MAKALAH

ETIKOLEGAL

Peran Dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode

Etik Bidan Lingkungan Rumah Sakit

DISUSUN OLEH :

1. Anis Widiyanti2. Cuci Afiah3. Dyah Ayu Puitri Armayanti4. Gesha Agida Tamara5. Hindun Apriliani6. Khuswatun Khasanah7. Lili Khulaela8. Nelly Rizqiyani9. Nicky Febriani Putri Nurzaen10. Rosa Faradilla11. Tamara Despia Permatasari12. Tifany Putri Nabila13. Vera Rizka Romadhoni14. Umi Afifatul Jannah

POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

1

DIII KEBIDANAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Peningkatan pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat

dalam segala bidang serta meningkatnya pengetahuan masyarakat

berpengaruh pula terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu

pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kebidanan. Hal ini merupakan

tantangan bagi profesi kebidanan dalam mengembangkan profesionalisme

selama memberi pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan yang

tinggi memerlukan landasan komitmen yang kuat dengan basis pada etik

dan moral yang tinggi.

Sikap etis professional yang kokoh dari setiap perawat atau bidan

akan tercerrmin dalam setiap langkahnya, termasuk penampilan dari diri

serta keputusan yang diambil dalam merespon situasi yang muncul. Oleh

karena itu pemahaman yang mendalam tentang etika dan moral serta

penerapannya menjadi bagian yang sangat penting dan mendasar dalam

memberikan asuhan keperawatan atau kebidanan dimana hak-hak pasien

selalu menjadi pertimbangan dan dihormati.

Jika terjadi suatu kesalah pahaman atau ketidakpuasan pasien

terhadap pelayanan yang diberikan bidan atau tenaga kesehatan, bidan

berhak menerima perlindungan hukum dari Majelis Pertimbangan Etika

Bidan, atau Majelis Pertimbangan Etika Profesi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik?

2. Bagaimana Peran dan Fungsi Mejalis Pertimbangan Kode Etik di

Rumah Sakit?

2

C. Tujuan

a. Tujuan Umum

Untuk memenuhi salah satu tugas EtikoLegal dalam Praktik

Kebidanan dari Ibu Novi Anding, S.ST

b. Tujuan Khusus :

- Memahami Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik

- Memahami Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik di

Rumah Sakit

D. Manfaat

a. Untuk mengetahui Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik

b. Untuk mengetahui Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik

di Rumah Sakit.

3

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN ETIKA DAN KODE ETIK

Etika berasal dari bahasa Yunani. Menurut etimologi berasal dari

kata Ethos yang artinya kebiasaan atau tingkah laku manusia. Dalam

Bahasa Inggris disebut Ethis yang artinya sebagai ukuran tingkah laku atau

prilaku manusia yang baik, yakni tindakan manusia yang tepat yang harus

dilaksanakan oleh manusia itu sesuai dengan etika moral pada umumya.

Etika merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang mengatur prinsip-prinsip

tentang moral dan tentang baik buruknya suatu perilaku.

Etika merupakan aplikasi atau penerapam teori tentang filosofi

moral kedalam situasi nyata dan berfokus pada prinsip-prinsip dan konsep

yang membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya

yang dilandasi oleh nilai-nilai yang dianutnya. Banyak pihak yang

menggunakan istilah etik untuk menggambarkan etika suatu profesi dalam

hubungannya dengan kode etik professional.

Sedangkan Kode Etik itu sendiri adalah suatu ciri profesi yang

bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan

merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan

tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi.

Kode Etik merupakan norma-norma yang harus dilaksanakan oleh

setiap profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan di dalam

kehidupan di masyarakat.

Maka secara sederhana juga dapat dikatakan bahwa etika adalah

disiplin yang mempelajari tentang baik buruknya sikap tindakan atau

perilaku.

4

Pengertian majelis etika profesi merupakan  badan perlindungan

hukum terhadap para bidan sehubungan dengan adanya tuntutan dari klien

akibat pelayanan yang diberikan dan tidak melakukan indikasi

penyimpangan hukum. Realisasi Majelis Etika Profesi Bidan (MPEB)

Majelis Pembelaan Anggota (MPA).

