of 21/21
MAKALAH ETIKOLEGAL Peran Dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik Bidan Lingkungan Rumah Sakit DISUSUN OLEH : 1. Anis Widiyanti 2. Cuci Afiah 3. Dyah Ayu Puitri Armayanti 4. Gesha Agida Tamara 5. Hindun Apriliani 6. Khuswatun Khasanah 7. Lili Khulaela 8. Nelly Rizqiyani 9. Nicky Febriani Putri Nurzaen 10. Rosa Faradilla 11. Tamara Despia Permatasari 1

Peran Dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik Bidan di Rumah Sakit

  • View
    88

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ETIKOLEGAL

Text of Peran Dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik Bidan di Rumah Sakit

MAKALAHETIKOLEGALPeran Dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik Bidan Lingkungan Rumah Sakit

DISUSUN OLEH :1. Anis Widiyanti2. Cuci Afiah3. Dyah Ayu Puitri Armayanti4. Gesha Agida Tamara5. Hindun Apriliani6. Khuswatun Khasanah7. Lili Khulaela8. Nelly Rizqiyani9. Nicky Febriani Putri Nurzaen10. Rosa Faradilla11. Tamara Despia Permatasari12. Tifany Putri Nabila13. Vera Rizka Romadhoni14. Umi Afifatul JannahPOLITEKNIK HARAPAN BERSAMADIII KEBIDANANBAB IPENDAHULUAN

A. Latar belakang Peningkatan pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat dalam segala bidang serta meningkatnya pengetahuan masyarakat berpengaruh pula terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kebidanan. Hal ini merupakan tantangan bagi profesi kebidanan dalam mengembangkan profesionalisme selama memberi pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan yang tinggi memerlukan landasan komitmen yang kuat dengan basis pada etik dan moral yang tinggi. Sikap etis professional yang kokoh dari setiap perawat atau bidan akan tercerrmin dalam setiap langkahnya, termasuk penampilan dari diri serta keputusan yang diambil dalam merespon situasi yang muncul. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang etika dan moral serta penerapannya menjadi bagian yang sangat penting dan mendasar dalam memberikan asuhan keperawatan atau kebidanan dimana hak-hak pasien selalu menjadi pertimbangan dan dihormati. Jika terjadi suatu kesalah pahaman atau ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan bidan atau tenaga kesehatan, bidan berhak menerima perlindungan hukum dari Majelis Pertimbangan Etika Bidan, atau Majelis Pertimbangan Etika Profesi.

B. Rumusan Masalah1. Apa itu Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik?2. Bagaimana Peran dan Fungsi Mejalis Pertimbangan Kode Etik di Rumah Sakit?

C. Tujuana. Tujuan Umum Untuk memenuhi salah satu tugas EtikoLegal dalam Praktik Kebidanan dari Ibu Novi Anding, S.STb. Tujuan Khusus : Memahami Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik Memahami Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik di Rumah SakitD. Manfaata. Untuk mengetahui Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etikb. Untuk mengetahui Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik di Rumah Sakit.

BAB IIPEMBAHASAN

A. PENGERTIAN ETIKA DAN KODE ETIK Etika berasal dari bahasa Yunani. Menurut etimologi berasal dari kata Ethos yang artinya kebiasaan atau tingkah laku manusia. Dalam Bahasa Inggris disebut Ethis yang artinya sebagai ukuran tingkah laku atau prilaku manusia yang baik, yakni tindakan manusia yang tepat yang harus dilaksanakan oleh manusia itu sesuai dengan etika moral pada umumya. Etika merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang mengatur prinsip-prinsip tentang moral dan tentang baik buruknya suatu perilaku. Etika merupakan aplikasi atau penerapam teori tentang filosofi moral kedalam situasi nyata dan berfokus pada prinsip-prinsip dan konsep yang membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya yang dilandasi oleh nilai-nilai yang dianutnya. Banyak pihak yang menggunakan istilah etik untuk menggambarkan etika suatu profesi dalam hubungannya dengan kode etik professional. Sedangkan Kode Etik itu sendiri adalah suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode Etik merupakan norma-norma yang harus dilaksanakan oleh setiap profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan di dalam kehidupan di masyarakat. Maka secara sederhana juga dapat dikatakan bahwa etika adalah disiplin yang mempelajari tentang baik buruknya sikap tindakan atau perilaku. Pengertian majelis etika profesi merupakanbadan perlindungan hukum terhadap para bidan sehubungan dengan adanya tuntutan dari klien akibat pelayanan yang diberikan dan tidak melakukan indikasi penyimpangan hukum. Realisasi Majelis Etika Profesi Bidan (MPEB) Majelis Pembelaan Anggota (MPA). Latar belakang dibentuknya Majelis Pertimbangan Etika Bidan atau MPEB adalah adanya unsur unsur pihak pihak terkait :1. Pemeriksa pelayanan untuk pasien2. Sarana pelayanan kesehatan3. Tenaga pemberi pelayanan yaitu bidan

