SELASA, 25 AGUSTUS 2015

PERAN BPJS KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN FRAUD DAN ABUSE DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Slide Pembuka

Pendahuluan

Fraud & Abuse Oleh Faskes

Faktor Pendukung terjadinya Fraud & Abuse

Mekanisme Pencegahan, Deteksi & Penanganan Fraud & Abuse

Sistem Pengawasan Eksternal & Internal BPJS Kes

Tantangan Pengelolaan Fraud & Abuse

AGENDA

4

Pasal 42

(1) Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.

Perpres 12 Tahun 2013

Pasal 43A

1) BPJS Kesehatan mengembangkan teknis operasionalisasi sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Jaminan Kesehatan.

2) Dalam melaksanakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.

Perpres 111 Tahun 2013

Dasar Hukum

5

Definisi

Permenkes 36 Tahun 2014 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional : “Tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh Peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan kesetentuan”.

Fraud dalam pelayanan kesehatan disebut sebagai suatu bentuk upaya yang secara sengaja dilakukan dengan menciptakan suatu manfaat yang tidak seharusnya dinikmati baik oleh individu atau institusi dan dapat merugikan pihak lain.

Fraud dalam pelayanan kesehatan dilakukan terhadap hal-hal atau keadaan dan situasi yang berhubungan dengan proses pelayanan kesehatan, cakupan atau manfaat pelayanan kesehatan dan pembiayaannya.

Pembahasan tentang Fraud lebih banyak merujuk kepada referensi yang berasal dari Amerika dimana kejadian Fraud dan Abuse mencapai 10% dari total biaya kesehatan per tahun (biaya kesehatan $ 170 billion per tahun. Laporan General Accounting Office, Mei 1992), kemudian tercatat pula bahwa angka tersebut pada tahun 2003 meningkat 7,7% dari tahun 2002.

6

Definisi

Abuse dapat diartikan sebagai penyalahgunaan atau tindakan yang bersifat tidak baik, tidak benar, tidak seharusnya, menyalahgunakan, cenderung kriminal dan mengganggu secara legal, formal maupun etika.

Abuse merupakan bentuk lain yang dapat merugikan dalam pelayanan kesehatan. Namun istilah ini lebih banyak digunakan dalam asuransi kesehatan yang diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang merugikan dalam pelayanan kesehatan tetapi tidak termasuk dalam kategori fraud. Abuse dapat berupa malpraktek atau overutilization.

Abuse adalah setiap praktek Provider yang tidak konsisten dengan standar pelayanan kesehatan, yang mengakibatkan perusahaan asuransi :

Membiayai hal-hal yang tidak perlu atau tidak memenuhi kebutuhan manfaat, Memberikan penggantian biaya untuk pelayanan yang diberikan tidak sesuai kebutuhan medis, Membiayai pelayanan yang disebabkan oleh pelayanan yang tidak sesuai dengan standard profesional dalam kontrak.

Termasuk didalam Abuse adalah praktek/ kegiatan yang dilakukan peserta yang mengakibatkan perusahaan asuransi mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu.

7

Perbedaan F & A

• Perbedaan yang nyata antara Fraud & Abuse adalah adanya “kesengajaan” (person's intent).

• Keduanya mempunyai dampak/akibat yang sama

yaitu menyebabkan peningkatan biaya pelayanan kesehatan

8

DUTA BPJS KESEHATAN

Jenis Fraud dan Abuse secara Umum

Subjek Fraud

9

False Klaim

Up coding

Unbundling

Double Klaim

Misrepresentasi

Readmission

Prematur Discharge

Meminjamkan Kartu kepada orang yang tidak berhak,

Pasien ingin memperpanjang RINAP (Kss jiwa)

Rujukan APS

False Klaim,

Mengganti tanggal rujukan,

Kesalahan Eligibilitas,

Fraud yang dilakukan oleh Peserta Mandiri/Pemberi Kerja misalnya tidak menyetorkan kewajiban iuran sesuai kondisi sebenarnya,

PHK secara administrasi untuk mendapatkan manfaat pelayanan selama 6 bulan tanpa membayar premi

Penggelapan dana klaim

Mengajukan klaim fiktif

Membuatkan kartu peserta yang tidak berhak

Menarik biaya untuk penerbitan kartu/ legalisasi SEP

Bekerjasama dengan Faskes untuk mengubah kode pelayanan dengan tarif lebih mahal

Bekerjasama dengan Faskes untuk mengajukan klaim berulang

Bekerjasama dg Faskes memindahkan PPK TK I

Suap dan Gratifikasi Ilegal dari Faskes/ Organisasi Profesi/ Peserta/ Pihak lain

Provider Fraud

>>>

Consumer Fraud

>

Internal Fraud

>

FRAUD & ABUSE OLEH SUBYEK

Subjek Fraud

11

Provider Fraud

False Klaim

• Klaim fiktif

• RJTL berlanjut RITL, namun RJTL dibuat pada hari sebelumnya/tgl RINAP dimajukan.

• Kasus luka tembak (latihan perang)

• Kasus bedah infertilitas (~mioma ~oligosperma)

• Kasus kosmetik (bedah plastik)

• Kasus koreksi penis post injeksi silikon

• Memalsukan Resume Medis , Laporan Operasi.

• Bayi sehat ditagihkan bayi sakit (seluruh bayi SC asfiksia)

Cluster Claim

• Infeksi sepsis

• Bronkitis Bronkopneumonia

• Comunitif fracture multiple fracture

• Strerilisasi repair destruksi tuba

• Penyetaraan kasus (infertilitas endometriosis)

Subjek Fraud

12

Provider Fraud

Up coding

(code creep)

• Acute appendicitis (K.35.9) Acute appendicitis with peritoneal abscess (K.35.0)

• Kasus persalinan biasa Kss Persalinan Penyulit (hipertensi, KPD, induksi)

• DM tanpa komplikasi DM dengan komplikasi

• Typhoid Fever + DHF << DHF + Typhoid Fever >>> (???)

• Pasien tdk dengan indikasi koma, dikoding koma

Unbundling

• Pemeriksaan penunjang (MRI, CT-Scan) di-RITL-kan atau di RJTL-kan (Laborat)

• (I13.2) Hypertensive heart and renal disease with both (congestive)

heartfailure and renal failure ( I-4-12-I /Rp 6.757.511,00) dicoding I11.0 (Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure + N17.9

(Acute renal failure, unspecified) + I10 (Primary hipertension( I-4-12-III/Rp

13.509.185,00)

DPJP Sp. Jantung

Subjek Fraud

13

Provider Fraud

Double klaim

• Kasus RJTL &RITL pada hari yang sama RJTL ditagihakan :

• Tanggal SEP RITL dimajukan 1 hari (seolah2 berbeda hari)

• Pasien di-RJTL-kan sehari sebelumnya

• Kasus RINAP beda ruangan (Non Paviliun ke Paviliun) seolah2 readmisi

Misrepresentasi

• Iur biaya tidak legal (IOL, alkes implant) seharusnya hanya untuk kondisi pasien naik kelas

• Penurunan fasilitas (tidak sesuai PKS) hak kelas rawat

• Kelengkapan berkas klaim

• Undertreatment

• Merujuk pasien dengan alasan over cost tarif pelayanan kesehatan

Subjek Fraud

14

Provider Fraud

Coder

• koder yang menuliskan diagnose/prosedur sendiri , agar bisa cepat selesai tagihannya, menaikkan tarif,dll

• koder yang menambahkan diagnose/prosedur sendiri , agar bisa cepat selesai tagihannya, menaikkan tarif,dll

Contoh kejadian Fraud & Abuse dalam Implementasi INA CBGs

– Data menunjukkan fraud Peserta adalah kedua terbanyak setelah Provider

– Secara garis besar ada 3 kelompok yaitu :

• Pemalsuan data/ informasi diri

• Pemalsuan kepesertaan

• Penyalahgunaan klaim

Fraud Peserta

Pemalsuan data/informasi diri

Pemalsuan Kepesertaan

Contoh kejadian Fraud & Abuse dalam Implementasi INA CBGs

– Penggelapan dana klaim

– Mengajukan klaim fiktif

– Membuatkan kartu peserta yang tidak berhak

– Menarik biaya untuk penerbitan kartu/legalisasi SEP

– Bekerjasama dengan Faskes untuk mengubah kode pelayanan dengan tariff lebih mahal

– Bekerjasama dengan Faskes untuk mengajukan klaim berulang

– Suap dan gratifikasi illegal dari Faskes/organisasi profesi/Peserta/Pihak lain

– Membuang berkas klaim

Fraud Internal

Faktor Pendukung Terjadinya Fraud

1) Anggapan provider bahwa tarif INA CBGs tidak sesuai dengan tariff RS.

2) Pemahaman subsidi silang antar RTJL dan RITL, antar diagnosa

3) Pemahaman case mix belum baik di Faskes

4) Koder belum memahami cara pengkodean (koding)

5) Verifikasi yang kurang teliti atau verifikator tidak mehami system INA CBGs

6) Sistem IT belum siap mencegah data fraud

7) Pemberantasan fraud masih belum memiliki kekuatan hukum.

8) KPK belum sampai pada tahap penyidikan.

9) OJK masih dalam tahap observasi

Faktor Pendukung Terjadinya Fraud

Fraud dalam pelaksanaan JKN

pada tahun 2015 akan ada dan

mungkin menjadi bertambah;

Kerugian negara diperkirakan bertambah namun bukti sulit didapat;

Tanpa ada pencegahan dikhawatirkan fraud akan menjadi budaya kerja

tenaga dan manajer RS, Peserta dan Petugas BPJS Kesehatan

Prediksi:

Modus Korupsi Sektor Kesehatan

Dari data pengaduan masyarakat sejak 2005-2012, KPK melakukan inventarisasi modus-modus korupsi sektor kesehatan terbanyak berupa:

Penyelewengan APBN/APBD sektor kesehatan, Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda

Intervensi politik dalam anggaran kesehatan, jaminan kesehatan dan ASKESKIN

Pungli oleh PNS (Dinas Kesehatan) dan pemotongan dana bantuan

Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, terutama alat kesehatan

Penyalahgunaan keuangan RSUD

Klaim palsu dan penggelapan dana asuransi kesehatan oleh oknum Puskesmas dan RSUD

Penyalahgunaan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD)

•

•

•

•

•

•

DATA LITBANG KPK, 2013

Sektor Kesehatan sebagai Sasaran

Strategis KPK

Dalam Renstra KPK 2011-2015, kesehatan menjadi salah satu fokus KPK (selain Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi,

Infrastruktur dan Pendidikan), karena :

Menyangkut hajat hidup orang banyak Jumlah anggaran kesehatan yang makin besar. Per 1 Januari

2014, BPJS akan mengelola dana yang cukup besar (Rp.30 T) dan

makin meningkat tiap tahun

Besarnya potensi penyimpangan di Fasilitas Kesehatan. Fraud

dalam claim layanan kesehatan di USA 2-10%, dan sudah

merupakan ranah FBI

15 Tipe Fraud di Rumah Sakit*

* : Prof. Laksono T. , 2014

NO. NAMA TINDAKAN BATASAN OPERASIONAL

1 Upcoding

Memasukan klaim penagihan atas dasar kode yang tidak akurat, yaitu diagnosa

atau prosedur yang lebih kompleks atau lebih banyak menggunakan sumber

daya RS, sehingga menghasilkan nilai klaim lebih tinggi dari yang seharusnya.

2 Cloning

Menggunakan sistem rekam medis elektronik dan membuat model spesifikasi

profil pasien yang terbentuk secara otomatis dengan mengkopi profil pasien lain

dengan gejala serupa untuk menampilkan kesan bahwa semua pasien dilakukan

pemeriksaan lengkap.

3 Phantom Billing Tagihan untuk layanan yang tidak pernah diberikan.

4 Inflated BillsMenaikan tagihan global untuk prosedur dan perawatan yang digunakan pasien

khususnya untuk alat implant dan obat-obatan.

5Service Unbundling or

Fragmentation

Menagihkan beberapa prosedur secara terpisah yang seharusnya dapat

ditagihkan dalam bentuk paket pelayanan, untuk mendapatkan nilai klaim lebih

besar pada satu episode perawatan pasien.

6 Self Referral

Penyedia layanan kesehatan yang merujuk kepada dirinya sendiri atau rekan

kerjanya untuk memberikan layanan, umumnya disertai insentif uang atau

komisi.

7 Repeat billingMenagihkan lebih dari satu kali untuk prosedur, obat-obatan dan alkes

yang sama padahal hanya diberikan satu kali.

8 Length of StayMenagihkan biaya perawatan pada saat pasien tidak berada di rumah

sakit atau menaikan jumlah hari rawat untuk meningkatkan nilai klaim.

9 Type of room changeMenagihkan biaya perawatan untuk ruangan yang kelas perawatannya

lebih tinggi daripada yang sebenarnya digunakan pasien.

10 Time in ORMenagihkan prosedur menggunakan waktu rata-rata maksimal operasi,

bukan durasi operasi yang seharusnya.

11 Keystroke Mistake Melakukan entri kode yang tidak benar.

12 Cancelled Service

Biasanya pada pemberian terapi obat, prosedur atau pelayanan

kesehatan yang telah direncanakan kemudian dibatalkan namun tetap

ditagihkan.

13 No Medical ValueKlaim yang diajukan merupakan pelayanan yang tidak mendukung

kondisi medis/kesehatan pasien.

14 Standard of carePenagihan layanan yang tidak sesuai standar kualitas dan keselamatan

pasien yang berlaku

15 Unnecessary treatmentPenagihan atas pemeriksaan atau terapi yang tidak terindikasi untuk

pasien

24

Tindakan Fraud Lainnya yang Terjadi di Indonesia

Penggunaan Ventilator Berlebih

Phantom Procedure

Phantom Visit

Readmisi

Sumber : Prof. Laksono T. dalam penelitian 7 RS di Indonesia

25

5 JENIS KEJADIAN TERBANYAK FRAUD & ABUSE PELAYANAN KESEHATAN

PT ASKES (PERSERO) TAHUN 2013 (experience)

Sumber Data : Laporan Kantor Divisi Regional

FASKES

• Upcoding

• Tagihan tanpa berkas pendukung

• Medical necessity

• Unbundling

• False claim

PESERTA

• Penggunaan kartu oleh yang tidak berhak

• Kartu tidak berlaku

• Pelayanan Non prosedur

• Usaha mendapatkan pelayanan diluar jaminan

• Rujukan tidak valid : mencoret rujukan, rujukan tidak berlaku

MEKANISME PENGENDALIAN & PENANGANAN FRAUD & ABUSE

Produk Pencegahan

Fraud

Kompetensi & Integritas

Pegawai

Pedoman & Kebijakan Anti

Fraud

Sosialisasi/Edukasi Kepada Provider &

Peserta

Aplikasi SIM

28

Pedoman Fraud & Abuse

Juknis Verifikasi

Leaflet Fraud

500 Rekomendasi Koding INA CBGs

Modul Diklat Anti Fraud

Tools BimTek Anti Fraud

Aplikasi UR

Laporan PIN-F

Produk Pencegahan

Fraud

29

Penyusunan Juknis Verifikasi

bersama Kemenkes

Pembentukan & Pertemuan Rutin

DPM Pusat

Pertemuan Nasional : Faskes,

Dinkes & DPM

Pengenalan Fraud kepada Faskes dengan Leaflet

Fraud

Pembahasan Kasus INA CBG’s dg Tim NCC : 500

Rekomendasi Koding INA CBGs

Pembuatan Format Laporan

Kejadian Terindikasi Fraud

dg PIN-F (Pengendalian

Inefisiensi Fraud)

Perencanaan Diklat Anti Fraud Metode Blended

Learning dg FKPMK-UGM

BimTek Anti Fraud di RS &

Penyusunan Pedoman Fraud-RS dg Kemenkes

Focus Discussion Group (FGD) dengan Para Pakar Fraud

Audiensi dg FKPMK-UGM dalam rangka Sosialisasi &

Training INA CBGs bersama BPJS Kes.

di RS

Audiensi dg KPK dalam rangka Join

Audit bersama BPJS Kes., BPKP, &

Kemenkes.

Pembentukan Tim Pencegah

Kejadian Fraud selain Tim Anti

Fraud yang sudah ada

Berbagai Upaya Pencegahan Fraud

BPJS Kesehatan Tahun 2014

30

Program Anti Fraud/Abuse

1. Pembentukan Tim

2. Instrumen untuk mendeteksi fraud & abuse

Bagaimana Mengatasi Fraud/Abuse?

Pengelolaan Kejadian Teridentifikasi Fraud & Abuse

ALUR PENGELOLAAN FRAUD & ABUSE BPJS KESEHATAN

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Tim Anti Fraud Kantor

Cabang/ Divisi Regional

- Mendeteksi Kejadian Teridentifikasi F & A - Membuat Laporan Kejadian

- Melakukan pemeriksaan mandiri atas klaim yang telah dibayarkan oleh KC

- Melakukan analisa & memberikan Rekomendasi

Kantor Pusat

Duta BPJS Kantor Cabang/ BPJS Center

PROGRAM KERJA MANAJEMEN UTILISASI TERKAIT FRAUD & ABUSE

Deteksi dan identifikasi

Fraud dan Abuse melalui Audit

Klaim

Feedback & rekomendasi

TL

Evaluasi atas data Utilization

Review

SISTEM PENGAWASAN EKSTERNAL & INTERNAL

Siapa yang melakukan Pencegahan & Pengawasan ?

Eksternal :

-Dewan SJSN

-Pengawas Independen: OJK

-KPK

-Kemenkes (?)

- Perguruan Tinggi (?)

Internal :

Tim Anti Fraud

Pengawasan Eksternal Deteksi, Pengawasan

& Evaluasi

Siapa Pengawas BPJS ?

Eksternal BPJS

DJSN dan

Pengawas

(3) UU

DJSN

• Pengawasan

dilakukan oleh

Lembaga

Independen (Pasal 39 ayat

24/2011

OJK

• OJK melaksanakan

tugas pengaturan

dan pengawasan

terhadap kegiatan jasa

keuangan di sektor

Perbankan; Pasar

Modal; dan

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (Ps 6 UU 21/2011)

BPK

• Semua pengawasan

keuangan negara,

termasuk yang telah

dipisahkan (ps 2 ayat

(2) UU 15/2004) • Pengawasan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (ps 4 ayat (1) UU 15/2004)

Apa peran Perguruan Tinggi? Mengapa harus berperan?

PT mempunyai • tenaga ahli yang luas. PT jangan hanya

jadi penonton Apa perannya?

• Peran dengan hasil Jangka Panjang: Mendidik mahasiswa kedokteran, residen (PPDS1), fellows (PPDS2) Peran dengan hasil Jangka Pendek:

Sebagai tenaga ahli untuk

membantu BPJS

Sebagai tenaga ahli untuk membantu Pengawas Independen (OJK)

•

•

- •

-

• Fungsi Pengawasan Internal

• BPJS Kes. Center Patient

• Tim Anti Fraud (Divre dan KC)

•Dewan Pertimbangan Medik

konsultasi

•Forum Komunikasi &

•Fungsi Hukum & HAL

DETEKTIF

• Fungsi Manajemen Risiko

• Fungsi Manaj.Utilisasi,

Visit

• Internal Auditor (dokter, CFE)

•Forum Komunikasi &

•Fungsi Hukum & HAL

REPRESIF

• Teknologi & Sistem Informasi yang terintegrasi red flag

• Fungsi Manajemen Risiko

• Fungsi Pengawasan Internal

• Fungsi Manaj.Utilisasi

• BPJS Kes. Center Patient Visit

• Tenaga Verifikator yang berpengalaman

• Tim Anti Fraud (Divre dan KC)

• Internal Auditor (dokter, CFE)

•Dewan Pertimbangan Medik

konsultasi

PREVENTIF

• Teknologi & Sistem Informasi

yang terintegrasi red flag

• Alat bantu verifikasi Klarinet • Fungsi Manajemen Risiko

• Fungsi Pengawasan Internal

• Fungsi Manaj.Utilisasi,

• BPJS Kes. Center Patient Visit

•Pedoman Identifikasi, Penanganan dan Pelaporan Fraud & Abuse •KM Portal – Best Practice Sharing identifikasi dan penanganan Fraud & abuse

•Whistleblowing System

•Good Governance (on progress)

• Tenaga Verifikator yang berpengalaman

PREEMPTIF

• Fungsi Manaj. Risiko

• Pedoman Identifikasi, Penanganan dan Pelaporan Fraud & Abuse

• KM Portal – Best Practice

Sharing identifikasi dan

penanganan Fraud & abuse • Glossary Kasus Fraud & Abuse • Whistleblowing System

• Good Governance

PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PADA BPJS KESEHATAN

BPJS Kesehatan 39

HTA Health

Technology Assessment

CAB Clinically

Advisory Board

Tim Kendali Mutu&Biaya

JKN

DPM Dewan

Pertimbangan Medik

Definisi Dibentuk oleh Menteri

Kesehatan

Dibentuk oleh Menteri Kesehatan

- Difasilitasi oleh BPJSK

INDEPENDEN !

- Dibentuk oleh BPJS Kesehatan

- Supporting BPJSK - Medical

Judgement/2nd Opinion

Struktur Tingkat Pusat Tingkat Pusat - Tk Pusat - Tk. Divisi Regional - Tk Cabang

- Tk. Pusat - Tk. Divisi Regional

Aktivitas Memberikan penilaian teknologi kesehatan

Memberikan rekomendasi

terkait dengan permasalahan teknis medis pelayanan kesehatan

Rapat Rutin: - evaluasi mutu

pelayanan kesehatan

- Audit Medis - Sosialisasi &

Pembinaan etika disiplin profesi

Medical Judgment Klaim Investigation Utilization Review

Keanggotaan Ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI

Organisasi Profesi & Akademisi Kedokteran

Organisasi Profesi, Pakar Klinis, dan

Akademisi

Pakar Klinis

TANTANGAN PENGELOLAAN FRAUD & ABUSE

Analisis Sumber anggaran Pengawasan

•

•

•

Anggaran BPJS untuk JKN: 30 Triliun Asumsi konservatif ada 5% fraud = 1.5 Triliun.

Apakah bisa dikurangi fraud ini? Apakah bisa

mencegah fraud menjadi budaya kerja?

Apakah bisa ada dana pengawasan untuk mengurangi kerugian. Berapa?

(Laksono Trisnantoro)

•

Tantangan Memberantas Korupsi di

Sektor di Kesehatan oleh KPK

Tantangan bagi profesi kedokteran dalam pemberantasan korupsi adalah mengantisipasi modus korupsi yang semakin kompleks dan sophisticated. Perhatian yang semakin serius antara lain

pada :

Abuse of power & discretion. Profesi dokter memegang otoritas medis yang sulit ditantang, baik oleh kolega, terlebih oleh kalangan awam. Hal ini menimbulkan risiko

penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan publik.

Conflict of interest. Profesi dokter dapat terjebak pada situasi konflik kepentingan, yang

apabila tidak segera keluar dari situasi tersebut, dapat mengakibatkan tindak pidana.

State Capture Corruption. Profesi kedokteran harus mewaspadai upaya-upaya pihak

tertentu memanfaatkan otoritas medis untuk melakukan korupsi melalui produk peraturan

perundangan.

Unholy alliance. Permufakatan jahat antara profesi kedokteran dengan pelaku kejahatan.

•

•

•

•

Harapan......

43

Perubahan Pola Kejadian

Fraud

Deteksi melalui SIM

Tindak Lanjut

There are three things in the world

that deserve NO MERCY,

hypocrisy, FRAUD, and tyranny. (Frederick Willia Robertson)

Terima kasih

Kartu Indonesia Sehat

Kalau Gotong royong, Semua Tertolong

www.bpjs-kesehatan.go.id @BPJSKesehatanRI BPJS Kesehatan

(Akun Resmi)

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan bpjskesehatan

Slide Penutup