PERAN INDONESIA

DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Yela Yulianda Sari

NIM: 11140450000074

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/ 2018 M

i

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah

satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, April 2018

Yela Yulianda Sari

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa

Nama : Yela Yulianda Sari

NIM : 11140450000074

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul

PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA TINJAUAN

HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Dengan telah memenuhi persyaratan untuk diuji

Ciputat, April 2018

Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Program Studi, Pembimbing,

Dr. Maskufa, MA Atep Abdurofiq, M.Si

NIP. 196807031994032002 NIP.197703172005011010

iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Rohingya

Tinjauan Hukum Internasional dan Hukum Islam” telah diajukan dalam sidang

munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 05 April 2018. Skripsi ini

telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Strata Satu (S-1) pada Progran Studi Hukum Tata Negara.

Ciputat, 09 April 2018

Mengesahkan,

Dekan

iv

ABSTRAK

Yela Yulianda Sari, NIM 11140450000074, Peran Indonesia Dalam

Penyelesaian Konflik Rohingya Tinjauan Hukum Internasional Dan Hukum Islam,

Strata Satu (S-1), Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439 H/2018 M, 62

Halaman.

Skripsi ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang jelas mengenai

kebijakan politik luar negeri yang Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingya

dan dikomparasikan dengan prinsip – prinsip Hukum Internasional dan Hukum Islam

terkait cara menyelesaikan konflik Rohingya.

Indonesia menjadi salah satu tujuan orang Rohingya karena Indonesia

merupakan negara mayoritas muslim yang diharapkan dapat menjadi tempat

berlindung yang aman untuk Rohingya. Persebaran kedatangan Rohingya di

Indonesia memang semuanya tidak langsung dari Myanmar menuju Indonesia.

Permasalahan pengungsi di Indonesia dijelaskan secara singkat dalam Undang –

Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Pada pasal 27 ayat 1

menyebutkan bahwa ;”Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar

negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri”

Temuan penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh

Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar seperti

menampung para pencari suaka dan memberikan bantuan-bantuan belum sepenuhnya

memenuhi hak dari para pengungsi. Hanya beberapa hak dari ketentuan hukum

internasional dan Hukum Islam yang dapat diberikan oleh Indonesia seperti hak

beragama dan hak kebutuhan dasar seperti, pangan, sandang dan kebutuhan tempat

tinggal berupa penampungan. Sedangkan hak lain berupa hak memiliki pekerjaan dan

hak memiliki tempat tinggal tidak bisa diterapkan di Indonesia mengingat rakyat

Indonesia juga belum sepenuhnya terpenuhi akan hal itu.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian

kualitatif berupa kajian pustaka (library research) yaitu kajian yang memakai bahan

pustaka atau menggunakan kepustakaan menjadi sumber data. Di dalam penelitian ini

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dengan

membandingkan dengan Hukum Internasional dan Hukum Islam.

Kata Kunci : Peran Indonesia, Rohingya, Hukum

Internasional, Hukum Islam

Pembimbing : Atep Abdurofiq, M.Si

Daftar Pustaka : 1991 - 2017

v

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur penulis sampaikan kepada kehadirat Allah SWT,

Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan manusia beserta hukum-hukumnya,

dengan nikmat dan hidayah serta pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan

penelitian dalam bentuk skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat –

sahabatnya serta pengikut – pengikutnya.

Skripsi ini berjudul “Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik

Rohingya Tinjauan Hukum Internasional dan Hukum Islam.” sebagai syarat

untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa

Terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta

2. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Dr. Maskufah, M.A dan Sri Hidayati, M.Ag, Ketua dan Sekretaris Program Studi

Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Penasehat akademik dan seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

vi

5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Atep Abdurofiq, M.Si yang selalu memberi

pengarahan, pembelajaran dan memberikan semnagat dalam menyelesaikan

skripsi ini.

6. Terkhusus kepada kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi, Ayahanda Yoni

Warnis, dan Ibunda Ismalizar yang tak pernah lelah memberikan semangat dan

nasihat dengan seluruh pengorbanannya. Tanpa adanya mereka, semua yang

penulis lakukan tidak akan terwujud. Dan berkat do’a dan ridho dari mereka,

pejuangan di kampus mampu penulis selesaikan.

7. Kedua adik saya, Anisa Yonisma Putri dan Nurul Febrianti yang selalu

memberikan semangat agar kakaknya bisa menyelesaikan pendidikan dengan

baik.

8. Kakak, teman dan sahabat terbaik, Armen Yogi dan Naelah Istiqomah yang

paling sering menanyakan kabar dan menjadi pengingat dalam penyelesaian

skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan dorongan yang diberikan kepada

saya.

9. Teman kost’an Princes Titik, Afni, Aisyah, yang paling betah mendengar semua

keluh kasah saya selama mengerjaan skripsi ini.

10. Sahabat angkatan 2014 Hukum Tata Negara, Riri, Jasmine, Triyono, Ridho,

Angga, dan teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

11. Keluarga Besar IMM Ciputat, dan teman terbaik Jaenal Abidin terima kasih atas

kebersamaan dan pengalaman kita selama ini. semoga tetap menjadi organisasi

terbaik.

vii

12. Keluarga KKN Kopi Teras, teman baru rasa keluarga yang susah untuk

diceritakan bagaimana keseruannya.

13. Keluarga BidikMisi 2014. Terima kasih telah menjadi saudara seperjuangan

dalam mengarungi dunia pendidikan. Semoga semua yang telah kita terima

mendapatkan Barokah. Amiin.

14. Segenap pihak yang memberikan kontribusi positif dalam bentuk apapun baik

langsung maupun tidak langsung, baik moril dan materil kepada penulis, yang

karena keterbatasan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Atas segala jasa dan bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan banyak terima

kasih, semoga segala bentuk kontribusi mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah

SWT. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi

segala pihak. Amin Ya Rabb al ‘Alamin.

Ciputat, April 2018

Yela Yulianda Sari

viii

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .................................................. i

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI................................................ ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .............................................. iii

ABSTRAK ...................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR .................................................................................... v

DAFTAR ISI ................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1

B. Identifikasi Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah ................. 5

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .......................................... 6

D. Review Kajian Terdahulu .................................................................... 7

E. Metode Penelitian................................................................................. 9

F. Sistematika Penulisan.......................................................................... 12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN POLITIK

LUAR NEGERI INDONESIA ........................................................ 14

A. Hubungan Internasional ...................................................................... 14

B. Politik Luar Negeri Indonesia ............................................................. 16

C. Politik Luar Negeri Islam ( Siyasah Dauliyah ) ................................... 18

D. Diplomasi ............................................................................................. 21

E. Peran Indonesia dalam Upaya Perdamaian Dunia ............................... 26

BAB III PERAN INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN

KONFLIK ETNIS ROHINGYA ................................................... 30

A. Sekilas Tentang Etnis Rohingya. ......................................................... 30

B. Hubungan Indonesia Dan Myanmar .................................................... 32

C. Upaya Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Rohingya . 34

1. Kebijakan Pada Masa Jabatan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono ..................................................................................... 35

2. Kebijakan Pada Masa Jabatan Presiden Joko Widodo ................... 36

ix

BAB IV PERAN INDONESIA TERKAIT KONFLIK ROHINGYA

DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM

ISLAM .............................................................................................. 40

A. Suaka Politik Dalam Hukum Internasional ......................................... 40

B. Perjanjian Internasional Dan Suaka Politik Dalam Islam .................... 44

1. Perjanjian Dalam Islam ................................................................ 45

2. Suaka Politik Dalam Islam ............................................................ 47

C. Kesesuaian Peran Indonesia Terkait Konflik Rohingya Dengan

Hukum Internasional. ........................................................................... 50

D. Kesesuaian Peran Indonesia Terkait Konflik Rohingya Dengan

Hukum Islam ........................................................................................ 52

BAB V PENUTUP .......................................................................................... 56

A. Kesimpulan ................................................................................... 56

B. Rekomendasi ............................................................................... 57

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 58

x

DAFTAR SINGKATAN

AS : Amerika Serikat

ASEAN : Association of South East Asia Nation

CoC : Code of Conduct

DK : Dewan Keamanan

HAM : Hak Asasi Manusia

HRW : Human Right Watch

ICC : International Chamber of Commerce

IPU : Inter Parliamentary Union

KTT : Konferensi Tingkat Tinggi

LCS : Laut Cina Selatan

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

M : Masehi

MINUSCA : United Nations Multidimensional Intergrated Stabilization Mission

in The Central African

No. : Nomor

OKI : Organisasi Konferensi Islam

PBB : Perserikatan Bangsa – Bangsa

PERPRES : Peraturan Presiden

PMI : Palang Merah Indonesia

RI : Republik Indonesia

RUDENIM : Rumah Detensi Imigrasi

xi

SAW : Shallallahu ‘alaihi Wasallam

UNAMID : United Nations African Union Hybrid Mission in Darfur

UNCHR : United Nation High Comissioner for Refugee

UNIFIL : United Nations Interim Force in Libanon

UNPKOs : United Nations Peace Keeping Operations

UU : Undang – Undang

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah mencapai kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, Myanmar

berjuang dengan konflik etnis bersenjata dan ketidakstabilan politik selama satu

periode reformasi politik yang berkepanjangan.1 Dalam beberapa kesempatan

beberapa warga Rohingnya bahkan menjadi menteri di Kabinet Myanmar pada kurun

1940-1950.2 Pada tahun 1962, sebuah kudeta militer menghasilkan sebuah negara

militer satu partai yang diberi tahu oleh gagasan sosialis tentang pemerintahan yang

otoriter dan akan berlangsung lebih dari enam puluh tahun.3

Banyak etnis minoritas yang seringkali menjadi korban, karena dianggap tidak

loyal dan ingin memisahkan diri dari Myanmar, yang salah satunya adalah etnis

Rohingnya. Etnis Rohingnya dianggap oleh rezim Ne Win sebagai sebuah ancaman,

sehingga dilancarkanlah sebuah operasi untuk menumpas pergerakan separatis dan

mengontrol penduduk etnis Rohingnya pada tahun 1978, yang pada akhirnya upaya

ini mengakibatkan hijrahnya etnis Rohingnya dari Myanmar ke wilayah

Bangladesh.4

1 Burma: UN Expert Visits Refugee Camps, Radio Free Asia, (Burma) February. 11, 2013),

http://www.refworld.org/docid/511ce46723.html. 2 Triono,” Peran Asean dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya” Jurnal TAPIs, Vol.10

No.2 (Juli-Desember 2014), h. 2 3 The Government Could Have Stopped This, Human Rights Watch, (Burma), August.01, 2012,

http://www.hrw.org/reports/2012/08/01/government-could-have-stopped. 4 Triono,” Peran Asean dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya”... h. 2

2

Etnis Rohingya selain teraniaya, juga tidak diakui sebagai bagian dari bangsa

Myanmar, padahal Rohingya berada di Arakan sejak abad 7 M. Berbicara mengenai

kekerasan dan diskriminasi oleh pemerintah Myanmar, tidak hanya dilakukan

terhadap etnis Rohingya, tapi juga kepada umat Kristiani dan etnis non mayoritas lain

seperti Shan, Kachin, Karen, Chin, dan lain-lain. Namun, bedanya hanya etnis

Rohingya yang kemudian tidak diakui sebagai bagian dari etnis Myanmar dan

juga tidak diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar (Stateless). Hal ini

secara tegas mereka lakukan dengan membentuk UU Imigrasi Darurat pada tahun

1974 yang menghapus kewarganegaraan Rohingya dan selanjutnya pada tahun 1982

melalui Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (Burma Citizenship Law 1982),

Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama (yaitu Burmans,

Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan) dan dari 135 kelompok etnis

kecil lainnya.1

Perlakuan diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya terus

berlanjut sampai pada saat sekarang ini. Bahkan Presiden Myanmar Thein Sein

mengatakan bahwa : “Rohingya are not our people and we have noduty to protect

them.” Thin Sein mengiginkan etnis Rohingya dikelola oleh UNCHR (United Nation

High Comissioner for Refugee) atau ditampung di negara ketiga. Lebih jauh lagi, ia

menyebut etnis Rohingya di Arakan sebagai : a threat to national security.

