Peran desa adat dalam pengembangan pariwisata di Bali

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • PERANDESAADATDALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

    DIBALI

    Edy Yusuf Nur Samsu SantosaFakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga

    Abstract

    While the power of state was controlled by New-Order (OrdeBaru), central goverment drew up a regulation and policy,including village administration. That is why government strovefor uniformity in all sectors and continually socialized. WhenReformation Order took over for The New Order, governmentshould abridge freedoms and uniformity, even more, closed it,especially when the new regulation of autonomy No. 22/1999has been put into effect. This new regulation gave freedom intaking care of appearing any more the original administrationthat was taken from village cultural identity to substituteuniformity model in Java's village administration.This writing try to study how the role of Banga or Desa Adat indeveloping tourism in Bali in New-Order and ReformationOrder-era.

    I. Pendahuluan

    Secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakatpolitik dan pemerintahan di Indonesia. Entitas sosial sejenis desa ataumasyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yangmempunyai posisi sangat penting. Mereka merupakan institusi yang otonomdengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang yang mengakarkuat, serta relatif mandiri dari campur tangan entities kekuasaan dari luar.Kehadiran dan campur tangan negara-bangsa modern ke dalam semuasektor kehidupan masyarakat membawa implikasi pada melemahnyakemandirian dan kemampuan masyarakat desa.

    Sejak rezim orde baru berkuasa (1966-1998) Pemerintahan pusat telahmenjadi sumber dari semua kekuasaan dan kebijakan yang ada, termasuk

    202 Aplikasia, Jumal Aplikasi llmu-ilmu Agama, Vol. IV, No. 2 Desember 2003:202-217

  • dalam hal pemerintahan desa. Kehadiran dominasi negara dalam peme-rintahan pada tingkatan desa juga diwujudkan dengan adanya birokratisasipada pemerintahan desa. Semua institusi dan individu lokal saat itu padaakhirnya mengalami negaranisasi sehingga simbol 'negara menjadi sangatdominan dealam pemerintahan dan komunitas pada tingkatan desa. Padasisi yang lain, tanpa menghiraukan heterogenitas masyarakat adat danpemerintahan asli, UU No.5/1979 melakukan penyeragaman pemerintahanpada level desa secara nasional. Uniformitas ini secara sederhana diwujud-kan dengan pemberian nama"desa" kepada semua bentuk pemerintahanlevel desa.1 Dalam UU No.5/1979, penguasa melakukan kebijakansentralisasi, birokratisasi, dan uniformitas pemerintahan dan komunitaspada tingkatan desa.

    Seiring dengan perkembangannya, terjadi proses reformasi politik danpergantian pemerintahan pada tahun 1998, kemudian telah diikuti denganlahirnya UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah. UU ini berisi antaralain, mencabut UU No. 5/1979. Dalam UU yang baru ini, spirit pelaksanaansentralisasi, birokrasi dan uniformitas tidak lagi dilanjutkan sehingga dere-gulasi dan debirokratisasi terhadap pemerintahan desa mulai terjadi. Halini diwujudkan dengan adanya kesempatan bagi hidupnya kembali pemerin-tahan asli di tingkat desa, pengaturan tentang pemerintahan desa yangtidak lagi di atur di tingkat nasional dan diserahkan untuk dikelola di tingkatdaerah Kabupaten dan Kota dan lain sebagainya.

    Dalam pasal 99 UU No. 22/1999 mengenai kewenangan desa, ter-cantum secara tegas bahwa kewenangan desa mencakup kewenangan yangsudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.2 Kewenangan inilah yangkemudian dibaca sebagai pengakuan terhadap desa atau yang disebutdengan nama lain, sebagai sebuah entitas politik, kultural dan hukum.Pengakuan terhadap desa sebagai entitas politik, budaya dan hukum dimasa lalu sekaligus merupakan pergeseran politik yang signifikan terhadapmodel-model penyelenggaraan pemerintahan daerah masa Orde Baru yangcenderung sentralistik serta melakukan politik penyeragaman pemerintahandesa melalui UU No.5/1979, tanpa mengindahkan keberagaman kulturmasyarakat adat dan bentuk pemerintahan asli lokal.

    'Sri Sultan Hamangku Buwono IX, "Desentralisasi dan Good Governance di TingkatDesa", Makalah Program S2 Sosiologi - UGM, (Yogyakarta: UGM, 2001), p. 2

    2I. Widarta, Cara Metnahami Otonomi Daerah, {Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001),p. 89.

    Peran Desa Adat dalam Pengembangan Pariwisata di Bali (Edy Yusuf Nur Samsu Santosa) 203

  • Dalam UU No. 22/1999 terkandung beberapa perubahan mendasaryang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu: pertama,pelimpahan wewenang mengenai pengaturan pemerintahan di tingkat desadari pemerintah pusat. kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Kedua,dimungkinkan munculnya variasi di tiap-tiap daerah mengenai model-model pemerintahan di tingkat desa akibat perubahan kebijakan dari yangbersifat sentralistik mengedepankan uniformitas menuju kebijakan yangdesentralistik dan memperhatikan heterogenitas budaya dan politik lokal.Ketiga, dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan denganmenguatnya peran institusi masyarakat lokal atau adat.