B. DASAR PENYUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN ETIKA PROFESI Dasar penyusunan Majelis pertimbangan etik profesi adalah majelis pembinaan dan pengawasan etik pelayanan medis (MP2EPM) yang meliputi:1. Kepmenkes RI No. 554/Menkes/Per/XII/1982Memberikan pertimbangan, pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap semua profesi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan medis.2. Peraturan pemerintah No. 1Tahun 1988 Bab V Pasal 11Pembinaan dan pengawasan terhadap dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk.3. Surat keputusan menteri kesehatan No. 640/Menkes/Per/X/1991, tentang pembentukan MP2EPM Dasar Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK), adalah sebagai berikut:1. Pasal 4 ayat 1 UUD 19452. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan3. Keputusan Presiden Tahun 1995 tentang pembentukan MDTK Tugas MDTK adalah meneliti dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

C. FUNGSI MAJELIS PERTIMBANGANTugas dan wewenang MP2EPM wilayah provinsi menurut peraturan Menkes RI No. 640/Menkes/Per/X/1991 dalam buku Sholeh Soeaidy, S.H yang berjudulHimpunan Peraturan Kesehatan.1. MP2EPM Propinsi bertugas :a. Menerima dan memberi pertimbangan tentang persoalan dalam bidang etik profesi tenaga kesehatan di wilayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi.b. Mengawasi pelaksanaan kode etik profesi tenaga kesehatan dalam wilayahnya.c. Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang berkaitan pada tingkat provinsi.d. Memberi nasehat kepada para anggota profesi tenaga kesehatan .e. Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif kode etik profesi tenaga kesehatan dalam wilayahnya bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.f. Memberi pertimbangan dan saran kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan dalam wilayah provinsi. MP2EPM provinsi atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehtan Provinsi berwenang memanggil mereka yang bersangkutan dalam suatu persoalan etik profesi tenaga kesehatan untuk diminta keterangannya dengan pemberitahuan pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi dan kepala Dinas Kesehatan Propinsi.2. Tugas dan wewenang MP2EPM wilayah Pusat, yaitu :a. Memberi pertimbangan tentang etik dan standar profesi tenaga kesehatan kepada menteri.b. Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif pelaksanaan kode etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, Kode Etik Perawat Indonesia, Kode Etik Bidan Indonesia, Kode Etik sarjana Farmasi Indonesia dan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.c. Memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan dan hukum yang menyangkut kesehatan dan kedokteran.d. Menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh MP2EPM Propinsi.e. Menerima rujukan dalam menangani permasalahan pelanggaran etik profesi tenaga kesehatan.f. Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang berkaitan.

D. MAJELIS ETIKA PROFESI BIDAN Salah satu keputusan Kongres Nasional IBI ke XII di Propinsi Bali tanggal 24 September 1998 adalah kesepakatan agar dalam lingkungan kepengurusan organisasi IBI perlu dibentuk :1) Majelis petimbangan Etika Bidan (MPEB)2) Majelis Peradilan profesi ( MPA) Pelaksanaan tugas bidan dibatasi oleh norma, etika dan agama. Tetapi apabila ada kesalahan dan menimbulkan konfliketik maka diperlukan wadahuntuk menntukan standar profesi, prosedur yang baku dan kode etik yang di sepakati. Maka perlu di bentuk Majelis Etika Bidan yaitu MPEB dan MPA. Tujuan dibentuknya Majelis Etika Bidan adalah untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan objektif kepada bidan dan penerima pelayanan. Tugas Majelis Etika Kebidanan adalah meneliti dan menentukan ada dan tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh bidan.

Lingkup Majelis Etika Kebidanan meliputi :1. Melakukan peningkatan fungsi pengetahuan sesuai standar profesi pelayanan bidan(kepmenkes No.900/Menkes/SK/VII/Tahun 20022. Melakukan supervise lapangan termasuk tentang teknis dan pelaksanaan praktik, termasuk penyimpangan yang terjadi. Apakah pelaksanaan praktik bidan sesuai denagan Standart Praktik Bidan, Standart Profesi dan Standart Pelayanan Kebidanan, juga batas-batas kewenangan bidan.3. Membuat pertimbangan bila terjadi kasus-kasus dalam praktik kebidanan4. Melakukan pembinaan dan pelatihan tentang kesehatan khususnya yang berkaitan atau melandasi praktik biadan. Pengorganisasian majelis etik kebidanan adalah sebagai berikut:1) Majelis etik kebidanan merupakan lembaga organisai yang mandiri, otonom dan non structural.2) Majelis etik kebidanan dibentuk ditingkat propinsi dan pusat3) Majelis etik kebidanan pusat berkedudukan di ibukota negara dan majelis etik kebidanan propinsi berkedudukan di ibu kota propinsi.4) Majelis etik kebidanan pusat dan propinsi dibantu oleh sekretaris5) Jumlah anggota masing-masing terdiri dari lima orang6) Masa bakti anggota majelis etik kebidanan selam tiga tahun dan sesudahnya jika berdasarkan evaluasi masih memenuhi ketentuan yang berlaku maka anggota tersebut dapat dipilih kembali7) Anggota majelis etik kebidanan diangkat dan diberhentikan oleh menteri kesehatan8) Susunan organisasi majelis etik kebidanan tediri dari: Ketua dengan kualifikasi mempunyai kompetensi tambahan dibidang hukum Sekretaris merangkap anggota Anggota majelis etik bidanTugas majelis etik kebidanan adalah sebagai berikut:1) Meneliti dan menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standart profesi yang dilakukan oleh bidan2) Penilaian didasarkan atas permintaan pejabat, pasien dan keluarga yang dirugikan oleh pelayanan kebidanan3) Permohonan secara tertulis dan disertai data-data4) Keputusan tingakt propinsi bersifat final dan bisa konsul ke majelis etik kebidanan pada tingkat pusat5) Majelis etik kebidanan paling lambat tujuh hari setelah diterima pengaduan. pelaksanaan sidang menghadirkan dan meminta keterangan dari bidan dan saksi-saksi6) Keputusan paling lambat 60 hari dan kemudian disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwewenang7) Biaya dibebankan pada anggaran pimpinan pusat IBI atau pimpinan daerah IBI ditingkat propinsi Dalam pelaksanaanya dilapangan sekarangan ini bahwa organisasi profesi bidan IBI, telah melantik MPEB (Pertimbangan Etika Bidan) dan MPA (Majelis Pembelaan Anggota) namun dalam pelaksanaanya belum terealisasi dengan baik.E. KODE ETIK TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT1. Memiliki peraturan mengenai kode etik dalam menjalankan profesinya.2. Memiliki etika kebidanan dalam melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional. 3. Memerlukan pendidikan profesional dalam menjalankan profesi. 4. Mementingkan kepentingan masyarakat banyak, bukan kelompok atau ras tertentu. 5. Memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya (Kepmenkes No. 900 Tahun 2002). 6. Terdapat pelatihan dan seminar yang diadakan untuk mengembangkan keilmuan dalam praktik kebidanan kepada masyarakat. Kelebihan 1. Profesinya berguna di bidang kemanusiaan yaitu menolong orang banyak, terutama melahirkan seorang anak yang ankan menjadi penerus bangsa.2. Dihargai banyak orang karena profesinya. 3. Memiliki jiwa sosial yang tinggi dan keterlampilan konseling yang bagus.4. Penghasilan dapat mencukupi kebutuhan hidup 5. Kesempatan untuk mengembangkan karirnya mudah Kekurangan 1. Pekerjaannya beresiko terhadap nyawa seseorang.2. Beresiko tinggi. Menurut KEPMENKES RI No. 900/ Menkes/SK/VII/2002 dalam praktiknya, Bidan diharuskan memenuhi persyaratan dan perizinan untuk melaksanakan praktek, dalam peraturan ini, terdapat ketentuan-ketentuan secara birokrasi hal-hal yang harus bidan penuhi sebelum melakukan praktik dan juga terlampir informasi-informasi petunjuk pelaksanaan praktik kebidanan. Bidan hal tersebut tertuang pada Bab dan Pasal-pasal berikut :PERIZINAN Pasal 9 (1) Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB. (2) Bidan dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan dan/atau perorangan. Pasal 13 Setiap bidan yang menjalankan praktik berkewajiban meningkatkan kemampuan keilmuan dan/atau keterampilannya melalui pendidikan dan/atau pelatihan. PRAKTIK BIDAN Pasal 14 Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi : a. pelayanan kebidanan. b. pelayanan keluarga berencana. c. pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 15 (1) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan kepada ibu dan anak. (2) Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui dan masa antara (periode interval). (3) Pelayanan kebidanan kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah. Dibawah ini adalah peraturan perundang-undanga yang melandasi tugas dan praktik Kebidanan : a. No. 23 tahun 1992 tentang tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan b. KEPMENKES RI No. 900/ Menkes/SK/VII/2002 TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN c. KEPMENKES REPUBLIK INDONESIA NOMOR 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan d. PERMENKES REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/149/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan e. Permenkes RI No. 1464/Menkes/SK/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, seorang bidan dapat melakukan praktiknya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,sehingga tidak terjadi kesalahan dalam kewenangan setiap tenaga kesehatan.