1 Heru Susetyo Nuswanto, “Kekerasan Negara Sumbu Konflik Myanmar (Tanggapan untuk

Hamid Awaluddin)” http://www.kompasiana.com/hsusetyo/kekerasan-negara-sumbu-konflik-arakan-

myanmar_55173ec8a333117107b65b00( diakses tanggal 14 September 2017 pukul 11.16 WIB)

3

Pernyataan ini tentunya berimplikasi buruk terhadap kondisi di Arakan, yang

menyebabkan konflik berubah dari vertikal menjadi horizontal yaitu yang

sebelumnya antara pemerintah melalui juncta militer dengan Rohingya kemudian

menjadi antara penduduk Mayoritas Budha dengan Muslim Rohingya. 2

Konflik horizontal ini diawali dan memuncak tatkala pada bulan Juni 2012

penduduk mayoritas Rakhine menyerang bus dan membunuh 10 orang muslim –yang

diduga oleh Rakhaine sebagai Rohingya yang ada di dalam bus akibat dari

tuduhan 3 orang muslim Rohingya telah memperkosa dan membunuh

perempuan Rakhine.3

Konflik ini kembali terjadi ketika militer Myanmar melancarkan serangan

pada tanggal 25 Agustus 2017. Sebanyak 866 desa di Maungdaw, Rathedaung, dan

kota-kota Buthidaung di Negara Bagian Rakhine dipantau dan dianalisis oleh HRW.

Kerusakan paling banyak terjadi di Kotapraja Maungdaw, terhitung sekitar 90 persen

daerah dimana terjadi penghancuran antara tanggal 25 Agustus dan 25 September.

Sekitar 62 persen dari semua desa di perkampungan hancur sebagian, atau di selatan

perkampungan yang mengalami kerusakan berat, dengan sekitar 90 persen desa

hancur. Di banyak tempat, citra satelit menunjukkan beberapa area terbakar, terbakar

secara bersamaan di area yang luas untuk waktu yang lama.4

2 Heri Aryanto, Kondisi Faktual Muslim Rohingya di Indonesia(Laporan Hasil Pencarian

Fakta di Aceh, Medan dan Tanjung Pinang), Pusat Infomasi dan Advokasi Rohingya – Arakan, h. 5 3Ibid 4 Pemusnahan Total, Militer Myanmar Hancurkan 288 Desa Rohingya, Sindo News, ( Jakarta),

17 Oktober 2017, https://international.sindonews.com/read/1249149/42/pemusnahan-total-militer-

myanmar-hancurkan-288-desa-rohingya-1508232176

4

Konflik meluas dan menyebabkan ratusan orang tewas, ratusan luka-luka,

puluhan ribu rumah dibakar, dan ratusan orang ditangkap dan ditahan secara paksa.

Dan menyebabkan Rohingya terpaksa terusir dari tanah airnya dan mengungsi

ke beberapa Negara terdekat dengan menggunakan perahu antara lain ke Bangladesh,

Jazirah Arab, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Indonesia menjadi salah satu tujuan orang Rohingya karena Indonesia

merupakan negara mayoritas muslim yang diharapkan dapat menjadi tempat

berlindung yang aman untuk Rohingya. Persebaran kedatangan Rohingya di

Indonesia memang semuanya tidak langsung melalui Myanmar menuju Indonesia.

Perahu Rohingya terdampar di Indonesia dari Myanmar karena tujuan

sebenarnya adalah negara Malaysia atau Australia (berlayar dengan cara

tradisional).5

Permasalahan pengungsi di Indonesia dijelaskan secara singkat dalam Undang

– Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Pada pasal 27 ayat 1

menentukan bahwa ;”Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar

negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri”6. Penjelasan pasal tersebut

adalah pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah

kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin

menghindarkan terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal

5 Heri Aryanto, Kondisi Faktual Muslim Rohingya di Indonesia..., h. 6 6 UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

5

pengungsi itu. Indonesia memberikan kerja samanya kepada badan yang berwenang

dalam upaya mencari penyelesaian masalah pengungsi itu.

Konfli Etnis Rohingya, selain menjadi sorotan bagi negara Indonesia, juga

menjadi sorotan Dunia Internasional. Hukum Internasional juga telah mengatur

bagaimana bentuk tindakan yang semestinya dilakukan oleh negara lain, dalam

upaya membantu penyelesaian konflik terhadap suatu negara.

Merujuk pada penjelasan pasal tersebut, maka pemerintah Indonesia akan

melakukan kerjasama menangani masalah- masalah baik dengan negara asal

maupun dengan lembaga- lembaga yang menangani masalah tersebut.

Dari latar belakang diatas,penulis tertarik untuk membahas dan menulis

dengan judul PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

ROHINGYA TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM

ISLAM

B. Identifikasi, Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat

diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini diantaranya mengenai status

kewarganegaraan, status pengungsi, upaya menteri luar negeri dan diplomasi. Adapun

pokok permasalahan dari penelitian ini adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia

dalam menyelesaikan konflik pengungsi Etnis Rohingya. Berdasarkan pokok

permasalahan ini,maka dapat ditarik beberapa pertanyaaan penelitian sebagai berikut:

6

1. Bagaimanakah bentuk Peran Indonesia dalam membantu penyelesaian

konflik Rohingya?

2. Apakah peran itu sudah sesuai dengan prinsip prinsip Hukum

Internasional dan Hukum Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian terhadap politik hukum Indonesia ini mempunyai

tujuan sebagai berikut:

a. Memperoleh deskripsi yang jelas mengenai kebijakan politik luar

negeri yang Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingya.

b. Mengkomparasikan prinsip – prinsip Hukum Internasional dan

Hukum Islam terkait cara menyelesaikan konflik pengungsi

Rohingya.

2. Manfaat Penelitian.

a. Memberikan kontribusi intelektual dalam khazanah ilmu

pengetahuan, khususnya ilmu Hukum Tata Negara.

b. Memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana

yang berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam

penyelesaian konflik yang ada dalam suatu negara secara umum, dan

khusus terhadap konflik etnis Rohingya.

7

c. Memberikan pandangan tentang kebijakan politik luar negeri

Indonesia sesuai atau tidaknya dengan Hukum Internasional dan

Hukum Islam

D. Review Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang mambahas dan mengkaji tentang Etnis

Rohingya, diantaranya adalah Heri Aryanto SH, yang menulis “Kondisi Faktual

Muslim Rohinya di Indonesia”. Hasil penelitian ini menyimpulkan Indonesia

merupakan salah satu negara tujuan bagi etnis Rohingya yang melakukan perjalanan.

Karena penduduk Indonesia mayoritas berpenduduk muslim. Sebagian besar

penduduk Rohingya yang telah menetapdi Indonesia seperti di Banda Aceh, tidak

bersedia kembali ke negara mereka dengan alasan keamanan dan kondisi yang

mencekam.7

Jurnal yang ditulis Aviantina Susanti yang berjudul “Penyelesaian Kasus

Pelanggaran HAM Berat Etnis Rohingya di Myanmar Berdasarkan Hukum

Internasional”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan pada pasal 33

Piagam PBB, para pihak yang bersengketa (etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar

serta warga Myanmar) dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan

menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan

7 Heri Aryanto SH, Kondisi Faktual Muslim Rohingya di Indonesia,...h. 13-14

8

Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional

seperti International Criminal Court yang diatur dalam Statuta Roma tahun 1998.8

Ayub Torry Satriyo Kusumo menulis “ Optimalisasi Peran Internasional

Criminal Court dan Aplikasi Aksi Kemanusiaan sebagai Inisiasi Penyelesaian

Kasus Etnis Rohingya”. Menyimpulkan ada tiga langkah yang dapat dilakukan

dalam menginisiasi penyelesaian kasus etnis Rohingya ini, antara lain melalui

optimalisasi peran ICC sesuai Statuta Roma 1998, pengembangan aksi

kemanusiaan untuk etnis Rohingya, serta penerapan konsep Human Security untuk

menjamin keamanan etnis Rohingya secara umum. Usaha – usaha tersebut dapat

dilakukan melalui mekanisme organisasi internasional seperti PBB dan organisasi

turunannya, atau melalui mekanisme organisasi regional seperti ASEAN dimana

Myanmar adalah salah satu anggotanya.9

Dalam skripsi yang ditulis oleh Winner Nabilla Jatyputri yang berjudul

“Penerapan Prinsip Non- Discrimination Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia”

menyimpulkan bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi tidak boleh dialihkan

dengan alasan-alasan politis atau kemiliteran dan yang pertama memiliki

kewenangan terkait dengan prinsip non discrimination adalah negara penerima.

Oleh karena itu, prinsip non discrimination tetap diterapkan suaru negara dimana

8 Aviantina Susanti “Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Etnis Rohingya di Myanmar

Berdasarkan Hukum Internasional” dalam Jurnal Ilmiah S1, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

2014. 9 Ayub Torry Satriyo Kusumo,”Optimalisasi Peran Internasional Criminal Court dan

Aplikasi Aksi Kemanusiaan sebagai Inisiasi Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya”, Jurnal

Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 (September 2014), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret, hlm. 537 – 538.

9

pengungsi mencari perlindungan, walaupun negara tersebut bukan negara peserta

penandatanganan Konvensi Tahun 1951.10

Dari beberapa tulisan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda

dengan beberapa tulisan tersebut. Hal ini karena penelitian ini menfokuskan pada

kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia dalam menyelesaikan konflik etnis

Rohingya. Selain Itu penelitian ini juga ditinjau dari hukum internasional dan hukum

Islam, karena konflik ini telah melibatkan negara –negara lain dan etnis yang beragama

Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Metode kulitatif merupakan suatu pendekatan yang dapat digunakan pada

penelitian yang menggunakan kajian rinci atas suatu latar atau peristiwa

tertentu. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu

penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri , menelaah, dan

menganalisi literatur atau sumber – sumber yang berkaitan dengan pokok

pembahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan – bahan pustaka)

seperti buku, skripsi ,jurnal, berita media baik media cetak maupun internet.11

10 Winner Nabilla Jatyputri, Penerapan Prinsip Non- Discrimination Bagi Pengungsi

Rohingya di Indonesia.Skripsi: ADLN Perpustakaan Airlangga. 11 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset,1990) Hlm. 9

10

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini

adalah Pendekatan Perundang - Undangan dan Pendekatan Perbandingan.

Pendekatan Perundang - Undangan ini dilakukan dengan menelaah semua

peraturan perundang - undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan

(isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini

misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan Undang-

Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang

lainnya.

Pendekatan Perbandingan (comparative aproach) yaitu yang

dilakukan dengan studi perbandingan hukum. Menurut Van Apeldorn yang

dikutip Peter Mahmud Marzuki, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu

bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan

menilai aturan - aturan hukum dan putusan - putusan pengadilan yang ada

dengan sistem hukum yang lain.12

3. Sumber Data dan Jenis Data.

Penelitian ini lebih fokus terhadap data – data sekunder. Data

sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi perpustakaan. Penulis

dalam penelitian ini menggunakan 3 nbahan hukum sebagai berikut

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi.

12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) h.,173

11

1) Undang – Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan

Luar Negeri

2) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

b. Bahan Hukum Sekunder adalah data dari bahan lainnya seperti

sumber hukum internasional,buku, majalah, jurnal, artikel dan

bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier, data berupa kamus – kamus yang menjelaskan

tentang arti, maksud, dan istilah – istilah yang terkait dengan

pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik Pengumpulan Data dengan cara mencari atau pengumpulan

data dari berbagai literatur seperti buku – buku ilmiah, sumber hukum

intenasional, buku, majalah,jurnal, artikel dan bacaan lainnya yang berkaitan

dengan politik hukum Indonesia dan politik Islam. Selain itu, penelitian ini

juga memungkinkan penulis melakukan wawancara dengan lembaga –

lembaga yang terkait dengan penelitian ini untuk memastikan data yang telah

diperoleh itu terbukti keasliannya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara menganalisis, bagaimana memanfaatkan

data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan penelitian.13

13 Burhan Ashofa, MetodePenelitian Hukum, (Jakarta: Rienaka Cipta,1996), h. 124

12

Penyususun menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu usaha untuk

mengumpulkan data kemudian menganalisis data tersebut.

Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan

metode deduktif yaitu cara berfikir berangkat dari teori atau kaidah hukum

yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri

Indonesia dilihat dari susut pandang hukum Islam dan hukum Internasional

kemudian dikomparasikan antar keduanya.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat dipahami, maka proposalini disusun secara

sistematis, berikut uraian yang terbagi dalam beberapa Bab, masing masing Bab

terdiri dari Sub Bab. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Bab III

Bagian ini merupakan pendahuluan yang meliputi tentang Latar

Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian dan, Manfaat Penelitian, Review Kajian

Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bagian ini membahas tentang teori yang digunakan untuk menganalisis

dan menginterpretasi data penelitian meliputi; Hubungan Internasional,

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia, Politik Luar Negeri dalam

Islam, Diplomasi dan Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia.

Pada bagian ini akan disampaikan data – data dari penelitian yang

ditampilkan secara jelas dan lengkap. Dan dari data – data itu akan

13

Bab IV

Bab V

dibahas dan dianalisis tentang permalasahan yang diangkat. Data itu

meliputi hubungan antara Indonesia dengan Myanmar dan Upaya

Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik Rohingya.

Pada bagian ini akan membahas tentang analisis dan interpretasi

temuan meliputi Kebijakan Politik Luar Negeri Menurut Hukum

Internasional, Kebijakan Politik Luar Negeri Menurut Hukum Islam,

Kesesuaian kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan Hukum

internasional, dan Kesesuaian kebijakan politik luar negeri Indonesia

dengan Hukum Islam.

Merupakan bagian penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan

dan saran – saran yang perlu dan bermanfaat baik bagi penulis maupun

bagi pembaca.

14

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN POLITIK

LUAR NEGERI INDONESIA

A. Hubungan Internasional

Istilah hubungan internasional (international relations) pertama kali

dikemukakakan oleh Jeremy Bantham. Jeremy Bantham adalah salah seorang yang

mempunyai minat yang besar terhadap hubungan antarnegara yang tumbuh semakin

populer.1 Menurutnya hubungan internasional adalah ilmu yang merupakan sebuah

kesatuan disiplin dan punya ruang lingkup serta konsep-konsep dasar.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka muncul beberapa tokoh

yang mengemukakan definisi dari hubungan internasional dintaranya:

1. Stanley Hoffman dalam buku Hubungan Internasional2 menyebutkan

bahwa hubungan internasional sebagai subjek akademis terutama dalam

memerhatikan hubungan politik antarbangsa.

2. Chris Brown dan Kirsten Ainley, hubungan internasional berarti

hubungan diplomatik strategis negara, dan fokus karakteristiknya adalah

pada isu perang dan perdamaian, konflik dan kerja sama.3

1 Soeprapto, Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada,1997, Cet. Pertama) h., 12 2 Ibid 3 Chris Brown with Kirsten Ainley, Understanding International Relations (New York:

Palgrave Macmillan, 2005, Third Edition) h., 1

15

3. Schwarzenberger, Ilmu hubungan internasional adalah bagian dari

sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional

(sociology of international relations) 4

Jadi hubungan internasioal tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi

juga mencakup unsur – unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya,

seperti perpindahan penduduk (emigrasi dan imigrasi), pariwisata, olimpiade

(olahraga), atau pertukaran budaya (cultural exchange)

Perkembangan ilmu hubungan internasional dimulai setelah Perang Dunia 1

selesai. Terdapat dua sebab yang mendorong lahirnya ilmu hubungan internasional

yaitu:5

1. Adanya minat yang besar terhadap fenomena yang ada setelah Perang

Dunia I selesai. Fenomena tersebut banyak menarik perhatian

masyarakat.

2. Perang Dunia I telah banyak menelan korban manusia serta kerusakan –

kerusakan materiil. Melihat akibat dari Perang Dunia I tersebut, timbul

kesadaran betapa pentingnya kebutuhan untuk mencegah peperangan dan

terselenggaranya ketertiban dunia.

4 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan

Internasional¸( Bandung :PT. Remaja Rosda Karya, 2011, Cet. Ketiga) h., 1 5 Soeprapto, Hubungan Internasional : Sistem, Interaksi dan Perilaku... h., 11

16

B. Politik Luar Negeri

Berbicara tentang politik luar negeri, ada beberapa definisi yang dipakai dari

beberapa ilmuwan atau praktisi politik luar negeri, yaitu:

1. Menurut Valerie M. Hudson politik luar negeri adalah strategi atau

pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah nasional untuk mencapai

tujuannya dalam hubungannya dengan dunia internasional.6

2. Menurut John F. Kennedy7 tujuan politik luar negeri bukanlah

menyediakan suatu stop kontak untuk menyalurkan sentimen harapan

atau kemarahan kita. Politik luar negeri adalah untuk membentuk

kejadian nyata dalam suatu dunia yang nyata.

Politik luar negeri suatu negara ditujukan untuk memajukan dan melindungi

kepentingan negaranya, kemudian politik luar negeri dalam aspeknya yang dinamis

adalah sebuah sistem tindakan suatu pemerintahan terhadap pemerintahan lain atau

suatu negara terhadap negara lain. Ia termasuk jumlah keseluruhan hubungan luar

negeri suatu bangsa. Penyusunan politik luar negeri mungkin merupakan fungsi

politik paling tinggi dari suatu negara. Kesalahan dalam perumusannya bisa

membawa ke akibat yang paling serius karena pentingnya perumusan politik luar

negeri telah menjadi hak preogratif pimpinan eksekutif suatu negara.8

6 Nazarudin Nasution, Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia, (Jakarta : Yayasan Bina Insan

Cita,2017) h., 5 7 Ibid 8 S. L Roy, Diplomasi(Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h., 33

17

Bentuk politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya tidak

memihak kepada satu blok atau kelompok negara, sedangkan aktif artinya ikut

berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Tujuan politik bebas aktif Indonesia

antara lain

1. Mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan demokrasi

2. Membina persahabatan antarnegara di dunia.

3. Menjalin kerjasama antarnegara dalam bidang ekonomi , sosial budaya,

dal ilmu pengetahuan serta teknologi

4. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Adapun empat sumber utama politik luar negeri adalah systemic sources

(eksternal), societal sources (internal) govermental sources (pemerintah) dan

idiosyncretic sources (pengalaman)9

Politik luar negeri memiliki berbagai aspek, gagasan atau tindakan yang

dirancang oleh pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah atau memajukan

sejumlah perubahan di dalam kebijakan, sikap atau tindakan dari negara atau negara

negara lain, aktor non-negara (kelompok teroris), dalam ekonomi internasional

maupun dalam lingkungan fisik dari dunia.

1. Mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis

2. Membina persahabatan antarnegara di dunia.

3. Menjalin kerjasama antarnegara dalam bidang ekonomi, sosial budaya,

dan ilmu pengetahuan serta teknologi.

9 Nazarudin Nasution, Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia, h., 6

18

4. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Stanley Hoffman memandang perubahan – perubahan yang terjadi dalam

hubungan internasional maupun politik luar negeri meliputi lima bagian utama, yaitu

pelaku hubungan internasional (aktor), tujuan para aktor, power, hirarki interaksi dan

sistem internasional itu sendiri.10 Aktor politik luar negeri terdiri dari:11

1. Pimpinan Tertinggi Eksekutif

2. Menteri Luar Negeri dan menteri terkait (Menteri Pertahanan, Menteri

Perdagangan dan Ka Intelijen)

3. DPR (Komisi Luar Negeri atau Pertahanan)

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pengusaha dan Kelompok

Kepentingan.

C. Politik Luar Negeri Islam (Siyasah Dauliyah)

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah

siyasah dauliyah. Istilah siyasah dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang

memiliki makna masing-masing. Makna kata siyasah adalah mengatur objek tertentu

untuk tujuan. Sedangkan dauliyah memiliki ragam makna, diantaranya hubungan

antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna kata

dauliyah, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional Islam

adalah hubungan antarnegara. Oleh karena itu, siyasah dauliyah adalah ilmu yang

10 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan

Internasional. h., 11 11 Nazarudin Nasution, Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia, h., 7

19

mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara

lain.12

Adapun ruang lingkup dari siyasah dauliyah adalah sebagai berikut:13

1. Perjanjian internasional

2. Perlakuan terhadap tawanan perang

3. Kewajiban dan hak suatu negara terhadap negara lain

4. Aturan perang

5. Ektradisi

6. Pemberian suaka politik dan keamanan

7. Penentuan situasi damai atau perang

Dalam hubungan internasional Islam terdapat beberapa asas – asas yang

dijadikan sebagai dasar dalam melakukan hubungan antarnegara diantaranya adalah,14

1. Asas kemanunggalan manusia. Asas ini menegaskan bahwa umat

manusia merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk

Allah, walaupun berbeda suku bangsa, warna kulit, tanah air dan agama.

Asa kesatuan ini diambil dari ayat Al- Qur’an surat Al- Baqarah ayat 213:

ل ز ن أ ين و ر ذ ن م ين و ر بش ين م ي ب الن عث للا ب ة ف د اح ة و م اس أ ان الن ك

ا م و يه فوا ف ل ت ا اخ يم اس ف ن الن ي م ب ك ح ي ل ق ح ال اب ب ت ك م ال عه م

12 Ija Suntana, Politik Hubungan Internasinal Islam(Siyasah Dauliyah),( Bandung: Pustaka

Setia, 2015), h., 15 13 Ibid 14 Ibid, h., 16-17

20

م ه ن ي ا ب ي غ ات ب ن ي ب م ال ه ت اء ا ج د م ع ن ب وه م وت ين أ ذ ل ال يه إ ف ف ل ت اخ

للا و ه ن ذ إ ب ق ح ن ال يه م فوا ف ل ت ا اخ م نوا ل ين آم ذ ال دى للا ه ف

يم ق ت س اط م ر ى ص ل اء إ ن يش ي م د ه ي

Artinya : “Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul

perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi

peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar,

untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang

mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan

orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang

kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara

mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang

beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu

dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang

dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.”

2. Asas Kebebasan. Asas ini memberikan kewenangan kepada para pihak

yang terlibat kerjasama untuk melakukan perbuatan apapun yang tidak

merugikan pihak lain. Asas kebebasan mengajarkan mengajarkan bahwa

setiap pihak memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa merasa takut

ditangkap selama tidakbertentangan dengan peraturan internasional yang

berlaku.

3. Asas Kehormatan Manusia. Asas ini menghendaki agar suatu bangsa

tidak merendahkan bangsa lainnya. Asas kehormatan menolak terhadap

klaim superior dan inferior bangsa. Seluruh manusia terhormat secara

fitrah. Asas kehormatan manusia merupakan landasan yang harus

dipegang dalam hubungan internasional.

21

D. Diplomasi

Kata diplomasi berasal dari kata bahasa Yunani “diploma” yaitu surat

kepercayaan (letter of credence) yang mensahkan kekuasaan seorang duta untuk

berunding dan bertindak sebagai wakil langsung dari pemegang kekuasaan politik.

Banyak teori menggambarkan diplomasi sebagai seni dari negosiasi antar berbagai

negara. Meskipun diplomasi merupakan dialog antar wakil bangsa atau diplomat,

namun diplomasi juga merupakan konsep dalam hubungan internasional.15

Diplomasi memiliki kaitan erat dengan politik luar negeri, karena merupakan

implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat – pejabat resmi

yang terlatih. Di banyak negara, kebijakan luar negeri dirancang dan di formulasikan

oleh Menteri Luar Negeri dan Staf Departemen Luar Negeri.16

Suatu negara untuk memulai atau melakukan hubungan diplomatik dengan

negara lain terdapat tata cara yang mengaturnya, tata cara tersebut diatur di dalam

Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik yang digunakan sebagai

acuan dasar hukum kediplomatikan dan konvensi tersebut telah diratifikasi oleh

pemerintah Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang

Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik beserta Protokol

Opsionalnya tentang Hal Memperoleh Kewarganegaraan.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tersebut diharapkan

dapat memperlancar tugas masing-masing instansi yang berkepentingan dalam rangka

15 Nazarudin Nasution, Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia, h., 7 16Ibid, h., 11

22

melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina tersebut. Dengan kata lain hal

tersebut dapat dijadikan petunjuk bagi pemerintah Indonesia dalam membantu

kelancaran pelaksanaan diplomasi Indonesia terhadap negara lain.