    Implikasi diterapkannya UU No. 22/1999 adalah munculnya bentuk- bentuk pemerintahan asli yang digali dari identitas kultur daerah sebagaipengganti model penyeragaman bentuk pemerintahan desa Jawa. Di Bali,pemerintahan Banga atau Desa Adat menempati posisi yang semakinpenting dengan kembali diberlakukannya aturan adat seperti awig-aivig.Begitu juga di Minahasa maupun Sumatera Utara.

    Struktur baru pemerintahan daerah dan desa yang didalamnya termuatunsur pembagian dan pemisahan kekuasaan, sudah tentu merupakan segipositif dalam kerangka pembagian suatu pemerintahan yang baik dandemokratis. Otonomi yang di dalamnya termuat pula otonomi desa, sudahtentu memberi harapan baru bagi pengelolaan kehidupan masyarakat yanglebih dinamis, dan lebih mengedepankan prakarsa dari masyarakat.

    Di Bali terdapat dua organisasi pemerintahan desa yang berbeda secarasubstansial dan fungsional, yaitu Desa Adat dan Desa Dinas. Masing-masingmempunyai Struktur dan fungsi sendiri, sehingga sifat dari keterikatananggota masyarakat terhadap organisasi itu berbeda pula. Desa Adat adalahsuatu kesatuan wilayah dimana warganya secara bersama-sama meng-konsepsikan dan mengaktifkan upacara keagamaan untuk memelihara ke-sucian desa. Adapun fungsi utama Desa Adat adalah mengkonsepsikandan mengaktifkan upacara keagamaan untuk memelihara kesucian desa.

    Secara normatif prospek keberadaan Desa Adat sebagai desa otonomadalah sangat cerah. Namun dilihat dari realitas sosial, pemberdayaan,pelestarian, dan pengembangan Desa Adat di Bali dihadapkan kepada ber-bagai masalah, kendala, tantangan dan sekaligus peluang di era globalisasidewasa ini.

    Sejak tahun 1978 hingga tahun!998 pembangunan daerah Bali ber-wawasan lingkungan dan budaya yang bernuansa religius dalam berbagaiaspek pembangunan didongkrak dan didorong oleh laju pertumbuhanindustri pariwisata. Industri Pariwisata di Bali sangat menjanjikan harapan

    204 Aplikasia, Jurnal Aplikasi llmu-ilmu Agama, Vol. IV, No. 2 Desember 2003:202-217

  • dan prospek akomodasi yang positif. Hal ini mendorong laju pertumbuhanekspansi kekuatan ekonomi konglemerasi dan kekuatan-kekuatan ekonomitrans nasional untuk mengadakan investasi dalam berbagai kegiatan eko-nomi. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menempatkan industri pariwisatadi Bali sebagai salah satu potensi utama ekonomi nasional di sektor non-minyak dan gas bumi. Arah pengembangan industri pariwisata sebagaisektor andalan untuk meraup devisa.

    Hampir sebagian besar Desa Adat di Bali yang jumlahnya 1.336 buahkondisi kemampuan dan keuangannya sangat memprihatinkan. PadahalDesa Adat di Bali menempati posisi kunci dalam upaya mengkonsepsikandan mengaktifkan penggalian, pengayaan, pemeliharaan dan pengembang-an kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu sebagai faktorkeunggulan bersaing industri pariwisata di Bali. Bahkan kebudayaan Baliitu sendiri dijadikan label pariwisata yakni wisata budaya dan sekaligusmodal dasar pembangunan daerah Bali. Ironisnya, Desa Adat di Bali tidakmemperoleh pembagian pendapatan secara nyata bersumber dari aktivitasindustri pariwisata sebagai sumber pendapatan keuangan desa.

    Melihat fenomena seperti tersebut di atas, penulis sangat tertarik untukmengkaji ulang mengenai peran Desa Adat dalam menunjang pariwisataBali. Adapun permasalahan yang diangkat adalah: "Bagaimana perananDesa Adat dalam pengelolaan pariwisata di Desa Adat Beraban kabupatenTabanan Bali khususnya setelah dikeluarkannya UU no. 22 tahun 1999?"

    II. Struktur Pemerintahan Desa di Indonesia

    Secara sosiologis desa menggambarkan suatu bentuk kesatuan masya-rakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatulingkungan di mana mereka saling mengenai dengan baik dan corak ke-hidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam.Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatumasyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup darilapangan pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisi masih kuat, sifatnyajujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

    Adapun pengertian kedua adalah desa sebagai suatu organisasipemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyaiwewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.Desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yangberkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Sebagai suatu kesatuanmasyarakat hukum maka desa mempunyai wewenang dalam lingkungan

    Peran Desa Adat dalam Pengembangan Pariwisata di Bali (Edy Yusuf Nur Samsu Santosa) 205

  • wilayah untuk mengatur dan memutuskan sesuatu untuk kepentinganmasyarakat hukum yang bersangkutan.

    Kesatuan masyarakat hukum tersebut mengurus kehidupan merekasecara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus kehidupanmereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinyasendiri itu dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum it