PERAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN …

PERAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BINTAN DALAM

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA URUSAN

PILIHAN BIDANG PARIWISATA

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

DEBI KURNIAWAN NIM. 080565201067

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2016

1

PERAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN BINTAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI

DAERAH PADA URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA

DEBI KURNIAWAN

OKSEP ADHAYANTO

KUSTIAWAN

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kemudian disajikan secara

deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang erat

kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan

fungsi Bappeda Kabupaten Bintan dalam melaksanakan penelitian, perencanaan dan

pengembangan pada bidang pariwisata serta mengidentifikasi permasalahan yang masih

dihadapi Bappeda Kabupaten Bintan dalam upaya menjalankan peran dan fungsinya secara

strategis dan efektif pada bidang pariwisata.

Penelitian ini dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Bintan. Penulis memperoleh data

dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber serta mengambil data dari

kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan masalah tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Dalam

perencanaan pembangunan urusan pilihan bidang pariwisata Kabupaten Bintan mempunyai

peran Bappeda ialah sebagai fasilitator SKPD dan memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi

perencanaan, fungsi koordinasi dan fungsi monitoring; (2) Permasalahan yang menjadi

penghambat dalam upaya menjalankan peran dan fungsinya pada bidang pariwisata ialah pada

bagian pelaksanaan kegiatan di mana faktor sosial yang menyangkut hak-hak masyarakat dalam

pelaksanaan perencanaan; dan (3) Upaya Bappeda Kabupaten Bintan dalam perencanaan

pembangunan urusan pilihan bidang pariwisata, yaitu berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan serta SKPD terkait dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan SKPD

tersebut dalam rapat monitoring yang dilakukan sekali setiap tiga bulan.

Kata kunci: peran, fungsi, perencanaan pembangunan daerah, otonomi daerah

bidang pariwisata.

2

ABSTRACT

This research uses a qualitative approach is then presented descriptively explain,

describe and illustrate the problems closely related to this research. This study aims to identify

the role and functions of Regional Development Planning Agency Bintan in conducting

research, planning and development in the field of tourism as well as to identify the problems

still facing the Regional Development Planning Agency Bintan in efforts to carry out its role

and function in a strategic and effective in the field of tourism.

This study was conducted in Regional Development Planning Agency Bintan. The

author obtained data by conducting direct interviews with sources and retrieve data from the

relevant literature is literature, books as well as laws and regulations relating to the issue.

The results of the research that has been done, it is concluded that: (1) In the selection

of business development planning in tourism Bintan district has BAPPEDA role is as a

facilitator SKPD and has three functions, namely the functions of planning, coordination

functions and monitoring functions; (2) The problem that become an obstacle in efforts to carry

out its role and functions in the field of tourism is on the implementation of activities in which

social factors which concern the rights of the community in the implementation of the plan; and

(3) Measures Bintan regency Bappeda in development planning affairs selection in tourism,

which is coordinated by the Department of Tourism and Culture and related SKPD and evaluate

the activities carried out in the meeting SKPD monitoring conducted once every three months.

Keywords: role, functions, and regional planning, regional autonomy tourism.

3

A. Pendahuluan Indonesia saat ini sedang

melaksanakan proses pembangunan, hal ini

mengandung unsur perubahan pada sistem

pemerintahan. Perubahan pada sistem

pemerintahan yang dalam proses

menyelenggarakan pembangunan dengan

prinsip sentralistik sudah tidak sesuai lagi

dengan perkembangan jaman sehingga

dalam penyelenggaraan pembangunan pada

dasarnya disesuaikan dengan prinsip

desentralisasi yang dianut di Indonesia,

yaitu memberikan wewenang penuh dan

tanggung jawab kepada badan atau

organisasi yang ada di daerah untuk

melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini

adalah sesuai dengan jiwa pasal 18 Undang-

Undang Dasar (selanjutnya, UUD) Tahun

1945 dan dalam Undang-Undang

(selanjutnya, UU) Nomor 23 Tahun 2014

pasal 9 ayat 4, pengertian otonomi daerah

adalah hak, wewenang dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan dunia pariwisata

telah mengalami berbagai perubahan baik

perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan,

serta dorongan orang untuk melakukan

perjalanan. Pariwisata merupakan industri

gaya baru yang mampu menyediakan

pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam

hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf

hidup dan dalam mengaktifkan sektor lain

di dalam negara penerima wisatawan.

Kebudayaan merupakan hasil budidaya

manusia yang selalu tumbuh dan

berkembang. Kebudayaan sudah sejak lama

menjadi salah satu garapan dan

pembangunan Nasional. Budaya

merupakan salah satu bagian aset

kepariwisataan yang memiliki corak

beraneka ragam di bumi nusantara ini.

Dalam dekade ini perkembangan

pariwisata sudah sedemikian pesat dan

terjadi suatu fenomena yang sangat global

dengan melibatkan jutaan manusia baik

kalangan pemerintah maupun masyarakat

itu sendiri. Perkembangan dunia pariwisata

telah mengalami berbagai perubahan baik

perubahan pola, bentuk, maupun sifat

perkembangan itu sendiri. Pariwisata

merupakan sektor yang bisa menunjang

kemajuan suatu daerah, terutama dengan

adanya peraturan mengenai otonomi

daerah. Kegiatan ini diberlakukan salah

satunya atas dasar karena masyarakat

daerah memiliki modal yang dapat

diandalkan untuk kemajuan daerahnya,

salah satunya adalah melalui kegiatan

pariwisata.

Peran pariwisata dalam

pembangunan secara garis besar berintikan

tiga segi yakni segi ekonomis (devisa,

pajak-pajak), segi kerjasama antar Negara

(persahabatan antarbangsa) dan segi

kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan

kita kepada wisatawan mancanegara). Salah

satu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

bersumber dari sektor Pariwisata. Oleh

karena itu objek-objek wisata perlu

membutuhkan perhatian khusus dari pihak

pemerintah dari sisi pengembangannya

yang di mulai dari perencanaan pada sektor

pariwisata, selain merupakan kekayaan

alam juga sebagai potret daerah yang harus

dilestarikan dan dipelihara keberadaannya.

Kabupaten Bintan sebelumnya

bernama Kabupaten Kepulauan Riau

merupakan salah satu Kabupaten di

Indonesia yang sudah cukup tua. Usia

yang tua merupakan bukti perjalanan

sejarah, menyisakan budaya dengan

historis yang tinggi sebagai potret daerah

pariwisata. Perencanaan pariwisata yang

dilakukan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (selanjutnya,

Bappeda) Kabupaten Bintan yang

diimplementasikan oleh Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Bintan,

Kabupaten Bintan memiliki daerah yang

dapat dijadikan potret pariwisata. Adanya

potret pariwisata tersebut mendukung

pemerintah Kabupaten Bintan untuk

mewujudkan daerah kawasan wisata

seperti kawasan wisata Lagoi di

kecamatan Teluk Sebong, kawasan wisata

4

penghujan - kuala sempang di kecamatan

Sri Kuala Lobam, kawasan wisata Trikora

di kecamatan Gunung Kijang dan,

kawasan wisata Sakera di kecamatan

Bintan Utara yang tertera pada Peraturan

Presiden (selanjutnya, Perpres) Nomor 87

Tahun 2011 tentang rencana tata ruang

kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

Kebijakan kawasan wisata yang

diatur dalam Peraturan Daerah

(selanjutnya, Perda) Kabupaten Bintan

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(selanjutnya, RTRW) Kabupaten Bintan

Nomor 2 Tahun 2012 merupakan langkah

yang di tempuh pemerintah Kabupaten

Bintan untuk mengembangkan daerah

wisata di Kabupaten Bintan. Kebijakan

tersebut menyebabkan Kabupaten Bintan

dijadikan sebagai dasar awal perencanaan

pariwisata. Oakes (2006:14)

mengemukakan bahwa pengembangan

daerah yang meliputi bangunan-bangunan

yang merupakan bagian dari situs dan relik

budaya, harus disamakan dengan potensi

ekonomi dengan faktor tradisional. Oakes

menjelaskan, kebudayaan seringkali

berperan penting dalam

entrepreneuralisme urban, karena

mengubah daerah menjadi mesin

pengembang ekonomi dengan

menekankan keunikan berdasarkan pada

fasilitas dan sumbangan yang dapat di

sebut daerah pariwisata.

Berdasarkan aspek eksternalitas,

akuntabilitas, dan efisiensi penanganan

kawasan sebagaimana dimaksud dalam

Perda Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun

2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan

Tahun 2005-2015. Hal tersebut sesuai

dengan klasifikasi penataan ruang yang

dikemukakan oleh Hermit (2007:82)

bahwa nilai kawasan strategis dari sudut

kepentingan sosial merupakan kawasan

konservasi pariwisata dengan pengaruh

besar terhadap tata ruang di wilayah

sekitarnya, kegiatan lain di bidang

sejenis/lainnya, dan/atau peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Sebagai implikasi dari lahirnya UU

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

maka perencanaan pembangunan tidak

lagi berjalan satu arah tetapi harus

memiliki muatan yang dapat memantulkan

arus dua arah yang menjadi kekuatan besar

untuk mengelola daerah, khususnya dalam

mengantisipasi dan mengatasi isu-isu

strategis yang berkaitan dengan

perkembangan daerah, baik yang bersifat

internal maupun eksternal. Konsekuensi

logis dari dikeluarkannya UU Nomor 25

Tahun 2004 tersebut, maka Bappeda

Kabupaten Bintan sebagai Lembaga

Teknis Daerah di nilai mampu

meningkatkan kualitas perencanaan dan

memberikan warna perkembangan dan

pertumbuhan daerah.

Pada Perda Kabupaten Bintan

Nomor 2 Tahun 2012, kewenangan

perencanaan pembangunan Kabupaten

Bintan dimiliki oleh pemerintah

Kabupaten Bintan yang dikoordinasikan

oleh Bappeda Kabupaten Bintan. Hasil

perencanaan pembangunan sebagaimana

yang di maksud, dituangkan dalam bentuk

rancangan peraturan daerah yang

terkoordinasi antara bagian hukum

sekretariat Kabupaten Bintan dengan

Bappeda Kabupaten Bintan.

Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bintan memiliki peran

penting terhadap perencanaan

pembangunan Kabupaten Bintan karena

selain menyusun rencana pembangunan,

Bappeda juga menjalankan fungsinya.

Fungsi tersebut sesuai yang dikemukakan

oleh Hermit (2007:93) bahwa salah satu

fungsi pemerintah daerah terhadap

perencanaan pembangunan yaitu

menyebarluaskan informasi yang

berkaitan dengan rencana umum dan

rencana rinci pembangunan dalam

pelaksanaan perencanaan pembangunan di

bidang pariwisata daerah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas,

maka sangat penting dilakukan suatu

penelitian, sehingga peneliti memilih judul

“Peran dan Fungsi Badan Perencanaan

5

Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada

Urusan Pilihan Bidang Pariwisata”.

B. Perumusan Masalah Berkaitan dengan latar belakang

masalah yang telah diuraikan tersebut di

atas, maka rumusan masalah yang sejalan

dengan kerangka penulisan ini adalah

“Bagaimanakah peran dan fungsi Bappeda

Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan

otonomi daerah pada urusan pilihan bidang

pariwisata?”.

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian dalam rangka

memenuhi syarat penulisan karya ilmiah ini

adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi peran dan fungsi

Bappeda Kabupaten Bintan dalam

melaksanakan penelitian,

perencanaan dan pengembangan

pada bidang pariwisata.

b. Mengidentifikasi permasalahan

yang masih dihadapi Bappeda

Kabupaten Bintan dalam upaya

menjalankan peran dan fungsinya

secara strategis dan efektif pada

bidang pariwisata.

D. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Dapat dijadikan tambahan kajian

ilmu pada konsentrasi ilmu

pemerintahan.

b. Sebagai masukan bagi pemerintah

Kabupaten Bintan, khususnya

perencanaan bidang pariwisata guna

efisiensi kebijakan perencanaan

pada masa yang akan datang.

c. Menjadi kontribusi penulis dalam

memberikan kajian penelitian sesuai

bidang konsentrasi peneliti tekuni.

E. Kerangka Teoritis 1. Peran

Kata “peran” atau “role” dalam

kamus oxford dictionary diartikan: Actor’s

part; one’s task or function. Yang berarti

aktor; tugas seseorang. Istilah peran dalam

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”

mempunyai arti pemain sandiwara (film),

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki

oleh orang yang berkedudukan di

masyarakat.

Dalam sebuah organisasi, menurut

Rivai (2004;147-I48) ada terdapat dua

peran yang berbeda yaitu:

a. Peran kepemimpinan yaitu

mengerjakan hal yang benar. Ini ada

hubungannya dengan visi dan arah.

b. Peran manajemen yaitu

mengerjakan hal secara benar atau

pelaksanaan.

Sehubungan dengan peran

manajemen dapat di lihat dari pendapat

Ichak Adizes dalam Thoha (2003;264) “ada

empat peran manajemen yang harus

dilaksanakan oleh manajer jika organisasi

yang dipimpinnya bisa berjalan secara

efektif. Empat peran itu ialah memproduksi,

melaksanakan, melakukan informasi dan

memadukan (integrating).

Pada prinsipnya, peran manajemen

yang dimaksudkan Adizes tersebut di atas

adalah peran yang lazim dilakukan oleh

manajer-manajer perusahaan. Selain

pendapat Adizes, dapat juga kita lihat

pendapat Henry Mintzberg dalam Thoha

(2003;264-274) "ada 3 peran utama yang

dimainkan oleh setiap orang/manajer

dimanapun letak hierarki nya. Dari 3 peran

utama ini kemudiaan di perinci menjadi 10

peran yaitu:

a. Peran hubungan Antarpribadi

(Interpersonal Role) yang terdiri

dari:

1. Peran sebagai Figurehead,

yakni suatu peran yang

dilakukan untuk mewakili

organisasi yang dipimpinnya

di dalam setiap kesempatan

dan persoalan yang timbul

secara formal.

2. Peran sebagai pemimpin

(Leader), dalam peran ini

manajer bertindak sebagai

6

pemimpin.

3. Peran sebagai pejabat

perantara (Liaison Manager)

di sini manajer melakukan

peran yang berinteraksi

dengan teman sejawat, staf

dan orang-orang lain yang

berada di luar organisasinya,

untuk mendapatkan

informasi.

b. Peran yang berhubungan dengan

Informasi (Informational Role),

yang terdiri dari:

1 Sebagai monitor, peran ini

mengidentifikasikan seorang

manajer sebagai penerima

dan pengumpul informasi,

agar ia mampu untuk

mengembangkan suatu

pengertian yang baik bagi

organisasi yang dipimpinnya

dan mempunyai pemahaman

yang komplit tentang

lingkungannya.

2 Sebagai Disseminator, peran

ini melibatkan manajer

untuk menangani proses

transmisi dari informasi-

informasi ke dalam

organisasi yang

dipimpinnya.

3. Sebagai juru bicara

(Spokesman), peran ini

dimainkan manajer untuk

penyampaian informasi

keluar lingkungan

organisasinya.

c. Peran Pembuat Keputusan

(Decisional Role), terdiri dari:

1. Peran sebagai Entrepreneur,

dalam peran ini manajer

bertindak sebagai

pemrakarsa dan perancang

dari banyak perubahan-

perubahan yang terkendali

dalam organisasinya.

2 Peran sebagai penghalau

gangguan (Disturbance

Handler), peran ini

membawa mmanajer untuk

bertanggung jawab terhadap

organisasi ketika

organisasinya terancam

bahaya, misalnya akan

dibubarkan, terkena gosip,

isu-isu kurang baik dan lain

sebagainya.

3. Peran sebagai pembagi

sumber (Resource

Allocator), membagi sumber

dana adalah suatu proses

pembuatan keputusan. Di

sini manajer di minta

memainkan peran untuk

memutuskan ke mana

sumber dana akan

didistribusikan ke bagian-

bagian organisasinya.

4. Peran sebagai negosiator,

peran ini meminta kepada

manajer untuk aktif

berpartisipasi dalam arena

negosiasi".

Ketika istilah peran digunakan

dalam lingkungan pekerjaan, maka

seseorang yang diberi (atau mendapatkan)

sesuatu posisi, juga diharapkan

menjalankan perannya sesuai dengan apa

yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut.

Karena itulah ada yang disebut dengan role

expectation. Harapan mengenai peran

seseorang dalam posisinya, dapat

dibedakan atas harapan dari si pemberi

tugas dan harapan dari orang yang

menerima manfaat dari pekerjaan/posisi

tersebut. Peran sebagai suatu fungsi yang

dibawakan seseorang ketika menduduki

suatu karakteristik (posisi) dalam struktur

sosial.