Adanya hubungan diplomasi antara Indonesia dan Myanmar dapat kita lihat

pada tahun 2014. Yang mana Indonesia melakukan koordinasi dan konsultasi Menlu

RI Myanmar guna mendorong Myanmar untuk lebih transparan dan terbuka untuk

bekerja sama dalam aspek bantuan kemanusiaan dengan komunitas internasional

dalam mengatasi masalah konflik komunal di Rakhine State. Selain itu, Indonesia

juga memfasilitasi kunjungan delegasi Myanmar yang terdiri dari penasihat politik

Presiden Myanmar, Komnas HAM Myanmar, Komisi Pemilihan Umum Myanmar,

dan LSM HAM pada bulan September 2012 ke Indonesia dalam kerangka

peningkatan kapasitas pemajuan HAM dan demokratisasi di Myanmar. Serta

terlaksananya pertemuan bilateral antara kepala negara RI dan Myanmar di sela-sela

KTT ASEAN di Phnom Penh bulan November 2012 yang menegaskan dukungan

Indonesia terhadap pemerintah Myanmar dalam penyelesaian konflik komunal di

Rakhine.17

Dalam politik Islam, duta disebut safir atau rasul. Ia menjalankan sejumlah

fungsi, antara lain merundingkan perjanjian, menghadiri upacara penobatan, merujuk

perselisihan atau menebus tawanan.18 Dalam sejarahnya, peran terpenting diplomatik

17 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Diplomasi Indonesia 2014, (Jakarta Pusat:

Direktorat Informasi Dan Media, Direktorat Jenderal Informasi Dan Diplomasi Publlk, Kementerian

Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, Cet. Kedua), h.,17 18 Ija Suntana, Politik Hubungan Internasinal Islam(Siyasah Dauliyah), h., 15

23

adalah arbitrase. Bahasa Arab populer menyebut ini sebagai sifarah yang bermakna

mediasi atau arbitrase yang mencerminkan tekanan-tekanan lebih besar dalam hukum

Islam Islam pada arbitrase, bukan menentukan kesalahan hukum.19

Pada masa awal Islam misi diplomatik bertujuan menegosiasikan atau

menyelesaikan masalah- masalah tertentu, seperti penyelesaian masalah sandera atau

untuk mengambil jizyah. Walaupun beberapa utusan diplomatik harus tinggal

berbulan – bulan bahkan bertahun – tahun di ibukota negara asing.

بير أن المسور بن مخرمة أخبره بن وهو حليف لبني عامر أن عمرو بن عوف ععروة بن الز

كان عن لؤي

عليه وسلم بع بدرا شهد صلى للا عليه وسلم أخبره أن رسول للا صلى للا ث أبا مع رسول للا

صل اح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول للا عليه وسلم هو صالح عبيدة بن الجر ى للا

فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين ر عليهم العلء بن الحضرمي فسمعت أهل البحرين وأم

بح مع رسول للا ضوا النصار بقدومه فوافته صلة الص ا انصرف تعر عليه وسلم فلم صلى للا

عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أب صلى للا ي عبيدة وأنه له فتبسم رسول للا

ما الفقر أخشى عليكم جاء بشيء قالوا أجل يا رسول كم فوللا لوا ما يسر قال فأبشروا وأم للا

نيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها ك ما ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الد

كما ألهتهم تنافسوها وتلهيكم

19 Ibid, h., 31

24

Dari Urwah bin Az Zubair Bahwa Al Miswar bin Makhramah telah mengabarkan

kepadanya, bahwa ‘Amru bin ‘Auf-sekutu Bani ‘Amru bin Luai dan pernah turut

perang Badr bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam telah mengabarkan

kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam pernah mengutus Abu

Ubaida bin Al Jarrah ke Bahrain untuk mengambil jizyahnya. Rasulullah Shallallahu

‘alaihi wassalam membuat perjanjian damai dengan penduduk Bahrain, beliau

mengangkat Al Ala bin Al Hadirami sebagai pemimpin mereka . lalu abu ‘Ubaidah

datang dengan membawa harta ke Bahrain, kaum anshar pun mendengar

kedatangan Abu ‘Ubaidah, lalu mereka sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu

‘alaihi wassalam, seusai Shalat beliaju beranjak pergi, namun mereka menghadang

beliau, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam tersenyum saat melihat mereka ,

setelah itu beliau bersabda: “ Aku kira kalian mendengar bahwa Abu ‘Ubaidah

datang membawa sesuatu. “ Mereka menjawab : “Benar, Wahai Rasulullah .”

Beliau bersabda : “bergembiralah dan berharaplah terhadap sesuatu yang dapat

memudahkan kalian, demi Allah bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian,

tapi aku takut dunia dibentangkan untuk kalian seperti halnya dibentangkan pada

orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba, lalu dunia itu membinasakan

kalian seperti halnya mereka binasa” (HR,Muslim, No.2961)20

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Dinasti Umayyah (661-750 M)

melanjutkan praktik Nabi Muhammad SAW dalam mengutus dan menerima duta.

Namun hubungan diplomatik menjadi lebih penting pada periode Dinasti Abbasiyah

(749 – 1258 M) , Dinasti Fathimiyah ( 909- 1171 M) dan Mamluk meningkat dengan

mengutus duta ke Eropa serta Asia Tengah dan Timur21 mengingat wilayah pada

pemerintahan ini sudah mulai luas, sehingga membutuhkan perwakilan- perwakilan

daari khalifah di daerah tersebut.

Ketika perkembangan hubungan perdagangan semakin pesat, perwakilan

diplomatik mengalami peningkatan dramatis pada abad ke-16. Sebagian duta dikirim

20 Imam Abi Husain Muslim.Shahih Muslim, (Riyadh: Darussalam, 1998), h., 1282 21 Ija Suntana, Politik Hubungan Internasinal Islam (Siyasah Dauliyah), h., 29

25

secara temporer dengan tujuan khusus sampai kekhalifahan Turki Ustmani

mendirikan kedutaan Eropa pada abad ke-18.

Pada abad ke-16 dimulai sejumlah perjanjian kapitulasi. Pada mulanya

kapitulasi merupakan perjanjian komersial yang memberi warga Barat kekebalan

tertentu dari yurisdiksi kriminal dan sipil di negara tempat ia melakukan aktivitas

kemersialnya. Perjanjian ini memberikan kekebalan lebih luas dari pada yang

dipberikan oleh Konvensi Wina, seperti perjanjian kekhilafahan Utsmani dan rusia

pada tahun 1774, yang dikenal dengan Perjanjian Kucuk Kaynarca. Dalam perjanjian

tersebut dikatakan bahwa para diplomat mendapatkan perlindungan khusus atas dasar

prinsip bolak balik. Pada tahun 1940-an, perjanjian kapitulasi dihapuskan. Pada

tahun 1960-an sebagian bangsa muslim menyetujui Konvensi Wina. Akan tetapi

terjadi sejumlah perdebatan tentang kekebalan diplomatik Islam, yang dianggap

bertentangan dengan Konvensi Wina,diantaranya dalam hukum Islam, diplomat

bertanggung jawab atas kejahatan dan kesalahan yang dilakukan di negara tempat ia

berada. Sementara itu, dalam Konvensi Wina, justru berlaku sebaliknya.22

E. Peran Indonesia Dalam Upaya Perdamaian Dunia

22 Ibid, h., 30

26

Politik luar negeri Indonesia didasari oleh konsep kepentingan nasional.

Kepentingan nasional menyangkut keutuhan bangsa dan wilayah, kebangsaan yang

bebas, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.23

Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan

alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

senantiasa terus diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia di

dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

Dalam mengupayakan Perdamaian Dunia, Indonesia pernah menjadi anggota

tidak tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2007 – 2009. Indonesia terus menekan

Dewan Keamanan PBB agar mengeluarkan keputusan – keputusan terkait masalah

Palestina, baik melalui presidential statement maupun resolusi.24 Sebagai

kapasitasnya dalam Dewan HAM PBB, Indonesia telah mendorong Dewan HAM

PBB untuk diadakannya special session Dewan HAM pada tanggal 9 Januari 2009

dan dilanjutkan tanggal 12 Januari 2009.25 Sidang Dewan HAM tersebut telah

mengesahkan Rencana Resolusi yang isinya memutuskan untuk mengirim Tim

Pencari Fakta Independen untuk menyelidiki kejahatan perang Israel dalam

23 Luhulima, CPF. Dkk. Asean di Dalam Politik Luar Negeri RI, (Jakarta : Sekretariat Nasional

Asean, 1998) h., 4 24 Muhammad Imam Noviar,” Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap konflik Palestina

Pasca Agresi Israel Di Jalur Gaza” (Skripsi: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h.,

51 25 Kunto Wibisono (21 Mei 2011).Indonesia Terpilih Kembali Sebagai Anggota Dewan HAM

PBB”. Antara News . Diakses pada 20 Februari 2018 Pukul 17.18 WIB

27

serangannya ke Jalur Gaza yang hasilnya telah membuktikan bahwa Israel banyak

melakukan kejahatan Kemanusiaan.26

Untuk membantu warga Palestina yang tertindas, upaya Indonesia dengan

mendesak PBB agar membuat suatu pernyataan yang mengecam dan segera membuat

resolusi terkai agresi Israel, pengiriman bantuan obat- obatan dan tim dokter

Indonesia untuk merawat korban agresi hingga upaya diplomasi Indonesia di

PBB.27Indonesia juga mengirimkan para diplomatnya di berbagai kongferensi

Internasional untuk turut andil dalam penyelesaian dan perdamaian di Palestina

diantaranya ikut serta dalam perumusan DK PBB terkait situasi di Jalur Gaza, ikut

serta dalam bidang IPU yang diselenggarakan di Jenewa serta ikut serta dalam

konferensi rekontruksi Gaza yang diselenggarakan di Mesir pada tanggal 02 Maret

2009.28 Indonesia dengan negara – negara lainnya juga turut menuntut Israel untuk

disidangkan di Mahkamah Internasional dengan banyak pertimbangan, mengingat

Israel mempunyai hubungan erat dengan Amerika Serikat yang selama ini menjadi

mitra baik juga bagi Indonesia.29

Selain konflik antara Israel dan Palestina, Indonesia juga pernah turut

berpartisipasi dalam perdamaian konflik Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia

bersama Amerika Serikat sepakat menjaga stabilitas keamanan di perairan sengketa

26 www.eramuslim.com/berita/dunia,islam/krisis-gaza-dewan-ham-pbb-bentuk-tim-pencari-

fakta. Diakses pada 20 Februari 17.30 WIB 27http://www.voaindonesia.com/healthnewsstopic/tips-hidup-sehat/tim-medis-indonesia-masuk-

ke-jalur-gaza. Diakses pada 20 Februari 2018 pukul 15.40 WIB 28 Ibid 29 Muhammad Imam Noviar,” Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap konflik Palestina

Pasca Agresi Israel Di Jalur Gaza” , h., 53

28

Laut China Selatan dengan mengedepankan dialog. Sejak 90 persen wilayah LCS

diklaim oleh China, perairan itu menjadi salah satu kawasan yang sangat rentan akan

konflik. Klaim China tumpang tindih dengan pengakuan sejumlah negara lain di Asia

Tenggara, seperti Filipina, Brunei, dan Malaysia.30

Dalam hal ini, Indonesia sebagai anggota ASEAN juga turut berpartisipasi

dalam pembuatan kode etik atau Code of Conduct (CoC) agar permasalahan Laut

Cina Selatan segera berakhir dengan damai.31 Presiden Joko Widodo menyinggung

masalah Laut Cina Selatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-20 ASEAN-RRT.

Beliau menegaskan Negara-negara ASEAN dan Cina harus mulai bekerja sama

untuk membereskan proses negosiasi code of conduct Laut Cina Selatan32 karena

dalam konflik ini juga melibatkan Indonesia dan negara ASEAN lainnya.

Pada tahun 2014, terdapat 2.729 personel Indonesia pada sepuluh UNPKOs

yaitu UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Republik Afrika

Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), dan

30 Riva Dessthania Suastha “,RI-AS Sepakati Solusi Damai Sengketa Laut China Selatan,” CNN

Indonesia, Jumat, 21/04/2017 , 20:37 WIB, https://www.cnnindonesia.com/internasional

/20170421190132-106-209339/ri-as-sepakati-solusi-damai-sengketa-laut-china-selatan Diakses 22

Februari 2018 Pukul 14.13 WIB 31 Ibid 32 Jokowi minta Code of Conduct laut Cina Selatan Segera Beres, Tempo.co,( Jakarta)

Senin, 13 November 2017 19:21 WIB, https://nasional.tempo.co/read/1033374/jokowi-minta-code-

of-conduct-laut-cina-selatan-segera-beres Pukul 14.44 Diakses pada 22 Februari 2018 Pukul 14.32

WIB.

29

UNMIL (Liberia). Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di urutan ke-11 dari 121

negara penyumbang personel pada UNPKOs.33

Peningkatan kontribusi Indonesia pada UNPKOs dan peran aktif Pemerintah

RI dalam mendukung upaya pemeliharaan perdamaiandi bawah kerangka PBB

merupakan bentuk nyata peran Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dan

keamanan internasional, dan diharapkan dapat memperkuat kampanye pencalonan

Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

33 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Diplomasi Indonesia 2014,h., 170

30

BAB III

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP

PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS ROHINGYA

A. Sekilas tentang Etnis Rohingya.

Rohingya merupakan etnis minoritas muslim yang mendiami wilayah Arakan

sebelah utara Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, yang dahulu wilayah ini

dikenal dengan sebutan Rohang dan saat ini lebih dikenal dengan Rakhine. Itu

sebabnya orang-orang muslim yang mendiami wilayah Rohang disebut dengan

Rohingya dan dikenal juga dengan Muslim Arakan.1 Oleh pemerintahan Junta

Myanmar, etnis Rohingya diperlakukan berbeda dengan etnis-etnis lainnya yang ada di

Myanmar. Menurut Kadarudin Etnis rohingya dianggap sebagai “orang asing” yang tidak

diakui kewarganegaraannya.2 Tidak adanya status kewarganegaraan Etnis Rohingya,

mengakibatkan tidak dibolehkan terlibat dalam kegiatan politik atau kegiatan sosial

lainnya. Semua kegiatan sosial seperti menolong orang miskin, janda dan anak yatim,

serta acara pernikahan dan kematian dilakukan oleh suatu lembaga sosial yang ada di

setiap desa yang disebut Samaj.3

Pada masa pemerintahan kolonial Inggris, disaat rempah-rempah, katun, batu

mulia, barang tambang, dan komoditas lainnya yang berasal dari kawasan Asia

1 Heri Aryanto, Kondisi Faktual Muslim Rohingya di Indonesia, h. 5 2 Kadarudin, “Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Menurut

Konvensi Tahun 1951”, Jurisdictionary Volume VII No.1, h., 111 3 Nurul Islam, “Facts about The Rohingya Muslims Of Arakan”, diakses dari

http://www.rohingya.org/portal/index.php/learn-about-rohingya.html, (Diakses 22 Februari 2018

pukul 13.40 WIB)

31

Selatan dan Asia Tenggara merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan di

daerah Timur Tengah dan Eropa. Sehingga para nelayan Arab yang datang menguasai

perdagangan tersebut dan melahirkan pedagang-pedagang yang menyebarkan Islam

di daerah Myanmar. Pengetahuan tentang navigasi laut dan ilmu geografi membuat

mereka tidak tertandingi dalam hal berdagang di kawasan Samudera Hindia. Mereka

menulis tentang perjalanan mereka ke tempat yang mereka datangi di dunia Timur

dan Barat.4

Pada akhirnya semua konstitusi dan peraturan kewarganegaraan Myanmar

memberikan status penduduk asli Myanmar kepada para pedagang itu sebelum tahun

1825. Jadi, Muslim Rohingya merupakan ras penduduk asli yang secara sah diakui.

Tetapi kini, rezim militer tidak mengakui sejarah historis tersebut dan menuduh

bahwa Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh, bahkan mereka diperlakukan

secara diskriminatif. 5

Pada Mei 2012, konflik terjadi konflik antara etnis Rohingya dan etnis

Rakhine. Konflik tersebut bermula ketika beredar foto hasil forensik mengenai

pembunuhan terhadap perempuan etnis Rakhine bernama Ma Thaida Htwe yang

terjadi pada 28 Mei 2012 yang dilakukan oleh tiga pemuda etnis Rohingya dan

semenjak itu hubungan etnis Rakhine dan etnis Rohingya selalu ada konflik yang

besar.

4 Azizah, “Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya Pascakemerdekaan Burma 1948-1988”

FIB UI, 2006, h., 24 5 Ibid

32

Tidak diterimanya keberadaan etnis Rohingya di Myanmar membuat junta

militer Myanmar melakukan berbagai aksi untuk mengusir etnis Rohingnya,

sedangkan yang memilih untuk tetap tinggal di Myanmar akan mengalami

pelanggaran HAM seperti tidak diberikannya izin usaha, pengenaan pajak yang

tinggi, untuk keluar dari desa setempat diperlukan izin dari otoritas lokal, etnis

Rohingya yang berada di Rakhine Utara dijadikan pekerja paksa, tidak diizinkan

untuk meneruskan pendidikan ke universitas yang ada di Myanmar maupun keluar

Myanmar, sulitnya mendapatkan izin menikah, pemerkosaan terhadap wanita

Rohingya dilakukan oleh tentara didepan suami dan anak-anak korban, pembunuhan,

penyiksaan dan penahanan secara ilegal yang dilakukan hampir setiap hari.6

B. Hubungan Indonesia dan Myanmar

Indonesia dan Myanmar, dua negara yang secara geografis bertetangga di

kawasan Asia Tenggara. Jarak keduanya hanya berkisar 350 mil. Dalam catatan

sejarah kemerdekaan dan kaitan emosional, kedua bangsa punya hubungan sangat

khusus.7

Kedekatan hubungan bilateral Indonesia dan Myanmar telah dimulai pada

masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Myanmar adalah salah

satu negara yang turut mendesak diadakannya Conference on Indonesia Affairs pada

penyelenggaraan Asian Relation Conference di New Delhi tahun 1947 yang

6 Aris Pramono, “Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di

Bangladesh (periode 1978-2002)”, (Depok, FISIP UI, 2010), h.,12 , t.d. 7Hubungan RI–Myanmar Sepanjang Masa, KBRI di Yangon ,

https://www.kemlu.go.id/yangon/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/ Hubungan-RI-Myanmar-

Sepanjang-Masa.aspx , Minggu, 21 Januari 2007 (Diakses pada 22 Februari 2018 Pukul 18.01 WIB.)

33

mengutuk agresi militer Belanda dan mendesak agar Belanda segera menarik diri dari

Indonesia. Pada tahun yang sama, Myanmar juga memberikan izin pembukaan

Indonesian Office di Yangon yang menjadi cikal bakal Kedutaan Besar Republik

Indonesia di Myanmar saat ini.8

Sumber : https://saripedia.wordpress.com/tag/peta- negara-negara-asean

Kedekatan hubungan dengan Myanmar membuat Indonesia senantiasa

berupaya aktif dalam proses penyelesaian masalah (part of solution) di Myanmar,

dengan mendukung proses demokratisasi di Myanmar dan rekonsiliasi nasional

Myanmar, serta mengurangi keterisolasian Myanmar dari komunitas internasional.

Myanmar mempercayakan Indonesia sebagai fasilitator dari proses demokratisasinya.

Hal ini dikarenakan latar belakang sejarah dan kedekatan hubungan kedua negara,

8 Ruth Mona Patricia1,dkk, “Upaya Peningkatan Investasi Indonesia Di Myanmar Melalui

Diplomasi Ekonomi Pasca Demokratisasi Myanmar (2011-2013)”, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu

Politik Universitas Udayana), h., 1

34

dan juga pengalaman yang dimiliki Indonesia menuju negara demokratis, khususnya

keterkaitannya dengan reformasi di tubuh militer.9

Selain itu, hubungan antara Indonesia dengan Myanmar juga tampak pada

kerjasama yang dilakukan dalam organisasi ASEAN. Pembentukan ASEAN sebagai

organisasi regional berasumsi atas kesadaran para pemimpin negara akan pentingnya

sebuah kerjasama untuk menciptakan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran.

Selain itu juga mempunyai beberapa persamaan yaitu persamaan kepentingan,

permasalahan yang dihadapi, pentingnya kerjasama dan solidaritas negara di Asia

Tenggara. Upaya pembentukan organisasi kerjasama internasional khususnya di

kawasan Asia Tenggara telah membuahkan hasil dengan ditandatanganinya Deklarasi

ASEAN atau Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh

Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri

Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand.10 Kemudian Myanmar

ikut bergabung dan berpartisipasi pada tanggal 23 Juli 1997.

C. Kebijakan Indonesia dalam Membantu Penyelesaian Konflik Rohingya

Masalah Rohingya sebenarnya tidak berkaitan dengan agama. Melainkan

ketidakjelasan status kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai warga Myanmar

selama berpuluh-puluh tahun. Namun, Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis

yang tinggal di Myanmar yang mayoritas beragama Islam.

9 Ibid, h.,2 10 Triono, “Peran Asean Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya,” Jurnal TAPIs Vol.10

No.2 (Juli-Desember 2014), h., 4

35

Pemerintah Indonesia merupakan pemimpin yang membawa Indonesia aktif

dalam berbagai penyelesaian konflik yang terjadi di dunia Internasional. Karena

masalah Etnis Rohingya mulai menjadi sorotan dunia ini terjadi pada tahun 2012

sampai sekarang atau pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

dan Presiden Joko Widodo.

1. Kebijakan Pada Masa Jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pemimpin aktif dalam

berbagai penyelesaian konflik, di Filipina, Kamboja, Suriah, Libanon, dll.

Menanggapi isu kemanusiaan Rohingya, Susilo Bambang Yudhoyono

membawa Indonesia aktif dalam membantu penyelesaian konflik.

Kebijakan Yudhoyono dilakukan dengan diplomasi bilateral dengan

pemerintah Myanmar, memberikan bantuan kemanusiaan berupa dana

maupun metode sharing of expertise dan bantuan dalam bidang ekonomi

yaitu capacity building. Selain melalui upaya bilateral, Yudhoyono juga

membawa isu konflik Rohingya ini di OKI dan ASEAN.11

Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono dalam membantu

penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine adalah

mengirim surat kepada Presiden Thein Sein, menerima kedatangan

pengungsi Rohingya, bekerjasama dengan OKI dalam membantu

penyelesaian konflik Rohingya, menjadi pelopor pembahasan konflik

11 Fatma Arya Ardani, “Kebijakan Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Antara

Etnis Rohingya Dan Etnis Rakhine Di Myanmar (Studi Karakter Kepribadian Susilo Bambang

Yudhoyono)”, Journal of International Relations, Vol. 1, No 2 (2015), h., 23

36

Rohingya pada forum KTT ASEAN, menunjuk Jusuf Kalla menjadi

Special Envoy , menunjuk PMI sebagai lembaga yang mengkoordinir

bantuan bagi etnis Rohingya, memberikan bantuan 1 Juta Dollar AS,

memberikan bantuan kepada Pemerintah Myanmar dengan metode

Sharing of expertice dengan menfasilitasi kunjungan delegasi Myanmar ke

Aceh, dan berkontribusi dalam memajukan perekonomian Myanmar

dengan mengirimkan BUMN Indonesia untuk berinvestasi di Myanmar,

serta membentuk Blue Books on Indonesia- Myanmar Capacity Building

Partnership.12

2. Kebijakan Pada Masa Jabatan Presiden Joko Widodo

Dalam upaya membentu konflik yang dialami Etnis Rohingya,

Presiden juga melakukan hal yang tidak jauh berbeda dengan

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya saja, pemerintah

Jokowi lebih memilih pendekatan diplomatik. Terbukti, Menteri Luar

Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi berhasil diundang

langsung menemui pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi

untuk membantu penyelesaian krisis Rohingya.13

Dalam pidatonya pada peresmian Kantin Diplomasi di dalam

pekarangan Kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia , Menteri Luar

12 Ibid 13 Media Asing Nilai Presiden Jokowi Lebih Dewasa Tanggapi Isu Rohingya , Okezone

News, 28 Desember 2016 04:44 WIB, https://news.okezone. com/read/2016/12/28/18/1577112/

media-asing-nilai-presiden-jokowi-lebih-dewasa-tanggapi-isu-rohingya

37

Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan beberapa upaya

yang telah dilakukan Indonesia dalam membantu Etnis Rohingya

diantaranya:14 Indonesia adalah salah satu negara pertama yang tiba di

Myanmar dan Bangladesh setelah "siklus kekerasan baru" pada bulan

Agustus 2017, Indonesia juga meminta untuk mengakhiri segala bentuk

kekerasan, pemulihan keamanan dan stabilitas,perlindungan semua orang,

pembukaan akses kemanusiaan, dan pelaksanaan rekomendasi yang

tercantum dalam Laporan Kofi Annan. Sebagai cerminan solidaritas,

Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar dan

Bangladesh.

Tahap kedua pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Mrauk U,

Negara Bagian Rakhine, juga dimulai pada akhir tahun 2017. Indonesia

telah menjadi pendorong di belakang Pusat Bantuan Kemanusiaan

ASEAN di Negara Bagian Rakhine. Indonesia menyambut baik

Peresmian Pemulangan antara Myanmar dan Bangladesh, dan berharap

implementasi penuhnya. Indonesia siap berkontribusi dalam

melaksanakan proses repatriasi dan juga dalam pelaksanaan rekomendasi

Laporan Kofi Annan.

Terakhir pada bulan Januari 2018, Presiden Joko Widodo

memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya yang berada di

14 H.E. Retno L. P. Marsudi , 2018 Annual Press Statement Of The Minister For Foreign

Affairs Of The Republic Of Indonesia, Jakarta 9 Januari 2018.

38

Bangladesh.bantuan kemanusiaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah

Indonesia konsisten terhadap permasalahan kemanusiaan dan perdamaian.

Khususnya yang dialami para pengungsi Etnis Rohingya. Bantuan yang

diberikan berupa makanan tambahan gizi bayi dan ibu hamil, peralatan

sekolah, lampu darurat dan family kits.15

Dalam menangani pengungsi asing atau pencari suaka yang datang ke

Indonesia, pemerintah Indonesia telah mensahkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang –

Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan (2)

menegaskan bahwa penanganan pengungsi dapat dilakukan berupa tindakan

penemuan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian. Proses

penanganan pengungsi tersebut terdiri dari beberapa tahap yaitu dimulai dari proses

penangkapan atau ditemukannya para pengungsi yang sedang transit di Indonesia,

kemudian ditempatkan di RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) dibawah naungan

Kantor imigrasi setempat, hingga pada proses penentuan status oleh UNHCR, dan

pada proses akhir setelah penentuan status pengungsi tersebut dipindahkan ke negara

ke-3 atau dikembalikan ke negara asal mereka Pemerintah Indonesia telah berupaya

sebaik mungkin dalam menangani masalah pengungsi tersebut. Pada Tahun 2015

15 Dilepas Jokowi, Ini 12 Jenis Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya dari pemerintah RI,

Okezone News, 24 Januari 2018, 16:43, https://news.okezone.com/read/2018/01/24/337/

1849645/dilepas-jokowi-ini-12-jenis-bantuan-kemanusiaan-untuk-rohingya-dari-pemerintah-ri

39

jumlah pengungsi di Aceh mencapai 1.759 orang, lebih dari separuhnya yaitu 1.062

berasal dari etnis Rohingya Myanmar.16 Hingga awal tahun 2017, tercatat setidaknya

959 menetap dan menyebar di sejumlah daerah di nusantara, mulai dari Aceh,

Medan, Makassar hingga Jakarta.17 Jumlah pengungsi dari Etnis Rohingya di Tanah

Indonesia terlaporkan pada September 2017 sekitar 40 jiwa. Posisi pengungsi ini ada

di karantina Imigrasi Medan dan sebagian ada di wilayah Aceh.18

16 Lokasi penampungan pengungsi Rohingya akan ditentukan, BBC Indonesia, 24 Mei 2015,

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150524_pengungsi_rohingya 17 Masalah Pengungsi Rohingya di Indonesia Telah Dipetakan, Ini Uraiannya!, Okezone

News, 05 September 2017 08:15 WIB, https://news.okezone.com/read/2017/09/04/337/1769032

/masalah-pengungsi-rohingya-di-indonesia-telah-dipetakan-ini-uraiannya 18 Begini nasib pengungsi rohingya di Indonesia, Republika.co.id, 04 September 2017, 18.05

WIB, http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/09/04/ovr3a4-begini-

nasib-pengungsi-rohingya-di-indonesia

40

BAB IV

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERKAIT KONFLIK

ROHINGYA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

DAN HUKUM ISLAM

Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis di Myanmar yang menjadi korban

pelanggaran HAM berat yang berupa tidak diaakuinya etnis tersebut sebagai warga

negara Myanmar. Etnis tersebut juga mengalami perlakuan – perlakuan yang

mengarah pada usaha- usaha genosida sehingga konflik ini harus di segera di cari

jalan penyelesaiannya.

A. Suaka Politik dalam Hukum Internasional

Pasca meletusnya Perang Dunia I, banyak masyarakat sipil yang menjadi

korban atas peristiwa tersebut. Kebanyakan dari mereka memilih untuk lari ketempat

yang lebih aman yang jauh dari konflik.Setelah saat itu munculah gagasan mengenai

kesadaran bahwa permasalahan pengungsi tidak hanya berhubungan dengan masalah

bantuan materiil belaka, melainkan lebih diutamakan adalah perlindungan yuridis dan

pemenuhan hak-hak dasar mereka. Sehingga dari peristiwa ini lahirlah Hukum

Pengungsi Internasional. 1

Hukum pengungsi internasional lahir melalui kesepakatan yang dilakukan

oleh negara-negara. Produk hukum yang lahir dari hukum pengungsi internasional

antara lain berbentuk perjanjian-perjanjian internasional. Hukum pengungsi

1 Koesparmono Irsan, Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia, (Jakarta Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), h. 119

41

internasional merupakan salah satu bentuk fungsi dari sistem hukum internasional

yang mempunyai tugas dan pengawasan pelaksanaannya dominan dijalankan

lembaga-lembaga internasional.2 Hukum Pengungsi Internasional semakin

berkembang pada tahun 1951 ketika diadakannya Konferensi Internasional yang

membahas permasalahan pengungsi dunia di Jenewa. Setelah saat itu dilakukan

pembakuan mengenai perlakuan terhadap pengungsi dalam format universal yang

diakomodir secara universal.3

Dalam hukum internasional, lembaga yang berhak untuk memberikan status

pengungsi kepada seseorang adalah UNHCR (United Nations High Commision for

Refugees).Di dalam Statuta UNHCR dijelaskan mengenai beberapa pendefinisian

mengenai pengungsi. Pengertian pengungsi yang tercantum di dalam beberapa

ketentuan internasional telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya yang terdapat di

dalam Pasal 6B Statuta UNHCR, Pasal 1A Ayat (2) Konvensi Tahun 1951, dan Pasal

1 Ayat (2) Protokol 1967.4

Dalam konvensi-konvensi internasional seperti konvensi internasional tentang

penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial tahun 1965 dan konvenan

internasional tentang hak-hak sipil dan politik tahun 1966 memberikan perlindungan

untuk kebebasan tanpa adanya diskriminasi. Pasal 5 dalam konvensi internasional

2 Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktik Dalam Pergaulan Internasional,

(Jakarta, Grafiti, 1994), h. 84-85 3 Winner Nabilla Jatyputri, Penerapan Prinsip Non- Discrimination Bagi Pengungsi

Rohingya di Indonesia, h., 13 4 Ibid, h., 24

42

tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial tahun 1965, yang berbunyi

sebagai berikut:5

Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam pasal

2 Konvensi ini, negara-negara pihak melarang dan menghapuskan semua

bentuk diskriminasi rasial serta menjamin hak setiap orang tanpa

membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa, untuk diperlukan

sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak dibawah ini:

a) Hak untuk diperlakukan dengan sama di depan pengadilan dan badan-

badan peradilan lain;

b) Hak untuk rasa aman dan hak atas perlindungan oleh negara dari

kekerasan dan kerusakan tubuh, baik yang dilakukan aparat pemerintah

maupun suatu kelompok atau lembaga;

c) Hak politik, khususnya hak ikut serta dalam pemilihan umum untuk

memilih dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sama, ikut

serta dalam pemerintahan maupun pelaksanaan masalah umum pada

tingkat mana pun, dan untuk memperoleh kesempatan yang sama atas

pelayanan umum;

d) Hak sipil lainnya, khususnya;

i. Hak untuk bebas berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah

negara yang bersangkutan;

ii. Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri,

dan kembali ke negaranya sendiri;

iii. Hak untuk memiliki kewarganegaraan;

iv. Hak untuk menikah dan memilih teman hidup;

v. Hak untuk memiliki kekayaan baik atas nama sendiri ataupun

bersama dengan orang lain;

vi. Hak waris;

vii. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;

viii. Hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat;

ix. Hak berkumpul dan berserikat secara bebas dan damai;

e) Hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya :

i. Hak untuk bekerja, memilih pekerjaan secara bebas, mendapatkan

kondisi kerja yang adil dan memuaskan, memperoleh perlindungan

dari pengangguran, mendapat upah yang layak sesuai pekerjaannya,

memperoleh gaji yang adil dan menguntungkan;

ii. Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja;

iii. Hak atas perumahan;

iv. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan medis,

jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial;

5 Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras Tahun 1965

43

v. Hak atas pendidikan dan pelatihan;

vi. Hak untuk berpartisipasi yang sama dalam kegiatan kebudayaan;

vii. Hak untuk dapat memasuki suatu tempat atau pelayanan manapun

yang dimaksudkan untuk digunakan masyarakat umum, seperti

transportasi, hotel, restoran, warung kopi, teater, dan taman.

Dan Pasal 27 Kovenan internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik 1966

berbunyi sebagai berikut:

“Di negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis,

agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok

minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama

anggota lain dalam kelompoknya, untuk menikmati budayanya sendiri, untuk

menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk

menggunakan bahasa mereka sendiri.6

Dalam Konvensi 1951 jelaskan hak – hak yang didapatkan oleh para pencari

suaka diantaranya:

1. Hak untuk kebebasan beragama (pasal 4)

2. Hak untuk memperoleh pelayanan hukum (pasal 16)

3. Hak untuk bekerja (pasal 17)

4. Hak untuk mempunyai rumah (pasal 21)

5. Hak untuk memperoleh pendidikan (pasal 22)

6. Hak untuk memperoleh bantuan umum (pasal 23)

7. Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (pasal 26);

8. Hak untuk mendapatkan kartu identitas (pasal 27)

9. Pengecualian dari hukuman atas penyusupan secara illegal ke Negara

Pihak dari Konvensi ini (pasal 31)

6 Pasal 27 Kovenan internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik 1966

44

10. Hak untuk tidak mengalami pengusiran, kecuali dalam keadaan tertentu

yang sangat jelas (pasal 32).

11. Hak untuk tidak dipulangkan paksa (refouled) ke negara dimana para

pengungsi tersebut mempunyai alasan ketakutan mendapatkan

penganiayaan (pasal 33).

Dari kesepakatan – kesepakatan diatas, jelas bahwa Hukum Internasional

telah memberikan perlindungan terhadap diskriminasi dan juga memberikan hak

kebebasan dalam menikmati budaya nya sendiri dan diberikan kebebasan dalam

beragama. Berdasarkan kasus tersebut maka pemerintah Myanmar telah tidak menaati

prinsip larangan diskriminasi dimana prinsip ini adalah adanya larangan untuk

memberikan perbedaan perlakuan yang didasarkan karena perbedaan agama, warna

kulit, bahasa dan lain sebagainya.

B. Perjanjian Internasional dan Suaka Politik dalam Islam

Asas perdamaian merupakan semangat utama serta prinsip utama Islam dalam

hubungan antarnegara. Sejak mulai kedatangannya, syariat Islam bertujuan

merealisasikan perdamaian7. Allah SWT berfirman :

يم ل ع يع ال م و الس ه ه ن إ لى للا ل ع ك و ت ا و ه ح ل ن اج م ف ل لس وا ل ح ن ن ج إ و

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya

dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui.” ( Q.S.Al- Anfal : 61)

1. Perjanjian

7 Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin,Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang

Sengketa dan Perdamaian, (Jakarta: Kompas Gramedia,2013) h., 205

45

Dalam menciptakan kedamaian, maka Islam sangat mengajarkan pada

umatnya membuat suatu kesepakatan yang disebut dengan perjanjian.

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua kelompok

terhadap satu atau beberapa perkara. Perjanjian juga dapat dilakukan oleh dua

orang atau dua negara, dapat juga dilakukan oleh dua kelompok negara.8

Adapun dari hadist, dalil tentang perjanjian internaasional adalah

kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang melakukan banyak perjanjian dengan

orang – orang yang menyatakan berperang pada Madinah. Beliau melakukan

perjanjian damai dengan Quraisy di Hudaybiyyah, Bani Dhamrah, Ailah dan

beberapa negara lainnya.9

Dalam motif perjanjian, kepala negara tidak berkewajiban

memberitahukan kepada semua pihak atau masyarakat banyak. Setelah

perjanjian di umumkan maka perjanjian harus diterapkan. Motif perjanjian

tidak harus dibuka secara terang-terangan kepada pihak lawan dalam perjanjian.

Nabi Muhammad SAW pernah melakukan hal tersebut dalam perjanjian

Hudaybiyyah, target beliau dalam perjanjian adalah memperoleh kebebasan

untuk mengunjungi Baitullah. Penguasa Quraisy mengira bahwa tujuan Nabi

Muhammad SAW memasuki Kota Mekah hanya untuk manasik Umroh.

Ternyata kedatangan ke Mekah sekaligus menaklukkan kawasan tersebut.

Seandainya beliau mengungkapkan motif kedatangannya ke Mekah secara

8 Ija Suntana, Politik Hubungan Internasinal Islam(Siyasah Dauliyah), h., 51 9 Ibid, h., 53

46

terbuka dari awal perundingan, mungkin hambatan dan penentangannya akan

sangat besar.10

Dalam suatu perjanjian ada ketentuan tentang berhentinya suatu

perjanjian atau ketentuan tentang penarikan diri. Kadang dalam perjanjian

internasional ada ketentuan bahwa perjanjian secara otomatis berhenti setelah

waktu tertentu atau karena adanya suatu kejadian tertentu. Dan bisa juga adanya

kehendak dari para pihak untuk menghentikan perjanjian tersebut.11 Nabi

Muhammad SAW membatalkan perjanjian yang dibuat dengan penduduk

Mekah pada saat penaklukan Kota Mekah. Beliau mensyaratkan harus ada

maslahat dalam perjanjian. Apabila maslahat menjadi hilang maka perjanjian

dibatalkan.12

Apabila suatu negara negara bermaksud membatalkan suatu perjanjian

karena dikhawatirkan adanya penghianatan oleh pihak lawan atas dasar indikasi

– indikasi kuat yang menunjukkan hal itu, wajib bagi negara yang bersangkutan

untuk memberitahu kepada pihak lawan tentang pembatalan tersebut. Suatu

negara tidak memiliki hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa

memberitahukan kepada lawan. Hal inimerupakan doktrin perjanjian yang

tertera dalam firman Allah SWT

10 Ibid, h., 57 11 Sri Setianingsih dan Wahyuningsih,Hukum Internasional, (Tangerang Selatan: Universitas

Terbuka, 2016) h., 4.31 12 Ija Suntana, Politik Hubungan Internasinal Islam(Siyasah Dauliyah), h., 88

47

ب ح ل ي إن للا اء و ى س ل م ع ه ي ل ذ إ ب ان ة ف ان ي م خ و ن ق افن م خ ا ت م إ و

ين ن ائ خ ال

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu

golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara

yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

berkhianat.”( Q.S Al- Anfal : 58)

Akibat dari dibatalkannya suatu perjanjian, kondidi hubungan antara

dua negara kembali kepada sebelum adanya perjanjian. Contohnya pelarangan

rakyat suatu negara yang menghentikan dan membatalkan perjanjian untuk

memasuki negara tertentu dengan jaminan keamanan hasil dari perjanjian

yang telah berakhir. Oleh karena itu, orang yang ingin masukk kedalam negeri

membutuhkan jaminan keamanan (visa) yang baru. Atas rakyat negara

tersebut diberlakukan hukum – hukum yang berkaitan dengan negara

lainnya13

2. Suaka Politik Islam

Perlindungan pengungsi terkait dengan perlindungan Hak Asasi

manusia pada umumnya. Hak Asasi Manusia dalam Islam, tidak hanya diakui

tetapi dilindungi sepenuhnya sebagai salah satu pilar bangunan Islam. Prinsip

ini secara tegas telah digariskan dalam Al- Qur’an surat Al – Isra 70:

ات ب ي ن الط م م اه ن ق ز ر ر و ح ب ال ر و ب م في ال اه ن ل م ح م و ني آد ا ب ن م ر د ك ق ل و

يل ض ف ا ت ن ق ل ن خ م ير م ث ى ك ل م ع اه ن ل فض و

13 Ibid, h., 90

48

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut

mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik

dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan

makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Pada tanggal 5 Agustus 1990, negara – negara Islam tergabung dalam

Organisasi Konferensi Islam Menghasilkan Deklarasi kemenusiaan

menuruthukum Islam berdasarkan Al- Qur’an dan Sunnah. Deklarasi ini

disebut Deklarasi Cairo yang terdiri dari 25 pasal. Dinyatakan dalam pasal

deklarasi ini semua hak dan kebebasan yang terumus dan tunduk pada syariat

Islam. Hak Asasi meliputi : 14

1. Hak hidup ( Q.S Al- Isra 33, Al- An’am 151)

2. Hak atas persamaan dan status (Q.S Al- Baqarah 286)

3. Kebebasan berekspresi ( Q.S. At- Taubah 71)

4. Hak kebebasan beragama (Q.S Al- Baqarah 256)

5. Hak milik (Q.S Al – Baqarah 188, An- Nisa 29)

6. Hak mendapatkan keadilan ( Q.S Asy- Syura 15)

7. Hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia (Q.S Adz-

Dzariyat 19)

8. Hak mendapatkan pendidikan (Q.S Yunus 101)

14 Aryuni Yuliantiningsih, Perlindungan Pengungsi dalam perspektif Hukum Internasional dan

Hukum Islam,Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13 No.1 (Januari, 2013), h., 164

49

Sedikitnya terdapat lima etika dasar negara tujuan terhadap para

pencari suaka15, Pertama, Negara tujuan harus bersikap senang dan gembira

atas kedatangan para pencari suaka dan memperlakukan mereka secara baik.

Kedua, memerhatikan kebutuhan hidup mereka secara layak dan

diutamakan. Ketiga, memperlakukan secara setara terhadap setiap pendatang

yang mencari suaka tanpa membeda-bedakannya berdasarkan pertimbangan

ras, kekayaan, agama atau yang lainnya. Keempat, terlarang memberikan

penolakan terhadap para pencari suaka dari negara – negara yang terkena

krisis dan kelaparan. Kelima Penduduk daerah atau wilayah wajib menerima

kedatangan imigran ke negara mereka.

Pengungsi yang masuk ke negara tujuan secara ilegal dilarang

ditangkap dan dipenjara. Izin tinggal untuk orang asing merupakan hal yang

tidak diharuskan bagi mereka yang datang ke suatu negara karena dalam

rangka mencari suaka akibat ancaman keselamatan mereka di negara

asalnya.

Pemulangan atau pengembalian pencari suaka ke negara asalnya yang

kondisi dan situasinya mengancam jiwanya dilarang keras dalam Syariat

Islam. Karena terlarang memulangkan pencari suaka yang terancam

keselamatan jiwanya, Al Syaibani berpendapat bahwa wajib melawan negara

15 Ija Suntana, Politik Hubungan Internasinal Islam(Siyasah Dauliyah), h., 226

50

yang mengancam melakukan tindakan militer agar pencari suaka diekstradisi

ke negara asalnya. 16

C. Kesesuaian Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dengan Hukum

Internasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan

permasalahan orang asing pencari suaka dan pengungsi yang masuk dan tinggal di

wilayah Indonesia. Meski bukan negara tujuan, dengan konsekuensi letak geografis,

negara Indonesia merupakan tempat persinggahan terakhir dari gelombang pencari

suaka.

Permasalahan pengungsi dari dari negara lain, merupakan suatu permasalahan

yang harus dincarikan jalan penyelesaiannya oleh pemerintah Indonesia. Berbicara

aturan hukum, aturan yang diterapkan kepada para pengungsi yang ada di Indonesia

ini, yaitu dengan dikeluarkannya Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan

Pengungsi dari Luar Negeri.

Sampai pada saat ini, penulis belum bisa menemukan data yang mengatakan

bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi

sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi

tersebut. Namun dalam praktek penanganan pengungsi di Indonesia, Pemerintah

sudah menerapkan dan memberikan sebagian hak pengungsi yang ada dalam

Konvensi tersebut

16 Ibid, h., 227

51

Jika Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, maka

Indonesia harus melaksanakan ketentuan ketentuan yang diatur dalam konvensi

tersebut. Pasal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yaitu pada

Pasal 17 yang berisi Hak untuk bekerja bagi para pengungsi. Pasal tersebut menuntut

negara pihak dari Konvensi tersebut untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi,

dinilai terlalu berat bagi pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara

berkembang dan memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, pendapatan

perkapita dari penduduk Indonesia sendiri juga dinilai belum cukup layak. Selain itu

pada Pasal terdapat ketentuan untuk memberikan rumah bagi para pengungsi juga

dirasa sangat berat untuk dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Angka kemiskinan

di Indonesia juga cukup tinggi, selain itu masih banyak daerah-daerah tertinggal di

Indonesia yang masih membutuhkan infrastuktur yang layak dari pemerintah pusat,

oleh karena itu jika pemerintah membuat kebijakan dalam hal memberikan fasilitas

berupa rumah bagi para pengungsi sangatlah tidak tepat dan masih jauh dari kondisi

Indonesia sebagai negara berkembang.17

Matriks Implikasi kebijakan Hukum Internasional dengan Kebijakan Politik Luar

Negeri Indonesia dalam penanganan pengungsi,

No. Hukum Internasional

Konvensi 1951

Hukum Indonesia

1

Hak untuk kebebasan beragama

(pasal 4)

Perpres No. 125 Tahun 2016

- Penempatan pengungsi berdasarkan

aspek agama dll (pasal 25e), dan

dekat dengan tempat ibadah (Pasal

17 Yahya Sultoni, Setyo Widagdo dkk,” The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee

Convention 1951 And Legal Protection For Refugees In Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya, t.p, t.th , h., 8

52

2

3

4

5

6

7

8

9

Hak untuk memperoleh

pelayanan hukum (pasal 16)

Hak untuk bekerja (pasal 17)

Hak untuk mempunyai rumah

(pasal 21)

Hak untuk memperoleh

pendidikan (pasal 22)

Hak untuk memperoleh bantuan

umum (pasal 23)

Kebebasan bergerak di dalam

wilayah negara (pasal 26);

Hak untuk mendapatkan kartu

identitas (pasal 27)

Pengecualian dari hukuman atas

penyusupan secara illegal ke

Negara Pihak dari Konvensi ini

(pasal 31)

26 ayat (2) )

- Fasilitas kebutuhan dasar bagi

pengungsi berupa tempat ibadah (

pasal 26 ayat (5d)

Dalam hal kebebasan beragama,hanya

sebatas 6 agama yang diakui oleh

Indonesia

Perpres No. 125 Tahun 2016

- Pengawas imigrasi membantu

mendata dan meminta persetujuan

PBB agar para pengungsi untuk

dapat dipindahkan ke negara ketiga

Tidak diterapkan

Tidak diterapkan

Pemerintah Indonesia belum bisa

menerapkan pendidikan formal bagi

pengungsi.

Pemerintah Indonesia telah memberikan

bantuan kebutuhan dasar bagi pengungsi.

Tidak diterapkan

Tidak diterapkan

Tidak diterapkan

53

10 Hak untuk tidak mengalami

pengusiran, kecuali dalam

keadaan tertentu yang sangat

jelas (pasal 32).

Pengungsi yang datang ke Indonesia di

terima dan ditampung dengan cukup baik

di Rumah Detensi Imigrasi ( No. 125

tanun 2016 )

Diolah oleh penulis dari berbagai sumber

D. Kesesuaian Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dengan Hukum

Islam.

Perlindungan terhadap pengungsi dalam aturan agama Islam tidak dapat

dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia, seperti yang telah penlis jelaskan

pada bagian sebelumnya. Jika di tinjau dari hukum Islam, kebijakan yang telah

diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhonono maupun presiden Joko Widodo

sudah mengikuti aturan Islam terkait penanganan bagi para pencari suaka.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia menerima

dengan baik kedatangan para pencari suaka atau pengungsi yang datang ke Indonesia.

Hal ini sesuai dengan etika dasar negara tujuan terhadap para pencari suaka. Selain

itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah membantu memperjuangkan hak

– hak dari Etnis Rohingya dengan bekerjasama dengan OKI dan Indonesia menjadi

pelopor pembahasan konflik Rohingya pada forum KTT ASEAN. Dalam tindakan

ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengusahakan hak yang seharusnya

didapatkan oleh umat Islam termasuk pengungsi dari Etnis Rohingya yaitu hak untuk

mendapapatkan keadilan (Q.S Asy- Syura : 15), hak atas persamaan status (Q.S Al-

Baqarah: 286), hak kebebasan beragama ( Q.S Al- Baqarah 256) dan hak-hak lainnya.

54

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, kebijakan yang diambil juga hampir

sama dengan kebijakan yang sebelumnya, jika pada masa Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono melakukan beberapa hubungan diplomasi bilateral dengan myanmar,

begitupun juga dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo termasuk

juga memperjuangkan hak – hak dari pengungsi Etnis Rohingya.

Hal yang meninjol dari kebijakan Presiden Joko Widodo adalah adanya aturan

baku berupa Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Peraturan ini mengatur dengan

jelas tentang bagaimana kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Indonesia

terhadap para pengungsi yang datang ke Indonesia seperti pengungsi dari Etnis

Rohingya.

Matriks implikasi kebijakan Hukum Islam dengan Kebijakan Politik Luar Negeri

Indonesia dalam penanganan pengungsi,

No. Hukum Islam Kebijakan Indonesia

1 Mengadakan perjanjian hubungan

antar negara mengenai

penyelesaian suatu konflik di

negara tersebut. (Perjanjian

Hudaybiyyah)

Mengadakan hubungan diplomasi

bilateral dengan negara Myanmar terkait

Konflik Etnis Rohingya (UU No. 37

tahun 1999 Tentang Hubungan Luar

Negeri.)

