Penyelesaian Sengketa Pajak

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

SIKLUS PERPAJAKAN (Kerangka UU KUP)

WAJIB PAJAK DJP (FISKUS)

NPWP/PPKPPembukuan/PencatatanPembayaran/Penyetoran

PenelitianPemeriksaanPenyidikan

PENETAPAN

RESTITUSI PENAGIHANPembetulan Keberatan Banding

PK

Pelaporan Pajak(SPT)

MASALAH SENGKETA PAJAK

•Sengketa Formal•Sengketa Material

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU Nomor 19 Tahun 2000).

(UU 14/2002)

Metode Penyelesaian

Internal DJP:• Keberatan;• Pengurangan atau Pembatalan atas Ketetapan Pajak;• Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

dan• Pembetulan;

Pengadilan Pajak• Banding• Gugatan

KeberatanDapat diajukan atas:

• Jumlah rugi yang ditetapkan oleh fiskus;• Jumlah besarnya pajak ; • Pemotongan atau pemungutan pajak.

Adapun WP dapat mengajukan keberatan atas: • SKBKB;• SKPKBT• SKPLB;• SKPN;• Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga

berdasarkan ketentuan peraturan perundang‑undangan perpajakan.

Syarat-Syarat Pengajuan Keberatan

• Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;• Mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang

dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan WP;• Disertai dengan alasan‑alasan yang jelas;• Satu surat keberatan diajukan untuk satu ketetapan pajak dan untuk

satu jenis pajak dalam 1 tahun/masa pajak;• Dilampiri surat kuasa khusus bila diwakilkan;• Dalam hal WP mengajukan keberatan atas skp, WP wajib melunasi

pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujuinya dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference), sebelum surat keberatan disampaikan.

• Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan pajak kecuali dalam keadaan force majeure sehingga WP tidak dapat memenuhi jangka waktu tersebut;

• Syarat tambahan :Khusus bagi WP yang mengajukan keberatan atas ketetapan

pajak yang ditetapkan secara jabatan, WP yang bersangkutan harus membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut (pembuktian terbalik).

KeberatanAdapun hak-hak WP berkenaan dengan pengajuan surat keberatan ini adalah :

• Meminta tanda terima penyampaian surat dari Ditjen Pajak;

• Meminta keterangan secara tertulis kepada Ditjen Pajak; • Menyampaikan alasan tambahan/penjelasan tertulis; • Menerima kelebihan pembayaran pajak dan imbalan

bunga apabila permohonannya dikabulkan.

Proses Keberatan

• Penerimaan permohonan keberatan• Pemenuhan persyaratan formal• Permintaan bukti/dokumen• Pembahasan sengketa perpajakan• Pemberitahuan hasil penelitian keberatan• Pembahasan akhir• Penerbitan Surat Keputusan keberatan

Jangka Waktu Penyelesaian Keberatan

Ditjen Pajak harus sudah memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan WP tersebut dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima. Apabila jangka waktu 12 bulan sebagaimana di atas telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan WP tersebut dianggap dikabulkan.

Surat Permohonan Keberatan dibuat WP pada tanggal 15 April 2003 dan diterima oleh KPP pada tanggal 17 April 2003. Maka batas jangka waktu 12 bulan jatuh pada tanggal 16 April 2004.

Contoh 1:SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp100.000.000,00Yang Harus Dilunasi Jika Tidak Keberatan = Rp100.000.000,00

Contoh 2:SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp 30.000.000,00

Harus Dilunasi Sebelum Mengajukan Keberatan = Rp 30.000.000,00

Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 80.000.000,00Pajak Kurang Dibayar (80.000.000 - 30.000.000) = Rp 50.000.000,00Sanksi Denda (50% X Rp50.000.000) = Rp 25.000.000,00Harus Dilunasi jika Tidak Mengajukan Banding = Rp 75.000.000,00

KEBERATAN (Pasal 25 dan Pasal 26A) - lanjutan

Keberatan PBBAlasan:• SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan

sebenarnya Luas objek Klasifikasi Penetapan

• Perbedaan penafsiran undang-undang Penetapan subjek pajak Penetapan objek pajak NJKP

Keberatan PBBPersyaratan Formal:• 3 bulan sejak diterimanya SKP/SPPT• Pembuktian force majeur 3 bulan• Tertulis dalam Bahasa Indonesia• Kepada Kepala KPP yang menerbitkan SPPT/SKP• Surat Kuasa bila dikuasakanPersyaratan Material:• Satu Surat Keberatan untuk Satu SKP/SPPT, kecuali

kolektif• Alasan jelas dan jumlah pajak menurut WP

Keberatan PBB

Keputusan:• Menolak• Menerima seluruhnya• Menerima sebagian• Tidak dapat menerima (formal)• Menambah

Jangka waktu penyelesaian:• 12 bulan sejak diterimanya surat keberatan

Keberatan BPHTBPersyaratan Formal:• 3 bulan sejak diterimanya

SKBKB/SKBKBT/SKBLB/SKBN• Pembuktian force majeur 3 bulan• Tertulis dalam Bahasa Indonesia

Persyaratan Material:• Satu Surat Keberatan untuk Satu SKP/SPPT, kecuali

kolektif• Alasan jelas • Menyebutkan jumlah pajak menurut WP

Jangka waktu penyelesaian:• 12 bulan sejak diterimanya surat keberatan

““PENINJAUAN KEMBALI”PENINJAUAN KEMBALI” Pasal 16 dan 36 UU KUP

Proses penyelesaian masalah penetapan pajak

MENYANGKUT

Pembetulan ketetapan pajak atau surat tagihan pajak(Pasal 16 UU KUP)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi[Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP]

Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar[Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP)

PEMBETULAN KETETAPAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAKPAJAK Pasal 16 UU KUP

DIREKTUR JENDERAL PAJAKatas

PERMOHONAN WP atau SECARA JABATAN

Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN);Surat Tagihan Pajak (STP);

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB)Surat Keputusan Keberatan;

SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi; SK Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar;

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;Surat Keputusan Pembetulan.

DAPAT MEMBETULKAN

Menghapus, mengurangkan atau

menambah

Manusiawi dan tidak mengandung sengketa

antara fiskus dan WP

Diselesaikanmaksimal 6 bulansejak permohonan

RUANG LINGKUP PEMBETULANRUANG LINGKUP PEMBETULAN Pasal 16 UU KUP

KESALAHAN TULISantara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, NPWP,

nomor surat ketetapan pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo

KESALAHAN HITUNG kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau

pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan

KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN PERPAJAKANkekeliruan dalam penerapan tarif,

kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto; kekeliruan penerapan sanksi administrasi; kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak;

kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan; dan kekeliruan dalam pengkreditan

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASIPENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASIPasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa BUNGA, DENDA, dan KENAIKAN

Direktur Jenderal Pajak

DALAM HAL

Diterapkan kepada WP karena adanya: kekhilafan/ketidaktahuan Wajib Pajak atau

bukan karena kesalahannya

DAPAT

PERSYARATAN PERMOHONANPERSYARATAN PERMOHONANPENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASIPENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP jo KMK No. 542/KMK.04/2000

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

SYARAT

Tertulis dan dalam bahasa IndonesiaMenyampaikan alasan yang jelas dan meuyakinkan

Disampaikan kepada Dirjen Pajak melalui KPP penerbit sanksiTidak melebihi jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penerbitan

ketetapan (STP/SKPKB/SKPKBT) kecuali ada force mayeurWP tidak mengajukan keberatan atas ketetapan (pokok) pajaknya

DIRJEN PAJAK harus memberikan keputusan dalam 6 bulan sejak tanggalpermohonan diterima JIKA TIDAK permohonan dianggap diterima.

Diajukan paling banyak 2 kali.

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENARKETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

Pasal 36 ayat (1) huruf b, c, d UU KUP

Mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benarMengurangkan atau membatalkan STP Pasal 14 yang tidak benar (2X)

Membatalkan hasil pemeriksaan atau skp tanpa SPHP & pembahasan akhir (1X)

Direktur Jenderal Pajak

DAPAT

KARENA JABATAN DEMI KEADILAN

KEPUTUSAN

MenolakMengabulkan SeluruhnyaMengabulkan Sebagian

Menambah

PERSYARATAN PERMOHONANPERSYARATAN PERMOHONANPENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN

PAJAK YANG TIDAK BENARPAJAK YANG TIDAK BENAR

SYARATPERMOHONAN

Tertulis dalam bahasa Indonesia Satu permohonan untuk satu surat ketetapan pajak Menyebutkan jumlah pajak menurut perhitungan WP

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

Atas keputusan permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan PajakYang Tidak Benar, Wajib Pajak tidak dapat melakukan banding ke

Pengadilan Pajak melainkan Peninjauan Kembali ke DJP

Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak (Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002)

• Banding• Gugatan

Pengadilan Pajak

Struktur

Sekretaris, Wakil Sekretaris,

Sekretaris PenggantiPanitera, Wakil Panitera,

Panitera Pengganti

Ketua Pengadilan

Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV Wakil Ketua V

Hakim Hakim Hakim HakimHakim

Pengadilan PajakHakim Pengadilan Pajak:Pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang Sengketa Pajak

Syarat:• warga negara Indonesia;• berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;• setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;• tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati NKRI yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;

• mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;

• berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;• tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;

dan• sehat jasmani dan rohani.

Kuasa HukumPara pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus

Syarat:• WNI• Mempunyai pengetahuan luas dan keahlian di bid pajak• Berijazah Sarjana/ DIV• Kelakuan Baik• NPWPIzin Kuasa HUkum; 12 Bulan

BANDING BANDING Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35 & 36 UU PP

• Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding. Keputusan yang dapat diajukan banding adalah keputusan atas keberatan yang diajukan oleh WP, yaitu SK Keberatan. Atas keputusan lainnya dapat pula diajukan banding sepanjang diatur oleh undang‑undang.

BANDING BANDING Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35 & 36

UU PPWajib Pajak dapat mengajukan BANDING kepadaBADAN PERADILAN PAJAK / PENGADILAN PAJAK

ATAS

Surat Keputusan Keberatan

SYARAT

Diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa IndonesiaDalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding

kecuali terdapat force mayeurTerhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding

Memuat alasan-alasan yang jelasMelampirkan salinan Keputusan yang dibanding

Membayar 50% dari jumlah pajak yang terhutang yang dibanding

BANDING / GUGATAN BANDING / GUGATAN Pasal 27 UU KUP dan Pasal 40

UU PPskp /

pot-put

Permohonan

Keberatan

SKKeberata

n

Permohonan

Banding ke PP

PP MengirimPermintaan

SUBke Terbanding

TerbandingMengirim

SUBKe PP

PPMengirim

copySUB ke WP

WPMengirim

SuratBantahan ke

PPPP

Mengirim copySurat

Bantahanke

Terbanding

Persidangan

Banding di PP

PutusanBanding

Sekretaris PPMengirim Salinan

Putusan ke WPDan Fiskus

EksekusiPutusan Banding

Oleh Fiskus

3 bulan 12 bulan 3 bulan

6 bulan

12 bulan

14 hari

3 bulan14 hari30 hari

14 hari

30 hari30 hari


Persidangan• Pemeriksaan Acara Biasa• Pemeriksaan Acara Cepat

Sengketa pajak tertentu Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 84 Ayat

(1) Bukan wewenang pengadilan pajak


Alat Bukti:• Surat atau tulisan• Keterangan ahli• Keterangan saksi• Pengakuan para pihak• Pengetahuan Hakim


Putusan:• Menolak• Mengabulkan seluruhnya• Mengabulkan sebagian• Menambah• Membetulkan kesalahan tulis/hitung• Membatalkan• Tidak dapat diterima

BANDING (PASAL 27 KUP)

Contoh:SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00Setuju Hasil Pemeriksaa = Rp30.000.000,00Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 80.000.000,00Pajak Kurang Dibayar (80.000.000 - 30.000.000) = Rp 50.000.000,00

Mengajukan Banding (Tidak ada syarat harus membayar)

Putusan Banding, SKPKB menjadi = Rp 65.000.000,00Pajak Kurang Dibayar (65.000.000 - 30.000.000) = Rp 35.000.000,00Sanksi Denda (100% X Rp35.000.000) = Rp 35.000.000,00Harus Dilunasi = Rp 70.000.000,00

GUGATAN GUGATAN Pasal 27 UU KUP dan Pasal 40 UU

PPWajib Pajak dapat mengajukan GUGATAN kepada

BADAN PERADILAN PAJAK / PENGADILAN PAJAK

ATAS

Surat Keputusan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi AdministrasiPelaksanaan penagihan pajak

SYARAT

Diajukan tertulis dalam Bahasa IndonesiaDalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat untuk SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atau dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan untuk gugatan atas penagihan pajak

Terhadap 1 (satu) Keputusan atau 1 (satu) pelaksanaan penagihan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan


PP

• Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

• Yang Dapat Mengajukan Gugatan: Penggugat (WP atau Penanggung Pajak).


PPYang Dapat Diajukan Gugatan• pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; • keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; • keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

• penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Yang Dapat Mengajukan Gugatan:• Penggugat (WP atau Penanggung Pajak).


PPKetentuan Gugatan• Diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Pajak dalam Bahasa

Indonesia dengan dicantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan atau Keputusan yang digugat;

• Dalam hal gugatan dilakukan atas pelaksanaan penagihan pajak, diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;

• Dalam hal gugatan dilakukan terhadap suatu Keputusan, diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat;

• Dalam hal terdapat keadaan yang memaksa (force majeure), maka jangka waktu di atas diperpanjang sampai 14 hari sejak berakhirnya keadaan memaksa tersebut;

• Satu gugatan adalah untuk satu Keputusan atau satu pelaksanaan penagihan;

• Dilampirkan salinan dokumen yang digugat.


PP

Pencabutan Gugatan• penetapan Ketua Pengadilan dalam hal surat

pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang (belum dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim);

• putusan Majelis Hakim melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang (saat sidang gugatan sudah dimulai/berjalan dan sedang dilakukan pemeriksaan) atas persetujuan tergugat .

Peninjauan KembaliPeninjauan Kembali

Alasan PK• Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu

kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti‑bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

• Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

• Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c UU Pengadilan Pajak (dengan putusan berupa menambah pajak yang harus dibayar atau putusan mengabulkan sebagian atau seluruhnya);

• Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab‑sebabnya;

• Apabila terdapat suatu putusan yang nyata‑nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.


Jangka Waktu Permohonan PK3 bulan sejak: • Diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat

atau sejak putusan hakim pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap ; atau

• Ditemukannya surat‑surat bukti. Tanggal penemuan surat‑surat bukti tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang ; atau

• Putusan dikirim untuk PK yang diajukan atas dasar butir c), d), atau e) di atas. .


Jangka Waktu Pengambilan Putusan PK• 6 bulan sejak permohonan PK diterima

oleh MA, dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil melalui pemeriksaan acara biasa ; atau

• 1 bulan sejak permohonan PK diterima oleh MA, dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil melalui pemeriksaan acara cepat

Thank You!

Documents

Penyelesaian Sengketa Pajak