RUU KEBIDANAN Saat ini profesi kebidanan belum memiliki payung hukum yang kuat, oleh karena itu profesi kebidanan tengah meminta bantuan komisi IX DPR untuk merealisasikan RUU Kebidanan untuk segera disahkan. (Kompas.com, 2014) Dia daerah pedesaan di Indonesia, 50% pesalinan masih ditangani dukun yang mayoritas masih banyak menimbulkan berbagai masalah, hal ini merupakan penyebab utama tingginya angka kematian dan kesakitan ibu. Karena itu, persebaran bidan yang merata dianggap salah satu solusi menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sedangkan agar setiap desa punya bidan, perlu sebuah undang-undang (UU) yang mangaturnya. Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris mengatakan, keberadaan bidan saat ini masih belum merata karena kebanyakan terkonsentrasi di kota. Sementara di daerah terpencil, terluar, dan di daerah perbatasan terutama di kawasan Indonesia Timur, masih sangat minim bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya, Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. Mengingat peran bidan yang begitu vital di masyarakat, namun sekarang masih ada 20 persen desa di Indonesia yang tidak punya bidan. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Daerah meminta pemerintah segera menyusun RUU Kebidanan. (Dakwatuna.com, 2014)

BAB IIIPENUTUPA. Kesimpulan Majelis etika profesi merupakan badan perlindungan hokum terhadap para bidan. Oleh sebab itu, segala aspek yang menyangkut tindakan atau pelayanan yang dilakukan bidan telah diatur dalam undang-undang dan hokum terkait. Bidan merupakan profesi yang mempunyai tanggung jawab yang besar dimana keselamatan ibu dan bayinya tergantung dari kesiapan dan profesionalisme kerja seorang bidan. Diharapkan dengan adanya kode etik profesi, bidan mampu mengetahui batas-batas dari wewenang sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada pun pelanggaran etik yang mungkin dilakukan oleh bidan, maka tugas majelis etika profesi yang menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. B. Saran Setiap bidan harus menjunjung tinggi norma dan etika profesi yang diembannya agar hal-hal yang menyimpang dari tugas dan wewenang bidan tidak terjadi serta bidan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

http://Firdha Setia_ makalah peran dan fungsi pertimbangan kode etik.htmlhttp://Chaca Xiu Hui_ Peran Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik.html14