PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL ... · PDF fileRPJMN III 2015-2019 RPJMN IV 2020-2024 3.PP 40 tahun 2006 ... Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENYUSUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

NASIONAL (RPJMN) 2015-2019

Disampaikan dalam Musrenbang RegionalTarakan, 15-16 Desember 2014

Oleh:

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

OUTLINE PAPARAN

I. PENGANTAR

II. STRATEGI PEMBANGUNAN

Slide - 2

III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

IV. TINDAK LANJUT

I. PENGANTAR


I. PENGANTAR

Slide - 3

DASAR HUKUM PENYUSUNANRPJMN

1. UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangkapanjang, jangka menengah, dan tahunan.2. UU No. 17/2007 (RPJPN2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu:

RPJMN I 2005-2009RPJMN II 2010-2014RPJMN III 2015-2019RPJMN IV 2020-20243.PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional):Pasal 10 ayat (2),“Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN 2005-2025,rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden”

Pasal 11 ayat (6)“Rancangan Awal RPJM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam

Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL”

1. UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangkapanjang, jangka menengah, dan tahunan.2. UU No. 17/2007 (RPJPN2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu:

RPJMN I 2005-2009RPJMN II 2010-2014RPJMN III 2015-2019RPJMN IV 2020-20243.PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional):Pasal 10 ayat (2),“Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN 2005-2025,rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden”

Pasal 11 ayat (6)“Rancangan Awal RPJM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam

Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL”

Slide - 4

PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

VISI & MISIPRESIDEN

VISI & MISIPRESIDEN

MUSRENBANGNASRPJMN

MUSRENBANGNASRPJMN

Ditetapkandengan

PeraturanPresiden *)

Ditetapkandengan

PeraturanPresiden *)

*) Paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik

Sebagai AcuanPenyusunanRancangan

RENSTRA K/L

Sebagai AcuanPenyusunanRancangan

RENSTRA K/L

RancanganTeknokratik

Telah disusunoleh

Bappenas

Telah disusunoleh

Bappenas

Slide - 5

Feb-Apr 2014

Okt - Nov 2014Januari 2015

Konsep RancanganTeknokratik Penetapan RPJMNmelalui Perpres(16 Jan 2015)

Penetapan RPJMNmelalui Perpres(16 Jan 2015)

Penyusunan RancanganAwal RPJMN (M2 Nov)

JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

Sosialisasi dan PenjaringanAspirasi Masyarakat danpakar

Penetapan Presiden Terpilih(Okt) Sidang Kabinet (12 Jan)Rakorbangpus (25 Nov)

Desember 2014

Penyusunan Rancangan RPJMN (M1Des)

Penetapan RPJMNmelalui Perpres(16 Jan 2015)

Penelaahan RENSTRA K/L (M1 Des)

Sosialisasi dan PenjaringanAspirasi Masyarakat danpakar

Agustus 2014

Penyampaian RancanganTeknokratik kepada K/LMusrenbang Regional (6-15 Des)

Penyusunan RancanganRENSTRA K/L

Musrenbangnas (18 Des)

Slide - 6

RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019

• Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 terdiri dari:– Buku I : Agenda Pembangunan Nasional– Buku II : Agenda Pembangunan Bidang– Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah

• Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunanbeserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah2015-2019)• Telah disampaikan sebagai bahan pembahasan kepada:

– Seluruh K/L (Rakorbangpus, 25 November 2014)– Seluruh Provinsi (Rangkaian Musrenbang Regional, 6 s/d 15 Desember2014)

• Rancangan Awal akan dipertajam dengan :– Hasil finalisasi Resource envelope jangka menengah 2015-2019 (Menkeu)– Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah– Mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, BUMN danSwasta

• Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 terdiri dari:– Buku I : Agenda Pembangunan Nasional– Buku II : Agenda Pembangunan Bidang– Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah

• Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunanbeserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah2015-2019)• Telah disampaikan sebagai bahan pembahasan kepada:

– Seluruh K/L (Rakorbangpus, 25 November 2014)– Seluruh Provinsi (Rangkaian Musrenbang Regional, 6 s/d 15 Desember2014)

• Rancangan Awal akan dipertajam dengan :– Hasil finalisasi Resource envelope jangka menengah 2015-2019 (Menkeu)– Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah– Mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, BUMN danSwasta

Slide - 7

TRISAKTI DAN NAWACITAVISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

7 MISI

Keamanan nasional yg mampu menjagakedaulatan wilayah, menopang kemandirianekonomi dg mengamankan SD maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesiasebagai negara kepulauan.

Masyarakat maju,berkeimbangan dan

demokratisberlandaskan negara

hukum.

Politik LN bebasaktif dan

memperkuat jatidiri sebagai negara

maritim

Kualitas hidup manusianIndonesia yg tinggi, maju

dan sejahtera

Bangsa berdayasaing

Indonesia menjadi negaramaritim yg mandiri, maju, kuatdan berbasiskan kepentingan

nasional

Masyarakat ygberkepribadian

dalam kebudayaan.

NAWACITA – 9 agenda prioritas

Akan menghadirkankembali negara untukmelindungi segenapbangsa dan memberi

rasa aman padaseluruh WN

Akan membuatPemerintah tidakabsen dg memba-ngun tata kelolaPem. yg bersih,efektif, demo-

kratis danterpercaya

Akan membangunIndonesia daripinggiran dg

memperkuat daerah-daerah dan desa dlm

kerangka NegaraKesatuan

Akan menolakNegara lemah

dengan melalukanreformasi sistem

penegakan hukumyang bebas korupsi,

bermartabat danterpercaya.

Akan mening-katkankuali-tas hidup manusia

Indonesia melalui:Indonesia Pintar,Indonesia Sehat,

Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

Akan mening-katkanproduktivitas rakyat

dan daya saing dipasar internasional

Akanmewujudkankemandirianekonomi dg

menggerak-kansektor-sektor

strategisekonomidomestik

Akanmelakukan revolusikarakterbangsa

Akan memper-teguh Kebhi-nekaan dan

memperkuatrestorasi sosial.

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK(12 program aksi-115 prioritas utama)

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI(16 program aksi)

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3program aksi)

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK(12 program aksi-115 prioritas utama)

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI(16 program aksi)

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3program aksi)

1. Membangunwibawa politikLN danmereposisiperan Indonesiadalam isu-isuglobal (4)

2. Menguatkansistempertahanannegara (4)

3. Membangunpolitik keamanandan ketertibanmasyarakat (8)

4. Mewujudkanprofesionalitasintelijen negara(7)

5. Membangunketerbukaaninformasi dankomunikasi publik(7)

6. Mereformasisistem dankelembagaandemokrasi (6)

7. Memperkuatpolitikdesentralisasi danotda (11)

8. Mendedikasikandiri untukmemberdayakandesa (8)

9. Melindungi danmemajukan hak-hak masyarakatadat (6)

10. Pemberda-yaanPerempuan dalampolitik danpembangunan (7)

11. Mewujudkansistem danpenegakan hukumyang berkeadilan(42)

12. Menjalankanreformasi birokrasidan pelayananpublik (5)

1. Dedikasikanpembangunan kualitasSDM

2. Membangun ke-daulatanpangan berbasisagribisnis kerakyatan

3. Mendedikasikan programu/ mem-bangun daulatenergi berbasiskepentingan nas.

4. Untuk pengua-saan SDAmelalui 7 langkah &mem-bangun regulasimewajibkan CSR &/atausaham u/ masyarakatlokal/ sekitar tambang,penguatan kapa-sitaspengusaha nasional(trmsuk penambangrakyat) dlm penge-lolaantambang berkelanjutan.

5. Membangunpemberdayaanburuh

6. Membangunsektorkeuanganberbasisnasional

7. Penguataninvestasidomestik

8. Membangunpenguatankapasitas fiskalnegara

9. Membanguninfrastruktur

10. Membangunekonomi maritim

11. Penguatansektor kehutanan

12. Membangun tataruang danlingkunganberkelanjutan

13.Membangunperimbanganpembangunankawasan

14.Membangunkarakter danpotensi wisata

15.Mengembangkankapasitasperdagangannasional

16.Pengembanganindustrimanufaktur

1. Berkomitmenmewujudkan

pendidikan sbgpembentuk karakter

bangsa

2. Akanmemperteguhkebhinekaan

Indonesia danmemperkuat

restorasi sosial

3. Akanmembang

un jiwabangsamelalui

pemberdayaan

pemudadan olah

raga

Slide - 8

MENUJU INDONESIAYANG JAUH LEBIH BAIK

1. Mengejar peningkatan daya saing2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui

pembangunan mental3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di

sektor maritim dan kelautan4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang

kuat dan berkualitas5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah6. Memulihkan kerusakan lingkungan7. Memajukan kehidupan bermasyarakat

1. Mengejar peningkatan daya saing2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui

pembangunan mental3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di

sektor maritim dan kelautan4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang

kuat dan berkualitas5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah6. Memulihkan kerusakan lingkungan7. Memajukan kehidupan bermasyarakat

Slide - 9




Slide - 10

Membangun untuk manusia danmasyarakat Mewujudkan pertumbuhan ekonomi,pembangunan sosial danpembangunan ekologi yangberkelanjutan

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJANORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN3 DIMENSI PEMBANGUNAN

STRATEGI PEMBANGUNAN

Memulihkan dan menjaga keseimbanganantarsektor, antarwilayah danantarkelompok sosial dalampembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif,berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,dan keunggulan sumber daya manusia

DIMENSI PEMBANGUNANMANUSIADIMENSI PEMBANGUNANMANUSIAPendidikanPendidikanKesehatanKesehatanPerumahanPerumahan

DIMENSI PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULANDIMENSI PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULANKedaulatan PanganKedaulatan PanganKedaulatan Energi &KetenagalistrikanKedaulatan Energi &KetenagalistrikanKemaritimanKemaritimanPariwisata dan IndustriPariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN& KEWILAYAHANDIMENSI PEMERATAAN& KEWILAYAHAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYAQUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

AntarkelompokPendapatanAntarwilayah

KONDISI PERLUKONDISI PERLUKepastian dan

Penegakan HukumKepastian dan

Penegakan HukumKeamanan dan

KetertibanKeamanan dan

Ketertiban Politik & DemokrasiPolitik & Demokrasi Tata Kelola & RBTata Kelola & RB

Slide - 11




Slide - 12

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (1)

1. SASARAN MAKRO;2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT;3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN;4. SASARAN DIMENSI PEMERATAAN; DAN5. SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN ANTARWILAYAH;6. SASARAN POLHUKHANKAM.

1. SASARAN MAKRO;2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT;3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN;4. SASARAN DIMENSI PEMERATAAN; DAN5. SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN ANTARWILAYAH;6. SASARAN POLHUKHANKAM.

Slide - 13

Indikator 2014*(Baseline) 2019

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 meningkatEKONOMI

Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi 5,1% 8 % PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000 43.32540.785 71.975

1. SASARAN MAKRO

PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010 PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000 43.32540.785 71.975 Inflasi 7,3% 3,5% Tingkat Kemiskinan 11,25% ** 5-6% Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010 11,4% 16% Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 4-5%

*Perkiraan **Maret 2014Slide - 14

DISTRIBUSI NILAI PDRBMENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013(atas dasar harga berlaku)

WILAYAH Pertanian Pertambangan& Penggalian

IndustriPengolahan

Listrik,Gas, &

AirBersih

KontruksiPerdagangan,

Hotel &Restoran

Pengangkutan& Komunikasi

Keuangan,Real Estate,

& JasaPerusahaan

JasaLainnya

Sumatera 21.22 15.03 19.34 0.55 7.15 15.94 6.98 4.78 8.99

Jawa 10.03 1.22 27.01 1.63 6.70 24.41 8.03 10.88 10.10

Bali Nusa Tenggara 23.44 5.87 5.72 1.28 6.43 23.64 10.51 5.98 17.13

Sumber: BPS, 2014

Kalimantan 12.35 31.82 19.77 0.38 4.99 13.42 5.79 4.20 7.28

Sulawesi 26.27 5.87 9.39 0.84 8.10 16.74 8.39 7.14 17.26

Maluku 14.21 29.56 18.65 0.25 9.41 9.44 6.12 2.83 9.51

Jawa 10.03 1.22 27.01 1.63 6.70 24.41 8.03 10.88 10.10

Luar Jawa 19.74 17.65 17.43 0.58 6.89 15.64 7.07 4.90 10.11Kawasan BaratIndonesia 13.34 5.17 24.53 1.32 6.81 22.06 7.83 9.07 9.86

Kawasan TimurIndonesia 16.65 21.07 14.94 0.61 6.54 15.24 7.17 5.06 11.56

Slide - 15

Indikator2014

(Baseline) 2019Kependudukan dan Keluarga Berencana Rata-rata Laju PertumbuhanPenduduk 1,49%/tahun(2000-2010) 1,19%/tahun(2010-2020) Angka kelahiran total (TotalFertility Rate/TFR) 2,6 (2012) 2,3

Pendidikan

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Arah Kebijakan

Kependudukan1.Penguatan dan pemaduan kebijakanpelayanan KB dan kesehatan reproduksi2.Peningkatan jumlah dan penguatankapasitas tenaga lapangan KB, tenagakesehatan pelayanan KB, dan penguatanlembaga di tingkat masyarakat3.Peningkatan pelayanan KB denganpenggunaan metode kontrasepsi jangkapanjangPendidikan1.Melanjutkan upaya untuk memenuhi hakseluruh penduduk mendapatkan layananpendidikan dasar berkualitas2.Meningkatkan akses Pendidikan Menengahyang berkualitas3.Memperkuat peran swasta dalammenyediakan layanan pendidikan menengahyang berkualitas4.Meningkatkan relevansi pendidikankejuruan dengan kebutuhan dunia kerja5.Meningkatkan akses terhadap layananpendidikan dan pelatihan keterampilan6.Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Kependudukan & KB, Pendidikan

Pendidikan Rata-rata lama sekolah pendudukusia diatas 15 tahun 8,1 (tahun)* 8,8 (tahun) Rata-rata angka melek aksarapenduduk usia di atas 15 tahun 94,1%* 96,1 (%) Prodi perguruan tinggi minimalberakreditasi B 50,4%* 68,4 (%) Persentase SD/MI berakreditasiminimal B 68,7%* 84,2% Persentase SMP/MTsberakreditasi minimal B 62,5%* 81,0% Persentase SMA/MAberakreditasi minimal B 73,5%* 84,6% Pesentase Kompetensi KeahlianSMK berakreditasi minimal B 48,2%* 65,0%

*2013 **2009 *** 2012 Slide - 16

Arah Kebijakan

Kependudukan1.Penguatan dan pemaduan kebijakanpelayanan KB dan kesehatan reproduksi2.Peningkatan jumlah dan penguatankapasitas tenaga lapangan KB, tenagakesehatan pelayanan KB, dan penguatanlembaga di tingkat masyarakat3.Peningkatan pelayanan KB denganpenggunaan metode kontrasepsi jangkapanjangPendidikan1.Melanjutkan upaya untuk memenuhi hakseluruh penduduk mendapatkan layananpendidikan dasar berkualitas2.Meningkatkan akses Pendidikan Menengahyang berkualitas3.Memperkuat peran swasta dalammenyediakan layanan pendidikan menengahyang berkualitas4.Meningkatkan relevansi pendidikankejuruan dengan kebutuhan dunia kerja5.Meningkatkan akses terhadap layananpendidikan dan pelatihan keterampilan6.Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

No Indikator 2014(Baseline) 2019

1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 359

(SDKI 2012)306

2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24

3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anakbalita (persen)

19,6 (2013) 17

4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anakbaduta (persen)

32,9 (2013) 28

2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Arah Kebijakan1.Akselerasi Pemenuhan Akses PelayananKesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan LanjutUsia yang Berkualitas2.Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat3.Meningkatkan Pengendalian Penyakitdan Penyehatan Lingkungan4.Memantapkan Pelaksanaan SistemJaminan Sosial Nasional (SJSN) BidangKesehatan5.Meningkatan Akses Pelayanan KesehatanDasar yang Berkualitas6.Meningkatan Akses Pelayanan KesehatanRujukan yang Berkualitas7.Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran,dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan8.Meningkatkan Ketersediaan,Keterjangkauan, Pemerataan, dan KualitasFarmasi dan Alat Kesehatan9.Meningkatkan Pengawasan Obat danMakanan

Pembangunan Kesehatan

2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245

2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,43 (2013) <0,54. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,45. Prevalensi kegemukan dan obesitas pada pendudukusia 18+ tahun (persen)

28,9 (2013) 28,9

6. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 18,3 (2013) 15,33 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1puskesmas terakreditasi

0 5.600

2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80persen imunisasi dasar lengkap pada bayi

- 95

4 Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, sertaKetersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan1. Kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51,8

(Oktober 014)Min 95

2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenistenaga kesehatan

1.920 3.840

Slide - 17

Arah Kebijakan1.Akselerasi Pemenuhan Akses PelayananKesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan LanjutUsia yang Berkualitas2.Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat3.Meningkatkan Pengendalian Penyakitdan Penyehatan Lingkungan4.Memantapkan Pelaksanaan SistemJaminan Sosial Nasional (SJSN) BidangKesehatan5.Meningkatan Akses Pelayanan KesehatanDasar yang Berkualitas6.Meningkatan Akses Pelayanan KesehatanRujukan yang Berkualitas7.Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran,dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan8.Meningkatkan Ketersediaan,Keterjangkauan, Pemerataan, dan KualitasFarmasi dan Alat Kesehatan9.Meningkatkan Pengawasan Obat danMakanan

INDIKATOR 2014(baseline) 2019

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan

- Padi (Juta Ton) 69,9 82,0- Jagung (Juta Ton) 18,6 23,4- Kedelai (Juta Ton) 0,89 1,02- Gula (Juta Ton) 2,8 3,4- Daging Sapi (Ribu Ton) 395,1 459,9

- Produksi perikanan (juta ton) 24,9 40-50

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

ARAH KEBIJAKAN:

1.Peningkatan ketersediaan pangan melaluipenguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i)penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan(menahan konversi sawah) dan perluasan sawahbaru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasipenyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desaberdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik;(iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produkperikanan: 40 juta ton (ikan dll)**2.Peningkatan aksesibilitas masyarakatterhadap pangan: (i) pembangunan gudang dgfasilitas pasca panen; pengendalian impor melaluipemberantasan mafia impor; (ii) penguatancadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii)pengembangan sistem logistik ikan.3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsipangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsiprotein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii)penggunaan pangan lokal non beras .4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatanpangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolahiklim dan asuransi pertanian.

