanaman (sapro-tan) bahkan berdampak pada pembata-lan kontrak. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya capaian program, di lain sisi berpotensi mencederai citra birokrasi yang dianggap tidak konsisten dalam menetap-kan kebijakan.

Tahap selanjutnya setelah pencairan dana yang seringkali menimbulkan per-masalahan yaitu realisasi pengadaan bantuan, terutama untuk saprotan berupa benih, pupuk, dan pestisida/herbisida yang pengadaannya diserahkan pada kelom-pok tani. Dikarenakan persyaratan teknis saprotan yang harus dipenuhi dan volume pengadaan yang besar, maka kelompok petani mengalami kesulitan untuk men-gadakan saprotan tersebut.

Kesulitan yang dialami petani ini meru-pakan celah terjadinya fraud dalam pen-gadaan saprotan. Fraud yang terjadi anta-ra lain berupa:

a. Pengadaan benih palsu (label benih palsu), terjadi karena keterbatasan pengetahuan petani terhadap label benih dan keterbatasan ketersediaan benih ber-sertifikat sesuai dengan yang dipersyarat-kan.

b. Pengambilan keuntungan oleh ok-num pemerintah daerah melalui fasilitasi pengadaan saprotan bagi petani dengan melibatkan penyedia/broker saprotan di daerah. Oknum tersebut memperoleh ke-untungan dari transaksi yang terjadi antara petani dengan penyedia/broker saprotan. Di sisi lain, harga yang dibayarkan oleh kelompok tani pun bukan harga yang paling efisien/menguntungkan untuk kelompok tani. Modus ini biasanya ditutupi dengan membuat “kontrak palsu” antara penyedia dengan kelompok tani.

c. Pengadaan saprotan dilakukan oleh satker di daerah, biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan dana yang


MENU UTAMA


MENU UTAMA

disalurkan kepada kelompok tani atau bah-kan melakukan pemotongan dana yang disalurkan kepada kelompok tani. Pen-gadaan secara kolektif oleh satker ini ber-potensi fraud.

Hal ini terjadi karena pedoman teknis belum mengidentifikasi kendala ini dan tidak mengatur secara tegas tentang per-anan satker dalam proses pengadaan/be-lanja saprotan oleh kelompok tani.

Dalam rangka menyikapi beberapa per-masalahan tersebut, penulis menyarankan sebagai berikut yang dikaitkan dengan pe-nyusunan Petunjuk Teknis sebagai bagian tata kelola pelaksanaan Banpem lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan :

1. Mengakomodir dinamika kebijakan penetapan harga saprotan yang dituang-kan dalam bentuk fleksibilitas komponen Rencana Usaha Kelompok (RUK), dimana komponen sarana produksi dapat dilaku-kan substitusi disesuaikan dengan kondisi setempat.

2. Penyaluran Banpem kepada pen-erima bantuan dapat dilakukan sebelum pencairan anggaran apabila waktu tanam sudah mendesak dan tidak dimungkinkan mundur tanam. Penerima bantuan juga diperbolehkan bekerjasama dengan pihak terkait dalam penyediaan sarana produk-si sesuai RUK atas sepengetahuan Tim Teknis dan PPK dengan syarat penerima bantuan sudah ditetapkan sebagai pener-ima bantuan kegiatan melalui SK Peneta-pan PPK dan/atau Kepala Dinas.

3. Petunjuk teknis bantuan pemerin-tah mengatur secara tegas batasan per-anan satker dalam proses pengadaan/be-lanja saprotan oleh kelompok tani. Peran satker dalam proses pengadaan/belanja dibatasi pada fasilitasi pertemuan antara kelompok tani dengan para penyedia sap-rotan di wilayah satker dengan melibatkan instansi terkait seperti Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih (BPSB). Kelompok tani

mempunyai kekuasaan penuh untuk me-milih dan membuat kesepakatan dengan penyedia saprotan. Satker hanya melaku-kan supervisi atau pendampingan untuk memberi jaminan yang memadai bahwa kelompok tani tidak dirugikan dan memper-oleh saprotan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Penulis adalah Auditor Madya pada Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Daftar Pustaka1. Tambunan, Tulus. Perkembangan Sek-

tor Pertanian Di Indonesia: Beberapa Isu Penting. Ghalia Indonesia. 2003.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 ten-tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Ang-garan Bantuan Pemerintah Pada Ke-menterian/Lembaga.

3. Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pen-yaluran Banpem Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2018.


MENU UTAMA


MENU UTAMA

Ketepatan proses Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) adalah kunci sukses penyaluran bantuan pemerintah yang berarti bahwa ketepatan Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi merupakan separuh jalan menuju keberhasilan pen-ingkatan kesejahteraan petani.

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI IDENTIFIKASI CP/CLOLEH ANGGIL KRISMA

Salah satu kewajiban utama pemerin-tah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kementerian Pertanian ikut ber-peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan kepada petani, peternak dan pekebun. Pemberian bantuan dilakukan melalui di-rektorat teknis yang membidangi kegiatan, yaitu Direktorat Jenderal Tanaman Pan-gan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perke-bunan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Bantuan PemerintahBerdasarkan PMK No.168/

PMK.05/2015, bantuan pemerintah ada-lah bantuan yang tidak memenuhi krite-ria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelom-pok masyarakat atau lembaga pemerin-tah/non pemerintah. Bantuan pemerintah dapat berupa Pemberian penghargaan, Beasiswa, Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya, Bantuan operasional, Bantuan sarana/ prasarana, Bantuan reha-bilitasi/pembangunan gedung/bangunan dan Bantuan lainnya yang memiliki karak-teristik Bantuan Pemerintah yang ditetap-kan oleh PA.

Menindaklanjuti PMK No.168/PMK.05/2015 j.o PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelak-sanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, Ke-menterian Pertanian menerbitkan Peratu-ran Menteri Pertanian No.46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertani-an Tahun Anggaran 2018. Dalam Permen-tan tersebut, menetapkan bahwa bantuan pemerintah dari Kementan dapat diguna-kan untuk.1. Pemberian penghargaan dapat diberi-

kan kepada perorangan/petani/kelom-pok tani dan/atau gabungan kelompok tani.

2. Beasiswa dapat diberikan kepada pen-erima beasiswa bukan Pegawai Negeri Sipil.

3. Bantuan operasional dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pen-didikan baik lembaga pemerintah mau-pun lembaga non pemerintah.

4. Bantuan sarana/prasarana dapat di-berikan kepada perorangan, kelom-pok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan pada lembaga pemerintah maupun lem-baga non pemerintah.


MENU UTAMA


MENU UTAMA

5. Bantuan rehabili-tasi/pembangunan gedung /bangu -nan dapat diberi-kan kepada lem-baga pemerintah atau lembaga non pemerintah.

6. Bantuan lain-nya yang me-miliki karakter-istik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dapat diberi-kan kepada pero-rangan, kelom-pok masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Mekanisme penyaluran bantuan pemer-intah sesuai Peraturan Menteri Pertanian No.46/Permentan/RC.110/12/2017 dapat berupa penyaluran dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang. Mekanisme penyaluran dalam bentuk uang adalah pemberian bantuan kepada kelompok tani melalui transfer uang langsung ke reken-ing kelompok tani. Pencairan bantuan dapat dilakukan bertahap atau sekaligus dan digunakan sesuai dengan Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disusun oleh kelompok tani dan dis-etujui oleh pejabat terkait. Sedangkan me-kanisme penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk barang adalah proses pen-gadaan barang dilaksanakan oleh satker/instansi pemerintah dan penyedia barang menyalurkan langsung ke titik bagi/peneri-ma bantuan pemerintah. Penerima bantu-an pemerintah dalam bentuk barang harus membuat surat pernyataan bersedia men-erima hibah barang.

Dalam proses pemberian bantuan pemerintah tersebut melalui empat ta-hapan utama, yaitu tahap pertama Identi-fikasi CP/CL, tahap kedua Penetapan CP/CL, tahap ketiga Penyaluran Bantuan dan tahap ke empat monitoring dan evaluasi. Pada kesempatan ini penulis akan mem-bahas tentang Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi karena Identifikasi CP/CL menjadi salah satu kegiatan utama dalam proses pemberian bantuan pemerintah. Kesalahan dalam identifikasi CP/CL dapat berdampak fatal bagi pemanfaatan ban-tuan dan pencapaian tujuan mensejahtera-kan petani. Tidak tepat sasaran adalah ka-limat yang sering muncul dalam pemberian bantuan pemerintah yang disebabkan oleh kesalahan dalam indentifikasi CP/CL, se-hingga identifikasi CP/CL mempunyai per-an penting dalam mencapai tujuan pembe-rian bantuan pemerintah.

Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi Dalam pelaksanaan pemberian ban-

tuan, penerima bantuan pemerintah harus melalui proses penetapan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penerima ban-tuan pemerintah dan disahkan oleh Kuasa


MENU UTAMA


MENU UTAMA

Pengguna Anggaran. Tahap awal dalam penetapan penerima bantuan pemerin-tah adalah identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL). 1. Definisi Identifikasi Calon Petani/Calon

LokasiIdentifikasi Calon Petani/Calon Lokasi adalah suatu proses untuk melaku-kan pendataan calon petani dan calon lokasi yang memenuhi kriteria dan akan diusulkan sebagai penerima bantuan pemerintah.

2. Tahapan Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi Sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan pemerintah, maka dilakukan proses identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi. Pedoman teknis untuk setiap kegiatan penyaluran bantuan pemerin-tah yang memuat tahapan identifikasi CP/CL disusun oleh masing-masing Direktorat Teknis. Sebagai contoh, ber-dasarkan pedoman teknis pengadaan dan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian Direktorat Alat dan Mesin Pertanian TA 2018 tahapan identifikasi CP/CL untuk penyaluran bantuan yang pengadaan dan penyaluran berasal dari provinsi berikut.a. Tahap pertama, Calon Penerima dan

Calon Lokasi (CP/CL) penerima ban-tuan alsintan harus diverifikasi oleh dinas lingkup pertanian kabupaten/kota bersama Bapeluh untuk selan-jutnya ditetapkan oleh kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

b. Tahap kedua, Dinas Lingkup Per-tanian Kabupaten/Kota selanjutnya menyampaikan Surat Penetapan CP/CL tersebut kepada Dinas Ling-kup Pertanian Provinsi dengan tem-busan kepada Kementerian Perta-nian/Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Cq. Direktorat Alsintan Jl.

Taman Margasatwa No. 3 Ragunan, Ps. Minggu, Jaksel.

c. Tahap Ketiga, Hasil CP/CL yagn tel-ah ditetapkan oleh Dinas Kabupat-en/Kota tersebut, selanjutnya akan ditetapkan sebagai calon penerima dan calon lokasi bantuan alsintan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Lingkup Pertanian Provinsi. .

3. Risiko Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi.Dalam pelaksanaan identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi tentunya terdapat potensi masalah atau risiko yang akan dihadapi. Adapun risiko tersebut adalah CPCL yang diidentifikasi tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau CP/CL tidak tepat sasaran. Risiko terse-but dapat terjadi disebabkan.a. Tidak disediakan alokasi anggaran

untuk identifikasi CP/CL.b. Tim Teknis kabupaten kurang mema-

hami kriteria CP/CL.c. Kriteria yang ditetapkan tidak tepat.d. Tidak tersedia waktu yang memadai

untuk identifikasi CP/CL.e. Tim teknis tingkat provinsi kurang

cermat dalam melaksanakan verifi-kasi dan validasi CP/CL.

Berdasarkan pengalaman penulis se-bagai auditor dapat dikemukakan bahwa akibat dari kesalahan dalam proses iden-tifikasi CP/CL adalah penyaluran bantuan pemerintah tidak dimanfaatkan karena:1. Spesifikasi alsintan yang diterima tidak

sesuai dengan kondisi lahan pertanian di kelompok tani. Misal kelompok tani menerima bantuan combine harvester besar, sedangkan lahan kelompok tani adalah sawah teras siring.


MENU UTAMA


MENU UTAMA

2. Kelompok tani tidak sanggup dalam mengelola bantuan yang diterima. Misal kelompok tani menerima vertical dryer atau pengering gabah, namun tidak di-operasionalkan karena kelompok tani tidak sanggup untuk menyediakan bi-aya operasionalnya.

3. Bantuan yang diterima dikuasai oleh salah satu anggota kelompok tani. Ban-tuan yang diterima hanya dikelola dan dimanfaatkan oleh salah satu anggota kelompok tani. Kelompok tani hanya menjadi wadah untuk mendapatkan bantuan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan un-tuk meminimalisir kesalahan dalam pros-es identifikasi CP/CL, antara lain dengan membangun Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Kegiatan Bantuan Pemerintah. Setelah mengetahui risiko dan sumber pe-nyebab risiko tersebut, maka dapat diru-muskan aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang disusun harus dapat menghilangkan penyebab, sehingga di-harapkan risiko tidak akan terjadi. Adapun aktivitas pengendalian antara lain sebagai berikut.

1. Membuat surat usulan kepada eselon I terkait, untuk mengalokasikan anggaran identifikasi CP/CL atau merevisi angga-ran untuk kegiatan identifikasi CP/CL.

2. Melibatkan pelaksana kegiatan untuk memberi masukan kriteria CP CL yang akan ditetapkan.

3. Mensosialisasikan kriteria penerima banpem kepada seluruh anggota tim teknis, dan menyusun prosedur identi-fikasi CP/CL yang dapat berupa cek list kriteria yang harus dipenuhi oleh pen-erima bantuan pemerintah.

4. Mengupayakan pelaksanaan CP/CL adalah T-1 sebelum pelaksanaan keg-iatan.

5. Menyusun prosedur verifikasi dan vali-dasi CP/CL, yang dapat berupa cek list kriteria yang harus dipenuhi dalam pros-es verfikasi dan validasi.

Dengan mendeteksi risiko identifikasi CP/CL lebih awal dan menyiapkan kegia-tan pengendalian seperti yang telah disam-paikan diatas, maka risiko identifikasi CP/CL yang tidak sesuai kriteria dapat dimini-malisir, dan diharapkan bantuan pemerin-tah yang disalurkan dapat tepat sasaran, serta dapat dimanfaatkan secara maksi-mal, sehingga dapat berdampak pada pen-ingkatan kesejahteraan petani itu sendiri.

Penulis adalah Auditor Muda pada Inspektorat IV

Daftar Pustaka :1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian In-tern Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.05/2015 j.o PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

3. Peraturan Menteri Pertanian No. 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pen-yaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Angga-ran 2018.

4. Pedoman Teknis Pengadaan dan Pen-yaluran Bantuan Alat dan Mesin Perta-nian Direktorat Alat dan Mesin Pertani-an TA 2018.


MENU UTAMA


MENU UTAMA

“Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera mampu menepis angka kemiskinan dan mengentaskan angka kemiskinan turun sebesar 1 digit dari angka kemiskinan 2017 dan meningkatkan kesejahteraan rakyat”

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM “BEKERJA”OLEH NGADININGSIH

Upaya pemerintah dalam memperbaiki ketimpangan di masyarakat merupakan poin perbaikan kesenjangan ada dalam rapor yang menjadi penilaian akhir pemer-intahan. Setidaknya ada lima rapor pemer-intah yan akan menjadi evaluasi dalam usaha mengikis ketimpangan, yakni per-tumbuhan ekonomi, kemiskinan, kesen-jangan, pengangguran dan inflasi. Kelima rapor itu akan diukur pada akhir Tahun 2019.

Program “Bedah Kemiskinan Rakyat Se-jahtera (#Bekerja)” merupakan gebrakan baru Kementerian Pertanian (Kementan) yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan arti dari program ini adalah Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera. Program ini akan dilaksanakan pada 1.000 desa di 100 kabupaten diseluruh Indonesia den-gan dengan harapan angka kemiskinan bisa ditekan sesuai dengan target pemer-intah untuk menepis angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberdayakan sumberdaya yang ada baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dan sudah pasti se-lalu dikaitkan dengan potensi yang ada.

Dari total penduduk miskin di Tahun 2017 sebesar 26,58 juta orang, 16,31 juta orang diantaranya atau 13,47%. Target pemerintah dalam kurun lima tahun ke

depan angka kemiskinan desa dapat ditu-runkan menjadi 9,92%.

Program Bekerja ini diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik In-donesia No. 27/Permen-tan/BC.120/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang merupakan Perubahan atas Peratu-ran Menteri Pertanian No. 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Ber-basis Pertanian Tahun anggaran 2018. Yang mengatur tentang antara lain: a) pen-etapan lokasi kegiatan bekerja, b) bentuk dan jenis bantuan pemerintah untuk pro-gram bekerja sesuai potensi dan lokasi berupa ayam itik, ruminansia kecil, dan aneka ternak yang dapat dibudidayakan sesuai potensi, dengan pertimbangan bah-wa budidaya ternak mempunyai keunggu-lan komparatif dan kompetitif, potensi men-ingkatkan pendapatan dan penguasaan lahan.

Sesuai dengan arahan Presiden, Pro-gram “Bekerja” ini merupakan program padat karya berbasis pertanian. Sektor pertanian menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan, khususnya di desa, serta mengangkat kesejahteraan petani.

Kementan membentuk tim untuk me-mastikan program tersebut agar bisa tepat


MENU UTAMA


MENU UTAMA

sasaran pada delapan provinsi prioritas, yakni: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumsel, Lampung, Kalim-antan Selatan dan Sulawesi Selatan, Su-mut dan NTB dengan “Menggunakan data instansi terkait yang sudah ada. Kementan akan fokus pada mereka yang benar-benar membutuhkan, karena datanya sudah ada By name, by address,” terang Amran.

Agar program “Bekerja” tepat sasaran, dipastikan penerima program sesuai den-gan data lengkap berdasarkan nama & ala-mat, keluarga dengan rumah bilik menjadi prioritas sasaran.

Pertanian Bedah Kemiskinan Petani Se-jahtera

Kementan berharap program ini da-pat berjalan sesuai dengan tujuan pro-gram menjalin sinergi berbagai pihak yang terkait, mulai pemerintah pusat, pemerin-tah daerah, serta stakeholders pertanian terkait. Sejumlah universitas, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan organisasi-organisasi lain yang punya fokus program pemberdayaan pertanian dan pengentasan kemiskinan juga dihara-pkan bisa berpartisipasi aktif dalam men-sukseskan program #Bekerja.

Program #Bekerja mempunyai target jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, berdasarkan komoditas yang dibagikan ke masyarakat seperti tanaman holtikultura, perkebunan, dan ter-nak diharapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun akan mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan Petani yang didalammya termasuk Rumah Tangga Mis-kin (RTM), pada Tahun 2020. Dalam Jang-ka Pendek tahun 2018, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah tahapan pembagi-an/penyerahan bantuan; dan pada jangka menengah yaitu tahun 2019 diharapkan su-dah mencapai tahap pengembangan dan proses jangka panjang tahun 2020 adalah

diharapkan sudah mencapai keberasilan yang diinginkan/diharapkan, yaitu petani sejahtera.

Jenis komoditas untuk jangka pendek, tanaman sayuran bisa menjadi solusi ka-rena tiga bulan sudah bisa panen. Untuk jangka menengah kita berikan ayam dan kambing, karena ayam misalnya sudah bisa bertelur di enam bulan. Sementara untuk jangka panjang tanaman keras sep-erti manga, salak dan lain-lain.

Connecting terhadap target pengen-tasan Kemiskinan pada Kementerian Per-tanian melalui program #Bekerja melalui program-program pertanian terutama pada kegiatan bidang peternakan, perkebunan dan hortikultura. Sasarannya adalah petani dan RTM melalui program padat karya pada beberapa program yang sifatnya teknis pelaksanaannya akan dilaksanakan melalui sistem klaster yang melibatkan un-sur-unsur personil, seperti petani, pengu-saha dengan tujuan untuk mempermudah suplai pada kegiatan padat karya.

Program #Bekerja dapat meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan peka-rangan secara intensif untuk pertanian. Setiap keluarga mendapat benih sayuran, hewan ternak (termasuk kandang & biaya pakan) dan tanaman keras.

Selain program untuk peningkatan produksi komoditas strategis, mulai tahun 2018 sampai tahun 2020 Kementan akan melakukan berbagai program dan kegia-tan dalam rangka pengentasan Kemiski-nan, diantaranya dengan memberdayakan masyarakat miskin di 1.000 desa pada 100 kabupaten/kota sebagaimana disebutkan diatas bahwa Kementan akan memberi-kan bantuan unggas sebanyak 10 juta ekor. Dalam Satu rumah tangga miskin masing-masing akan diberikan bantuan 50 ekor, ayam siap bertelur umur 2 bulan, yang awalnya ditetapkan ayam siap berte-lor umur 6 bulan, 2-3 batang bibit man-


MENU UTAMA


MENU UTAMA

gga/manggis/durian/pisang/pepaya, 2-3 batang bibit kopi/kakao/pala/lada dan 10 batang bibit cabai/bawang merah, bahkan secara khusus Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk menyediakan 10 juta ekor ayam, kegiatan tersebut akan diwadahi dalam program Bekerja yang pelaksanaanya mulai fokus tahun 2018 selain itu Program #Bekerja juga meman-faatkan pekarangan masyarakat secara intensif untuk pertanian.

Menteri Pertanian Mentan berpendapat bahwa salah satu cara yang sangat efek-tif dalam pengentasan kemiskinan adalah melalui kegiatan usaha peternakan. Dalam hal ini sebagai leading sektor dapat bek-erja maksimal dan mengetahui secara per-sis dan mempunyai peta potensi pengem-bangan ternak di Indonesia adalah Ditjen Peternakan.

Pelaksanaan bedah kemiskinan ini telah di mulai tanggal pada tanggal 23 April 2018 di desa Cikencana Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan akan berlanjut di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Lampung dan Sumatera Selatan.

KesimpulanTarget program #Bekerja ada 3 (tiga),

yaitu, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, berdasarkan komodi-

tas yang dibagikan ke masyarakat seperti tanaman holtikultura, perkebunan, dan ternak diharapkan dalam kurun waktu 3 tahun akan berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan Petani termasuk didalam-mya RTM pada tahun 2020. Tahap Jangka Pendek pada tahun 2018 yaitu pembagian/penyerahan bantuan; jangka menengah tahun 2019 diharapkan sudah mencapai tahap pengembangan dan proses jangka panjang tahun 2020 diharapkan sudah mencapai keberasilan yang diinginkan/di-harapkan.

Menurut penulis, upaya dalam rang-ka mengentaskan kemiskinan kita perlu mengetahui dengan memahami makna maksud dan tujuan serta sasaran program #BEKERJA yang merupakan progran dan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan meminimalisir angka kemiski-nan di Indonesia secara intensif melalui kegiatan teknis di unit kerja terkait di ling-kungan Kementerian Pertanian.

Penulis adalah Auditor Madya pada Inspektorat III

Daftar Pustaka1. mc.s ingkawangkota .go . id /news.

php?extend.295 2. www.depkes.go.id/.../entaskan-kemiski-

nan-desa-kementerian-pertanian-canangkan-pr.

3. www.ksp.go.id/pemerintah-terus-beker-ja-keras-atasi-ketimpangan/index.html

4. Permentan No.20/PERMENTAN/rc.120/5/2018 tanggal 2 Mei 2018

5. Permentan No.27/PERMENTAN/rc.120/5/2018 tanggal 2 Mei 2018

6. Info dan artikel pada FB, Instagram, dan Twitter Fanpage Inspektorat III


MENU UTAMA


MENU UTAMA

Bantuan pemerintah merupakan sarana atau upaya pemerintah dalam memberi-kan dorongan dan motivasi untuk pemberdayaan masyarakat. Besarnya ang-garan yang dialokasikan berpotensi penyimpangan, sehingga diperlukan sistem pengendalian intern yang memadai dan diimplementasikan secara optimal dan terus dilakukan inovasi dalam pengendaliannya.

BANTUAN PEMERINTAH SEKTOR PERTANIAN: PERMASALAHAN & PENGENDALIANNYAOLEH SUPARMADI

PendahuluanBantuan sosial atau yang lebih dikenal

dengan singkatan bansos merupakan isti-lah dan kegiatan yang strategis dan memilki nilai yang tinggi dari kinerja pemerintah, ka-rena memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, tetapi bansos yang dilaksana-kan dalam kegiatan di pemerintahan baik lembaga atau kementerian disinyalir berpo-tensi banyak penyimpangan dalam pelak-sanaannya. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan reviu atas anggaran bansos TA 2014 sebesar Rp 91,8 triliun di 11 Kementerian/Lembaga (ter-masuk Kementerian Pertanian), yang meru-pakan sebagai tindaklanjut dari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasil reviu diharapkan dapat berdampak kedepan pada pengelolaan dana banos un-tuk lebih tepat sasaran, tidak berlebihan dan akuntabel. Hasil reviu secara umum mene-mukan bahwa alokasi anggaran belanja ban-sos yang tidak tepat sasaran disebabkan ka-rena kriteria penerima manfaat tidak sesuai dengan ketentuan pada PMK 81/2010, dan terjadi tumpang tindih, karena adanya ke-samaan substansi manfaat baik antar es-elon I atau antara kementeran/lembaga, permasalahn lainnya adalah alokasi angga-ran bansos yang tidak transparan dan tidak akuntabel, pedoman tidak di pubiikasi serta daftar penerima dan jumlah tidak ditetapkan dan diumumkan secara terbuka.

Dari hasil temuan reviu BPKP tersebut serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bansos, maka Ke-menterian Keuangan menerbitkan PMK No-mor 168/PMK.05/2015 tanggal 3 September 2015 tentang mekanisme pelaksanaan ang-garan Bantuan Pemerintah (Banpem) pada kementerian negara /lembaga dan di re-visi dengan PMK Nomor 173/PMK.05/2016 tanggal 17 November 2016. Dalam peratu-ran tersebut mengatur Banpem yang tidak termasuk dalam kriteria bansos pada ke-menterian negara/lembaga serta pengaloka-sian, pencairan, penyaluran dan pertang-gungjawaban anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai tindaklan-jutnya, setiap eselon I lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) sejak Tahun 2017 telah membuat petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran banpem baik dalam bentuk bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabili-tasi dan atau pembangunan gedung/bangu-nan serta bantuan lain yang memiliki karak-teristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).

PengertianSesuai SK Nomor 137/Permentan/

OT.140/12/2014 tentang pedoman pen-gelolaan bantuan sosial Kementerian Per-tanian Tahun 2015 dan PMK Nomor 81 /


MENU UTAMA


MENU UTAMA

PMK .05/2012, definisi banpem adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan ke-mampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Adapun bansos adalah pem-berian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, kelu-arga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan se-lektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Berdasarkan definisi di atas dan sesuai dengan PMK Nomor 168/PMK.05/2015, maka Banpem adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang di-berikan oleh pemerintah kepada perseoran-gan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

Potensi PermasalahanBerdasarkan hasil audit dan pemantauan

Inspektorat Jenderal menunjukan bahwa potensi permasalahan penyaluran dana banpem terjadi pada beberapa tahapan, yaitu: Tahap pertama adalah tahap identifi-kasi calon penerima bantuan, pada tahap ini sering terjadi kondisi bahwa calon penerima bantuan tidak sesuai kriteria yang ditetap-kan. Hal tersebut disebabkan proses pelak-sanaan kegiatan yang cukup singkat se-hingga identifikasi calon penerima bantuan tidak dilaksanakan secara optimal, sehingga terjadi kasus tumpang tindih penerima ban-tuan pemerintah atau penerima bantuan fiktif (dalam surat penetapan terdaftar tetapi pada kenyataannya tidak ada).

Tahap Kedua, tahap pelaksanan pen-gadaan barang jasa (untuk bantuan pemer-intah yang berupa transfer barang). Tahap pelaksanaan pengadaan barang jasa jenis permasalahan yang dapat terjadi antara lain ketidak-sesuaian barang yang dikirim

dengan spek teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak pengadaan. Akibatnya kurang optimalnya pemanfaatan di tingkat pen-erima bantuan. Selain itu, terjadi keterlam-batan pengiriman barang pun juga menjadi permasalahan yang serius dan akan ber-dampak pada kurang optimalnya program/kegiatan. Contoh pada pengadaan barang (bantuan pupuk atau benih) apabila terjadi keterlambatan pengiriman akan berdampak pada terlambatnya masa tanam, sehingga program tidak dapat berjalan secara optimal.

Tahap Ketiga, tahap distribusi bantuan pemerintah, pada tahap ini sering terjadi permasalahan dan berdampak cukup luas. Distribusi bantuan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Peranian Ka-bupaten atau Provinsi. Penetapan tersebut melalui proses yang cukup panjang, mulai dari usulan verifikasi sampai pada peneta-pan, namun seluruh masyarakat belum da-pat dipenuhi dari bantuan yang diberikan. Hal tersebut, dapat menimbulkan kecembu-ruan sosial antar masyarakat yang meneri-ma dengan yang tidak dan mengakibatkan kurang tertibnya distribusi di lapangan.

Keempat tahap Pertanggungjawaban Keuangan. Pertanggungjawaban keuangan dengan pola bantuan pemerintah permasala-han sering terjadi pada tahap pencairan ( bantuan dalam bentuk transfer uang). Dalam petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan pemerintah secara sistem pengandalian pencairan telah diatur dalam beberapa ta-hap sesuai dengan capaian pekerjaan, tetapi pada kenyataannya banyak yang tidak terde-teksi secara optimal, pencairan tetap dilaku-kan tanpa melihat capaian pekerjaan fisik di lapangan tetapi hanya melihat laporan tertu-lis yang menyatakan bahwa pekerjaan telah tercapai target.

Permasalahan lain yang dapat terjadi yai-tu: (1) adanya pemotongan atau penguran-gan batuan oleh oknum pejabat terkait. Pe-motongan/pengurangan bantuan tentu saja


MENU UTAMA


MENU UTAMA

secara tidak sadar membuat penerima tidak keberatan dengan dalih/alasan bahwa mer-asa dibantu dalam pencairan penerimaan bantuan, oknum – oknum ini sering melaku-kan pemotongan dengan dalih bahwa mere-ka yang telah mengusahakan sehingga ban-tuan tersebut dapat cair. Kasus semacam ini tidak akan terdeteksi jika tidak ada yang melaporkan; (2) proses pengadaan barang/jasa, bahwa sesuai Perpres Nomor 172 ta-hun 2014 (perubahan ke tiga atas Perpres Nomo 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa) pada pasal 38 ayat 5 huruf d.1, dijelaskan bahwa kriteria barang yang me-mungkinkan dilakukan penunjukan langsung adalah pengadaan dan penyaluran benih unggul, meliputi: benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang terdiri dari: Pupuk Urea, NPK, dan ZA. Potensi masalah yang dapat terjadi pada proses penunjukan lang-sung adalah kurang transparan dan cender-ung “diatur” pemenang maupun harganya.

Pada pola bantuan pemerintah dengan transfer uang petani diberi kebebasan un-tuk memilih jenis pupuk atau benih unggul yang sesuai dengan kebiasan dan kecoco-kan lokasi lahan, hal ini yang sering men-jadi modus oknum yang merasa membantu, tetapi dalam prakteknya adalah mengarah-kan petani untuk membeli pada merk tert-entu yang menguntungkan oknum tersebut, merk tersebut selain harganya “diatur” juga belum tentu sesuai/cocok dengan kebiasaan petani.

Adapun bantuan dalam bentuk barang, pencairannya dilakukan berdasarkan atas telah terkirimnya barang pada titik bagi sesuai dalam perjanjian pengadaan yang dibuktikan dengan laporan pejabat penerima hasil pekerjaan dan Berita Acara Serah Teri-ma Barang (BASTB) kepada penerima man-faat. Hal yang sering terjadi bahwa BASTB ditandatangani sebelum barang diterima oleh penerima manfaat, dengan alasan un-tuk memperlanncar administrasi. Kondisi

tersebut tentu saja mengakibatkan tidak tert-ibnya proses pencairan keuangan negara dan berpotensi merugikan negara.

Implementasi Sistem PengendalianSistem pengendalian dibangun dengan

tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan segala risiko yang telah diidentifikasi dapat dilakukan penanganan dengan baik. Sistem pengendalian intern yang telah disusun dalam pedoman/petun-juk teknis sebenarnya telah memadai jika di laksanakan secara optimal.

Beberapa kasus yang ditemukan di lapa-ngan sebagaimana dijelaskan dalam per-masalahan bantuan pemerintah di atas dapat disimpulkan karena kurang efektifnya imple-mentasi sistem pengendalian intern pada kegiatan banpem. Sistem pengendalian in-tern (pedoman dan petunjuk teknis) yang telah ditetapkan belum seluruhnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sering kali pedoman tersebut di-distribusikan kepada penanggungjawab di lapangan tidak menjabarkan pedoman terse-but sesuai dengan kondisi riil dan karakteris-tik instansi masing-masing.

Guna mengantisipasi permasalahan dalam beberapa tahapan tersebut di atas, maka dapat diambil langkah-langkah seba-gai berikut: 1. Pada proses penetapan calon penerima

bantuan dlakukan secara cermat dan diutamakan kelompok – kelompok tani binaan dan dinas setempat melakukan pembinaan kepada kelompok tani yang belum masuk sebagai kelompok binaan;

2. Dilakukan pemetaan wilayah sesuai karakteristik atau komoditas yang ada, dan dilakukan updating data setiap tahun, sehingga ketika ada program bantuan pemerintah sudah ada data yang update;

3. Untuk bantuan pemerintah dengan pola transfer barang dan memerlukan proses


MENU UTAMA


MENU UTAMA

pengadaan barang/jasa, maka diupaya-kan dengan melalui pengadaan e-cat-alog, tetapi jika belum terdaftar dalam e-catalog, maka pembuatan perjanjian kontrak dalam proses pengadaan agar lebih memperhatikan beberapa hal, ter-utama terkait Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi teknis, ketersediaan barang, legalitas barang, dan titik bagi ba-rang didistribusikan.

PenutupBantuan pemerintah bukanlah program

untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, sifat bantaun adalah stimulan, dengan tu-juan dapat memotivasi dan memberdaya-kan masyarakat penerima manfaat bantuan pemerintah, sehingga tujuan akhirnya ada-lah dapat lebiih mandiri dan dapat memberi-kan inspirasi bagi kelompok lainnya.

Potensi masalah yang dapat terjadi pada proses penunjukan langsung terutama untuk benih unggul dan pupuk, maka dalam kon-trak perjanjian perlu ditambahkan klausul bahwa terhadap barang yang dikirim harus dilakukan pengujian di laboratorium, se-hingga dapat diyakini terpenuhinya spesifi-kasi teknisnya. Hal ini juga dapat membantu pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, PPHP harus kompeten yang paham dengan kondisi barang, karena posisi ini merupakan fungsinya sangat strategis.

Untuk menghindari risiko adanya pemo-tongan dan banpem oleh oknum – oknum pada saat distribusi, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada penerima manfaat, baik terkait dengan prosedur dan mekanisme banpem, dana pa yang menjadi hak, ke-wajiban dan tanggungjawabnya. Selain itu, sistem pengendalian intern banpem harus dibangun secara memadai sebagai penja-minan pelaksanaan banpem agar berjalan dengan baik dan tanpa ada penyimpangan.

Penulis adalah auditor muda pada Inspektorat In-vestigasi

Daftar Pustaka1. PMK Nomor 173/PMK.05/2016 ten-

tang perubahanb PMK Nmor 168/PMK.05/2015

2. Petunjuk Teknis Pengelolaan dan pen-yaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Hortikultura TA 2018

3. Kajian Tata Kelola Bantuan Sosial Ke-menterian/Lembaga, Ditjen Anggaran Ke-menterian Keuangan 2015

4. PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran ban-tuan pemerintah pada Kementerian Ne-gara/Lembaga

5. Peraturan Menteri Pertanian Repub-lik Indonesia Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pen-gelolaan Bnatuan Sosiall Kementerian Pertanian tahun 2015

6. Petunjuk Tknis pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Ditjen Prasa-rana dan Sarana Pertanian TA 2016

7. Peraturan Kementterian Keuangan No-mor 81 /PMK.05/2012 tentang Belanja bantuan Sosial pada Kementeriann Ne-gara/Lembaga.

8. Hasil reviu BPKP terjadap Dana Bansos TA 2014.

9. Perpres Nomor 172 tahun 2014, peruba-han ketiga Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan baranng/jasa pemer-intah.


MENU UTAMA


MENU UTAMA

Alokasi anggaran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerin-tah yang ditetapkan oleh pengguna anggaran tidak terlepas dari berbagai per-masalahan mulai dari aspek perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, dengan kondisi tersebut perlu dilakukan pengawalan/pendampingan dari berba-gai pihak, sehingga pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan dengan optimal.

DINAMIKA PENGELOLAAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIKBANTUAN PEMERINTAH YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARANOLEH RIFKI ARIEFIANTO

Latar BelakangDalam rangka meningkatkan produksi

komoditas pertanian, nilai tambah dan kes-ejahteraan petani, pembangunan pertani-an menjadi salah satu kunci keberhasilan. Pola pendekatan yang digunakan dalam rangka mendukung pembangunan perta-nian salah satunya dengan meningkatkan

peran dan partisipasi petani sebagai pelak-sana kegiatan di lapangan. Dengan de-mikian diharapkan petani sebagai pelaku utama sepenuhnya dapat memanfatkan anggaran yang dialokasikan.

Pemberian bantuan kepada petani oleh Kementerian Pertanian salah satunya den-gan mengalokasikan anggaran Bantuan


MENU UTAMA


MENU UTAMA

Pemerintah (Banpem). Alokasi anggaran Banpem ini merupakan pengganti dari se-belumnya dengan menggunakan angga-ran Bantuan Sosial (Bansos). Perubahan alokasi anggaran tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan BPK yang menilai bahwa BPK alokasi anggaran Bansos merupakan bagian dari Tusi Kementerian Sosial.

Kebijakan alokasi anggaran Bantuan Pemerintah (Banpem) telah didukung den-gan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme pelaksanaan Anggaran Bantu-an Pemerintah Pada Kementerian/Lemba-ga dan telah diubah menjadi PMK Nomor 173/PMK.05/2016. Kementerian Pertanian sebagai salah satu K/L yang melaksana-kan kegiatan Banpem telah menerbitkan kebijakan terkait banpem dengan Peratu-ran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pen-yaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ke-menterian Pertanian TA. 2017 dan Peratu-ran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pen-yaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ke-menterian Pertanian TA. 2018.

Pengelolaan anggaran Banpem di Ke-menterian Pertanian tidak terlepas dari beberapa permasalahan mulai dari peren-canaan anggaran sampai dengan pertang-gungjawaban anggaran. Dengan demikian pengelolaan anggaran Banpem perlu dili-hat dari berbagai berbagai pandang, den-gan demikian pengelolaannya menjadi lebih baik.

Jenis Bantuan Pemerintah Alokasi anggaran Banpem sesuai den-

gan PMK 173/PMK.05/2016 terdiri dari 7 (tujuh) jenis bantuan, yaitu 1) Pemberian tunjangan, 2) Beasiswa, 3) Tunjangan pro-fesi guru dan tunjangan lainnya, 4) Bantuan

operasional, 5) Bantuan sarana/prasarana, 6) Bantuan rehabilitasi/pembangunan Ge-dung/bangunan, dan 7) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan pemer-intah yang ditetapkan oleh PA.

Di Kementerian Pertanian sesuai den-gan Permentan Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 dari 7 jenis Bantuan Pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari:1. Peningkatan produksi padi, jagung, ke-

delai, dan komoditas tanaman pangan

lainnya;2. Peningkatan produksi bawang merah,

bawang putih, cabai, dan komoditas hortikultura lainnya;

3. Peningkatan produksi dan mutu tebu serta komoditas perkebunan lainnya;

4. Peningkatan produksi daging sapi/ker-bau dan komoditas ternak lainnya serta sarana dan prasarana pendukung lain-nya;

5. Pengembangan sumber air, lahan perta-nian, alat mesin pertanian, pembiayaan pertanian, serta penyediaan infrastruk-tur dan sarana pendukung pertanian lainnya;

No Eselon I Anggaran (Rp)

1 Ditjen Tanaman Pangan 5.001.160.207,00

2 Ditjen Hortikultura 774.350.529.000,00

3 Ditjen Peternakan & Keswan 45.731.582.000,00

4 Ditjen Prasarana & Sarana

Pertanian

820.889.435.000,00

5 Badan Litbang Pertanian 4.899.424.000,00

6 Badan Ketahanan Pangan 243.653.336.000,00

Jumlah 6.900.685.513.000,00

Tabel 2 Sumber data Laporan Keuangan UAPPABE1 Semeseter I Tahun 2018


MENU UTAMA


MENU UTAMA

6. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani, penyuluhan dan peningkatan ki-nerja penyuluh, serta kegiatan penyulu-han dan pengembangan sumber daya manusia pertanian lainnya; dan

7. Pengembangan kawasan mandiri pan-gan, akses pangan, lahan pekaran-gan, pemberdayaan usaha pangan masyarakat dan kegiatan pendukung ketahanan pangan lainnya.Dari 7 (tujuh) output kegiatan tersebut

tersebut sebagian besar alokasi anggaran Banpem melalui Bantuan Lainnya yang memiliki karekteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dengan menggu-nakan akun 5263. Adapun alokasi angga-ran Banpem tersebut dengan rincian:

Dari tabel diatas terlihat bahwa ang-garan untuk Banpem 5263 senilai Rp6.900.685.513.000,00 atau 28,91% dari anggaran Kementerian Pertanian senilai Rp23.864.457.712.000,00. Pengelolaan anggaran Banpem yang cukup besar tidak terlepas dari berbagai persoalan, mulai dari perencanaan sampai dengan pertang-gujawaban.

P e r m a s a l a h a n Pengelolaan Ban-pem Akun 5263

Permasalahan pertama dalam pengelolaan ang-garan Bampem akun 5263 adalah pada aspek peren-canaan, antara lain tidak seluruh keg-iatan yang meng-gunakan akun Bantuan Lainnya yang memiliki ka-rekteristik Bantuan

Pemerintah yang ditetapkan oleh PA (Akun 5263) baik dalam bentuk uang maupun barang ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran. Dalam for-mat-2 Permentan 46 Tahun 2017 yang ditetapkan hanya meliputi kegiatan lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultu-ra, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen Peter-nakan dan Kesehatan Hewan, sedangkan kegiatan lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Litbang Perta-nian, dan Badan Ketahanan Pangan tidak ditetapkan. Selain itu masih terdapat kes-alahan akun untuk pelaksanaan kegiatan, sebagai contoh dari hasil reviu laporan keuangan UAKPA semester I tahun 2018 terdapat satker Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumat-era Selatan (018.03.119129.DK) akun be-lanja 526112 seharusnya 526311 senilai Rp27.000.000,00.

Permasalahan kedua terkait aspek pelaksanaan, antara lain pelaksanaan CP/CL yang masih tidak tepat waktu dan sasaran yang dapat mengakibatkan pelak-sanaan kegiatan menjadi tidak optimal, se-bagai contoh pada kegiatan Pengemban-gan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) ketepatan waktu pembelian gabah ke


MENU UTAMA

petani oleh gapoktan pada saat panen raya merupakan poin penting, jika CP/CL terlambat dapat berdampak pada kesulitan untuk membeli gabah yang sesuai. De-mikian hal nya dengan penetapan sasaran penerima bantuan, jika alokasi banpem di-berikan kepada kelompok penerima yang tidak tepat sasaran, sebagai contoh pene-tapan gapoktan PUPM bukan pada wilayah yang memiliki sentra padi atau tidak memi-liki peralatan pasca panen yang memadai, maka dapat berdampak pada penggunaan anggaran yang tidak optimal.

Selain itu permasalahan pada aspek pelaksanaan juga masih terdapat peng-gunaan anggaran yang tidak sesuai pe-runtukannya (RUK), sebagai contoh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 pada Satker Dinas Ke-tahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, terdapat penggunaan anggaran Banpem kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang tidak benar se-nilai Rp200.000.000,00.

Permasalahan ketiga terkait aspek per-tanggungjawaban, aspek pertanggung-jawaban terdiri dari pertanggungjawaban administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawaban admin-istrasi sesuai Permentan 46 Tahun 2017 berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) penggunaan dana, permasalahannya be-lum seluruh satker pelaksana kegiatan tertib dalam membuat BAST tersebut. Per-tanggungjawaban keuangan, yaitu dana Banpem yang belum dicairkan/digunakan (masih direkening penerima banpem) sam-pai dengan 31 Desember harus dikemba-likan ke kas negara, permasalahannya be-lum seluruh dana tersebut dikembalikan ke kas negara.

Untuk meminimalkan terjadinya per-masalahan dalam pengelolaan anggaran Banpem tersebut setidaknya perlu dilaku-kan beberapa langkah, antara lain:

1. Dilakukan pengawalan/pendampingan pada saat penyusunan permentan ban-pem dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten;

2. Pelaksanaan reviu RKA-K/L perlu diper-tajam dan diberikan alokasi waktu yang cukup, dengan demikian ketidaksesua-ian alokasi anggaran/akun dapat terata-si.

3. Dilakukannya pengawalan/pendampin-gan terhadap pengendalian intern satk-er khususnya pada aspek pelaksanaan. Selain itu Inspektorat Jenderal juga da-pat melakukan pemantauan terhadap kesesuaian penggunaan dana banpem oleh kelompok penerima manfaat.

4. Dilakukannya monitoring oleh setiap penanggunjawab kegiatan di pusat terkait pertanggungjawaban administra-si dan keuangan. Selain itu dapat diu-payakan sistem monitoring secara on-line untuk memudahkan pemantauan.

Penulis adalah Auditor Muda pada Inspektorat III

Daftar Pustaka :1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Me-kanisme pelaksanaan Anggaran Ban-tuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;

2. PMK Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuan-gan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme pelaksanaan Ang-garan Bantuan Pemerintah Pada Ke-menterian/Lembaga;

3. Peraturan Menteri Pertanian Repub-lik Indonesia Nomor : 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Per-tanian TA. 2018;

4. Laporan Keuangan UAPA Kementerian Pertanian Semester I Tahun 2018


WAWASAN

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) didirikan di Jakarta pada tanggal 30 November 2012 melalui rapat pleno pembentukan AAIPI di Aula Gandhi kantor BPKP Pusat Jalan Pramuka No.33 Jakarta Timur. Sebagai organisasi profesi pengawasan intern di lingkungan pemerintah yang beranggotakan individu perorangan (Auditor termasuk P2UPD) dan unit kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pembentukan AAIPI merupakan pelaksanaan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 52 ayat 3, pasal 53 ayat 3, dan pasal 55 ayat 2. Secara umum keberadaan AAIPI diharapkan dapat berperan: (1)

MENGENALI ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA OLEH HENI NUGRAHA

Meningkatkan profesionalisme auditor pemerintah melalui keaktifan/peran serta dalam kegiatan pengembangan profesi; (2) Turut berkontribusi dalam pemberian masukan kegiatan Pembina Jabatan Fungsional Auditor dalam pengembangan profesi auditor anggota AAIPI; dan (3) Menyamakan persepsi terkait profesi auditor di bidang pegawasan intern pemerintah.

Pada saat ini cakupan wilayah kerja meliputi 86 unit di tingkat pusat dan 543 di tingkat daerah, serta dengan keanggotaan lebih dari 13.000 anggota individu.Dengan wadah organisasi profesi AAIPI, diharapkan auditor intern Indonesia dapat bersatu dalam wadah organisasi yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi Profesi Auditor Intern Pemerintah. Adapun organisasi AAIPI sebagaimana disajikan pada gambar di bawah.

Visi AAIPI

“Menjadi organisasi profesi terdepan dalam mendorong terwujudnya peran APIP yang profesional sebagai pemberi assurance dan consulting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah”.

Makna kata kunci“terdepan”, “assurance” dan “consulting”, dijelaskan, sebagai berikut:

Organisasi

profesi

terdepan

: Sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah,

antara lain: (1) Pengawalan program dan kebijakan pemerintah,

dalam praktik pengelolaan anggaran secara akuntabel untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2) Memberikan masukan

dalam pengembangan metode, teknik dan pendekatan pengawasan,

bagi pengembangan kebijakan pemerintah; dan (3) Memberikan

sumbangan pemikiran (think-tank) dan kepeloporan dalam

mewujudkan praktik birokrasi yang bersih dan akuntabel.


MENU UTAMA


MENU UTAMA


WAWASAN


WAWASAN

Visi AAIPI“Menjadi organisasi profesi terdepan

dalam mendorong terwujudnya peran APIP yang profesional sebagai pemberi assurance dan consulting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah”.

Makna kata kunci “terdepan”, “assurance” dan “consulting”, dijelaskan, sebagai berikut:

Organisasi profesi terdepan : Sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah, antara lain: (1) Pengawalan program dan kebijakan pemerintah, dalam praktik pengelolaan anggaran secara akuntabel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2) Memberikan masukan dalam pengembangan metode, teknik dan pendekatan pengawasan, bagi pengembangan kebijakan pemerintah; dan (3) Memberikan sumbangan pemikiran (think-tank) dan kepeloporan dalam mewujudkan praktik birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Pemberi assurance : Memberikan jaminan atas kualitas hasil (quality assurance) audit internal pemerintah, malalui: (1) Praktik pengawasan yang baik, melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, dengan kepatuhan terhadap standar, kode etik, dan profesionalisme Auditor; (2) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan obyektivitas (tidak ada conflict of interest) dari Pimpinan APIP, maupun (situasi) yang membuat Auditor yang tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya; dan (3) Pelaksanaan pengawasan yang bebas dari campur tangan dalam menentukan ruang lingkup, pelaksanaan, dan komunikasi hasil, serta dilakukan oleh Auditor professional dan tersertifikasi;

Consulting : Memberikan fasilitasi dan advokasi dalam pengembangan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hasil audit internal pemerintah, maupun kapasitas APIP dan Auditor, melalui: (1) Koordinasi dengan BPKP untuk melaksanakan pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah; (2) Memberikan masukan kepada K/L/D untuk dapat memelihara dan meningkatkan kualitas praktik tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalianatas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah; dan (3) Peningkatan kapabilitas APIP (mengacu model IA-CM), maupun tingkat kematangan implementasi SPIP, untuk dapat mencapai target kinerja sebagimana dimandatkan oleh RPJMNasional;

Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah : Tujuan dari pemberian fasilitasi assurance dan consulting adalah diterapkannya GRC (governance, risk management, control) pada K/L/D, yang meliputi tiga bidang, yaitu tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Dalam penerapan GRC, APIP memberikan fasilitasi dan advokasi kepada pihak-pihak terkait dengan penerapan manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis dengan pendekatan 3 lines of defense 3LoD (three lines of defense), yaitu: (1) Lini pertama, fungsi yang memiliki dan mengelola risiko, yaitu unit kerja/fungsi/satuan kerja yang melaksanakan kegiatan operasional; (2) Lini kedua, fungsi yang mengawasi risiko, yaitu fungsi manajemen risiko dan fungsi pengendalian; dan (3) Lini ketiga, fungsi yang memberikan penilaian independen, yaitu fungsi audit intern atau dalam hal ini adalah APIP;


MENU UTAMA


MENU UTAMA


WAWASAN


WAWASAN

Misi AAIPIPencapaian Visi AAIPI tidak dapat dipisahkan dengan arti dan pemaknaan “kata kunci”

dari visi tersebut. Selanjutnya dalam pasal 7, dinyatakan bahwa Misi AAIPI, yaitu: (1) Meningkatkan profesionalisme auditor intern pemerintah Indonesia guna mewujudkan peran APIP yang efektif; (2) Meningkatkan kapabilitas APIP sebagai agen perubahan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) Menjembatani berbagai latar belakang auditor intern pemerintah untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras. Ketiga misi tersebut disarikan ke dalam kata-kata kunci sebagaimana tabel berikut:

Keterkaitan kata kunci dalam pernyataan Misi dengan pemaknaan kata kunci dalam Visi dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

pendekatan 3 lines of defense 3LoD (three lines of defense), yaitu: (1)

Lini pertama, fungsi yang memiliki dan mengelola risiko, yaitu unit

kerja/fungsi/satuan kerja yang melaksanakan kegiatan operasional;

(2) Lini kedua, fungsi yang mengawasi risiko, yaitu fungsi

manajemen risiko dan fungsi pengendalian; dan (3) Lini ketiga,

fungsi yang memberikan penilaian independen, yaitu fungsi audit

intern atau dalam hal ini adalah APIP;

Misi AAIPI

Pencapaian Visi AAIPI tidak dapat dipisahkan dengan arti dan pemaknaan “kata kunci” dari

visi tersebut. Selanjutnya dalam pasal 7, dinyatakan bahwa Misi AAIPI, yaitu: (1) Meningkatkan

profesionalisme auditor intern pemerintah Indonesia guna mewujudkan peran APIP yang efektif;

(2) Meningkatkan kapabilitas APIP sebagai agen perubahan untuk menuju tata kelola

pemerintahan yang baik; dan (3) Menjembatani berbagai latar belakang auditor intern

pemerintah untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras.

Ketiga misi tersebut disarikan ke dalam kata-kata kunci sebagaimana tabel berikut:

Tabel: Kata Kunci Dalam Pernyataan Misi

Pernyataan MISI Kata Kunci

1. Meningkatkan profesionalisme auditor intern pemerintah Indonesia guna mewujudkan peran APIP yang efektif;

a. Meningkatkan profesionalisme auditor intern pemerintah;

b. mewujudkan peran APIP yang efektif;

2. Meningkatkan kapabilitas APIP sebagai agen perubahan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik;

a. Meningkatkan kapabilitas APIP sebagai agen perubahan;

3. Menjembatani berbagai latar belakang auditor intern pemerintah untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras

a. Menjembatani berbagai latar belakang auditor intern pemerintah;

b. menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras

Sumber data: Renstra AAIPI 2018 - 2022

Keterkaitan kata kunci dalam pernyataan Misi dengan pemaknaan kata kunci dalam Visi

dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keterkaitan Kata Kunci dalam Misi dengan Pemaknaan Visi

Kata Kunci dalam MISI Kata kunci dalam VISI

Keterkaitan Kata Kunci Misi dengan Pemaknaan Visi

Misi-1


Pemberi Assurance

Auditor intern pemerintah yang profesional diharapkan dapat memberikan jaminan (Assurance) atas kualitas hasil audit internal pemerintah.

Consulting

Dengan meningkatnya profesionalisme akan menumbuhkan kemampuan auditor intern pemerintah dalam melakukan fasilitasi dan advokasi (Consulting) bagi peningkatan hasil audit internal pemerintah.


Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan kinerja pemerintah

Efektifitas peran APIP akan mendorong penerapan GRC oleh K/L/D secara terstruktur dan sistematis dengan pendekatan three lines of defense, untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah

Misi-2

a. Meningkatkan kapabilitas APIP sebagai agen perubahan

Consulting

Melalui peningkatan kapabilitas APIP sebagai agen perubahan, proses fasilitasi dan advokasi akan mengarah pada pengembangan berkelanjutan (continuous improvement) bagi peningkatan kualitas praktik tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian oleh K/L/D



Meningkatnya kapabilitas APIP sebagai agen perubahan, mempengaruhi penerapan GRC oleh K/L/Dmelalui pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian yang terintegrasi dan efisiensi dalam biaya.

Misi-3


Pemberi Assurance

AAIPI berusaha untuk menjembatani berbagai latar belakang auditor intern pemerintah dengan melakukan kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas. Melalui kegiatan ini diharapkan auditor dapat memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni sehingga dapat menjamin kualitas hasil audit intern pemerintah


Organisasi profesi terdepan

Kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras baik dalam inter-organisasi maupun intra-organisasi, diharapkan menjadikan AAIPI sebagai organisasi terdepan yang akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah




WAWASAN


WAWASAN

baik di lingkungan APIP dengan mengacu pada praktik internasional; (5) Memberi masukan dalam mewujudkan integritas, profesionalisme, dan kesejahteraan auditor guna mewujudkan peran APIP; dan (6) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi lain dalam lingkup nasional dan internasional.

Tugas dan Fungsi AAIPIDalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, pada Gambar di atas diberikan ilustrasi kerangka kerja yang dapat menggambarkan tahapan penciptaan nilai tambah dari output yang diwakili dengan produce, untuk outcome yang digambarkan dalam provide, serta impact yang dikemukakan dalam apply.

Produce merupakan pengejawantahan peran dan fungsi AAIPI dalam melaksanakan mandat dan pencapaian visi organsiasi, yaitu: (1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis maupun pedoman

Tabel Keterkaitan Kata Kunci dalam Misi dengan Pemaknaan Visi

Kata Kunci dalam MISI Kata kunci dalam VISI

Keterkaitan Kata Kunci Misi dengan Pemaknaan Visi

Misi-1


Pemberi Assurance

Auditor intern pemerintah yang profesional diharapkan dapat memberikan jaminan (Assurance) atas kualitas hasil audit internal pemerintah.

Consulting

Dengan meningkatnya profesionalisme akan menumbuhkan kemampuan auditor intern pemerintah dalam melakukan fasilitasi dan advokasi (Consulting) bagi peningkatan hasil audit internal pemerintah.




Efektifitas peran APIP akan mendorong penerapan GRC oleh K/L/D secara terstruktur dan sistematis dengan pendekatan three lines of defense, untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah

Misi-2

a. Meningkatkan kapabilitas APIP sebagai agen perubahan

Consulting

Melalui peningkatan kapabilitas APIP sebagai agen perubahan, proses fasilitasi dan advokasi akan mengarah pada pengembangan berkelanjutan (continuous improvement) bagi peningkatan kualitas praktik tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian oleh K/L/D



Meningkatnya kapabilitas APIP sebagai agen perubahan, mempengaruhi penerapan GRC oleh K/L/Dmelalui pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian yang terintegrasi dan efisiensi dalam biaya.

Misi-3


Pemberi Assurance

AAIPI berusaha untuk menjembatani berbagai latar belakang auditor intern pemerintah dengan melakukan kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas. Melalui kegiatan ini diharapkan auditor dapat memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni sehingga dapat menjamin kualitas hasil audit intern pemerintah


Organisasi profesi terdepan

Kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras baik dalam inter-organisasi maupun intra-organisasi, diharapkan menjadikan AAIPI sebagai organisasi terdepan yang akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah



Tujuan AAIPISesuai Anggaran Dasar Pasal 8, Ayat 2,

dinyatakan bahwa AAIPI bertujuan, untuk: “Mengembangkan dan mendayagunakan potensi auditor intern pemerintah sehingga terbentuk suatu cipta dan karya auditor intern pemerintah Indonesia untuk didharmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan Negara”.

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 8, Ayat 3 Anggaran Dasar AAIPI, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, AAIPI menyelenggarakan tugas dan fungsi, sebagai berikut: (1) Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan kode etik auditor APIP; (2) Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan standar audit; (3) Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan pedoman telaah sejawat di lingkungan APIP; (4) Memberi masukan dalam pengembangan metodologi, teknik, dan pendekatan pendekatan pengawasan intern, serta praktik pengawasan intern yang


WAWASAN


WAWASAN

organisasi; (2) Pelaksanaan kebijakan, diwujudkan dalam bentuk layanan bagi anggota maupun bentuk lainnya; serta (3) Memberikan dukungan dalam fasilitasi dan pengembangan kapasitas bagi anggota AAIPI.

Untuk peran provide merupakan keluaran yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan manfaat bagi segenap anggota organisasi maupu pemangku kepentingan terdekat dalam penyelenggaraan organisasi AAIPI. Pada bagian ini peran dari AAIPI, antara lain adalah: (1) Pengembangan kode etik auditor APIP; (2) Pengembangan standar audit; (3) Pengembangan pedoman telaah sejawat di lingkungan APIP; (4) Pengembangan metodologi, teknik, dan pendekatan pendekatan pengawasan intern, serta praktik pengawasan intern yang baik di lingkungan APIP dengan mengacu pada praktik internasional.

Sedangkan manage merupakan bentuk dukungan manajemen dalam penyelenggaraan mandat AAIPI, antara lain: (1) Pengelolaan anggaran, (2) Pengelolaan sarana dan prasarana kerja, (3) Pengelolaan data, informasi dan pengetahuan, (3) Pengelolaan SDM, serta (4) Organisasi dan sistem manajemen (tatakelola dan tatalaksana).

Serta apply merupakan bentuk-bentuk kondisi dan representasi dari nilai tambah pada tataran outcome atau bahkan impact (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang yang dapat diperoleh pemangku kepentingan utama. Perumusan apply dalam hal ini menggunakan referensi dari IACM (Internal Audit Capability Model) yang pada dasarnya merupakan tools yang digunakan APIP untuk menuju ke organisasi yang lebih efektif, dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya. Dengan mengacu pada model IACM, maka

pedoman telaah sejawat di lingkungan APIP; (4) Pengembangan metodologi, teknik, dan

pendekatan pendekatan pengawasan intern, serta praktik pengawasan intern yang baik di

lingkungan APIP dengan mengacu pada praktik internasional.

Gambar Kerangka Kerja Penyelenggaraan Fungsi AAIPI

Sedangkan manage merupakan bentuk dukungan manajemen dalam penyelenggaraan

mandat AAIPI, antara lain: (1) Pengelolaan anggaran, (2) Pengelolaan sarana dan prasarana

kerja, (3) Pengelolaan data, informasi dan pengetahuan, (3) Pengelolaan SDM, serta (4)

Organisasi dan sistem manajemen (tatakelola dan tatalaksana).

Serta apply merupakan bentuk-bentuk kondisi dan representasi dari nilai tambah pada

tataran outcome atau bahkan impact (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang yang

dapat diperoleh pemangku kepentingan utama. Perumusan apply dalam hal ini menggunakan

referensi dari IACM (Internal Audit Capability Model) yang pada dasarnya merupakan tools

yang digunakan APIP untuk menuju ke organisasi yang lebih efektif, dalam upaya meningkatkan

kapabilitasnya. Dengan mengacu pada model IACM, maka keberadaan AAIPI, diharapkan dapat

“mengantar” maturitas SPIP yang diselenggarakan oleh APIP, dalam pengukuran elemen

kapabilitas, terdiri dari: (1) Peran dan Layanan; (2) Manajemen SDM; (3) Praktik Profesional;

(4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; (5) Hubungan dan Budaya Organisasi; (6) Struktur

keberadaan AAIPI, diharapkan dapat “mengantar” maturitas SPIP yang diselenggarakan oleh APIP, dalam pengukuran elemen kapabilitas, terdiri dari: (1) Peran dan Layanan; (2) Manajemen SDM; (3) Praktik Profesional; (4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; (5) Hubungan dan Budaya Organisasi; (6) Struktur Tatakelola. Sedangkan tingkat pencapaian diukur dalam 5 (lima) tingkatan, dimulai dengan pencapaian tingkat tertinggi, yaitu: (5) Optimizing; (4) Manage; (3) Integrated; (2) Infrastructure, dan (1) Initial.

Sumber bacaan: Rencana Strategis AAIPI Tahun 2018-2022


WAWASAN


WAWASAN

Dengan memerankan gapoktan sebagai “pengecer”, selain dapat memotong alur distribusi juga dapat memudahkan kontrol terhadap penyaluran pupuk bersub-sidi kepada kelompok tani/petani. Selain itu, dengan menjadi bagian dari alur distribusi pupuk bersubsidi, gapoktan dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga yang biasanya dinikmati oleh pengecer sebagai modal untuk pengemban-gan usaha gapoktan

PERUBAHAN POLA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDISEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDIOLEH MEMET DARMAWAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perta-nian Republik Indonesia Nomor 47/Per-mentan/SR.130/12/2017 tentang Kebu-tuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani ini telah dilak-sanakan di Indonesia sejak tahun 1970an, akan tetapi sampai dengan saat ini masih terjadi beberapa kendala dalam implemen-tasinya.

Pemerintah memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian guna menjamin ketersediaan pupuk den-gan HET yang telah ditetapkan, sehingga petani dapat menerapkan pemupukan berimbang guna mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian agar dapat meningkatkan kes-ejahteraan, kualitas, dan kehidupan petani yang lebih baik. Alokasi pupuk bersubsidi dari tahun ke tahun tersaji pada Tabel beri-kut.

No TahunJenis Pupuk

UREA SP-36 ZA NPK Organik

1 2004 3.418.000 760.000 800.000 2.000.000 800.000

2 2015 4.100.000 850.000 1.050.000 2.550.000 1.000.000

3 2016 4.140.472 880.000 1.050.000 2.550.000 779.528

4 2017 4.100.000 850.000 1.050.000 2.550.000 1.000.000

5 2018 4.100.000 850.000 1.050.000 2.550.000 1.000.000

Mekanisme Kebijakan Pupuk Bersub-sidi1. Penetapan Alokasi

Kebijakan pupuk bersubsidi dimulai dari penyusunan kebutuhan pupuk melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh masing-mas-ing kelompok tani dibawah bimbingan petugas penyuluhan lapangan. RDKK disusun secara berjengang dari tingkat kelompok tani, rekapitulasi tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi. Pihak provinsi, dalam hal ini umumnya dinas yang menangani sektor tanaman pangan menyam-pai-kan rencana kebutuhan pupuk ke Ke-menterian Pertanian. Berdasarkan usu-


WAWASAN


WAWASAN

lan kebutuhan pupuk tersebut, Menteri Pertanian menetapkan alokasi pupuk bersubsidi masing-masing provinsi den-gan mempertimbangkan serapan pu-puk bersubsidi tahun sebelumnya dan ketersediaan pagu anggaran subsidi. Selanjutnya berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian terse-but, pihak daerah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing wilayahnya.

2. Penetapan Harga Eceran TertinggiHET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur lini IV (pengecer). HET ber-laku untuk pembelian pupuk dalam tiap kemasan secara tunai di kios pengecer resmi di lini IV. HET ditetapkan dengan peraturan Menteri Pertanian.

3. Penyaluran Pupuk BersubsidiPengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai keten-tuan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 15/M-DAG/Per/2015 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Ber-subsidi untuk Sektor Pertanian. PT Pu-puk Indonesia (Persero) selaku institusi yang ditugaskan pemerintah untuk mel-aksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, memiliki kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk ber-subsidi antar produsen.

Alur kebijakan pupuk bersubsidi seba-gaimana tersaji pada Gambar 1.

Permasalahan Pupuk Bersubsidi

Alokasi pupuk bersubsidi dalam jumlah yang besar tersebut dan dengan cakupan wilayah Indonesia yang sangat luas, tentu saja akan menghasilkan potensi masalah yang juga tidak kecil. Permasalahan terse-but muncul baik pada proses perencanaan maupun distribusi pupuk bersubsidi. Hasil

audit BPK (tahun 2015-2017) menunjuk-kan adanya beberapa permasalahan anta-ra lain sebagai berikut:1. Perencanaan alokasi kebutuhan pupuk

bersubsidi tidak didukung perhitungan yang memadai.

2. Pelaksanaan pengadaan dan pen-yaluran pupuk bersubsidi oleh distribu-tor dan pengecer belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, yaitu:a. Penyaluran pupuk bersubsidi ke

petani di luar RDKK.b. Pengecer menjual pupuk bersubsidi

melebihi HET.c. Beberapa distributor dan pengecer

belum menyusun dan mengadmin-istrasikan dokumen pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, serta tidak menyusun laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi sesuai kondisi sebenarnya.

3. Pengelolaan penyaluran pupuk bersub-sidi belum sepenuhnya efektif.

4. Pupuk bersubsidi belum disalurkan dengan tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Gambar 1. Sumber:Kajian Subsidi di Bidang Pertanian, KPK. 2011


WAWASAN


WAWASAN

Dalam auditnya, BPK pun melakukan koreksi atas nilasi subsidi yang harus diba-yarkan oleh pemerintah. Koreksi atas nilai subsidi tersebut menunjukkan adanya per-bedaan perhitungan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi antara pihak produsen pupuk dengan hasil audit atas penyaluran pupuk kepada kelompok tani/petani oleh BPK. Koreksi atas nilai subsidi tersaji pada Tabel berikut.

No Tahun

Nilai Subsidi (Rp.juta)

Menurut Perusahaan

Hasil Audit BPK

Nilai Koreksi

1 2014 25.431.157,95 25.372.602,12 58.555,83

2 2015 28.206.317,10 27.956.724,67 249.592,43

3 2016 29.944.949,19 29.514.833,39 430.115,80

Selain BPK, Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) pun memberikan perhatian terhadap kebijakan pupuk bersubsidi ini. Dalam Kajian Subsidi di Bidang Pertanian Tahun 2017, KPK mengungkapkan be-berapa permasalahan dalam implementasi kebijakan pupuk bersubsidi, antara lain:1. Pola perencanaan yang berjalan tidak

memberikan ruang bagi Kementerian Pertanian untuk menyesuaikan antara usulan kebutuhan komoditas subsidi dengan alokasi riil anggaran subsidi yang diterimanya.

2. Pemerintah tidak memiliki sumber in-formasi yang akurat atas angka riil pen-yaluran pupuk subsidi di tingkat petani.

3. Penetapan HPP membuka celah tran-saksional.

Berdasarkan pengalaman penulis pada saat melakukan audit terhadap pelaksan-aan penyaluran pupuk bersubsidi, per-masalahan-permasalahan seperti yang disampaikan oleh BPK dan KPK, memang terjadi di lapangan. Permasalahan yang akan menjadi fokus penulis, yaitu pada pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi

dari pengecer ke kelompok tani/petani.1. Penyaluran diluar RDKK atau melebihi

RDKKMeskipun sistem distribusi yang diguna-kan merupakan sistem tertutup dengan pembatas berupa RDKK dan HET, akan tetapi pada implementasi di lapangan sering kali menjadi sistem distribusi ter-buka. Hal ini terjadi antara lain karena:a. Tidak seluruh petani tergabung

dalam kelompok tani akan tetapi tetap membutuhkan pupuk bersub-sidi. Pengecer tidak dapat menolak pembelian pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh petani golongan ini dengan berbagai alasan, salah satu-nya adalah untuk menghindari konf-lik.

b. Petani yang telah mengambil ja-tah pupuk sesuai RDKK melakukan pembelian ulang karena mengalami gagal panen. Hal ini pun tidak dapat ditolak oleh pengecer.

c. Alokasi yang ditetapkan pemerintah daerah tidak sampai pada alokasi per kelompok tani, sehingga selama masih tersedia pupuk bersubsidi di kios pengecer, tidak ada alat untuk melakukan kontrol terhadap pen-yaluran ke kelompok tani/petani.

2. Penetapan jumlah realisasi penyalu-ran pupuk bersubsidi dari pengecer ke kelompok tani/petaniTemuan BPK terkait koreksi nilai sub-sidi antara lain menunjukkan adanya perbedaan perhitungan realisasi anta-ra produsen pupuk dengan pihak BPK atau pemerintah. Hal ini terjadi antara lain disebabkan adanya perbedaan ba-sis data perhitungan. Pihak produsen melakukan perhitungan data penyalu-ran berdasarkan realisasi penyaluran pupuk sampai ke tingkat kios, semen-tara pihak BPK/pemerintah melakukan perhitungan realisasi berdasarkan veri-


WAWASAN


WAWASAN

fikasi dan validasi data penyaluran pu-puk bersubsidi ditingkat kelompok tani/petani.

Mengatasi permasalahan tersebut, pe-nulis berpendapat untuk mengubah pola distribusi menjadi lebih tertutup dengan melakukan pemberdayaan gabungan kelompok tani (gapoktan). Pemberdayaan ini dilakukan dengan memerankan gapok-tan sebagai “pengecer”. Dengan mem-erankan gapoktan sebagai “pengecer”, selain dapat memotong alur distribusi dari gudang lini II produsen-gudang lini III produsen/gudang distributor-pengecer-kelompok tani/petani manjadi gudang lini II produsen-gudang lini III produsen/gudang distributor-kelompok tani/petani, juga dapat memudahkan kontrol terhadap penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani. Selain itu, dengan menjadi bagian dari alur distribusi pupuk bersubsidi, ga-poktan dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga yang biasanya dinikmati oleh pengecer, sebagai modal untuk pengem-bangan usaha gapoktan.

Pemeranan gapoktan sebagai “pengec-er”, tentunya memerlukan persiapan, baik pada sisi fasilitasi sarana maupun kesia-pan SDM. Pada sisi fasilitasi, gapoktan perlu dibantu untuk pembangunan gudang pupuk sebagai sarana utama operasional penyaluran pupuk. Kesiapan SDM diar-ahkan pada pengembangan kemampuan administrasi pergudangan dan penjualan/penyaluran pupuk. Selain itu, kepada ga-poktan pun diberikan kewenangan untuk menetapkan alokasi bagi masing-masing kelompok tani/petani yang menjadi ang-gotanya.

Pada tahap awal, pemeranan gapok-tan sebagai “pengecer” ini dapat dilakukan dengan melakukan uji coba bagi gapok-tan-gapoktan dengan performa baik. Akan sangat membantu bila gapoktan tersebut

telah memiliki fasilitas bangunan yang da-pat dijadikan gudang.

Perubahan alur distribusi ini memerlu-kan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini. Pada sisi pemerintah, perlu komitmen dari pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada gapoktan pelaksana dan menyediakan fasilitas gudang untuk operasionalnya. Pada level pemerintah pusat baik di Kementerian Pertanian mau-pun di Kementerian Perdagangan perlu adanya kebijakan yang dapat memfaslitiasi perubahan pola distribusi ini.

Pada sisi produsen diperlukan komit-men untuk memangkas atau mengalihkan jalur distribusi dari pengecer ke gapoktan serta komitmen untuk melakukan pembi-naan pengelolaan pergudangan dan ad-ministrasi penyaluran pupuk bersubsidi kepada gapoktan. Selain itu, pada tahap awal, produsen diharapkan bersedia mem-berikan keringanan prosedur pembayaran/penebusan pupuk bersubsidi bagi gapok-tan pelaksana.

Penulis adalah auditor madya pada Inspektorat II

Daftar Pustaka:1. Peraturan Menteri Pertanian Repub-

lik Indonesia Nomor 47/Permentan/ SR.130/12/2017. Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Perta-nian Tahun Anggaran 2018. Jakarta

2. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Se-mester I Tahun 2015. Jakarta



5. Laporan Hasil Kajian Kebijakan Subsidi di Bidang Pertanian (KPK)


WAWASAN


WAWASAN

Konflik dapat terjadi di mana saja dan dampaknya cukup merugikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk melakukan manajemen konflik sehingga tidak sampai menggagalkan tercapainya tujuan.

MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENUGASAN AUDITOLEH NUR WANTO CONDRO NEGORO

Konflik dapat terjadi dimana saja, di rumah, kantor, sekolah, kampus, masyarakat dimana saja dapat terjadi konflik. De-mikian pula halnya den-gan penugasan audit da-pat terjadi konflik. Konflik dalam penugasan dapat terjadi antar anggota tim auditor dapat juga terjadi dengan auditan. Apa-bila konflik terjadi dalam penugasan, hal tersebut dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan audit. Paling tidak audit yang dilakukan menjadi kurang efektif dalam mencapai tujuan audit.

DefinisiMenurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia,Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik artinya percekcokan; perselisihan; pertentangan; dapat juga berarti ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (perten-tangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya).

Konflik berasal dari kata kerja Latin con-figere yang berarti saling memukul. Secara

sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau mem-buatnya tidak berdaya.

Konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut komunikasi. Hal ini dimaksud-kan apabila kita ingin mengetahui konflik berarti kita harus mengetahui kemampuan dan perilaku komunikasi. Semua konflik mengandung komunikasi, tapi tidak semua konflik berakar pada komunikasi yang bu-ruk. Jika komunikasi adalah suatu proses transaksi yang berupaya mempertemukan


WAWASAN


WAWASAN

perbedaan individu secara bersama-sama untuk mencari kesamaan makna, maka dalam proses itu, pasti ada konflik. Konflik pun tidak hanya diungkapkan secara ver-bal tapi juga diungkapkan secara nonver-bal seperti dalam bentuk raut muka, gerak badan, yang mengekspresikan pertentan-gan. Konflik tidak selalu diidentifikasikan sebagai terjadinya saling baku hantam antara dua pihak yang berseteru, tetapi juga diidentifikasikan sebagai ‘perang din-gin’ antara dua pihak karena tidak diek-spresikan langsung melalui kata – kata yang mengandung amarah.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak per-nah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lain-nya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik dapat mengakibatkan kereta-kan hubungan antar kelompok yang berti-kai, perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia serta dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disim-pulkan bahwa konflik dapat terjadi di mana saja dan dampaknya cukup merugikan, se-hingga diperlukan upaya-upaya untuk mel-akukan manajemen konflik sehingga tidak sampai menggagalkan tercapainya tujuan.

Konflik Dalam PenugasanKonflik dalam penugasan audit dapat

dibagi menjadi 2 yaitu, konflik internal antar anggota dalam tim penugasan dan konflik eksternal antara auditor dengan auditan. Kedua konflik tersebut jika tidak diselesai-kan dapat mengganggu tercapainya tujuan audit. Tulisan ini hanya membahas menge-nai konflik eksternal antara auditor dengan auditan karena hal tersebut mempunyai resiko yang lebih sering terjadi dibanding-kan dengan konflik internal antar anggota tim.

Secara umum, konflik dalam penugasan biasanya disebabkan oleh adanya salah komunikasi (miss communication) antar pihak yang berkonflik, sehingga penyele-saiannya harus dilakukan melalui perbai-kan komunikasi masing-masing pihak. Un-tuk memperbaiki komunikasi pihak-pihak yang berkonflik perlu dipahami apa itu ko-munikasi dan apa saja komponennya serta sebab-sebab terjadinya salah komunikasi.

Istilah komunikasi berakar dari kata Lat-in yaitu communicare atau communis yang berarti “untuk membuat sama” atau “untuk berbagi”, sehingga komunikasi didefinisi-kan sebagai sebuah proses pengiriman pesan untuk mencapai kesamaan makna. Komunikasi terjadi manakala sebuah sum-ber mengirimkan berbagai macam sinyal alternatif yang dikemas sedemikian rupa melalui sebuah saluran komunikasi yang menghubungkan antara sumber dan pen-erima peran dengan tujuan untuk mem-pengaruhi orang lain. Proses komunikasi selalu melibatkan beberapa komponen dan tahapan, yaitu komunikator /sumber/pengirim pesan (source), pesan (mes-sage), kodefikasi (encoding), media/salu-ran komunikasi (channel), kodefikasi ulang (decoding), penerima pesan (receiver) dan umpan balik (feedback).

Masalah komunikasi yang paling sering terjadi dalam penugasan audit yaitu terle-tak pada tahapan kodefikasi (encoding), dimana auditor gagal dalam mengembang-


WAWASAN


WAWASAN

kan dan memformulasikan suatu pesan kepada auditan. Masalah dalam mengem-bangkan suatu pesan seperti munculnya keraguan tentang isi pesan, kurang terbi-asa dengan situasi yang ada atau masih asing dengan anggota tim lain, adanya pertentangan emosional atau kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Jika sesorang mengalami keraguan dalam menyampaikan suatu pesan maka ada ke-cenderungan seseorang akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan pesan lebih lanjut. Jika seseorang gagal dalam mengembangkan pesan, proses komuni-kasi akan dimulai dengan sesuatu yang salah, yang pada akhirnya akan membawa kegagalan dalam menerima umpan balik dari auditan.

Sebagai contoh, beban pekerjaan yang cukup banyak, waktu yang terbatas dan kondisi jauh dari keluarga membuat se-bagian auditor merasa tertekan. Ketika melakukan wawancara dalam mengem-bangkan temuan terkadang intonasi bi-caranya agak tinggi dan terkesan sedang emosi/marah. Untuk menghadapi kondisi tersebut sebagian auditan menghadapinya dengan apa yang dikenal dengan istilah “self defends mechanism”, dimana auditan berupaya untuk membentengi dirinya agar aman dari kesalahan-kesalahan yaitu den-gan cara tidak mengungkapkan informasi

secara menyeluruh bahkan menyembunyi-kan informasi penting yang sangat dibutuh-kan dalam audit.

Masalah komunikasi lainnya yang ser-ing terjadi dalam penugasan audit yaitu terletak pada tahapan kodefikasi ulang (decoding) oleh auditan, dimana auditan keliru menangkap pesan akibat adanya perbedaan latar belakang, pengalaman hidup, perbedaan usia, pendidikan, jenis kelamin, status sosial, kondisi ekonomi, latar belakang budaya sehingga meng-ganggu proses komunikasi. Perbedaan reaksi emosional seseorang mungkin berbeda terhadap kata yang sama pada keadaan yang berbeda. Suatu pesan yang jelas dapat diterima di suatu kondisi akan dapat membingungkan dalam situasi yang berbeda. Hal ini tergantung pada hubun-gan emosional antara penerima dengan pengirim pesan. Setiap pesan paling tidak mengandung dua hal yaitu dalam artian isi yang berkaitan dengan subjek suatu pesan dan dalam artian hubungan yang memberi-kan sifat suatu interaksi antara pengirim dan penerima pesan.

Sebagai contoh, ketika auditor mel-akukan diskusi dengan para pejabat enti-tas auditan, seorang auditor yang masih muda memanggil pejabat entitas auditan yang lebih tua dengan panggilan “anda”. Mungkin bagi sebagian orang, kata “anda”


WAWASAN


WAWASAN

merupakan kata yang biasa dan umum. Tapi ketika kita gunakan kepada pejabat yang secara jabatan struktural dan usianya jauh di atas usia auditor, tidak menutup ke-mungkinan hal itu akan ‘melukai’ perasaan pejabat tersebut. Jika hal itu terjadi, maka akan berdampak pada tahapan berikutnya, seperti auditan enggan merespon per-mintaan dokumen atau enggan menemui ketika dipanggil untuk diwawancarai dan keengganan-keengganan lainnya.

Tujuh SyaratSebagai auditor tentunya menjadi pent-

ing untuk menghindari konflik yang merugi-kan tujuan audit dengan cara melakukan komunikasi yang lebih baik. Dalam proses komunikasi, semua pesan yang dikirim akan diterima oleh penerima pesan yang berbe-da-beda, baik perbedaan latar belakang, persepsi, budaya, umur, pendidikan dan per-bedaan lainnya. Untuk itu, suatu pesan yang disampaikan hendaknya memenuhi tujuh syarat atau dikenal juga dengan 7 C, yaitu:• Completeness (Lengkap)

Suatu pesan atau informasi dapat dika-takan lengkap, bila berisi semua materi yang diperlukan agar penerima pesan dapat memberikan tanggapan yang sesuai dengan harapan pengirim pesan.

• Conciseness (Singkat)Suatu pesan dikatakan singkat bila da-pat mengutarakan gagasannya dalam jumlah kata sekecil mungkin (singkat, padat tetapi jelas) tanpa mengurangi makna, namun tetap menonjolkan ga-gasannya.

• Consideration (Pertimbangan)Penyampaian pesan hendaknya men-erapkan empati dengan pertimbangan dan mengutamakan penerima pesan.

• Concreteness (Konkrit)Penyampaian pesan hendaknya disam-paikan dengan bahasa yang gamblang, pasti, dan jelas.

• Clarity (Kejelasan)Pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diinterpretasikan serta memiliki makna yang jelas.

• Courtessy (Kesopanan)Pesan disampaikan dengan gaya baha-sa dan nada yang sopan, akan memu-puk hubungan baik dalam komunikasi bisnis.

• Correctness (Ketelitian)Pesan hendaknya dibuat dengan teliti dan menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan yang benar (formal atau resmi).

Penulis adalah Auditor Madya pada Inspektorat III

Daftar Pustaka1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)2. Heidjrachman, Suad Husnan (2000).

Manajemen Personalia. Edisi IV. BPFE, Yogyakarta.

3. Handoko, T.H (1998). Manajemen Per-sonalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi III, BPFE, Yogyakarta.

4. Mulyadi, Puradireja, Auditing, 1998, Ja-karta, Salemba Empat.

5. J. Supranto (1997), Manajemen Sumber Daya Manusia. Rineka Cipta, Jakarta.

6. Sarlito Wirawan Sarwono, 1992, Psikologi Lingkungan, Jakarta, Grame-dia.


WAWASAN


WAWASAN

Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) cukup diperhitungkan untuk membiayai belanja negara, walaupun jumlahnya tidak sebesar penerimaan pa-jak, namun perlu adanya suatu pengawasan yang efektif terhadap pengeloaan PNBP khususnya di Kementerian Pertanian.

EFEKTIFITAS PENGAWASAN UNTUK OPTIMALISASI PNBPOLEH DYAH WIDORETNO


WAWASAN


WAWASAN

PendahuluanAuditor dalam pelaksanaan tugas audit

di Satuan Kerja (Satker)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Perta-nian seringkali menjumpai adanya suatu kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan PNBP. PNBP yang dihasilkan dari kegia-tan di UPT, jumlahnya cukup besar dan berdasarkan data dari Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Ke-menterian Pertanian diinformasikan bahwa tahun 2017 jumlah PNBP yang disetorkan ke rekening Kas Negara dari 11 Eselon I se-luruhnya sejumlah Rp584.491.192.970,00 dan PNBP yang ditargetkan tahun 2018 sejumlah Rp247.868.633.000 dan disetor-kan ke Kas Negara sampai dengan bulan Juni 2018 sejumlah Rp351.465.036.582.

Jumlah tersebut cukup memberikan kontribusi untuk pembiayaan belanja ne-gara dan sebagian akan dikembalikan ke unit kerja penghasil PNBP untuk dipergu-nakan mendukung kinerja dari unit kerja tersebut. Berikut adalah rincian data tar-get, revisi dan realisasi PNBP Kementerian Pertanian tahun 2017 (Tabel 1)

Pemahaman, penetapan target, realisa-si dan revisi PNBP

Penerimaan negara pada dasarnya ter-bagi atas 2 (dua) jenis, yaitu penerimaan dari pajak dan bukan dari pajak yang dis-ebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu: seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan sehingga semua PNBP harus disetorkan ke Rekening Kas Negara untuk selanjutnya penggunaan atau pengelolaannya telah diatur sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku di Kementerian Pertanian. PNBP di Kementerian Pertanian berasal dari penerimaan fungsional dan peneri-maan umum dengan jenis-jenis peneri-maan sebagai berikut.

Penerimaan Fungsional, meliputi: (a) Perolehan hasil pertanian; (b) Jasa perpus-takaan, pengolahan data, dan reproduksi peta; (c) Jasa pengembangan diseminasi dan teknologi; (d) Jasa pemberian hak dan perizinan; (e) Jasa tindakan karantina he-

Kode Eselon Eselon I

Target PNBP TA. 2017Realisasi PNBP TA. 2017 %

APBN Revisi

1 2 3 4 5 6

18.01 Sekretariat Jenderal 7.840.900.000 7.928.776.360 20.845.875.491 262,91

18.02 Inspektorat Jenderal 15.000.000 15.000.000 79.343.730 528,96

18.03 Ditjen Tanaman Pangan 5.385.247.648 5.385.247.648 25.678.676.993 476,83

18.04 Ditjen Hortikultura 1.977.470.720 1.977.470.720 4.771.595.487 241,30

18.05 Ditjen Perkebunan 1.089,925.500 1.089,925.500 7.943.545.682 728,82

18.06 Ditjen Peternakan & Keswan 56.907.689.540 67.547.111.000 156.559.358.898 231,78

18.08 Ditjen Prasarana & Sarana Pertanian 100.000.000 100.000.000 16.520.267.066 16.520,27

18.09 Badan Litbang Pertanian 19.395.804.203 31.211.856.000 43.864.895.075 140,54

18.10 Badan SDM Pertanian 5.047.386.500 5.587.686.500 9.992.852.542 178,84

18.11 Badan Ketahanan Pangan 1.000.000 1.000.000 2.521.958.216 252.195,82

18.12 Badan Karantina Pertanian 114.481301.597 218.558.366.628 295.712.823.790 135,30

Tabel 1. Sumber data Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian


WAWASAN


WAWASAN

wan dan tumbuhan; (f) Jasa layanan pen-gujian, analisis, dan sertifikasi; (g) Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana; (h) Jasa pendidikan dan pelatihan sumber-daya manusia pertanian; (i) Jasa peneli-tian dan pengembangan serta pendidi-kan dan pelatihan pertanian berdasarkan kontrak kerjasama dengan pihak lain dan (j) Royalti atas jasa alih teknologi hasil pe-nelitian dan pengembangan pertanian ber-dasarkan kontrak kerjasama dengan pihak lain.

Adapun Penerimaan Umum, meliputi: (a) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan; (b) Pendapatan Sewa Perala-tan dan Mesin; (c) Pendapatan Jasa Giro; (d) Pendapatan Penyelesaian TP/TGR; dan (e) Penerimaan Kembali Belanja Ta-hun Anggaran yang Lalu.

Dari dua jenis penerimaan tersebut, penerimaan fungsional dapat ditarik kem-bali sebagian dananya untuk diperguna-kan sesuai dengan keperluan dari satuan kerja/UPT yang sebelumnya telah diren-canakan. Sedangkan penerimaan umum seluruhnya sebagai penerimaan negara . Jenis dan tarif atas PNBP telah ditetapkan dan semuanya tertuang dalam lampiran Nomor 35 tahun 2016. Sehingga dalam penarikan PNBP mulai huruf (a) sampai dengan (j) telah ditetapkan nilainya.

Pengusulan PNBP di satuan kerja/UPT dalam rangka penyusunan pagu anggaran disususn dengan berpedoman pada renca-na PNBP tahun anggaran berjalan, realisa-si pada tahun anggaran sebelumnya dan kebijakan pemerintahan. Rencana PNBP dalam penyusunan pagu anggaran ini wa-jib disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran dengan batas akhir penerimaan rencana PNBP pada minggu kedua bulan Mei. Rencana PNBP berisi target dan pagu penggu-naan sebagian dana PNBP.Target PNBP yang dibuat menjadi bahan perhitungan

atau penetapan PNBP yang akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang.

Realisasi PNBP pada umumnya menca-pai target yang ditetapkan bahkan sering-kali melebihi dari target yang ditetapkan. Kelebihan realisasi PNBP dapat diguna-kan oleh Satker penghasil sesuai dengan ijin penggunaan PNBP yang berlaku. Na-mun penerimaan usulan revisi anggaran oleh Sekretaris Jenderal c.q. Biro Keuan-gan dan Perlengkapan sebaiknya paling lambat bulan September tahun berjalan, karena proses revisi memerlukan waktu, sehingga masih dapat mempergunakan/ memanfaatkan pengembalian PNBP sebe-lum tahun anggaran berakhir.

Sebagai contoh PNBP pada Balai Pe-nyuluhan Pertanian (BPP) Lampung tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp58.062.000,00 lebih rendah dari target PNBP tahun 2017 sejumlah Rp197.850.000,00 dan tere-alisasinya Rp180.055.105,00 (91,03%). Rendahnya target PNBP dipicu kekhawati-ran tidak tercapainya PNBP seperti tahun sebelumnya, tetapi dalam pelaksanaan-nya sampai dengan akhir bulan Juli 2018 PNBP yang diterima jauh melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu sejumlah Rp389.780.000,00 sehingga diusulkan re-visi yang dilengkapi dengan RAB penggu-naan PNBP, antara lain untuk belanja mod-al (pembelian mebeler, elektronik, mesin dan renovasi gedung).

Penggunaan Sebagian Dana PNBPSesuai dengan Keputusan menteri

Keuangan RI Nomor 376/KMK.02/2017 tanggal 12 Mei 2017, bahwa instansi yang mempunyai PNBP dapat menggunakan sebagian dana penerimaan PNBP yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu sete-lah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Penggunaan sebagian dana PNBP telah ditetapkan paling tinggi sebe-sar 86% (delapan puluh enam persen) dari


WAWASAN


WAWASAN

total PNBP yang disetorkan ke Rekening Kas Negara. Dana PNBP tersebut dapat digunakan untuk menyelenggarakan keg-iatan tertentu dalam rangka pembiayaan, secara garis besarnya penggunaan dana PNBP, antara lain un-tuk: (a) Penyelengga-raan dan peningka-tan kualitas layanan; (b) Pembiayaan ope-rasional, penunjang pelayanan dan pen-ingkatan PNBP; (c) Pengadaan dan/atau pemeliharaan; dan/atau (d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Unit kerja dalam pengelolaan dana PNBP dapat berpedoman pada ketentuan diatas. Badan Penyuluhan dan Pengem-bangan Sumber Daya Manusia, Kemen-terian Pertanian dalam penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas diperuntuk-kan membiayai kegiatan, meliputi:1. Penyelenggaraan dan peningkatan

kualitas layanan pendidikan dan/atau pelatihan;

2. Pembiayaan operasional penunjang pe-layanan pendidikan/pelatihan dan pen-ingkatan PNBP;

3. Pengadaan dan/atau pemeliharaan sa-rana prasarana penunjang pelayanan pendidikan dan/atau pelatihan;

4. Peningkatan kualitas sumberdaya ma-nusia

Adapun unit kerja yang lain atau mis-alnya pada Badan Litbang Kementerian Pertanian penggunaan dana PNBP dapat menyesuaikan sepanjang tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan untuk mem-biayai kegiatan yang terkait dengan bidang penelitian.

Berikut adalah data realisasi penggu-naan dana PNBP TA 2017 di unit kerja Es-elon I Kementerian Pertanian:

Permasalahan terkait dengan PNBPBerdasarkan hasil audit di beberapa

satuan kerja/UPT, terdapat beberapa per-masalahan/temuan APIP terkait dengan PNBP, antara lain: 1. Belum adanya keseragaman pengelo-

laan PNBP yang berasal dari kerjasama baik kerjasama di bidang penelitian maupun di bidang pendidikan dan pelati-han serta di bidang-bidang lainnya;

2. Belum adanya sanksi yang dikenakan kepada para pengelola PNBP yang tidak melakukan pengelolaan PNBP se-cara tertib dan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, pada umumnya sanksi yang diberikan hanya berupa teguran;

3. Keterlambatan setoran/belum disetor ke kas negara, memungut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, digunakan langsung, kurang/belum pungut. Te-muan tersebut merupakan temuan yang berulang dari tahun ke tahun, walau-pun sosialisasi dan pembinaan kepada petugas pengelola PNBP telah dilaku-

Kode Eselon Eselon I Pagu TA. 2017 Realisasi TA. 2017 %

18.01 Sekretariat Jenderal 2.857.200.000 2.732.562.745 95,64

18.03 Ditjen Tanaman Pangan 630.300.000 348.180.338 55,24

18.05 Ditjen Perkebunan 846.389.200 786.286.025 92,90

18.06 Ditjen Peternakan & Keswan 49.067.010.000 47.196.788.873 96,19

18.09 Badan Litbang Pertanian 27.709.531.000 25.366.553.387 91,54

18.10 Badan SDM Pertanian 7.460.308.000 6.851.457.878 96,61

18.12 Badan Karantina Pertanian 104.234.876.000 100.699.156.638 135,30

Jumlah 192.806.614,200 183.980.985,884 95,42

Tabel 2 Sumber data Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian


WAWASAN


WAWASAN

kan secara teratur;4. Proses revisi/pencabutan PP Tarif ten-

tang Jenis dan Tarif PNBP memerlukan waktu yang lama dan melibatkan be-berapa Kementerian sehingga beraki-bat; ketika PP tarif diresmikan pada um-umnya besaran tarif-tarif yang terdapat dalam lampiran PP tarif kenaikannya tidak signifikan dengan kenaikan harga pasar atau tingkat inflasi yang terjadi. Hal ini terjadi karena para Satker yang mengajukan perubahan besaran tarif tidak memperhitungkan harga inflasi pada tahun kedepan.

5. Disetiap semester masih terjadi selisih antara SAI dengan TRPNBP sehingga perlu adanya rekonsiliasi untuk mem-perbaiki jumlah selisih agar menjadi ni-hil.

Berdasarkan beberapa hasil temuan yang seringkali terjadi seperti tersebut dia-tas dan dalam rangka optimalisasi peneri-maan PNBP disarankan, agar:1. Meningkatkan Sistem Pengendalian In-

tern yang handal/optimal terhadap pen-gelolaan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Menyempurnakan proses bisnis pen-gelolaan PNBP terutama mekanisme pemungutan, perhitungan, penyetoran dan sanksi/penegakan hukum yang te-gas terhadap pelanggaran dalam pen-gelolaan PNBP baik terhadap aparat pengelolanya maupun wajib bayarnya, sehingga lebih akurat, transparan dan akuntabel;

3. Melakukan kaji ulang secara rutin ter-hadap tarif dari PNBP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku di Kementeri-an Pertanian terutama penerimaan dari kegiatan usaha yang profit oriented. Masih terdapat beberapa jenis dan tarif

atas PNBP yang terlalu rendah, seperti biaya sewa mess yang murah, sedan-gkan kondisi mess tidak jauh berbeda dengan hotel, biaya air dan listrik yang digunakan cukup tinggi. Tarif pengujian sampel di laboratorium uji tidak seband-ing dengan pembelian/ penggunakan bahan-bahan kimia yang harganya ma-hal;

4. Pemerintah perlu mengoptimalkan pe-manfaatan teknologi informasi dan ker-jasama antar lembaga dalam pengelo-laan PNBP sehingga pengelolaannya bisa lebih cepat, tepat dan terpadu;

5. Penegakan hukum dilaksanakan se-cara tegas terhadap pelanggaran dalam pengelolaan PNBP, baik yang dilakukan oleh aparat pengelolanya ataupun wajib bayarnya.

Penulis adalah auditor madya pada Inspektorat Investigasi

Daftar Pustaka:1. Keputusan Menteri Keuangan RI No.376/

KMK.02/2017 tanggal 12 Mei 2017 ten-tang penggunaan sebagian dana pen-erimaan PNBP;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor02/Permentan/KU.030/1/2016 tentang Pe-tunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kemente-rian Pertanian;

3. Peraturan Pemerintah RI No 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku di Kementerian Pertanian;

4. Proposal Target dan Pagu Penggu-naanSsebagian Dana PNBP, Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekre-tariat Jenderal Kementerian Pertanian;

5. Laporan Pengelolaan PNBP di Balai Pelatihan Pertanian Lampung.


WAWASAN


WAWASAN

Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) cukup diperhitungkan untuk membiayai belanja negara, walaupun jumlahnya tidak sebesar penerimaan pa-jak, namun perlu adanya suatu pengawasan yang efektif terhadap pengeloaan PNBP khususnya di Kementerian Pertanian.

MANFAAT MEDIA SOSIALDALAM PEMERINTAHANOLEH INDRASTARI SINTIA LAKSMI

PendahuluanPerkembangan teknologi informasi

semakin mempengaruhi hidup manusia. Tidak dipungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidi-kan, bisnis dan sebagainya. Internet meru-pakan salah satu wujud perpaduan antara arus komunikasi dengan perkembangan teknologi. Salah satu layanan berbasis web yang paling digandrungi terutama masyarakat adalah jejaring sosial. Media sosial mengajak masyarakat yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan feedback secara terbuka, memberi komen-tar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Indonesia merupakan salah satu negara tertinggi yang masyarakatnya menggunakan je-jaring media sosial. Meningkatnya peng-gunaan medsos ini disebabkan semakin lengkapnya fasilitas akses internet yang banyak disediakan provider layanan komu-nikasi.

Humas pemerintah harus mampu mengkomunikasikan kebijakan, ren-cana kerja, dan capaian kinerja kepada masyarakat luas, melalui media tradisional, media konvensional, dan media baru. Ko-munikasi yang menggunakan media baru

atau teknologi internet dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsin-ya, humas pemerintah menggunakan me-dia komunikasi berbasis internet, seperti situs, portal berita, blog dan media social. Bahkan media social telah menajdi salah satu media yang paling banyak digunakan baik oleh perorangan maupun organisasi/lembaga.

Media sosial terbesar yang paling ser-ing digunakan antara lain : Facebook, Twit-ter, Path, Youtube, Instagram, Whatsapp dll. Masing-masing media sosial mempu-nyai keunggulan khusus dalam menarik banyak pengguna media sosial yang di-miliki. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring so-sial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, je-jarinan sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Media sosial merupakan alat promosi bisnis maupun pengenalan program kerja maupun keberhasilan dari suatu kebija-kan yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian


WAWASAN


WAWASAN

yang sagat diperlukan oleh bagian Humas dari suatu lembaga/unit kerja untuk mem-perkenalkan program kerja maupun kebija-kan dari lembaga.

Media Sosial dan Sektor PemerintahanPeran sosial media pada pemerintah

telah menjadi salah satu trend di elektron-ik government atau yang sering disebut dengan e-government. Tentu saja banyak penulis dan peneliti yang tersebar di bela-han dunia, pada beberapa tahun terakhir telah berbicara tentang pentingnya peran media-media sosial dalam kemajuan suatu bangsa dan negara.

Eksistensi dari sosial media di sektor pemerintahan telah merubah landscape dari birokrasi di dunia. Selama beberapa tahun yang silam, administrasi publik di dalam system pemerintahan telah menga-dopsi berbagai jenis alat web 2.0 seperti blog, wikis, mikro blogging, jaringan sosial, multimedia sharing dan tagging. Setelah beberapa tahun kemudian setelah perco-baan tools diatas, innovasi baru terutama bagaimana internal birokrat dapat beroper-asi dan dapat berinteraksi secara langsung kepada publik tanpa batas.

Komunikasi melalui media sosial dapat dilakukan antar individu, individu dan insti-tusi, institusi dan individu, serta antar lem-baga. Media sosial menghubungkan dan mempersatukan khalayak yang memiliki minat dan kepentingan yang sama, tanpa dibatasi faktor geografi, profesi, usia, dan sekat-sekat lainnya. Media sosial hadir se-bagai alat komunikasi dua arah yang efek-tif dan intensif.

Sosial media menjadi salah satu jem-batan yang dapat menghubungkan pemer-intah, dan masyarakat secara umum. Bentuk kepercayaan antara pemerintah dan masyarakatnya sangat erat kaitannya dengan karakter dari komunikasi sebuah media. Media (sosial media) mempunyai

implikasi yang paling dalam khususnya di era yang krisis komunikasi dimana telah merubah landscape dari perusahaan ko-munikasi di beberapa tahun silam. Melalui media sosial seperti twitter, seseorang da-pat berkomunikasi dengan jutaan orang di seluruh dunia. Memposting sebuah “tweet” pada twitter adalah analogy untuk memiliki sebuah konferensi dengan dunia artinya ketika seseorang tweet berita, sadar tidak sadar informasi tersebut dapat di akses siapapun di seluruh dunia.

Kehadiran media sosial telah menam-bah sarana penyebaran informasi, opini publik, dinamika percakapan dan diskusi, bahkan telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang telah terjangkau infrastruktur komunikasi dan informatika.

Sosial media menjadi salah satu jem-batan yang dapat menghubungkan pemer-intah, dan masyarakat secara umum. Bentuk kepercayaan antara pemerintah dan masyarakatnya sangat erat kaitannya dengan karakter dari komunikasi sebuah media. Media (sosial media) mempunyai implikasi yang paling dalam khususnya di era yang krisis komunikasi dimana telah merubah landscape dari perusahaan ko-munikasi di beberapa tahun silam. Melalui media sosial seperti twitter, seseorang da-pat berkomunikasi dengan jutaan orang di seluruh dunia. Memposting sebuah “tweet” pada twitter adalah analogy untuk memiliki sebuah konferensi dengan dunia artinya ketika seseorang tweet berita, sadar tidak sadar informasi tersebut dapat di akses siapapun di seluruh dunia.

Dalam membangun hubungan yang baik antara instansi pemerintah, khu-susnya yang melaksaakan tugas kehu-masn pemerintah dan masyarakat, perlu diwujudkan sinergi dan harmonisasi yang saling membutuhkan dan menguntungkan serta berkelanjutan. Data, informasi dan


WAWASAN


WAWASAN

fakta yang disampaikan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sosial media juga telah mengubah cara orang berkomu-nikasi dan harapan dari tanggung jawab pemerintah juga telah bergeser. Intansi pemerintah dalam hal ini unit kerja hu-mas pemerintah, dapat menyediakan dan menyampaikan informasi secara akurat, efisien, efektif dan terjangkau sehingga ko-munikasi instansi pemerintah dengan pe-mangku kepentingan berjalan sesuai den-gan yang diharapkan.

Pertanyaannya, bagaimana dengan si-kap pemeritah daerah yang ada di tanah papua dalam menanggapi munculnya in-dustry media sosial yang begitu cepat? Apakah media sosial dianggap hanya se-batas jaringan social (social networking) atau lebih dari pada itu? Apakah media so-sial sarana yang efektif dalam komunikasi antar masyarakat dan pemerintah?.

Komunikasi pemimpin secara langsung melalui media sosial dapat mempromosi-kan kepercayaan publik terhadap pemerin-tah. Kepercayaan itupulah dapat mencip-takan stabilitas pemerintah dan keputusan pemerintah yang dapat dipercaya. Keter-bukaan informasi disediakan pemerinta-han adalah bagian dari transparansi dalam menjalankan program-program pemerin-tah.