2 Melindungi Hak Asasi Manusia

a. Hak hidup (Q.S. Al- Isra : 33,

Q.S Al- An’am : 151)

Melindungi Hak Asasi Manusia

a. Memberikan pertolongan kepada

pengungsi, baik berupa pemberian

makanan maupun tempat tinggal

atau penampungan. (Perpres No. 125

Tahun 2016 tentang penanganan

pengungsi dari luar negeri),

pembangunan rumah sakit di

Rakhine, tidak memulangkan etnis

Rohingya ke tempat asalnya karena

dapat mengancam nyawa mereka.

55

b. Hak atas pesamaan dan status

(Q.S Al- Baqarah : 286) dan hak

mendapatkan keadilan ( Q.S

Asy – Syura : 15 )

c. Hak kebebasan beragama (Q.S

Yunus :101)

d. Hak mendapatkan kebutuhan

dasar hidup manusia (Q.S Adz-

Dzariyat: 19)

b. Indonesia bersama PBB dan negara

lainnya mendesak Myanmar untuk

memberikan kewarganegaraan

kepada Etnis Rohingya.

c. Perpres No. 125 Tahun 2016

- Penempatan pengungsi berdasarkan

aspek agama dll (pasal 25e), dan

dekat dengan tempat ibadah (Pasal

26 ayat (2) )

- Fasilitas kebutuhan dasar bagi

pengungsi berupa tempat ibadah (

pasal 26 ayat (5d)

Dalam hal kebebasan beragama,hanya

sebatas 6 agama yang diakui oleh

Indonesia

Memberikan kebutuhan dasar bagi

pengungi berupa penyediaan air bersih,

makan, minum, pakaian, pelayanan

kesehatan dan kebersihan, dan fasilitas

ibadah. (Pasal 26 ayat (4) dan (5)

Perpres No. 125 tahun 2016)

Diolah oleh penulis dari berbagai sumber

56

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari kebijakan politik luar negeri yang dilakukan oleh

pemerintah Indonesia sesuai dalam penjelasan bab- bab sebelumnya pada skripsi ini,

maka penyususun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam membantu penyelesaian

konflik yang dialami oleh Etnis Rohingya dengan cara musyawarah atau

hubungan diplomasi dengan Myanmar, serta meminta kepada pemerintah

Myanmar agar permasalahan ini segera dihentikan. Selain itu, dalam

membantu para pengungsi yang berada di Indonesia, Pemerintah

Indonesia telah menampung dan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi

dengan cukup baik walaupun pemerintah Indonesia tidak dapat

memberikan status pengungsi karena Indonesia bukan negara yang

meratifikasi Konvensi 1951.

2. Terdapat persamaan dan kesesuaian antara hukum internasional dan

hukum Islam dalam hal perlindungan terhadap pengungsi. Namun jika

disandingkan dengan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia,

maka belum semua hak dari pengungsi dapat diberikan oleh Indonesia,

mengingat Indonesia juga belum mampu melakukan hal tersebut. Hak-

hak para pengungsi yang dapat dipenuhi diantaranya : hak kebebasan

beragama, hak untuk mendapatkan bantuan dasar kebutuhan hidup, hak

57

mendapatkan keadilan dan hak untuk tidak diusir dari wilayah yang

ditempatinya. Sedangkan hak – hak yang lain, seperti mendapatkan

pendidikan dan hak milik seperti rumah dan sebagainya, tidak dapat di

terapkan di Indonesia mengingat kondisi dari masyarakat Indonesia

sendiri yang juga belum memenuhi kebutuhan secara maksimal akan hal

tersebut.

B. Rekomendasi

Karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia belum sepenuhnya

dapat memenuhi hak – hak dari para pengungsi, maka penulis memberikan

rekomendasi terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah

sebagai berikut:

- Memberikan pendidikan sementara yang baik bagi para pengungsi Etnis

Rohingya, baik itu pendidikan formal maupun non-formal

- Memberikan kebebasan berkerja atau berkarya sementara di penampungan

bagi pengungsi Etnis Rohingya agar mereka tidak hanya mengandalkan

bantuan dana dari pemerintah.

- Bekerjasama dengan Myanmar dan PBB dapat menyelesaikan konflik Etnis

Rohingya ini secepat mungkin.

58

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Ashofa, Burhan, MetodePenelitian Hukum, Jakarta: Rienaka Cipta,1996.

Brown, Chris with Kirsten Ainley, Understanding International Relations, New

York: Palgrave Macmillan, Third Edition, 2005

Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktik Dalam Pergaulan

Internasional, Jakarta: Grafiti, 1994

Hadi, Sutrisno Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset,1990

Irsan, Koesparmono, Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia, Jakarta:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Diplomasi Indonesia 2014, Jakarta

Pusat: Direktorat Informasi Dan Media, Direktorat Jenderal Informasi Dan

Diplomasi Publlk, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, , Cet.

Kedua, 2015.

Luhulima, Dkk. Asean di Dalam Politik Luar Negeri RI, Jakarta : Sekretariat

Nasional Asean, 1998

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Muslim, Imam Abi Husain Shahih Muslim, Riyadh: Darussalam, 1998

Nasution, Nazarudin, Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta : Yayasan

Bina Insan Cita,2017.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochammad Yani, Pengantar Ilmu

Hubungan Internasional , Bandung :PT. Remaja Rosda Karya, Cet. Ketiga,

2011.

Roy,S. L Diplomasi, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Samuddin, Muhammad Ashri dan Rapung Hukum Internasional dan Hukum Islam

tentang Sengketa dan Perdamaian, Jakarta: Kompas Gramedia,2013.

Soeprapto, Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, Cet. Pertama, 1997

59

Sri Setianingsih dan Wahyuningsih, Hukum Internasional, Tangerang Selatan:

Universitas Terbuka, 2016.

Suntana, Ija, Politik Hubungan Internasinal Islam(Siyasah Dauliyah), Bandung:

Pustaka Setia, 2015.

Jurnal dan Skripsi

Azizah, “Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya Pascakemerdekaan Burma

1948-1988” Skripsi S1, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, 2006

Jatyputri, Winner Nabilla, Penerapan Prinsip Non- Discrimination Bagi

Pengungsi Rohingya di Indonesia.Skripsi S1: t.t., ADLN Perpustakaan

Airlangga, t.th.

Kusumo, Ayub Torry Satriyo, Optimalisasi Peran Internasional Criminal Court

dan Aplikasi Aksi Kemanusiaan sebagai Inisiasi Penyelesaian Kasus Etnis

Rohingya, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September 2014,

Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Noviar, Muhammad Imam, ”Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap konflik

Palestina Pasca Agresi Israel Di Jalur Gaza”. Skrips S1,Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

Patricia, Ruth Mona ,dkk, Upaya Peningkatan Investasi Indonesia Di Myanmar

Melalui Diplomasi Ekonomi Pasca Demokratisasi Myanmar (2011-2013).

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana, t.th

Susanti, Aviantina “Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Etnis Rohingya di

Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional” Jurnal Ilmiah S1, Fakultas

Hukum Universitas Brawijaya, t.p., 2014

Triono,” Peran Asean dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya” Jurnal TAPIs,

Vol.10 No.2 (Juli-Desember 2014),t.t.,

Yuliantiningsih, Aryuni, Perlindungan Pengungsi dalam perspektif Hukum

Internasional dan Hukum Islam,Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13 No.1

(Januari), 2013. t.t.,

Ardani, Fatma Arya, Kebijakan Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Konflik

Antara Etnis Rohingya Dan Etnis Rakhine Di Myanmar (Studi Karakter

60

Kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono), Journal of International Relations,

Vol. 1, No 2 ,2015, t.t.,

Aris Pramono, Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis

Rohingya di Bangladesh (periode 1978-2002), Skripsi S1, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2010.

Undang – Undang dan Konvensi

Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras Tahun

1965, disetujui dan dibuka bagi penandatanganan dan ratifikasi oleh Resolusi

Majelis Umum 2106 A (XX), 21 Desember 1965, berlaku 4 Januari 1969.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966, ditetapkan oleh

Resolusi Majelis Umum 2200 A(XXI) Tanggal 16 Desember 1966,terbuka

untuk penandatanganan, Ratifikasi dan Aksesi

UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Internet

Begini nasib pengungsi rohingya di Indonesia, Republika.co.id, 04 September 2017,

18.05 WIB, Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018 Pukul 13.22 WIB dari

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-

nusantara/17/09/04/ovr3a4 begini-nasib-pengungsi-rohingya-di-indonesia

Burma: UN Expert Visits Refugee Camps, Radio Free Asia, (Burma) February. 11,

2013 dari http://www.refworld.org/docid/511ce46723.html

Dilepas Jokowi, Ini 12 Jenis Bantuan Kemanusiaan untuk Rohingya dari pemerintah

RI, Okezone News, 24 Januari 2018, 16:43 WIB, Diakses pada Tanggal 30

Maret 2018 Pukul 13.02 WIB dari https://news.okezone.com/

read/2018/01/24/337/1849645/ dilepas-jokowi-ini-12-jenis-bantuan-

kemanusiaan-untuk-rohingya-dari-pemerintah-ri

Hubungan RI–Myanmar Sepanjang Masa, KBRI di Yangon , Minggu, 21 Januari

2007, Diakses pada 22 Februari 2018 Pukul 18.01 WIB dari

https://www.kemlu.go.id/yangon/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/

Hubungan -RI-Myanmar-Sepanjang-Masa.aspx

61

Indonesia Terpilih Kembali Sebagai Anggota Dewan Ham PBB”. Antara News, 21

Mei 2011. Diakses pada 20 Februari 2018 Pukul 17.18 WIB dari

https://www.antaranews.com/berita/259546/indonesia-terpilih-kembali-

sebagai-anggota -dewan-ham-pbb.

Islam, Nurul “Facts about The Rohingya Muslims Of Arakan”, Diakses 22 Februari

2018 pukul 13.40 dari http://www.rohingya.org/portal/index.php/learn-about-

rohingya.html,

Jokowi minta Code of Conduct laut Cina Selatan Segera Beres, Tempo.co, Senin, 13

November 2017 19:21 WIB , Diakses pada 22 Februari 2018 Pukul 14.32

WIB. dari https://nasional.tempo.co/read /1033374/jokowi-minta-code-of-

conduct-laut-cina-selatan-segera-beres.

Lokasi penampungan pengungsi Rohingya akan ditentukan, BBC Indonesia, 24 Mei

2015, Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018 Pukul 13.12 WIB dari

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150524_pengungsi_

rohingya

Masalah Pengungsi Rohingya di Indonesia Telah Dipetakan, Ini Uraiannya!,

Okezone News, 05 September 2017 08:15 WIB, Diakses pada Tanggal 30

Maret 2018 Pukul 13.13 WIB dari

https://news.okezone.com/read/2017/09/04/337/1769032 /masalah-pengungsi-

rohingya-di-indonesia-telah-dipetakan-ini-uraiannya

Media Asing Nilai Presiden Jokowi Lebih Dewasa Tanggapi Isu Rohingya ,

Okezone News, 28 Desember 2016 04:44 WIB, diakses tanggal 02 Maret

2018 dari https://news.okezone. com/read/2016/12/28/18/1577112/ media-

asing-nilai-presiden-jokowi-lebih-dewasa-tanggapi-isu-rohingya

Nuswanto, Heru Susetyo “Kekerasan Negara Sumbu Konflik Myanmar (Tanggapan

untuk Hamid Awaluddin)” dari http://www.kompasiana.com/hsusetyo

/kekerasan-negara-sumbu-konflik-arakan-

myanmar_55173ec8a333117107b65b00( diakses tanggal 14 September 2017

pukul 11.16 WIB)

Pemusnahan Total, Militer Myanmar Hancurkan 288 Desa Rohingya, Sindo News, (

Jakarta), 17 Oktober 2017 diakses tanggal 01 Maret 2018 dari

https://international.sindonews.com/read/1249149/42/pemusnahan-total-

militer-myanmar-hancurkan-288-desa-rohingya-1508232176

RI-AS Sepakati Solusi Damai Sengketa Laut China Selatan,” CNN Indonesia, Jumat,

21/04/2017 , 20:37 WIB Diakses 22 Februari 2018 Pukul 14.13 WIB, dari

62

https://www. cnnindonesia.com/internasional /20170421190132-106-

209339/ri-as-sepakati-solusi-damai-sengketa-laut-china-selatan

The Government Could Have Stopped This, Human Rights Watch, (Burma),

August.01, 2012, from https://www.hrw.org/report/2012/07/31/government-

could-have-stopped/sectarian-violence-and-ensuing-abuses-burmas-arakan