Soejono Soekamto (2009;212)

berpendapat bahwa peran merupakan aspek

dinamis dari peran dan fungsi. Menurut

pendapatnya lebih lanjut menjelaskan

apabila seseorang melakukan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya

maka dia menjalankan suatu peran

berdasarkan fungsinya yang sudah

direncanakan dalam suatu program rencana

7

tindak kepemimpinan.

Levinson dalam Soekamto

(2009;213) menyatakan peran mencakup

tiga hal yaitu:

a. Peran meliputi norma-norma yang

dihubungkan dengan posisi atau

tempat seseorang dalam

masyarakat. Peran dalam arti ini

merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing

seseorang dalam kehidupan

masyarakat.

b. Peran merupakan suatu konsep

tentang apa yang dapat dilakukan

oleh individu dalam masyarakat

organisasi.

c. Peran dapat dikatakan juga sebagai

perilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa seseorang

yang memiliki suatu posisi tertentu, maka

dia harus memahami apa-apa saja yang

harus dilakukan dan yang tidak semestinya

dilakukan dalam menjalankan fungsinya

dalam posisi tersebut sebagai bentuk dari

tanggungjawabnya. Ketika orang tersebut

mampu menjalankan fungsi

dan tanggungjawabnya yang seharusnya

berarti orang tersebut telah menjalankan

perannya.

2. Fungsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional telah mengukuhkan

legitimasi formal bagi institusi perencanaan

di daerah (Bappeda) yang merupakan salah

satu sarana penting untuk mewujudkan

sistem perencanaan yang efektif dan

bertanggungjawab. Hal tersebut membuat

salah satu konsekuensi logis dari

dikeluarkannya UU Nomor 25 Tahun 2004

adalah Bappeda Kabupaten Bintan sebagai

Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai

tugas pokok dan fungsi mengembangkan

perencanaan Kabupaten Bintan harus

mampu meningkatkan kualitas perencanaan

dan memberikan warna perkembangan dan

pertumbuhan kota.


Daerah menurut PP Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal

6, dijelaskan bahwa Bappeda merupakan

suatu unsur perencana dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

bertanggung jawab terhadap kepala daerah

melalui sekretaris daerah.


Daerah Kabupaten Bintan mempunyai

fungsi sesuai dengan Rencana Strategis

(Renstra) dan Pola Dasar (Poldas)

pembangunan “Kabupaten Bintan sebagai

daerah agribisnis, pariwisata dan industri

yang berwawasan lingkungan serta religius

pada tahun 2005 melalui pemberdayaan

masyarakat dan pelayanan prima, yaitu:

a. Penyusunan Rencana Strategis dan

kebijakan pengembangan daerah,

termasuk sumber-sumber dan

rencana pembiayaannya.

b. Penyusunan Rencana Kerja tindak

lanjut sebagai penjabaran Rencana

Strategis dalam bentuk program

tahunan yang tertuang dalam

Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

c. Melakukan pengkajian dan

penelitian terapan untuk

memperoleh data dan informasi

aktual sebagai salah satu dasar

penyusunan rencana kerja tindak

lanjut.

d. Melakukan pemantauan dan

penilaian atas pelaksanaan

program-program pembangunan

tahunan dan pencapaian visi, misi

dan rencana strategis.

e. Mengembangkan sistem

perencanaan yang berbasis pada

peningkatan peran serta

masyarakat, menumbuhkan

prakarsa dan kreatifitas serta

demokratisasi perencanaan.

Menurut Donner fungsi

pemerintahan di bagi menjadi dua bagian

yaitu:

a. Fungsi politik (membuat peraturan).

b. Fungsi administrasi (pelaksanaan

8

peraturan). Fungsi ini merupakan

fungsi utama bagi pemerintah

dalam artian bahwa pemerintah

sebagai eksekutif.

Menurut Ryaas Rasyid dalam

Ndraha (2005;58) menjelaskan bahwa "ada

tiga fungsi hakiki pemerintahan yaitu

pelayanan, pemberdayaan dan

pembangunan. Beranjak dari ketentuan itu,

orang mernbedakan pemerintah dengan

pembangunan dan pembinaan masyarakat".

Sedangkan Ndraha menyanggah pendapat

tersebut dan menyatakan bahwa:

”Fungsi pembangunan itu tidaklah

hakiki sebagai ikut di dunia ketiga.

Disarnping itu, pembangunan

sebagai fungsi pemerintahan di

Negara berkembang jumlah

sesungguhnya diharapkan hanya

sementara tidak untuk selamanya.

Jadi pada prinsipnya, pembangunan

bukan fungsi pemerintahan, tetapi

fungsi ekonomi".

Lebih lanjut tentang fungsi

pemerintahan, Ndraha (2005;57) juga

menambahkan bahwa:

"Berdasarkan definisi pertama

fungsi adalah apa saja kegiatan

pemerintah. Jadi pemerintahan

adalah kegiatan pemerintah.

Pemerintah dianggap given dan

kegiatan itulah pemerintahan.

Definisi ini yang di anut oleh

birokrasi pemerintah. Di dalam

susunan dan tata kerja organisasi,

tugas pokok dulu baru fungsi.

Menurut Definisi yamg

menunjukkan maksud yang

menjadikan dasar alasan pengadaan

(adanya) lembaga yang disebut

pemerintah sebagai alat yang

dianggap tepat untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan

menganut dan menganut definisi

kedua".

Pendapat Ndraha yang berbeda

dengan Ryaas Rasyid tentang fungsi

pembangunan yang di anggap sebagai

fungsi ekonomi, bukan fungsi hakiki

pemerintahan sesungguhnya memiliki

beberapa alasan. Pertama, karena

pembangunan itu merupakan upaya

peningkatan nilai sumber daya, yang

dianggap Ndraha adalah masuk pada Sub

Kultur Ekonomi (SKE). Tidak hanya

pemerintah yang mempunyai kewajiban

menjalankan fungsi pembangunan tersebut,

tetapi juga menjadi tanggungiawab sosial

warga negaranya yang terwakili melalui

sektor-sektor swasta yang berkembang.

Sebagaimana pemerintah hanya bersifat

mengontrol. Kedua, seusai perang dunia

kedua, lahir sejumlah negara baru yang

masyarakatnya belum mampu membangun

diri sendiri, struktur ekonominya belum

kokoh sementara pemerintah memiliki

sumber daya dan teknologi yang relatif

yang belum memadai. Itulah sebab

pemerintah negara seperti itu mempelopori

pembangunan, namun sementara selama

SKE nya belum berdaya.

3. Otonomi Daerah Pada Urusan

Pilihan Bidang Pariwisata

Otonomi Daerah menurut Kamus

Baru Bahasa Indonesia mempunyai arti

lingkungan pemerintah (Kamus Bahasa

Indonesia;22), pengertian tersebut dapat

diartikan sebagai hak, wewenang dan

kewajiban daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, sedangkan menurut Undang-

Undang Otonomi Daerah sesuai dengan UU

Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 ayat 4

memberikan pengertian bahwa otonomi

daerah adalah hak, wewenang dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Kebebasan yang terbatas atau

kemandirian tersebut adalah wujud

kesempatan pemberian yang harus

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian,

hak dan kewajiban serta kebebasan bagi

daerah untuk menyelenggarakan urusan-

9

urusannya sepanjang sanggup untuk

melakukannya dan penekanannya lebih

bersifat otonomi yang luas. Sedangkan

menurut Suparmoko (2002;61)

mengartikan otonomi daerah adalah

kewenangan daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan penjelasan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa

klasifikasi urusan pemerintahan terbagi

tiga, yaitu:

a. Urusan pemerintah absolut adalah

urusan pemerintah yang

sepenuhnya menjadi kewenangan

pemerintah pusat, yang mengatur

urusan pertahanan, keamanan,

agama yustisi, politik luar negeri

serta moneter dan fiskal.

b. Urusan pemerintah konkuren adalah

urusan pemerintahan yang di bagi

antara pemerintah pusat dan daerah

provinsi dan daerah kabupaten/kota,

yang mengatur urusan wajib dan

pilihan. Urusan pemerintahan

konkuren yang diserahkan ke

daerah menjadi dasar pelaksanaan

otonomi daerah.

c. Urusan pemerintah umum adalah

urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan presiden sebagai

kepala pemerintahan, yang

mengatur Pancasila, UUD 1945,

Bhinneka Tunggal Ika, NKRI,

kesatuan bangsa, ketertiban, dan

lain-lain.