Kedaulatan Pangan

- Produksi perikanan (juta ton) 24,9 40-50

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:

- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasiair permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)

8,9 9,89

- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, airtanah dan rawa (juta ha)

2,71 3,01

- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak(ribu ha)

189,75 304,75

- Pembangunan waduk)* 21 49

Slide - 18

ARAH KEBIJAKAN:

1.Peningkatan ketersediaan pangan melaluipenguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i)penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan(menahan konversi sawah) dan perluasan sawahbaru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasipenyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desaberdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik;(iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produkperikanan: 40 juta ton (ikan dll)**2.Peningkatan aksesibilitas masyarakatterhadap pangan: (i) pembangunan gudang dgfasilitas pasca panen; pengendalian impor melaluipemberantasan mafia impor; (ii) penguatancadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii)pengembangan sistem logistik ikan.3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsipangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsiprotein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii)penggunaan pangan lokal non beras .4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatanpangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolahiklim dan asuransi pertanian.CACATAN:

Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedelefokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, dagingsapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.

* Kumulatif 5 tahun

Pembukaan1 juta lahansawah baru

Reforma agraria9 juta Ha Perbaikan dan

pemb. Jaringanirigasi,

bendungan,pasar, dan

sarprastransportasi

Pengendalianimpor pangan

Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH;Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda

Kemendag;Kemen Pertanian

Kemen PU;KementanKemendag;Pemda

KEDAULATAN PANGAN

BAPPENAS : KOORDINASIPERENCANAAN

MENKO : KOORDINASIPELAKSANAAN

KEDAULATANPANGAN

Stop konversilahan produktif

Pemulihankualitas

kesuburanlahan; 1000

Desa MandiriBenihGudang dgn

fasilitaspengolahanpasca panen

di sentraproduksi;

Pendirian bankpertanian &

UMKM

Peningkatankemampuan

petaniPemb.

Agribisniskerakyatan

Kemen Pertanian;Kemen Perindustrian;Pemda

Bank Indonesia;Kemen Koperasi

Kemen Pertanian;Kemen BUMN; Pemda

Kemen Pertanian;KLH/BPLHPemda (BUMDes- Dana Desa)

Pemda;Kemen Agraria & TTR

Slide - 19

INDIKATOR 2014(baseline) 2019*

Peningkatan Produksi SD Energi:

- Minyak Bumi (ribu BM/hari) 818 700

- Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.224 1.295

- Batubara (Juta Ton) 397 442

Penggunaan DN (DMO):

ARAH KEBIJAKAN:1.Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gasdan batubara): lapangan baru, IOR/EOR,pengembangan gas non konvensional (shale gas danCBM).2.Meningkatkan Cadangan Penyangga dan OperasionalEnergi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaankontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi.3.Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalambauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii)pemanfaatan bahan bakar nabati.4.Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorongpenggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii)pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.5.Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i)pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utkteknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii)peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).6.Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebihtransparan dan tepat sasaran7.Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA(kelistrikan)


Kedaulatan Energi

Penggunaan DN (DMO):

- Gas bumi DN 53% 64%

- Batubara DN 24% 60%

Regasifikasi onshore (unit) - 6

Pembangunan FSRU (unit) 2 3

Jaringan pipa gas (km) 11.960 17.960

Pembangunan SPBG (unit) 40 118Jaringan gas kota (sambunganrumah)

200 ribu 1 jt

Pembangunan kilang baru (unit) - 2

Slide - 20

ARAH KEBIJAKAN:1.Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gasdan batubara): lapangan baru, IOR/EOR,pengembangan gas non konvensional (shale gas danCBM).2.Meningkatkan Cadangan Penyangga dan OperasionalEnergi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaankontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi.3.Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalambauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii)pemanfaatan bahan bakar nabati.4.Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorongpenggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii)pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.5.Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i)pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utkteknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii)peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).6.Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebihtransparan dan tepat sasaran7.Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA(kelistrikan)* Dengan badan usaha

KEDAULATAN ENERGI

Pembangunankilang migas Tata kelola yg

efektif & efisienindustri migasdan energi (a.l

kontrakpembelian

minyak jangkamenengah)

PercepatanPembangunan

Pembangkit listrikdan peningkatanPenggunaan Batubara dan Gas utkproduksi Listrik

Sistem fiskal ygflexibel

Peningkatanproduksi minyak

bumimemperpanjangu

sia sumur2 tuadan Pengendalian

impor minyak

Kemen ESDM;Kemen BUMN

Kemen ESDM;Kemen BUMN;SKK MigasPertamina, PLN, PGN

Kemen ESDM;Kemen BUMN;PLN; PGN

Kemen Keuangan;Kemen ESDM;Kemen BUMN

Kemen ESDM;Kemen BUMN;Kemendag;Pertamina

Slide - 21



KEDAULATANENERGI


Pembangkit listrikdan peningkatanPenggunaan Batubara dan Gas utkproduksi Listrik

Realokasisubsidi BBM ke

biofuel

Pengembanganenergi baru &

terbarukan

Iklim investasimigas ygkondusif

PengalihanTransportasi

berbasis BBMke gas

(percepatanPembangunan

SPBG)

Kemen ESDM;Kemen PerhubunganKemen Perindustrian

Kemen ESDM;Kemen BUMN;PLN; PGN

Kemen ESDM;Kemen KeuanganKemen BUMNKementan

Kemen ESDM;Kemen BUMN; Kemen Ristek

Kemen ESDM;Kemen Keuangan;Pemda

Peningkatankapasitas

tangki/minyakmentah, BBM,

dan LPGKemen ESDM;Pertamina

INDIKATOR 2014(BASELINE) 2019

Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim

Penyelesaian pencatatan/depositpulau-pulau kecil ke PBB

13.46617.466

(Selesai th 2017)

Penyelesaian batas maritim antarnegara

1 negara 9 negara

Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar• Meningkatnya ketaatan pelaku

perikanan52% 87%

ARAH KEBIJAKAN:

1. Penyelesaian tata batas dan batas landaskontinen di luar 200 mil laut, serta penamaanpulau2 dan pendaftarannya;

2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;

3. Penguatan lembaga pengawasan laut;

4. Peningkatan Koordinasi Dalam PenangananPelanggaran Tindak Pidana;

5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasimultimoda;

6. Melakukan upaya keseimbangan antaratransportasi yang berorientasi nasional dengantransportasi yang berorientasi lokal dankewilayahan;

7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;

8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas,daya dukung dan kelestarian fungsi lingkunganlaut;

9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari sertapenguatan SDM dan Iptek kelautan;

10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayanserta masyarakat pesisir


Maritim dan Kelautan

• Meningkatnya ketaatan pelakuperikanan

52% 87%

Membangun Konektivitas Nasional:

Pengembangan pelabuhan untukmenunjang tol laut

-- 24

Pengembangan pelabuhanpenyeberangan

210 270

Pembangunan kapal perintis 15 unit 76 unit

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,4 40-50

Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 23 unit

Peningkatan luas kawasan konservasilaut

15,7 juta ha 20 juta haSlide - 22

ARAH KEBIJAKAN:

1. Penyelesaian tata batas dan batas landaskontinen di luar 200 mil laut, serta penamaanpulau2 dan pendaftarannya;

2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;

3. Penguatan lembaga pengawasan laut;

4. Peningkatan Koordinasi Dalam PenangananPelanggaran Tindak Pidana;

5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasimultimoda;

6. Melakukan upaya keseimbangan antaratransportasi yang berorientasi nasional dengantransportasi yang berorientasi lokal dankewilayahan;

7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;

8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas,daya dukung dan kelestarian fungsi lingkunganlaut;

9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari sertapenguatan SDM dan Iptek kelautan;

10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayanserta masyarakat pesisir

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN



PEMBANGUNANKEMARITIMAN

Peningkatankapasitas dan

pemberian aksesterhadap sumber

modal, saranaproduksi,

infrastruktur,teknologi dan

pasar

Pembangunan100 sentra

perikanan sbgtempat

pelelangan ikanterpadu dan

pembangunan 24pelabuhanstrategis

Pemberantasanillegal,

unregulateddan unreported

fishing (IIU)

Mendesain tataruang wilayah

pesisir dan lautanyg mendukung

kinerjapembangunanmaritim dan

perikanan

Peningkatanproduksi

perikanan duakali lipat (40-50

juta ton pertahun pada thn

2019

Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub;Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda

Kemen KP; Kemen HubKemen BUMN;Pemda

Kemen KP;POLRI;Kemen Hukum HAM;Pemda

Kemen KP;Kemen Agraria & TTR;Pemda

Kemen KP



PEMBANGUNANKEMARITIMAN

Pemberantasanillegal,

unregulateddan unreported

fishing (IIU)

Mengurangiintensitas

penangkapan dikawasan

overfishingsesuai bataskelestarian

Penguatankeamanan laut,

daerahperbatasan dan

pengamananSDA dan ZEE

Peningkatan luaskawasan konservasi

perairan berkelanjutan(17 juta ha) dan

penambahan kawasankonservasi 700 ha dan

rehab. Kerusakanlingkungan pesisir &

laut

Penerapan bestaqua-culture

practices untukkomoditas-komoditasunggulan

Mendesain tataruang wilayah

pesisir dan lautanyg mendukung

kinerjapembangunanmaritim dan

perikanan

Kemen KP;Kemen Ristek DIKTI

Kemen KP;POLRI;Kemen Hukum HAM;Pemda

Kemen KP;Pemda

Kemen HanKemen KP;Kemen Dagri;KemenLu.

Kemen KP;Kemen Agraria & TTR;Pemda

Kemen KP;Kemen LH & Hut;Pemda

Slide - 23

INDIKATOR 2014(Baseline) 2019

Pariwisata Kontribusi terhadap PDB

Nasional4,2% 8 %

Wisatawan Mancanegara(Orang)

9 juta 20 juta

Wisatawan Nusantara(Kunjungan)

250 juta 275 juta

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkansebanyak mungkin wisatawan manca negara danmendorong peningkatan wisatawan nusantara

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkandaya tarik daerah tujuan wisata sehinggaberdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri

3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkanpartisipasi usaha lokal dalam industri pariwisatanasional serta meningkatkan keragaman dan dayasaing produk / jasa pariwisata nasional di setiapdestinasi periwisata yang menjdai fokuspemasaran

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata:membangun sumber daya manusia pariwisataserta organisasi kepariwisataan nasional

5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luarPulau Jawa

6. Penumbuhan Populasi Industri denganmenambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha

7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (NilaiEkspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)


Pariwisata dan Industri

Wisatawan Nusantara(Kunjungan)

250 juta 275 juta

Devisa (triliun rupiah) 120 260

IndustriSasaran Pertumbuhan:

Industri (%) 4,7 8.8

Kontribusi dalam PDB 20,7% 21,6%

Penambahan jumlah Industriskala menengah dan besar

- 9.000 unit*

Slide - 24

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkansebanyak mungkin wisatawan manca negara danmendorong peningkatan wisatawan nusantara

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkandaya tarik daerah tujuan wisata sehinggaberdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri

3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkanpartisipasi usaha lokal dalam industri pariwisatanasional serta meningkatkan keragaman dan dayasaing produk / jasa pariwisata nasional di setiapdestinasi periwisata yang menjdai fokuspemasaran

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata:membangun sumber daya manusia pariwisataserta organisasi kepariwisataan nasional

5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luarPulau Jawa

6. Penumbuhan Populasi Industri denganmenambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha

7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (NilaiEkspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)

* Kumulatif 5 tahun

PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA



PEMBANGUNANKARAKTER

DAN POTENSIPARIWISATA


AksesTransportasi Percepatan

PembangunanAkses Informasidan Komunikasi

PeningkatanInfrastruktur

PengembanganBudaya Lokal

KebijakanAnggaran

PembangunanPariwisata

PeningkatanJumlah Investor

Nasional

Kemen Pariwisata; Kemen PU;Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; Pemda

Kemen Pariwisata;Kemen Kominfo;Pemda

Kemen Pariwisata;Kemen Keuangan;Pemda

Kemen Pariwisata;Pemda

Kemen Pariwisata;Kemen Budaya Dikdasmen;Pemda

Slide - 25



PEMBANGUNANKARAKTER

DAN POTENSIPARIWISATA

PeningkatanInfrastruktur

PengembanganBudaya Lokal

PercepatanPengembangan

danPengelolaan

KawasanPariwisata(intersullar

tourism)

PeningkatanKualitas SDMMasyarakat

Lokal /SekitarObjek Wisata

PengembanganEkonomi KreatifBerbasis padaEco-tourism

KeterlibatanMasyarakatLokal dalamPengelolaan

LokasiPariwisata

KebijakanAnggaran

PembangunanPariwisata

Kemen Pariwisata;Pemda

Kemen Pariwisata;Kemen BUMN;Pemda


Kemen Pariwisata;Kemen Keuangan;Pemda

Kemen Koperasi &UKM;Kemen Pariwisata;Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif;Pemda;


Indikator 2014(Baseline) 2019

Ketahanan Air Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det

Pembangunan Waduk* 21 waduk 49 waduk Ketersedian air irigasi yang bersumber

dari waduk11% 20%

Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Rasio elektrifikasi 81,5% 100% Konsumsi Listrik Perkapita 843KWh 1.200KWh Akses Air Minum Layak 70 % 100%

ARAH KEBIJAKAN:

1. Menjamin ketahanan sumber daya air domestikmelalui optimalisasi bauran sumber daya airdomestik

2. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yangdilakukan di tingkat nasional, provinsi,kabupaten/kota, dan masyarakat

3. Mempercepat pembangunan transportasi denganpenguatan industri nasional untuk mendukungSistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitasnasional dalam kerangka mendukung kerjasamaregional dan global.

4. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan JalanKota.

5. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensiradio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas.

6. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadbandtermasuk di daerah perbatasan negara.

7. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK.8. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan

dalam Bauran Energi9. Meningkatkan Aksesibilitas Energi


Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar, dan Konektivitas

Konsumsi Listrik Perkapita 843KWh 1.200KWh Akses Air Minum Layak 70 % 100% Akses Sanitasi Layak 60,5 % 100% Kondisi mantap jalan nasional 94 % 99 % Pengembangan jalan nasional 38.570 km 46.770 km Pembangunan jalan baru * 1.028 km 2.650 km Pengembangan jalan tol * 260 km 1.000 km panjang jalur kereta api 5.434 km 8.692 km Pengembangan pelabuhan 278 450 Dwelling Time Pelabuhan 6-7 hari 3-4 hari Jumlah bandara 237 252 On-time Performance penerbangan 75% 95 % Kab/Kota yang dijangkau Broadband 82% 100% Jumlah Dermaga Penyeberangan 210 270

Pangsa Pasar Angkutan UmumPerkotaan

23% 32%

Slide - 26

ARAH KEBIJAKAN:

1. Menjamin ketahanan sumber daya air domestikmelalui optimalisasi bauran sumber daya airdomestik

2. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yangdilakukan di tingkat nasional, provinsi,kabupaten/kota, dan masyarakat

3. Mempercepat pembangunan transportasi denganpenguatan industri nasional untuk mendukungSistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitasnasional dalam kerangka mendukung kerjasamaregional dan global.

4. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan JalanKota.

5. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensiradio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas.

6. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadbandtermasuk di daerah perbatasan negara.

7. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK.8. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan

dalam Bauran Energi9. Meningkatkan Aksesibilitas Energi

*) Kumulatif 5 Tahun

RASIO ELEKTRIFIKASI DAN ENERGIYANG DIKONSUMSI PER KAPITA TAHUN 2013

WILAYAH Penduduk(1.000)

RumahTangga(1.000)

Pelanggan KWh Jual RasioElektrifkasi

(%)

kWhjual/kapitaRT

(1.000)

PersenterhadapIndonesia

KWh(1.000)

PersenterhadapIndonesia

SUMATERA 53.539,0 13.056,4 9.917 19,78 25.739 13,95 75,95 480,75

JAWA 141.985,6 38.193,2 31.655 63,13 137.029 74,28 82,88 965,09

BALI & NUSA TENGGARA 13.721,1 3.480,9 2.203 4,39 5.687 3,08 63,30 414,49

Sumber: Statistik Listrik, 2013 (BPS)

BALI & NUSA TENGGARA 13.721,1 3.480,9 2.203 4,39 5.687 3,08 63,30 414,49

KALIMANTAN 14.751,4 3.674,4 2.617 5,22 6.988 3,79 71,23 473,74

SULAWESI 18.216,9 4.262,2 3.019 6,02 7.266 3,94 70,83 398,85

MALUKU & PAPUA 6.604,1 1.537,2 733 1,46 1.773 0,96 47,72 268,46

LUAR JAWA 106.832,5 26.011,3 18.461 36,82 49.463 26,81 70,97 463,00

JAWA 141.985,6 38.193,3 31.655 63,13 138.081 74,85 82,88 972,50

INDONESIA 248.818,1 64.204,3 50.145 100,00 184.482 100,00 78,10 741,44

Slide - 27

4. SASARAN PEMBANGUNANDIMENSI PEMERATAAN

INDIKATOR 2014(Baseline) 2019

Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi

Tingkat Kemiskinan (%) 11,25% 5% - 6%

Tingkat Pengangguran Terbuka 5,72% 4,0 % - 5,0 %

Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomiproduktif masyarakat kurang mampu

Cakupan pada 40% penduduk miskin

ARAH KEBIJAKAN:

1. Mengembangkan sistem perlindungan sosialyang komprehensif;

2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakatkurang mampu dan rentan;

3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutanbagi masyarakat miskin melalui penyalurantenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.Agenda ini perlu didukung oleh basis dataperencanaan yang handal dalam satu sisteminformasi yang terpadu yang menjadi forumpertukaran data dan informasi bagi seluruhpelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah,serta penguatan kapasitas aparat pemerintah ditingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaandan penganggaran yang lebih berpihak padamasyarakat miskin.

Slide - 28

Cakupan pada 40% penduduk miskin

o Kepemilikan akte lahir(2012)

61,3% 80%

o Akses air bersih 55,7% 100%

o Akses sanitasi layak 20,24% 100%

o Akses penerangan 52,3% 100%

Meningkatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif

o RTM memiliki ketrampilan(dalam suatu wilayah)

-- 30%

o RTM berkerja (dalam suatuwilayah)

-- 25%

o RTM berwirausaha (mandiri)(dalam suatu wilayah)

-- 30%

ARAH KEBIJAKAN:

1. Mengembangkan sistem perlindungan sosialyang komprehensif;

2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakatkurang mampu dan rentan;

3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutanbagi masyarakat miskin melalui penyalurantenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.Agenda ini perlu didukung oleh basis dataperencanaan yang handal dalam satu sisteminformasi yang terpadu yang menjadi forumpertukaran data dan informasi bagi seluruhpelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah,serta penguatan kapasitas aparat pemerintah ditingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaandan penganggaran yang lebih berpihak padamasyarakat miskin.

4. SASARAN PEMBANGUNANDIMENSI PEMERATAAN

INDIKATOR 2014(Baseline)

2019

Peningkatan daya saing tenaga kerja

Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)

10 juta(rata-rata 2 juta

per tahun)

Persentase tenaga kerja formal 40,5% 51,0%

Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan

Pekerja formal 29,5 juta 62,4 juta

Pekerja Informal 1,3 juta 3,5 juta

Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja

ARAH KEBIJAKAN:

1. Meningkatkan kualitas SDM;

2. Meningkatkan akses pembiayaan dan perluasanskema pembiayaan;

3. Meningkatkan nilai tambah produk danjangkauan pemasaran;

4. Mempercepat penguatan kelembagaan usaha;

5. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian,dan perlindungan usaha;

6. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan danmenciptakan hubungan industrial yang harmonis;

7. Meningkatkan akses terhadap layananpendidikan dan pelatihan keterampilan.

Slide - 29

Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja

Jumlah pelatihan Jumlah sertifikasi

1.921.283*576.887*

2.170.377**863.819**

Jumlah tenaga kerja keahlianmenengah yang kompeten

30,0% 42,0%

Kinerja lembaga pelatihan miliknegara menjadi berbasis kompetensi

5,0% 25,0%

Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi

Pertumbuhan kontribusi UMKM dankoperasi thd pembentukan PDB

6,0% 6,5% - 7,5%

Pertumbuhan produktvitas UMKM 3,7% 5,0% - 7,0%

Pertambahan jumlah wirausaha baru(pusat dan daerah)

-- 1 juta unit

Partisipasi anggota koperasi dalampermodalan

52,0% 55,0%

ARAH KEBIJAKAN:

1. Meningkatkan kualitas SDM;

2. Meningkatkan akses pembiayaan dan perluasanskema pembiayaan;

3. Meningkatkan nilai tambah produk danjangkauan pemasaran;

4. Mempercepat penguatan kelembagaan usaha;

5. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian,dan perlindungan usaha;

6. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan danmenciptakan hubungan industrial yang harmonis;

7. Meningkatkan akses terhadap layananpendidikan dan pelatihan keterampilan.

* 2011-2014 ** 2015-2019

Sasaran Pokok Baseline2014

Sasaran2019

Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional 2013 Proyeksi 2019

o Sumatera 23,8 24,6

o Jawa 58,0 55,1

5. SASARAN PEMBANGUNANKEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1)

o Jawa 58,0 55,1

o Bali – Nusa Tenggara 2,5 2,6

o Kalimantan 8,7 9,6

o Sulawesi 4,8 5,2

o Maluku - Papua 2,2 2,9

Slide - 30

Keterangan : Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019 Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.

PERAN WILAYAH/PULAU DALAMPEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1978-2013 (persen)(Atas dasar Harga Berlaku)

PULAU 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

Sumatera 27,6 28,7 24,9 22,8 22,0 22,4 22,9 23,8

Jawa 50,6 53,8 57,4 58,6 58,0 60,0 57,9 58,0

Kalimantan 10,2 8,7 8,9 9,2 9,9 8,9 10,4 8,7

Sulawesi 5,5 4,2 4,1 4,1 4,6 4,0 4,3 4,8

Slide - 31

Sumber: BPS

Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecilatau bahkan tidak ada perubahan (stagnant)

Sulawesi 5,5 4,2 4,1 4,1 4,6 4,0 4,3 4,8

Bali dan Nusa Tenggara 3,1 2,8 3,0 3,3 2,9 2,8 2,5 2,5

Maluku dan Papua 2,9 1,8 1,7 2,0 2,5 1,8 2,0 2,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO)MENURUT WILAYAH/PULAU TAHUN 2008-2013

Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumatera

Aceh 0,27 0,29 0,30 0,33 0,32 0,34

Sumatera Utara 0,31 0,32 0,35 0,35 0,33 0,35

Sumatera Barat 0,29 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36

Riau 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,37

Kepulauan Riau 0,30 0,29 0,29 0,32 0,35 0,36

Jambi 0,28 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35

Sumatera Selatan 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38

Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nusa Tenggara

Nusa Tenggara Barat 0,33 0,35 0,40 0,36 0,35 0,36

Nusa Tenggara Timur 0,34 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35

Kalimantan

Kalimantan Barat 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40

Kalimantan Tengah 0,29 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35

Kalimantan Selatan 0,33 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36

Kalimantan Timur 0,34 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37

SulawesiSumatera Selatan 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38

Kep. Bangka Belitung 0,26 0,29 0,30 0,30 0,29 0,31

Bengkulu 0,33 0,30 0,37 0,36 0,35 0,39

Lampung 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36

Jawa-Bali

DKI Jakarta 0,33 0,36 0,36 0,44 0,42 0,43

Jawa Barat 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41

Banten 0,34 0,37 0,42 0,40 0,39 0,40

Jawa Tengah 0,31 0,32 0,34 0,38 0,38 0,39

DI Yogyakarta 0,36 0,38 0,41 0,40 0,43 0,44

Jawa Timur 0,33 0,33 0,34 0,37 0,36 0,36

Bali 0,30 0,31 0,37 0,41 0,43 0,40

Sulawesi

Sulawesi Utara 0,28 0,31 0,37 0,39 0,43 0,42

Gorontalo 0,34 0,35 0,43 0,46 0,44 0,44

Sulawesi Tengah 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41

Sulawesi Selatan 0,36 0,39 0,40 0,41 0,41 0,43

Sulawesi Barat 0,31 0,30 0,36 0,34 0,31 0,35

Sulawesi Tenggara 0,33 0,36 0,42 0,41 0,40 0,43

Maluku Papua

Maluku 0,31 0,31 0,33 0,41 0,38 0,37

Maluku Utara 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 0,32

Papua 0,40 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44

Papua Barat 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,43

INDONESIA 0,35 0,37 0,38 0,41 0,41 0,41Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPSCatatan : Berdasarkan Susenas Maret(1 : Hanya Dilakukan pengumpulan data KOR di Ibukota Propinsi(2 : Tidak digunakan untuk estimasi angka Indonesia

Slide - 32

RATIO GINI PROVINSI 2008 2009 2010 2011 2012 2013

< 0,35Kep. Bangka Belitung 0,26 0,29 0,30 0,30 0,29 0,31Maluku Utara 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 0,32Aceh 0,27 0,29 0,30 0,33 0,32 0,34

0,35 - 0,40

Sumatera Utara 0,31 0,32 0,35 0,35 0,33 0,35Jambi 0,28 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35Nusa Tenggara Timur 0,34 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35Kalimantan Tengah 0,29 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35Sulawesi Barat 0,31 0,30 0,36 0,34 0,31 0,35Sumatera Barat 0,29 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36Kepulauan Riau 0,30 0,29 0,29 0,32 0,35 0,36Lampung 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36Jawa Timur 0,33 0,33 0,34 0,37 0,36 0,36Nusa Tenggara Barat 0,33 0,35 0,40 0,36 0,35 0,36Kalimantan Selatan 0,33 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSIMENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN 2008-2013

Kalimantan Selatan 0,33 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36Riau 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,37Kalimantan Timur 0,34 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37Maluku 0,31 0,31 0,33 0,41 0,38 0,37Sumatera Selatan 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38Bengkulu 0,33 0,30 0,37 0,36 0,35 0,39Jawa Tengah 0,31 0,32 0,34 0,38 0,38 0,39Banten 0,34 0,37 0,42 0,40 0,39 0,40Bali 0,30 0,31 0,37 0,41 0,43 0,40Kalimantan Barat 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40

> 0,40

Jawa Barat 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41Sulawesi Tengah 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41Sulawesi Utara 0,28 0,31 0,37 0,39 0,43 0,42DKI Jakarta 0,33 0,36 0,36 0,44 0,42 0,43Sulawesi Selatan 0,36 0,39 0,40 0,41 0,41 0,43Sulawesi Tenggara 0,33 0,36 0,42 0,41 0,40 0,43Papua Barat 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,43DI Yogyakarta 0,36 0,38 0,41 0,40 0,43 0,44Gorontalo 0,34 0,35 0,43 0,46 0,44 0,44Papua 0,40 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44

Slide - 33


Pembangunan Perdesaan

Penurunan desa tertinggal(sampai dengan 5,000 desa)

36,531 desatertinggal (2011)

31,531 desatertinggal

Peningkatan desa mandiri(paling sedikit 2,000 desa)

2,294 desamandiri (2011)

4,294 desamandiri


ARAH KEBIJAKAN:

Pembangunan Perdesaan1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai

dengan kondisi geografis Desa2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan

usaha ekonomi masyarakat Desa3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan

Keberdayaan, dan pembentukan Modal SosialBudaya Masyarakat Desa

4. Penguatan Pemerintahan Desa5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup Berkelanjutan, serta Penataan RuangKawasan Perdesaan

6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaanuntuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Pengembangan Kawasan Perbatasan

1. Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasanbatas wilayah negara

2. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat


o Pengembangan PusatEkonomi Perbatasan (PusatKegiatan StrategisNasional/PKSN)

3 (111 lokasiprioritas)

10 (187 lokasipriorias)

o Peningkatan keamanan dankesejahteraan masyarakatperbatasan

12 pulau-pulaukecil terluar

berpenduduk

92 pulau kecilterluar/terdepan

Slide - 34

ARAH KEBIJAKAN:

Pembangunan Perdesaan1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai

dengan kondisi geografis Desa2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan

usaha ekonomi masyarakat Desa3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan

Keberdayaan, dan pembentukan Modal SosialBudaya Masyarakat Desa

4. Penguatan Pemerintahan Desa5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup Berkelanjutan, serta Penataan RuangKawasan Perdesaan

6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaanuntuk mendorong keterkaitan desa-kota.


1. Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasanbatas wilayah negara

2. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat


Jumlah Daerah Tertinggal 113 22 (termasuk 9 DOB)o Kabupaten terentaskan 70 100o Rata-rata pertumbuhan

ekonomi di daerahtertinggal

7,1% * 7,35%

o Persentase pendudukmiskin di daerah tertinggal 16,64% 12,5%


ARAH KEBIJAKAN:

Pengembangan Daerah Tertinggal

1. Pengembangan perekonomian masyarakat lokal

2. Pemenuhan standar pelayanan minimal untukpelayanan publik dasar

3. Peningkatan aksesibilitas daerah

4. Pembangunan Tekno Park

Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi diLuar Jawa

1. Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahanSDA (a) menciptakan nilai tambah; (b)menciptakan kesempatan kerja baru, terutamaindustri manufaktur, industri pangan, industrimaritim, dan pariwisa.

2. Percepatan pembangunankonektivitas/infrastruktur

3. Pengembangan SDM dan Iptek

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal

o Persentase pendudukmiskin di daerah tertinggal 16,64% 12,5%

o Indeks PembangunanManuasia (IPM) di daerahtertinggal

68,46 71,5

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawao Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) di Luar Jawa7 14

o Kawasan Industri n.a. 13

o Kawasan PerdaganganBebas dan PelabuhanBebas (KPBPB)

4 4

* rata-rata 2010-2014

ARAH KEBIJAKAN:

Pengembangan Daerah Tertinggal

1. Pengembangan perekonomian masyarakat lokal

2. Pemenuhan standar pelayanan minimal untukpelayanan publik dasar

3. Peningkatan aksesibilitas daerah

4. Pembangunan Tekno Park

Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi diLuar Jawa

1. Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahanSDA (a) menciptakan nilai tambah; (b)menciptakan kesempatan kerja baru, terutamaindustri manufaktur, industri pangan, industrimaritim, dan pariwisa.

2. Percepatan pembangunankonektivitas/infrastruktur

3. Pengembangan SDM dan Iptek

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal

Slide - 35

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRANDENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA



MEMBANGUNINDONESIA DARI

PINGGIRANDENGAN

MEMPERKUATDAERAH-DAERAH

DAN DESA

PembangunanKawasan

Perbatasan

PembangunanDesa danKawasan

Perdesaan

PembangunanDaerah

Tertinggal danPulau-Pulau

Terpencil

Kemen Desa, PDT &Transmigrasi;

Kemen Keuangan; Kemendagri; Pemda; Desa

Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemendagri; Kemen PU & Pera; BNPP Pemda


Kemendagri; Kemen PU & Pera; Pemda

Slide - 36



MEMBANGUNINDONESIA DARI

PINGGIRANDENGAN

MEMPERKUATDAERAH-DAERAH

DAN DESA PengembanganTata Kelola

PemerintahanDaerah dan

OtonomiDaerah

PenataanDaerah

Otonomi Baru

Penguranganoverhead cost(biaya rutin)

untukdialokasikan

bagi pelayananpublik

Kemen Keuangan; Kemendagri; Kementerian

Sektor & Lembaga Pemda

Kemen Keuangan; Kemendagri; DPR & DPRD; Pemda

Kemen Keuangan; Kemendagri; Pemda


Kemen Keuangan; Kemendagri; Pemda; Desa


Pembangunan Kawasan Perkotaan

o Pembangunan Metropolitan diLuar Jawa sebagai PKN danPusat Investasi

22+ 5(usulan

baru)

o Optimalisasi 20 kota otonomiberukuran sedang di Luar Jawasebagai PKN/PKW danpenyangga urbanisasi di LuarJawa

43 kotabelum

optimalperannya

20dioptimalkan

perannya


ARAH KEBIJAKAN:

1. Pembangunan metropolitan di Luar Jawasebagai PKN dan pusat investasi;

2. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuransedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW danpenyangga urbanisasi di Luar Jawa;

3. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagaipusat kegiatan lokal atau pusat kegiatanwilayah dari 132 pusat pertumbuhanberstatus PKW.

o Optimalisasi 20 kota otonomiberukuran sedang di Luar Jawasebagai PKN/PKW danpenyangga urbanisasi di LuarJawa

43 kotabelum

optimalperannya

20dioptimalkan

perannya

o Penguatan 39 pusatpertumbuhan sebagai PusatKegiatan Lokal (PKL) atau PusatKegiatan Wilayah (PKW)

-- 39pusat

pertumbuhanyang

diperkuat

o Pembangunan 10 Kota BaruPublik -- 10Kota Baru

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pembangunan metropolitan di Luar Jawasebagai PKN dan pusat investasi;

2. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuransedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW danpenyangga urbanisasi di Luar Jawa;

3. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagaipusat kegiatan lokal atau pusat kegiatanwilayah dari 132 pusat pertumbuhanberstatus PKW.

Slide - 37

PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMIDI LUAR JAWA

BAPPENAS :KOORDINASI

PERENCANAANMENKO : KOORDINASI

PELAKSANAAN

Industrialiasi diluar jawa

* Penyediaanlahan

kawasanindustri* SDA

konektivitasScience danTechno Park

• Kemen PU/Pera• Kemen

Perhubungan• Kemen ESDM

• Kemen Perindustrian• Kemen Agraria dan TTR• Pemerintah Daerah

• Kemen Ristek-Dikti• Kemen Pertanian• Kemen Perikanan• BPPT• Pemda

Slide - 38

BAPPENAS :KOORDINASI

PERENCANAANMENKO : KOORDINASI

PELAKSANAAN

Industrialiasi diluar jawa

Insentif fiskaldan non fiskal

ikim investasiPTSP

* Perdabermasalah

Penyediaan TenagaTerampil (BLK,

SMK, Politeknik)Mensosialisasikan

mentalKewirausahaan

• Kemen Dik-Nas• Kemen Tenaga Kerja

• BKPM• BKPD –

Pemda• Kemendagri

• Kemen Keuangan• Kemen

Perindustrian

• Kemen Ristek-Dikti• Kemen Pertanian• Kemen Perikanan• BPPT• Pemda

SEBARAN 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITASWILAYAH LUAR JAWA

Kawasan IndustriTeluk Bintuni

Industri Migas danPupuk

Kawasan IndustriTeluk Bitung

Industri Agro danLogistik

Kawasan Industri Palu

Industri Rotan, Karet,Kakao (agro) dan

Smelter

Kawasan Industri Buli

Industri SmelterFerronikel,

Stainless steel, dandownstream stainless steel

Kawasan Industri Batu Licin

Industri Besi Baja

Kawasan IndustriLandak

Industri Karet, CPO

Kawasan IndustriKetapang

Industri Alumina

Kawasan Industri KualaTanjung

Industri Aluminium ,CPO

Kawasan IndustriMorowali



Kawasan IndustriKonawe

Industri Smelter Ferronikel,Stainless steel, dan

downstream stainless steel

Kawasan IndustriBantaeng



Kawasan IndustriTanggamus

Industri Maritim danLogistik

Kawasan Industri SeiMangkei

Industri PengolahanCPO

Slide - 39

DISTRIBUSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)2015-2019

Industri pengolahanKelapa Sawit

Industri pengolahan karet Pupuk & aneka industri Logistik Pariwisata

KEK SEI MANGKEIKabupaten Simalungun,Sumut

KEK PALUKota Palu, Sulawesi Tengah

Industri Manufaktur Industri Agro berbasis kakao,

karet, rumput laut, rotan Industri pengolahan Nikel, Biji

Besi, Emas Logistik

KEK MOROTAIKab. Pulau Morotai,Maluku UtaraPariwisata Industri pengolahan

perikanan Bisnis & logistik

KEK Maloy Batuta TransKalmantan (MBTK)Kabupaten Kutai Timur,Kaltim

Industri Kelapa Sawit Logistik

Pariwisata

KEK TANJUNG LESUNGKab. Pandeglang, Banten

Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Sawit Industri Petrokimia

KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin, SumateraSelatan

KEK MANDALIKAKab. Lombok Tengah, NTB

KEK BITUNGKota Bitung, Sulawesi Utara

Industri Pengolahan Perikanan Industri agro berbasis kelapa

dan tanaman obat Aneka industri Logistik Pariwisata

Sumber: Kemenko Perekonomian (2014) Slide - 40


POLITIK & DEMOKRASI Tingkat Partisipasi Politik Pemilu 75,11% 80% Indeks Demokrasi Indonesia 62,63 * 75

PENEGAKAN HUKUM Indeks Penegakan Hukum n.a. 75% Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 50

6. SASARAN POLHUKHANKAM

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 50 Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,63 4

TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI Kualitas Pelayanan Publik- Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9- Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,0 Indeks Reformasi Birokrasi 33,48 83,48

PERTAHANAN DAN KEAMANAN Tingkat Pemenuhan MEF 30% 60% Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF 10% 20%

*2012

Slide - 41

Pembangunan Techno Park dan Science Park

SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerahkabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi.

ARAH KEBIJAKAN : Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai: pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil

(pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untukditerapkan dalam skala ekonomi;

tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis kemasyarakat luas;

Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai: penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang

pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.

SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerahkabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi.

ARAH KEBIJAKAN : Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai: pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil

(pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untukditerapkan dalam skala ekonomi;

tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis kemasyarakat luas;

Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai: penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang

pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.

Slide - 42

PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARKMenuju Bangsa Berdaya Saing

PRESIDEN

BPPT

TIM PENGARAH:Menteri PPN/Bappenas;Menteri Ristek dan Dikti;

Menteri Pertanian;Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menteri Perindustrian; dsb

National Science and Techno ParkPuspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN)

Science ParkPROVINSI/KELOMPOKPROVINSI

KABUPATEN/KOTA

TIM PENGARAH:Menteri PPN/Bappenas;Menteri Ristek dan Dikti;

Menteri Pertanian;Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menteri Perindustrian; dsb

Science Park Science Park

TechnoPark

TechnoPark

TechnoPark

TechnoPark

TechnoPark

TechnoPark

TechnoPark

TechnoPark

TechnoPark

Slide - 43

IV. TINDAK LANJUT


Slide - 44

TINDAK LANJUT

1. Sesuai amanat peraturan perundangan dan menindaklanjuti sidang kabinet hari ini,mohon izin agar kami bersama seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untukmenyerasikan Rancangan Rencana Strategis masing-masing Kementerian/Lembaga(Renstra K/L) terhadap Rancangan Awal RPJMN 2015-2019.2. Kementerian PPN/Bappenas akan melanjutkan proses penyusunan RPJMN denganmelakukan Musrenbang Regional RPJMN 2015-2019 ke 5 wilayah, yaitu :i. Palu (Sulawesi) 6 Desember 2014ii. Ambon (Maluku dan Papua) 8 Desember 2014iii. Mataram (Nusa Tenggara dan Bali) 10 Desember 2014iv. Belitung (Sumatera) 13 Desember 2014v. Tarakan (Kalimantan) 15-16 Desember 20143. Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) 18 Desember 20144. Penetapan RPJMN 2015-2019 dengan Peraturan Presiden (Perpres) harus dilakukanpada bulan Januari 2015 (3 bulan setelah pelantikan Presiden)5. Kementerian/Lembaga agar membahas Alokasi Anggaran Program dan Kegiatanpembangunan dengan Kementerian PPN/Bappenas

1. Sesuai amanat peraturan perundangan dan menindaklanjuti sidang kabinet hari ini,mohon izin agar kami bersama seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untukmenyerasikan Rancangan Rencana Strategis masing-masing Kementerian/Lembaga(Renstra K/L) terhadap Rancangan Awal RPJMN 2015-2019.2. Kementerian PPN/Bappenas akan melanjutkan proses penyusunan RPJMN denganmelakukan Musrenbang Regional RPJMN 2015-2019 ke 5 wilayah, yaitu :i. Palu (Sulawesi) 6 Desember 2014ii. Ambon (Maluku dan Papua) 8 Desember 2014iii. Mataram (Nusa Tenggara dan Bali) 10 Desember 2014iv. Belitung (Sumatera) 13 Desember 2014v. Tarakan (Kalimantan) 15-16 Desember 20143. Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) 18 Desember 20144. Penetapan RPJMN 2015-2019 dengan Peraturan Presiden (Perpres) harus dilakukanpada bulan Januari 2015 (3 bulan setelah pelantikan Presiden)5. Kementerian/Lembaga agar membahas Alokasi Anggaran Program dan Kegiatanpembangunan dengan Kementerian PPN/BappenasSlide - 45

TERIMA KASIH


TERIMA KASIH

Slide - 46

LAMPIRAN

RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJAKABUPATEN/KOTA MENURUT 20 PERINGKAT TERENDAH

DAN TERTINGGI TAHUN 2013

No.Urut

20 Peringkat Terrendah Rasio Belanja PegawaiTerhadap Total Belanja (%)

20 Peringkat Tertinggi Rasio Belanja PegawaiTerhadap Total Belanja (%)

Provinsi Kab/Kota 2013 (%) Provinsi Kab/Kota 2013 (%)1 Sumatera Selatan Kab. Musi Rawas Utara 1,27 Jawa Tengah Kab. Purworejo 70,752 Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan 3,14 Maluku Kota Ambon 70,433 Sumatera Selatan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 3,83 Jawa Barat Kab. Kuningan 69,234 Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Timur 6,60 Sumatera Utara Kab. Simalungun 68,815 Papua Barat Kab. Tambrauw 12,30 DI. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul 68,766 Papua Kab. Mamberamo Raya 15,91 Jawa Timur Kab. Magetan 68,537 Papua Kab. Puncak 17,03 Aceh Kab. Bireuen 68,42

Sumber : DJAPK, 2014Catatan: Data APBD Menurut Format SAP (21 November 2014)

7 Papua Kab. Puncak 17,03 Aceh Kab. Bireuen 68,428 Papua Barat Kab. Maybrat 21,33 Jawa Tengah Kab. Kebumen 67,859 Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 21,81 NTT Kota Kupang 67,52

10 Kalimantan Timur Kab. Kutai Timur 22,52 DI. Yogyakarta Kab. Kulon Progo 67,5211 Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 23,60 Jawa Tengah Kab. Klaten 67,2612 Papua Kab. Supiori 24,13 NTB Kab. Bima 67,0213 Papua Kab. Lanny Jaya 24,55 Sumatera Utara Kota Pematang Siantar 66,8014 Papua Barat Kab. Teluk Wondama 24,89 Jawa Tengah Kab. Karanganyar 66,7215 Kalimantan Utara Kab. Nunukan 25,04 Jawa Barat Kab. Sumedang 66,7016 Kalimantan Timur Kab. Kutai Barat 25,18 Jawa Timur Kab. Ponorogo 66,7017 Kalimantan Timur Kab. Paser 25,27 Jawa Timur Kab. Tulungagung 66,6018 Kalimantan Timur Kota Bontang 25,75 Aceh Kab. Aceh Barat 66,2819 Gorontalo Kab. Natuna 26,04 Jawa Tengah Kab. Wonogiri 66,1720 Papua Kab. Nduga 26,25 Sumatera Barat Kab. Padang Pariaman 65,97

Slide - 48

RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK

RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK

Sabang Aceh

PLTMG, 4

PLTU, 14Simeulue

PLTG/MG, 25PLTU, 21

Nias

Sumbagut

Sumbagteng

Selat Panjang

PLTA, 18PLTM, 68PLTP, 5

PLTMG, 15

PLTA, 174PLTG/PLTMG, 350PLTGU/PLTMGU, 1000PLTA, 55PLTM, 162PLTP, 330PLTU, 500

PLTG/PLTMG, 100PLTGU/PLTMG, 300PLTGU, 250PLTM, 31PLTP, 70PLTU, 1200PLTU, 1200

Natuna

AnambasPLTD, 2PLTMG, 25

PLTD, 6

BintanPLTMG, 30

Tnj BatuPLTMG, 15

BengkalisPLTMG, 18

Bengkulu PLTG/PLTMG, 40Karimun

PLTMG, 15Dabo Singkep

KalbarPLTG/PLTMG, 100PLT Biomassa, 10PLTD, 10PLTG/PLTMG, 100PLTU, 200

KaltimPLTG/PLTMG, 100PLTGU, 35PLTU, 355 Kaltara

PLTMG, 31

GorontaloPLTG/PLTMG, 100PLTG/PLTMG, 114

SulutPLTG/PLTGU, 250PLTMG, 10PLTU, 50PLTU, 50

P.MororePLTD, 0,1

P.MakelehiPLTD, 0,1

P.MiangasPLTD, 0,05

Ternate-TidorePLTMG, 40

HalmaheraPLTMG, 5

Ambon

Papua BaratPLTMG, 40PLTU, 44

PLTU, 21

PLTU, 14PLTD, 2Siberut

PLTD, 1Sipora

PLTG/PLTMG, 100PLTGU/PLTMG, 200PLTP, 55PLTA, 56PLTP, 120PLTU, 1700PLTU, 600

Sumbagsel

PLTMG, 15Dabo Singkep

BelitungPLTG/PLTMG, 30

BangkaPLTG/PLTMG, 50PLTG/PLTMG, 100

PLTM, 192

Jawa Bagian BaratPLTA, 110PLTGU, 2350PLTU, 315PS, 1040PLTGU/PLTMG, 500PLTP, 140PLTU, 4600PLTU, 3000

Jawa BagianTimurPLTGU, 1900PLTMG, 4PLTU, 1660PLTD, 50PLTGU, 1600PLTGU/PLTMG, 450PLTP, 110PLTU, 950PLTU, 1950

AmbonPLTMG, 100PLTP, 20

SeramPLTMG, 20

KaseltengPLTG/PLTMG, 200PLTGU/PLTMGU, 200PLTMG, 140PLTU, 100PLTU, 300

SulselPLTG/PLTMG, 150PLTGU, 900PLTU, 300PLTMG, 20PLTU, 250

SultraPLTG/PLTMG, 50PLTU, 100

Bau-bauPLTMG, 40PLTU, 50

SultengPLTU, 100PLTMG, 40

LombokPLTG/PLTMG, 50PLTGU, 150PLTU, 150

SumbawaPLTMG, 100

SumbaPLT Biomassa, 1

TimorPLTG/PLTMG, 30PLTMG, 40PLTU, 50

FloresPLTMG, 60PLTP, 25

P.WetarPLTD, 1

P.Kisar, Moa, Leti, BabarPLTD, 3,4

P.YemdenaPLTD, 5

P.SelaruPLTD, 0,7

P.TualPLTMG, 50

PapuaPLTMG, 165PLTU Biomassa, 10PLTU, 58

PLNIPP (Independent Power Producer)

RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIKPer Wilayah

WILAYAH KAPASITAS (MW)Sumatera 8469Jawa-Bali 20921

Kalimantan 2300Sulawesi 2574

Nusa Tenggara 662Nusa Tenggara 662Maluku 250Papua 317

Sumber: PLN

PROVINSI JENIS PEMBANGKIT PENYEDIA KAPASITAS (MW) LOKASI

Aceh

PLTA IPP 18 -PLTM IPP 68 -PLTP IPP 5 -

PLTMG PLN 4 SabangPLTU IPP 14 Simeulue

Sumatera BagianUtara

PLTA PLN 174 -PLTG/PLTMG PLN 350 -

PLTGU/PLTMGU PLN 1000 -PLTA IPP 55 -PLTM IPP 162 -

RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIKWILAYAH SUMATERA (1)

Sumatera BagianUtara PLTM IPP 162 -

PLTP IPP 330 -PLTU IPP 500 -

PLTG/MG PLN 25 NiasPLTU IPP 21 Nias

Sumatera BagianTengah

PLTG/PLTMG PLN 100 -PLTGU/PLTMG PLN 300 -

PLTGU IPP 250 -PLTM IPP 31 -PLTP IPP 70 -PLTU IPP 1200 -PLTU IPP 1200 -

PLTMG IPP 15 Selat Panjang

PROVINSI JENIS PEMBANGKIT PENYEDIA KAPASITAS (MW) LOKASI

BengkuluPLTU IPP 14 -PLTD IPP 1 SiporaPLTD IPP 2 Siberut

Riau PLTMG IPP 15 Tanjung BatuPLTMG IPP 18 Bengkalis

Kepulauan Riau

PLTD PLN 2 NatunaPLTMG IPP 25 NatunaPLTD PLN 6 Anambas

PLTMG IPP 30 Bintan

RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIKWILAYAH SUMATERA (2)

Kepulauan Riau PLTMG IPP 30 BintanPLTG/PLTMG IPP 40 Karimun

PLTMG IPP 15 Dabo Singkep

Sumatera BagianSelatan

PLTG/PLTMG PLN 100 -PLTGU/PLTMG PLN 200 -

PLTP PLN 55 -PLTA IPP 56 -PLTP IPP 120 -PLTU IPP 1700 -PLTU IPP 600 -

Bangka BelitungPLTG/PLTMG IPP 30 BelitungPLTG/PLTMG PLN 50 BangkaPLTG/PLTMG IPP 100 Bangka

RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIKWILAYAH JAWA

PROVINSI JENISPEMBANGKIT PENYEDIA KAPASITAS (MW) LOKASI

Jawa Tengah PLTM IPP 192 -

Jawa Bagian Barat

PLTA PLN 110 -PLTGU PLN 2350 -PLTU PLN 315 -

PS PLN 1040 -PLTGU/PLTMG IPP 500 -PLTGU/PLTMG IPP 500 -

PLTP IPP 140 -PLTU IPP 4600 -PLTU IPP 3000 -

Jawa Bagian Timur

PLTGU PLN 1900 -PLTMG PLN 4 -PLTU PLN 1660 -PLTD IPP 50 -

PLTGU IPP 1600 -PLTGU/PLTMG IPP 450 -

PLTP IPP 110 -PLTU IPP 950 -PLTU IPP 1950 -

RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIKWILAYAH NUSA TENGGARA


Nusa TenggaranBarat

PLTMG PLN 100 SumbawaPLTG/PLTMG PLN 50 Lombok

PLTGU PLN 150 LombokPLTU PLN 150 Lombok

PLT Biomassa IPP 1 Sumba

Nusa TenggaraTimur

PLT Biomassa IPP 1 SumbaPLTP IPP 5 Lembata

PLTMG PLN 60 FloresPLTP PLN 25 Flores

PLTG/PLTMG PLN 30 TimorPLTMG PLN 40 TimorPLTU PLN 50 TimorPLTD PLN 1 Pulau Wetar

RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIKWILAYAH KALIMANTAN


Kalimantan Barat

PLTG/PLTMG PLN 100 -PLT Biomassa IPP 10 -

PLTD IPP 10 -PLTG/PLTMG IPP 100 -

PLTU IPP 200 -PLTU IPP 200 -

Kalimantan Tengah-Selatan

PLTG/PLTMG PLN 200 -PLTGU/PLTMGU PLN 200 -

PLTMG PLN 140 -PLTU PLN 100 -PLTU IPP 300 -

Kalimantan TimurPLTG/PLTMG PLN 100 -

PLTGU IPP 35 -PLTU IPP 355 -

Kalimantan Utara PLTMG PLN 31 -

RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIKWILAYAH SULAWESI


Sulawesi Utara

PLTG/PLTGU PLN 250 -PLTMG PLN 10 -PLTU PLN 50 -PLTU IPP 50 -PLTD PLN 0,1 Pulau MororePLTD PLN 0,05 Pulau MiangasPLTD PLN 0,1 Pulau MakelehiPLTD PLN 0,1 Pulau Makelehi

Gorontalo PLTG/PLTMG PLN 100 -PLTG/PLTMG IPP 114 -

Sulawesi Tengah PLTU PLN 100 -PLTMG IPP 40 -

Sulawesi Selatan

PLTG/PLTMG PLN 150 -PLTGU PLN 900 -PLTU PLN 300 -

PLTMG IPP 20 -PLTU IPP 250 -

Sulawesi Tenggara

PLTG/PLTMG PLN 50 -PLTU IPP 100 -

PLTMG PLN 40 Bau-bauPLTU PLN 50 Bau-bau

RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIKWILAYAH MALUKU


Maluku

PLTD PLN 3,4 Pulau Kisar,Moa, Leti, Babar

PLTD PLN 5 Pulau YamdenaPLTD PLN 0,7 Pulau Selaru

PLTMG PLN 50 TualMaluku PLTMG PLN 50 TualPLTMG PLN 20 SeramPLTMG PLN 100 AmbonPLTP PLN 20 Ambon

Maluku Utara PLTMG PLN 40 Ternate,TodirePLTMG PLN 5 Halmahera

RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIKWILAYAH PAPUA

PROVINSI JENISPEMBANGKIT PENYEDIA KAPASITAS

(MW) LOKASI

Papua Barat PLTMG PLN 40 -PLTU IPP 44 -

PapuaPLTMG PLN 165 -

PLTU Biomassa IPP 10 -Papua PLTU Biomassa IPP 10 -PLTU IPP 58 -

e-mail Masukan:[email protected]

e-mail Masukan:[email protected]

Documents

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL ... · PDF fileRPJMN III 2015-2019 RPJMN IV 2020-2024 3.PP 40 tahun 2006 ... Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan