PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKAKL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegaitan..Dalam penyusunan RKAKL selain mengacu pada RKP dan Renstra K/L, penyusunan RKAKL juga harus mengacu pada pagu sementara dan definitif yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dengan DPR, serta tidak boleh keluar dari tupoksi unit organisasi kementerian/lembaga yang bersangkutan. Selain itu, banyak rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan RKAKL agar tercapai anggaran berbasis kinerja seperti memperhatikan alur perencanaan dan penganggaran sebagaimana dicantumkan pada bagian selanjutnya dari booklet ini.

1. UU NO 17/2003 Pasal 14 (1)

Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun RKA-KL

2. UU NO 17/2003 Pasal 14 (2)RKAKL disusun berdasarkan prestasi kerja / kinerja yang akan dicapai.

3. PP NO 20/2004 Pasal 3 (2)

Program dan kegiatan disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu

4. PP NO 21/2004 Pasal 4

RKA-KL disusun dengan menggunakan pendekatan

a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;

b. Penganggaran Terpadu dan Penganggaran Berbasis Kinerja.5. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL6. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara K/L7. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Definitif K/L

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun anggaran dengan pendekatan anggaran terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (Perfomance Based Budgeting). Penyusunan anggaran ini dilakukan dengan menyusun dokumen anggaran yang disebut "Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)"

1. PENGANGGARAN TERPADUPenganggaran terpadu merupakan unsur yang paling rnendasar bagi pelaksanaan elemen reformasi penganggaran lainnya, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu.

5 Komponen Pokok Pendekatan Anggaran Terpadu Dalam RKA-KL:

(1.) Satuan Kerja

Penetapan satuan kerja sebagai kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan semua kegiatan yang ditetapkan menteri/pimpinan lembaga

(2.) Kegiatan

Setiap satuan kerja minimal mempunyai satu kegiatan dlm rangka mewujudkan sebagian sasaran program dari unit organisasi

(3.) Keluaran

Kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja mempunyai keluaran yang jelas & tidak tumpang tindih dng keluaran dari kegiatan lain(4.) Jenis Belanja

Jenis belanja ditetapkan dengan kriteria yang sama untuk semua kegiatan(5.) Jenis Belanja

Satu dokumen perencanaan, satu dokumen penganggaran dan satu dokumen pelaksanaan anggaran untuk semua jenis satker dan kegiatan

Diagram Kerangka Ideal Penganggaran Terpadu

Penerapan Penganggaran Terpadu (unified budget) diharapkan dapat mewujudkan:(1) Satuan kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap asset dan kewajiban yang dimilikinya;

(2) Alokasi dana untuk kegiatan dasar/operasional organisasi mendukung kegiatan penunjang dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan satuan kerja yang bersangkutan;

(3) Adanya akun yang standar (dahulu dikenal sebagai mata anggaran keluaran) untuk satu jenis belanja dipastikan tidak ada duplikasi penggunaannya, sehingga satu jenis belanja hanya untuk satu jenis pengeluaran tertentu.2. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJAPenganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai Pasal 7 PP Nomor 21 tahun 2004 kementerian negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. lndikator kinerja (performance indicators) dan sasaran (targets) merupakan bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Sistem ini terutama berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (outputs) dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Secara lebih rinci maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah :

Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (ouput) dan dampak (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan; Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran; Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian negara/lembaga.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja tersebut akan tercermin dalam dokumen anggaran (RKA-KL). Secara substansi RKA-KL menyatakan informasi kebijakan beserta dampak alokasi anggarannya. lnformasi yang dinyatakan dalam RKA-KL antara lain berupa :

Kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program. Kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa output dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Kegiatan dan keluarannya beserta masukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.

5 Komponen Pokok Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam RKA-KL:

(1.) Satuan Kerja

Satuan kerja sebagai penangung jawab pencapaian keluaran/output kegiatan/ subkegiatan

(2.) Kegiatan

Rangkaian tindakan yang dilaksanakan satuan kerja sesuai dengan tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan

(3.) Keluaran

Satuan kerja mempunyai keluaran yang jelas & terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan

(4.) Standar Biaya

Perhitungan anggaran didasarkan pada standar biaya (bersifat umum dan bersifat khusus)

(5.) Jenis Belanja

Pembebanan anggaran pada jenis belanja yang sesuai

3. PENGANGGARAN DALAM KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAHKerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya pada tahun berikutnya yang dinyatakan sebagai prakiraan maju.Tujuan dari pendekatan ini adalah agar disiplin fiskal bisa berjalan secara berkelanjutan karena ketika Kementerian/Lembaga mengajukan usulan anggaran untuk membiayai program dan kegaitan dalam tahun anggaran yang direncanakan dan menyampaikan prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Dalam penyusunan RKA-KL dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, kementerian negara/lembaga perlu menyelaraskan kegiatan/program yang disusun dengan RPJM Nasional dan Renstra kementerian negara/lembaga, yang pada tahap sebelumnya menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Renja-KL.Secara umum konsepsi dasar KPJM dalam RKAKL dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:Diagram Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Visi dan Misi kementerian negara/lembaga. Skala Prioritas.RKA-KL disusun berdasarkan skala prioritas dengan mengacu pada:

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil pembahasan dengan DPR

Pagu Sementara/Pagu Definitif Hasil Kesepakatan DPR dengan kementerian negara/lembaga Tupoksi unit organisasi kementerian negara/lembaga Pengalokasian anggaran ke dalam kegiatan/subkegiatan dalam RKA-KL tidak dapat mengakibatkan :

Pergeseran anggaran antar program

Pengurangan belanja mengikat Perubahan pagu sumber pendanaan/ sumber pembiayaan (RM/PLN/HLN/PNBP) yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara 2007.

Perhitungan alokasi biaya didasarkan pada indeks satuan biaya yang ditetapkan.

Program dalam RKA-KL dikelompokkan ke dalam: Program Prioritas (Nasional), yaitu program-program yang ditetapkan Pemerintah dalam RKP sebagai prioritas pembangunan yang difokuskan pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, keadaan yang lebih aman, adil dan demokratis. Program prioritas nasional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan prioritas. Program Penunjang, yaitu semua program yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, kecuali yang telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional. Program penunjang dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan penunjang.

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara. Kementerian Keuangan adalah lembaga yang dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara. Menteri Perencanaan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional (dalam hal ini adalah Bappenas). Kementerian Perencanaan adalah lembaga yang dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. Kementerian Negara adalah organisasi dalam Pemerintahan RI yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu. Lembaga Negara adalah organisasi nonkementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UUD 45 dan peraturan perundang-undangan. Unit Organisasi adalah bagian dari suatu kementerian negara/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program. Satuan Kerja adalah adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemeritahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan mengerahkan segala sumber daya (personil, teknologi,dana,dll) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan, timbulnya sub kegiatan ini sebagi kosekuensi adanya perbedaan jenis dan satuan keluaran. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta pagu anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Pagu Indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada KL untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga.

Pagu Sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan DPR sebagai acuan dalam penyusunan RKA KL. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA) adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil DJPb atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan.

Kanwil DJPb adalah instansi vertikal DJPb dan bertanggung jawab kepada Dirjen Perbendaharaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal DJPb yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJPb. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. PENDAHULUAN

DASAR HUKUM

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

DOKUMEN PENDUKUNG, ANTARA LAIN:

TERM OF REFERENCE (TOR)

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

DAFTAR PEMBAYARAN GAJI BULAN TERTT.

DATA ANALISIS KERUSAKAN BANGUNAN

DAFTAR JUMLAH & KONDISI INVENTARIS

DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG DIPERLUKAN

PERATURAN, ANTARA LAIN:

PMK TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-KL

RENJA-KL/RKP

SE MENKEU PAGU SEMENTARA/DEFINITIF

PMK TENTANG STANDAR BIAYA

DASAR-DASAR PENGALOKASIAN ANGGARAN

SITEM PERENCANAAN & PENGANGGARAN

DEFINISI-DEFINISI

Untuk mendukung kecepatan dan kelancaran penganggaran dan pelaksanaan anggaran satker pusat dapat berupa: Unit eselon II, sepanjang memenuhi salah satu atau lebih syarat sbb:

Lokasi satker berada pada prop/kab/kota yang berbeda dengan kantor pusatnya.

Karakteristik tugas/kegiatan satker yang komplek.

Volume kegiatan dengan anggaran yang relatif besar