Kerapkali kita mendengar kalimat yang diungkapkan pengguna facebook bahwa tak ada gunanya mengkritisi pemerintah di media sosial karena media sosial tidak akan memberikan solusi. Ya, benar, tentu saja media sosial tak akan memberikan solusi, namun perlu dipahami bahwa dunia maya ini sebuah software yang nyaman, mudah dan tercepat tuk menyampaikan pendapat ditengah rusaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Begitu mudah orang dapat mengakses facebook dan menyampaikan gagasan, pendapat mere-ka kepada pemerintah secara langsung

tanpa batasan ruang, waktu dan tempat. Pengguna facebook diberi kebebasan un-tuk mengemukakan pendapat (right of ex-pression) mereka di muka umum secara bebas (freedom of expression) via face-book, twitter atau sosmed sejenisnya.

Dengan Media Sosial, Pemerintah di-harapkan mampu menggunakan pendeka-tan yang tidak kuno lagi dan befikir diluar kotak (think out of the box), kalau dulu kita hanya menanti aksi demontrasi kelom-pok masyarakat tertentu, saat ini bukan masanya pemeritah harus menunggu aksi demonstrasi lalu harus merespon. Demon-strasi melalui media sosial sudah terjadi selama ini hanya saja pemeritah kabupat-en/kota tidak jeli membaca semua situasi ini. Oleh karena itu, di erah perkemban-gan teknologi yang pesat ini, pemerintah diharapkan dapat menyediakan internet disetiap instansi pemerintahan guna men-gakses dan mendikte informasi disajikan di media sosial. Pemerintah melalui instansi pemerintah juga diharapkan mampu mem-buka ruang kepada publik untuk menyalur-kan saran ataupun kritik yang membangun yang dapat digunakan.

Dampak Positif dan Negatif dari Media Sosial

Arus globalisasi memaksa seluruh ne-gara dan lapisan masyarakat di dunia untuk menerima kenyataan masuknya pengaruh luar terhadap berbagai aspek kehidupan. Kemunculan internet merupakan salah satu perkembangan masuknya globalisasi dengan adanya sosial media yang mem-buat masyarakat di dunia terkoneksi satu sama lain dalam lingkungan global yang tanpa batas. Kemajuan teknologi ini mem-berikan dampak posistif dari segi kemuda-han masyarakat dalam memperoleh infor-masi pengetahuan dan informasi antara lain :


WAWASAN


WAWASAN

a. Semakin mudahnya berinteraksi den-gan orang lain karena dapat berkomu-nikasi secara live time, para pengguna jejaring sosial dapat dengan mudah ber-interaksi dengan orang lain. Bahkan tak lagi terpengaruh oleh jarak yang sangat jauh. Selain itu, dengan adanya situs je-jaring sosial, penyebaran informasi da-pat berlangsung secara cepat;

b. Sarana promosi kenggulan lainnya me-dia ini dapat digunakan sebagai sarana promosi suatu barang, komunitas, band dan lain-lain;

c. Sarana sosialisasi program pemerintah di negara Indonesia, pemerintah ban-yak melakukan sosialisasi dalam ber-bagai hal pendidikan, kesehatan, politik, penanggulangan bencana, ekonomi, dan informasi yang lain. Selain meng-gunakan media cetak, pemerintah men-sosialisasikan programnya melalui situs jejaring sosial. Salah satu contohnya yaitu kampanye dalam pemilu 2009;

d. Sarana silaturahmi tak dapat dipungkiri jika jejaring sosial merupakan sarana paling efektif untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan teman, sahabat maupun keluarga. Tanpa lagi dibatasi jarak, tempat dan waktu, anda bisa ter-us menjalin silaturahmi dengan mereka, berbagi pengalaman bahkan anda bisa merencanakan sebuah acara perte-muan keluarga dengan mereka;

e. Sarana hiburan para pengguna bisa bersenang-senang dan bergaul dengan orang dari seluruh penjuru dunia. Den-gan perkembangan pesat dunia inter-net, maka sarana dan prasarana untuk bisa bersenang senang dan bergaul di online social networking pun semakin banyak pilihan. Dari mulai maen game dengan teman virtual anda, sampai ke-pada saling kirim kartu ucapan.

Selain berdampak positif banyak juga dampak negative dari pengguanaan media sosial antara lain : a. Kurangnya interaksi dengan dunia

luar kemunculan situs jejaring sosial ini menyebabkan interaksi interpersonal secara tatap muka (face-to-face) cend-erung menurun. Orang lebih memilih untuk menggunakan situs jejaring sosial karena lebih praktis. Hal ini menyebab-kan orang tersebut menjadi anti-sosial.

b. Membuat kecanduan tidak dapat di-pungkiri jika para pengguna jejaring sosial dapat menghabiskan waktunya seharian di depan komputer karena ke-canduan. Sehingga membuat produkti-fitas menjadi menurun karena sebagian besar waktunya hanya digunakan untuk jejaring sosial.

c. Pemborosan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan orang tersebut tidaklah sedikit untuk mengaktifkan internet atau membayar warnet. Hal ini tentu saja akan merugikan bagi penggunanya sendiri karena tidak sedikit biaya yang terbuang sia-sia karena hanya sekedar menggunakan jejaring sosial.

d. Tergantikannya kehidupan social jejar-ing sosial sangat nyaman sekali digu-nakan. Saking nyamannya sebagian orang merasa cukup dengan berinter-aksi lewat jejaring sosial saja sehingga mengurangi frekuensi tatap muka den-gan orang lain. Bertatap muka tidak se-harusnya digantikan dengan bertemu di dunia maya. Obrolan, tatapan mata, ekspresi muka, dan canda lewat keta-wa tidak bisa tergantikan oleh rentetan kata-kata bahkan video sekalipun. Ten-tunya ada sebuah hal yang hilang dari interaksi seperti ini.

e. Pornografi, sebagaimana situs jejar-ing sosial lainnya, tentu ada saja yang menyalahgunakan pemanfaatan dari si-tus tersebut untuk kegiatan yang berbau


WAWASAN


WAWASAN

pornografi. Bahkan ada yang meman-faatkan situs semacam ini untuk men-jual wanita.

f. Kesalahpahaman di jejaring sosial Fa-cebook, per-nah ada kasus pemecatan se-orang karyawan karena menu-lis yang tidak semestinya di Facebook. Bah-kan juga pernah terjadi penuntu-tan ke meja pen-gadilan karena k e s a l a h p a h a -man di Facebook. Jejaring sosial Fa-cebook ini merupakan jaringan sosial yang sifatnya terbuka antara user dan teman-temannya. Seperti kehidupan nyata, gossip, atau informasi miring dengan cepat juga dapat berkembang di jaringan ini. Haruslah disadari menu-lis di status, di wall dan komentar diber-bagai aplikasi adalah sama saja seperti obrolan pada kehidupan nyata bahkan efeknya mungkin lebih parah karena bahasa tulisan terkadang menimbulkan salah tafsir.

g. Berkurangnya perhatian terhadap kelu-arga. Hal ini mungkin tanpa kita sadari terjadi jika kita membuka facebook saat sedang bersama keluarga. Sebuah riset di Inggris menunjukan bahwa orang tua semakin sedikit waktunya dengan anak-anak mereka karena berbagai alasan. Salah satunya karena Facebook. Bisa terjadi sang suami sedang menulis wall, si istri sedang membuat koment di foto sementara anaknya diurusi pembantu.

h. Sarana kriminal tentunya para penggu-na jejaring sosial harus waspada karena banyak orang-orang tak bertanggung jawab yang menggunakan jejaring so-

sial untuk melancarkan aksinya. Sep-erti kasus penculikan beberapa waktu lalu yang terjadi karena korban diajak bertemu di suatu tempat setelah sebe-

lumnya berkenalan di dalam jejaring sosial. Selain itu juga banyak terjadi kasuskasus penip-uan di dalam jejar-ing sosial. i. M e m p e n -garuhi kesehatan (masih perdebatan. sebuah artikel di media Inggris me-nyebutkan Face-

book dapat meningkatkan stroke dan penyakit lainnya. Namun alasan terse-but masih diperdebatkan oleh banyak ahli.

Pada saat ini hampir seluruh lembaga pemerintah telah menggunakan satu atau lebih media sosial sebagai salah satu sa-rana komunikasi kehumasan. Media so-sial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kalangan sehingga mencipta-kan kearifan orang banyak (wishdom of the crowrd). Namun, apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif.

Banyak diantara akun-akun yang men-gatasnamakan instansi pemerintah se-benarnya bukan resmi lembaga yang bersangkutan melainkan akun individu pegawai atau pihak yang berafiliasi dengan lembaga tersebut, sehingga mengakibat-kan ketidakjelasan pesan dan kebingun-gan khalayak sehingga berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan, pada khususnya, dan pemerintah pada umumn-ya. Sebaliknya, apabila penggunaan me-


WAWASAN

dia sosial diawali dengan pengertian dan pemahaman yang lengkap, pengaturan yang tepat, serta pengelolaan yang baik akan diperoleh manfaat dari penggunaan media sosial di instansi pemerintah.

Kesimpulan Media sosial merupakan alat promosi

bisnis maupun pengenalan program kerja maupun keberhasilan dari suatu kebija-kan yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sagat diperlukan oleh bagian Humas dari suatu lembaga/unit kerja untuk mem-perkenalkan program kerja maupun kebija-kan dari lembaga.

Sosial media menjadi salah satu jem-batan yang dapat menghubungkan pemer-intah, dan masyarakat secara umum. Bentuk kepercayaan antara pemerintah dan masyarakatnya sangat erat kaitannya dengan karakter dari komunikasi sebuah media. Media (sosial media) mempunyai implikasi yang paling dalam khususnya di era yang krisis komunikasi dimana telah merubah landscape dari perusahaan ko-munikasi di beberapa tahun silam. Melalui media sosial seperti twitter, seseorang da-pat berkomunikasi dengan jutaan orang di seluruh dunia. Memposting sebuah “tweet” pada twitter adalah analogy untuk memiliki sebuah konferensi dengan dunia artinya ketika seseorang tweet berita, sadar tidak sadar informasi tersebut dapat di akses siapapun di seluruh dunia.

Penggunaan media sosial memberi-kan dampak yang sangat positif terutama dalam melakukan interaksi baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Peng-gunaan media sosial memberikan kemu-dahan dalam berkomunikasi, baik teman, keluarga yang tidak memungkinkan di-lakukan melalui face to face karena faktor jarak. Selain itu juga berdampak negative erhadap masyarakat, seperti yang kita li-

hat sekarang media sosial dijadikan media untuk menanamkan kebencian terhadap orang lain dengan mengunggah kata-kata atau gambar yang tidak etis sehingga ter-bangun rasa tidak senang dan benci ter-hadap seseorang, terutama mereka yang memiliki posisi penting baik di pemerinta-han maupun lembaga-lembaga Negara.

Penulis adalah Pranata Humas Inspektorat Jen-deral Kementerian Pertanian

DAFTAR PUSTAKA1. Statista (2016), Number of Facebook

users in Indonesia from 2014 to 2021 (in millions). Diunduh dari https://www.statista.com/statistics/304829/number-of-facebook-users-in-indonesia/

2. Brummentte. J & Sisco. H. F (2014). Us-ing Twitter as a means of coping with emotionsand uncontrollable crises.

3. https:// www. kompasiana. com/marhae-nii/ peranan-media- jejaring- sosial-ba-gi- organisasi- mahasiswa_552a22a46ea8342714552d09

4. http:// bkdiklatda.salatiga.go.id/peman-faatan-media-sosial-instansi-pemerin-tah.html

5 . h t t p : / / a y u a m e l i a 1 2 . b l o g s p o t . co.id/2015/04/makalah-media-sosial.html

6. https:// www. facebook. com/ notes/ buleleng-dogen/pedoman-peman-faatan-media-sosial-instansi-pemerin-tah/570883276330840/Iklan


INFO MEDIA

PENGEMBANGAN SDM & HALALBIHALALKELUARGA BESAR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

H a l a l b i -halal meru-pakan tradisi yang sudah membudaya di lingkun-gan instansi pemerintah,

termasuk di Inspektorat Jenderal Kemen-terian Pertanian. Tradisi tersebut merupa-kan salah satu media untuk mempererat silahturahim diantara pegawai dengan para pimpinan serta sebagai budaya saling memaafkan setelah selama sebulan penuh kaum muslim menjalan ibada puasa bulan Ramadhan.

Kegiatan halalbihalal diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan pegawai Ins-pektorat Jenderal dan beberapa tamu un-dangan dari eselon I di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Pertanian bertempat di Ruang Rapat Gedung B Lantai 6, pada Hari Kamis, tanggal 21 Juli 2018. Kegia-tan halalbihalal dirangkai dengan kegia-tan spiritualitas sebagai sarana pengem-bangan dan penguatan SDM Inspektorat Jenderal yang lebih religious, sebagai modalitas utama menjaga integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an beserta terjemahan-nya, dilanjutkan dengan sambutan dari In-spektur Jenderal Kementerian Pertanian. Dalam sambutannya, Irjen menyampaikan “siapa yang menguasai pangan, dia yang menguasai dunia”. Kemudian disampai-

kan siraman rohani yang diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai untuk terus memperbaiki diri dan berintegritas dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Penguatan dan pencerahan secara sp i r i t ua l i t as disampaikan oleh Ustad Abu Musa At-tijani dengan m e n g a m b i l tema “Dengan Meraih Fitrah yang Suci, Siap Membangun Integritas dan Kapabilitas Demi Mewujudkan Lumbung Pangan Dunia 2045”.

Tema tersebut pilih sejalan dengan semangat untuk membangun integritas dan profesionalisme pimpinan dan selu-ruh pegawai Inspektorat Jenderal guna mendukung terwujudnya Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Layanan Perta-nian yang bersih dan bebas pungli untuk Menuju Indonesia sebagai Lumbung Pan-gan Dunia pada tahun 2045”. (Desy Per-matasari – HH).


INFO MEDIA


INFO MEDIA

Inspektorat Jenderal Bertekad Segera Tuntaskan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Per-tanian Tahun 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI). Hal ini merupakan apresiasi bagi Kementerian Pertanian atas kerja keras dan kepatuhan seluruh jajaran di Ke-menterian Pertanian dalam memperta-hankan opini BPK tersebut sejak tahun 2016. Namun demikian, masih terda-pat beberapa penekanan khusus yang masih menjadi pekerjaan rumah Kemen-terian Pertanian, yaitu menuntaskan permasalah asset tetap.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, memberikan waktu satu bulan untuk menuntaskan permasalahan asset tetap terhitung sejak penyerahan Opini WTP tanggal 6 Juni 2018 lalu. Oleh karenan-ya, Inspektorat Jenderal membentuk tim khusus yang terdiri dari auditor masing-masing Inspektorat untuk memantau dan mendampingi unit Eselon I dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Permasalahan utama asset tetap Ke-menterian Pertanian yang belum tuntas sejak tahun 2004, sebagian besar meru-pakan asset-asset yang telah dipindah-tangankan ke pihak lain, namun belum dibukukan sesuai dengan yang ketentu-annya. Sementara itu, untuk asset lain-

nya yang harus ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I Kementerian Pertanian untuk segera menginventarisasi asset-asset yang bermasalah. Selanjutnya tim Ins-pektorat Jenderal akan mendampingi unit Eselon I untuk menelusuri dan mer-umuskan penyelesaiannya secara mak-simal sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI. “Itjentan akan maksimal mem-bantu unit eselon I dalam penyelesaian temuan BPK , tetapi masing-masing Unit Eselon I yang menentukan hasil akhirn-ya”, tegas Irjen Kementan Justan Sia-haan. (Anggie-Humas Itjentan).

Temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) menunjukan bahwa pengelolaan asset Kementerian Pertanian masih ditemukan beberapa permasalahan. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian tak main-main dalam menuntaskan rekomendasi hasil temuan atas asset Tahun 2017 melalui kegiatan tindak lanjut temuan BPK RI dengan membentuk tim khusus yang merupakan gabungan dari Itjentan dan Eselon I lingkup Kementan

Irjen Justan Siahaan didampingi Kepala Biro Keuangan & Perlengkapan (Widono) dan Inspektur I (Susanto) memberi-kan pengarahan pada Rapat Penyelesaian TL Hasil Pemerik-saan BPK-RI Tahun 2017 di Ruang SPI, Kantor Itjentan. ■Doc.Itjentan 2018


INFO MEDIA


INFO MEDIA

Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PertanianDi 33 Provinsi

Berdasarkan amanat Peraturan Pemer-intah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pe-laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian Pertanian men-jadi salah satu Instansi yang memiliki ke-wajiban membuat laporan keuangan dan kinerja di setiap pelaksanaan tahun ang-garan, untuk membantu Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun Laporan Keuangan (LK) yang berkualitas.

Kementerian Keuangan Republik In-donesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 ten-tang Standar Reviu Atas Laporan Keuan-gan Kementerian Negara/Lembaga (LK-K/L). Peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk membantu terlaksananya penye-lenggaraan akuntansi dan penyajian LK-K/L, memberikan keyakinan terbatas men-genai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK-K/L serta pengakuan, pen-gukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015, menyebut-kan bahwa Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemer-intah (APIP) di lingkungan K/L mendapatkan amanat untuk menjadi pereviu (re-viewer) pelaksanaan ang-garan atas LK-K/L yang bersangkutan setiap se-mester. Dalam melaksana-kan reviu atas LK Semes-ter I TA. 2018, Kementerian

Pertanian melaksanakan Workshop Kon-solidasi Penyusunan Laporan Keuangan untuk 33 Provinsi di Indonesia.

Workshop dilaksanakan dalam rang-ka mensukseskan Implementasi Integri-tas LK dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) pada Unit Kerja (UK)/Unit Pelak-sana Teknis (UPT) di lingkup Kementerian Pertanian. Untuk menjaga status tersebut, Inspektorat Jenderal melakukan reviu ter-hadap laporan keuangan yang telah disu-sun oleh UK/UPT untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai dan keabsahan informasi LK-K/L serta pengakuan pen-gukuran dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) kepada Menteri/Pimpinan, hingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Jadwal reviu LK dilaksan-akan secara serentak, mulai tanggal 16 s.d 19 Juli 2018 di 33 provinsi dan bertindak sebagai koordinator wilayah ditunjuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)


INFO MEDIA


INFO MEDIA

setiap provinsi. Penyusunan LK dalam

waktu yang singkat disepakati dan diperlukan strategi pelak-sanaan reviu sebagai berikut: proses reviu dilaksanaan se-cara paralel dengan proses pe-nyusunan LK. Sebelum proses penyusunan LK, Unit Eselon I terlebih dahulu mengidentifi-kasi permasalahan yang ada di masing-masing Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

UAKPA yang diidentifikasi memiliki per-masalahan dalam proses penyusunan LK, terlebih dahulu dilakukan penelaahan oleh Unit Eselon I dan untuk UAKPA lainnya da-pat langsung meminta Tim Reviu Itjen Ke-menterian Pertanian untuk dilakukan pros-es reviu LK. Setiap permasalahan hasil reviu, Satuan Kerja (Satker) dapat mel-akukan koreksi/perbaikan dengan berkoor-dinasi dengan unit Eselon I dan/atau Biro Keuangan danPerelengkapan, untuk ke-mudian dikembalikan ke Tim Reviu Itjen Kementerian Pertanin agar dicrosschek ulang.

Salah satu Workshop Penyusunan LK lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018 dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur IV Inspektorat Jenderal (Made Kuswandha-na) menyampaikan bahwa temuan hasil audit BPK RI terhadap LK-Kementerian Pertanian selalu berulang dari tahun ke ta-hun apalagi terkait dengan temuan Barang Milik Negara (BMN), antara lain: mengenai pengelolaan aset belum tertib, penyusu-nan DBR, KIB, label barang tidak mema-dai, serta keberadaan aset tetap tidak dike-tahui keberadaanya.

Kegiatan Workshop kali ini diseleng-garakan untuk meningkatkan komitmen dan sinergitas para pengelola keuangan negara, mulai tingkat Satker, Wilayah, Eselon I dan Kementerian dalam rangka mewujudkan laporan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian predikat opini WTP dapat diper-tahankan dan ditingkatkan kehandalannya. Artinya, secara langsung/tidak langsung akan memberikan semangat bagi kita un-tuk selalu mematuhi setiap peraturan yang ada dalam konteks pelaksanaan anggaran khususnya di lingkungan Kementerian Per-tanian. (Indrastari-Humas Itjentan)


INFO MEDIA


INFO MEDIA

Tim SERGAP Inspektorat Jenderal Upayakan Kesejahteraan Petani Lampung

Dalam rangka menjaga stabilitas ekono-mi nasional, Menteri Pertanian Amran Su-laiman menginisiasi Program Serapan Gabah Petani (SERGAP). Program SER-GAP ini, Kementerian Pertanian menggan-deng Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Perum BULOG. Sasaran dari program ini adalah mendorong Perum BULOG un-tuk segera membeli gabah petani ketika masa panen tiba. Pasalnya apabila Pe-rum BULOG tidak segera membeli gabah petani, di sebagian besar wilayah ada ke-cenderungan harga gabah anjlok, sehingga dapat dipastikan akan merugikan petani.

Inspektur Jenderal, Justan Siahaan selaku Penanggung Jawab UPSUS Provinsi Lampung membentuk Dua Tim SERGAP untuk wilayah Provinsi Lampung. Tim yang diketuai oleh Eko Supriyanto, Kepala Subbagian Hu-kum dan Humas, dan Slamet, Kepala Subbagian Perlengkapan dan Ru-mah Tangga. Tim SERGAP Itjentan berkoordinasi dengan Dinas Keta-hanan Pangan Provinsi Lampung, Di-nas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota wilayah Lampung, TNI AD dan

Divisi Regional Bulog Provinsi Lampung, Gabungan Kelompok Tani Binaan Ke-menterian Pertanian dan Mitra Bulog Wilayah Lampung untuk mengupayakan pembelian gabah petani di Provinsi lam-pung sebanyak-banyaknya oleh BULOG. Berdasarkan data yang ada, Tim SER-GAP Itjentan kemudian melakukan anali-sis dan penetapan lokasi sasaran kegiatan yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur, Teng-gamus, Pringsewu, Pesawaran. Lampung Selatan, Way Kanan dan Kota Metro. Pada

sepuluh wilayah terse-but, tim bersama Divre Bulog melakukan pe-nyerapan gabah petani secara langsung. Tim juga berkoordi-nasi dengan pemi-lik penggilingan agar bermitra dengan BU-LOG sehingga gabah petani dapat diserap sebanyak-banyaknya.


INFO MEDIA


INFO MEDIA

Untuk mendukung program SERGAP, Kementerian Pertanian menyiapkan Rice Miling Unit (RMU) /alat penggilingan padi gratis bagi petani. Pembagian RMU ini bagi petani sangat penting bagi petani un-tuk dapat memproses penggilingan padi segera setelah dipanen sehingga harga beras di tingkat petani menjadi stabil. Pada wilayah Lampung, Tim SERGAP menga-jak Gapoktan dan Poktan yang telah mn-dapatkan bantuan RMU ini untuk menjadi mitra BULOG. Tak kalah penting, bahwa Tim SERGAP juga mendorong BULOG menambah kapasitas daya tampung gu-dang terutama pada daerah sentra padi.

Upaya yang telah dilakukan Tim SERGAP Provinsi Lampung membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Pada bulan Juli tahun 2018 serapan gabah/beras Provinsi Lampung berada pada peringkat empat yaitu sebanyak 74.742 ton atau 76,48%. Tim SERGAP Provinsi Lampung terus berupaya melakukan berbagai upaya un-tuk mendorong BULOG menyerap gabah petani. Semoga Petani Lampung semakin sejahtera. (Anggie-Humas)


INFO MEDIA


INFO MEDIA

Agenda Pertemuan Rutin DPN-AAIPI di Kementerian Pertanian: Upaya Peningkatan Kapabilitas APIP

Inspektorat Jenderal Kementerian Per-tanian didaulat sebagai tuan rumah Per-temuan Rutin Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indone-sia (DPN-AAIPI). Pertemuan tersebut dis-elaksanakan di Auditorium Gd. D Kemen-terian Pertanian pada tanggal 18 Juli 2018. Pertemuan mengusung Tema, “Upaya Peningkatan Kapabili-tas APIP Melalui Pemantapan Kerangka Kerja Pengawasan Intern Pemerintah”.

Acara dibuka oleh Inspek-tur Jenderal Kementerian Per-tanian dilanjutkan dengan key-note speech oleh Ketua Umum AAIPI (Inspektur Jenderal Ke-menterian Keuangan). Men-gawali sambutannya, selaku tuan rumah Justan Riduan Siahaan selaku Ketua Komite Standar Audit sekaligus Ins-pektur Jenderal Kementerian

Pertanian menyampaikan “Bu-lir-Bulir Pinang” agenda utama pertemuan, bahwa membahas Kerangka Konseptual Penga-wasan Intern Pemerintah In-donesia mengingat penyelesa-iannya sudah sangat ditunggu oleh APIP di Pusat dan Daerah. Dalam kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran para pimpinan APIP mengikuti pertemuan rutin DPN-AAIPI di Kementerian Pertanian.

Pertemuan rutin diseleng-garakan dalam rangka untuk memantau capaian target kegiatan masing komite. Selain itu, memberikan pencerahan dan tambahan wawasan kepada para auditor, melalui diskusi dan sharing experience bidang pengawasan intern antara APIP pusat dengan daerah, sehingga keilmuan


INFO MEDIA


INFO MEDIA

yang diperoleh dapat digunakan sebagai bekal melaksanakan tugas pengawasan intern sesuai dengan karakteristik organ-isasi masing-masing.

AAIPI dirasa perlu segera memiliki kerangka pengawasan internal sebagai panduan bagi Auditor dalam melaksana-kan tugas dan fungsi pengawasan intern, penerapan kode etik dan telaahan sejawat secara terstuktur dan terintegrasi.

Materi utama yang dibahas adalah Framework konseptual Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia) yang telah disusun oleh Komite Standar Audit yang disusun mengacu pada Konseptual pengawasan intern dikembangkan dari Kerangka Kerja (Framework) Profesional Auditor dari The Institute of Internal Auditor (IIA) dan pera-turan perundangan bidang pengawasan intern yang relevan. Inspektur Jenderal Ke-menterian Pertanian selaku Ketua Standar Audit menyampaikan bahwa Kerangka konseptual ini penting untuk stadarisasi produk dan identitas AAIPI. Oleh karena itu kerangka konseptual pengawasan internal pemerintah diharapkan segera dapat dis-elesaikan sehingga pengembangan dan penyempurnaan standar audit, kode etik, dan pedoman telaahan sejawat yang telah ada dapat segera dilaksanakan oleh selu-ruh lembaga pengawasan intern pusat dan daerah.

Dalam akhir sambutannya, Ketua Umum AAIPI, sejalan dengan semangat tersebut, maka konseptual pengawasan in-tern pemerintah ini segera harus diselesai-kan dengan tetap mendasar pada peratu-ran perundangan pengawasan intern yang telah berlaku. (Desy Permatasari – HH).


INFO MEDIA


INFO MEDIA

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informa-si di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya dise-but UU KIP) yang kemudian secara teknis telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Eval-uasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

Kegiatan dilaksanakan selama 7 (tujuh) bu-lan yang berlangsung mulai Juni-Desember 2018 yang diakhiri dengan Pemeringkatan Badan Publik. Badan Publik WAJIB mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

Selanjutnya, pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 penilaian-nya menggunakan 4 (empat) indikator, yaitu: 1. Mengumumkan Informasi Publik 2. Menyedia-kan Informasi Publik 3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik 4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Dalam rangka Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik melakukan kegiatan Pemeringkatan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018. Dimana pada saat ini Inspektorat Jen-deral Kementerian Peertanian telah menye-lesaikan tahap penilaian melalui Formulir Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan website

Visitasi Tim Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018

oleh tim penilai independen dan berhasil kem-bali terpilih Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Eselon I untuk lanjut ke tahap penilaian visitasi. Visitasi meru-pakan tahap akhir untuk menghasilkan pering-kat 5 (lima) besar untuk mengukur 5KO (Komit-men, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi dan Konsisten) Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan melalui PPID Utama Kementerian Pertanian.

Pada kesempatan ini, Tim Visitasi berkun-jung langsung ke ruang permohonan informasi dan dokumentasi disambut Suprodjo Wibowo selaku Atasan langsung PPID Pelaksana Itjen dan didampingi R. Noermiendari selaku PPID Pelaksana itjen.

Tim visitasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Perta-nian tahun 2018, terdiri daro Tim assessor dari Komisi Informasi Pusat, Freedom of Information Network Indonesia, Universitas Indonesia dan Wartawan Sinar Tani berkunjung langsung ke ruang permohonan informasi dan dokumentasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 disam-but Suprodjo Wibowo selaku Atasan Langsung PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal didamp-ingi R. Noermiendari selaku PPID Pelaksana Itjen.

Diharapkan dengan adanya kegiatan visitasi dapat memberikan masukan yang positif untuk kemajuan PPID Inspektorat Jenderal. (Indras-tari-Humas Itjentan)


INFO KESEHATAN


INFO KESEHATAN

Otak juga butuh diistirahatkan lho......

Hati-hati ketika anda terjebak dalam kondisi kesibukan yang padat, pekerjaan menumpuk dan belum lagi berbagai rutinitas lainnya yang menjemukan, maka akan mengakibatkan anda mudah stres atau depresi. Meski tampaknya sepele, akan tetapi bukan hanya fisik kita yang sangat perlu diistirahatkan, tapi juga otak.

Otak manusia bukanlah mesin yang dapat bekerja 24 jam penuh. Jika seseorang terlalu mem-eras otaknya tanpa memberikan waktu istirahat yang cukup, maka bersiaplah dengan berbagai resiko yang mungkin terjadi yang bisa merusak otak sekaligus semua memori yang tersimpan didalamnya. Selain perlu mengistirahatkan otak, ada baiknya otak juga diberikan nutrisi terbaik dengan memberikan makanan terbaik yang dapat mencerdaskan otak, karena dengan makanan seperti itu, otak akan tetap sehat terjaga.

Nah untuk bisa terhindar dari stres dan kestabilan mental tetap terjaga, ada beberapa cara yang bisa anda pilih supaya otak bisa berfungsi dengan baik. Simaklah uraian dibawah ini :

Tidur cukup di malam hari.Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk mengistirahatkan otak anda, ini dikarenakan, dari pagi hingga menjelang sore hari otak selalu setia menemani seseorang dalam segala rutinitas dan pekerjaan khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitas yang melibatkan otak.

Hindari terlalu memforsir kerja otak.Otak manusia bisa benar-benar menyerap suatu informasi jauh lebih baik ketika proses mencerna informasi tersebut dipisah dalam selang waktu ter-tentu. Itulah sebabnya, kita dianjurkan untuk meluangkan waktu sejenak untuk istirahat menenangkan tubuh serta pikiran, daripada terus menerus memforsir kerja otak selama belajar ataupun bekerja.


INFO KESEHATAN


INFO KESEHATAN

Pejamkan mata dan tari napas dalam-dalamPejamkan mata anda, tarik napas dalam dan hembuskan secara perlahan, lakukan hal tersebut secara berulang. Oksigen yang jamu ambil, akan masuk ke dalam otak dan membuat otak kembali segar.

Membaca buku ringan.Berbagai jenis judul buku yang bertema ringan tentu akan lebih mudah dan dimengerti oleh organ otak anda. Anda bebas memilih dan membeli buku yang ingin dibaca di saat waktu senggang yang anda miliki sebagai cara menginstirahatkan otak anda.

Mengobrol dengan teman saat istirahat kerja.Mengobrol dan bercanda tawa juga merupakan beberapa tips yang dapat merilekskan organ otak. Ini dikarenakan, topik-topik yang diperbincangkan pasti merupaka aneka topik ringan dan mudah dipahami organ otak anda.

Mendengarkan lagu atau musik yang berirama lembut.Inilah salah satu tips mudah untuk menginstirahatkan organ otal anda. Musik yang berirama lembut dapat merilekskan dan menginstirahatkan pikiran danmenghindarkan dari gejala stres dini.

Jadwalkan liburan di akhir pekan.Pekerjaan manusia modern sekarang ini selalu dihadapkan pada peker-jaan multitasking atau beberapa pekerjaan yang dikerjakan dalam satu waktu yang mana tentunya sangat memeras kemampuan organ otak. Maka, berlibur ke tempat yang menyenangkan dapat membuat otak lebih fresh lagi.

(Desy Permatasari – HH; referensi https://8generasi.blogspot.com/2018/01/inilah-7-tips-mudah-mengistirahatkan.html; https://www.vemale.com/segar-dan-rileks/82187-otak-juga-perlu-istirahat-lho-ini-caranya.html; https://life-style.kompas.com/read/2018/06/29/101000720/mengistirahatkan-otak-sebentar-bisa-mempertajam-ingatan)

76Media Auditor - Edisi 48 -September 2018

POJOK ANTI KORUPSI

BELAJAR DARI AIR DAN TANAH

Nilai diri seorang manusia ibarat seperti air yang meresap ke dalam tanah. Air yang meresap kedalam tanah, ada yang mampu menumbuhkan tanaman yang menghasilkan buah. Ada pula yang menumbuhkan rumput dan ilalang. Ada pula yang hanya tertahan dan tersimpan dalam tanah. Ada pula yang hilang meresap tanpa bekas.

Demikan pula dengan diri kita. Ada banyak ilmu dan pengetahuan yang kita pelajari dalam ke-hidupan ini, baik yang kita peroleh melalui proses belajar ataupun yang kita peroleh dalam setiap pengalaman-pengalaman dalam berbagai aktivitas kita. Belajar kepada tanaman padi, semakin berisi semakin menunduk dia.

Nilai yang paling utama tentunya manakala ilmu yang dapatkan akan berbuah amal yang bermanfaat bagi orang lain sebagaimana air yang menumbuhkan tanaman dan berbuah (man-faat). Mampu dijadikan sebagai tempat berteduh, berlindung, dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati siapapun. Ada manusia yang dengan ilmunya hanya mampu menumbuhkan rumput dan ilalang. Tapi yang demikian pun masih ada manfaat atas keberdaannya karena rumput dan ilalang tersebut masih bisa menjadi makanan bagi binantang ternak. Ada pula setiap ilmu yang diperoleh seseorang hanya diendapkan dan menjadi simpanan sebagaimana air yang tersimpan dalam tanah. Tentu yang demikian pun masih berguna pada saat-saat kemarau panjang dimana sulit mencari air, maka cadangan air ini pun akan bermanfaat. Ada air yang tidak tidak menumbuhkan tanaman dan rumput ilalang, serta tidak tertampung di dalam tanah, melainkan meresap tanpa bekas. Kira-kira yang demikian adalah manfaat yang bisa diambil darinya? (Arief Kurniawan)

Documents

Peran Inspektorat Jenderal Menuju Suksesnya Program Bedah …itjen.pertanian.go.id/assets/upload/files/Media_Auditor_no_48_lengka… · yaluran Pupuk Bersubsidi 50 Manajemen Konflik