Urusan pemerintahan konkuren

yang mengatur urusan wajib terbagi

menjadi dua yaitu pertama, pelayanan dasar

yang terdiri dari 6 urusan: pendidikan,

kesehatan, PU dan PR, sosial, perumahan

rakyat dan kawasan pemukiman dan

ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat. Kedua, non

pelayanan dasar yang terdiri dari 18 urusan:

tenaga kerja, PP dan PA, pangan,

pertanahan, lingkungan hidup, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, PMD,

pengendalian penduduk dan KB,

perhubungan, kominfo, koperasi dan UKM,

penanaman modal, kepemudaan dan

olahraga, statistik, persandian, kebudayaan,

perpustakaan dan arsip.


yang mengatur urusan pilihan adalah urusan

yang mengatur potensi, penyerapan kerja

dan pemanfaatan lahan, seperti kelautan dan

perikanan, pariwisata, pertanian,

kehutanan, energi dan sumber daya mineral,

perdagangan, perindustrian dan

transmigrasi.

Untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintah dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan terdapat 3

tugas, yaitu:

a. Desentralisasi.

b. Dekonsentrasi.

c. Tugas Pembantuan.

Secara etimologis pariwisata berasal

dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua

kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti

berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-

putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan

atau bepergian, jadi pariwisata berarti

perjalanan yang dilakukan secara berputar-

putar, berulang-ulang atau berkali-kali.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang

dilakukan untuk sementara waktu, yang

diselenggarakan dari suatu tempat lain

dengan maksud bukan untuk berusaha

(business) atau mencari nafkah di tempat

yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk

menikmati perjalanan tersebut guna

bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi

keinginan yang beraneka ragam. Undang-

Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang

kepariwisataan, Pariwisata adalah berbagai

macam kegiatan wisata dan di dukung

berbagai fasilitas serta layanan yang

disediakan oleh masyarakat, pengusaha,

pemerintah dan pemerintah daerah.

Pariwisata adalah suatu kegiatan

kemanusiaan berupa hubungan antarorang

baik dari negara yang sama atau antarnegara

atau hanya dari daerah geografis yang

terbatas. Didalamnya termasuk tinggal

10

untuk sementara waktu di daerah lain atau

negara lain atau benua lain untuk memenuhi

berbagai kebutuhan kecuali kegiatan untuk

memperoleh penghasilan, meskipun pada

perkembangan selanjutnya batasan

“memperoleh penghasilan” masih kabur.

The Association Internationale des

Experts Scientifique du Tourisme (AIEST)

mendefenisikan pariwisata sebagai

keseluruhan hubungan dan fenomena yang

timbul akibat perjalanan dan pertinggalan

(stay) para pendatang, namun yang di

maksud pertinggalan bukan berarti untuk

bermukim tetap. Menurut Kurt Morgenroth,

pariwisata dalam arti sempit adalah lalu-

lintas orang-orang yang meninggalkan

tempat kediamannya untuk sementara

waktu, untuk berpesiar di tempat lain

semata-mata sebagai konsumen dari buah

hasil perekonomian dan kebudayaan, guna

memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya

atau keinginan yang beraneka ragam dari

pribadinya.

Pengertian pariwisata adalah

kegiatan perjalanan seseorang ke dan

tinggal di tempat lain di luar lingkungan

tempat tinggalnya untuk waktu kurang dari

satu tahun terus-menerus, dengan maksud

bersenang-senang, berniaga dan keperluan-

keperluan lainnya. Dari beberapa

pengertian yang telah dikemukakan di atas

dapat

diambil suatu pengertian pariwisata yaitu

suatu kegiatan yang melibatkan orang-

orang yang melakukan perjalanan dengan

tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan

memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu

dalam kurun waktu tertentu dan bukan

mencari nafkah.

Kepariwisataan adalah fenomena

politik, sosial, ekonomi, budaya dan fisik

yang muncul sebagai wujud kebutuhan

manusia dan negara serta interaksi antara

wisatawan dengan masyarakat tuan rumah,

sesama wisatawan, pemerintah dan

pengusaha berbagai jenis barang dan jasa

yang diperlukan oleh wisatawan. Menurut

UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang

kepariwisataan, menyebutkan bahwa

kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan

yang terkait dengan pariwisata dan bersifat

multidimensi serta multidsiplin yang

muncul sebagai wujud kebutuhan setiap

orang dan negara serta interaksi antara

wisatawan dan masyarakat setempat.

Batasan yang lebih bersifat teknis

yang merupakan bapaknya ilmu pariwisata

yang terkenal, di mana batasan yang

diberikannnya berbunyi sebagai berikut:

"Kepariwisataan adalah keseluruhan

daripada gejala-gejala yang ditimbulkan

oleh perjalanan dan pendalaman orang-

orang asing serta penyediaan tempat tinggal

sementara, asalkan pendalaman itu tidak

tinggal menetap dan tidak memperoleh

penghasilan dari aktivitas yang bersifat

sementara itu”.

Suatu perjalanan di anggap sebagai

perjalanan wisata jika bersifat sementara,

bersifat sukarela (voluntary) dalam arti

tidak terjadi paksaan dan tidak bekerja yang

menghasilkan upah atau bayaran.

F. Konsep Operasional Untuk mencapai realitas dalam hasil

penelitian secara empiris, maka sejumlah

konsep yang masih abstrak perlu

dioperasionalkan agar benar-benar

menyentuh fenomena yang akan di teliti.

Konsep-konsep yang dioperasionalkan

tersebut perlu dilakukan guna

rnempermudah dalam proses pemberian

nilai/skor atas konsep-konsep dari masing-

masing indikator. Dalam hal ini, dapat kita

lihat dari konsep dan indikatornya sebagai

berikut:

a. Peran Bappeda

Peran Bappeda adalah keterlibatan

secara aktif dalam proses pembangunan

sebagai peneliti, perencana dan

pengembangan di bidang sarana dan

prasarana dalam rangka pelaksanaan

otonomi daerah baik secara kultural

maupuin struktural dalam membantu

Kepala Daerah yang dalam pengerjaannya

merupakan bagian dari program untuk

mengerjakan suatu tugas tertentu yang

menghasilkan suatu nilai untuk

11

dikembalikan ke program pemanggil dan

letaknya dipisahkan dari bagian program

yang menggunakannya dan tetap

berkoordinasi dengan elemen-elemen

pendukung pembangunan lainnya baik

pemerintah maupun swasta.

b. Fungsi Bappeda

Fungsi Bappeda merupakan aspek

dinamis yang menjelaskan apabila

seseorang melakukan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya

maka dia menjalankan suatu kegiatan

berdasarkan fungsinya yang sudah

direncanakan dalam suatu program rencana

tindak kepemimpinan.

c. Bappeda dalam Otonomi Daerah

Pada Urusan Pilihan Bidang

Pariwisata

Otonomi Daerah adalah hak,

wewenang dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan


peraturan perundang-undangan. Di mana

otonomi daerah tersebut dapat di lihat dari

indikator, yaitu urusan pemerintah

konkuren yang merupakan urusan

pemerintahan yang di bagi antara

pemerintah pusat dan daerah provinsi dan

daerah kabupaten/kota, yang mengatur

urusan wajib dan pilihan serta menjadi

dasar pelaksanaan otonomi daerah apabila

urusan tersebut diserahkan ke daerah.


yang mengatur urusan wajib terbagi

menjadi dua yaitu pertama, pelayanan dasar

yang terdiri dari 6 urusan: pendidikan,

kesehatan, PU dan PR, sosial, perumahan

rakyat dan kawasan pemukiman dan

ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat.. Kedua, non

pelayanan dasar yang terdiri dari 18 urusan:

tenaga kerja, PP dan PA, pangan,

pertanahan, lingkungan hidup, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, PMD,

pengendalian penduduk dan KB,

perhubungan, kominfo, koperasi dan UKM,

penanaman modal, kepemudaan dan

olahraga, statistik, persandian, kebudayaan,

perpustakaan dan arsip.


yang mengatur urusan pilihan adalah urusan

yang mengatur potensi, penyerapan kerja

dan pemanfaatan lahan, seperti kelautan dan

perikanan, pariwisata, pertanian,

kehutanan, energi dan sumber daya mineral,

perdagangan, perindustrian dan

transmigrasi.

Pariwisata/kepariwisataan adalah

suatu kegiatan perjalanan seseorang yang

melibatkan orang-orang dengan tujuan

untuk mendapatkan kenikmatan dan

memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu

dalam kurun waktu tertentu dan bukan

mencari nafkah yang dapat menimbulkan

fenomena politik-sosial-ekonomi-budaya-

fisik sebagai wujud kebutuhan manusia dan

negara serta interaksi antara wisatawan

dengan masyarakat tuan rumah, sesama

wisatawan, pemerintah dan pengusaha

berbagai jenis barang dan jasa yang

diperlukan.

Di mana pariwisata/kepariwisataan

tersebut dapat di lihat dari indikator yang

dikemukakan bapaknya ilmu pariwisata

yang terkenal, di mana batasan yang

diberikannnya berbunyi sebagai berikut:

"Kepariwisataan adalah keseluruhan

daripada gejala-gejala yang ditimbulkan

oleh perjalanan dan pendalaman orang-

orang asing serta penyediaan tempat tinggal

sementara, asalkan pendalaman itu tidak

tinggal menetap dan tidak memperoleh

penghasilan dari aktivitas yang bersifat

sementara itu”.

G. Metode Penelitian 1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini

dilakukan pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan

yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani

Km. 5 Tanjungpinang, Telepon 29647, Fax

(0771) 29646, Tanjungpinang Kepulauan

Riau. Diambilnya Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dikarenakan Badan

12

Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bintan yang merencanakan

sengketa perencanaan dan pembangunan di

Kabupaten Bintan, pada kenyataannya

sejak di bentuk sampai sekarang terdapat

fenomena-fenomena berkaitan dengan

peran dan fungsinya.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian adalah deskriptif

yang menjelaskan peran dan fungsi

Bappeda Kabupaten Bintan dalam

pelaksanaan otonomi daerah pada urusan

pilihan bidang pariwisata, dengan sumber

data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang

diperoleh langsung dari responden

yang di wawancara. Responden

merupakan pihak-pihak yang

berkompeten terkait penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang

diperoleh berdasarkan studi

dokumen yang di himpun dari

aturan perundang-undangan, buku-

buku, arsip atau data Rencana

Strategi Bappeda Kabupaten Bintan

2010-2015 dan Pola Dasar

Pembangunan Kabupaten Bintan,

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan

Nomor 2 Tahun 2012 tentang

RTRW Kabupaten Bintan dan bahan

atau sumber lain yang menjadi

faktor penunjang dalam penelitian

ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi, yaitu

pengumpulan data melalui

dokumen-dokumen tertulis,

laporan-laporan, kajian-kajian

ilmiah, serta peraturan perundang-

undangan yang erat kaitannya

dengan penelitian ini.

b. Wawancara, yaitu mengadakan

wawancara langsung dengan pihak

yang berkompeten yaitu Kepala

Dinas Bappeda Kabupaten Bintan.

4. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang di peroleh

baik data primer maupun data sekunder, di

olah lalu di analisis secara kualitatif

kemudian disajikan secara deskriptif yaitu

menjelaskan, menguraikan dan

menggambarkan permasalahan yang erat

kaitannya dengan penelitian ini.

H. Peran dan Fungsi Bappeda

Kabupaten Bintan Dalam

Melaksanakan Penelitian,

Perencanaan dan Pengembangan

Otonomi Daerah Pada Bidang

Pariwisata Agar dalam melaksanakan

penelitian, perencanaan dan pengembangan

yang telah di buat sesuai dengan yang akan

dilakukan, Bappeda memiliki peran dan

fungsi dalam perencanaan pembangunan,

sebagaimana yang tercantum dalam

Peraturan Bupati Bintan Nomor 04 Tahun

2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat,

Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian pada

lembaga teknis daerah Kabupaten Bintan.

Perencanaan urusan pilihan bidang

pariwisata yang diimplementasikan oleh

Dinas Pariwisata dan Kebudaayan

Kabupaten Bintan dalam Peraturan Bupati

Bintan Nomor 04 Tahun 2009 tentang

Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub

Bidang dan Sub Bagian pada lembaga

teknis daerah Kabupaten Bintan pada

Badan Perencana Pembangunan Daerah

Kabupaten Bintan, yaitu Bappeda

mempunyai peran menyusun rencana kerja

dan mengkoordinasikan penyusunan

perencanaan bidang pariwisata yang

meliputi pekerjaan umum terdiri dari bina

marga, pengairan, cipta karya, tata ruang,

lingkungan hidup, perhubungan,

komunikasi dan informatika serta

pelayanan.

Berikut ini akan dapat kita ketahui

jawaban responden tentang peran yang

dapat di lihat dari beberapa pengukuran

13

yaitu:

a. Hubungan Antarpribadi

(Interpersonal Role).

b. Hubungan dengan Informasi

(Informational Role).

c. Pembuat Keputusan (Decisional

Role).

Dari indikator di atas dapat di lihat

jawaban dari responden sebagai berikut:

a. Hubungan Antar pribadi

(Interpersonal Role)

Hubungan antar pribadi

(Interpersonal Role), merupakan

peran yang harus dijalankan oleh

Bappeda dalam pelaksanaan

Otonomi Daerah. Peran hubungan

antar pribadi (Interpersonal Role)

dapat dilihat dari:

1. Peran sebagai Figurhead

Peran sebagai Figurhead

yaitu mekanisme baku yang

digunakan Bappeda dalam

memecahkan masalah secara fomal.


jawaban terhadap peran sebagai

Figurhead, sebagai berikut:

“MS: Peran Bappeda dalam

memecahkan masalah yang

timbul secara formal yaitu

Bappeda merupakan

koordinator sekaligus

fasilitator yang membawahi

SKPD dalam memecahkan

permasalahan Bappeda

bertindak dalam

mengkordinasi dan

memfasilitasi apapun yang

dihadapi. Bappeda berperan

dalam menyusun

perencanaan untuk

mengatasi masalah

pembangunan yang ada

maupun mengantisipasi

permasalahan yang mungkin

akan terjadi dan menunjuk

pada peraturan-peraturan

serta melakukan yang sesuai

dengan kebutuhan tingkat

masalah yang di hadapi”.

(Hasil wawancara, tanggal

24 Agustus 2015).

Dari jawaban di atas dapat di

tarik kesimpulan bahwa peran

Bappeda yaitu Bappeda bertindak

sebagai koordinator sekaligus

fasilitator yang membawahi SKPD

dalam memecahkan masalah dan

melakukan penyelesaian masalah

sesui dengan kebutuhan tingkat

masalah yang dihadapi.

2. Peran sebagai pemimpin

(leader).

Bagaimana peran Bappeda

yang bertindak sebagai pemimpin

dalam perencanaan pembangunan di

Kabupaten Bintan. Jawaban

responden adalah sebagai berikut:

”MS: Bagaimana peran

Bappeda yang bertindak

sebagai pemimpin dalam

perencanaan pembangunan

bidang pariwisata di

Kabupaten Bintan yaitu

Bappeda adalah sebagai titik

asistensi kepada SKPD dan

menyusun perencanaan

pembangunan bidang

pariwisata. Bertindak

sebagai fungsi fasilitator

pada perencanaan dan

berfungsi sebagai elemen

untuk membantu

merumuskan agar dengan

anggaran terbatas dapat

melakukan kegiatan

RPJMD” (Hasil wawancara,

tanggal 24 Agustus 2015).

Dari jawaban di atas, dapat

di tarik kesimpulan bahwa Bappeda

adalah sebagai titik asistensi yang

memfasilitasi SKPD dalam

menyusun anggaran perencanaan

pembangunan bidang pariwisata

Kabupaten Bintan sehingga dengan

anggaran terbatas dapat melakukan

kegiatan RPJMD.

3. Peran sebagai pejabat

perantara (liaison manager)

14

Bagaimana peran Bappeda

urusan pariwisata dalam

memberikan informasi. Menurut

responden diperoleh jawaban

sebagai berikut:

”MS: Peran Bappeda urusan

pariwisata dalam

memberikan informasi yaitu

Bappeda menyediakan data-

data dari segala aspek media

khususnya urusan pariwisata

Kabupaten Bintan yang

merupakan hasil dari

pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan SKPD terkait”.


24 Agustus 2015).

Dari jawaban di atas dapat di

tarik kesimpulan bahwa Bappeda

dalam menyediakan informasi yaitu

di segala aspek media seperti buku

atau website yang disediakan atau

bisa langsung meminta data di

berbagai bidang masing-masing

kewenangan.

b. Peran berhubungan dengan

Informasi (Informational Role).

Peran yang berhubungan

dengan informasi dapat di lihat dari

beberapa indikator diantaranya:

1. Sebagai monitor.

Peran sebagai monitor ini

mengidentifikasikan Bappeda

sebagai penerima dan pengumpul

informasi, agar ia mampu untuk

mengembangkan suatu pengertian

yang baik bagi organisasi yang

dipimpinnya dan mempunyai

pemahaman yang komplit tentang

lingkungannya. Jawaban responden

terhadap indikator ini adalah sebagai

berikut:

”MS: Mengatakan di mana

peran Bappeda dalam

membuat rancangan


urusan pilihan bidang

pariwisata di Kabupaten

Bintan, Bappeda

mensinkronisasi kebutuhan

masyarakat, program dari

pusat dan politisinya yang

dituangkan dokumen-

dokumen perencanaan.

Bappeda dalam membuat

rancangan perencanaan

pembangunan urusan pilihan

bidang pariwisata di

Kabupaten Bintan harus

mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang

berlaku. Bappeda harus bisa

melihat apa saja yang

menjadi kebutuhan di

daerahnya dan juga harus

disesuaikan dengan

anggaran yang dimiliki oleh

daerah itu sendiri”. (Hasil

wawancara, tanggal 24

Agustus 2015).

Dari jawaban responden di

atas, dapat di tarik kesimpulan

bahwa apa yang dilakukan atau

dilaksanakan Bappeda Kabupaten

Bintan dalam peran sebagai monitor

di mana peran ini

mengidentifikasikan Bappeda

Bintan sebagai penerima dan

pengumpul informasi khususnya

urusan pariwisata. Mampu untuk

mengembangkan suatu pengertian

yang baik bagi organisasi yang

dipimpinnya, dan mempunyai

pemahaman yang komplit tentang

lingkungannya. Dapat di tarik

kesimpulan bahwa Bappeda

Kabupaten Bintan telah

melaksanakan tugasnya dengan baik

karena telah melakukan terlebih

dulu apa saja yang menjadi

kebutuhan di daerah sesuai dengan

Undang-Undang yang berlaku.

2. Sebagai Disseminator.

Peran ini melibatkan

Bappeda Kabupaten Bintan untuk

menangani proses transmisi dari

informasi-informasi yang ada pada

15

urusan pilihan bidang pariwisata.


jawaban responden terhadap peran

sebagai Disseminator, sebagai

berikut:

”MS: Dalam hal ini Bappeda

bersama dengan SKPD

terkait yang menangani isu

publik tentang pariwisata,

dilakukan dengan cara

bottom up yaitu dengan

musyawarah, survey

langsung ke lapangan dan

lain-lain. Bappeda akan

berkoordinasi dengan SKPD

terkait yang berkenaan

dengan isu publik untuk

mengklarifikasi dan mencari

solusi yang dibutuhkan.

Bappeda tidak hanya

mencari solusi dalam

memcahkan masalah yang

ada tetapi juga dicari apa

yang menjadi dasar awal dari

terjadinya permasalahan

tersebut”. (Hasil wawancara,


Dari jawaban responden

diatas dapat di tarik kesimpulan

bahwa Bappeda dalam menjalankan

perannya sebagai Disseminator,

yaitu Bappeda untuk menangani

proses transmisi dari informasi-

informasi urusan pariwisata yang

ada harus lebih aktif lagi dan tidak

hanya mencari solusi dari masalah

yang terjadi pada urusan pariwisata

tetapi juga dengan mencari apa yang

menjadi penyebab dari terjadinya

masalah tersebut.

3. Sebagai juru bicara

(spokesman).

Peran ini dimainkan

Bappeda Bintan untuk

penyampaian informasi keluar

lingkungan organisasinya. Berikut

ini dapat kita ketahui jawaban

responden terhadap peran sebagai

juru bicara, sebagai berikut:

”MS: Dalam melaksanakan

tugas sebagai juru bicara

Bappeda Kabupaten Bintan

memanfaatkan media cetak,

radio, media masa, brosur

serta forum diskusi dalam

penyampaian informasi keluar

lingkungan organisasinya.

Bappeda juga melakukan

upaya-upaya lain seperti

melakukan pendekatan

informal dan formal dalam

setiap pertemuan” (Hasil


Agustus 2015).


atas dapat di tarik kesimpulan


perannya sebagai juru bicara telah

memanfatkan media yang ada dalam

menyampaikan informasi keluar

organisasi.

c. Peran dalam Pembuat Keputusan

(Decisional Role).

Untuk lebih jelas peran dari

masing-masing indikator yang ada

dalam dimensi yang berhubungan

dengan pembuatan keputusan dapat

kita lihat jawaban responden dari

indikator yang ada:

1. Peran sebagai entrepreneur.

Dalam peran ini Bappeda

bertindak sebagai pemrakarsa dan

perancang dari banyak perubahan-

perubahan yang terkendali dalam

organisasinya. Berikut ini dapat kita

ketahui jawaban responden terhadap

peran sebagai entrepreneur, sebagai

berikut:

“MS: Apa yang di lakukan

Bappeda untuk

meningkatkan pembangunan

di Kabupaten Bintan pada


pariwisata. Yang harus di

lakukan Bappeda adalah

menyusun perencanaan

pembangunan yang baik

16

berdasarkan aspirasi

masyarakat dengan tetap

mengacu pada kebijakan-

kebijakan serta peraturan

perundang-undangan

Kabupaten Bintan. Bappeda

dalam meningkatkan

pembangunan yaitu

menyusun dokumen


daerah serta melakukan

kajian evaluasi perencanaan.

Bappeda harus mensurvei

antara layak atau tidak

layaknya suatu

pembangunan atau sebagai

sifat monitoring yang

bersifat fisik maupun non

fisik. (Hasil wawancara,




bahwa dalam meningkatkan

pembangunan pada urusan pilihan

bidang pariwisata, Bappeda

melakukan survei atau

memonitoring antara layak atau

tidakkah suatu pembangunan yang

bersifat fisik maupun non fisik

sehingga Bappeda dapat menyusun

perencanaaan pembangunan yang

baik berdasarkan kebutuhan serta

aspirasi masyarakat dengan

mengacu peraturan serta kebujakan-

kebijakan yang ada.

2. Peran sebagai penghalau

gangguan (disturbande

handler).

Peran ini membawa Bappeda

untuk bertanggung jawab terhadap

organisasi ketika organisasinya

terancam bahaya, misalnya: akan

dibubarkan, terkena gosip, isu-isu

kurang baik, dan lain sebagainya.


jawaban responden terhadap peran

sebagai penghalau gangguan

sebagai berikut:

”MS: Apa yang harus

dilakukan Bappeda pada

urusan bidang pariwisata

ketika mendapatkan isu yang

kurang baik terhadap

organisasi internal di dalam

Bappeda. Yang harus

dilakukan Bappeda yaitu

mempelajari isu tersebut

kemudian melakukan

intropeksi dan melakukan

langkah-langkah perbaikan.

Ketika mendengar isu yang

kurang baik pada urusan

pilihan bidang pariwisata

yaitu melakukan dua hal

diantaranya: pertama usaha

prifentif, kedua melakukan

rapat internal yang bersifat

insidentil. Bappeda juga

harus melakukan evaluasi

secara internal terkait

dengan isu yang

berkembang. (Hasil


Agustus 2015).



bahwa dalam mendapatkan isu yang

kurang baik terhadap organisasi

internal, Bappeda harus melakukan

dua hal yaitu usaha prifintif dan

melakukan rapat internal yang

bersifat insidentil artinya tetap harus

melakukan evaluasi dengan baik

yang terkait dengan intropeksi

dengan melakukan langkah-langkah

perbaikan.

3. Peran sebagai pembagi

sumber (resource allocator).

Peran sebagai pembagi

sumber (resource allocator) yaitu

membagi sumber dana adalah suatu

proses pembuatan keputusan. Di sini

Bappeda Kabupaten Bintan di minta

memainkan peran untuk

memutuskan ke mana sumber dana

akan didistribusikan ke bagian-

17

bagian organisasinya pada

perencanaan urusan pilihan

pariwisata dan SKPD terkait.

Berikut ini dapat di ketahui jawaban

responden terhadap peran sebagai

pembagi sumber, sebagai berikut:

“MS: Bagaimana peran

Bappeda dalam

pengalokasian dana ialah

pengalokasian dana

berdasarkan prioritas

pembangunan dengan

disesuaikan kemampuan

dana yang ada. Melalui

evaluasi program-program

prioritas, seleksi program

dan kegiatan sesuai dengan

urgensi, menetapkan

anggaran sesuai prioritas.

Dana yang telah diberikan

kepada SKPD yang

membutuhkan sesuai dengan

kebutuhan pokok dan

prioritas pembangunan.


24 Agustus 2015).



bahwa dana yang diberikan kepada

SKPD sesuai dengan kebutuhanya

melalui evaluasi program-program

prioritas daerah, sehingga anggaran

yang ditetapkan sesuai dengan

prioritasnya.

4. Peran sebagai negosiator.

Peran ini dijalankan

Bappeda untuk aktif berpartisipasi

dalam arena negosiator atau

koordinasi. Berikut ini akan dapat

kita ketahui jawaban responden

terhadap peran tersebut sebagai

berikut:

”MS: Bagaimana sikap

Bappeda dalam

mengkoordinasi terhadap

organisasi lainya dalam



pariwisata yaitu dengan tetap

berpegangan pada RPJMD

Kabupaten Bintan dan

peraturan lainnya yang

berlaku. Tingkat

pengkoordinasian Bappeda

sangat tinggi sesuai dengan

kaidah-kaidah yang tetap

berpegangan pada pada

peraturan. (Hasil


Agustus 2015).



bahwa Bappeda memiliki tingkat

koordinasi yang tinggi yang tetap

mengacu pada RPJMD Kabupaten

Bintan sehingga Bappeda tetap

dengan baik berkoordinasi sesuai

dengan kaidah-kaidah dan peraturan

yang ada dalam perencanaan

pembangunan pada urusan pilihan

bidang pariwisata.

Dari jawaban responden terhadap

variabel peran pada urusan pilihan bidang

pariwisata yang dijalankan oleh Bappeda,

maka Bappeda Kabupaten Bintan telah

melaksanakan perannya dengan baik.

Dalam hal menyelesaikan masalah yang

terjadi, Bappeda Kabupaten Bintan telah

meninjau secara langsung di mana tempat

terjadinya masalah pada urusan pilihan

bidang pariwisata, Bappeda Kabupaten

Bintan juga telah memberikan informasi

secara terbuka kepada masyarakat

mengenai informasi pariwisata yang

diperlukan bagi masyarakat melalui

berbagai media masa maupun elektronik.

Dalam melaksanakan peran

sebagaimana di maksud di atas, Bappeda

juga menyelenggarakan fungsinya sebagai

berikut:

a. Penyusunan bahan perencanaan

pembangunan yang meliputi

pekerjaan umum terdiri dari bina

marga, pengairan, cipta karya, tata

ruang, bidang lingkungan hidup,

perhubungan, komunikasi dan

18

informatika serta pelayanan pada


b. Pengkoordinasian rencana

pembangunan yang meliputi

pekerjaan umum terdiri dari bina

marga, pengairan, cipta karya, tata

ruang, lingkungan hidup,

perhubungan, komunikasi dan

informatika serta pelayanan pada


c. Pengkajian dan pengolahan serta

penganalisaan bahan/data bidang

pariwisata yang meliputi pekerjaan

umum terdiri dari bina marga,

pengairan, cipta karya, tata ruang,

lingkungan hidup, perhubungan,

komunikasi dan informatika serta

pelayanan.

d. Penginventarisasian permasalahan-

permasalahan yang timbul dan

merumuskan langkah-langkah

pemecahannya pada urusan pilihan

bidang pariwisata.

e. Pengelolaan administrasi urusan

tertentu pada urusan pilihan bidang

pariwisata.


jawaban responden tentang fungsi Bappeda

dalam pelaksanaan otonomi daerah pada

urusan pilihan bidang pariwisata. Fungsi ini

dapat di lihat dari beberapa indikator yaitu:

a. Fungsi Politik (membuat peraturan).

b. Fungsi Administrasi (pelaksana

peraturan).

Dari indikator di atas dapat kita lihat

jawaban dari responden terkait indikator

dengan pengukuran yang ada sebagai

berikut:

a. Fungsi Politik (membuat

peraturan).

Fungsi politik (membuat

peraturan), merupakan fungsi yang

harus dijalankan Bappeda dalam

membuat peraturan perencanaan

daerah pada urusan pilihan bidang

pariwisata dapat di lihat dari:

1. Membuat perencanaan

daerah.

Fungsi ini dilakukan


pembangunan daerah pada urusan

pilihan bidang pariwisata. Berikut

ini akan dapat kita ketahui jawaban

responden terhadap fungsi politik

sebagai membuat perencanaan

daerah, sebagai berikut:

“MS: Bahwa Bappeda

berfungsi sebagai

koordinator dalam

penyusunan perencanan

pembangunan daerah urusan

pariwisata dan disesuaikan

dengan RPJMD Kabupaten

Bintan. Bappeda harus

membuat perencanaan

pembangunan daerah urusan

pariwisata sesuai dengan

kebutuhan yang dibutuhkan

oleh kabupaten Bintan.


24 Agustus 2015).




fungsinya sebagai fungsi dalam

membuat perencanaan

pembangunan urusan pariwisata

adalah sebagai koordinator yang

dibutuhkan oleh daerah.

2. Pelaksanan pembangunan

daerah.


Bappeda dalam melaksanakan

implementasi kebijakan urusan

pariwisata. Berikut ini akan dapat


terhadap fungsi politik sebagai

pelaksana pembangunan daerah,

sebagai berikut:

“MS: Bappeda berfungsi

dalam melakukan evaluasi

dan monitoring terhadap


urusan pariwisata yang ada

terkait dengan indikator dan

sasaran program. Bappeda

19

berfungsi sebagai

koordinator dalam

perencanaan dan

pengendalian pelaksanaan

pembangunan. Bappeda

harus sangat berperan

penting dalam pelaksanaan

pembangunan daerah pada


pariwisata, karena Bappeda

yang menjadi lembaga

dalam melakukan

pelaksanan pembangunan

daerah. Dalam

pelaksanaannya Bappeda

harus sesuai dengan sasaran

program kerja yang telah

dibuat dalam RPJMD”.


24 Agustus 2015).




fungsinya sebagai fungsi dalam

pelaksanaan pembangunan daerah

berfungsi sebagai koordinator dalam

membuat perencanaan

pembangunan urusan pariwisata

yang dibutuhkan oleh daerah.

b. Fungsi Administrasi (pelaksana

peraturan).

Fungsi ini merupakan fungsi

utama bagi pemerintah dalam artian

bahwa pemerintah sebagai

eksekutif, dengan skala pengukuran

yaitu:

1. Implementasi kebijakan.



kebijakan urusan pariwisata.


jawaban responden, sebagai berikut:

“MS: Bappeda

melaksanakan sebagai

sebagai pelaksana kebijakan

ke pemerintah pusat,

provinsi, maupun

kabupaten/kota. Bappeda

bersifat loyal yang semua

kebijakan dilakukan, hanya

saja Bappeda berhubungan

langsung dengan sejumlah

SKPD khususnya SKPD

Disparbud Kabupaten

Bintan, tetapi terdapat

beberapa permasalahan

penafsiran, dan solusinya

tetap menggunakan rapat.

Bappeda harus

melaksanakan kebijakan

yang telah dibuat dengan

sesuai dengan peraturan

undang-undang yang

berlaku. Bappeda juga harus

bertanggungjawab dengan

kebijakan pada urusan

pilihan bidang pariwisata

yang telah dijalankan

tersebut. (Hasil wawancara,





fungsinya sebagai fungsi

administrasi dalam melaksanakan

implementasi kebijakan urusan

pilihan bidang pariwisata, Bappeda

telah menjalankan kebijakan yang

telah dibuat seuai dengan aturan

undang-undang yang berlaku

supaya tidak terjadi salah guna

dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Evaluasi kebijakan.


Bappeda dalam melaksanakan

evaluasi kebijakan urusan

pariwisata. Berikut ini akan dapat


terhadap fungsi administrasi,

sebagai berikut:

“MS: Bappeda dalam hal ini

melakukan rapat evaluasi

yaitu setiap triwulan yang

menjadi rapat rutin yang

dilakukan oleh Bappeda.

Bidang yang ada di Bappeda

harus melakukan

20

pertanggunjawaban setiap

kegiatan urusan pariwisata

yang dilakukannya sehingga

jelas setiap hasil dari

masing-masing fungsinya”.


24 Agustus 2015).




fungsinya sebagai fungsi

administrasi dalam pelaksanaan

kebijakan berfungsi sebagai

evaluasi kebijakan pada urusan

pilihan bidang pariwisata yaitu

Bappeda telah melakukan rapat rutin

setiap triwulan untuk mengetahui

setiap pertanggungjawaban masing-

masing bidang yang ada di Bappeda.

Dari keseluruhan jawaban

responden terhadap variabel fungsi urusan

pariwisata yang dijalankan oleh Bappeda

maka Bappeda telah melaksanakan

fungsinya dengan baik sesuai dengan aturan

yang berlaku, karena Bappeda dalam

melaksanakan fungsinya telah disesuaikan.

Seperti dalam fungsi politik Bappeda telah

melakukan perencanaan pembangunan

urusan pariwisata sesuai dengan kebutuhan

yang sedang dihadapi oleh daerah.

Kemudian dalam fungsi administrasi juga

Bappeda telah melakukan rapat rutin untuk

melakukan evaluasi setiap bidang yang

dimiliki oleh Bappeda untuk urusan pilihan

bidang pariwisata.

Otonomi daerah yaitu hak,

wewenang dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintah dan kepentingan


peraturan perundang-undangan. Dimana

otonomi daerah tersebut dapat di ukur

dengan indikator:

a. Desentralisasi.


jawaban dari responden, sebagai berikut:

“MS: Apakah Bappeda ikut serta

dalam mengatur pola urusan

pariwisata. Untuk pengaturan pola

urusan pariwisata Bappeda tidak

ikut mengatur karena pola urusan

pariwisata di atur oleh dinas atau

instansi terkait. Bappeda hanya

sebagai penyusun anggaran dalam

pelaksanaannya.” (Hasil

wawancara, tanggal 24 Agustus

2015).

Dari jawaban responden di atas

dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam hal

ini Bappeda tidak ikut mengatur karena

untuk pengaturan pola urusan pariwisata

telah di atur oleh dinas-dinas atau instansi

terkait yang menangani pola tersebut.

Bappeda hanya ikut sebagai perencanaan

anggaran.

b. Dekonsentrasi

Berikut ini dapat di ketahui jawaban

responden terhadap indikator dekonsentrasi

terdiri dari administrasi politik, sebagai

berikut:

“ MS: Instansi vertikal melakukan

kegiatan administrasinya sesuai

dengan kewenanganya masing-

masing sedangkan Bappeda dalam

hal itu selalu melakukan koordinasi

supaya dapat saling mendukung

dalam melaksanakan pembangunan.

Bappeda bukan sebagai institusi

politik namun tetap pada sistem

yang digunakan sesuai dengan

kebijakan sistem politik nasional”.

(Hasil wawancara, tanggal 24

Agustus 2015).


dapat di tarik kesimpulan bahwa Bappeda

tidak ikut dalam sistem administrasi secara

vertical hanya saja Bappeda tetap

melakukan hubungan-hubungan yang baik

dalam administrasinya artinya Bappeda

melakukan sesuai dengan tingkat

kebutuhannya yang biasa dilakukan

teknologi yang tersedia untuk urusan

pilihan bidang pariwisata dan diselaraskan

dengan sistem politik yang ada di

Kabupaten Bintan yang mengacu pada

peraturan politik nasional serta dapat

21

bertanggung jawab untuk kepentingan

rakyat.

c. Tugas Perbantuan


jawaban responden terhadap tugas

perbantuan yang terdiri dari pelaporan

anggaran infrastuktur, sebagai berikut:

“MS: Pelaporan pelaksanaan

anggaran urusan pariwisata yang

dilakukan melalui mekanisme yang

dilakukan oleh pemerintah pusat

yang berlaku sama di setiap

Kabupaten/Kota diseluruh

Indonesia. Tanggung jawab

Bappeda dalam pelaporan

infrastruktur urusan pariwisata yang

dibuat ditanggapi oleh Kepala

Bidang Infrastruktur.” (Hasil

wawancara, tanggal 24 Agustus

2015).


dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk

sistem pelaporan anggaran dan infrastruktur

dilakukan pemerintah pusat yang berlaku

sama di setiap Kabupaten/Kota diseluruh

Indonesia. Khususnya pelaporan

infrastruktur ditangani langsung oleh

Bidang Infrastruktur.

Dari keseluruhan jawaban

responden terhadap variabel otonomi

daerah yang dijalankan oleh Bappeda maka

Bappeda telah melaksanakan fungsinya

dengan baik sesuai dengan aturan yang

berlaku, karena Bappeda telah ikut serta

dalam melakukan otonomi daerah dan

melakukan pertanggungjawaban dalam

setiap pelaporan-pelaporan sesuai dengan

jenis-jenis laporan yang berlaku.

I. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan bab-

bab sebelumnya, penulis menyimpulkan

bahwa:

1. Dalam perencanaan pembangunan

urusan pilihan bidang pariwisata

Kabupaten Bintan mempunyai

peran Bappeda ialah sebagai

fasilitator SKPD dan memiliki tiga

fungsi, yaitu fungsi perencanaan,

fungsi koordinasi dan fungsi

monitoring.

2. Permasalahan yang menjadi

penghambat dalam upaya

menjalankan peran dan fungsinya

pada bidang pariwisata ialah pada

bagian pelaksanaan kegiatan di

mana faktor sosial yang

menyangkut hak - hak masyarakat

dalam pelaksanaan perencanaan

3. Upaya Bappeda Kabupaten Bintan

dalam perencanaan pembangunan

urusan pilihan bidang pariwisata,

yaitu berkoordinasi dengan Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan serta

SKPD terkait dan mengevaluasi

kegiatan yang dilaksanakan SKPD

tersebut dalam rapat monitoring

yang dilakukan sekali setiap tiga

bulan.

J. Saran Berdasarkan hasil pembahasan bab-

bab sebelumnya dan kesimpulan, penulis

menyarankan:

1. Mengadakan sosialisasi

sehubungan dengan pengembangan

Pariwisata, agar masyarakat dapat

memahami dan berpartisipasi dalam

pengembangan urusan pilihan

bidang Pariwisata.

2. Menampilkan informasi yang dapat

diakses secara umum mengenai

pelaksanaan kegiatan terkait

pengembangan Pariwisata, agar

masyarakat dapat mengetahui

sejauhmana progress

pengembangan urusan pilihan

bidang Pariwisata.

22

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Oakes, T. 2006, Cultural Strategies of

Development: Implications for

Village Governance in China, The

Pacific Review, 19:1, 13-37, DOI:

10.1080/09512740500417616.

Hermit, H. 2008, Pembahasan Undang

Undang Penataan Ruang,

Bandung: Mandar Maju.

Rivai, Veithzal 2004, Kepemimpinan dan

Perilaku Organisasi, (Edisi Kedua),

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Thoha, Miftah 2003, Perilaku Organisasi,

Konsep Dasar dan Aplikasinya,

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ndraha 2005, Fungsi Pemerintahan,

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekamto, Soerjono 2009, Sosiologi Suatu

Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa 1995,

Kamus Baru Bahasa Indonesia,

Cetakan ke 4, Jakarta: Balai

Pustaka.

Suparmoko 2002, Ekonomi Publik,

Yogyakarta: Total Media.

-------------, 2005, Metode Penelitian Ilmu

Pemerintahan, Bandung: PT.

Alfabeta.

Moleong, Lexi J. 2007, Metode Penelitian

Kualitatif, Jakarta: PT. Remaja

Rosdakarya.

-------------, 2001, Metode Penelitian

Administrasi, Bandung: Alfabeta.

Yuliati 2001, Analisis Kemampuan

Keuangan Daerah Dalam

Menghadapi Otonomi Daerah,

Manajemen Keuangan Daerah,

Yogyakarta: UPP YKPN.

Adisasmita, R. 2013, Pembangunan

Kawasan dan Tata Ruang,

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mirsa, R. 2012, Elemen Tata Ruang Kota,

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Prakoso, D. 1982, Kedudukan dan Fungsi

Kepala Daerah Beserta Perangkat

Daerah Lainnya di Dalam Undang-

undang Pokok Pemerintahan

Daerah, Jakarta: Halia Indonesia.

Ridwan, J., & Sudrajat, A.S. 2012, Otonomi

Daerah Sebagai Upaya

Peningkatan Pelayanan, Bandung:

Nuansa.

Winarno, B. 2012, Kebijakan Publik (Teori,

Proses, dan Studi Kasus),

Yogyakarta: CAPS.

Yudhoyono, B. 2001, Otonomi Daerah,

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

UU Republik Indonesia 2004, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan

Nasional.


Undang Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan.


Undang Republik lndonesia Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah.

Perpres Republik Indonesia 2011,

Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 87 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang

Kawasan Batam, Bintan dan

Karimun.

Perda Kabupaten Bintan 2012, Peraturan

Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2

Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Bintan.

PP 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kabupaten Bintan 2010-

2015.

Pola Dasar (Poldas) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kabupaten Bintan.

Documents

PERAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN …