PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI

WORKSHOP PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI

“MEWUJUDKAN KONTRAK KONSTRUKSI YANG SETARA GUNA

MENDORONG INOVASI TEKNOLOGI DAERAH”

JULI 2018

Oleh :

SUNTANA S. DJATNIKA

Hak Cipta presentasi ini ada pada BANI Arbitration Center

APA JASA KONSTRUKSI ITU?

PEKERJAAN

JASA

KONSTRUKSI

PELAKU

JASA

KONSTRUKSI

USAHA

JASA

KONSTRUKSI

PENYEDIA JASA

PENGGUNA JASA

PERENCANA

KONSTRUKSI

SWASTA

PEMERINTAH

PELAKSANA

KONSTRUKSI

PENGAWAS

KONSTRUKSI

TERINTEGRASI

BENTUK

USAHA

JENIS

USAHA

KUALIFIKASI

KLASIFIKASI

- BANGUNAN, INFRASTRUKTUR, PROSES

- ARSITEKTURAL, SIPIL, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL,

TATA LINGKUNGAN

HUBUNGAN KERJA:

KONTRAK KERJA

KONSTRUKSI

JASA

KONSTRUKSI

BADAN

PERORANGAN

BADAN HUKUM

BUKAN BADAN

HUKUM

BESAR,

MENENGAH, KECIL

A S M E T

2

PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA

3

Penyebab risiko terjadinya sengketa hukum dapat berupa faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor luar yang dapat menimbulkan risiko dalam suatu pelaksanaan pekerjaan. Faktor-faktor eksternal ini tidak dapat diubah, atau dipengaruhi, akan tetapi jadi penentu yang bersifat given. Penyebab risiko terjadinya sengketa hukum yang berasal dari faktor internal terdapat pada level pasar atau market level, sektor atau perusahaan dan pada level proyek. Penyebab risiko ini masih dapat diatasi dengan melakukan tindakan internal.

PENYEBAB

INTERNAL

PERUBAHAN

BIAYA

PENGGUNA

JASA (Pemilik Proyek)

PENYEDIA

JASA (Pelaksana Proyek)

PERUBAHAN

MUTU

PERUBAHAN

WAKTU

Penyebab sengketa

Obyek sengketa

Unsur

penyebab

sengketa

MASALAH PERUBAHAN PEKERJAAN:

Apakah merupakan cidera janji / wanperestasi

Diatur atau tidak diatur dalam kontrak.

Siapa yang berhak untuk memerintahkan, menyetujui, mengesahkan.

Bagaimana implikasi kepada kontrak tentang hak dan tanggung jawab.

Status hukum dari perubahan pekerjaan.

Masalah

PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA FAKTOR INTERNAL

4

PERUBAHAN

BIAYA

PENYEBAB

EKSTERNAL

EKO

NOMI SOSBUD POLITIK

PEME

RINTAH

ALAM

CUACA

PERUBAHAN

MUTU

PERUBAHAN

WAKTU

Penyebab sengketa

Obyek sengketa

Unsur

penyebab

sengketa

MASALAH PERUBAHAN PEKERJAAN:

Apakah masuk atau tidak dalam force majeure

Diatur atau tidak diatur dalam kontrak.

Siapa yang berhak untuk menyetujui, mengesahkan akibat perubahan ini.

Bagaimana implikasi kepada kontrak tentang hak dan tanggung jawab.

Status hukum dari perubahan pekerjaan.

Masalah

PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA FAKTOR EXTERNAL

5

IDENTIFIKASI SENGKETA DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

PENYEBAB

INTERNAL

BUKAN FORCE MAJEURE

PENGGUNA

JASA (Pemilik Proyek)

PENYEBAB

EKSTERNAL

PENYEDIA

JASA (Pelaksana Proyek)

EKO

NOMI SOSBUD POLITIK

PEME

RINTAH

ALAM

CUACA

Penyebab sengketa

Objek

sengketa

Faktor

penyebab

sengketa

Jenis

sengketa

PERUBAHAN PEKERJAAN

PERUBAHAN

BIAYA

PERUBAHAN

MUTU

PERUBAHAN

WAKTU

BUKAN WANPRESTASI FORCE MAJEURE

PERUBAHAN PEKERJAAN

PERUBAHAN

BIAYA

PERUBAHAN

MUTU

PERUBAHAN

WAKTU

WANPRESTASI

SENGKETA

6

Masalah-masalah yang sering dipersengketakan dalam Bidang Jasa Konstruksi

Masalah-masalah yang sering dipersengketakan dalam bidang jasa konstruksi: a. Keterlambatan waktu pelaksanaan, yang dapat terjadi karena:

kelalaian Kontraktor, atau karena Pemilik tidak memenuhi kewajibannya, atau disebabkan oleh faktor-faktor diluar kontrol Kontraktor akan tapi bukan oleh kesalahan Pemilik.

b. Perubahan pada Schedule Kerja akibat dari perintah Pemilik atau Perencana.

c. Construction Changes. d. Keadaan lapangan yang berbeda. e. Keadaan cuaca yang tidak normal. f. Percepatan jadwal pembangunan. g. Penundaan dan penghentian pekerjaan.

7

Masalah-masalah yang sering dipersengketakan dalam Bidang Jasa Konstruksi

h. Change Orders: dalam suatu proses pembangunan. Klaim tambahan waktu dan harga akibat dari change orders sering memicu terjadinya sengketa.

i. Kegagalan pembayaran oleh Pemilik. j. Perbedaan antara gambar dan keadaan lapangan. k. Fast Track Construction. l. Kenaikan harga material yang tidak normal. m. Perubahan Peraturan Pemerintah. n. Pengertian ganda. o. Kelemahan administrasi proyek. p. Penggunaan sebagian dari pekerjaan sebelum Serah Terima. q. Timbulnya kerusakan pekerjaan oleh Kontraktor lainnya. r. Kurangnya komunikasi atau terjadinya mis-komunikasi antara para

pihak.

8

KETENTUAN UUJK – No. 002 Tahun 2017 BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 88

Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.

Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi:

a. mediasi;

b. konsiliasi; dan

c. arbitrase.

Selain upaya penyelesaian sengketa, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa, pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9

PENYEBAB

INTERNAL

CHANGE ORDER

Tidak berkekuatan

hukum

PERUBAHAN

BIAYA

KETIDAKSEPAKATAN KESEPAKATAN

PENGGUNA

JASA (Pemilik Proyek)

PENYEBAB

EKSTERNAL

PENYEDIA

JASA (Pelaksana Proyek)

EKO

NOMI SOSBUD POLITIK

PEME

RINTAH

ALAM

CUACA

PERUBAHAN

MUTU

PERUBAHAN

WAKTU

ADENDUM

KONTRAK

Berkekuatan hukum

SENGKETA HUKUM SENGKETA ADM/TEKNIS

NON-ADJUDIKASI

- Musyawarah

- Mediasi

- Konsiliasi

- Dewan Sengketa

KESEPAKATAN

Tidak berkekuatan hukum

PUTUSAN

Berkekuatan hukum

ADJUDIKASI

- Pengadilan

- Arbitrase

Penyebab sengketa

Obyek sengketa

Unsur

penyebab

sengketa

Pilihan

penyelesaian

sengketa

Hasil sengketa

Hasil

penyelesaian

sengketa

Bentuk

sengketa

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

10

Penyelesaian Sengketa

Sengketa hukum

Adjudikasi

Sengketa teknis/adm

> Non-Adjudikasi

Litigasi Non-Litigasi • Musyawarah

• Mediasi

• Konsiliasi

• Dewan Sengketa Pengadilan Arbitrase

Putusan Pengadilan

Berkekuatan

hukum tetap setelah

melalui proses banding,

kasasi dan PK

Putusan Arbitrase

Berkekuatan

hukum tetap

Kesepakatan

Tidak berkekuatan

hukum

Mediasi Mediasi

Eksekusi

Putusan

Pendapat Hukum

Lembaga Arbitrase

(Pasal 52 - 53

UU 30 th 1999) Berkekuatan

hukum

Adendum

Kontrak

(Pasal 1338

KUHPerdata) Berkekuatan

hukum

Penyelesaian Hukum

Terjadinya Sengketa

Adendum

Kontrak

(Pasal 1338

KUHPerdata) Berkekuatan

hukum

Dewan

Sengketa

Putusan

DS Tidak

berkeku-

atan hukum

=

Keterangan :

Ubah dari voluntary

menjadi compulsary

Pilihan baru

Compulsary

Ketidak -

sepakatan

Interpertasi

kontrak

PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI

11

Tidak sepakat

Suntana S. Djatnika Dr.(T), Dr.(H), Ir., SE, MM, MBA, MT, MH, FCBArb.

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI Arbitration Center)

Wahana Graha Lt. 1,2 & 4 Jl. Mampang Prapatan No. 2 Jakarta 12760 Phone : +62 (0)21 7940542, Fax : +62 (0)21 7940543 Email: bani-arb@indo.net.id

TERIMA KASIH

CURICULUM VITAE

N a m a : SUNTANA SUKMA DJATNIKA

Tempat & Tanggal. Lahir : Sukabumi, 20 Agustus 1946

PENDIDIKAN

1. Sarjana Arsitektur ( Ir ) - ITB - 1971

2. Sarjana Ekonomi ( SE ) - UI - 1993

3. Master of Business Administration ( MBA ) - IPPM - 1988

4. Magister Manajemen ( MM ) - STM - PPM - 1995

5. Magister Teknik Sipil ( MT ) - Fakultas Teknik UI - 2001

6. Magister Hukum ( MH ) - Fakultas Hukum UNTAR - 2014

7. Doktor Bidang Ilmu Teknik (Dr) - Fakultas Teknik UI - 2006

8. Doktor Bidang Ilmu Hukum (Dr) - Fakultas Hukum UNTAR - 2017

PENGALAMAN KERJA

Konsultan Arsitek, Engineering, Construction Management di beberapa perusahaan.

Anggota Team Penasihat Arsitektur Kota (TPAK) - Badan Penasihat Teknis Perkotaan dan Bangunan Pemda DKI - Jakarta.

Arbiter, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) – FCBArb sejak 2003.

PENGALAMAN MENGAJAR

1971 - 1973 Staf Pengajar Merencana Arsitektur di Jurusan Arsitektur ITB

1989 - 1994 Staf Pengajar bidang Manajemen Keuangan untuk Perusahaan Jasa di IPPM

1990 - sek. Pengajar Program Penataran Ikatan Arsitek Indonesia

2003 - 2006 Pembimbing S2 Manajemen Konstruksi – Fakultas Teknik - Sipil UI.

2007 - sek. Staf Pengajar Pasca Sarjana Manajemen Konstruksi Teknik Sipil – Universitas 17 Agustus Surabaya

PENGALAMAN ORGANISASI

1993 - 1999 Ketua Umum - Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)

1996 - 1998 Ketua 7th ASIAN Congress of Architects & Architect Regional Council Asia (ARCASIA)

1997 - 2000 Ketua Koordinator Forum Komunikasi Asosiasi Profesi Jasa Teknik & Lingkungan dari 12 Asosiasi Profesi

1996 - 1999 Dewan Insinyur - Persatuan Insinyur Indonesia

1998 - 2002 Council Member ASEAN Association of Planning and Housing (AAPH).

1999 - 2007 Ketua Dewan - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional - Bidang Profesi, Bidang Perusahaan.

2000 - 2007 Wakil Ketua Sekretariat Bersama Jasa Asuransi dan Jasa Konstruksi

2003 - 2007 Head of Expert Group dalam Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Architecture – Coordinating

Committee on Services (CCS) ASEAN. 13