of 172 /172
i PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH PERBANKAN SYARIAH (Analisis kasus pada Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima) Tesis Diajukan Kepada Program Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) Oleh: AMELISAH NIM: 21140433000003 PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1439 H/2018 M

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN AKAD … · MAPS = Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa . MUI = Majelis Ulama Indonesia . NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak . NPL = Non

  • Author
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN AKAD … · MAPS = Mekanisme Alternatif Penyelesaian...

  • i

    PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN AKAD

    MUDHARABAH MUQAYYADAH PERBANKAN SYARIAH

    (Analisis kasus pada Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah

    Mandiri dan PT Sari Indo Prima)

    Tesis

    Diajukan Kepada Program Fakultas Syariah dan Hukum

    Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

    Gelar Magister Hukum (MH)

    Oleh:

    AMELISAH

    NIM: 21140433000003

    PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH

    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

    SYARIF HIDAYATULLAH

    J A K A R T A

    1439 H/2018 M

  • ii

    LEMBAR PERNYATAAN

    Dengan ini saya menyatakan bahwa:

    1. Tesis ini merupakan hasil asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

    persyaratan memperoleh gelar magister strata 2, di Universitas Islam Negeri

    (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

    2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

    sesuai dengan ketentuan di Universitas yang berlaku di Universitas Islam

    Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

    3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya

    atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

    menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

    Hidayatullah Jakarta.

    Ciputat, 05 Juni 2018

    Amelisah

  • iii

  • iv

  • v

    HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

    TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

    Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

    Hidayatullah Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

    Nama : Amelisah

    NIM : 21140433000003

    Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

    Fakultas : Syariah & Hukum

    Jenis Karya : Tesis

    Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan

    kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Hak Bebas

    Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang

    berjudul:“PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN AKAD

    MUDHARABAH MUQAYYADAH PADA PERBANKAN SYARIAH” (Analisis kasus pada

    Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima).

    Dengan hak bebas royalti nonekslusif ini Universitas Islam Negeri (UIN)

    Syarif Hidayatullah Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan,

    mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan

    tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya

    sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini

    saya buat dengan sebenarnya.

    Ciputat, 05 Juni 2018

    Amelisah

  • vi

    PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN AKAD

    MUDHARABAH MUQAYYADAH PADA PERBANKAN SYARIAH

    (Analisis kasus pada Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan

    Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima)

    Oleh: Amelisah

    Abstrak

    Kesimpulan besar tesis ini membuktikan bahwa Sengketa Dalam

    Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Perbankan Syariah Tesis ini juga

    membuktikan bahwa kasus pada Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah

    Mandiri dan PT Sari Indo Prima sudah selesai. Penyaluran pembiayaan dengan

    prinsip syariah, bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian

    (prudential banking principles). Salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan

    syariah adalah bentuk mudharabah muqayyadah. Berkaitan dengan penerapan

    prudential banking principles dalam pembiayaan dengan akad mudharabah

    muqayyadah, muncul permasalahan antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan

    Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima. Di dalam kasus ini, Bank Syariah

    Mandiri dinilai tidak melaksanakan prudential banking principles dalam proses

    pengajuan dan pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudharabah muqayyadah

    tersebut. Penyusunan Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau

    kepustakaan. Penyusunan Tesis ini adalah untuk menjawab Bagaimana Penerapan

    akad Mudharabah Muqayyadah antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank

    Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima dan bagaimana penyelesaian sengketa

    dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah yang dilakukan oleh Dana Pensiun

    Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima.

  • vii

    Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan

    Basyarnas (Badan Syariah Nasional), Bank Syariah Mandiri dan Dana Pensiun

    Angkasa Pura II dam peraturan Perundang-undangan serta Fatwa DSN MUI,

    diantaranya: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

    Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia: Fatwa DSN-MUI

    Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, sedangkan Sumber

    sekunder dalam penelitian ini adalah pandangan para ahli (pakar), akademisi ataupun

    para praktisi melalui penelusuran literatur yang ada dan tersedia. Di samping itu juga

    buku-buku, jurnal yang terkait dengan penelitian ini dan media internet. Metodologi

    penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridus normatif

    dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang

    membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, baik yang terdapat

    dalam Al-Quran, Hadist maupun dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan

    pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang

    menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun

    mengenai metode analisis data, penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif,

    yakni menganalisa data yang sudah diperoleh dan mendeskripsikannya.

    Kata kunci: Mudharabah Muqayyadah, Mudharib, Shahibul Mall

  • viii

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan

    hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Segala nikmat yang

    Allah berikan telah memberikan kekuatan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis

    ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan seluruh keluarganya, sahabat,

    dan pengikut sunnahnya.

    Tesis ini ditulis untuk menganalisis tentang implementasi Sengketa

    Dalam Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Perbankan Syariah

    (Analisis kasus pada Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri

    dan PT Sari Indo Prima) dalam menyelesaikan penulisan tesis ini banyak hambatan

    dan rintangan yang penulis hadapi. Tesis ini tidak akan terealisasi tanpa adanya

    bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimaksih

    yang sebesar-besarnya kepada:

    1. Prof. Dede Rosyada, MA, sebagai rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Dr.

    Asep Saefuddin Jahar, MA, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

    Syarif Hidayatullah Jakarta.

    2. Dosen pembimbing DR. Nahrowi SH.MH. penulis yang dengan segala keikhlasan

    dan ketulusan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan,

    mengoreksi dan mengarahkan peneliti sehingga tesis ini memenuhi kualifikasi

    akademik baik dari segi penulisan maupun substansinya.

    3. Dr. Nurhasanah, M.Ag sebagai ketua program studi Magister Hukum Ekonomi

    Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu peneliti secara

    tidak langsung dalam menyiapkan tesis ini.

    4. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada para guru besar dan dosen Program

    MHES Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

    Hidayatullah Jakarta yang telah memperkenalkan banyak teori dan juga

    perspektif, serta berhasil mem-provokasi penulis untuk terus berfikir progresif,

    seperti Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM, Prof. Dr. H

  • ix

    Fathurrohman Djamil, MA, Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MA, Prof. Dr. Hj.

    Huzaemah Tahido Yanggo, MA, Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM, dan lain-lain

    yang tidak bisa disebut satu persatu.

    5. Hasil karya tesis ini, penulis persembahkan kepada seluruh keluarga, orang tua

    Ayahanda Muniri dan Ibunda Ani yang tak pernah lelah setiap harinya selalu

    memberikan semangat, motivasi dan do’anya sehingga dapat menyelesaikan

    penulisan ini. Barakallahu Fikum Daiman Abadaa.

    6. Terimakasih Banyak kepada Pahlawan yang sangat menginspirasi saya yaitu Ibu

    Dra. Mahmuda Tasyrifatun seseorang wanita terhebat yang memotivasi hidup

    saya karena beliau saya bisa berusaha untuk mencapai impian saya.

    7. Kepada sahabat seperjuang MHES angkatan 2014, yang tidak bisa peneliti

    sebutkan satu persatu. Terimakasih telah berdiskusi, tempat berbagi keluh kesah

    dan menggapai cita-cita bersama.

    8. Penelitian untuk penulisan tesis ini dilakukan dibeberapa lembaga Dana Pensiun

    Angkasa Pura II, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Bank Syariah Mandiri, PT

    Sari Indo Prima telah memberikan informasi untuk penulis memperoleh sebagian

    referensi yang menunjang penulisan

    9. Segenap pimpinan Staf Akademik, Staf perpusatakaan Fakultas Syariah dan

    Hukum, Staf perpustakaan utama yang telah memberi bantuan dan fasilititas

    untuk penulis memperoleh sebagian referensi yang menunjang penulisan.

    10. Seluruh rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah

    memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat menjalani

    perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Penulis menyadari bahwa tesis yang ditulis ini seperti setitik air di lautan.

    Namun, besar harapan penulis atas sedikitnya ilmu yang tertuang ini untuk

    menjadi manfaat baik bagi penulis, utamanya bagi umat manusia, bangsa dan

    Negara, serta menjadi kontribusi keilmuan dalam ranah ilmu hukum ekonomi

  • x

    syariah yang terus berjalan. Akhir kata, penulis berbesar hati apabila pembaca

    memberikan masukan dan kritik yang konstruktif dalam rangka perbaikan kualitas

    dalam penulisan karya ilmiah berikutnya.

    Ciputat, 17 Januari 2017

    Amelisah

  • xi

    PEDOMAN TRANSLITERASI

    I. KONSONAN

    Transliterasi Transliterasi Transliterasi

    a = ا

    b = ب

    t = ت

    ts = ث

    j = ج

    h = ح

    kh = خ

    d = د

    dz = ذ

    r = ر

    z = ز

    s = س

    sy = ش

    ص = sh

    dh = ض

    th = ط

    zh = ظ

    ‘ = ع

    gh = غ

    f = ف

    q = ق

    k = ك

    l = ل

    m = م

    n = ن

    w = و

    h = ه

    y = ي

    at/ah = ة

    II VOKAL PENDEK III

    ‒ˉ = a

    ‒ ˍ = i

    ۥ‒ = u

    â - âmanû = ا

    ỉ - ỉman = ي

    û - ûlama = و

    IV DIPOTONG

    V PEMBAURAN

    aw = او

    ay = اي

    al - al- Dabbu = ال

    al- syams - al- Syamsu = الشمس

    wa al - wa al-taa’min = وال

    IV. PENGECUALIAN

    Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan huruf vokal tanpa diikuti tanda (‘),

    seperti امهات ditulis Ummahat, bukan ‘ummahat

  • xii

    DAFTAR ISI

    HALAMAN ....................................................................................................... i

    LEMBAR PERNYATAAN .............................................................................. ii

    LEMBAR PEMBIMBING ............................................................................... iii

    LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. iv

    PERSETUJUAN PUBLIKASI ......................................................................... v

    ABSTRAK ......................................................................................................... vi

    KATA PENGANTAR ...................................................................................... viii

    PEDOMAN TRANSLITERASI ...................................................................... xi

    DAFTAR ISI ...................................................................................................... xii

    DAFTAR TABEL ............................................................................................ xv

    DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xv

    DAFTAR SINGKATAN ................................................................................... xvi

    BAB I PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1

    B. Permasalahan......................................................................... 11

    C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................. 13

    D. Review Studi Terdahulu ....................................................... 14

    E. Kerangka Teori dan Konseptual............................................ 20

    F. Metodologi Penelitian .......................................................... 24

    1. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian ................. 24

    2. Sumber Data ................................................................... 24

    3. Teknik Pengumpulan Sumber Data ................................ 25

    4. Teknik Analisa Data........................................................... 26

    5. Teknik Penulisan ............................................................. 27

    G. Sistematika Pembahasan ...................................................... 27

  • xiii

    BAB II SISTEM AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH DALAM

    PERBANKAN SYARIAH

    A. Prinsip Operasional Bank Syariah ........................................ 29

    B. Kedudukan Bank Syariah dalam Pembiayaan dengan Akad

    Mudharabah Muqayyadah ..................................................... 34

    C. Tinjauan Umum tentang akad Mudharabah Muqayyadah dalam

    pembiayaan Perbankan Syariah ............................................ 56

    D. Pandangan Ulama Fiqih Tentang Akad Mudharabah

    Muqayyadah ......................................................................... 62

    BAB III PENYELESAIAN SENGKETA MODAL USAHA DALAM

    PERBANKAN DI INDONESIA

    A. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)........... 70

    B. Penyelesaiaan Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi) . 79

    C. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

    dengan Arbitrase .................................................................... 97

    D. Penyelesaiaan Sengketa dalam Fatwa Dewan Syariah

    Nasional Majelis Ulama Indonesa (DSN-MUI) ................... 99

    BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA AKAD

    MUDHARABAH MUQAYYADAH ANTARA DANA

    PENSIUN ANGKASA PURA II DENGAN BANK MANDIRI

    SYARIAH

    A. Penarapan Akad Mudharabah Muqayyadah antara Dana

    Pensiun Angksa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan

    PT Sari Indo Prima ................................................................ 103

    B. Penyelesaian Sengketa Akad Mudharapah Muqayyadah

    terhadap kasus Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan

    Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima .................... 116

  • xiv

    BAB V PENUTUP

    A. Kesimpulan ........................................................................... 144

    B. Implikasi ................................................................................ 145

    C. Saran dan Rekomendasi ........................................................ 146

    DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 148

    GLOSSARIUM

    BIODATA PENULIS

    LAMPIRAN-LAMPIRAN

  • xv

    DAFTAR TABEL

    Tabel 3.1 Perbandingan Pengadilan dengan APS ............................................... 82

    Tabel 3.2 Lembaga Penyelesaian Sengketa ........................................................ 100

    DAFTAR GAMBAR

    Gambar 1.1 Jalur Penyelesaian Sengketa............................................................ 8

    Gambar 1.2 Kerangka Teori ................................................................................ 12

    Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah .............................. 22

    Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah ............................. 55

    Gambar 3.1 Kekuasaan Kehakiman .................................................................... 71

    Gambar 3.2 Mekanisme Arbitrase ..................................................................... 85

  • xvi

    DAFTAR SINGKATAN

    ADR = Alternative Dispute Resolution

    APS = Alternatif Penyelesaian Sengketa

    APSI = Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia

    ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

    AYDA = Agunan Yang Diambil Alih

    BI = Bank Indonesia

    BIS = Bank for International Settlement

    BANI = Badan Arbitrase Nasional Indonesia

    BASYARNAS = Badan Arbitrase Syariah Nasional

    BAMUI = Badan Arbitrase Muamalat Indonesia

    BMI = Bank Muamalat Indonesia

    BMPK = Batas Maksimum Pemberian Kredit

    CAR = Capital Adequacy Ratio

    DSN = Dewan Syariah Nasional

    DPK = Dana Pihak Ketiga

    GWM = Giro Wajib Minimum

    KUK = Kredit Usaha Kecil

    KYC = Know Your Customer

  • xvii

    KPMM = Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

    LKS = Lembaga Keuangan Syariah

    LDR =Loan to Deposit Ratio

    (L/C) = Letter Of Credit.

    MAPS = Mekanisme Alternatif Penyelesaian

    Sengketa

    MUI = Majelis Ulama Indonesia

    NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak

    NPL = Non Performing Loan

    PBI = Peraturan Bank Indonesia

    PDN = Posisi Devisa Neto

    PPS = Pilihan Penyelesaian Sengketa

    PPA = Penyisihan Penghapusan Aktiva

    PA = Peradilan Agama

    PPATK = Analisis Transaksi Keuangan

    SK = Surat Ketarangan

    TPU = Tindak Pidana Pencucian Uang

    TNR = Toerekening Naar Redelijkheid

    UUPA = Undang-Undang Peradilan Agama

    UUPS = Undang-Undang Perbankan Syariah

  • xviii

    Walhi = Wahana Lingkungan Hidup

    YLBH = Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

    Indonesia

    4P = Character, Capital, Capacity, Collateral,

    Condition Of Economy, Personality,

    Purpose, Prospect, Payment

    3R = Returns, Repayment, Dan Risk

    5C = Character, Capacity, Capital, Collateral,

    Condition).

    7P = (Personality, Party, Purpose, Prospect,

    Payment,Profitability, Protection).

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Masalah

    Salah satu jenis akad yang dipergunakan dalam penyaluran dana di

    perbankan syariah adalah Mudharabah. Fatwa DSN yang mengaturnya adalah

    Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

    (Qiradh).Jenis pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah ini sangat

    popular dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Pembiayaan mudharabah

    adalah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah kepada pihak lain

    untuk suatu usaha yang produktif, dalam pembiayaan ini perbankan syariah

    sebagai pemilik dana (shahibul maal) membiayai 100% kebutuhan suatu

    proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai pengelola

    usaha (mudharib).

    Mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (rab al

    mal) dengan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas

    yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengguna

    modal.1 Ditinjau dari fungsinya, secara umum bentuk akad mudharabah dapat

    dibagi menjadi dua macam, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah

    muqayyadah.2 Ketentuan prinsip mudharabah muthlaqah adalah shahibul

    maal tidak dapat memberikan batasan-batasan terhadap dana yang

    diinvestasikan.3 Dengan demikian mudharib diberi kewenangan penuh untuk

    mengelola dana tanpa keterikatan waktu, tempat, bentuk usaha dan jenis

    pelayanan.4 Pada akad mudharabah muqayyadah, shahibul maal memberikan

    batasan terhadap dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa

    1 Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Mataram: Genta Press, 2008),

    hlm. 13.

    2 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: UII Press,

    2008), hlm. 267.

    3 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: UII Press,

    2008), hlm. 267.

    4 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: UII Press,

    2008), hlm. 267.

  • 2

    mengelola dana sesuai dengan permintaan atau persyaratan pemilik modal

    yang dapat berupa jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja.5

    Perbankan syariah terus melakukan perkembangan dan inovasi

    terhadap berbagai produknya agar tetap dapat menarik minat masyarakat.

    Perkembangan dan inovasi produk tersebut harus tetap menerapkan prinsip

    syariah, prinsip kehati- hatian dan prinsip perlindungan nasabah sebagaimana

    ditentukan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.24/POJK.03/2015

    Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

    (selanjutnya disebut POJK Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan

    UUS).

    Perkembangan praktik perbankan syariah beberapa tahun terakhir ini

    menunjukkan adanya pelaksanaan Mudharabah muqayyadah off balance

    sheet. Perbankan syariah dalam akad ini bertindak sebagai perantara

    (arranger) antara shahibul maal dan mudharib, dimana transaksi ini tidak

    dicatatkan di dalam neraca bank, namun dicatat pada neraca khusus di luar

    itu. Hal ini sangat menarik untuk dikaji mengingat belum adanya ketentuan

    yang secara khusus mengatur mengenai akad mudharabah muqayyadah off

    balance sheet ini dan mengingat perbankan syariah sangat rentan terhadap

    berbagai macam risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi. Selain

    itu perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang sangat bergantung

    kepada kepercayaan masyarakat harus mampu menjaga dan meningkatkan

    tingkat kesehatannya sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Otoritas

    Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan

    Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah (selanjutnya ditulis POJK

    Tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan UUS). Tingkat

    kesehatan bank merupakan hasil penialaian kondisi bank berdasarkan risiko,

    termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank (Risk-

    based Bank Rating).

    5 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: UII Press,

    2008), hlm. 267.

  • 3

    Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang

    sangat strategis dalam menyerasikan dan mengembangkan stabilitas

    perekonomian nasional.6 Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap

    dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.7 Sejak

    diberlakukannya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas

    Undang-Undang No 7 Tahun 1992 (Undang-Undang tentang perbankan),

    industri perbankan di Indonesia berlaku sistem perbankan ganda (dual

    banking system) yakni system perbankan konvensional atau pengganti bunga

    (yang disebut bank konvensional) dan sistem perbankan bagi hasil atau akad-

    akad yang sesuai dengan prinsip syariah Islam (yang disebut Bank Syariah).

    Pada tahun 2008 dengan disahkannya Undang-Undang No. 21

    Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, eksistensi bank syariah di Indonesia

    secara faktual terus menguat dan menunjukkan perkembangan yang sangat

    pesat.8 Pesatnya perkembangan Bank Syariah Mandiri yang begitu cepat pada

    akhirnya menimbulkan sejumlah problam.9 Terkait hal tersebut Suyud

    Margono menyatakan bahwa dengan maraknya kegiatan bisnis (termasuk

    perbankan syariah), tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antara pihak

    yang terlibat, baik antara pelaku bisnis (perusahaan) satu dengan pelaku

    bisnis (perusahaan) yang lain, atau pelaku bisnis (perusahaan) dengan

    6 Dimas Ardiansyah dan Multifiah, “Implementasi Pembiayaan Dengan Akad

    Mudharabah (Studi Pada Tiga Bank Syariah di Kota Malang)”, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi

    dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, (2013), hlm. 1. 7 Maya Heni Maila Sari, Pengaruh Penilaian Kesehatan Bank Terhadap Tingkat Bagi

    Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Dengan Unit Syariah

    Di Indonesia”, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.3 No. 2, April (2013), hlm. 2. 8 Kehadiran perbankan syariah telah memberikan warna baru terhadap dunia perbankan di

    Indonesia, terlebih lagi setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun

    2008 oleh DPR RI. Hal ini tentu tidak hanya dilihat dari aspek kepastian hukum dan eksistensi

    perbankan syariah secara legal formal, tetapi juga akan menambah geliat industry perbankan

    syariah secara umum sehingga dapat berpartisipasi secara lebih maksimal dalam menumbuhkan

    perekonomian nasional. Abdurrauf, “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah” Jurnal Ilmu

    Ekonomi Syariah (Al-iqtishad) Vol. IV, No. 1, Januari (2012) hlm, 15. Lihat Juga Hasan, Analisis

    Industri Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Juli, Volume

    1, No. 1 (2011), hlm, 5. 9 Christina Binder, “Stability and Change In Times Of Fragmentation: The Limit of Pacta

    Sunt Servanda Revisited: Leiden Journal of International Law, Vol. 25, Issue 04, Desember,

    (2012), hlm, 909.

  • 4

    konsumennya.10

    Diantaranya persoalan yang ditimbulkan adalah dalam

    perjanjian/kontrak yang dibuat oleh para pihak.11

    Secara etimologis perjanjian/kontrak dalam bahasa Arab diistilahkan

    dengan Mu‟ahadah Ittfa, atau Akad. Sedangkan dalam hukum perdata Islam,

    kontrak atau perjanjian disebut dengan istilah akad (al-„aqd).12

    Dalam bahasa

    Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya

    adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya

    terhadap seseorang lain atau lebih.13

    Sedangkan akad atau kontrak menurut

    istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat,

    maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum

    yang mengikat untuk melaksanaknnya.14

    Subhi Mahmasaniy mengartikan

    kontrak sebagai ikatan atau hubungan diantara ijab dan qabul yang memiliki

    akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakan.15

    Dalam hukum Islam

    istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identic dan

    disebut akad.16

    Menurut Blak‟s Law Dictionary, kontrak/contract diartikan

    sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan

    kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.17

    10

    Suyud Margono, Alternative Dispute Resulotion (ADR) dan Arbitrase (Bogor: Ghalia

    Indonesia, hlm 2. 11

    Munir Fuady, Teori-teori Besar dalam Hukum: Grand Theory (Jakarta: Kencana

    Prenadamedia Group, (2014), hlm. 210. 12

    Pengertian akad dapat dilihat dari tiga sudut pandang: etimologi (lughawi), terminology

    (istilahi) dan perundang-undangan (al-qanun al-wad‟i). Secara etimologi, akad dipergunakan

    untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna al-ribt (keterikatan, perikatan, perta;ian.

    Sedangkan secara terminology, akad dalam syariah dipergunakan untuk pengertian umum dan

    khusus. Lihat Al-Dabhu, Al-Iqtishad al-Islami: Dirasah wa Tatbiq, hlm, 171. 13

    Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,

    (Yogjakarta: Citra Media), (2006), hlm, 19. 14

    Ramani Timorita Yulianti, Asas-asas Perjajjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah,

    La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol II, No. 1, Juli (2008). hlm. 93. 15

    Subhiyy Mahmasani, Al-Nazariyyat al-Ammah li al-Mujibat wa al-Uqud fi al-Shariah

    al-Islamiyyah, (Mesir: Dar al-Kitab al-„Arabiyy), hlm, 210. 16

    Sehingga akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu

    pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syara yang tampak akibat hukumnya pada

    obyeknya. Lihat Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, makalah disampaikan Pada Pelatihan

    Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Yogyakarta: Kerjasama

    Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, (2012),

    hlm, 7. 17

    Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga

    Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika), (2012), hlm,12

  • 5

    Daminto Danansuryo dalam disertasinya menyatakan kontrak adalah

    perjanjian antara dua pihak, dimana kedua belah pihak berhak untuk

    membuat, mengubah dan mengakhiri ikatan hukum, para pihak berhak untuk

    memilih hukum yang akan mengatur hubungan kontrak kedua belah pihak

    dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan umum yang berlaku dan

    kesusilaan. Terdapat juga pakar yang mendefinisikan sebagai satu perbuatan

    yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan atau

    kerelaan bersama.18

    Menurut Fathurrahman Jamil dalam bukunya Penerapan Hukum

    Perjajnjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah menyatakan ada

    tiga unsur dari kontrak, yaitu:

    1. Adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak (The Fact

    Between the Parties);

    2. Persetujuan tersebut dibuat secara tertulis (The Agreement is written);

    dan

    3. Adanya orang-orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat

    kesepakatan dan persetujuan tertulis.19

    Dalam konteks ini, kontrak menjadi hal yang sangat penting terutama

    dalam melakukan perjanjian ekonomi syariah. Permasalahan yang timbul dari

    kontrak menurut Boulding disebabkan karena para pihak menyadari potensi

    ketidakcocokan. Setiap pihak menginginkan untuk menempati suatu posisi

    yang tidak sesuai dengan keinginan pihak lain.20

    Kontrak sebagai sebuah bentuk perjanjian mempunyai potensi

    masalah yang timbul diakibatkan oleh kontrak tersebut, baik disebabkan oleh

    wanprestasi dari pihak atau disebabkan akibat yang ditimbulkan dari kontrak

    terhadap pihak ketiga yang tidak terikat dalam kontrak tersebut, akan tetapi

    18

    Hasbi al-Shiddieqiyy. Pengantar Fiqih Muamalah, (Jakarta: Bulan BIntang, 2006),

    hlm 34. 19

    Berdasarkan unsur-unsur kontrak tersebut, mengenai definisi kontrak, ada yang menilai

    memiliki arti yang sama dengan perjanjian, tetapi ada yang menilai kontrak adalah suatu perjanjian

    yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis atau surat. Singkatnya kontrak adalah

    perjanjian tertulis. 20

    I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Jakarta: Fikakahati

    Aneska, 2014), hlm. 27.

  • 6

    mempunyai pengaruh terhadap para pihak yang mengingatkan diri dalam

    sebuah kontrak. Kontrak yang dikenal dengan istilah teori Facta Sunt

    Servada yang berarti kontrak itu mengikat.21

    Kontrak atau perjanjian dalam

    pandangan hukum perdata merupakan kegiatan untuk memperoleh serta

    mengalihkan kekayaan, oleh karena itu, yang menjadi objek perjanjian adalah

    setiap benda yang dapat diperdagangkan yang mempunyai nilai ekonomi.22

    Kontrak/perjanjian tersebut seringkali menyebabkan permasalahan

    atau sengketa (dispute) fenomena yag tak terpisahkan dari kehidupan umat

    manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan senantiasa ada selama

    masih ada interaksi antara sesame manusia. Pada umumnya sengketa terjadi

    karena bentuk melawan hukum atau wanprestasi. Wanprestasi itu sendiri

    dapat terjadi apabila, (1) pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan

    apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan; (2) pihak-pihak atau salah

    satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak

    pelaksanaannya “sama persis” sebagaimana yang dijanjikan; (3) pihak-pihak

    atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat

    menunaikan janji; (4) pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu

    yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.23

    Setiap individu dan masyarakat mempraktikkan dan mengembangkan

    pelbagai sikap dan perilaku tentang bagaimana menghadapi dan

    menyelesaikan sengketa. Dilihat dari segi pihak yang terlibat, penyelesaian

    sengketa (dispute resolution) dapat dibedakan menjadi tiga bagian. Pertama,

    bersipat satu pihak saja, dalam bentuk memaafkan dan mendiamkan. Kedua,

    melibatkan kedua belah yang berperkara, yang biasanya dilakukan dalam

    21

    Penjelasan suatu kontrak yang dibuat secara sah dan sesuai dengan hukum yang

    berlaku seta sesuai dengan kebiasaan dan kelayakan, sehingga dilihat sebagai sebuah kontrak yang

    dilandasi dengan itikad baik, maka klausul-klausul dalam kontrak mengikat para pihak yang

    membuat kontrak tersebut. Lihat Munir Fuady, Teori-teori besar dalam Hukum: Grand Theory

    (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), (2014), hlm. 210. Dan persoalan muncul dan menjadi

    perdebatan hukum ketika ada perubahan dalam perjanjian kontrak, Lihat Juga Christina Binder,

    “Stability and Change in Times of Fragmentations: The limits of Pacta Sunt Servanda Revisited”.

    Leiden Journal of International Law, Vol 25, Issue 04, Desember (2012), hlm 99. 22

    Saptono,Teori-teori Hukum Kontrak bersumber dari Paham Individualisme, Jurnal

    Repertorium, ISSN: 2355-2646 (2014), hlm, 68. 23

    Hasbi Hasan, Pemikiran dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Dunia Islam

    Kontemporer. (Depok: Gramata Pulishing), (2011), hlm, 123.

  • 7

    bentuk musyawarah (negotiation). Ketiga, disamping melibatkan kedua belah

    pihak, melibatkan pihak ketiga, pihak ketiga ini bertindak sebagai perantara

    (mediation), tetapi juga memiliki wewenang untuk mendamaikan

    (arbitration). Bentuk ketiga ini termasuk juga penyelesaian perkara melalui

    lembaga peradilan formal (litigation).

    Dalam kajian hukum bisnis, dikenal adanya dua pembedaan dalam

    mekanisme penyelesaian sengketa24

    , yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non

    litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui

    lembaga peradilan. Menurut Hasbi Hasan jalur litigasi pada dasarnya

    merupakan the last resort atau ultimatum remedium, yaitu sebagai upaya

    terakhir manakala penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian diluar

    pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. sedangkan

    jalur nonlitigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar

    pengadilan.25

    Perbedaan karakter yang dimiliki oleh lembaga pengadilan

    dengan lembaga di luar pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara,

    menyebabkan hasil akhir yang dicapai pula bertolak belakang. Hasil akhir

    penyelesaian perkara (konflik) antar masyarakat melalui jalur ini popular

    24

    Pengertian sengketa Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia No.

    8/5/PBI/ 2006 adalah permasalahan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah kepada

    penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses pengaduan. 25

    Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan disebut juga ajudikasi dengan

    menggunakan pendekatan hukum (law approach) melalui aparat atau lembaga penegak hu

    kum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Christopher W. Moore,

    The Mediation Process Practical Strategies for Resolving Conflict, San Francisco: Jossey-Bas

    Publisher 2008. hlm 5. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan disebu

    juga sengketa non ajudikasi, pada umumnya menggunakan mekanisme yang hidup di dalam

    masyarkat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti, musyawarah, perdamaian,

    kekeluragaan, penyelesaian adat dan sebagainya. Salah satu cara yang sekarang sedang

    berkembang dan diminati adalah melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)/

    Alternatif Dispute Resolution (ADR). Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, model

    penyelesaian sengketa semacam ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

    Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan ruang lingkup

    pengaturan dari Undang-Undang ini sebagaimana berikut: “Undang-Undang ini mengatur

    penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum

    tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua

    sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum

    tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa.

    Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm 9.

  • 8

    dengan sebutan win win solution.26

    Guna mengetahui jalur penyelesaian

    sengketa melalui litigasi dan non litigasi dapat dilihat dalam bagan sebagai

    berikut:

    Gambar 1.1 Jalur Penyelesaian Sengketa

    Berkaitan dengan kontrak muncul sengketa perjanjian ekonomi

    syariah yaitu muncul permasalahan wanprestasi/cidera janji akad kontrak

    Mudharabah Muqayyadah.27

    Pada akad Mudharabah Muqayyadah, Shahibul

    Maal memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikannya. Mudharib

    hanya bisa mengelola dana sesuai dengan permintaan atau persyaratan

    pemilik modal yang dapat berupa jenis jenis usaha, tempat dan waktu tertentu

    saja. Berikut skema pembiayaan Mudharabah Muqayyadah.

    26

    Win win solution adalah lawan dari win lose solution yang merupakan hasil akhir dari

    penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Lebih lengkap baca dalam Suyud Margono,

    Alternative Dispute Resulotion (ADR) dan Arbitrase (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm, 23. 27

    Akad mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk perbankan berupa

    pembiayaan dan pendanaan. Namun dari segi penghimpunan dana, akad mudhrabah dapat

    diterapkan pada produk-produk perbankan berupa, giro mudharabah dan depositi mudharabah.

    Akad mudharabah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) Mudharabah Muthlaqah dan

    Mudharabah Muqayyadah. Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,

    (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), hlm 267.

    SENGKETA

    Non Litigasi

    Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa diluar Badan Peradilan

    Negara

    litigasi

    Melalui Badan Peradilan Negara

  • 9

    Gambar 1.2 Skema Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah

    Sengketa perjanjian ekonomi syariah dalam akad mudhrabah

    muqayyadah ini terjadi antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank

    Syariah Mandiri dan dan PT. Sari Indo Prima. Perkara yang terjadi melalui

    jalur non litigasi ini, sebagaimana tertuang dalam putusan No. 15/ Tahun

    2007/ BASYARNAS/Ka. Jak adalah perkara Dana Pensiun Angkasa Pura II

    yang selanjutnya disebut (Dana Pensiun Angkasa Pura II) dengan Bank

    Syariah Mandiri yang selanjutnya disebut (Termohon 1) dan PT. Sari Indo

    Prima yang selanjutnya disebut (PT Sari Indo Prima). Dana Pensiun Angkasa

    Pura II adalah nasabah dari Termohon 1 dengan menempatkan dana deposito

    sejak tahun 2000.

    Berdasarkan penawaran Termohon 1 kepada Dana Pensiun Angkasa

    Pura II mengenai pembiayaan Mudharabah Muqayyadah28

    sebesar Rp.

    28

    Mudharabah muqayyadah (special investment) adalah bentuk kerja sama antara

    shahibul maal dan mudharib yang cakupannya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan

    tempat usaha. Lihat Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di

    Lembaga Keuangan Syariah, hlm, 174. Lihat juga Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/ 2005

    Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha

    berdasarkan prinsip syariah, telah ditetapkan bahwa ketentuan pembiayaan melalui akad

    mudharabah muqayyadah pasal 7 yaitu: Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk

    pembiayaan berdasarkan mudharabah muqayyadah berlaku persyaratan paling kurang sebagai

    Akad Bagi Hasil

    Proyek Usaha Nasabah

    (Mudharib)

    Bank

    (Shahibul Maal)

    Bagi

    Keuntungan

    Modal

  • 10

    10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk PT Sari Indo Prima, telah

    dibuat akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 108 antara Dana

    Pensiun Angkasa Pura II, Termohon 1 dan PT Sari Indo Prima pada tangga

    28 Januari 2004. Perjanjian ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun dengan nisbah

    masing-masing untuk Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT Sari Indo Prima,

    dan fee per annum untuk Termohon 1. Namun, sejak bulan Agustus 2004 PT

    Sari Indo Prima tidak melakukan pembayaran angsuran kewajiban pokok

    maupun margin bagi hasil kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II. Sebelum

    akad dibuat, Termohon 1 telah memberikan pembiayaan sebesar Rp.

    6.500.00.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) kepada PT Sari Indo

    Prima.

    PT Sari Indo Prima tidak menggunakan dana pembiayaan tersebut

    seperti yang telah disepakati, yaitu untuk perluasan pabrik dan membiayai

    overhead, bukan untuk membeli mesin-mesin dan menambah modal kerja.

    Dana Pensiun Angkasa Pura II dalam hal ini Dana Pensiun Angkasa Pura II

    menganggap bahwa Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima telah

    melakukan cidera janji atas tidak dilaksanakannya pembayaran kewajiban

    pokok dan nisbahnya, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena

    Termohon 1 dan PT Sari Indo Prima dari akad pembiayaan yang telah

    dilakukan sebelumnya. Dalam proses perkara penyelesaian sengketa ini

    menggunakan jalur non litigasi yaitu BASYARNAS, dimana majelis arbiter

    memutuskan bahwa membatalkan akad pembiayaan Mudharabah

    berikut: (a) Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (channelling agent) kepada

    nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis

    kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor; (b) Jangka waktu pembiayaan, pengambilan dana,

    dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan

    bank; (c) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam

    pengawasan dan pembinaan usaha nasabah; (d) pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau

    barang; (e) dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan

    harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar; (f) Bank sebagai agen penyalur dana dapat

    dapat menerima fee (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak; (g)

    pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang

    disepakati anatar investor dan nasabah; (h) Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor

    tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai dan (i) investor sebagai pemilik dana

    mudharabah muqayyadah menanggung seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika

    nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian

    usaha.

  • 11

    Muqayyadah No. 108 antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Termohon 1 dan

    Termohon 11 dan menghukum Termohon 1 dan Termohon 11 bersama-sama

    secara tanggung renteng membayar pokok pembiayaan pada akad tersebut.

    Namun setelah bersidang dan majelis arbiter menjatuhkan putusan, para pihak

    yang bersengketa tidak menemukan titik temu.

    Dalam konteks fenomena tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk

    menjelaskan bagaimana sesungguhnya akad kontrak dan penyelesaian

    sengketa yang dilakukan oleh Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank

    Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima. Serta menjelaskan bagaimana

    putusan sengketa yang telah dilakukan oleh Basyarnas serta bagaimana

    proses akhir dari sengketa perjanjian tersebut. Sehingga penelitian ini penting

    dilakukan untuk menganalisis kontrak akad antara Dana Pensiun Angkasa

    Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima dan bagaimana

    putusan yang sesungguhnya dalam penyelesaian sengketa perjanjian ekonomi

    syariah tersebut.

    Oleh karena itu, studi penelitian yang dilakukan oleh peneliti

    merupakan studi yang bersifat original. Untuk itu penulis mengajukan

    penelitian dengan judul Tesis “Sengketa Dalam Pelaksanaan Kontrak Akad

    Mudharabah Muqayyadah” (Analisis kasus pada Dana Pensiun Angkasa

    Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima)”.

    B. Permasalahan

    Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan

    diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam

    penulisan ini, diantaranya:

    1. Identifikasi Masalah

    Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, dengan

    meningkatnya perkembangan Bank Syariah Mandiri yang begitu cepat

    pada akhirnya menimbulkan sejumlah problem yang pada akhirnya

    menimbulkan sengketa yang diakibatkan oleh kontrak. Peneliti

  • 12

    mengidentifikasikan permasalahan yang diakibatkan oleh sengketa,

    antara lain adalah:

    a. Konsep akad Mudharabah Muqayyadah dalam pelaksanaan perjanjian

    antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri

    dan PT Sari Indo Prima dalam ushul fiqih.

    b. Meningkatnya perkembangan Bank Syariah Mandiri yang begitu

    cepat pada akhirnya menimbulkan sengketa perjanjian ekonomi

    syariah.

    c. Penyelesaian sengketa kontrak mempunyai opsi apakah mau

    diselaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

    2. Pembatasan Masalah

    Dalam penerapan akad Mudharabah Muqayyadah antara Dana

    Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo

    Prima, permasalahan dalam kasus ini dibatasi pada penyelesaian

    sengketa pada akad Mudharabah Muqayyadah pada tahun 2004 - 2008 di

    Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

    3. Rumusan Masalah

    Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah

    diatas. Pokok bahasan dan menjadi rumusan masalah dalam tesis ini

    adalah:

    a. Bagaimana konsep akad Mudharabah Muqayyadah dalam

    pelaksanaan perjanjian antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan

    Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima dalam ushul fiqih?

    b. Bagaimana Penerapan akad Mudharabah Muqayyadah antara Dana

    Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari

    Indo Prima?

    c. Bagaimana penyelesaian sengketa akad Mudharabah Muqayyadah

    pada kasus Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah

    Mandiri dan PT. Sari Indo Prima?

  • 13

    C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

    Adapun tujuan penelitian ini diharapkan dapat mengenal, memahami,

    mendalami dan mengungkap persoalan sengketa perjanjian ekonomi syariah

    pada akad Mudharabah Muqayyadah pada kasus pada Dana Pensiun Angkasa

    Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima dengan tujuan:

    1. Mengetahui konsep akad Mudharabah Muqayyadah dalam pelaksanaan

    perjanjian antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah

    Mandiri dan PT Sari Indo Prima dalam ushul fiqih?

    2. Menganalisis akad Mudharabah Muqayyadah pada kasus pada Dana

    Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo

    Prima.

    3. Menganalisis penyelesaian sengketa akad Mudharabah Muqayyadah

    pada kasus pada Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah

    Mandiri dan PT. Sari Indo Prima.

    Adapun tesis ini akan menjadi bahan masukan dan bermanfaat bagi:

    1. Praktisi, diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas

    pemahaman terkait hukum dalam pelaksanaan akad Mudharabah

    Muqayyadah Perbankan Syariah.

    2. Penulis dan akademisi, dapat menjadi salah satu untuk mengembangan

    keilmuan peneliti dalam bidang hukum ekonomi syariah. Terutama

    dalam bidang penyelesaian sengketa perjanjian syariah di lembaga

    keuangan syariah.

    3. Lembaga, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pencerah

    bagi dunia hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian perjanjian

    syariah pada lembaga keuangan syariah.

  • 14

    Penulis mempunyai alasan mendasar bahwa penelitian ini penting

    untuk dilakukan, yaitu sebagai berikut:

    1. Segi Akademis

    Penelitian ini untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan

    khususnya tentang pelaksanaan akad Mudharabah Muqayyadah dalam

    Perbankan Syariah.

    2. Segi Praktis

    Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis bermanfaat pada

    tiga hal, yaitu:

    a. menjadi bahan pertimbangan dan masukan terhadap terjadinya

    sengketa pelaksanaan akad Mudharabah Muqayyadah dalam

    Perbankan Syariah.

    b. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang lebih baik, profesional

    dan memberikan nilai manfaat secara optimal;

    c. Menambah referensi dan pengetahuan tentang manajemen

    pengelolaan dana haji di Indonesia serta kepada yang berkepentingan

    terhadap permasalahan ini.

    d. Segi Teoritis

    Studi ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi sistem

    pelaksanaan akad Mudharabah Muqayyadah dalam Perbankan

    Syariah.

    D. Review Studi Terdahulu

    No. Judul Isi Penelitian Perbedaan

    1 Erni Susana, Annisa

    Prasetyanti,Pelaksanaan

    & Sistem Bagi Hasil

    Pembiayaan Al-

    Mudharabah pada Bank

    Syariah. Jurnal Keuangan

    & Perbankan Vol.15,

    Jurnal ini menemukan

    bahwa penyaluran

    pembiayaan mudharabah di

    salurkan ke segala sektor

    perekonomian yang tidak

    dapat memberikan

    keuntungan dan melarang

    Yang menjadi

    perbedaan dalam

    penelitian ini adalah

    dalam penelitian ini

    penulis juga meneliti

    lebih berfokus pada

    Sengketa dalam

  • 15

    No.3, September 2011:

    466-478.

    penyaluran untuk usaha

    yang menggantungkan

    unsur tidak halal.

    Pengambilan keputusan

    pembiayaan akad

    mudharabah

    pelaksanaan akad

    mudharabah

    muqayyadah perbankan

    syariah pada Dana

    Pensiun Angkasa Pura II

    dengan Bank Syariah

    Mandiri dan PT. Sari

    Indo Prima.Penelitian

    ini merupakan jenis field

    research dengan

    pendekatan kualitatif.

    Sedangkan sumber data

    yang digunakan dalam

    penelitian ini berupa

    data primer dan data

    sekunder. Data

    dianalisis dengan

    metode analisis

    deskriptif. Pengumpulan

    data dilakukan melalui

    observasi, wawancara

    dan dokumentasi.

    2 Faeruca Nindi Farotami,

    Koenta Adji Koerniawan,

    R. Anastasia Endang

    Susilawati. Pengaruh

    Kontribusi Pembiayaan

    Murabahah Dan

    Musyarakah Terhadap

    Tingkat Profitabilitas

    (Return On Equity) (Studi

    pada BPR Syariah di

    Wilayah Jawa Timur

    Jurnal penelitian ini

    menguji dan menjelaskan

    pengaruh kontribusi

    pembiayaan murabahah dan

    musyarakah terhadap

    tingkat profitabilitas BPR

    Syariah di wilayah Jawa

    Timur yang terdaftar di

    Bank Indonesia periode

    2010- 2013 dengan

    menggunakan rasio Return

    Yang menjadi

    perbedaan dalam

    penelitian ini adalah

    dalam penelitian ini

    penulis juga meneliti

    lebih berfokus pada

    Sengketa dalam

    pelaksanaan akad

    mudharabah

    muqayyadah perbankan

    syariah pada Dana

  • 16

    Yang Terdaftar di Bank

    Indonesia Periode 2010-

    2013).

    On Equity (ROE). Jenis

    penelitian yang digunakan

    adalah explanatory research

    dengan pendekatan

    korelasioanal. Populasi

    yaitu seluruh BPR Syariah

    di wilayah Jawa Timur

    yang terdaftar di Bank

    Indonesia periode 2009-

    2013. Sampel yang

    digunakan sebanyak 40

    data meliputi 10 BPR

    Syariah selama 4 tahun

    periode. Sampel diambil

    dengan menggunakan

    teknik purposive sampling.

    Metode analisis data yang

    digunakan dalam penelitian

    ini adalah regresi linier

    berganda dengan program

    SPSS. Hasil penelitian

    menunjukkan bahwa

    pembiayaan murabahah dan

    musyarakah secara

    simultan berpengaruh

    terhadap tingkat ROE.

    Pembiayaan murabahah

    secara parsial berpengaruh

    terhadap tingkat ROE.

    Pembiayaan musyarakah

    secara parsial tidak

    berpengaruh terhadap ROE.

    Pembiayaan murabahah

    Pensiun Angkasa Pura II

    dengan Bank Syariah

    Mandiri dan PT. Sari

    Indo Prima.Penelitian

    ini merupakan jenis field

    research dengan

    pendekatan kualitatif.

    Sedangkan sumber data

    yang digunakan dalam

    penelitian ini berupa

    data primer dan data

    sekunder. Data

    dianalisis dengan

    metode analisis

    deskriptif. Pengumpulan

    data dilakukan melalui

    observasi, wawancara

    dan dokumentasi.

  • 17

    merupakan pembiayaan

    yang paling dominan

    berpengaruh terhadap

    tingkat ROE. Untuk

    peneliti selanjutnya,

    penelitian ini perlu dikaji

    secara mendalam yang

    terkait kemungkinan

    dengan variabel lain

    misalnya Mudharabah,

    ijarah, qardh, salam,

    isthisna dikarenakan

    variabel pembiayaan

    musyarakah tidak

    berpengaruh terhadap

    tingkat ROE

    3. Ahmad Supriyadi,

    Struktur Akad Rahn di

    Pegadaian Syariah Kudus

    Tahun 2012 (Suatu

    Tinjauan Yuridis

    Normatif Terhadap

    Praktek Pegadaian

    Syariah di Kudus).

    Jurnal penelitian islam ini

    lebih menguraikan dan

    menganlisa tentang

    Bagaimana struktur hukum

    akad rahn di Pegadaian

    Syariah Kudus dari

    perspektif hukum positif

    dan hukum Islam pada

    Tahun 2012. Penelitian ini

    berfokus kepada akad Rahn

    di Pegadaian Syariah Tapi

    struktur ini berbeda dengan

    gadai konvensional yang

    memberikan pinjaman uang

    dengan meminta bunga atas

    sejumlah uang yang

    dipinjam, sedangkan gadai

    Yang menjadi

    perbedaan dalam

    penelitian ini adalah

    dalam penelitian ini

    penulis juga meneliti

    lebih berfokus pada

    Sengketa dalam

    pelaksanaan akad

    mudharabah

    muqayyadah perbankan

    syariah pada Dana

    Pensiun Angkasa Pura II

    dengan Bank Syariah

    Mandiri dan PT. Sari

    Indo Prima.Penelitian

    ini merupakan jenis field

    research dengan

  • 18

    syariah atau rahn meminta

    imbalan atas sewa tempat

    menaruh barang gadai dan

    biaya pemeliharaannya.

    pendekatan kualitatif.

    Sedangkan sumber data

    yang digunakan dalam

    penelitian ini berupa

    data primer dan data

    sekunder. Data

    dianalisis dengan

    metode analisis

    deskriptif. Pengumpulan

    data dilakukan melalui

    observasi, wawancara

    dan dokumentasi.

    4. Yusuf, Yasin (2014)

    Analisis penerapan sistem

    bagi hasil dalam

    pembiayaan Mudharabah

    di Koperasi Jasa

    Keuangan Syariah

    (KJKS) Cemerlang

    Weleri Kendal.

    Undergraduate (S2)

    thesis, UIN Walisongo.

    Jurnal Penelitian ini

    bertujuan untuk

    mengevaluasi penerapan

    sistem bagi hasil dalam

    pembiayaan Mudharabah

    dan menganalisis faktor-

    faktor dalam menetapkan

    besarnya nisbah bagi hasil

    pada pembiayaan

    Mudharabah di KJKS

    Cemerlang Weleri

    Kendal.Penelitian ini

    merupakan jenis field

    research dengan

    pendekatan kualitatif.

    Sedangkan sumber data

    yang digunakan dalam

    penelitian ini berupa data

    primer dan data sekunder.

    Data dianalisis dengan

    metode analisis deskriptif.

    Yang menjadi

    perbedaan dalam

    penelitian ini adalah

    dalam penelitian ini

    penulis juga meneliti

    lebih berfokus pada

    Sengketa dalam

    pelaksanaan akad

    mudharabah

    muqayyadah perbankan

    syariah pada Dana

    Pensiun Angkasa Pura II

    dengan Bank Syariah

    Mandiri dan PT. Sari

    Indo Prima.Penelitian

    ini merupakan jenis field

    research dengan

    pendekatan kualitatif.

    Sedangkan sumber data

    yang digunakan dalam

    penelitian ini berupa

  • 19

    Pengumpulan data

    dilakukan melalui

    observasi, wawancara dan

    dokumentasi di KJKS

    Cemerlang Weleri Kendal.

    Hasil penelitian yang

    dilakukan penulis

    membuktikan bahwa

    penerapan sistem bagi hasil

    di KJKS Cemerlang Weleri

    Kendal ditentukan dengan

    penetapan nisbah serta

    perhitungan dengan adanya

    rumus dalam menghitung

    besarnya bagi hasil yang

    nantinya akan dibagikan

    kapada kedua belah pihak

    (KJKS dan anggota).

    Penentuan besarnya nisbah

    dilihat dari berbagai faktor,

    diantaranya; jenis usaha

    anggota, modal usaha, lama

    usaha yang dijalankan

    anggota, keuntungan modal

    awal anggota, karakteristik

    anggota dan prospektif

    usaha anggota.

    data primer dan data

    sekunder. Data

    dianalisis dengan

    metode analisis

    deskriptif. Pengumpulan

    data dilakukan melalui

    observasi, wawancara

    dan dokumentasi.

  • 20

    E. Kerangka Teori dan Konseptual

    Perbankan syariah menyalurkan pembiayaan dengan menggunakan

    berbagai macam akad sesuai dengan kebutuhan.Salah satunya adalah

    pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah.

    Akad mudharabah dapat digunakan baik dalam proses

    penghimpunan dana maupun dalam proses penyaluran dana. Penghimpunan

    dana dengan menggunakan akad mudharabah dilakukakan antara nasabah

    investor dengan perbankan syariah, sedangkan penyaluran dana dengan

    menggunakan akad mudharabah dilakukan antara bank syariah dengan

    nasabah penerima fasilitas. Dalam khazanah fikih muamalah, mudharabah

    tidak bisa dilepaskan dari konsep syirkah, karena mudharabah bagian dari

    syirkah.29

    Syirkah merupakan perkongsian atau bentuk kerjasama usaha

    tertentu guna mendapatkan keuntungan (berorientasi pada profit).30

    Secara

    teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana

    pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan

    pihak lainnya menjadi pengelola.31

    Sebagaimana ditentukan di dalam Fatwa DSN Tentang Pembiayaan

    Mudharabah (qiradh) bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan

    yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk

    suatu usaha yang produktif, sehingga dalam hal ini perbankan syariah

    bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan nasabah penerima fasilitas

    bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam skema pembiayaan

    mudharabah ini perbankan syariah sebagai shahibul mal menyediakan 100%

    dana yang dibutuhkan oleh mudharib untuk melakukan usahanya. Perbankan

    syariah tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek yang

    dilakukan oleh mudharib, namun perbankan syariah mempunyai hak untuk

    melakukan pembinaan dan pengawasan.perbankan syariah sebagai shahibul

    mal menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika

    29

    Jaih Mubarok, Akad Mudharabah (Bandung: Fokus Media, 2013), hlm. 32

    30

    Jaih Mubarok, Akad Mudharabah, hlm. 32

    31

    Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema

    Insani, 2001), hlm. 95.

  • 21

    mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi

    perjanjian.

    Mudharib sebagai pengelola dana boleh melakukan berbagai macam

    usaha asalkan telah disepakati sebelumnya dengan shahibul mal. Pada

    prinsipnya tidak ada jaminan dalam pembiayaan mudharabah, namun agar

    mudharib tidak melakukan penyimpangan, perbankan syariah dapat meminta

    jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.Jaminana ini hanya dapat dicairkan

    apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah

    disepakati bersama di dalam akad.

    Akad mudharabah dibedakan menjadi dua: Mudharabah-muthlaqah

    (mudharabah tidak terikat/bebas); dan Mudharabah-muqayyadah

    (mudharabah terikat). Mudharabah muthlaqah (unrestricted investment)

    adalah akad dalam bentuk kerja sama antara shahibul ml dan mudharib yang

    cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu,

    dan daerah bisnis.Mudharabah muqayyadah (restricted investment) adalah

    kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Hal dimaksud, mempunyai akad yang

    berlaku dalam pembatasan atas jenis usaha, waktu dan tempat usaha sehingga

    jenis dan ruang lingkup usaha yang akan dilakukan oleh mudharib (nasabah

    penerima pembiayaan) sudah ditentukan di awal akad.

    Pada prinsipnya kegiatan usaha mudharib dapat dibatasi tergantung

    dari jenis akad mudharabah yang disepakati yaitu apakah akad mudharabah

    muthalaqah (mudharabah tidak terikat/bebas) ataukah mudharabah

    muqayyadah (mudharabah terikat).Apabila perbankan syariah dan nasabah

    penerima fasilitas menyepakati akad mudharabah muthalaqah maka nasabah

    penerima fasilitas sebagai mudharib boleh melakukan kegiatan usaha yang

    tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis tertentu,

    sebaliknya bila perbankan syariah dan nasabah penerima fasilitas

    menyepakati akad mudharabah muqayyadah, maka nasabah penerima fasilitas

    sebagai mudharib dibatasi baik dalam hal jenis usaha, waktu, maupun tempat

    usahanya, sehingga jenis dan ruang lingkup usaha yang dapat dilakukan oleh

    mudharib sudah ditentukan pada awal akad.

  • 22

    Gambar 2.1 Skema Akad Mudharabah Muqayyadah:

    Keterangan:

    1. Investor menyatakan keinginannaya secara tertulis kepada perbankan

    syariah untuk menginvestasikan dananya dengan syarat- syarat khusus

    (dibuat akad penyertaan investor) dan menyetorkan dananya kepada

    perbankan syariah (biasanya menggunakan produk giro wadiah)

    2. Pelaku usaha mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis

    kepada perbankan syariah dan perbankan syariah mengajukan analisis

    3. Dibuat akad mudharabah muqayyadah antara pelaku usaha dengan

    investor yang diwakili oleh perbankan syariah

    4. Perbankan syariah memperoleh arranger fee yang dapat dibebankan

    kepada investor atau pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan

    5. Pelaku usaha sebagai mudharib memberikan bagi hasil kepada perbankan

    syariah/arranger sesuai nisbah yang disepakati

    6. Perbankan syariah sebagai arranger menyerahkan bagi hasil kepada

    investor/shahibul mal sesuai nisbah yang disepakati dan perbankan

    3

  • 23

    syariah sebagai arranger memperoleh management fee yang diambil dari

    perolehan pendapatan bisnis investor yang dibagikan kepada bank sesuai

    porsi bagi hasil setelah dikurangi porsi bagi hasil dengan pelaku usaha

    sebagai mudharib.

    7. Bank memperoleh administration fee dari pelaku usaha sebagai mudharib

    yang diperoleh bank setiap tahun selama masa periode pembiayaan

    8. Pelaku usaha sebagai mudahrib melunasi pokok pembiayaan secara

    cicilan/sekaligus pada akhir periode pembiayaan dan ditransfer ke

    rekening investor/shahibul mal oleh perbankan syariah.

    Berdasarkan latar belakang masalahan diatas, agar lebih bisa dipahami

    secara sistematis tentang pembahasan tesis ini, maka dapat digambarkan

    sebuah kerangka konseptual secara menyeluruh tentang sengketa dalam

    pelaksanaan akad Mudharabah Muqayyadah pada kasus pada Dana Pensiun

    Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima. yang

    merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

    Gambar 1.2 Kerangka Teori

    SENGKETA

    Dana Pensiun Angkasa Pura II

    (shahibul maal)

    Bank Syariah Mandiri

    (Mudharib)

    Akad Mudharabah

    Muqayyadah

    PT. Sari Indo Prima

    (Membutuhkan Modal)

  • 24

    F. Metodologi Penelitian

    1. Metodologi Penelitian & Pendekatan Penelitian

    Dalam pencarian jawaban permasalahan yang dikemukakan

    sebelumnya, maka jenis penelitian dalan tesis ini adalah penelitian

    kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksud sesuai dengan pendapat

    Kaelan, yaitu objek penelitian. Pertama, masalah-masalah dan hukum-

    hukum yang mungkin terjadi. Kedua, manusia sebagai makhluk budaya

    yang bersifat multidimensional yang tidak hanya dapat diteliti dari

    perspektif yang pasti saja. Melainkan ada hal-hal yang bersifat kualitatif

    yang harus dilihat oleh ilmu pengetahuan secara objektif.32

    Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, penelitian ini

    akan menggambarkan dan menjelaskan bagaimana sengketa dalam

    pelaksanaan kontrak akad Mudharabah Muqayyadah. Setelah itu

    menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah akad

    Mudharabah Muqayyadah pada kasus pada Dana Pensiun Angkasa Pura

    II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima serta

    bagaimana realita sesungguhnya putusan sengketa Ekonomi Syariah

    yang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang dalam

    menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah dalam hal ini, yaitu

    BASYARNAS.

    2. Sumber Data

    Dalam menggali sumber data, peneliti menggunakan penelitian

    lapangan (Field Research) yang akan dilakukan secara mandiri dengan

    terjun ke lapangan. Menurut Koentjaraningrat, penelitian lapangan dalam

    pengambilan data dapat menggali dari pengalaman individu tertentu

    sebagai warga dari suatu masyarakat yang dapat dijadikan sumber data,

    sebagai objek penelitian.33

    Pada penelitian ini tidak hanya menggunakan

    kajian pustaka, melainkan mengumpulkan sumber-sumber yang berasal

    32

    Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisioliner (Yogyakarta: Paradigma,

    2010), hlm 9. 33

    Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia,

    1981), hlm 197.

  • 25

    dari sengketa yang terjadi antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan

    Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima.

    Sumber data dalam penulisan tesis ini terdiri atas dua sumber,

    yaitu data primer dan data sekunder.34

    Pertama, sumber data primer

    adalah data yang diperoleh langsung.35

    Bersumber dari studi dokumen

    dan wawancara terhadap pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II dan

    lembaga penyelesaian sengketa perjanjian syariah, yaitu di Basyarnas.

    Data-data yang dimaksud berkaitan erat dengan tema pembahasan

    yaitu sengketa yang terjadi antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan

    Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima. Kedua, data sekunder,

    merupakan data yang telah disusun oleh pihak lain dalam hal ini lembaga

    terkait yang digunakan sebagai data pendukung penelitian atau data yang

    diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder dari data yang

    dibutuhkan.36

    Data sekunder bersumber dari referensi yang mendukung,

    seperti, artikel-artikel, jurnal, makalah workshop, jurnal, surat kabar,

    internet dan buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan,

    yaitu sengketa dalam pelaksanaan kontrak akad Mudharabah

    Muqayyadah.

    3. Teknik Pengumpulan Sumber Data

    Teknik pengumpulan sumber data diperoleh melalui dua sumber,

    yaitu: pertama, study dokumen37

    yaitu berupa Undang-Undang No. 10

    Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

    tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor:

    8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa

    Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif

    34

    Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja,

    2004), hlm, 67. 35

    Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali

    Pess, 2005), hlm, 14. 36

    Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Kominikasi, Ekonomi dan

    Kebijakan Publik SERA Ilmu-ilmu Sosial Liannya), (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 35. 37

    Dokumen menurut Kaelan dengan mengutip pendapat Sugiyono adalah catatan

    peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental.

    Dokumen yang dimaksud adalah Undag-Undang dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan

    langsung dengan topik penelitian. Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner, 112

  • 26

    Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Kedua, in-depth

    interview38

    dilakukan kepada pihak terkait dengan topik penelitian.

    Adapun Narasumber yang akan diwawancarai yaitu dengan beberapa

    orang praktisi dan akademisi serta staff dari Dana Pensiun Angkasa Pura

    dan Basyarnas yang memiliki kewenangan dalam bidangnya. Selain itu

    penulis juga melakukan library research dengan mencari data-data,

    literatur-literatur dan referensi yang berkaitan dengan judul tesis serta

    pembahasannya.

    4. Teknik Analisa Data

    Analisis data dilakukan dengan deskriptif-kualitatif. Data primer

    berupa study dokumen dan hasil wawancara dari informan terpilih

    kemudian ditranskrip dan dikategorisasi berdasarkan tema. Kemudian

    data-data sekunder diolah berdasarkan kronologi dan hirarki. Pendekatan

    yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris,

    pendekatan ini menjadi pilihan dalam penelitian ini. Pendekatan empiris

    yang dimaksud penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang

    diperoleh dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta

    berpedoman teori hukum dan perundang-undangan yang ada.39

    Proses pemahaman terhadap masalah dalam penelitian ini

    menggunakan metode interpretasi. Interpretasi digunakan untuk

    mengungkapkan, menerangkan, dan menterjemahkan realitas.Menurut

    Poespoprodjo sebagimana dikutip oleh Kalan bahwa metode interpretasi

    adalah menyampaikan dan merumuskan tentang makna yang terkandung

    dalam realitas, serta berusaha untuk mengungkap makna terselubung

    kedalam bahasa atau simbol lainnya.40

    Semua bahan dan data yang diperoleh kemudian diolah dan

    dianalisis menggunakan pendekatan hukum normatif dan data dalam

    38

    Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk berinteraksi langsung dengan narasumber

    sehingga didapatkan data secara langsung dari narasumber. H.B. Sutopo, Pengantar Penelitian

    Kualitatif , (Surakarta: UNS Press, 2002), hlm 67. 39

    Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia

    Indonesia, 1983), hlm. 10. 40

    Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner, 112

  • 27

    penelitian ini disajikan secara deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan

    fakta yang ada kemudian dilakukan analisis berdasarkan Undang-Undang

    dan teori yang terkait. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas pada

    tahap dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.41

    Sedangkan analisis

    data dalam pengumpulan data ini menggunakan metode analisis

    kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan,

    dan menyusun data secara sistematis logis sesuai dengan tujuan

    pengumpulan data.42

    5. Teknik Penulisan

    Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah

    berdasarkan pada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi,

    Tesis, dan Disertasi) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017.”

    G. Sistematika Pembahasan

    Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan tesis

    sebagai berikut: Bab I sebagai “Pendahuluan”, berisi tentang latar belakang

    penelitian yang berkaitan dengan sebagai pendahuluan menjelaskan tentang

    latar belakang masalah untuk memahami masalah yang melatar belakangi

    ditulisnya penelitian ini kemudian menguraikan permasalahan berupa;

    identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah.

    Dilanjutkan tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, review

    studi terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan terakhir sistematika

    pembahasan.

    Selanjutnya Bab II, sistem akad Mudharabah Muqayyadah dalam

    perbankan syariah memuat: Prinsip Operasional Bank Syariah dan

    Kedudukan Bank Syariah dalam Pembiayaan dengan Akad Mudharabah

    Muqayyadah, Tinjauan Umum tentang akad Mudharabah Muqayyadah dalam

    41

    Soejono dan Abdurrahman, Metode Pengumpulan data Hukum , (Jakarta: Rineka

    Tercipta, 2003), hlm. 22. 42

    Sunaryati Hartono, Pengumpulan data Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX,

    (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 152.

  • 28

    pembiayaan Perbankan Syariah dan pandangan ulama fiqih tentang akad

    Mudharabah Muqayyadah.

    Bab III mengkaji tentang penyelesaiaan sengketa modal usaha dalam

    Perbankan di Indonesia memuat: penyelesaiaan Sengketa melalui Pengadilan

    (Litigasi), Penyelesaiaan Sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi) dan

    Perbandingan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan dengan Arbitrase,

    dan Penyelesaiaan Sengekta dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

    Ulama Indonesia (DSN-MUI).

    Selanjutnya dalam Bab IV, memaparkan hasil penelitian tesis

    mengenai analisis penyelesaian sengketa akad Mudharabah Muqayyadah

    antara Dana Pensiun Angkasa Pura II Dengan Bank Mandiri Syariah.

    Bab V Sebagai bab “Penutup” berisi uraian kesimpulan dari hasil

    penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian saran-saran

    sebagai masukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Selain itu, bab

    ini juga memberikan rekomendasi untuk beberapa pihak yang berkepentingan

    dalam pelaksanaan akad Mudharabah Muqayyadah.

  • 29

    BAB II

    SISTEM AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH DALAM

    PERBANKAN SYARIAH

    A. Prinsip Operasional Bank Syariah

    Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

    berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

    kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah.43

    Bank syariah juga dikenal dengan nama bank berdasarkan prinsip bagi

    hasil karena menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil, yang

    berbeda dengan bank umum konvensional yang mendasarkan usahanya dari

    pemberian bunga. Perbankan syariah mulai diperkenalkan di Indonesia

    setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

    Perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan

    menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil.44

    Hubungan antara bank syariah dengan nasabah pada bank syariah

    adalah hubungan antara subyek hukum yang terikat pada hukum dalam Islam

    yang tercipta melalui hubungan kontraktual, yaitu dengan membuat suatu

    perjanjian atau akad.45

    Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab

    diistilahkan dengan mu‟ahadah ittifa‟ atau akad. Dalam bahasa Indonesia

    disebut dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu

    perbuatan atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau

    lebih.46

    Karakteristik bank syariah adalah menekankan aspek keadilan,

    menyeimbangkan aspek moral dan amterial, dana yang terkumpul harus

    dikelola untuk memperoleh nilai tambah guna menciptakan kesejahteraan,

    43

    Indonesia (d) Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008,

    LN Nomor 94 Tahun 2008, TLN. No. 4867, Penjelasan Umum, Pasal 1 angka 12. 44

    Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada

    University Press, 2007), hlm 5. 45

    Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada

    University Press, 2007), hlm 64. 46

    Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta:

    Sinar Grafika,2004), hlm.1.

  • 30

    harta dipergunakan untuk memakmurkan bumi demi kemaslahatan umat,

    adanya pelarangan kegiatan usaha yang bersifat spekulatif atau pentingnya

    keberadaan underlying asets dalam setiap transaksi dan hubungan antara

    nasabah dengan bank syariah adalah kemitraan.47

    Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya

    adalah menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber untuk

    menghimpun dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali.48

    Sumber

    dana yang dimiliki oleh bank terdiri dari empat jenis dana. Yang pertama

    adalah dana modal, yaitu dana dari pendiri bank tersebut. Yang kedua adalah

    dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank, yang dalam istilah

    perbankan syariah dikenal dengan istilah wadi‟ah. Yang ketiga adalah dana

    masyarakat yang diinvestasikan melalui bank. Dana jenis ini juga sering

    disebut dengan dana investasi tak terbatas. Yang keempat adalah dana

    investasi khusus atau investasi terbatas. Investasi khusus atau investasi

    terbatas dalam perbankan syariah dikenal dengan Mudharabah

    Muqayyadah.49

    Islam mengenal modal sebagai suatu komponen utama dalam usaha.

    Hak atas modal diakui dalam Islam sebagai hak individu atau golongan yang

    berbeda dengan hak atas modal menurut pandangan kapitalis. Pada kapitalis,

    modal merupakan hak mutlak individu.50

    Dana modal yang berasal dari pemilik bank digunakan terutama untuk

    kegiatan operasional bank dan investasi bank itu sendiri pada sektor-sektor

    yang dibenarkan menurut syariat.51

    Dalam hal ini, seseorang atau sekumpulan

    orang bersepakat untuk mendirikan sebuah usaha bank yang akan dikelola

    oleh sebagian pemilik modal tersebut.

    47

    Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, hlm.3. 48

    Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan

    Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm.57. 49

    Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan

    Implementasi Operasional Bank Syariah, hlm.65. 50

    Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan

    Implementasi Operasional Bank Syariah, hlm.58. 51

    Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan

    Implementasi Operasional Bank Syariah, hlm.58.

  • 31

    Untuk menjalankan fungsi bank sebagai penghimpun dana

    masyarakat, bank syariah dapat menghimpun dana dari pihak ketiga. Dalam

    penghimpunan dana masyarakat, bank syariah dapat memasukkan produk-

    produk bank konvensional seperti giro, tabungan atau deposito dengan

    formulasi yang dibedakan dangan cara yang digunakan oleh bank

    konvensional, karena bank syariah tidak mengenal bunga.52

    Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh

    operasionalisasi fungsi bank syariah. Dalam menjalankan operasinya, bank

    syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut:53

    1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang

    dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar

    prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank;

    2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik

    dana/Shahibul Maal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki

    oleh pemilik dana;

    3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya

    sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan

    4. Sebagai pengelola fungsi sosial.

    Dari keempat fungsi operasional tersebut kemudian diturunkan menjadi

    produk-produk bank syariah, yang dikelompokan ke dalam produk

    pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan dan produk

    kegiatan sosial.54

    Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi

    dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara

    yang adil. Sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua

    pihak. Tujuan mobilisasi ini adalah karena Islam tidak menghendaki adanya

    penimbunan dana dalam tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana

    52

    Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan

    Implementasi Operasional Bank Syariah, hlm.58. 53

    Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),

    hal.112. 54

    Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, hal.112.

  • 32

    secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam

    mobilisasi dana ini, bank syariah melakukannya tanpa menggunakan prinsip

    bunga, melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.55

    Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor

    6/24/PBI/2004, kegiatan-kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain

    sebagai berikut:56

    1. Penghimpunan Dana

    b. Giro berdasarkan prinsip Wadi‟ah

    c. Tabungan berdasarkan prinsip Wadi‟ah dan atau Mudharabah

    d. Deposito berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah

    2. Penyaluran Dana

    Secara garis besar, produk penyaluran dana kepada masyarakat

    adalah berupa pembiayaan didasarkan pada empat jenis akad, yaitu:

    a. Akad jual beli yang menghasilkan produk murabahah, Salam

    dan Istishna.

    b. Akad sewa-menyewa menghasilkan produk berupa Ijarah dan Ijarah

    Muntahiya Bitamlik (Ijarah Wa Itiqna);

    c. Akad bagi hasil menghasilkan produk Mudharabah, Musyarakah,

    Muzzaro‟ah Dan Musaqah; dan

    d. Akad pinjaman yang bersifat sosial (Tabarru) berupa qardh dan

    qardh al hasan.57

    3. Pemberian Jasa Pelayanan

    Selain dari jenis-jenis pembiayaan tersebut di atas, perbankan

    syariah juga menyelenggarakan pelayanan-pelayanan dengan

    memperoleh upah atau fee. Jenis-jenis pelayanan yang lazim

    diselenggarakan oleh perbankan syariah antara lain adalah Wakalah,

    Hawalah, Kafalah, dan Rahn.

    55

    Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah,hlm. 112. 56

    Indonesia (k), Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum yang Melaksanakan

    Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Nomor 6/24/PBI/2004, LN. No. 122 DPbs,

    TLN.4434. Pasal 36. 57

    Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada

    University Press, 2007), hal.99.

  • 33

    Selain produk-produk di atas, bank syariah juga bisa memberikan

    pelayanan sebagai berikut:

    a. Membeli, menjual dan atau menjamin risiko sendiri surat berharga

    pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (Underlying

    Transaction) berdasarkan prinsip syariah.

    b. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan

    oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

    c. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;

    d. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah

    berdasarkan prinsip syariah;

    e. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan

    dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga

    berdasarkan prinsip syariah;

    f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat

    berharga berdasarkan prinsip Wadi‟ah Yad Amanah;

    g. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahaannya untuk

    kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip

    wakalah.

    h. Memberikan fasilitas Letter Of Credit (L/C) berdasarkan prinsip

    syariah;

    i. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;

    j. Melakukan kegiatan usaha kartu debet, Charge Card berdasarkan

    prinsip syariah;

    k. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;

    l. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang

    disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah

    Nasional.

  • 34

    B. Kedudukan Bank Syariah dalam Pembiayaan dengan Akad

    Mudharabah Muqayyadah

    Mudharabah Muqayyadah merupakan jasa yang diberikan dengan

    cara mempertemukan pihak pemilik dana (Shahibul Maal) yang ingin

    menginvestasikan dananya dengan pihak pengelola (Mudharib) yang

    mem