Latar belakang dibentuknya Majelis Pertimbangan Etika Bidan atau

MPEB adalah adanya unsur – unsur pihak – pihak terkait :

1. Pemeriksa pelayanan untuk pasien

2. Sarana pelayanan kesehatan

3. Tenaga pemberi pelayanan yaitu bidan

B. DASAR PENYUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN ETIKA

PROFESI

Dasar penyusunan Majelis pertimbangan etik profesi adalah

majelis pembinaan dan pengawasan etik pelayanan medis (MP2EPM)

yang meliputi:

1. Kepmenkes RI No. 554/Menkes/Per/XII/1982

Memberikan pertimbangan, pembinaan dan melaksanakan pengawasan

terhadap semua profesi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan medis.

2. Peraturan pemerintah No. 1Tahun 1988 Bab V Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap dokter, dokter gigi, dan tenaga

kesehatan dalam menjalankan profesinya dilakukan oleh Menteri

Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk.

3. Surat keputusan menteri kesehatan No. 640/Menkes/Per/X/1991,

tentang pembentukan MP2EPM

Dasar Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK), adalah sebagai

berikut:

1. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan

3. Keputusan Presiden Tahun 1995 tentang pembentukan MDTK

5

Tugas MDTK adalah meneliti dan menentukan ada atau tidaknya

kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang

dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

C. FUNGSI MAJELIS PERTIMBANGAN

Tugas dan wewenang MP2EPM wilayah provinsi menurut peraturan

Menkes RI No. 640/Menkes/Per/X/1991 dalam buku Sholeh Soeaidy, S.H

yang berjudul Himpunan Peraturan Kesehatan.

1. MP2EPM Propinsi bertugas :

a. Menerima dan memberi pertimbangan tentang persoalan dalam

bidang etik profesi tenaga kesehatan di wilayahnya kepada

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi.

b. Mengawasi pelaksanaan kode etik profesi tenaga kesehatan

dalam wilayahnya.

c. Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan

instansi lain yang berkaitan pada tingkat provinsi.

d. Memberi nasehat kepada para anggota profesi tenaga kesehatan

.

e. Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif kode

etik profesi tenaga kesehatan dalam wilayahnya bekerja sama

dengan Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi

Indonesia, Persatuan Perawat nasional Indonesia, Ikatan Bidan

Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Perhimpunan

Rumah Sakit Seluruh Indonesia.

f. Memberi pertimbangan dan saran kepada pejabat yang

berwenang di bidang kesehatan dalam wilayah provinsi.

MP2EPM provinsi atas nama Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kesehtan Provinsi berwenang memanggil mereka

yang bersangkutan dalam suatu persoalan etik profesi tenaga

kesehatan untuk diminta keterangannya dengan pemberitahuan

6

pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi

dan kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

2. Tugas dan wewenang MP2EPM wilayah Pusat, yaitu :

a. Memberi pertimbangan tentang etik dan standar profesi tenaga

kesehatan kepada menteri.

b. Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif

pelaksanaan kode etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik

Kedokteran Gigi Indonesia, Kode Etik Perawat Indonesia,

Kode Etik Bidan Indonesia, Kode Etik sarjana Farmasi

Indonesia dan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.

c. Memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang

berwenang di bidang kesehatan dan hukum yang menyangkut

kesehatan dan kedokteran.

d. Menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh

MP2EPM Propinsi.

e. Menerima rujukan dalam menangani permasalahan

pelanggaran etik profesi tenaga kesehatan.

f. Mengadakan konsultasi dengan instansi penegak hukum dan

instansi lain yang berkaitan.

D. MAJELIS ETIKA PROFESI BIDAN

Salah satu keputusan Kongres Nasional IBI ke XII di Propinsi Bali

tanggal 24 September 1998 adalah kesepakatan agar dalam lingkungan

kepengurusan organisasi IBI perlu dibentuk :

1) Majelis petimbangan Etika Bidan (MPEB)

2) Majelis Peradilan profesi ( MPA)

Pelaksanaan tugas bidan dibatasi oleh norma, etika dan agama.

Tetapi apabila ada kesalahan dan menimbulkan konflik  etik maka

diperlukan wadah  untuk menntukan standar profesi, prosedur yang baku

dan kode etik yang di sepakati. Maka perlu di bentuk Majelis Etika Bidan

yaitu MPEB dan MPA.

7

Tujuan dibentuknya Majelis Etika Bidan adalah untuk

memberikan perlindungan yang seimbang dan objektif kepada bidan dan

penerima pelayanan. Tugas Majelis Etika Kebidanan adalah meneliti dan

menentukan ada dan tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan

standar profesi yang dilakukan oleh bidan.

Lingkup Majelis Etika Kebidanan meliputi :

1. Melakukan peningkatan fungsi pengetahuan sesuai standar profesi

pelayanan bidan(kepmenkes No.900/Menkes/SK/VII/Tahun 2002

2. Melakukan supervise lapangan termasuk tentang teknis dan

pelaksanaan praktik, termasuk penyimpangan yang terjadi.

Apakah pelaksanaan praktik bidan sesuai denagan Standart Praktik

Bidan, Standart Profesi dan Standart Pelayanan Kebidanan, juga

batas-batas kewenangan bidan.

3. Membuat pertimbangan bila terjadi kasus-kasus dalam praktik

kebidanan

4. Melakukan pembinaan dan pelatihan tentang kesehatan khususnya

yang berkaitan atau melandasi praktik biadan.

Pengorganisasian majelis etik kebidanan adalah sebagai berikut:

1) Majelis etik kebidanan merupakan lembaga organisai yang

mandiri, otonom dan non structural.

2) Majelis etik kebidanan dibentuk ditingkat propinsi dan pusat

3) Majelis etik kebidanan pusat berkedudukan di ibukota negara

dan majelis etik kebidanan propinsi berkedudukan di ibu kota

propinsi.

4) Majelis etik kebidanan pusat dan propinsi dibantu oleh

sekretaris

5) Jumlah anggota masing-masing terdiri dari lima orang

8

6) Masa bakti anggota majelis etik kebidanan selam tiga tahun

dan sesudahnya jika berdasarkan evaluasi masih memenuhi

ketentuan yang berlaku maka anggota tersebut dapat dipilih

kembali

7) Anggota majelis etik kebidanan diangkat dan diberhentikan

oleh menteri kesehatan

8) Susunan organisasi majelis etik kebidanan tediri dari:

Ketua dengan kualifikasi mempunyai kompetensi

tambahan dibidang hukum

Sekretaris merangkap anggota

Anggota majelis etik bidan

Tugas majelis etik kebidanan adalah sebagai berikut:

1) Meneliti dan menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian

dalam menerapkan standart profesi yang dilakukan oleh bidan

2) Penilaian didasarkan atas permintaan pejabat, pasien dan keluarga

yang dirugikan oleh pelayanan kebidanan

3) Permohonan secara tertulis dan disertai data-data

4) Keputusan tingakt propinsi bersifat final dan bisa konsul ke majelis

etik kebidanan pada tingkat pusat

5) Majelis etik kebidanan paling lambat tujuh hari setelah diterima

pengaduan. pelaksanaan sidang menghadirkan dan meminta

keterangan dari bidan dan saksi-saksi

6) Keputusan paling lambat 60 hari dan kemudian disampaikan secara

tertulis kepada pejabat yang berwewenang

7) Biaya dibebankan pada anggaran pimpinan pusat IBI atau pimpinan

daerah IBI ditingkat propinsi

Dalam pelaksanaanya dilapangan sekarangan ini bahwa organisasi profesi

bidan IBI, telah melantik MPEB (Pertimbangan Etika Bidan) dan MPA (Majelis

Pembelaan Anggota) namun dalam pelaksanaanya belum terealisasi dengan baik.

9

E. KODE ETIK TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

1. Memiliki peraturan mengenai kode etik dalam menjalankan

profesinya.

2. Memiliki etika kebidanan dalam melaksanakan atau mengerjakan

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional.

3. Memerlukan pendidikan profesional dalam menjalankan profesi.

4. Mementingkan kepentingan masyarakat banyak, bukan kelompok atau

ras tertentu.

5. Memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya (Kepmenkes No.

900 Tahun 2002).

6. Terdapat pelatihan dan seminar yang diadakan untuk mengembangkan

keilmuan dalam praktik kebidanan kepada masyarakat.

Kelebihan

1. Profesinya berguna di bidang kemanusiaan yaitu menolong orang

banyak, terutama melahirkan seorang anak yang ankan menjadi

penerus bangsa.

2. Dihargai banyak orang karena profesinya.

3. Memiliki jiwa sosial yang tinggi dan keterlampilan konseling yang

bagus.

4. Penghasilan dapat mencukupi kebutuhan hidup

5. Kesempatan untuk mengembangkan karirnya mudah

Kekurangan

1. Pekerjaannya beresiko terhadap nyawa seseorang.

2. Beresiko tinggi.

Menurut KEPMENKES RI No. 900/ Menkes/SK/VII/2002 dalam

praktiknya, Bidan diharuskan memenuhi persyaratan dan perizinan untuk

melaksanakan  praktek, dalam peraturan ini, terdapat ketentuan-ketentuan

secara birokrasi hal-hal yang harus bidan penuhi sebelum melakukan

10

praktik dan juga terlampir informasi-informasi petunjuk pelaksanaan

praktik kebidanan. Bidan hal tersebut tertuang pada Bab dan Pasal-pasal

berikut :

PERIZINAN

Pasal 9 (1) Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB. (2)

Bidan dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan dan/atau

perorangan. Pasal 13 Setiap bidan yang menjalankan praktik

berkewajiban meningkatkan kemampuan keilmuan dan/atau

keterampilannya melalui pendidikan dan/atau  pelatihan.

PRAKTIK BIDAN

Pasal 14 Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk

memberikan  pelayanan yang meliputi : a. pelayanan kebidanan.  b.

pelayanan keluarga berencana. c. pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal

15 (1) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf

a ditujukan kepada ibu dan anak. (2) Pelayanan kepada ibu diberikan pada

masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas,

menyusui dan masa antara (periode interval). (3) Pelayanan kebidanan

kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak

balita dan masa pra sekolah. Dibawah ini adalah peraturan perundang-

undanga yang melandasi tugas dan  praktik Kebidanan :

a. No. 23 tahun 1992 tentang tugas dan tanggung jawab tenaga

kesehatan  

b. KEPMENKES RI No. 900/ Menkes/SK/VII/2002 TENTANG

REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN

c. KEPMENKES REPUBLIK INDONESIA NOMOR

369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan

11

d. PERMENKES REPUBLIK INDONESIA NOMOR

HK.02.02/MENKES/149/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan

Praktik Bidan

e. Permenkes RI No. 1464/Menkes/SK/X/2010 Tentang Izin Dan

Penyelenggaraan Praktik Bidan. Dengan adanya Peraturan Menteri

Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang

Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, seorang bidan dapat

melakukan  praktiknya sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan,sehingga tidak terjadi kesalahan dalam kewenangan setiap

tenaga kesehatan.

RUU KEBIDANAN

Saat ini profesi kebidanan belum memiliki payung hukum yang

kuat, oleh karena itu profesi kebidanan tengah meminta bantuan

komisi IX DPR untuk merealisasikan RUU Kebidanan untuk segera

disahkan. (Kompas.com, 2014) Dia daerah pedesaan di Indonesia,

50% pesalinan masih ditangani dukun yang mayoritas masih banyak

menimbulkan berbagai masalah, hal ini merupakan  penyebab utama

tingginya angka kematian dan kesakitan ibu. Karena itu,  persebaran

bidan yang merata dianggap salah satu solusi menurunkan angka

kematian ibu dan bayi, sedangkan agar setiap desa punya bidan, perlu

sebuah undang-undang (UU) yang mangaturnya. Wakil Ketua

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris

mengatakan, keberadaan bidan saat ini masih belum merata karena

kebanyakan terkonsentrasi di kota. Sementara di daerah terpencil,

terluar, dan di daerah perbatasan terutama di kawasan Indonesia

Timur, masih sangat minim bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya,

Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat kematian ibu dan

bayi yang masih tinggi. Mengingat peran bidan yang begitu vital di

masyarakat, namun sekarang masih ada 20 persen desa di Indonesia

yang tidak punya bidan. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Daerah

12

meminta pemerintah segera menyusun RUU Kebidanan.

(Dakwatuna.com, 2014)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Majelis etika profesi merupakan badan perlindungan hokum

terhadap para bidan. Oleh sebab itu, segala aspek yang menyangkut

tindakan atau pelayanan yang dilakukan  bidan telah diatur dalam undang-

undang dan hokum terkait. Bidan merupakan profesi yang mempunyai

tanggung jawab yang besar dimana keselamatan ibu dan bayinya

tergantung dari kesiapan dan profesionalisme kerja seorang  bidan.

Diharapkan dengan adanya kode etik profesi, bidan mampu mengetahui

batas-batas dari wewenang sebagai tenaga kesehatan yang memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Ada pun pelanggaran etik yang mungkin

dilakukan oleh bidan, maka tugas majelis etika profesi yang

menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Setiap bidan harus menjunjung tinggi norma dan etika profesi

yang diembannya agar hal-hal yang menyimpang dari tugas dan

wewenang bidan tidak terjadi serta bidan berupaya memberikan

pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan

masyarakat yang sehat.

13

DAFTAR PUSTAKA

http://Firdha Setia_ makalah peran dan fungsi pertimbangan kode etik.html

http://Chaca Xiu Hui_ Peran Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik.html

14