PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN AKAD … · MAPS = Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa . MUI = Majelis Ulama Indonesia . NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak . NPL = Non

i

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN AKAD

MUDHARABAH MUQAYYADAH PERBANKAN SYARIAH

(Analisis kasus pada Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah

Mandiri dan PT Sari Indo Prima)

Tesis

Diajukan Kepada Program Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Magister Hukum (MH)

Oleh:

AMELISAH

NIM: 21140433000003

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1439 H/2018 M

ii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar magister strata 2, di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan di Universitas yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, 05 Juni 2018

Amelisah

iii

iv

v

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amelisah

NIM : 21140433000003

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah & Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan

kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Hak Bebas

Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang

berjudul:“PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN AKAD

MUDHARABAH MUQAYYADAH PADA PERBANKAN SYARIAH” (Analisis kasus pada

Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima).

Dengan hak bebas royalti nonekslusif ini Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan,

mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan

tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya

sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini

saya buat dengan sebenarnya.


Amelisah

vi

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN AKAD

MUDHARABAH MUQAYYADAH PADA PERBANKAN SYARIAH

(Analisis kasus pada Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan

Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima)

Oleh: Amelisah

Abstrak

Kesimpulan besar tesis ini membuktikan bahwa Sengketa Dalam

Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Perbankan Syariah Tesis ini juga

membuktikan bahwa kasus pada Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah

Mandiri dan PT Sari Indo Prima sudah selesai. Penyaluran pembiayaan dengan

prinsip syariah, bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian

(prudential banking principles). Salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan

syariah adalah bentuk mudharabah muqayyadah. Berkaitan dengan penerapan

prudential banking principles dalam pembiayaan dengan akad mudharabah

muqayyadah, muncul permasalahan antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan

Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima. Di dalam kasus ini, Bank Syariah

Mandiri dinilai tidak melaksanakan prudential banking principles dalam proses

pengajuan dan pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudharabah muqayyadah

tersebut. Penyusunan Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau

kepustakaan. Penyusunan Tesis ini adalah untuk menjawab Bagaimana Penerapan

akad Mudharabah Muqayyadah antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank

Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima dan bagaimana penyelesaian sengketa

dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah yang dilakukan oleh Dana Pensiun

Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima.

vii

Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan

Basyarnas (Badan Syariah Nasional), Bank Syariah Mandiri dan Dana Pensiun

Angkasa Pura II dam peraturan Perundang-undangan serta Fatwa DSN MUI,

diantaranya: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia: Fatwa DSN-MUI

Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, sedangkan Sumber

sekunder dalam penelitian ini adalah pandangan para ahli (pakar), akademisi ataupun

para praktisi melalui penelusuran literatur yang ada dan tersedia. Di samping itu juga

buku-buku, jurnal yang terkait dengan penelitian ini dan media internet. Metodologi

penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridus normatif

dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang

membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, baik yang terdapat

dalam Al-Quran, Hadist maupun dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan

pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang

menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun

mengenai metode analisis data, penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif,

yakni menganalisa data yang sudah diperoleh dan mendeskripsikannya.

Kata kunci: Mudharabah Muqayyadah, Mudharib, Shahibul Mall

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Segala nikmat yang

Allah berikan telah memberikan kekuatan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis

ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan seluruh keluarganya, sahabat,

dan pengikut sunnahnya.

Tesis ini ditulis untuk menganalisis tentang implementasi Sengketa

Dalam Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Perbankan Syariah

(Analisis kasus pada Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri

dan PT Sari Indo Prima) dalam menyelesaikan penulisan tesis ini banyak hambatan

dan rintangan yang penulis hadapi. Tesis ini tidak akan terealisasi tanpa adanya

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimaksih

yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dede Rosyada, MA, sebagai rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Dr.

Asep Saefuddin Jahar, MA, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dosen pembimbing DR. Nahrowi SH.MH. penulis yang dengan segala keikhlasan

dan ketulusan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan,

mengoreksi dan mengarahkan peneliti sehingga tesis ini memenuhi kualifikasi

akademik baik dari segi penulisan maupun substansinya.

3. Dr. Nurhasanah, M.Ag sebagai ketua program studi Magister Hukum Ekonomi

Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu peneliti secara

tidak langsung dalam menyiapkan tesis ini.

4. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada para guru besar dan dosen Program

MHES Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta yang telah memperkenalkan banyak teori dan juga

perspektif, serta berhasil mem-provokasi penulis untuk terus berfikir progresif,

seperti Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM, Prof. Dr. H

ix

Fathurrohman Djamil, MA, Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MA, Prof. Dr. Hj.

Huzaemah Tahido Yanggo, MA, Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM, dan lain-lain

yang tidak bisa disebut satu persatu.

5. Hasil karya tesis ini, penulis persembahkan kepada seluruh keluarga, orang tua

Ayahanda Muniri dan Ibunda Ani yang tak pernah lelah setiap harinya selalu

memberikan semangat, motivasi dan do’anya sehingga dapat menyelesaikan

penulisan ini. Barakallahu Fikum Daiman Abadaa.

6. Terimakasih Banyak kepada Pahlawan yang sangat menginspirasi saya yaitu Ibu

Dra. Mahmuda Tasyrifatun seseorang wanita terhebat yang memotivasi hidup

saya karena beliau saya bisa berusaha untuk mencapai impian saya.

7. Kepada sahabat seperjuang MHES angkatan 2014, yang tidak bisa peneliti

sebutkan satu persatu. Terimakasih telah berdiskusi, tempat berbagi keluh kesah

dan menggapai cita-cita bersama.

8. Penelitian untuk penulisan tesis ini dilakukan dibeberapa lembaga Dana Pensiun

Angkasa Pura II, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Bank Syariah Mandiri, PT

Sari Indo Prima telah memberikan informasi untuk penulis memperoleh sebagian

referensi yang menunjang penulisan

9. Segenap pimpinan Staf Akademik, Staf perpusatakaan Fakultas Syariah dan

Hukum, Staf perpustakaan utama yang telah memberi bantuan dan fasilititas

untuk penulis memperoleh sebagian referensi yang menunjang penulisan.

10. Seluruh rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah

memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat menjalani

perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis yang ditulis ini seperti setitik air di lautan.

Namun, besar harapan penulis atas sedikitnya ilmu yang tertuang ini untuk

menjadi manfaat baik bagi penulis, utamanya bagi umat manusia, bangsa dan

Negara, serta menjadi kontribusi keilmuan dalam ranah ilmu hukum ekonomi

x

syariah yang terus berjalan. Akhir kata, penulis berbesar hati apabila pembaca

memberikan masukan dan kritik yang konstruktif dalam rangka perbaikan kualitas

dalam penulisan karya ilmiah berikutnya.

Ciputat, 17 Januari 2017

Amelisah

xi

PEDOMAN TRANSLITERASI

I. KONSONAN

Transliterasi Transliterasi Transliterasi

a = ا

b = ب

t = ت

ts = ث

j = ج

h = ح

kh = خ

d = د

dz = ذ

r = ر

z = ز

s = س

sy = ش

ص = sh

dh = ض

th = ط

zh = ظ

‘ = ع

gh = غ

f = ف

q = ق

k = ك

l = ل

m = م

n = ن

w = و

h = ه

y = ي

at/ah = ة

II VOKAL PENDEK III

‒ˉ = a

‒ ˍ = i

ۥ‒ = u

â - âmanû = ا

ỉ - ỉman = ي

û - ûlama = و

IV DIPOTONG

V PEMBAURAN

aw = او

ay = اي

al - al- Dabbu = ال

al- syams - al- Syamsu = الشمس

wa al - wa al-taa’min = وال

IV. PENGECUALIAN

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan huruf vokal tanpa diikuti tanda (‘),

seperti امهات ditulis Ummahat, bukan ‘ummahat

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN ....................................................................................................... i

LEMBAR PERNYATAAN .............................................................................. ii

LEMBAR PEMBIMBING ............................................................................... iii

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI ......................................................................... v

ABSTRAK ......................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR ...................................................................................... viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ...................................................................... xi

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xv

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xv

DAFTAR SINGKATAN ................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1

B. Permasalahan......................................................................... 11

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................. 13

D. Review Studi Terdahulu ....................................................... 14

E. Kerangka Teori dan Konseptual............................................ 20

F. Metodologi Penelitian .......................................................... 24

1. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian ................. 24

2. Sumber Data ................................................................... 24

3. Teknik Pengumpulan Sumber Data ................................ 25

4. Teknik Analisa Data........................................................... 26

5. Teknik Penulisan ............................................................. 27

G. Sistematika Pembahasan ...................................................... 27

xiii

BAB II SISTEM AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH DALAM

PERBANKAN SYARIAH

A. Prinsip Operasional Bank Syariah ........................................ 29

B. Kedudukan Bank Syariah dalam Pembiayaan dengan Akad

Mudharabah Muqayyadah ..................................................... 34

C. Tinjauan Umum tentang akad Mudharabah Muqayyadah dalam

pembiayaan Perbankan Syariah ............................................ 56

D. Pandangan Ulama Fiqih Tentang Akad Mudharabah

Muqayyadah ......................................................................... 62

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA MODAL USAHA DALAM

PERBANKAN DI INDONESIA

A. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)........... 70

B. Penyelesaiaan Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi) . 79

C. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

dengan Arbitrase .................................................................... 97

D. Penyelesaiaan Sengketa dalam Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesa (DSN-MUI) ................... 99

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA AKAD

MUDHARABAH MUQAYYADAH ANTARA DANA

PENSIUN ANGKASA PURA II DENGAN BANK MANDIRI

SYARIAH

A. Penarapan Akad Mudharabah Muqayyadah antara Dana

Pensiun Angksa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan

PT Sari Indo Prima ................................................................ 103

B. Penyelesaian Sengketa Akad Mudharapah Muqayyadah

terhadap kasus Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan

Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima .................... 116

xiv

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................... 144

B. Implikasi ................................................................................ 145

C. Saran dan Rekomendasi ........................................................ 146

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 148

GLOSSARIUM

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Pengadilan dengan APS ............................................... 82

Tabel 3.2 Lembaga Penyelesaian Sengketa ........................................................ 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jalur Penyelesaian Sengketa............................................................ 8

Gambar 1.2 Kerangka Teori ................................................................................ 12

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah .............................. 22

Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah ............................. 55

Gambar 3.1 Kekuasaan Kehakiman .................................................................... 71

Gambar 3.2 Mekanisme Arbitrase ..................................................................... 85

xvi

DAFTAR SINGKATAN

ADR = Alternative Dispute Resolution

APS = Alternatif Penyelesaian Sengketa

APSI = Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia

ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

AYDA = Agunan Yang Diambil Alih

BI = Bank Indonesia

BIS = Bank for International Settlement

BANI = Badan Arbitrase Nasional Indonesia

BASYARNAS = Badan Arbitrase Syariah Nasional

BAMUI = Badan Arbitrase Muamalat Indonesia

BMI = Bank Muamalat Indonesia

BMPK = Batas Maksimum Pemberian Kredit

CAR = Capital Adequacy Ratio

DSN = Dewan Syariah Nasional

DPK = Dana Pihak Ketiga

GWM = Giro Wajib Minimum

KUK = Kredit Usaha Kecil

KYC = Know Your Customer

xvii

KPMM = Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

LKS = Lembaga Keuangan Syariah

LDR =Loan to Deposit Ratio

(L/C) = Letter Of Credit.

MAPS = Mekanisme Alternatif Penyelesaian

Sengketa

MUI = Majelis Ulama Indonesia

NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak

NPL = Non Performing Loan

PBI = Peraturan Bank Indonesia

PDN = Posisi Devisa Neto

PPS = Pilihan Penyelesaian Sengketa

PPA = Penyisihan Penghapusan Aktiva

PA = Peradilan Agama

PPATK = Analisis Transaksi Keuangan

SK = Surat Ketarangan

TPU = Tindak Pidana Pencucian Uang

TNR = Toerekening Naar Redelijkheid

UUPA = Undang-Undang Peradilan Agama

UUPS = Undang-Undang Perbankan Syariah

xviii

Walhi = Wahana Lingkungan Hidup

YLBH = Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Indonesia

4P = Character, Capital, Capacity, Collateral,

Condition Of Economy, Personality,

Purpose, Prospect, Payment

3R = Returns, Repayment, Dan Risk

5C = Character, Capacity, Capital, Collateral,

Condition).

7P = (Personality, Party, Purpose, Prospect,

Payment,Profitability, Protection).

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis akad yang dipergunakan dalam penyaluran dana di

perbankan syariah adalah Mudharabah. Fatwa DSN yang mengaturnya adalah

Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

(Qiradh).Jenis pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah ini sangat

popular dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Pembiayaan mudharabah

adalah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah kepada pihak lain

untuk suatu usaha yang produktif, dalam pembiayaan ini perbankan syariah

sebagai pemilik dana (shahibul maal) membiayai 100% kebutuhan suatu

proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai pengelola

usaha (mudharib).

Mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (rab al

mal) dengan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas

yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengguna

modal.1 Ditinjau dari fungsinya, secara umum bentuk akad mudharabah dapat

dibagi menjadi dua macam, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah

muqayyadah.2 Ketentuan prinsip mudharabah muthlaqah adalah shahibul

maal tidak dapat memberikan batasan-batasan terhadap dana yang

diinvestasikan.3 Dengan demikian mudharib diberi kewenangan penuh untuk

mengelola dana tanpa keterikatan waktu, tempat, bentuk usaha dan jenis

pelayanan.4 Pada akad mudharabah muqayyadah, shahibul maal memberikan

batasan terhadap dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa

1 Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Mataram: Genta Press, 2008),

hlm. 13.

2 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: UII Press,

2008), hlm. 267.


2008), hlm. 267.


2008), hlm. 267.

2

mengelola dana sesuai dengan permintaan atau persyaratan pemilik modal

yang dapat berupa jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja.5

Perbankan syariah terus melakukan perkembangan dan inovasi

terhadap berbagai produknya agar tetap dapat menarik minat masyarakat.

Perkembangan dan inovasi produk tersebut harus tetap menerapkan prinsip

syariah, prinsip kehati- hatian dan prinsip perlindungan nasabah sebagaimana

ditentukan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.24/POJK.03/2015

Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

(selanjutnya disebut POJK Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan

UUS).

Perkembangan praktik perbankan syariah beberapa tahun terakhir ini

menunjukkan adanya pelaksanaan Mudharabah muqayyadah off balance

sheet. Perbankan syariah dalam akad ini bertindak sebagai perantara

(arranger) antara shahibul maal dan mudharib, dimana transaksi ini tidak

dicatatkan di dalam neraca bank, namun dicatat pada neraca khusus di luar

itu. Hal ini sangat menarik untuk dikaji mengingat belum adanya ketentuan

yang secara khusus mengatur mengenai akad mudharabah muqayyadah off

balance sheet ini dan mengingat perbankan syariah sangat rentan terhadap

berbagai macam risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi. Selain

itu perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang sangat bergantung

kepada kepercayaan masyarakat harus mampu menjaga dan meningkatkan

tingkat kesehatannya sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan

Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah (selanjutnya ditulis POJK

Tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan UUS). Tingkat

kesehatan bank merupakan hasil penialaian kondisi bank berdasarkan risiko,

termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank (Risk-

based Bank Rating).


2008), hlm. 267.

3

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang

sangat strategis dalam menyerasikan dan mengembangkan stabilitas

perekonomian nasional.6 Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.7 Sejak

diberlakukannya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 (Undang-Undang tentang perbankan),

industri perbankan di Indonesia berlaku sistem perbankan ganda (dual

banking system) yakni system perbankan konvensional atau pengganti bunga

(yang disebut bank konvensional) dan sistem perbankan bagi hasil atau akad-

akad yang sesuai dengan prinsip syariah Islam (yang disebut Bank Syariah).

Pada tahun 2008 dengan disahkannya Undang-Undang No. 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, eksistensi bank syariah di Indonesia

secara faktual terus menguat dan menunjukkan perkembangan yang sangat

pesat.8 Pesatnya perkembangan Bank Syariah Mandiri yang begitu cepat pada

akhirnya menimbulkan sejumlah problam.9 Terkait hal tersebut Suyud

Margono menyatakan bahwa dengan maraknya kegiatan bisnis (termasuk

perbankan syariah), tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antara pihak

yang terlibat, baik antara pelaku bisnis (perusahaan) satu dengan pelaku

bisnis (perusahaan) yang lain, atau pelaku bisnis (perusahaan) dengan

6 Dimas Ardiansyah dan Multifiah, “Implementasi Pembiayaan Dengan Akad

Mudharabah (Studi Pada Tiga Bank Syariah di Kota Malang)”, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, (2013), hlm. 1. 7 Maya Heni Maila Sari, Pengaruh Penilaian Kesehatan Bank Terhadap Tingkat Bagi

Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Dengan Unit Syariah

Di Indonesia”, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.3 No. 2, April (2013), hlm. 2. 8 Kehadiran perbankan syariah telah memberikan warna baru terhadap dunia perbankan di

Indonesia, terlebih lagi setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun

2008 oleh DPR RI. Hal ini tentu tidak hanya dilihat dari aspek kepastian hukum dan eksistensi

perbankan syariah secara legal formal, tetapi juga akan menambah geliat industry perbankan

syariah secara umum sehingga dapat berpartisipasi secara lebih maksimal dalam menumbuhkan

perekonomian nasional. Abdurrauf, “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah” Jurnal Ilmu

Ekonomi Syariah (Al-iqtishad) Vol. IV, No. 1, Januari (2012) hlm, 15. Lihat Juga Hasan, Analisis

Industri Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Juli, Volume

1, No. 1 (2011), hlm, 5. 9 Christina Binder, “Stability and Change In Times Of Fragmentation: The Limit of Pacta

Sunt Servanda Revisited: Leiden Journal of International Law, Vol. 25, Issue 04, Desember,

(2012), hlm, 909.

4

konsumennya.10

Diantaranya persoalan yang ditimbulkan adalah dalam

perjanjian/kontrak yang dibuat oleh para pihak.11

Secara etimologis perjanjian/kontrak dalam bahasa Arab diistilahkan

dengan Mu‟ahadah Ittfa, atau Akad. Sedangkan dalam hukum perdata Islam,

kontrak atau perjanjian disebut dengan istilah akad (al-„aqd).12

Dalam bahasa

Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya

adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap seseorang lain atau lebih.13

Sedangkan akad atau kontrak menurut

istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat,

maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum

yang mengikat untuk melaksanaknnya.14

Subhi Mahmasaniy mengartikan

kontrak sebagai ikatan atau hubungan diantara ijab dan qabul yang memiliki

akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakan.15

Dalam hukum Islam

istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identic dan

disebut akad.16

Menurut Blak‟s Law Dictionary, kontrak/contract diartikan

sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan

kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.17

10

Suyud Margono, Alternative Dispute Resulotion (ADR) dan Arbitrase (Bogor: Ghalia

Indonesia, hlm 2. 11

Munir Fuady, Teori-teori Besar dalam Hukum: Grand Theory (Jakarta: Kencana

Prenadamedia Group, (2014), hlm. 210. 12

Pengertian akad dapat dilihat dari tiga sudut pandang: etimologi (lughawi), terminology

(istilahi) dan perundang-undangan (al-qanun al-wad‟i). Secara etimologi, akad dipergunakan

untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna al-ribt (keterikatan, perikatan, perta;ian.

Sedangkan secara terminology, akad dalam syariah dipergunakan untuk pengertian umum dan

khusus. Lihat Al-Dabhu, Al-Iqtishad al-Islami: Dirasah wa Tatbiq, hlm, 171. 13

Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,

(Yogjakarta: Citra Media), (2006), hlm, 19. 14

Ramani Timorita Yulianti, Asas-asas Perjajjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah,

La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol II, No. 1, Juli (2008). hlm. 93. 15

Subhiyy Mahmasani, Al-Nazariyyat al-Ammah li al-Mujibat wa al-Uqud fi al-Shariah

al-Islamiyyah, (Mesir: Dar al-Kitab al-„Arabiyy), hlm, 210. 16

Sehingga akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu

pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syara yang tampak akibat hukumnya pada

obyeknya. Lihat Syamsul Anwar, Kontrak dalam Islam, makalah disampaikan Pada Pelatihan

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Yogyakarta: Kerjasama

Mahkamah Agung RI dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, (2012),

hlm, 7. 17

Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga

Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika), (2012), hlm,12

5

Daminto Danansuryo dalam disertasinya menyatakan kontrak adalah

perjanjian antara dua pihak, dimana kedua belah pihak berhak untuk

membuat, mengubah dan mengakhiri ikatan hukum, para pihak berhak untuk

memilih hukum yang akan mengatur hubungan kontrak kedua belah pihak

dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan umum yang berlaku dan

kesusilaan. Terdapat juga pakar yang mendefinisikan sebagai satu perbuatan

yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan atau

kerelaan bersama.18

Menurut Fathurrahman Jamil dalam bukunya Penerapan Hukum

Perjajnjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah menyatakan ada

tiga unsur dari kontrak, yaitu:

1. Adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak (The Fact

Between the Parties);

2. Persetujuan tersebut dibuat secara tertulis (The Agreement is written);

dan

3. Adanya orang-orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat

kesepakatan dan persetujuan tertulis.19

Dalam konteks ini, kontrak menjadi hal yang sangat penting terutama

dalam melakukan perjanjian ekonomi syariah. Permasalahan yang timbul dari

kontrak menurut Boulding disebabkan karena para pihak menyadari potensi

ketidakcocokan. Setiap pihak menginginkan untuk menempati suatu posisi

yang tidak sesuai dengan keinginan pihak lain.20

Kontrak sebagai sebuah bentuk perjanjian mempunyai potensi

masalah yang timbul diakibatkan oleh kontrak tersebut, baik disebabkan oleh

wanprestasi dari pihak atau disebabkan akibat yang ditimbulkan dari kontrak

terhadap pihak ketiga yang tidak terikat dalam kontrak tersebut, akan tetapi

18

Hasbi al-Shiddieqiyy. Pengantar Fiqih Muamalah, (Jakarta: Bulan BIntang, 2006),

hlm 34. 19

Berdasarkan unsur-unsur kontrak tersebut, mengenai definisi kontrak, ada yang menilai

memiliki arti yang sama dengan perjanjian, tetapi ada yang menilai kontrak adalah suatu perjanjian

yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis atau surat. Singkatnya kontrak adalah

perjanjian tertulis. 20

I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Jakarta: Fikakahati

Aneska, 2014), hlm. 27.

6

mempunyai pengaruh terhadap para pihak yang mengingatkan diri dalam

sebuah kontrak. Kontrak yang dikenal dengan istilah teori Facta Sunt

Servada yang berarti kontrak itu mengikat.21

Kontrak atau perjanjian dalam

pandangan hukum perdata merupakan kegiatan untuk memperoleh serta

mengalihkan kekayaan, oleh karena itu, yang menjadi objek perjanjian adalah

setiap benda yang dapat diperdagangkan yang mempunyai nilai ekonomi.22

Kontrak/perjanjian tersebut seringkali menyebabkan permasalahan

atau sengketa (dispute) fenomena yag tak terpisahkan dari kehidupan umat

manusia. Potensi terjadinya sengketa atau perselisihan senantiasa ada selama

masih ada interaksi antara sesame manusia. Pada umumnya sengketa terjadi

karena bentuk melawan hukum atau wanprestasi. Wanprestasi itu sendiri

dapat terjadi apabila, (1) pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan

apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan; (2) pihak-pihak atau salah

satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, tetapi tidak

pelaksanaannya “sama persis” sebagaimana yang dijanjikan; (3) pihak-pihak

atau salah satu pihak melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi terlambat

menunaikan janji; (4) pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu

yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.23

Setiap individu dan masyarakat mempraktikkan dan mengembangkan

pelbagai sikap dan perilaku tentang bagaimana menghadapi dan

menyelesaikan sengketa. Dilihat dari segi pihak yang terlibat, penyelesaian

sengketa (dispute resolution) dapat dibedakan menjadi tiga bagian. Pertama,

bersipat satu pihak saja, dalam bentuk memaafkan dan mendiamkan. Kedua,

melibatkan kedua belah yang berperkara, yang biasanya dilakukan dalam

21

Penjelasan suatu kontrak yang dibuat secara sah dan sesuai dengan hukum yang

berlaku seta sesuai dengan kebiasaan dan kelayakan, sehingga dilihat sebagai sebuah kontrak yang

dilandasi dengan itikad baik, maka klausul-klausul dalam kontrak mengikat para pihak yang

membuat kontrak tersebut. Lihat Munir Fuady, Teori-teori besar dalam Hukum: Grand Theory

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), (2014), hlm. 210. Dan persoalan muncul dan menjadi

perdebatan hukum ketika ada perubahan dalam perjanjian kontrak, Lihat Juga Christina Binder,

“Stability and Change in Times of Fragmentations: The limits of Pacta Sunt Servanda Revisited”.

Leiden Journal of International Law, Vol 25, Issue 04, Desember (2012), hlm 99. 22

Saptono,Teori-teori Hukum Kontrak bersumber dari Paham Individualisme, Jurnal

Repertorium, ISSN: 2355-2646 (2014), hlm, 68. 23

Hasbi Hasan, Pemikiran dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Dunia Islam

Kontemporer. (Depok: Gramata Pulishing), (2011), hlm, 123.

7

bentuk musyawarah (negotiation). Ketiga, disamping melibatkan kedua belah

pihak, melibatkan pihak ketiga, pihak ketiga ini bertindak sebagai perantara

(mediation), tetapi juga memiliki wewenang untuk mendamaikan

(arbitration). Bentuk ketiga ini termasuk juga penyelesaian perkara melalui

lembaga peradilan formal (litigation).

Dalam kajian hukum bisnis, dikenal adanya dua pembedaan dalam

mekanisme penyelesaian sengketa24

, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non

litigasi. Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui

lembaga peradilan. Menurut Hasbi Hasan jalur litigasi pada dasarnya

merupakan the last resort atau ultimatum remedium, yaitu sebagai upaya

terakhir manakala penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian diluar

pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. sedangkan

jalur nonlitigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar

pengadilan.25

Perbedaan karakter yang dimiliki oleh lembaga pengadilan

dengan lembaga di luar pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara,

menyebabkan hasil akhir yang dicapai pula bertolak belakang. Hasil akhir

penyelesaian perkara (konflik) antar masyarakat melalui jalur ini popular

24

Pengertian sengketa Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia No.

8/5/PBI/ 2006 adalah permasalahan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah kepada

penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses pengaduan. 25

Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan disebut juga ajudikasi dengan

menggunakan pendekatan hukum (law approach) melalui aparat atau lembaga penegak hu

kum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Christopher W. Moore,

The Mediation Process Practical Strategies for Resolving Conflict, San Francisco: Jossey-Bas

Publisher 2008. hlm 5. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan disebu

juga sengketa non ajudikasi, pada umumnya menggunakan mekanisme yang hidup di dalam

masyarkat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti, musyawarah, perdamaian,

kekeluragaan, penyelesaian adat dan sebagainya. Salah satu cara yang sekarang sedang

berkembang dan diminati adalah melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)/

Alternatif Dispute Resolution (ADR). Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, model

penyelesaian sengketa semacam ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan ruang lingkup

pengaturan dari Undang-Undang ini sebagaimana berikut: “Undang-Undang ini mengatur

penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum

tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua

sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum

tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa.

Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm 9.

8

dengan sebutan win win solution.26

Guna mengetahui jalur penyelesaian

sengketa melalui litigasi dan non litigasi dapat dilihat dalam bagan sebagai

berikut:

Gambar 1.1 Jalur Penyelesaian Sengketa

Berkaitan dengan kontrak muncul sengketa perjanjian ekonomi

syariah yaitu muncul permasalahan wanprestasi/cidera janji akad kontrak

Mudharabah Muqayyadah.27

Pada akad Mudharabah Muqayyadah, Shahibul

Maal memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikannya. Mudharib

hanya bisa mengelola dana sesuai dengan permintaan atau persyaratan

pemilik modal yang dapat berupa jenis jenis usaha, tempat dan waktu tertentu

saja. Berikut skema pembiayaan Mudharabah Muqayyadah.

26

Win win solution adalah lawan dari win lose solution yang merupakan hasil akhir dari

penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Lebih lengkap baca dalam Suyud Margono,

Alternative Dispute Resulotion (ADR) dan Arbitrase (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm, 23. 27

Akad mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk perbankan berupa

pembiayaan dan pendanaan. Namun dari segi penghimpunan dana, akad mudhrabah dapat

diterapkan pada produk-produk perbankan berupa, giro mudharabah dan depositi mudharabah.

Akad mudharabah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) Mudharabah Muthlaqah dan

Mudharabah Muqayyadah. Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,

(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), hlm 267.

SENGKETA

Non Litigasi

Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa diluar Badan Peradilan

Negara

litigasi

Melalui Badan Peradilan Negara

9

Gambar 1.2 Skema Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah

Sengketa perjanjian ekonomi syariah dalam akad mudhrabah

muqayyadah ini terjadi antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank

Syariah Mandiri dan dan PT. Sari Indo Prima. Perkara yang terjadi melalui

jalur non litigasi ini, sebagaimana tertuang dalam putusan No. 15/ Tahun

2007/ BASYARNAS/Ka. Jak adalah perkara Dana Pensiun Angkasa Pura II

yang selanjutnya disebut (Dana Pensiun Angkasa Pura II) dengan Bank

Syariah Mandiri yang selanjutnya disebut (Termohon 1) dan PT. Sari Indo

Prima yang selanjutnya disebut (PT Sari Indo Prima). Dana Pensiun Angkasa

Pura II adalah nasabah dari Termohon 1 dengan menempatkan dana deposito

sejak tahun 2000.

Berdasarkan penawaran Termohon 1 kepada Dana Pensiun Angkasa

Pura II mengenai pembiayaan Mudharabah Muqayyadah28

sebesar Rp.

28

Mudharabah muqayyadah (special investment) adalah bentuk kerja sama antara

shahibul maal dan mudharib yang cakupannya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan

tempat usaha. Lihat Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di

Lembaga Keuangan Syariah, hlm, 174. Lihat juga Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/ 2005

Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah, telah ditetapkan bahwa ketentuan pembiayaan melalui akad

mudharabah muqayyadah pasal 7 yaitu: Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk

pembiayaan berdasarkan mudharabah muqayyadah berlaku persyaratan paling kurang sebagai

Akad Bagi Hasil

Proyek Usaha Nasabah

(Mudharib)

Bank

(Shahibul Maal)

Bagi

Keuntungan

Modal

10

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk PT Sari Indo Prima, telah

dibuat akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 108 antara Dana

Pensiun Angkasa Pura II, Termohon 1 dan PT Sari Indo Prima pada tangga

28 Januari 2004. Perjanjian ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun dengan nisbah

masing-masing untuk Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT Sari Indo Prima,

dan fee per annum untuk Termohon 1. Namun, sejak bulan Agustus 2004 PT

Sari Indo Prima tidak melakukan pembayaran angsuran kewajiban pokok

maupun margin bagi hasil kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II. Sebelum

akad dibuat, Termohon 1 telah memberikan pembiayaan sebesar Rp.

6.500.00.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) kepada PT Sari Indo

Prima.

PT Sari Indo Prima tidak menggunakan dana pembiayaan tersebut

seperti yang telah disepakati, yaitu untuk perluasan pabrik dan membiayai

overhead, bukan untuk membeli mesin-mesin dan menambah modal kerja.

Dana Pensiun Angkasa Pura II dalam hal ini Dana Pensiun Angkasa Pura II

menganggap bahwa Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima telah

melakukan cidera janji atas tidak dilaksanakannya pembayaran kewajiban

pokok dan nisbahnya, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena

Termohon 1 dan PT Sari Indo Prima dari akad pembiayaan yang telah

dilakukan sebelumnya. Dalam proses perkara penyelesaian sengketa ini

menggunakan jalur non litigasi yaitu BASYARNAS, dimana majelis arbiter

memutuskan bahwa membatalkan akad pembiayaan Mudharabah

berikut: (a) Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (channelling agent) kepada

nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis

kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor; (b) Jangka waktu pembiayaan, pengambilan dana,

dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan

bank; (c) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam

pengawasan dan pembinaan usaha nasabah; (d) pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau

barang; (e) dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan

harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar; (f) Bank sebagai agen penyalur dana dapat

dapat menerima fee (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak; (g)

pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang

disepakati anatar investor dan nasabah; (h) Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor

tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai dan (i) investor sebagai pemilik dana

mudharabah muqayyadah menanggung seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika

nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian

usaha.

11

Muqayyadah No. 108 antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Termohon 1 dan

Termohon 11 dan menghukum Termohon 1 dan Termohon 11 bersama-sama

secara tanggung renteng membayar pokok pembiayaan pada akad tersebut.

Namun setelah bersidang dan majelis arbiter menjatuhkan putusan, para pihak

yang bersengketa tidak menemukan titik temu.

Dalam konteks fenomena tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk

menjelaskan bagaimana sesungguhnya akad kontrak dan penyelesaian

sengketa yang dilakukan oleh Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank

Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima. Serta menjelaskan bagaimana

putusan sengketa yang telah dilakukan oleh Basyarnas serta bagaimana

proses akhir dari sengketa perjanjian tersebut. Sehingga penelitian ini penting

dilakukan untuk menganalisis kontrak akad antara Dana Pensiun Angkasa

Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima dan bagaimana

putusan yang sesungguhnya dalam penyelesaian sengketa perjanjian ekonomi

syariah tersebut.

Oleh karena itu, studi penelitian yang dilakukan oleh peneliti

merupakan studi yang bersifat original. Untuk itu penulis mengajukan

penelitian dengan judul Tesis “Sengketa Dalam Pelaksanaan Kontrak Akad

Mudharabah Muqayyadah” (Analisis kasus pada Dana Pensiun Angkasa

Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima)”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan

diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam

penulisan ini, diantaranya:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, dengan

meningkatnya perkembangan Bank Syariah Mandiri yang begitu cepat

pada akhirnya menimbulkan sejumlah problem yang pada akhirnya

menimbulkan sengketa yang diakibatkan oleh kontrak. Peneliti

12

mengidentifikasikan permasalahan yang diakibatkan oleh sengketa,

antara lain adalah:

a. Konsep akad Mudharabah Muqayyadah dalam pelaksanaan perjanjian

antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri

dan PT Sari Indo Prima dalam ushul fiqih.

b. Meningkatnya perkembangan Bank Syariah Mandiri yang begitu

cepat pada akhirnya menimbulkan sengketa perjanjian ekonomi

syariah.

c. Penyelesaian sengketa kontrak mempunyai opsi apakah mau

diselaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penerapan akad Mudharabah Muqayyadah antara Dana

Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo

Prima, permasalahan dalam kasus ini dibatasi pada penyelesaian

sengketa pada akad Mudharabah Muqayyadah pada tahun 2004 - 2008 di

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah

diatas. Pokok bahasan dan menjadi rumusan masalah dalam tesis ini

adalah:

a. Bagaimana konsep akad Mudharabah Muqayyadah dalam

pelaksanaan perjanjian antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan

Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima dalam ushul fiqih?

b. Bagaimana Penerapan akad Mudharabah Muqayyadah antara Dana

Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari

Indo Prima?

c. Bagaimana penyelesaian sengketa akad Mudharabah Muqayyadah

pada kasus Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah

Mandiri dan PT. Sari Indo Prima?

13

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan dapat mengenal, memahami,

mendalami dan mengungkap persoalan sengketa perjanjian ekonomi syariah

pada akad Mudharabah Muqayyadah pada kasus pada Dana Pensiun Angkasa

Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima dengan tujuan:

1. Mengetahui konsep akad Mudharabah Muqayyadah dalam pelaksanaan

perjanjian antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah

Mandiri dan PT Sari Indo Prima dalam ushul fiqih?

2. Menganalisis akad Mudharabah Muqayyadah pada kasus pada Dana

Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo

Prima.

3. Menganalisis penyelesaian sengketa akad Mudharabah Muqayyadah

pada kasus pada Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah

Mandiri dan PT. Sari Indo Prima.

Adapun tesis ini akan menjadi bahan masukan dan bermanfaat bagi:

1. Praktisi, diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas

pemahaman terkait hukum dalam pelaksanaan akad Mudharabah

Muqayyadah Perbankan Syariah.

2. Penulis dan akademisi, dapat menjadi salah satu untuk mengembangan

keilmuan peneliti dalam bidang hukum ekonomi syariah. Terutama

dalam bidang penyelesaian sengketa perjanjian syariah di lembaga

keuangan syariah.

3. Lembaga, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pencerah

bagi dunia hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian perjanjian

syariah pada lembaga keuangan syariah.

14

Penulis mempunyai alasan mendasar bahwa penelitian ini penting

untuk dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Segi Akademis

Penelitian ini untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan

khususnya tentang pelaksanaan akad Mudharabah Muqayyadah dalam

Perbankan Syariah.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis bermanfaat pada

tiga hal, yaitu:

a. menjadi bahan pertimbangan dan masukan terhadap terjadinya

sengketa pelaksanaan akad Mudharabah Muqayyadah dalam

Perbankan Syariah.

b. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang lebih baik, profesional

dan memberikan nilai manfaat secara optimal;

c. Menambah referensi dan pengetahuan tentang manajemen

pengelolaan dana haji di Indonesia serta kepada yang berkepentingan

terhadap permasalahan ini.

d. Segi Teoritis

Studi ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi sistem

pelaksanaan akad Mudharabah Muqayyadah dalam Perbankan

Syariah.

D. Review Studi Terdahulu

No. Judul Isi Penelitian Perbedaan

1 Erni Susana, Annisa

Prasetyanti,Pelaksanaan

& Sistem Bagi Hasil

Pembiayaan Al-

Mudharabah pada Bank

Syariah. Jurnal Keuangan

& Perbankan Vol.15,

Jurnal ini menemukan

bahwa penyaluran

pembiayaan mudharabah di

salurkan ke segala sektor

perekonomian yang tidak

dapat memberikan

keuntungan dan melarang

Yang menjadi

perbedaan dalam

penelitian ini adalah

dalam penelitian ini

penulis juga meneliti

lebih berfokus pada

Sengketa dalam

15

No.3, September 2011:

466-478.

penyaluran untuk usaha

yang menggantungkan

unsur tidak halal.

Pengambilan keputusan

pembiayaan akad

mudharabah

pelaksanaan akad

mudharabah

muqayyadah perbankan

syariah pada Dana

Pensiun Angkasa Pura II

dengan Bank Syariah

Mandiri dan PT. Sari

Indo Prima.Penelitian

ini merupakan jenis field

research dengan

pendekatan kualitatif.

Sedangkan sumber data

yang digunakan dalam

penelitian ini berupa

data primer dan data

sekunder. Data

dianalisis dengan

metode analisis

deskriptif. Pengumpulan

data dilakukan melalui

observasi, wawancara

dan dokumentasi.

2 Faeruca Nindi Farotami,

Koenta Adji Koerniawan,

R. Anastasia Endang

Susilawati. Pengaruh

Kontribusi Pembiayaan

Murabahah Dan

Musyarakah Terhadap

Tingkat Profitabilitas

(Return On Equity) (Studi

pada BPR Syariah di

Wilayah Jawa Timur

Jurnal penelitian ini

menguji dan menjelaskan

pengaruh kontribusi

pembiayaan murabahah dan

musyarakah terhadap

tingkat profitabilitas BPR

Syariah di wilayah Jawa

Timur yang terdaftar di

Bank Indonesia periode

2010- 2013 dengan

menggunakan rasio Return

Yang menjadi

perbedaan dalam




lebih berfokus pada

Sengketa dalam

pelaksanaan akad

mudharabah


syariah pada Dana

16

Yang Terdaftar di Bank

Indonesia Periode 2010-

2013).

On Equity (ROE). Jenis

penelitian yang digunakan

adalah explanatory research

dengan pendekatan

korelasioanal. Populasi

yaitu seluruh BPR Syariah

di wilayah Jawa Timur

yang terdaftar di Bank

Indonesia periode 2009-

2013. Sampel yang

digunakan sebanyak 40

data meliputi 10 BPR

Syariah selama 4 tahun

periode. Sampel diambil

dengan menggunakan

teknik purposive sampling.

Metode analisis data yang

digunakan dalam penelitian

ini adalah regresi linier

berganda dengan program

SPSS. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa

pembiayaan murabahah dan

musyarakah secara

simultan berpengaruh

terhadap tingkat ROE.

Pembiayaan murabahah

secara parsial berpengaruh

terhadap tingkat ROE.

Pembiayaan musyarakah

secara parsial tidak

berpengaruh terhadap ROE.

Pembiayaan murabahah


dengan Bank Syariah




research dengan






sekunder. Data

dianalisis dengan

metode analisis




dan dokumentasi.

17

merupakan pembiayaan

yang paling dominan

berpengaruh terhadap

tingkat ROE. Untuk

peneliti selanjutnya,

penelitian ini perlu dikaji

secara mendalam yang

terkait kemungkinan

dengan variabel lain

misalnya Mudharabah,

ijarah, qardh, salam,

isthisna dikarenakan

variabel pembiayaan

musyarakah tidak

berpengaruh terhadap

tingkat ROE

3. Ahmad Supriyadi,

Struktur Akad Rahn di

Pegadaian Syariah Kudus

Tahun 2012 (Suatu

Tinjauan Yuridis

Normatif Terhadap

Praktek Pegadaian

Syariah di Kudus).

Jurnal penelitian islam ini

lebih menguraikan dan

menganlisa tentang

Bagaimana struktur hukum

akad rahn di Pegadaian

Syariah Kudus dari

perspektif hukum positif

dan hukum Islam pada

Tahun 2012. Penelitian ini

berfokus kepada akad Rahn

di Pegadaian Syariah Tapi

struktur ini berbeda dengan

gadai konvensional yang

memberikan pinjaman uang

dengan meminta bunga atas

sejumlah uang yang

dipinjam, sedangkan gadai

Yang menjadi

perbedaan dalam




lebih berfokus pada

Sengketa dalam

pelaksanaan akad

mudharabah


syariah pada Dana


dengan Bank Syariah




research dengan

18

syariah atau rahn meminta

imbalan atas sewa tempat

menaruh barang gadai dan

biaya pemeliharaannya.






sekunder. Data

dianalisis dengan

metode analisis




dan dokumentasi.

4. Yusuf, Yasin (2014)

Analisis penerapan sistem

bagi hasil dalam

pembiayaan Mudharabah

di Koperasi Jasa

Keuangan Syariah

(KJKS) Cemerlang

Weleri Kendal.

Undergraduate (S2)

thesis, UIN Walisongo.

Jurnal Penelitian ini

bertujuan untuk

mengevaluasi penerapan

sistem bagi hasil dalam

pembiayaan Mudharabah

dan menganalisis faktor-

faktor dalam menetapkan

besarnya nisbah bagi hasil

pada pembiayaan

Mudharabah di KJKS

Cemerlang Weleri

Kendal.Penelitian ini

merupakan jenis field

research dengan




penelitian ini berupa data

primer dan data sekunder.

Data dianalisis dengan

metode analisis deskriptif.

Yang menjadi

perbedaan dalam




lebih berfokus pada

Sengketa dalam

pelaksanaan akad

mudharabah


syariah pada Dana


dengan Bank Syariah




research dengan





19

Pengumpulan data

dilakukan melalui

observasi, wawancara dan

dokumentasi di KJKS

Cemerlang Weleri Kendal.

Hasil penelitian yang

dilakukan penulis

membuktikan bahwa

penerapan sistem bagi hasil

di KJKS Cemerlang Weleri

Kendal ditentukan dengan

penetapan nisbah serta

perhitungan dengan adanya

rumus dalam menghitung

besarnya bagi hasil yang

nantinya akan dibagikan

kapada kedua belah pihak

(KJKS dan anggota).

Penentuan besarnya nisbah

dilihat dari berbagai faktor,

diantaranya; jenis usaha

anggota, modal usaha, lama

usaha yang dijalankan

anggota, keuntungan modal

awal anggota, karakteristik

anggota dan prospektif

usaha anggota.


sekunder. Data

dianalisis dengan

metode analisis




dan dokumentasi.

20

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Perbankan syariah menyalurkan pembiayaan dengan menggunakan

berbagai macam akad sesuai dengan kebutuhan.Salah satunya adalah

pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah.

Akad mudharabah dapat digunakan baik dalam proses

penghimpunan dana maupun dalam proses penyaluran dana. Penghimpunan

dana dengan menggunakan akad mudharabah dilakukakan antara nasabah

investor dengan perbankan syariah, sedangkan penyaluran dana dengan

menggunakan akad mudharabah dilakukan antara bank syariah dengan

nasabah penerima fasilitas. Dalam khazanah fikih muamalah, mudharabah

tidak bisa dilepaskan dari konsep syirkah, karena mudharabah bagian dari

syirkah.29

Syirkah merupakan perkongsian atau bentuk kerjasama usaha

tertentu guna mendapatkan keuntungan (berorientasi pada profit).30

Secara

teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana

pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan

pihak lainnya menjadi pengelola.31

Sebagaimana ditentukan di dalam Fatwa DSN Tentang Pembiayaan

Mudharabah (qiradh) bahwa pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan

yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk

suatu usaha yang produktif, sehingga dalam hal ini perbankan syariah

bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan nasabah penerima fasilitas

bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam skema pembiayaan

mudharabah ini perbankan syariah sebagai shahibul mal menyediakan 100%

dana yang dibutuhkan oleh mudharib untuk melakukan usahanya. Perbankan

syariah tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek yang

dilakukan oleh mudharib, namun perbankan syariah mempunyai hak untuk

melakukan pembinaan dan pengawasan.perbankan syariah sebagai shahibul

mal menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika

29

Jaih Mubarok, Akad Mudharabah (Bandung: Fokus Media, 2013), hlm. 32

30

Jaih Mubarok, Akad Mudharabah, hlm. 32

31

Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema

Insani, 2001), hlm. 95.

21

mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi

perjanjian.

Mudharib sebagai pengelola dana boleh melakukan berbagai macam

usaha asalkan telah disepakati sebelumnya dengan shahibul mal. Pada

prinsipnya tidak ada jaminan dalam pembiayaan mudharabah, namun agar

mudharib tidak melakukan penyimpangan, perbankan syariah dapat meminta

jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.Jaminana ini hanya dapat dicairkan

apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah

disepakati bersama di dalam akad.

Akad mudharabah dibedakan menjadi dua: Mudharabah-muthlaqah

(mudharabah tidak terikat/bebas); dan Mudharabah-muqayyadah

(mudharabah terikat). Mudharabah muthlaqah (unrestricted investment)

adalah akad dalam bentuk kerja sama antara shahibul ml dan mudharib yang

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu,

dan daerah bisnis.Mudharabah muqayyadah (restricted investment) adalah

kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Hal dimaksud, mempunyai akad yang

berlaku dalam pembatasan atas jenis usaha, waktu dan tempat usaha sehingga

jenis dan ruang lingkup usaha yang akan dilakukan oleh mudharib (nasabah

penerima pembiayaan) sudah ditentukan di awal akad.

Pada prinsipnya kegiatan usaha mudharib dapat dibatasi tergantung

dari jenis akad mudharabah yang disepakati yaitu apakah akad mudharabah

muthalaqah (mudharabah tidak terikat/bebas) ataukah mudharabah

muqayyadah (mudharabah terikat).Apabila perbankan syariah dan nasabah

penerima fasilitas menyepakati akad mudharabah muthalaqah maka nasabah

penerima fasilitas sebagai mudharib boleh melakukan kegiatan usaha yang

tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis tertentu,

sebaliknya bila perbankan syariah dan nasabah penerima fasilitas

menyepakati akad mudharabah muqayyadah, maka nasabah penerima fasilitas

sebagai mudharib dibatasi baik dalam hal jenis usaha, waktu, maupun tempat

usahanya, sehingga jenis dan ruang lingkup usaha yang dapat dilakukan oleh

mudharib sudah ditentukan pada awal akad.

22

Gambar 2.1 Skema Akad Mudharabah Muqayyadah:

Keterangan:

1. Investor menyatakan keinginannaya secara tertulis kepada perbankan

syariah untuk menginvestasikan dananya dengan syarat- syarat khusus

(dibuat akad penyertaan investor) dan menyetorkan dananya kepada

perbankan syariah (biasanya menggunakan produk giro wadiah)

2. Pelaku usaha mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis

kepada perbankan syariah dan perbankan syariah mengajukan analisis

3. Dibuat akad mudharabah muqayyadah antara pelaku usaha dengan

investor yang diwakili oleh perbankan syariah

4. Perbankan syariah memperoleh arranger fee yang dapat dibebankan

kepada investor atau pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan

5. Pelaku usaha sebagai mudharib memberikan bagi hasil kepada perbankan

syariah/arranger sesuai nisbah yang disepakati

6. Perbankan syariah sebagai arranger menyerahkan bagi hasil kepada

investor/shahibul mal sesuai nisbah yang disepakati dan perbankan

3

23

syariah sebagai arranger memperoleh management fee yang diambil dari

perolehan pendapatan bisnis investor yang dibagikan kepada bank sesuai

porsi bagi hasil setelah dikurangi porsi bagi hasil dengan pelaku usaha

sebagai mudharib.

7. Bank memperoleh administration fee dari pelaku usaha sebagai mudharib

yang diperoleh bank setiap tahun selama masa periode pembiayaan

8. Pelaku usaha sebagai mudahrib melunasi pokok pembiayaan secara

cicilan/sekaligus pada akhir periode pembiayaan dan ditransfer ke

rekening investor/shahibul mal oleh perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang masalahan diatas, agar lebih bisa dipahami

secara sistematis tentang pembahasan tesis ini, maka dapat digambarkan

sebuah kerangka konseptual secara menyeluruh tentang sengketa dalam

pelaksanaan akad Mudharabah Muqayyadah pada kasus pada Dana Pensiun

Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima. yang

merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

Gambar 1.2 Kerangka Teori

SENGKETA

Dana Pensiun Angkasa Pura II

(shahibul maal)

Bank Syariah Mandiri

(Mudharib)

Akad Mudharabah

Muqayyadah

PT. Sari Indo Prima

(Membutuhkan Modal)

24

F. Metodologi Penelitian

1. Metodologi Penelitian & Pendekatan Penelitian

Dalam pencarian jawaban permasalahan yang dikemukakan

sebelumnya, maka jenis penelitian dalan tesis ini adalah penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksud sesuai dengan pendapat

Kaelan, yaitu objek penelitian. Pertama, masalah-masalah dan hukum-

hukum yang mungkin terjadi. Kedua, manusia sebagai makhluk budaya

yang bersifat multidimensional yang tidak hanya dapat diteliti dari

perspektif yang pasti saja. Melainkan ada hal-hal yang bersifat kualitatif

yang harus dilihat oleh ilmu pengetahuan secara objektif.32

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, penelitian ini

akan menggambarkan dan menjelaskan bagaimana sengketa dalam

pelaksanaan kontrak akad Mudharabah Muqayyadah. Setelah itu

menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah akad

Mudharabah Muqayyadah pada kasus pada Dana Pensiun Angkasa Pura

II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima serta

bagaimana realita sesungguhnya putusan sengketa Ekonomi Syariah

yang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang dalam

menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah dalam hal ini, yaitu

BASYARNAS.

2. Sumber Data

Dalam menggali sumber data, peneliti menggunakan penelitian

lapangan (Field Research) yang akan dilakukan secara mandiri dengan

terjun ke lapangan. Menurut Koentjaraningrat, penelitian lapangan dalam

pengambilan data dapat menggali dari pengalaman individu tertentu

sebagai warga dari suatu masyarakat yang dapat dijadikan sumber data,

sebagai objek penelitian.33

Pada penelitian ini tidak hanya menggunakan

kajian pustaka, melainkan mengumpulkan sumber-sumber yang berasal

32

Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisioliner (Yogyakarta: Paradigma,

2010), hlm 9. 33

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia,

1981), hlm 197.

25

dari sengketa yang terjadi antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan

Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima.

Sumber data dalam penulisan tesis ini terdiri atas dua sumber,

yaitu data primer dan data sekunder.34

Pertama, sumber data primer

adalah data yang diperoleh langsung.35

Bersumber dari studi dokumen

dan wawancara terhadap pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II dan

lembaga penyelesaian sengketa perjanjian syariah, yaitu di Basyarnas.

Data-data yang dimaksud berkaitan erat dengan tema pembahasan

yaitu sengketa yang terjadi antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan

Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima. Kedua, data sekunder,

merupakan data yang telah disusun oleh pihak lain dalam hal ini lembaga

terkait yang digunakan sebagai data pendukung penelitian atau data yang

diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder dari data yang

dibutuhkan.36

Data sekunder bersumber dari referensi yang mendukung,

seperti, artikel-artikel, jurnal, makalah workshop, jurnal, surat kabar,

internet dan buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan,

yaitu sengketa dalam pelaksanaan kontrak akad Mudharabah

Muqayyadah.

3. Teknik Pengumpulan Sumber Data

Teknik pengumpulan sumber data diperoleh melalui dua sumber,

yaitu: pertama, study dokumen37

yaitu berupa Undang-Undang No. 10

Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor:

8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif

34

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja,

2004), hlm, 67. 35

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali

Pess, 2005), hlm, 14. 36

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Kominikasi, Ekonomi dan

Kebijakan Publik SERA Ilmu-ilmu Sosial Liannya), (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 35. 37

Dokumen menurut Kaelan dengan mengutip pendapat Sugiyono adalah catatan

peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental.

Dokumen yang dimaksud adalah Undag-Undang dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan

langsung dengan topik penelitian. Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner, 112

26

Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Kedua, in-depth

interview38

dilakukan kepada pihak terkait dengan topik penelitian.

Adapun Narasumber yang akan diwawancarai yaitu dengan beberapa

orang praktisi dan akademisi serta staff dari Dana Pensiun Angkasa Pura

dan Basyarnas yang memiliki kewenangan dalam bidangnya. Selain itu

penulis juga melakukan library research dengan mencari data-data,

literatur-literatur dan referensi yang berkaitan dengan judul tesis serta

pembahasannya.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan deskriptif-kualitatif. Data primer

berupa study dokumen dan hasil wawancara dari informan terpilih

kemudian ditranskrip dan dikategorisasi berdasarkan tema. Kemudian

data-data sekunder diolah berdasarkan kronologi dan hirarki. Pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris,

pendekatan ini menjadi pilihan dalam penelitian ini. Pendekatan empiris

yang dimaksud penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang

diperoleh dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta

berpedoman teori hukum dan perundang-undangan yang ada.39

Proses pemahaman terhadap masalah dalam penelitian ini

menggunakan metode interpretasi. Interpretasi digunakan untuk

mengungkapkan, menerangkan, dan menterjemahkan realitas.Menurut

Poespoprodjo sebagimana dikutip oleh Kalan bahwa metode interpretasi

adalah menyampaikan dan merumuskan tentang makna yang terkandung

dalam realitas, serta berusaha untuk mengungkap makna terselubung

kedalam bahasa atau simbol lainnya.40

Semua bahan dan data yang diperoleh kemudian diolah dan

dianalisis menggunakan pendekatan hukum normatif dan data dalam

38

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk berinteraksi langsung dengan narasumber

sehingga didapatkan data secara langsung dari narasumber. H.B. Sutopo, Pengantar Penelitian

Kualitatif , (Surakarta: UNS Press, 2002), hlm 67. 39

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1983), hlm. 10. 40

Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner, 112

27

penelitian ini disajikan secara deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan

fakta yang ada kemudian dilakukan analisis berdasarkan Undang-Undang

dan teori yang terkait. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas pada

tahap dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.41

Sedangkan analisis

data dalam pengumpulan data ini menggunakan metode analisis

kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan,

dan menyusun data secara sistematis logis sesuai dengan tujuan

pengumpulan data.42

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah

berdasarkan pada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi,

Tesis, dan Disertasi) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017.”

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan tesis

sebagai berikut: Bab I sebagai “Pendahuluan”, berisi tentang latar belakang

penelitian yang berkaitan dengan sebagai pendahuluan menjelaskan tentang

latar belakang masalah untuk memahami masalah yang melatar belakangi

ditulisnya penelitian ini kemudian menguraikan permasalahan berupa;

identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah.

Dilanjutkan tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, review

studi terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan terakhir sistematika

pembahasan.

Selanjutnya Bab II, sistem akad Mudharabah Muqayyadah dalam

perbankan syariah memuat: Prinsip Operasional Bank Syariah dan

Kedudukan Bank Syariah dalam Pembiayaan dengan Akad Mudharabah

Muqayyadah, Tinjauan Umum tentang akad Mudharabah Muqayyadah dalam

41

Soejono dan Abdurrahman, Metode Pengumpulan data Hukum , (Jakarta: Rineka

Tercipta, 2003), hlm. 22. 42

Sunaryati Hartono, Pengumpulan data Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX,

(Bandung: Alumni, 1994), hlm. 152.

28

pembiayaan Perbankan Syariah dan pandangan ulama fiqih tentang akad

Mudharabah Muqayyadah.

Bab III mengkaji tentang penyelesaiaan sengketa modal usaha dalam

Perbankan di Indonesia memuat: penyelesaiaan Sengketa melalui Pengadilan

(Litigasi), Penyelesaiaan Sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi) dan

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan dengan Arbitrase,

dan Penyelesaiaan Sengekta dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Selanjutnya dalam Bab IV, memaparkan hasil penelitian tesis

mengenai analisis penyelesaian sengketa akad Mudharabah Muqayyadah

antara Dana Pensiun Angkasa Pura II Dengan Bank Mandiri Syariah.

Bab V Sebagai bab “Penutup” berisi uraian kesimpulan dari hasil

penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian saran-saran

sebagai masukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Selain itu, bab

ini juga memberikan rekomendasi untuk beberapa pihak yang berkepentingan

dalam pelaksanaan akad Mudharabah Muqayyadah.

29

BAB II

SISTEM AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH DALAM

PERBANKAN SYARIAH

A. Prinsip Operasional Bank Syariah

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah.43

Bank syariah juga dikenal dengan nama bank berdasarkan prinsip bagi

hasil karena menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil, yang

berbeda dengan bank umum konvensional yang mendasarkan usahanya dari

pemberian bunga. Perbankan syariah mulai diperkenalkan di Indonesia

setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan

menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil.44

Hubungan antara bank syariah dengan nasabah pada bank syariah

adalah hubungan antara subyek hukum yang terikat pada hukum dalam Islam

yang tercipta melalui hubungan kontraktual, yaitu dengan membuat suatu

perjanjian atau akad.45

Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab

diistilahkan dengan mu‟ahadah ittifa‟ atau akad. Dalam bahasa Indonesia

disebut dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu

perbuatan atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau

lebih.46

Karakteristik bank syariah adalah menekankan aspek keadilan,

menyeimbangkan aspek moral dan amterial, dana yang terkumpul harus

dikelola untuk memperoleh nilai tambah guna menciptakan kesejahteraan,

43

Indonesia (d) Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008,

LN Nomor 94 Tahun 2008, TLN. No. 4867, Penjelasan Umum, Pasal 1 angka 12. 44

Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 2007), hlm 5. 45


University Press, 2007), hlm 64. 46

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta:

Sinar Grafika,2004), hlm.1.

30

harta dipergunakan untuk memakmurkan bumi demi kemaslahatan umat,

adanya pelarangan kegiatan usaha yang bersifat spekulatif atau pentingnya

keberadaan underlying asets dalam setiap transaksi dan hubungan antara

nasabah dengan bank syariah adalah kemitraan.47

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya

adalah menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber untuk

menghimpun dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali.48

Sumber

dana yang dimiliki oleh bank terdiri dari empat jenis dana. Yang pertama

adalah dana modal, yaitu dana dari pendiri bank tersebut. Yang kedua adalah

dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank, yang dalam istilah

perbankan syariah dikenal dengan istilah wadi‟ah. Yang ketiga adalah dana

masyarakat yang diinvestasikan melalui bank. Dana jenis ini juga sering

disebut dengan dana investasi tak terbatas. Yang keempat adalah dana

investasi khusus atau investasi terbatas. Investasi khusus atau investasi

terbatas dalam perbankan syariah dikenal dengan Mudharabah

Muqayyadah.49

Islam mengenal modal sebagai suatu komponen utama dalam usaha.

Hak atas modal diakui dalam Islam sebagai hak individu atau golongan yang

berbeda dengan hak atas modal menurut pandangan kapitalis. Pada kapitalis,

modal merupakan hak mutlak individu.50

Dana modal yang berasal dari pemilik bank digunakan terutama untuk

kegiatan operasional bank dan investasi bank itu sendiri pada sektor-sektor

yang dibenarkan menurut syariat.51

Dalam hal ini, seseorang atau sekumpulan

orang bersepakat untuk mendirikan sebuah usaha bank yang akan dikelola

oleh sebagian pemilik modal tersebut.

47

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, hlm.3. 48

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan

Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm.57. 49


Implementasi Operasional Bank Syariah, hlm.65. 50




Implementasi Operasional Bank Syariah, hlm.58.

31

Untuk menjalankan fungsi bank sebagai penghimpun dana

masyarakat, bank syariah dapat menghimpun dana dari pihak ketiga. Dalam

penghimpunan dana masyarakat, bank syariah dapat memasukkan produk-

produk bank konvensional seperti giro, tabungan atau deposito dengan

formulasi yang dibedakan dangan cara yang digunakan oleh bank

konvensional, karena bank syariah tidak mengenal bunga.52

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh

operasionalisasi fungsi bank syariah. Dalam menjalankan operasinya, bank

syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut:53

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang

dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar

prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank;

2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik

dana/Shahibul Maal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki

oleh pemilik dana;

3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan

4. Sebagai pengelola fungsi sosial.

Dari keempat fungsi operasional tersebut kemudian diturunkan menjadi

produk-produk bank syariah, yang dikelompokan ke dalam produk

pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan dan produk

kegiatan sosial.54

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi

dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara

yang adil. Sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua

pihak. Tujuan mobilisasi ini adalah karena Islam tidak menghendaki adanya

penimbunan dana dalam tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana

52



Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),

hal.112. 54

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, hal.112.

32

secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam. Dalam

mobilisasi dana ini, bank syariah melakukannya tanpa menggunakan prinsip

bunga, melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.55

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor

6/24/PBI/2004, kegiatan-kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain

sebagai berikut:56

1. Penghimpunan Dana

b. Giro berdasarkan prinsip Wadi‟ah

c. Tabungan berdasarkan prinsip Wadi‟ah dan atau Mudharabah

d. Deposito berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah

2. Penyaluran Dana

Secara garis besar, produk penyaluran dana kepada masyarakat

adalah berupa pembiayaan didasarkan pada empat jenis akad, yaitu:

a. Akad jual beli yang menghasilkan produk murabahah, Salam

dan Istishna.

b. Akad sewa-menyewa menghasilkan produk berupa Ijarah dan Ijarah

Muntahiya Bitamlik (Ijarah Wa Itiqna);

c. Akad bagi hasil menghasilkan produk Mudharabah, Musyarakah,

Muzzaro‟ah Dan Musaqah; dan

d. Akad pinjaman yang bersifat sosial (Tabarru) berupa qardh dan

qardh al hasan.57

3. Pemberian Jasa Pelayanan

Selain dari jenis-jenis pembiayaan tersebut di atas, perbankan

syariah juga menyelenggarakan pelayanan-pelayanan dengan

memperoleh upah atau fee. Jenis-jenis pelayanan yang lazim

diselenggarakan oleh perbankan syariah antara lain adalah Wakalah,

Hawalah, Kafalah, dan Rahn.

55

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah,hlm. 112. 56

Indonesia (k), Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Umum yang Melaksanakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Nomor 6/24/PBI/2004, LN. No. 122 DPbs,

TLN.4434. Pasal 36. 57


University Press, 2007), hal.99.

33

Selain produk-produk di atas, bank syariah juga bisa memberikan

pelayanan sebagai berikut:

a. Membeli, menjual dan atau menjamin risiko sendiri surat berharga

pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (Underlying

Transaction) berdasarkan prinsip syariah.

b. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan

oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

c. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;

d. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah

berdasarkan prinsip syariah;

e. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan

dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga

berdasarkan prinsip syariah;

f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat

berharga berdasarkan prinsip Wadi‟ah Yad Amanah;

g. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahaannya untuk

kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip

wakalah.

h. Memberikan fasilitas Letter Of Credit (L/C) berdasarkan prinsip

syariah;

i. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;

j. Melakukan kegiatan usaha kartu debet, Charge Card berdasarkan

prinsip syariah;

k. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;

l. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang

disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah

Nasional.

34

B. Kedudukan Bank Syariah dalam Pembiayaan dengan Akad

Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah merupakan jasa yang diberikan dengan

cara mempertemukan pihak pemilik dana (Shahibul Maal) yang ingin

menginvestasikan dananya dengan pihak pengelola (Mudharib) yang

mempunyai suatu proyek/usaha yang layak, setelah dilakukan analisa-

analisa bisnis yang lazim terlebih dahulu. Pihak yang menjadi penghubung

(Arranger) dari kedua belah pihak tadi akan mendapatkan upah atas jasanya

sebagai Arranger, dan dapat pula diminta melakukan pengadministrasian atas

pembayaran bagi hasil maupun pengembalian dana Shahibul Maal

berdasarkan akad atau kontrak Mudharabah Muqayyadah yang telah

disepakati.58

Dalam akad Mudharabah Muqayyadah terdapat hubungan kemitraan

antara Mudharib dengan Shahibul Maal. Menurut Sutan Remi Sjahdeini

perjanjian Mudharabah adalah bukan perjanjian utang piutang, melainkan

perjanjian kerjasama mengenai usaha bersama dengan para pihak yang

memperjanjikan untuk berbagi hasil atau keuntungan.59

Dengan kata lain,

bank syariah tidak menerapkan konsep hutang-piutang tetapi mengguanakan

konsep pembiayaan, salah satunya adalah Mudharabah Muqayyadah yang

termasuk dalam konsep pembiayaan bagi hasil.

Dengan demikian, akad Mudharabah Muqayyadah memiliki unsur

kemitraan kerjasama usaha dimana Mudharib mengelola usaha dengan dana

diserahkan oleh Shahibul Maal atas dasar kepercayaan dengan bagi hasil atas

keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, dimana yang

terjadi adalah investasi langsung (Direct Financing) antara Shahibul Maal

sebagai surplus unit dengan Mudharib sebagai Deficit Unit.60

58


University Press, 2007), hal.124. 59

Cut Meutia Hanoun,”Telaah Terhadap Akad (Kontrak) Al-Mudharabah Muqayyadah

dan Pelaksanaanya pada Bank Syariah.” (Skripsi Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, Depok, 2001), hal.86-93. 60

Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, hal.125.

35

Dalam praktek Mudharabah pada umumnya memiliki ciri-ciri khusus

yaitu hubungan antara Shahibul Maal dengan Mudharib bersifat personal,

langsung dan berdasarkan rasa saling percaya. Shahibul Maal hanya mau

bekerja sama atau menyerahkan modalnya kepada orang yang dikenal, baik

secara professional maupun karakter.61

Dalam perkembangan praktek

Mudharabah saat ini, selain Shahibul Maal dan Mudharib, ada pihak lain

yang terlibat, yaitu Bank Syariah.Sehingga Mudharabah yang bersifat

personal, langsung, saling percaya dan saling mengenal tidak efisien lagi dan

kecil kemungkinannya untuk diterapkan dimana bank ikut terlibat transaksi

tersebut.

Tambahan satu pihak tersebut yang diperankan oleh bank syariah

sebagai perantara yang mempertemukan Shahibul Maal dan Mudharib

menyebabkan terjadinya perubahan skema yang semula direct financing

menjadi indirect financing. Bank Syariah menerima dana dari Shahibul Maal

dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana-dana tersebut

dihimpun dalam bentuk tabungan dan simpanan deposito Mudharabah dengan

jangka waktu yang bervariasi yang kemudian disalurkan kembali oleh bank

ke dalam bentuk pembiyaan-pembiyaan yang menghasilkan. Keuntungan dari

penyaluran pembiayaan inilah yang dibagihasilkan antara bank dengan

pemilik dana pihak ketiga.62

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam

perkembangan praktek Mudharabah dalam sistem perekonomian modern saat

ini, khususnya dalam bidang perbankan, ada tiga pihak yang terlibat dalam

akad Mudharabah, yaitu:63

1. Pihak yang menyimpan dana (Depositor/Shahibul Maal)

2. Pihak yang membutuhkan dana atau pengusaha (Debitur/Mudharib)

61

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan (Jakarta:PT RajaGrafindo

Persada,2004), hlm. 210. 62

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan,), hlm. .211. 63

Elias G. Kazarian, Islamic Versus Traditional Banking, Financial Inovation in Egypt,

(Boulder San Fransisco, Oxford:1993), hlm. 61-62.

36

3. Pihak yang mempertemukan antara Shahibul Maal dan Mudharib yaitu

bank sebagai perantara (Intermediary)

Ketiga pihak tersebut di atas dalam sistem perbankan syariah

memposisikan pihak bank sebagai pihak yang mempunyai fungsi ganda, yaitu

bank sebagai Mudharib sekaligus sebagai shahibul maal. Sebagai Mudharib,

pada saat bank mengelola dana yang disimpan oleh nasabah (Shahibul Maal).

Sedangkan bertindak sebagai Shahibul Maal pada saat bank menyalurkan

dana nasabah (Shahibul Maal) kepada pengusaha yang membutuhkan

untuk dikelola pada suatu usaha yang menguntungkan (Mudharib).

Jadi dapat disimpulkan di bank syariah terdapat dua macam akad

Mudharabah Muqayyadah yang pembagiannya didasarkan pada peranan bank

syariah dalam akad Mudharabah Muqayyadah, yaitu:64

1. Akad Mudharabah Muqayyadah dimana bank syariah berperan sebagai

shahibul maal, dan

2. Akad Mudharabah Muqayyadah dimana bank syariah berperan sebagai

wakil (Agen).

Pada akad Mudharabah Muqayyadah dimana bank syariah

berkedudukan sebagai Shahibul Maal hanya diperlukan akad Mudharabah

Muqayyadah yang mengatur hubungan antara Shahibul Maal dengan

Mudharib. Sedangkan mengenai akad Mudharabah Muqayyadah dimana

bank syariah berkedudukan sebagai wakil (agen), maka selain akad

Mudharabah Muqayyadah yang mengatur hubungan antara Shahibul Maal

dan Mudharib, maka diperlukan suatu akad Wakalah65

yang mengatur seluruh

64

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan, (Jakarta:PT RajaGrafindo

Persada,2004), hlm.96. 65

Wakalah atau wikalah adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.

Dalam pengertian perbankan syariah, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang

kepada orang lain, dalam hal ini diwakilkan, yaitu jasa melakukan tindakan atau pekerjaan

mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa. Untuk mewakili nasabah melakukan tindakan atau

pekerjaan tersebut, nasabah diminta untuk mendepositokan dana secukupnya. Contoh dari

penerapan prinsip ini adalah pembukaan letter of credit (L/C), inkaso, transfer uang oleh bank atas

nama nasabah. Untuk menerima kuasa mewakili nasabah melakukan tindakan atau pekerjaan ini,

bank memperoleh fee. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali

kegagalan karena force majeur menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila bank yang ditunjuk

lebih dari satu, masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah

dengan bank lain, kecuali atas izin dari nasabah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank

37

hubungan antara bank syariah sebagai wakil dengan Mudharib dan shahibul

maal. Hal ini dinyatakan pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 10

Tahun 1998 yang menyebutkan:66

Huruf b

“Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan,

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad

Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip

Syariah.” Penjelasan pasal tersebut menyebutkan:67

“Yang dimaksud dengan “Akad Mudharabah” dalam menghimpun

dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (malik, shahibul maal,

atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua („amil, Mudharib, atau

Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi

keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.”

Dalam pasal 19 ayat (1) huruf c UU.No. 10 Tahun 1998 disebutkan

yaitu menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudhabah,

Akad Musyarakah, atau Akad lain yang bertentangan dengan prinsip

syariah.68

Dan dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan:69

“Yang dimaksud dengan “Akad Mudharabah” dalam Pembiayaan

adalah Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul

maal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua

(„Amil, Mudharib, Atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana

harus jelas sesuai dengan kehendak nasabah. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan

nasabah dan harus dilakukan oleh bank. Bank memperoleh pengganti biaya atas pelaksanaan tugas

tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. (Lihat Adiwarman Karim, op.cit., hal 73) 66

Indonesia (b), Undangan-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan, LN Tahun 1998 Nomor 182 TLN Nomor 3790, Pasal 19 ayat (1)

huruf b. 67


Tahun 1998 tentang Perbankan, LN Tahun 1998 Nomor 182 TLN Nomor 3790, Pasal 19 ayat (1)

huruf b. 68


Tahun 1998 tentang Perbankan, LN Tahun 1998 Nomor 182 TLN Nomor 3790Pasal 19 ayat (1)

huruf c. 69


Tahun 1998 tentang Perbankan, LN Tahun 1998 Nomor 182 TLN Nomor 3790,Penjelasan Pasal

19 ayat (1) huruf c.

38

dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang

dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh

Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja,

lalai atau menyalahi perjanjian.”

Berdasarkan peraturan di atas, Bank Syariah terlibat dalam

transaksi Mudharabah, dimana status atau kedudukan Bank Syariah dapat

bertindak sebagai Mudharib dan juga bertindak sebagai Shahibul Maal.

Sebagai Mudharib ketika bank syariah menerima dana simpanan nasabah dan

bertindak sebagai Shahibul Maal ketika bank syariah menyalurkan dana

kepada nasabah dalam pembiayaan. Dalam praktek Mudharabah mutlaqah,

sesuai konsep manajemen dana, bank syariah menyalurkan dana

Mudharabah Mutlaqah kepada pembiayaan Mudharabah Mutlaqah.

Dalam penyaluran dana nasabah dengan akad Mudharabah mutlaqah,

bank syariah sebagai Shahibul Maal tidak memberikan batasan-batasan

kepada Mudharib dalam pengelolaan dana, artinya Mudharib bebas untuk

menggunakan dana tersebut dalam berbagai macam usaha selama masih

dalam lingkup aturan syariah.70

Pada pembiayaan dengan akad Mudharabah

mutlaqah yang disebut juga unrestricted investment, ruang lingkup dan jenis

usaha yang akan dilakukan oleh nasabah sudah ditentukan di awal akad.

Dengan demikian, bank selaku Shahibul Maal lebih mudah dalam melakukan

kegiatan monitoring terhadap usaha yang dilakukan nasabah selaku

Mudharib. Sedangkan dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah, ada

perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan

adanya batasan-batasan dalam pengelolaan dana dan ada juga yang tidak.

Ulama Mazhab Maliki dan Syafi‟I termasuk yang tidak membolehkan adanya

batasan-batasan dalam Mudharabah.71

70

Muhammad, Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan

Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency,

(Jakarta:Raja Grafindo, 2008), hlm. 93. 71

Muhammad, Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan

Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency,

hlm. 93.

39

Pada prakteknya, pembiayaan Mudharabah Muqayyadah atau yang

disebut juga dengan restricted investment, biasanya bank hanya berperan

sebagai penghubung (Arranger) antara nasabah dengan pemilik usaha.

Sehingga bank syariah pada pembiayaan dengan akad Mudharabah

Muqayyadah ini tidak mendapatkan bagi hasil, melaikan fee atas jasa yang

diberikan, misalnya jasa pembukukan.72

Pembiyaan dengan akad Mudharabah Muqayyadah sendiri dibagi

menjadi dua bentuk, yaitu On Balance Sheet Dan Off Balance Sheet. Yang

dimaksud dengan Mudharabah On Balance Sheet adalah aliran dana terjadi

dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa

sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa. Nasabah investor

lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk

pembiayaan di sektor properti, pertambangan dan pertanian. Selain

berdasarkan sektor, nasabah investor juga dapat mensyaratkan berdasarkan

jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan

akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama

usaha saja. Skema demikian disebut on balance sheet karena aliran dana

tersebut dicatat dalam pembukuan neraca bank dan bank ikut serta dalam

pemberian modal, sehingga bank syariah akan mendapat pendapatan berupa

jasa mempertemukan antara Shahibul Maal dengan Mudharib dan bagi hasil

dari modal yang disertakan dalam proyek pembiayaan. Skema ini disebut

juga dengan Mudharabah executing.73

Dalam Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet, aliran dana

berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan dimana

bank syariah bertindak sebagai Arranger (Agen). Pencatatan atas transaksi di

bank syariah dilakukan secara Off Balance Sheet karena transaksi tidak

dicatat dalam neraca bank, tetapi dicatat dalam rekening administratif saja.74

72


University Press, 2007), hlm. 124. 73

Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, hlm. 57. 74

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan, ( Jakarta:PT

RajaGrafindo Persada,2004), hlm. 200-201.

40

Nisbah bagi hasil hanya diberikan kepada nasabah investor dan nasabah

pembiayaan, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan bank

hanya mendapat arranger fee saja. Skema Mudharabah Muqayyadah seperti

ini juga disebut dengan Mudharabah Muqayyadah Chanelling.75

Skema pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Chanelling ini

diterapkan dalam bentuk special investment, dimana bank akan menyalurkan

dana nasabah tertentu untuk diinvestasikan ke dalam proyek yang telah

dipelajari dan dianalisa oleh pihak bank, layak dan Profitable sehingga pihak

bank merekomendasikan kepada nasabah pemilik dana untuk investasi ke

proyek tersebut. Bank hanya memberikan beberapa alternatif sesuai hasil

evaluasi dan analisa bank, sedangkan keputusan untuk investasi tetap ada

pada nasabah pemilik dana, sehingga dalam ini pihak bank tidak

menanggung risiko sama sekali. Apabila terjadi kesepakatan antara pemilik

dana dan pemilik proyek, maka tugas bank sudah selesai, dan bank akan

mendapatkan upah (Arranger Fee).76

Dalam transaksi perbankan, sistem Mudharabah Muqayyadah ini

lazim dipergunakan apabila nasabah pemilik dana menghendaki dananya

diinvestasikan dalam proyek-proyek tertentu (Special Investment), dimana

mereka menentukan syarat-syarat investasi yang mereka inginkan, kemudian

di lain pihak, bank sebagai arranger akan mencarikan nasabah yang memiliki

proyek yang sesuai dengan keinginan pemilik dana tadi. Sebelum kedua belah

pihak (pemilik dana dan pengelola dana) dipertemukan, bank akan melakukan

analisa dan evaluasi terhadap proyek tersebut terlebih dahulu, sehingga bank

dapat memberikan rekomendasi yang tidak mengikat tentang prospek proyek

dan Performance nasabah pengelola dana (Mudharib). Pemberian jasa

Mudharabah Muqayyadah Chanelling tidak akan mempengaruhi aktiva

produktif bank, karena di sini bank bukan berperan sebagai pemberi

pembiayaan atau kredit, tetapi hanya memberikan jasa perantara (Arranger).

Namun, secara tidak langsung akan dapat membantu meningkatkan sumber

75

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan, hlm. 212. 76

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, hlm. 229.

41

pendanaan bank karena dalam Mudharabah Muqayyadah ini dapat

disyaratkan masing-masing pihak untuk membuka Account di bank dan

kemudian bank berfungsi melakukan pengadministrasian atas transaksi yang

terjadi sehubungan dengan perjanjian Mudharabah Muqayyadah antara

pemilik dana (Shahibul Maal) Mudharabah Muqayyadah off balance

sheet/chanelling ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor

dan pengelola dana (Mudharib).77

Aturan mengenai transaksi 7/46/PBI/2005 tentang Akad

Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam pembiayaan

Mudharabah Muqayyadah berlaku ketentuan, diantaranya:78

“Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (chanelling

agent) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan

usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh

investor.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status atau

kedudukan bank syariah dalam transaksi Mudharabah Muqayyadah adalah

sebagai berikut:

1. Sebagai Mudharib pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat;

2. Sebagai Shahibul Maal pada kegiatan penyaluran dana masyarakat;

3. Sebagai agen (Perantara) antara nasabah investor yang bertindak sebagai

Shahibul Maal dengan nasabah pembiayaan yang bertindak sebagai

Mudharib. Kedudukan sebagai agen dalam bank syariah terjadi dalam

akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet.

Dalam status atau kedudukan sebagai agen atau perantara bank

syariah dapat bertindak sebagai Wakil Shahibul Maal, Wakil Dari Mudharib,

atau sebagai wakil dari kedua-duanya. Sebagai wakil dari Shahibul Maal

dalam proses penyaluran dana pembiayaan, pengawasan dan pembinaan

77

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, op.cit., hal. 230. 78

Indonesia(I), Peraturan Bank Indonesia tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran

Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI Nomor

7/46/PBI/2005, LN No. 124 DPbs, TLN No. 4563, Pasal 7 butir c.

42

dalam pengelolaan usaha oleh Mudharib yang menggunakan dana shahibul

maal. Bank syariah sebagai wakil dari Mudharib adalah dalam proses

pembayaran bagi hasil dan angsuran pokok pembiayaan. Apabila terjadi

kerugian dalam pengelolaan usaha Bank Syariah tidak ikut bertanggung

jawab.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediary dalam

sistem perekonomian, Bank Syariah harus selalu menaati peraturan

perundang-undangan dalam operasionalnya. Baik dalam status sebagai

Mudharib, shahibul maal, maupun agen (perantara) dalam pembiayaan

Mudharabah Muqayyadah off balance sheet pada perbankan syariah.

Transaksi pembiayaan tersebut merupakan bagian dari produk dan jasa bank

syariah. Di antara aturan dalam operasional bank adalah mengenai prinsip

kehati-hatian (Prudential Banking Principle) sebagaimana diatur dalam Pasal

2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebelum kemudian diatur secara

khusus dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasakan demokrasi

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, maka

aturan mengenai prinsip kehati-kehatian berlaku baik untuk Bank Syariah

maupun Bank Konvensional.

Di dalam perspektif agama Islam sendiri, prinsip kehati-hatian telah

diterapkan dalam ber-muamalah. Hal ini disebabkan karena dalam muamalah

kegiatan yang dilakukan adalah menyangkut atas hak milik atau harta

orang lain.79

Bahkan dalam operasionalnya bank syariah harus memegang

teguh Prinsip Syariah, yang di antaranya dalam menjalankan usaha tidak

mengandung unsur:80

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (Bathil) antara lain

dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya,

79

Hirsanudin, “Kemitraan Dalam Bisnis: Perpestif Hukum Islam (Studi Terhadap

Pelaksanaan Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Mudharabah di Perbankan Syariah)” (Disertasi

Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 170. 80

Indonesia (d), Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun

2008, LN Nomor 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, Penjelasan Pasal 2.

43

kuantitas, dan waktu penyerahan (Fadhl). Atau dalam transaksi pinjam-

meminjam yang mempersyaratkan nasabah Penerima Fasilitas

mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena

berjalannya waktu (Nasi‟ah);

2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang

tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak

diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi

dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau

5. Zhalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak

lainnya.

Selain itu, dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your

Customer Principle), dimana Bank diwajibkan untuk mengetahui identitas

nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah81

, dalam penyaluran dana,

bank harus menganalisa kemampuan dan kesanggupan calon nasabah dalam

mengembalikan kredit atau pembiayaan yang diberikan. Dengan

memperhatikan dan menjalankan prinsip ini dalam operasionalnya,

khususnya dalam penyaluran dana, maka bank telah melakukan antisipasi atas

risiko yang akan dihadapi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan

kepercayaan nasabah terhadap bank karena modal utama dalam bisnis

perbankan adalah kepercayaan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU N0. 10

Tahun 1998, yaitu:82

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang

mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah

81

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your

Customer Principles), PBI No.3/10/PBI/2001, LN. No.78 Tahun 2001, TLN. No. 4107, Pasal 1

butir 2. 82



44

Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan

dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Syariah.

Dalam penjelasan ayat (1) Pasal 8 tersebut, disebutkan bahwa

pembiayaan dengan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung

risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas

perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk

mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan

yang diperjanjikan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan

oleh bank.83

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kemudian

pengaturan tersebut diatur dalam Bab II tentang Kelayakan Penyaluran Dana,

Pasal 23, yaitu:

1. Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah harus mempunyai keyakinan

atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk

melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebalum Bank Syariah

dan/atau Unit Usaha Syariah menyalurkan dana kepada Nasabah

Penerima Fasilitas.

2. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, Bank Syariah atau Unit

Usaha Syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap

watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon

Nasabah Penerima Fasilitas.

Hal ini mengandung makna bahwa secara yuridis bank bertanggung

jawab untuk melakukan analisis yang mendalam atas kemampuan dan

kemauan nasabah untuk melunasi fasilitas pembiayaan yang diperjanjikan.

83



ayat (1).

45

Dari analisis tersebut bank syariah harus mendapatkan keyakinan bahwa

usaha/kegiatan nasabah layak untuk dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka bank syariah sebelum

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, sebelumnya

harus mempunyai keyakinan bahwa kredit tersebut akan kembali. Keyakinan

tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, di antaranya adalah

dengan melakukan penilaian nasabah dengan kriteria-kriteria standar yang

berlaku untuk semua bank. Kriteria yang berlaku untuk melakukan penilaian

tersebut yaitu dengan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral,

Condition) dan untuk mengetahui kondisi calon nasabah pembiayaan dapat

menggunakan metode analisa 7P (Personality, Party, Purpose, Prospect,

Payment, Profitability, Protection).

Selain itu bank juga harus memperhatikan kondisi usaha atau proyek

yang akan dibiayai. Adapun aspek yang perlu dipertimbangkan adalah

mengenai:84

1. Biaya pemantauan proyek;

2. Tingkat kesehatan usaha;

3. Usaha terus berkembang;

4. Kepastian pembayaran bagi hasil;

5. Jaminan proyek/usaha;

6. Tingkat return proyek;

7. Tingkat risiko proyek;

8. Prospek proyek yang dibiayai;

9. Sistem informasi akuntansi;

10. Arus kas proyek atau usaha;

11. Klausul atau persyaratan kontrak;

12. Jangka waktu pembiayaan; dan

13. Usia proyek yang dibiayai.

84

Muhammad, Bank Syriah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,

(Yogyajakarta: Penerbit Graha Ilmu,2005) , hlm. 117-131

46

Apabila aspek-aspek tersebut dipertimbangkan dengan baik, maka

pembiayaan Mudharabah akan berjalan dengan optimal dan bila bank dapat

mengidentifikasi ciri-ciri calon nasabah pembiayaan tersebut, maka dana

yang disalurkan kepada Mudharib dapat memiliki return yang baik dan risiko

atas pembiayaan dapat diminimalkan.

Dalam pembiayaan juga dikenal adanya pembatasan dalam pemberian

pembiayaan, yaitu diantaranya:85

1. Bank dilarang memberikan pembiayaan baik dalam Rupiah atau dalam

Valuta Asing (Valas) kepada perorangan atau perusahaan yang berstatus

bukan penduduk (Non-Resident), termasuk bukan penduduk yang

telah menerima surat kuasa. Dasar hukum ketentuan ini ada dalam SEBI

No. SE.8/28/UPK tanggal 27 November 1975 sebagaimana diubah

dengan PBI No. 3/3/PBI/2001.

2. Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan pembiayaan

yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian NPWP (Nomor Pokok

Wajib Pajak) dan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam SK

Direksi BI No. 27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang

Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit.

3. Bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan untuk pembelian

saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual-beli saham

sebagaimana yang ditetapkan dalam SK Direksi BI No. 24/32/KEP/DIR

dan SEBI No. 24/1/UKU, masing-masing tanggal 12 Agustus 1991

tentang Pembatasan Pemberian Kredit untuk Pembelian Saham dan

Pemilikan Saham oleh Bank.

4. Bab VII Peraturan Bank Indonesia PBI No. 7/3/2005 tanggal 25 Januari

2005 tentang BMPK.

85

Aad Rusyad, “Aspek Hukum Perkreditan dan Jaminan Kredit (Suatu Tinjauan

Singkat)”, (Makalah disampaikan pada Pelatihan Hukum Perbankan LPLIH – FHUI di Jakarta,

tanggal 20 Juli 2006), hlm. 5-6, seperti dikutip oleh Achmad Andy Rifai, “Analisis atas Ketentuan

Denda dan Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Sindikasi Berdasarkan Prinsip Ijarah dengan

PT Bank Muamalat Tbk. Sebagai Lead Sindikasi”. (Skripsi Program Sarjana Reguler Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008), hlm. 64 -65.

47

5. Pembatasan pemberian pembiayaan oleh bank untuk pengadaan dan

pengolahan tanah sebagaimana ditetapkan dalam SK Direksi BI

No. 30/46/KEP/DIR dan SEBI No. 30/2/UKU masing-masing tanggal 7

Juli 1997 tentang Pembatasan Pemberian Kredit untuk Pembiayaan

Pengadaan dan atau Pengolahan Tanah.

6. Larangan bagi bank untuk menerima pelunasan pembiayaan dengan

Commercial Paper (CP) menurut SK Direksi BI No. 28/52/KEP/DIR

tanggal 11 Agustus 1995.

7. Larangan untuk memberikan pembiayaan yang bertentangan dengan

undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dimana

suatu perjanjian harus memenuhi syarat kausa yang halal, yaitu tidak

boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

Terkait dengan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu kontrak atau

perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat,

kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan dipenuhinya

empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi

sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.86

Rukun dan Syarat Mudharabah Muqayyadah Akad Mudharabah

Muqayyadah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi secara

keseluruhan untuk dapat dikatakan sah. Syarat akad Mudharabah terdiri

dari:87

1. Pihak yang berakad

Yaitu Pemodal (shahibul maal) dan Pengelola (Mudharib)

a. Shahibul Maal dan Mudharib harus cakap dalam melakukan transaksi

dan sah secara hukum. Shahibul Maal dan Mudharib adalah sebagai

pelaku atas terjadinya akad (perikatan), yang dari sudut hukum

disebut juga sebagai subjek hukum yang diartikan sebagai pihak yang

mengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari dua

86

Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana, 2004),

hlm 1. 87

Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta:

Tazklia Institute, 1999), hlm. 174.

48

macam, yaitu manusia (pribadi kodrati) dan badan hukum. Adapun

menurut hukum Islam, manusia yang telah cakap sebagai subjek

hukum adalah apabila dia telah MUKALLAF. Yang kedua adalah

badan hukum, namun dalam Islam mengenai hal ini tidak diatur

khusus tapi terlihat dalam beberapa dalil yang menunjukkan bahwa

adanya badan hukum dengan menggunakan istilah Syirkah.88

b. Baik Shahibul Maal maupun Mudharib harus mampu bertindak

sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

c. Ada tiga kategori tindakan bagi Mudharib, yaitu:

1) Tindakan yang berhak dilakukan Mudharib berdasarkan kontrak,

yaitu menyangkut seluruh pekerjaan utama dan sekunder yang

diperlukan dalam pengelolaan usaha berdasarkan kontrak.

2) Tindakan yang berhak dilakukan Mudharib berdasarkan kekuasaan

perwakilan secara umum, yaitu tindakan yang tidak ada

hubungannya dengan aktivitas utama tapi membantu melancarkan

jalannya usaha.

3) Tindakan yang tidak berhak dilakukan Mudharib tanpa izin yang

jelas dari Shahibul Maal, misalnya meminjam atau menggunakan

dana Mudharabah untuk kepentingan pribadi.

d. Tindakan yang dilakukan Shahibul Maal dalam Mudharabah antara

lain adalah tindakan yang berhubungan dengan pengambilan

kebijakan tekhnis operasional, seperti menjual dan membeli.

Penyertaan modal meliputi:

a. Modal

1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya

2) Modal harus tunai. Beberapa ulama membolehkan modal

Mudharabah berupa aset perdagangan, misalnya inventaris. Pada

waktu akad, nilai aset tersebut beserta biaya yang telah terkandung

88

Kata “mukallaf” berasal dari bahasa arab yang berarti yang dibebani hukum, yang

dalam hal ini adalah orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di

hadapan Allah SWT. Baik yang terkait dengan perintah maupun larangan-Nya.

49

di dalamnya (historical cost) harus dianggap sebagai modal

Mudharabah. Mazhab Hambali membolehkan penyediaan aset-aset

non moneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal

Mudharabah. Mudharib memanfaatkan aset-aset ini dalam usaha

dan berbagi hasil dari usahanya dengan Shahibul Maal dan pada

akhir masa kontrak Mudharib harus mengembalikan aset-aset

tersebut. Modal juga tidak diperkenankan berbentuk hutang

maupun piutang, tetapi diperbolehkan berbentuk Wadiah89

, yaitu

titipan dari Shahibul Maal kepada Mudharib.

b. Syarat Usaha

Syarat diperlukan terutama berkaitan dengan bidang usaha

yang akan dikelola oleh Mudharib harus disetujui oleh pihak shahibul

maal. Jika pembiayaan tersebut melalui bank syariah, maka harus

disetujui oleh bank syariah. Bidang usaha yang akan dikelola oleh

Mudharib diharuskan tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah

maupun hukum positif Indonesia.

c. Nisbah Keuntungan

1) Nisbah keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak. Salah

satu pihak tidak diperkenankan untuik mengambil seluruh

keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain.

2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada

waktu membuat akad. Proporsi keuntungan masing-masing pihak

harus diketahui dan disepakati pada waktu membuat akad. Proporsi

tersebut harus dari keuntugan, misalnya 60% (enam puluh persen)

dari keuntungan untuk shahibul maal dan 40% (empat puluh

persen) dari keuntungan untuk Mudharib. Jika bagian keuntungan

masing-masing pihak tidak disebutkan dengan jelas dalam akad,

maka dapat menyebabkan akad Mudharabah rusak atau disebut

89

Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang

atau uang (muwaddi) dengan pihak yang diberi kepercayaan (mustawda) dengan tujuan untuk

menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uanng. (Lihat juga Widyaningsih,ed.

Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 127.

50

juga fasid, sehingga perjanjian Mudharabah tidak sah. Selain itu,

jika Shahibul Maal mensyaratkan bahwa kerugian harus

ditanggung secara bersama, maka akad ini pun rusak karena tidak

sesuai dengan konsep Mudharabah. Pembagian keuntungan

dilakukan setelah pengelola (Mudharib) mengembalikan seluruh

maupun sebagian keuntungan dari usaha yang dikelola tersebut.

3) Bila jangka waktu pembiayaan Mudharabah relatif lama atau lebih

dari tiga tahun, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk

ditinjau dari waktu ke waktu.

4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja

yang ditanggung Shahibul Maal dan biaya-biaya apa saja yang

ditanggung oleh Mudharib. Kesepakatan ini harus dibuat karena

akan mempengaruhi pendidikan.

5) Untuk pengakuan keuntungan harus ditentukan suatu waktu untuk

menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu Mudharabah.

Keuntungan dapat dibayarkan pada waktu dibagikan. Menurut

Mazhab Syafi‟I, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan

usaha sudah diperoleh (Walaupun Belum Dibagikan). Sedangkan

Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hambali menyebut bahwa

keuntungan hanya dapat diakui ketika dibagikan secara tunai

kepada kedua belah pihak. Pembagian keuntungan umumnya

dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan oleh

shahibul maal, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua

belah pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan

modal. Hal ini berlaku sepanjang kerjasama masih berlangsung.

51

Rukun Akad Mudharabah

Rukun akad Mudharabah meliputi beberapa hal, antara lain:90

1. Para Pihak

Pihak yang berakad di sini menjadi pokok dari akad

Mudharabah terdiri dari pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pihak

pengelola usaha (Mudharib). Para pihak diutamakan harus jujur dan

memiliki itikad baik.

2. Modal

Penyerahan modal mutlak diperlukan. Tanpa adanya penyerahan

modal dari pihak pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola

usaha (Mudharib) berdasarkan kepercayaan (Trust Financing) akan

menyebabkan tidak sahnya akad Mudharabah, karena sama sekali tidak

terjadi inti dari suatu transaksi Mudharabah.

3. Keuntungan (hasil)

Sesuai dengan kegiatan usaha Mudharabah yang dilakukan,

tentunya ada suatu keuntungan (hasil) yang akan diperoleh dan ini harus

dijelaskan pada akad Mudharabah dalam bentuk prosentase bagi hasil

masing-masing yang harus disetujui para pihak. Namun demikian, jika

tidak diperoleh keuntungan atau mengalami kerugian dalam usaha maka

yang menanggung kerugian modal adalah shahibul maal, sedangkan

Mudharib menanggung kerugian berupa waktu dan tenaga. Terhadap

hal ini ada pengecualian jika Mudharib melakukan kelalaian disengaja,

kecurangan ataupun beritikad buruk, maka kerugian yang terjadi harus

ditanggung oleh Mudharib.

4. Kerja

Fasilitas pembiayaan bagi hasil Mudharabah berkaitan dengan

aktivitas kerja atau usaha yang diperbolehkan hukum syariah Islam dan

hukum positif Indonesia. Mudharib memiliki keterampilan dan keahlian

untuk bekerja mengelola usaha, sedangkan Shahibul Maal memiliki

90

Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta:

Tazklia Institute, 1999), hlm. 75.

52

kemampuan finansial yang baik sebagai penyedia dana. Fasilitas

pembiayaan bagi hasil Mudharabah menjembatani kemungkinan

kerjasama yang menguntungkan antara kedua belah pihak.91

5. Akad

Akad dalam Islam pada umumnya harus terdapat sighat yang

terdiri dari ijab dan kabul. Demikian pula dalam akad Mudharabah. Ijab

adalah pernyataan diserahkannya modal dari pemilik modal kepada

pengelola usaha, sedangkan kabul yaitu pernyataan menyetujui dan

menerima modal tersebut dari pengelola usaha. Pernyataan tersebut

dituangkan dalam bentuk akad Mudharabah tertulis (kontrak), sesuai

dengan QS Al-Baqarah ayat 282-283.

a. Sighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-

syarat yang diajukan dalam penawaran, atau salah satu pihak

meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut,

sebelum kesepakatan disempurnakan.

b. Menurut para ulama, kontrak boleh dilakukan secara lisan atau

secara tertulis dan ditandatangani atau juga melalui korespondensi

dan cara-cara komunikasi modern, seperti faksimili atau email.

Batasan-batasan Menurut Fiqh

Untuk mengatur kontribusi Mudharib, para ulama membuat

ketentuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan usaha adalah hak ekslusif Mudharib. Shahibul Maal tidak

boleh ikut campur operasional tekhnis usaha yang dikelolanya. Namun

mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam

pekerjaan itu.

2. Shahibul Maal tidak boleh membatasi tindakan Mudharib sedemikian

rupa yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan Mudharabah,

yaitu keuntungan.

91

Cut Meutia Hanoun, Telaah Terhadap Akad (Kontrak) Al-Mudharabah Muqayyadah

dan Pelaksanaanya pada Bank Syariah.(Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas

Indonesia. Depok, 2001), hlm. 76.

53

3. Mudharib tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam

tindakannya yang berhubungan dengan Mudharabah dan harus

mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktifitas tersebut.

4. Mudharib harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Shahibul

Maal jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi

akad Mudharabah.

Pembatalan Akad Mudharabah Muqayyadah dalam perspektif

Hukum Islam, apabila suatu akad atau perjanjian telah memenuhi rukun dan

syaratnya, maka akad tersebut mengikat dan wajib dipenuhi sebagai hukum.

Dengan kata lain, bahwa dengan lahirnya akad atau perjanjian menimbulkan

akibat hukum yang wajib dilaksanakan oleh para pihak yang

menyepakatinya. Secara umum, yang menjadi syarat sahnya suatu akad atau

perjanjian adalah:92

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang telah disepakati adanya.

Maksudnya adalah bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu

bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan

yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan

dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah dan dengan

sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk

menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan kata lain

apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum

syariah, maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi

hukum.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan

Yaitu perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah

didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing

pihak rela/ridha akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain,

harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini,

berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang

92

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam,

(Jakarta: Sinar Grafika,2004), hlm.2-3.

54

lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai

kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas

pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Harus jelas dan gamblang.

Yaitu apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang

tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak

mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak

tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Dengan demikian, pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian,

masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang

mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi

yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik

terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya.

Selain telah tercapai tujuannya, akad atau perjanjian dianggap berakhir

apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh

terjadi karena sebab- sebab sebagai berikut:93

1. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan

syara‟ seperti yang disebutkan dalam akad rusak.

2. Adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis.

3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya membatalkan karena

merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan

cara ini disebut iqalah.

4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi

oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Karena habis waktunya.

6. Karena tidak mendapat izin yang berwenang.

7. Karena kematian.

93

Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syriah di

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 92.

55

Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah94

Keterangan:

1. Dalam proses penghimpunan dana dari nasabah, kedudukan bank dalam

akad Mudharabah adalah sebagai Mudharib dan nasabah investor sebagai

shahibul maal;

2. Dalam proses penyaluran dana, kedudukan bank adalah sebagai

3. Shahibul Maal dan nasabah pembiayaan sebagai Mudharib;

4. Bank juga berkedudukan sebagai agen dalam akad Mudharabah

Muqayyadah, bank bertindak sebagai fasilitator atau pihak yang

mempertemukan antara Shahibul Maal dan Mudharib.

94

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan. Jakarta:PT RajaGrafindo

Persada,2004), hal.199

PENYALURAN DANA PENGHIMPUNAN DANA

Bagi Hasil

BANK SYARIAH

Intermediasi keuangan Bank sebagai agen

Bagi Hasil

Mudharib

Pelasana Usha

Shahibul Mall

Pemilik Dana

56

C. Tinjauan Umum tentang akad Mudharabah Muqayyadah dalam

pembiayaan Bank Syariah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau

berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih mengacu kepada

proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.95

Mudharabah juga bisa diterjemahkan menjadi Adhdharbu Fil Ardhi, yaitu

yang berarti berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang

berasal dari kata al-qardhu yang berarti al-qathu yang berarti potongan,

karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan

memperoleh sebagian keuntungan.96

Secara teknis, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua

pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh modal

sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Mudharabah merupakan

salah satu bentuk kerjasama usaha dalam Islam antara orang yang memiliki

modal (dana) dan orang yang terampil dalam mengelola usaha. Keuntungan

usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan

dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu

disebabkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.97

Pembagian hasil usaha atas kesepakatan yang disetujui oleh para

pihak berdasarkan prinsip syariah. Apabila terjadi kerugian dalam

pengelolaan usaha tersebut, kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik

modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan kelalaian yang disengaja,

kecurangan maupun itikad buruk pengelola usaha. Jika kerugian terjadi

95

Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, ( Jakarta: Gema

Insani Press,2001), hlm. 174 96

Edillus dan Sudarsono, Kamus Ekonomi, Uang dan Bank, (Jakarta:Rhineka Cipta,

1994), hlm. 76. 97

Edillus dan Sudarsono, Kamus Ekonomi, Uang dan Bank, (Jakarta:Rhineka Cipta,

1994), hlm 76.

57

karena hal-hal tersebut, maka kerugian menjadi tanggung jawab pengelola.

Hal ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional:98

“Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah,

dan pengelola tidak boleh menganggung kerugian apapun kecuali diakibatkan

dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.” Sebagai

orang kepercayaan, Mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung

jawab untuk kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya. Sedangkan sebagai

wakil dari Shahibul Maal, dia diharapkan untuk mengelola modal dengan

cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Mudharabah dalam

literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (Uqud Al-Amanah) yang

menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karena

masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama

dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan

ketidakadilan pembagian pendapatan yang dapat merusak nilai-nilai dalam

ajaran Islam.

Modal yang diberikan oleh pemilik modal (Shahibul Maal) pada

pengelola usaha (Mudharib) pada dasarnya harus berbentuk uang tunai dan

penyerahan modal tersebut harus berdasarkan prinsip kepercayaan (trust

financing). Unsur kepercayaan sangat penting dalam kerjasama usaha

Mudharabah. Tanpa adanya kepercayaan dari Shahibul Maal untuk

menyerahkan modalnya pada Mudharib, maka sudah pasti tidak mungkin

terjadi kerjasama usaha Mudharabah antara kedua belah pihak. Seluruh isi

akad kerjasama Mudharabah harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang

harus dipatuhi para pihak. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2)

huruf a UU No. 10 Tahun 1998 bahwa pembiayaan syariah harus dibuat

tertulis.

Beberapa landasan dasar syariah mengenai Mudharabah

mencerminkan anjuran untuk berusaha. Di antaranya adalah sebagai berikut:99

98

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan

Mudharabah (Qiradh), bag. Kedua, angka 4 huruf c. 99

Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema

Insani Press,2001), hlm. 95

58

1. Al-Quran

a. Q.S. Al-Muzzammil: 20, “…dan dari orang-orang yang berjalan di

muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT…”

b. Q.S. Al-Jumu‟ah: 10, “Apabila telah ditunaikan shalat

maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah

SWT…”

c. Q.S. Al-Baqarah: 198, “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk

mencari karunia Tuhanmu…”

2. Al-Hadits

a. HR Thabrani

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin

Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara

Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa

mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli

ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan

bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat

tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun

membolehkannya.

b. HR Ibnu Majah no. 2280, Kitab At-Tijarah

Dari Shalil bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara

tangguh, muqaradhah (Mudharabah) dan mencampurkan gandum

dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

c. Ijma‟

Imam Zailai menyatakan bahwa para sahabat telah

berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara

Mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits

yang dikutip Abu Ubaid.

Sedangkan dalam landasan hukum positif, pengaturan

mengenai akad Mudharabah terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1998,

yakni pada ketentuan Pasal 1 butir 13 yang mendefinisikan mengenai

59

Prinsip Syariah, dimana Mudharabah merupakan salah satu akad yang

digunakan dalam produk pembiayaan perbankan syariah.

Selengkapnya bunyi Pasal 1 butir 13 UU No. 10 Tahun 1998:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum

Islam antara bank atau pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan

sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip

bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan

modal (Musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh

keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan berdasarkan prinsip sewa

murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain

(Ijarah Wa Iqtina).

Pembiayaan Mudharabah juga diatur dalam Pasal 36 huruf b poin

kedua Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank

Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,

yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah

dan prinsip kehati- hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi

penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah.

Dalam Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000

tentang Tabungan dinyatakan bahwa dalam rangka mengembangkan dan

meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS dapat

menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara Mudharabah, yaitu akad

kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (yaitu

Shahibul Maal atau LKS) menyediakan seluruh modal. Sedangkan pihak

kedua (Mudharib atau nasabah) bertindak selaku pengelola. Keuntungan

usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam

kontrak.

Pelaksanaaan kontrak Mudharabah atau penyaluran dana dengan

menggunakan akad Mudharabah di bank syariah juga diatur dalam fatwa

60

Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Di dalam fatwa tersebut, dijelaskan

bahwa penyaluran dana Mudharabah adalah penyaluran dana yang disalurkan

oleh Bank Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif. Dalam

penyaluran dana tersebut, bank syariah bertindak sebagai pemilik modal atau

Shahibul Maal yang membiayai seluruhnya (100%) kebutuhan suatu proyek

atau usaha. Sedangkan pengusaha atau nasabah yang bertindak sebagai

pengelola usaha atau Mudharib.

Konsep Mudharabah diterapkan pada produk perbankan syariah baik

dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk investasi, maupun dalam

menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Mudharabah

sebagai investasi mempunyai tujuan kerja sama antara pemilik dana (Shahibul

Maal) dan pengelola dana (Mudharib). Pemilik dana yaitu nasabah deposan

di Bank Syariah Mandiri yang memiliki peran sebagai investor murni yang

menanggung aspek Sharing Risk and Return dari bank. Sedangkan yang

berperan sebagai pengelola dana atau Mudharib adalah bank syariah. Dengan

demikian, deposan bukanlah Lender atau kreditor bagi bank seperti halnya

pada bank konvensional.100

Yang membedakan Mudharabah yang digunakan dalam produk

investasi dengan Mudharabah yang digunakan dalam produk pembiayaan

adalah pada Mudharabah investasi nasabah bertindak sebagai penyandang

dana atau Shahibul Maal dan bank sebagai Mudharib. Sedangkan dalam

produk Mudharabah pembiayaan, bank bertindak sebagai Shahibul Maal dan

pengelola usaha bertindak sebagai Mudharib. Fasilitas ini dapat diberikan

untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik

dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Setelah jatuh tempo, nasabah

mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi

bagian bank.101

100


Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 83. 101


Indonesia, hlm. 85.

61

Dari segi transaksi yang dilakukan oleh Shahibul Maal dengan

Mudharib, fasilitas pembiayaan Mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Mudharabah Mutlaqah (General Investment)

Dalam Mudharabah mutlaqah, Shahibul Maal tidak memberikan

batasan- batasan atas dana yang diinvestasikannya. Dengan begitu

Mudharib diberi kewenangan penuh mengelola dana tanpa terikat waktu,

tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Dalam pembahasan fiqih

ulama salaf ash shalih, seringkali dicontohkan dengan ungkapan if

al ma syi‟ta (lakukanlah sesukamu) dan Shahibul Maal ke Mudharib

yang memberikan kekuasaan yang sangat besar. Walaupun demikian,

bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum

syariah Islam dan hukum positif nasional Indonesia.

2. Mudharabah Muqayyadah (Special Investment)

Dalam Mudharabah jenis ini, Shahibul Maal memberikan batasan

atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana

tersebut dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh shahibul

maal, yaitu sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan waktu tertentu

saja. Syarat-syarat yang diberikan oleh Shahibul Maal juga tidak boleh

bertentangan dengan landasan hukum syariah dan hukum nasional

Indonesia.

Di dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan

Mudharabah (Qiradh) hanya diatur mengenai Mudharabah secara umum, atau

juga disebut Mudharabah mutlaqah dimana bank sebagai shahibul maal.

Sedangkan pengaturan dalam bentuk fatwa DSN yang mengatur mengenai

Mudharabah Muqayyadah secara khusus belum ada. Dalam pelaksanaannya,

Mudharabah Muqayyadah secara garis besar merujuk pada fatwa DSN

tersebut.

Perbedaan yang mutlak di antara keduanya terletak pada ada dan tidak

adanya pembatasan dalam mengelola usaha yang mengakibatkan ada atau

tidak adanya persyaratan yang ditentukan oleh Shahibul Maal pada

62

Mudharib. Jadi, pada Mudharabah Muqayyadah terdapat syarat dan

ketentuan yang harus dipenuhi Mudharib karena itu bersifat terbatas.

sedangkan pada Mudharabah Mutlaqah, Shahibul Maal tidak menetapkan

syarat dan ketentuan pada Mudharib karena itulah bersifat mutlak (tidak

terbatas).

Akad Mudharabah Mutlaqah diterapkan pada bank syariah dalam

bentuk hubungan antara pihak bank syariah dengan nasabah penyimpan dana

tabungan maupun deposito Mudharabah. Di sini bank syariah memiliki

kebebasan untuk mengelola dana penghimpunan dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sedangkan akad Mudharabah

Muqayyadah diterapkan dalam bentuk hubungan antara bank syariah dengan

nasabah debitur (Mudharib), tepatnya pada mekanisme pembiayaan al-

Mudharabah Muqayyadah. Bank syariah menetapkan syarat-syarat yang

harus dipenuhi nasabah debitur (Mudharib) dalam menjalankan kegiatan

usahanya, tetapi syarat tersebut tidak membatasi Mudharib untuk memperoleh

keuntungan. Bank syariah juga tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan

usaha oleh pihak Mudharib.

D. Pandangan Ulama Fiqih Tentang Akad Mudharabah Muqayyadah

Al-mudharabah al-muqayyadah(restriced mudharabah) Disebut al-

mudharabah al-muqayyadah atau mudharabah yang terbatas apabila Rabb-ul

mal menentukan bahwa mudarib hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu.

Berarti mudarib hanya boleh menginvestasikan uang rabb-ul mal pada bisnis

di bidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis di bidang yang lain.

Maksudnya yaitu si mudharib dibatasi dengan batasan batasan jenis usaha,

waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan

kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis usaha.102

Menurut Atang abd. Hakim mudharabah terbagi menjadi dua:

pertama, mudharabah muthlaqat (investasi tidak terikat), yaitu mudharabah

102

Sutan remy sjahdeini,Perbankan syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya,

(Jakarta:Kencana 2014), hlm. 206.

63

yang jangkauannya luas. Transaksi ini tidak dibatasai oleh spesifikasi jenis

usaha, waktu dan wilayah bisnis. Disini shahib al-mal memberikan

keleluasaan kepada mudharib untuk melakukan usaha sesuai dengan

kehendaknya tetapi sesuai dengan prinsip syari‟ah, dengan modal yang

diberikan kepadanya. Pada usaha perbankan syari‟ah, mudharabah bentuk ini

diaplikasikan pada tabungan dan deposito. Kedua,mudharabah muqayyadat,

yaitu kebalikan dari jenis mudharabat yang pertama. Dalam mudharabah jenis

ini, mudharib terikat oleh persyaratan yang diberikan oleh shahib al-mal

didalam meniagakan modal yang dipercayakan kepadanya. Persyaratan bisa

berupa jenis usaha, tenggang waktu melakukan usaha, dan atau wilayah

niaga.103

Sedangkan dalam buku Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah DR.

Mardani menjelaskan mudharabah terbagi menjadi dua jenis,yaitu:

1. Mudharabah muthlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahib al-mal dan

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi

jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama

Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan if‟al maa syi‟ta

(lakukan sesukamu) dari shahib al-mal yang memberi kekuasaan yang

sangat besar.

2. Mudharabah Muqayyadah disebut juga dengan istilah restricted

mudharabah|specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah

muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau

tempat usaha. Adanya batasan ini seringkali mencerminkan

kecenderungan umum si shahib al-mal dalam memasuki jenis dunia

usaha.104

103

Atang abd.hakim,fiqih Perbankan Syariah transormasi fiqih muamalah kedalam

peraturan perundang-undangan,(bandung:PT.Refika Aditama,2011), hlm. 215.

104 Mardani,fiqh ekonomi syariah fiqh muamalah,(jakarta:Kencana Frenada

Media Group,2012 ), hlm. 199-200.

64

Menurut ulama syafi‟iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, yaitu:

a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;

b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik

barang;

c. Aqad mudharabah, dilakukan pemilik dengan pengelola barang;

d. Mal, yaitu harta pokok atau modal;

e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;

f. Keuntungan.105

Menurut sayyid sabiq, rukun mudharabah berhubungan dengan rukun-

rukun mudharabah itu sendiri, syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai

berikut:

a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila

b. barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), emas hiasan atau

barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.

c. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan

tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila,

dan orang-orang yang berada dalam pengampuan.

d. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal

yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagngan

tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuia dengan

perjanjian yang telah disepakati.

e. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus

jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, seperempat.

f. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini

kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul

dari pengelola.

g. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola

harta untuk berdagang di negara tertentu, pada waktu-waktu tertentu,

sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering

105

Hendi suhendi,Fiqh Muamalah,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 139.

65

menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan.106

Menurut

pendapat al-Syafi‟i dan Malik Bila dalam mudharabah ada persyaratan-

persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid), sedangkan

menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, Mudharabah tersebut

sah.107

Menurut Ibrah im al-Nakha‟i dan Hasan al-Basriberpendapat bahwa

pengelola modal berhak atas nafkah atau biaya hidup, baik saat bepergian,

menjalankan usaha maupun saat dirumah.108

Al-„Allaamah Ibnu Qayyim berkata, “mudharib (pihak pekerja) adalah

orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi

pemilik modal. Ia sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta

pemiliknya; ia sebagai wakil ketika ia mengembangkan harta tersebut; ia

sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk

mengembangkan harta tersebut; dan ia sebagai mitra kongsi ketika ada laba

dari harta yang dikembangkan tersebut. Dan, untuk sahnya mudharabah ini

disyaratkan agar bagia pekerja ditentukan, karena ia berhak menerima bagian

dari laba berdasarkan kesepakatan.109

Ibnu Mundzir berkata,”para ulama sepakat bahwa pekerja harus

mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau

setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah laba

tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan untuk semua

laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang

tidak diketahui, maka kongsi ini tidak sah.110

Para imam mahzab sepakat diperbolehkannya mudharabah atau qiradh

menurut bahasa orang Madinah, yaitu seorang menyerahkan modal kepada

106

Hendi suhendi,Fiqh Muamalah,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 139.

107

Imam mustofa sebagaimana dikutip dari wahbah al-zuhaili, al-fiqih al-islami wa

adillatuh, (Beirut:Dar al-fikr,2004), hlm. 159.

108

Imam mustofa sebagaimana dikutip dari wahbah al-zuhaili,al-fiqih al-islami wa

adillatuh,(Beirut:Dar al-fikr,2004), hlm. 59

109

Imam mustofa sebagaimana dikutip dari wahbah al-zuhaili,al-fiqih al-islami wa

adillatuh,(Beirut:Dar al-fikr,2004), hlm. 159

110

Saleh Al-fauzan,Fiqh sehari-hari,(Jakarta:Gema Insani,2005), hlm. 256

66

orang lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama. Apabila

seseorang memberikan barang kepada orang lain, seraya mengatakan

kepadanya: juallah barang ini, dan harganya(uangnya) jadikan qiradh, maka

qiradh-nya rusak (tidak sah). Demikian menurut Maliki, Syafi‟i, dan Hambali.

Hanafi:Qiradh-nya adalah sah. Telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan

para ulama tentang ber-qiradh dengan mata uang. Para Imam Mahzab tidak

mengesahkannya, sedangkan Ashab dan Abu Yusuf membolehkannya, kalau

mata uang tersebut masih berlaku.

Menurut pendapat umumnya para ulama, apabila pelaksana pekerjaan

telah mengambil harta qiradh dengan persaksian, tidak terlepas ia

daripadanya ketika terjadi pertengkaran, kecuali dengan persaksian. Para

ulama Irak: diterima pengakuan pekerjaan tersebut dengan sumpah.111

Apabila modal telah diserahkan kepada pelaksana pekerjaan (amil),

lalu dibelikan barang, kemudian modalnya habis sebelum diserahkan kepada

penjual, ia tidak dapat kembali meminta modal untuk membayar barang

tersebut kepada pemberi modal. Dan barang menjadi milik pelaksana kerja,

dan ia wajib membayarnya sendiri. Demikian menurut pendapat Maliki,

syafi‟i dan hambali. Hanafi : ia meminta kembali kepada pemilik modal.

Qiradh tidak boleh ditentukan batas waktunya, yang tidak menjadi batal

sebelum datangnya, atau sudah sampai temponya. Kemudian, diakhiri hak

menjual dan membeli. Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi‟i, dan

Hambali. Hanafi: dibolehkan yang demikian itu.

Apabila pemilik modal memberikan syarat kepada pelaksana kerja,

yaitu jangan membeli sesuatu kecuali dari si fulan, qiradh-nya. Menjadi batal

(tidak sah). Demikian menurut pendapat Maliki dan Syafi‟i. Hanafi dan

Hambali: sah qiradh-nya.

Apabila qiradh tidak sah, lalu pemilik modal bekerja, dan mendapat

keuntungan (laba), pelaksana berhak upah sebanding dengan pekerjaannya,

sedangkan laba hak dari pemilik modal (investor), dan kerugian menjadi

tanggung jawabnya. Demikian menurut pendapat Hanafi dan Syafi‟i.

111

Abdullah Zaki Alkaf,Fiqih Empat Mahzab,(Bandung:Hasyimi,2012), hlm. 275-277.

67

Maliki mempunyai pendapat yang berbeda, yaitu laba dikembalikan

kepada qiradh, baik terjadi keuntungan maupun kerugian. Al-Qadhi Abdul

Wahab: dikembalikan kepada qiradh bila terjadi kerugian. Pendapat Maliki

lainnya: Pelaksana diberi upah, sebagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan

Syafi‟i.

Apabila pelaksana kerja bepergian untuk kepentingan perdagangan

yang memerlukan biaya, belanjanya (keperluannya) diambilkan dari harta

qiradh tersebut. Demikian menurut pendapat Hanafi dan Maliki. Hambali:

ditanggung sendiri, bahkan ongkos kendaraan.

Syafi‟i mempunyai dua pendapat, dan pendapatnya yang paling jelas

adalah belanjanya dari miliknya sendiri. Barang siapa yang membuat qiradh

dengan dasar semua keuntungan diperuntukkan baginya (investor) dan ia

tidak dikenakan kerugian, hal ini diperbolehkan. Demikian menurut pendapat

Maliki.112

Para ulama Irak: Modal menjadi utang baginya. Syafi‟i: pelaksana

mendapat upah yang bisa diterima orang lain, dan keuntungan menjadi milik

investor. Pelaksana qiradh mendapat untung dengan jalan pembagian, bukan

karena semata-mata memperoleh laba. Demikian menurut pendapat Syafi‟i

yang paling sahih dan Maliki. Hanafi: ia mendapat laba dengan semata-mata

mendapat keuntungan. Seperti ini juga pendapat Syafi‟i lainnya.

Para imam mahzab pun berbeda pendapat, apabila pemilik modal

membeli sesuatu dengan modal qiradh, yang menurut pendapat Maliki dan

Abu yusuf sah , menurut pendapat syafi‟i tidak sah. Seperti ini juga salah satu

pendapat Hambali yang paling kuat.

Jika pelaksana menyatakan bahwa pemilik modal mengizinkan dirinya

dalam menjual dan membeli dengan kontan dan tidak kontan, sedangkan

pemilik modal(investor) bawa ia tidak mengizinkan kepadanya menjual atau

membeli kecuali dengan kontan saja, yang diterima adalah perkataan

pelaksana dengan sumpahnya. Demikian menurut pendapat Hanifi, Maliki,

112

Abdullah Zaki Alkaf,Fiqih Empat Mahzab,(Bandung:Hasyimi,2012), hlm. 275-277.

68

dan Hambali. Syafi‟i: yang diterima adalah perkataan investor (pemilik

modal) dengan sumpahnya.

Apabila pelaksana bermudharabah (qiradh) dengan orang lain, lalu ia

menyerahkan modal kepada orang tersebut, kemudian mendapat keuntungan ,

kerja sama tersebut tidak diperbolehkan. Adapun kalau ia telah berbuat

demikian, keuntungannya diberikan kepada qiradh yang pertama. Demikian

menurut pendapat Hambali.

Menurut mayoritas ulama termasuk Abu Hanifah, Imam Malik dan

kalangan Zaidiyah, pengelola modal berhak mendapatkan nafkah (living cost)

saat menjalankan usahanya, termasuk tempat tinggal, makan dan keperluan

lainnya. Hanya saja dia tidak berhak atas nafkah tersebut saat dirumah atau

sedang tidak menjalankan usaha. Biaya nafkah tersebut bisa diambil dari

modal maupun dari keuntungan. Sementara menurut kalangan hambaliyah

pengelola modal diperbolehkan mensyaratkan adanya nafkah atau meminta

nafkah kepada pemilik modal. Persyaratan ini dibuat saat akad.113

Akad mudharabah menjadi batal apabila ada beberapa perkara sebagai

berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu syarat mudharabah,

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau bertentangan

dengan tujuan akad sebagai pengelola modal maka harus

bertanggungjawab jika terjadi kerugian karena mudharib menjadi

penyebab kerugian

3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, akad mudharabah

menjadi batal. Perkara tersebut menjadi penyebab akad mudharabah tidak

bisa dilanjutkan walaupun sebelumnya sudah disepakati antara pihak

shahibul mal dengan mudharib.

Prinsip mudārabah sebagai prinsip operasional dalam perbankan

syari‟ah, berdasarkan kajian sebelumnya juga menyimpan permasalahan

hukum, khususnya dalam kaitannya dengan nilai keadilan. Ketidakadilan

113

wahbah al-zuhaili sebagaimana dikutip oleh Imam mustofa, Fiqih Muamalah

kontemporer,(Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,2016), hlm. 159.

69

yang muncul dalam prinsip mudārabah.ini dapat dilihat dari adanya jaminan

yang diperjaminkan oleh pihak bank syari‟ah. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syari‟ah, Pasal 1 ayat (2) di atas,

kegiatan bank menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali

kepada masyarakat apabila dikaitkan dengan prinsip mudārabah, maka dapat

dijelaskan seperti berikut:

1. Nasabah menyimpan atau menabung uangnya di bank syari‟ah,

berdasarkan prinsip mudārabah. Nasabah bertindak sebagai kreditur/șahib

al-māl, sedangkan bank bertindak sebagai debitur/mudārib. Kreditur dan

debitur merupakan mitra kerja yang meletakkan kepecayaan sebagai

landasan hubungan kerja. Atas dasar kepercayaan ini kreditur tidak

meminta jaminan apapun kepada pihak debitur/mu dārib dalam

melakukan akad kerjasama pengembangan uang simpanan atau

tabungannya.

2. Pihak bank sebagai debitur/mudārib, menjalankan uang tabungan atau

simpanan dengan pihak nasabah lain berdasarkan prinsip mudārabah juga.

Di sini, pihak bank bertindak sebagai kreditur/șahīb al-māl dan

nasabah sebagai debitur/mudārib. Pihak bank sebagai kreditur/ șahīb al-māl

dan pihak nasabah sebagai debitur/mudārib merupakan mitra kerja yang

meletakkan kepecayaan sebagai landasan hubungan kerja. Atas dasar

kepercayaan ini semestinya kreditur tidak meminta jaminan apapun kepada

pihak debitur/mudārib dalam melakukan akad kerjasama untuk

pengembangan uang simpanan atau tabungannya, sebagaimana ketika bank

bertindak sebagai debitur/mudārib dalam hal menghimpun dana dari

masyarakat (nasabah kreditur/ șahīb al-māl).

70

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN EKONOMI SYARIAH

Dengan semakin luas dan beragamnya perjanjian bisnis berbasis ekonomi

syari‟ah, maka aspek perlindungan dan kepastian hukum dalam penerapan asas

perjanjian dalam akad atau kontrak di setiap Lembaga dan transaksi ekonomi

Syari‟ah menjadi sangat urgent diupayakan implementasinya. Karena pada tataran

pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi Syari‟ah tidak menutup kemungkinan

terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh

kedua belah pihak. Dan bila hal tersebut di atas terjadi, kemana dan siapa yang

berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya? Cara-cara penyelesaian

sengketa perjanjian syariah akan dibahas dalam Bab III.

A. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Berdasarkan kajian teori mungkin masih benar pandangan bahwa

dalam negara hukum yang tunduk kepada the rule of law.114

Kedudukan

pengadilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial

power) yang berperan sebagai katup penekan (pressure valve) atas segala

pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat.115

Oleh karena itu, pengadilan

masih tetap relevan sebagai the last resort atau tempat terakhir mencari

kebenaran dan keadilan.116

Sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai

badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (to

enforce the truth and justice) termasuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian

sengketa melalui pengadilan disebut penyelesaian secara litigasi yang dimulai

dengan gugatan dan diatur dalam lapangan hukum acara perdata (burgerlijk

procesrecht, civil law of procedure). Dalam rangka penegakkan hukum

perdata materil, fungsi hukum acara perdata sangat menentukan. Hukum

perdata materil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan

114

Robert N. Corley and Lee Reed, The Legal Environment of Business (New York: Mg

Graw Hill Book Company, 2005) hlm, 267. 115

Daminto Danansuryo, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pada Lembaga Keuangan

Syariah Melalui Basyarnas, Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, (2016), hlm. 95. 116

Leonard J. Theberge, “Law and Economic Development,” Journal of International

Law and Policy, Vol. 9. (1999), hlm. 231.

71

hukum acara perdata. Melalui hukum acara perdata ini diharapkan para pihak

yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh

pihak lain melalui pengadilan.117

Setiap lembaga hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang

dilimpahkan Undang-Undang kepadanya. Oleh karena itu, masing-masing

lembaga peradilan mempunyai wewenang dalam menangani setiap perkara.

Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Kekuasaan

kehakiman, selain dilakukan oleh Mahkamah Agung juga dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi.118

Guna melihat kekuasaan kehakiman dan

kekuasaan kehakiman pada lembaga peradilan agama menurut Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kekuasaan Kehakiman

Tugas pokok peradilan, yang menyelenggarakan kekuasaan

kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.119

Dalam hal

117

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh

sebuah Mahkamah Agung yang membawahi empat lingkungan peradilan yaitu, lingkungan

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan

peradilan tata usaha negara. 118

Mahkamah Agung berkompeten mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai

kompetensi lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi berkompeten

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kompetensi lembaga negara yang

kompetensinya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil

presiden menurut Undang-Undang Dasar. 119

Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi Keenam,

(Yogyakarta: Penerbit Liberty 2002), hlm, 75.

Mahkamah Agung

Peradilan

Umum

Peradilan

Agama

Peradilan TUN Peradilan

Militer

72

mengadili setiap pengadilan mempunyai kewenangan tertentu atau

kompetensi absolut (attributie van rechtsmacht). Sifat kewenangan masing-

masing lingkungan peradilan bersifat absolut. Apa yang telah ditentukan

menjadi kekuasaan (yurisdiksi) suatu lingkungan peradilan, menjadi

kewenangan “mutlak” baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.

Kewenangan mutlak ini disebut kompetensi absolut atau yurisdiksi absolut.120

Sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangannya secara

absolut tidak berwenang pula untuk mengadilinya. Kompetensi absolut antara

masing-masing lingkungan peradilan, diumpamakan sebagai rel yang

menertibkan jalur batas kewenangan (yurisdiksi) mengadili. Perkembangan

masyarakat serta laju kontribusi industri keuangan dan bisnis syari‟ah

berlangsung demikian pesat.121

Dinamika dan kepesatan yang terjadi pada

industri keuangan dan bisnis syari‟ah telah membawa implikasi yang cukup

mendasar terhadap pranata maupun lembaga hukum. Implikasi terhadap

pranata hukum disebabkan sangat tidak memadainya perangkat norma untuk

mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis syariah yang sedemikian pesat.

Kondisi tersebut kemudian diupayakan untuk diatasi dengan melakukan

reformasi hukum dibidang kegiatan ekonomi dan bisnis syariah, yaitu dengan

membuat peraturan perundang-undangan baru mengenai bidang-bidang yang

menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis syariah.

120

M. Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan,

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 102. 121

Termasuk mengalami kemajuan dan pesatnya dalam bentuk kajian akademis di

Perguruan Tinggi maupun secara praktik operasional. dalam bentuk kajian, ekonomi Islam telah di

kembangkan di berbagai University, baik di negara-negara muslim juga negara barat. Misalnya di

Inggris ada beberapa university yang telah mengembangkan kajian ini seperti University of

Durham, University of Portsmouth dan yang lainnya. Di Amerika sendiri dikaji di University of

Harvard, bahkan Australia pun melakukan hal yang sama di University of Wolongong. Di

Indonesia perkembangan kajian dan praktek ilmu ekonomi Islam juga berkembang pesat. Kajian-

kajiannya sudah banyak diselenggarakan di berbagai university negeri maupun swasta. Sementara

itu dalam bentuk prakteknya, ekonomi dan bisnis syariah telah berkembang dalam bentuk

perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi Islam non bank. Perkembangan Ekonomi

Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat

Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu sistem perbankan Islam memperoleh dasar hukum secara

formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana

yang telah direvisi dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Rahmani Timorita Yulianti, Sengketa

Ekonomi Syari‟ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari‟ah), Jurnal

Al-Mawarid, Edisi XVII , (2007), hlm, 46.

73

Sementara itu, implikasi dari kegiatan ekonomi dan bisnis syariah

yang pesat terhadap lembaga hukum berakibat juga terhadap peradilan. Saat

ini di Indonesia lingkungan peradilan yang mempunyai kewenangan dalam

hal penyelesaian sengketa ekonomi yaitu lingkungan peradilan umum dan

lingkungan peradilan agama. Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan

sengketa ekonomi berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama.

Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan sengketa perdata pada

umumnya, berdasarkan Undang-Undang Peradilan Umum.122

Kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas

perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama

menyangkut ekonomi syari‟ah,123

hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagiamana diubah dengan Undang-

Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA).124

Terbitnya Undang-

Undang tersebut telah menambah kuatnya eksistensi lembaga peradilan

agama,125

serta membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga

Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah

122

Sufiarina, Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah,

Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 2 April-Juni 2014, hlm, 228. 123

Khamim dan M. Lutfi Hakim, Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Sengketa

Perbankan Syari‟ah (Studi Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syari‟ah), Jurnal Eksos, November 2013, Th. IX, No. 3, hlm 186. 124

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini disahkan pada Tanggal 20 Maret 2006, diundangkan

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 4611. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disahkan pada tanggal 29 Oktober

2009. Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 159.

Sungguhpun Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun

2009, namun tidak merubah substansi kompetensi absolut peradilan agama dalam menyelesaikan

perkara ekonomi syariah. Lihat Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian

Perkara Ekonomi Syariah, (Depok: Gramata Publishin, 2010), hlm, 1. 125

Dessy Sunarti, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di

Indonesia, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, 2012, hlm, 4.

74

penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama yang selanjutnya disebut

(PA) dalam bidang ekonomi syariah.126

Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi

kewenangan lembaga Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama

Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shadaqah dan ekonomi syari‟ah, yang dimaksud dengan ekonomi syari‟ah

adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip

syariah yang meliputi:

1. Bank syari‟ah,

2. Lembaga keuangan mikro syari‟ah,

3. Asuransi syari‟ah,

4. Reasuransi syari‟ah,

5. Reksadana syari‟ah,

6. Obligasi syari‟ah dan surat berharga berjangka menengah syari‟ah,

7. Sekuritas syari‟ah,

8. Pembiayaan syari‟ah,

9. Pegadaian syari‟ah,

10. Dana pensiun lembaga keuangan syari‟ah dan

11. Bisnis syari‟ah.127

Dari penjelasan pasal 49 huruf (i) tersebut dapat diketahui bahwa

jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama dalam bidang

ekonomi syari‟ah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syari‟ah. Hal

ini dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syari‟ah itu sendiri yang dalam

penjelasan pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha

yang dilaksanakan menurut prinsip syari‟ah. Artinya, seluruh perbuatan atau

126

Rahmani Timorita Yulianti, Sengketa Ekonomi Syari‟ah (Antara Kompetensi

Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari‟ah), Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVII 2007, hlm, 45. 127

Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

75

kegiatan usaha apa saja dalam bidang ekonomi yang dilakukan menurut

prinsip syari‟ah ia termasuk dalam jangkauan kewenangan mengadili

lingkungan peradilan agama.128

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Peradilan Agama juga Menjelaskan yang dimaksud dengan

subyek hukum dalam sengketa ekonomi syari‟ah, subyek hukum yaitu orang-

orang yang beragama Islam, orang-orang yang beragama bukan Islam namun

menundukkan diri terhadap hukum Islam dan badan hukum yang melakukan

kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam. Artinya, orang atau badan hukum

tersebut telah melakukan choice of law (telah memilih hukum), yaitu siap

mengikuti ketentuanketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Dengan adanya kewenangan dalam memutuskan perkara syariah yang

telah disebutkan diatas, maka peran dari PA akan bertambah luas karena

ekonomi syariah berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi. Penyebutan

ekonomi syariah dalam melalui Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Peradilan Agama menjadi penegas bahwa kewenangan

pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang

perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.129

Perluasan kewenangan tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi

aparatur peradilan agama, terutama hakim.

M. Taufik Eman Suparman Ketua Asosiasi Pengacara Syari‟ah

Indonesia (APSI) saat itu, mengatakan bahwa perluasan itu membawa

konsekuensi pada sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama.

Selain itu, perluasan kewenangan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi

128

Lystio Budi Santoso, Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa

Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undand No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama),

Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Semarang, 2009, hlm, 78. 129

Berdasarkan kajian pasal 49 tersebut, seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga

pembiayaan syariah atau bank konvensional yang membuka unit usha syariah, dengan sendirinya

terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam

penyelesaian perselisihan. Adapun sengketa bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan

pengadilan agama adalah: (1) Sengketa dibidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan

lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya (2) Sengketa dibidang ekonomi syariah antara

sesame lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah (3) Sengketa di bidang ekonomi

syariah antara orang-orang yang beragama Islam.

76

aparatur Peradilan Agama, terutama hakim. Para hakim dituntut untuk

memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya, yaitu hakim

dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk

memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas (adagium

ius curia novit).

Kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah

kemudian diperteguh oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah (UUPS), setelah melalui proses pembahasan secara

intensif, komfrehensif dan cermat. Pada tanggal 17 Juni 2008 dalam rapat

paripurna Dewan Perwakilan Rakyat disahkannya Undang-Undang No. 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan kompetensi kepada

Peradilan Agama dalam menangani perkara (sengketa) ekonomi syariah.

Menurut Hasbi Hasan dalam bukunya Kompetensi Peradilan Agama Dalam

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, pada dasarnya UUPS tersebut

memiliki orientasi dan tujuan untuk mewadahi kehendak masyarakat

beragama, terutamanya masyarakat Islam di Indonesia agar mau

menggunakan akses perbankan, tanpa harus dihantui perasaan takut soal

haral-haramnya riba.130

Terkait dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah, Daminto Danasuryo dalam disertasinya,

berpendapat pembentukan Undang-Undang perbankan syariah menjadi

kebutuhan bagi berkembangnya lembaga perbankan syariah, perbankan

syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai

130

Istilah riba secara bahasa berarti tambahan (ziyadah). Dengan kata lain, riba artinya

tumbuh dan membesar. Sedangkan secara terminologi, riba dapat diartikan sebagai pengambilan

tambahan dari harta pokok secara batil sehingga hukumnya dharamkan. Muhammad Syafii

Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta: Central Bank of Indonesia

and Tazkia Institute, 1999), hlm, 4. Lihat Juga Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest: A

Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, (Leiden: EJ Brill, 1996),

hlm, 15. Selain agama Islam, agama samawi yang lain seperti Yahudi dan Nasrani juga telah

melarang penerapan riba. Meskipun larangan tersebut kemudian disempurnakan dalam kitab suci

al-Quran. Kitab Perjajnjian lama (Taurat) “Jika engkau meminjamkan uang kepada seorang dari

umat-Ku, orang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang

terhadap dia; janganlah engkau membebankan bunga uang terhadapnya (Keluaran {22}: 25);

janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau

apapun yang dapat di bungakan. (Ulangan {23}:19).

77

sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi

pengembangan ekonomi nasional.131

Senada dengan Hasbi Hasan dan Daminto Danasuryo, Dede

Nurohman dalam penelitiannya berpendapat diterbitkannya undang-undang

perbankan syariah tersendiri, artinya, keberadaan industri perbankan syariah

dianggap tidak saja sebagai kebutuhan masyarakat, tetapi juga mempunyai

prospek dan potensi besar. Ada banyak peluang positif didepan sehingga

harus dibuat undang-undang tersendiri.132

Ali Maskur juga berpendapat

dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21

tahun 2008, diharapkan akan lebih menjamin kepastian hukum dalam

penyelenggaraan perbankan syariah, sehingga para pelaku dan investor lebih

confidence dalam mengembangkan perbankan syariah.133

Dalam pasal 55 (1)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang

menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh

pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Namun, pasal 55 (2)134

Undang-Undang tersebut memberi peluang kepada para pihak yang

bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar pengadilan agama

apabila disepakati bersama dalam isi akad. 135

Ketentuan pasal 55 (2)

menunjukan bahwa telah terjadi reduksi yang mengakibatkan polemik

terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perbankan syariah.

Berdasarkan UU. No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama memiliki kompetensi

dalam menagani perkara ekonomi syariah. Selanjutnya Pasal 59 ayat (3)

131

Daminto Danansuryo, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pada Lembaga Keuangan

Syariah Melalui Basyarnas, Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, (2016), hlm. 62. 132

Dede Nurohman, Undang-Undang Perbankan Syariah: Makna, Implikasi dan

Tantangan, Jurnal Ekonomi Isla La-Riba, Vol. II, No. 2, Desember (2008), hlm, 280. 133

Ali Maskur, Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah, Jurnal

Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 16, No.1 Maret (2009), hlm, 43. 134

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2008 Tentang Perbankan Syari‟ah menyatkan: Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa

dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a). musyawarah; b). mediasi

perbankan; c). melalui Badan Arbitrase Syari‟ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;

dan/atau d). melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. 135

http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-

di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/ oleh Abdul Rasyid, Penyelesaian sengketa Perbankan

Syariah di Indonesia, diaksek pada Jumat, 3 November 2017, 13.00 WIB.

http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/


78

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman memberikan kompetensi kepada pengadilan dalam

lingkungan peradilan umum.

Pada tanggal 29 Agustus 2013, Majelis Mahkamah Konstitusi

membuat putusan atas perkara Nomor 93/PUU-X/2012, mengabulkan

sebagian permohonan Dadang Achmad, menyatakan bahwa penjelasan Pasal

55 ayat [2] UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lebih

lanjut dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan

bahwa adanya pilihan tempat penyelesaian sengketa (choice of forum) untuk

menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21 Tahun 2008 pada akhirnya akan

menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili, karena

ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa

perbankan syariah, padahal dalam UU 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

Agama secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama yang berwenang

menyelesaikan tersebut.

Dengan adanya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, maka tidak ada

lagi dualisme dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Pengadilan

Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam

menyelesaikan sengketa Perbankan syariah. Hal ini semakin mengokohkan

eksistensi Pengadilan Agama di Indonesia, akan tetapi di sisi lain menjadi

tantangan tersendiri, karena bidang perbankan syariah secara khusus dan

ekonomi secara umum merupakan bidang baru yang sangat kompleks

permasalahannya. Keraguan banyak pihak akan kemampuan Peradilan

Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus dihilangkan

dengan membuktikan kecakapan para hakim di lingkungan peradilan agama

dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang diputuskanya. Para hakim

harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu ekonomi syariah,

baik dari segi teori maupun praktik.

79

B. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi)

Cara penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman

dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan

tuhan dengan berbagai karakter, ras suku yang berbeda-beda, dengan

perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia

lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. kemudian

dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian

sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan,

menghasilkan kesepakatan yang “win-win solution” karena penyelesaian

sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara

para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat

diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat

dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk

proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinamakan

jalur non litigasi yang diatur dalam pasal (6) UU No. 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10 UU No. 30

Tahun 1999 mendefenisikan “alternative penyelesaian sengketa adalah

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

disepakati para pihak, yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau

penilaian ahli.136

Berikut Bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa

diluar pengadilan:

1. Alternative Dispute Resolution (ADR)

Alternative Dispute Resolution yang selanjutnya disingkat

menjadi ADR, merupakan konsep baru tentang penyelesaian sengketa

atau perbedaan pendapat antara pihak yang sangat populer secara global

yang merupakan alternatif dalam menyelesaikan sengketa selain melalui

pengadilan (litigasi). Istilah Alternative Dispute Resolution (ADR)

merupakan suatu kata asing yang perlu dicariakan padanannya dalam

136

Illy Yanti & Habriyanto, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Kasus

Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kota Jambi, Jurnal Media Akademika,

Vol. 27, No. 3, Juli (2012), hlm, 318.

80

Bahasa Indonesia. Pengertian alternatif maksudnya bahwa pranata

hukum dalam ADR memberikan alternatif atau menawarkan pilihan-

pilihan bagi para pihak untuk memilih bagaimana bentuk (pranata

hukum) yang cocok untuk menyelesaikan sengketa yang sedang mereka

hadapi. Pranata hukum yang ada dalam ADR tidak berarti cocok untuk

semua jenis dan sifat sengketa.137

Jacqueline M. Noan Haley yang dikutip oleh Joni Emizon dalam

bukunya Hukum Bisnis Indonesia menjelaskan ADR adalah: “is

umbrella term which refers generally to alternatives to court

adjudication of dispute such an negotiation, mediation, arbitration, mini

trial and summary jury trial”.138

Disini Jacqueline M. Noan Haley

menekankan bahwa penyelesaian sengketa alternative itu sebagai istilah

protektif yang merujuk secara umum kepada alternative ajudikasi

pengadilan atas konflik tanpa menyinggung konsiliasi sebagai bentuk

penyelesaian sengketa alternative.

Berbagai istilah ADR dalam Bahasa Indonesia telah

diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, yakni Pilihan

Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian

Sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan

mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif. Alternative Dispute

Resolution (ADR) menawarkan beberapa bentuk proses penyelesaian

sengketa yang disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang

bersengketa dalam rangka menuju kepada penyelesaian yang final and

binding dan saling menguntungkan, diantaranya:

a. Konsultasi, Konsultasi yakni suatu tindakan yang bersifat personal

antara suatu piohak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak

lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya

137

Marwah M. Diah, Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di

Luar Pengadilan, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat , VOL.5 NO.2 APRIL (2008),

hlm, 113. 138

Jacqueline M. Noan Haley, Alternative Dispute Resolution in Arbitration Nushell (ST.

Paul Minn: West Publishing, 1992), hlm, 2.

81

kepada klien tersebut untuk memenuhi untuk memenuhi keperluan

dan kebutuhan klien tersebut.139

b. Negosiasi, negosiasi yakni suatu proses tawar menawar atau

pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah

tertentu yang terjadi diantara para pihak. Negosiasi dilakukan baik

karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun hanya karena

belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah

tersebut.140

Negosiasi dapat dilakukan jika para pihak yang

bernegosiasi mempunyai kekuasaan untuk melepaskan hak-haknya

atas hal-hal yang termaktub dalam kesepakatan tertulis, sepanjang

hak-hak dan tuntutan tersebut ada hubungannya dengan perselisihan

yang menjadi sebab perdamaian.

c. Mediasi, mediasi yakni suatu proses negosiasi untuk memecahkan

masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan

bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan

solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi

kedua belah pihak.

d. Konsialisasi, konsiliasi yakni proses pemecahan masalah antara dua

pihak atau lebih dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang

bertugas memfasilitasi kedua belah pihak sehingga dapat diketemukan

solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian pihak konsiliator

hanya melakukan tindakan-tindakan sep erti mengatur waktu,

mengatur tempat pertemuan, mengarahkan para pihak, membawa

pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain.

Untuk mengetahui perbedaan penyelesaian sengketa melalui

litigasi dan APS dapat dilihat dalam 3.1 sebagai berikut:

139

Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2005), hlm, 86. 140

Munir Fuady, Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Bandung: Citra

Aditya, 2003), hlm, 42

82

Tabel 3.1

Perbadingan Pengadilan dengan APS

No Pengadilan Mediasi Negosiasi Karakteristik

1 Tidak Sukarela Sukarela Sukarela Bentuk Sikap

2 Hakim Para Pihak Para Pihak Pemutus

Perkara

3 Mengikat dan

berkekuatan

eksekutorial

Mengikat, namun

tidak punya

kekuatan

eksekutorial

Mengikat

(kontrak/pacta sunt

servanda)

Kekuatan

Putusan

4 Terbuka Tertutup Tertutup Sifat

5 6 bulan-5 tahun Berdasarkan

kesepakatan para

pihak

Berdasarkan

kesepakatan para

pihak

Jangka Waktu

6 Formal (KUHP

Perdata)

Informal Informal Prosedural

7 Mahal Relatif Lebih

Murah

Relatif Lebih

Murah

Biaya

8 Hakim Mediator Para Pihak Pihak Tertentu

Sumber: Hukum Penyelesaian Sengketa

2. Arbitrase dan Perkembangan Badan Arbitrase Syariah Nasional

(Basyarnas)

Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Tahkim

berasal dari kata hakkama, secara etimologis berarti menjadikan

seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Lembaga ini telah dikenal

sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem

peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik

waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru

damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang

83

berselisih.141

Dalam perjalannya arbitrase memiliki sejarah panjang dan

mengalami pasang surut di dunia. Pada awal berdirinya Islam, telah ada

perjanjian arbitrase yakni Perjanjian Madinah yang menyerukan sengketa

arbitrase oleh Nabi Muhammad.142

Peranan arbitrase telah dijalankan

sejak zaman Rasulullah ketika menyelesaikan sengketa mengenai

peletakkan Hajar Aswad.143

Gagasan berdirinya Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia,

diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi

hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang pentingnya

lembaga arbitrase di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22 April 1992. Setelah

mengadakan beberapa kali rapat dan beberapa kali penyempurnaan

terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya

pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase

Muamalat Indonesia (BAMUI).144

Dasar-dasar hukum penyelesaian

sengketa Ekonomi Syariah diluar pengadilan diselesaikan oleh Badan

Arbitrase Muamalat Indonesia yang kini namanya Badan Arbitrase

Syariah Nasional (Basyarnas) yang didirikan secara bersama oleh

141

A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif,

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm, 9. 142

Piagam Madinah (Bahasa Arab: صحیفة المدینه, shahifatul madinah) juga dikenal dengan

sebutan Konstitusi Madinah, , ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW,

yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum

penting di Yathrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622. Dokumen tersebut disusun

sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus

dan Bani Kharaj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan

kewajiban-kewajiban bagi kau muslim, kaum yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah;

sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut

ummah. https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah, Diakses pada 5 November 2017. 143

Para petinggi masyarakat Qurais dari berbagai macam rumpun suku merasa paling

berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Mereka saling berdebat satu sama lain tentang siapa

yang berhak. Perselisihan tersebut mulai reda setelah Rasulullah memberikan solusi yang

menguntungkan semua pihak yang bertikai. Solusi tersebut adalah membentangkan kain persegi

empat dan setiap kepala suku memegang setiap ujung kain dan bersama-sama meletakkan Hajar

Aswad. 144

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait

(BAMUI, Takaful dan pasar Modal Syari‟ah di Indonesia), hlm, 167.

https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah

84

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.145

Pergantian nama tersebut berdasarkan pertimbangan agar Lembaga

arbitrase syariah tidak secara spesifik menyebutkan kata “muamalat”

karena ada salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Bank Muamalat

Indonesia (BMI). Dengan demikian, perubahan nama dari BAMUI

menjadi Basyarnas akan lebih bersifat umum dan netral serta tidak

terkesan merupakan lembaga yang memihak kepada suatu bank.

Ketentuan mengenai arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

disebutkan bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh

para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai

sengketa tersentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat

yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal

belum timbul sengketa. Kewenangan arbitrase menyelesaikan sengketa

dapat didasarkan atas kesepakatan ketika membuat perjanjian (pactum de

compromittendo) atau dibuat ketika terjadi sengketa (akta kompromi).

Berikut untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa melalui

arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

145

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah perubahan dari nama Badan

Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), BAMUI didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan

sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H No. 175 tanggal 21 Oktober 1993 dan diresmikan

tanggal 21 oktober 1993. Peresmiannya ditandai dengan penandatangan akta notaris oleh dewan

perdiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diwakili K. H. Hasan Basri

dan H.S Prodjokusumo; masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan

Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai saksi yang iku menandatangani akta notaris

masing-masing H.M Soejono dan H. Zainulbahar Noor (Dirut Bank Muamalat Indonesia) saat

itu.Tujuan pendirian BAMUI adalah untuk menyelesaikan pelbagai sengketa yang berhubungan

dengan muamalat. Mariam Darus Badrulzaman. Peranan BAMUI dalam Pembangunan Hukum

Nasional, dalam Arbitrase Islam di Indonesia, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia,

1994), hlm, 57.

85

Gambar 3.2

Mekanisme Arbitrase Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdirinya basyarnas di Indonesia terdapat 2 lembaga arbitrase

yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berwenang

menyelesaikan semua masalah sipil di Indonesia dan basyarnas yang

berwenang menyelesaikan semua permasalahan muamalat Islam secara

tahkim menurut syariat Islam. Kedudukan basyarnas semakin kuat

Para Pihak Para Pihak

Sengketa

Arbitrase

Arbitrase

Institusional

Dipimpin

Artbiter

Dalam Waktu 30

Hari

Pendapat dan

Keputusan Arbitrase

Acara

Pemeriksan 30

hari

Pelaksanaan

Pendapat

dan Putusan

Dilaksanakan Tidak Dapat

Dilaksanakan

Mahkamah

Agung

Mahkamah

Agung

Kasasi Kasasi

86

setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam Pasal 1338

KUHPerdata, dijelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat sesuai

dengan Undang-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain

dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang

ditentukan oleh Undang-Undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan

baik”. Ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal hukum

perjanjian, hukum yang berlaku di Indonesia menganut sistem

“terbuka”. Dasar hukum basyarnas, di Indonesia yang berupa hukum

positif, yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa (APS) yang diatur dalam Undang-Undang

tersebut dapat dikelompokkan kedalam 10 BAB yang terdiri dari 82

Pasal dan tujuh Bagian, yang terdiri dari hal berikut:

1) Ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 5)

2) Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6)

3) Syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, hak ingkar (Pasal 7 sampai

dengan Pasal 26)

4) Acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase (Pasal 27 sampai

dengan Pasal 51)

5) Pendapat dan putusan arbitrase (Pasal 52 sampai dengan 58)

6) Pelaksanaan putusan arbitrase (Pasal 59 sampai dengan Pasal 72)

7) Berakhirnya tugas arbiter (Pasal 73 sampai dengan Pasal 77)

8) Ketentuan perahliah (Pasal 78 sampai dengan 79)

9) Ketentuan Penutup (Pasal 80 sampai dengan Pasal 82)

10) Dilengkapi dengan penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi

Pasal.

b. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 58 sampai dengan Pasal 59 c tentang Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Tahun 2006 Nomor

87

05,06,07 dan 08.146

Semua fatwa DSN-MUI perihal hubungan perdata

(muamalah) senantiasa diakhiri kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan diantara kedua belah pihak tidak menunaikan

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak,

penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah

tidak tercapai melalui musyawarah.

Adapun tujuan didirikannya serta ruang lingkup Basyarnas

berdasarkan isi dari pasal 4 Anggaran Dasar yayasan Arbitrase muamalah

Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-

sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam perdagangan, industri,

keuangan, jasa dan lain-lain.

b. Menerima permintaan yan diajukan oleh pihak yang bersengketa

dalam suatu perjanjian, ataupun tanpa adanya suatu sengketa untuk

memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan

berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Adanya Basyarnas sebagai suatu lembaga permanen berfungsi

untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata. Sengketa

tersebut bisa ditimbulkan diantara bank-bank syariah dengan para

nasabahnya atau para pengguna jasa mereka pada khusunya dan antara

sesame umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan

yang menjadikan syariah Islam sebagai dasarnya. Pada umumnya adalah

merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Sesuai dengan

Visi dan Misi berdirinya basyarnas, sebagai Arbitrase Islam yang

tentunya berlandaskan Islam dan nilai-nilai Agama dalam menyelesaikan

sengketa Perbankan Syariah maupun sengketa lainnya yang juga

berlandaskan Islam, maka penerapan basyarnas dalam menyelesaikan

perbankan Syariah yang sering terjadi hingga saat ini harus tetap

146

Lihat Dewan Syariah Nasional Nasional MUI, Fatwa No. 7,8,4 dan 9

DSN/MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, Musharakah, Ijarah dan Murabahah.

88

mengutamakan prinsip kedamaian dan mencerminkan rasa keadilan bagi

para pihak yang bersengketa.

Prosedur beracara maupun pelaksanaan putusan Basyarnas

mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Adapun prosedur

penyelesaian sengketa melalui Basyarnas dimulai dengan penyerahan

secara tertulis oleh para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan

persengketaan melalui Basyarnas sesuai dengan peraturan prosedur yang

berlaku. Pihak yang bersengketa sepakat akan menyelesaikan

persengketaan mereka dengan perdamaian (islah) tanpa ada suatu

persengketaan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak

tersebut. Kesepakatan ini dicantumkan dalam klausula arbitrase. Usaha

penyelesaian sengketa melalui arbiter hendaklah memegang teguh

kerahasiaan, dan dalam waktu paling lam 30 hari harus tercapai

kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak

yang terkait.147

Dalam hal ini, proses beracara di Basyarnas harus diselesaikan

secara tuntas dengan cara Arbiter/Hakam memberikan keputusan yang

bersifat final dan binding/ mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

Sehingga keputusan Arbiter/Hakam tersebut memiliki kekuatan hukum

tetap. Seorang Arbiter/Hakam harus mampu membuat suasana proses

arbitrase bersih, jelas dan bebas dari argumentasi forensik. Ia harus

mampu menilai buku-bukti yang diajukan, berhubungan dengan sengketa

yang akan diselesaikan. Seorang Arbiter juga harus memperhatikan

fakta-fakta yang muncul yang berkaitan dengan permasalahan sengketa

dan putusannya harus berdasarkan sesuatu yang bersifat praktis atau tidak

memihak, wajar dan adil. Selain itu, ia juga harus memiliki pengetahuan

dasar tentang prosedur arbitrase, hukum, tata cara pembuktian, faham

akan hukum kontrak, hukum hak milik dan sudah tentu terutama hukum-

147

Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

89

hukum arbitrase itu sendiri. Para pihak yang bersengketa berhak

melakukan penilaian yang dipermasalahkan sejak awal pada saat dengar

pendapat dan berhak menilai para arbitrer apakah ia telah bertindak di

dalam wewenang yang telah disepakati menurut hukum. Oleh karena itu,

basyarnas memiliki tanggung jawab terhadap semua penyelesaian

sengketa Perbankan Syariah maupun sengketa syariah lainnya terutama

bagi seorang Arbiter/Hakam.148

3. Sumber Hukum Islam tentang Arbitrase Islam (Badan Arbitrase

Syariah Nasional (BASYARNAS)

Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

sebagai lembaga arbitrase Islam di Indonesia merupakan salah satu kaitan

yuridis yang sangat menarik dalam prespektif Islam. Berdasarkan kajian

yuridis, historis maupun sosiologis keislaman dapat dikemukakan bahwa

sangat kuat landasan hukum yang bersumber dari AL-Qur‟an dan As-

Sunnah serta Ijma‟Ulama. Terdapat sejumlah alasan dan argumentasi

tentang keharusan adanya Lemabaga Arbitrase Islam seperti halnya

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Demikian juga kenyataan

sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat dimanapun sangat

membutuhkan suatu lembaga untuk menyelesaikan sengketa di antara

mereka dengan cara mudah, murah, dan memperoleh rasa keadilan.

Dari segi kajian yuridis formal keislaman, menunjukkan bahwa

keharusan dan keberadaan Lembaga Arbitrase Islam (Badan Arbitrase

Syariah Nasional (Basyarnas) yang bertujuan menyelesaikan sengketa

atau permasalahan umat Islam merupakan suatu kewajiban. Sumber

hukum yang mengharuskan adanya Lembaga Arbitrase Islam (Badan

Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yaitu Al-Qur‟an sebagai sumber

hukum Islam pertama. Perintah Allah Swt. Tentang keharusan dan

keberadaan Lembaga Arbitrase Islam terdapat dalam Al-Qur‟an:

148

Muthia Sakti dan Yuliana Yuli, Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional

(Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 1, Juni(

2017), hlm, 78.

90

Q.S Surat Al-Hujarat: 9

Artinya: “jika 2 (dua) golongan yang beriman bertengkar,

damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu dari 2 (dua) golongan

berlaku aniaya terhadap orang lain, maka perangilah orang yang

menganiaya sampai kembali kepada perintah Allah Swt. Apabila ia telah

kembali, damaikanlah keduanya dengan adil dan bertindaklah benar.

Sesungguhnya Allah Swt sangat menyukai orang-orang yang berlaku

adil.”

Q.S Surat An-Nisa: 35

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan terjadi persengketaan

antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam (Arbiter)

dari keluarga perempuan dan dari keluarga laki-laki. Jika kedua orang

hakam itu mengadakan perbaikan (perdamaian) niscaya Allah Swt akan

memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Swt Maha

Mengetahui dan Mengenal.”

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga

hakam dalam perspektif Hukum Islam atau Badan Arbitrase dalam

perspektif Hukum Positif merupakan suatu kebutuhan untuk

menyelesaikan sengketa umat/masyarakat di manapun berada Ukhuwah

Islamiyah tetap terjaga secara utuh. Bahkan, pada Surat Al-Hujarat ayat 9

di atas disebutkan apabila salah satu dari keduanya melakukan

wanprestasi atau pelanggaran (aniya), maka harus diberi sanksi dengan

jalan upaya paksa (diperangi). Apalagi wanprestasi dan pelanggaran

tersebut memunyai nilai eksekutorial, maka harus dilakukan upaya paksa

tersebut sesuai dengan klausula perjanjian para pihak atau putusan Badan

Arbitrase, baik putusan tunggal maupun majelis.

Ajaran Islam memerintahkan bahwa memenuhi kewajiban sesuai

dengan perjanjian atau yang dijanjikan merupakan kewajiban dan apabila

mengabaikannya atau melakukan wanprestasi atau pelanggaran

merupakan dosa yang harus dinal sanksi hukum. Dalam Al-Qur‟an Surat

91

Al-maidah ayat 1 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman,

hendaklah penuhilah perjanjian perjanjian.”

Sumber Hukum Islam kedua, yang mengharuskan adanya

Lembaga Arbitrase Islam, yaitu As-Sunnah/al-Hadist. Bayak kejadian

dan peristiwa yang dialami oleh Rasullah SAW sebagai Arbiter dalam

menyelesaikan sengketa umat dan mendamaikan para pihak yang

berselisih. Rasullah Saw yang memunyai gelar Al-Amin (orang

terpercaya) dalam setiap terjadi perselisihan umat selalu tampil sebagai

Arbiter Tunggal melalui proses dan sistem Arbitrase Ad-hoc yang sesuai

dengan masa itu. Ketika Islam itu terus berkembang dan juga masalah

umat Islam juga semakin luas, dengan sendirinya muncul berbagai

sengketa, tidak hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah perdata

saja seperti konflik ekonomi dari keluarga. Tetapi juga merambah kepada

masalah politik dan perang. Sebelum lembaga peradilan berkembang,

hampir semua masalah ini diselesaikan melalui proses Arbitrase, baik

Tunggal maupun Majelis oleh Rasullah Saw dan/atau para sahabatnya.

Di antara para perawi hadist, yaitu At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim

dan Ibnu-Hibbah, telah meriwayatkan bahwa:149

“Rasullah Saw telah bersabda, perjanjian di antara orang-orang

muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dari

mengharamkan yang halal. At-Tarmizi dalam hal ini menambahkan mumalah

orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka.”

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dai Abu Hurairah, bahwa :150

“Rasullah Saw bersabda, ada seorang laki-laki membeli pekarangan

dari seseorang. Orang yang membeli tanah pekarangan tersebut menemukan

sebuah guci yang berisikan emas. Kata orang yang membeli pekarangan,

ambillah esmasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli daripadamu

tanahnya dan tidak membeli emasnya. Jawab orang memiliki tanah, aku telah

menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat didalamnya. Kedua

149

Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 13, (Bandung: PT Al-Ma‟arif1997), hlm, 190. 150

Fatur Rahman, Hadist-hadist tentang Peradilan Agama, Cet 1 (Jakarta: Bulan Bintang,

1977), hlm. 65.

92

orang itu lalu bertahkim (mengankat arbiter) kepada seseorang. Kata orang

yang diangkat menjadi Arbiter, apakah kamu berdua memunyai anak. Jawab

dari salah seorang dari kedua yang bersengketa, ya saya memunyai seorang

anak laki-laki, dan yang lain menjawab pula, saya memunyai anak perempuan.

Kata Arbiter labih lanjut kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak

perumpuan itu dan biayailah kedua mempelai dengan emas itu. Dan kedua

orang tersebut menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin).”

Selain dasar hukum Arbitrase yang bersumber dari Al-Qur‟an dan

As-Sunnah, juga bersumber dari Hukum Islam ketiga, yaitu Ikma

(konsensus) para ulama dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu yang

dijadikan dasar hukum Islam. Dalam catatan sejarah Islam keberlakuan

dan keberadaan lembaga tahkim (Arbitrase) pada masa sahabat banyak

dilakukan dan mereka tidak menentangnya. Misalnya pernyataan

Sayyididna Umar Ibnu Khatab, bahwa:151

“Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena

pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan

kedengkian di antara mereka.”

Sebagai salah satu contoh dari keberhasilan Ijma Ulama itu adalah

lahirnya Lembaga Arbitrase Islam Badan Arbitrase Syariah Nasional

(Basyarnas) atas dasar adanya kesepakatan para Ulama, Cendikiawan

Muslim dan para ekonom Muslim di Indonesia yang digagas oleh Majelis

Ulama Indonesia untuk mendirikan Lembaga Arbitrase Islam. Hal ini

dipandang penting untuk mengantisipasi perkembangan kepentingan

umat dalam berbagai kasus sengketa, terutama di bidang bisnis dan

ekonomi.152

Dari uraian di atas dapat disimpulkan keberadaan Badan Arbitrase

Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai salah satu contoh lembaga

arbitrase Islam yang ada di Indonesia, apabila dilihat dari aspek yuridis

memunyai dasar hukum yang sangat kuat, yaitu bersumber dari Al-

151

K.Suhrawardi lubis, Hukum Ekonomi Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm, 179. 152

Tri Setiady, Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif, Jurnal Ilmu

Hukum, Volume 9 No. 3, Juli-September (2015), hlm, 438.

93

Qur‟an, As-Sunnah dan Ijma Ulama. Secara historis dapat dikatakan

bahwa keberadaan lembaga Arbitrase Islam sudah sejak masa Rasulullah

SAW dan berkembang sampai sekarang dari Lemabaga Ad-Hoc menjadi

Lembaga Permanen. Demikian juga secara sosiologis keberadaan

Arbitrase Islam merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap

terjadi sengketa di antara mereka yang meliputi masalah politik,

peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi dan bisnis. Selain juga

dapat dilakukan secara murah, mudah dan cepat dibandingkan dengan

proses pengadilan.

4. Kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

dalam Hukum Positif

Menurut hartono Mardjono, bahwa adanya suatu “lembaga

permanen” yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya

sengketa perkara perdata di antara bank-bank syariah dengan para

nasabahnya, atau khususnya menggunakan jasa mereka dan umumnya

antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan

keperdataan yang menjadi syariat sebagai dasarnya. adalah suatu

kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Selanjutnya, ia mengatakan

bahwa kehadiran lembaga permanen yang berfungsi untuk

menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara pihak-

pihak yang bersangkutan, di samping memang merupakan suatu

kebutuhan nyata, juga memiliki dasar-dasar yang kuat berdasarkan

hukum positif yang berlaku.153

Dari segi kelembagaan, status hukum Badan Arbitrase Syariah

Nasional (Basyarnas) adalah yayasan dibentuk berdasarkan Akta Notaris

nomor 175 pada hari kamis tanggal 21 Oktober 1993 bertepatan dengan

tanggal 5 Jumadil Awal 1414 Hijriyah. Yayasan adalah badan hukum

yang menjadi subyek hukum. Bahwa istilah yayasan pada mulanya

153

H. Hartono Mardjono, Menegakan Syariat Islam dalam Konteks KeIndonesian,

Bandung: Mizan (1997), hlm 66.

94

digunakan sebagai terjemahan dari “stichting” dalam bahasa Belanda,

“foundation” dalam bahasa inggris. Terdapat sejumlah definisi yayasan

dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

Dr.Chatamarrasyid, mengemukakan bahwa:154

“Yayasan adalah suatu badan yang menjalankan usaha yang

bergerak dalam segala macam usaha, baik yang bergerak dalam usaha

yang nonkomersial maupun yang secara tidak langsung bersifat 100%

komersial.”

Paul Scholten mengemukakan bahwa:155

“Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu

pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu

kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimana

kenyataan itu harus diurus dan dipergunakan.”

Berdasarkan definisi di atas Badan Arbitrase Syariah Nasional

(Basyarnas) sebagai yayasan/badan/lembaga Arbitrase Islam memunyai

asas, tujuan, operasional, dan kewenangan yang tercantum di dalam Akta

Pendirian, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Prosedur Badan

Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam upaya hukum untuk

menyelesaikan sengketa bisnis para pihak memunyai kewenangan

tercantum dalam peraturan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional

(Basyarnas) sebagi berikut:

a. penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan

industri, keungan jas dan lain-lain mana para pihak sepakat secdra

tertulis untuk menyelesaikan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase

Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan Peraturan Prosedur

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); dan

b. memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu

sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas

154

Chatamarrasyid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba,

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5. 155

Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroaan, Perkumpulan,

Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni, 1986), hlm, 22.

95

permintaan para pihak. Kesepakatan klausula seperti itu bisa

dicantumkan dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri setelah

sengketa timbul.

Dari segi Tata Hukum Indonesia, keberadaan Badan Arbitrase

Syariah Nasional (Basyarnas) secara yuridis formal memunyai legitemasi

yang kuat di negara Indonesia. Terdapat dasar hukum negara sebagai

hukum positif yang berlaku saat ini memungkinkan suatu lembaga lain di

luar lembaga peradilan umum dapat menjadi wasit/hakim dalam

penyelesaian sengketa para pihak. Walaupun, penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman pada dasarnya diserahkan kepada badan peradilan

dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk

dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta

pedoman bagi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang masing-masing diatur

dalam undang-undang tersendiri.Namun demikian, di dalam penjelasan

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 disebutkan antara

lain, bahwa:

“Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian

atau melalui Arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan Arbiter

hanya memunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau

perintah untuk eksekusi (executoir) dari pengadilan.”

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan Arbitrase di

Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan 651 Reglemen Acara Perdata

(Reglement op De Rechtvordering Staatsblad 1847) dan Pasal 377

Reglemen Indonesia yang diperbaharui (het Herziene Indonesisch

Reglement, Staatbald 1941) dan Pasal 705 Reglemen Acafra untuk

Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buiitengewesten

Staatblad 1927). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

melalui Pasal 81 Undang-Undang tersebut secara tegas mencabut ketiga

96

macam ketentuan tersebut terhitung sejak tanggal diundangkan. Maka

berarti segala ketentuan yang berhubungan dengan Arbitrase, termasuk

putusan Arbitrase asing tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 1999, meskipun secara lex specialis ketentuan yang

berhubungan (pelaksanaan) Arbitrase asing telah diatur dalam Undang-

Undnag nomor 5 Tahun 1968 yang merupakan pengesahan atas

persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antar

Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal

(International Centre for the Settlement of Invensment Disputes (ICSID)

Convnebtion), Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang

Pengesahaan New York Convention 1958 dan Peraturan Makamah Agung

Nomor 1 Tahun 1990.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kedudukan hukum Badan

Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam tata hukum Indonesia

memunyai landasan hukum yang sangat kuat. Basyarnas sebagai lembaga

Arbitrase Islam dengan status badan hukum Yayasan diberi atau

memunyai kewenangan dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis para

pihak sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah

Nasional (Basyarnas). Berdasarkan hukum positif yang berlaku yaitu

UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 3 ayat (1) penyelesaian

sengketa di luar pengadilan dibolehkan melalui lembaga Arbitrase. Hal

demikian juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa ADR/APS adalah suatu cara dan proses

penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa dapat

membantu atau dilibatkan dalam menyelesaikan persengketaan atau

melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral.

97

C. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan dengan

Arbitrase

Melihat adanya fenomena keanekaragaman dalam penyelesaian

sengketa penggunaan sistem pengadilan (litigasi) mempunyai keuntungan dan

kelebihan. Kelebihan sistem litigasi dimaksud menurut Hasbi Hasan dalam

bukunya Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa

Ekonomi Syariah, yaitu:156

1. Dalam mengambil alih keputusan para pihak, litigasi sekurang-

kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat

mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.

2. Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan pelbagai kesalahan dan

masalah dalam posisi pihak lawan.

3. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan

memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar

keterangannya sebelum mengambil keputusan.

4. Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang

terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Terkait dengan keunggulan sistem litigasi ini, Nur Fadhil Lubis

mengemukakan bahwa dengan meluasnya gagasan tentang negara hukum

dan menguatnya paham paham positivism, berkembang juga keyakinan

bahwa segala sesuatu harus diputus sesuai dengan aturan hukum (umumnya

dalam pengertian Undang-Undang tertulis) dan oleh lembaga hukum formal.

Pandangan ini mempunyai kecenderungan bahwa di negara hukum yang

maju lembaga peradilan harus berperan penting dalam menyelesaikan

sengketa.157

Namun dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui

peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun

teoritisi hukum, peran dan funsi peradilan, dianggap mengalami beban yang

156

Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi

Syariah, (Depok: Gramata Publishin, 2010), hlm, 163. 157

Nur Fadhil Lubis, Peluang dan Tantangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan

Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2006, Makalah Seminar

Nasional Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, Kerja Sama Fakultas Syariah IAIN Sumatera

Utara dengan Mahkaman Agung RI, Jakarta: 2006, hlm, 5

98

terlampau padat (overload), lamban dan buang waktu (waste of time), biaya

mahal (very expensive) dan kurang tanggap (unresponsive) terhadap

kepentingan umum, atau dianggap terlampau teknis (technically).158

Berikut di bawah ini penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan

dari penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur arbitrase, kelebihan

penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diambil dari beberapa sumber,

yaitu:

1. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.

2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan

administrative.

3. Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki pengalaman dan latar

belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, secara jujur

dan adil.

4. Biaya relative murah.

5. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan

masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.

6. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui

prosedur sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.

Sedangkan kelemahan penyelesaian melalui arbitrase yang diambil

dari beberapa sumber, yaitu:

1. Putusan arbitrase sangat tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk

memberikan putusan yang memuaskan kepada kedua belah pihak, karena

arbiter adalah seorang ahli, namun belum tentu memuaskan para pihak.

2. Kurangnya power untuk law enforcement dan eksekusi keputusan

3. Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat prefentif.

4. Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama

lain karena tidak ada sistem “precedent” terhadap keputusan sebelumnya,

dan juga karena unsure fleksibilitas dari arbiter. Karena itu keputusan

arbitrase tidak predektif.

158

Nevey Varida Ariani, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis diluar Pengadilan,

Jurnal Rechts Vinding, Vol 1, No. 2, (2012), hlm, 278.

99

5. Kualitas keputusannya sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu

sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu

keputusan arbitrase.

D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Di Indonesia, agen hukum yang aktif melakukan reformasi hukum

ekonomi Islam adalah Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut

(MUI). Khusus di bidang ekonomi, MUI membentuk Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertugas menerbitkan

fatwa ekonomi syariah di Indonesia. Selama tahun 2000-2017, DSN-MUI

menerbitkan 109 fatwa ekonomi syariah.159

penyelesaian sengketa ekonomi

syariah dalam Fatwa DSN-MUI dari aspek lembaga penyelesaian sengketa

ekonomi syariah mengalami perubahan redaksi klausula sebanyak empat kali

perubahan, yaitu dalam rentang waktu 2000-2017.160

1. Periode 1 April 2000 sampai 23 Maret 2006 (fatwa nomor 4 sampai

fatwa nomor 53). Redaksi klausula penyelesaian sengketa berbunyi “Jika

terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya

diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah”.

2. Periode 10 Oktober 2006 sampai 6 Maret 2008 (fatwa no 54 sampai

fatwa no 68). Redaksi klausula berbunyi “Jika salah satu pihak tidak

menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-

pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan

159

Fatwa secara etmologis berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa, dengan bentuk jamak

fatawa, yang berarti petuah, nasihat, Jawaban pertanyaan hukum. Keberadaan fatwa dalam

masyarakat Islam merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Dikatakan lazim karena banyak

pertanyaan atas permasalahn yang terjadi dalam masyarakat yang diajukan kepada orang atau

kelompok orang yang dianggap memahami ajaran Islam secara mendalam. Yeni Salma Barinti,

Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Seri

Disertasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, (2010), HLM, 63. 160

Mohamad Nur Yasin, Reformasi Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Studi Klausula

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 2000-2017, Jurnal

of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, vol. 16, No. 1 (2017), hlm, 243.

100

Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah”.

3. Periode 26 Juni 2008 sampai 6 Juni 2012 (fatwa nomor 69 sampai fatwa

nomor 83). Redaksi klausula penyelesaian sengketa berbunyi “Jika

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai

prinsip syariah”.

4. Periode 6 Juni 2012 sampai 17 Pebruari 2017 (fatwa no 84 sampai fatwa

no 109). Redaksi klausula penyelesaian sengketa berbunyi “Jika terjadi

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak

tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Tabel 3.2

Lembaga Penyelesai Sengketa pada Klausula Penyelesaian Sengketa

Ekonomi Syariah dalam Fatwa DSN-MUI (1 April 2000 s.d. 31 Maret 2017)

No

Fatwa

LEMBAGA PENYELESAI SENGKETA

Basyarnas

Basyarnas

dan

Pengadilan

Agama

Sesuai UU

dan prinsip

Syariah

Sesuai

kesepakatan

dan prinsip

syariah

1 Nomor 4 - 53 Thn

2000-2006

√

2 Nomor 54 – 68 Thn

2006-2008

√

3 Nomor 69 – 83 Thn

2008-2012

√

4 Nomor 84 – 109

Thn 2012-2017

√

Dengan adanya empat kali perubahan redaksi klausula penyelesaian

sengketa ekonomi syariah dari waktu ke waktu dan menyesuaikan dengan

dinamika hukum dan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa DSN-MUI

101

melakukan aktivitas hukum yang menurut K. Tucker dan Bryan Adam bisa

disebut reformasi hukum.161

Konsep reformasi hukum model Tucker ini

selaras dengan konsep reformasi hukum yang dirumuskan Bryan Adams

dalam Black Law Dictionary, bahwa reformasi hukum adalah untuk

mengoreksi (correct), meralat (rectify), mengubah (amend), atau membentuk

ulang (remodel).

Mengacu pada rumusan Tucker dan Bryan Adams diatas, dapat

ditegaskan bahwa suatu reformasi hukum bisa dilakukan dengan empat

model. Pertama, menyesuaikan hukum dengan kondisi terkini (accord with

current conditions). Kedua, menghapus cacat pada hukum (the elimination of

defects in the law). Ketiga, menyederhanakan hukum (the simplification of

the law). Keempat, mengadopsi metode baru dan efektif (the adoption of new

or more effective methods).

Menurut penulis berbagai model reformasi hukum di atas adakalanya

dilakukan oleh berbagai pihak secara bertahap, kasuistik, sporadis, dan ada

pula yang melakukannya secara total. Perubahan klausula penyelesaian

sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI yang terbagi ke dalam

empat periode (2000-2006, 2006-2008, 2008-2012, dan 2012-2017)

menggambarkan bahwa telah terjadi reformasi hukum ekonomi syariah di

Indonesia dengan menggunakan empat model.

Pada prinsipnya, industri perbankan merupakan suatu kegiatan

usaha yang penuh dengan risiko (full risk business). Namun apabila dikelola

dengan baik dan hati-hati akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar,

sebaliknya jika dikelola dengan buruk, akan menimbulkan risiko kerugian

yang besar pula. Oleh karena bank, senantiasa berhadapan dengan berbagai

risiko, apalagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

161

Menurut K. Tucker, reformasi hukum adalah modernisasi hukum dengan cara

menyesuaikan hukum dengan situasi terkini (accord with current conditions), eliminasi cacat pada

hukum (the elimination of defects in the law), penyederhanaan hukum (the simplification of the

law), dan pengadopsian metode baru yang efektif untuk dispensasi keadilan (the adoption of new

or more effective methods for the dispensation of justice). K. Tucker, “Law Reform”

Encyclopaedic Australian Legal Dictionary. 2017. http://guides.lib. monash.edu/law/lawreform.

Diakses 5 Novembe, 2017.

102

lingkungan eksternal bank menyebabkan risiko usaha perbankan dari hari

kehari semakin kompleks sehingga harus diantisipasi sebaik mungkin.

103

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUDHARABAH

MUQAYYADAH ANTARA DANA PENSIUN ANGKASA PURA II

DENGAN BANK MANDIRI SYARIAH

A. Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah antara Dana Pensiun

Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima.

Penerapan pembiayaan Mudharabah di Indonesia dapat diklasifikasi

menjadi dua kategori, yaitu

1. Mudharabah Muthlaqah(General Investment) merupakan akad transaksi

dimana Mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal

dengan tidak dibatasi, baik mengenai empat, tujuan maupun jenis

usahanya.

2. Mudharabah Muqayyadah (Spesial Investment) adalah pihak Shahibul

Maal menetapkan syarat ketentuan yang harus dipatuhi Mudharib, baik

mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya, dan dalam skim ini

Mudharib tidak diperkenakan untuk mencampurkan dengan modal atau

dana lain.162

Perbedaan pokok dari kedua skim Mudharabah ini adalah pada akad

transaksi kerjasama dalam skim Mudharabah Muthlaqahyang memberikan

kekuasaan penuh kepada Mudharib untuk mengelola modal dengan cakupan

yang sangat luas tanpa suatu batasan spesifikasi jenis usaha, waktu dan

daerah bisnis (tempat usaha) tertentu, sementara pada akad transaksi kerja

sama dalam skim Mudharabah Muqayyadah justru memberikan kekuasaan

penuh kepada Shahibul Maal untuk menetapkan syarat tertentu bahwa

Mudharib tidak diperkenankan untuk mencapurkan dengan modal atau dana

lain.

Sistem operasional skim pembiayaan Mudharabah menurut Nasrun

Haroen adalah penyerahaan modal dilakukan secara mutlak tanpa suatu syarat

162

Pembiayaan Muddharabah diatur DSN dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

104

dan pembatasan tertentu, sehingga Mudharib bebas mengelola modal dengan

usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di

daerah mana saja yang ia inginkan sedangkan dalam sistem operasional skim

pembiayaan Mudharabah Muqayyadah syarat-syarat dan batasan-batasan

ditentukan oleh shahibul maal, Mudharib harus mengikuti apa yang telah

ditentukan, sehingga Mudharib harus berdagang barang tertentu, di daerah

tertentu dan membeli barang pada orang tertentu.

Dalam operasional kedua skim pembiayaan ini, Bank dapat bertindak

selaku Shahibul Maal terhadap pihak lain selalu pengelola (Mudharib) dan

dapat pula bertindak selaku pengelola (Mudharib) terhadap pihak lain selaku

shahibul maal.163

Muhammad Syafiì Antonio, menyatakan bahwaa perbedaan

karakteristik sistem operasional Mudharab Muthlaqah dengan Mudharabah

Muqayyadah tersebut secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada Mudharabah Muthalaqah, Shahibul Maal tidak memberikan

batasan-batasan (restriction) atas dana yang diinvestasikannya,

sedangkan pada Mudharabah Muqayyadah, Shahibul Maal memberikan

batasan-batasan (Restricton) atas dana yang diinvestasikannya.

2. Pada Mudharabah muthlaqah, Mudharib diberi wewenang penuh

mengelola dana tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis

pelayanannya, sementara dalam Mudharabah Muqayyadah, Mudharib

hanya bisa mengelola dana sesuai dengan batasan yang telah ditentukan

oleh Shahibul Maal, dan terikat hana untuk jenis usaha tertentu, waktu

dan tempat tertentu saja.

3. Pada Mudharabah Muthlaqah, aplikasi perbankan yang sesuai dengan

akad ini adlaah time deposit biasa, sedangkan pada Mudharabah

Muqayyadah, aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah

special investment.164

163

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000) , hlm. 178-179 164

Muhammad, Buchori, et-al, Lapora Hasil Kajian Standarisasi Akad Bagi Perbankan

Syariàh (Jakarta:Direktorat Perbankan Syariàh Bank Indonesia,2004), hlm. 47

105

Berdasarkan dari 2 (Dua) model pembiayaan di atas yang dikaji

dalam Tesis ini berdasarkan hasil kajian standarisasi akad bagi Perbankan

Syariàh yang dilakukan oleh Direktorat Perbankan Syariàh Bank Indonesia.

Bahwa di dalam transaksi selalu dinilai apakah suatu transaksi

dianggap memenuhi ketentuan hukum fiqh atau tidak, karena itu selalu

memperhatikan tuntunan Al-Quràn, As-Sunnah dan Jurisprudensi transaksi

syariah yang pernah dibahas oleh para Fuqaha (terdokumentasi dalam Kitab

Fiqih Muamalat). Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak semua

kondisi yang mendasari transaksi pada saat kitab tersebut disusun oleh para

puqaha sesuai dengan sistem keungan saat ini. Karena itu, selalu dilakukan

adaptasi terhadap bentuk akad dengan tujuan agar dapat diterima oleh

pemikiran warga masyarakat.

Hal dimaksud, bila dikaitkan pembiayaan Mudharabah dalam hukum

Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembiayan

Mudharabah yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia telah dapat

dinyatakan sesuai dengan Fatwa DSN dan Undang-undangan No. 21 Tentang

Perbankan Syariah.

Sistem operasional Mudharabah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan

penyaluran dana bagi yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip

syariah. Hal dimaksud, tidak hanya dalam bentuk bagi hasil. Melainkan juga

dapat berupa pernytaan modal, bahkan pembiayaan bagi hasil. Ketentuan

tersebut menunjukan bahwa skema pembiayaan Mudharabah ternyata bentuk

kegiatan usaha lainya juga dapat berupa transaksi jual beli berdasarkan

prinsip Murabahah, istisna, Ijarah, dan Salam.165

Bank juga terkait selaku Shahibul Maal terhadap nasabah debitur,

dalam hal ini bnk kewajiban untuk bertindak secara amanah dalam

menjalankan kegiatan pembiayaan kepada pihak yang menjalankan kegiatan

165

Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan

Penyaluran dana bagi yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

106

usaha. Menurut Iwan Triyuwono166

bahwa prespektif amanah dalam kontek

sebagai usaha adalah berikatan dengan pencapaian keuntungan berdasarkan

nilai-nilai normatif Ilahiyah.

Akad dalam kegiatan usaha pembiayaan Mudharabah, pada pokoknya

secara teknis yuridis telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional

No.07/DSN-MUI/IV/2000167

Yang dalam fatwa tersebut setidaknya terdapat

tiga bagian pokok, yaitu tentang ketentuan pembiayaan, tentang ketentuan

rukun dan syarat pembiayaan serta tentang ketentuan hukum pembiayaan.

Kententuan pembiayaan, dalam fatwa tersebut pada pokoknya

disebutkan bahwa di dalam pembiayaan Mudharabah:

1. Penyaluran pembiayaan hanya diperuntukan bagi suatu usaha produktif.

2. Lembaga keuangan syariah berkedudukan Shahibul Maal (pemilik dana)

yang membiayaai 100% kebutuhan usaha, sedangkan nasabah bertindak

sebagai Mudharib (pengelola).

3. Jangka waktu, tata cara pengambilan dana dan pembagian keuntungan

ditentukan berdasarkan kesepakatan Shahibul Maal dan Mudharib.

4. Mudhrib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati

bersama dan sesuai dengan syariah, meskipun Shahibul Maal tidak ikut

serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, namun Shahibul Maal

punya hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jenis dalam bentuk

tunai dan bukan piutang.

6. Shahibul Maal sebagai penyandang dana bertanggung jawab atas semua

kerugiaan, kecuali jika kerugian itu diakibatkan oleh kesalahan Mudharib

yang disengaja atau karena kelalaian dan atau karena tindakan yang

meyalahi perjanjian.

7. Biaya operasional menjadi tanggung jawab Mudharib atau sepenuhnya

dibebankan kepada Mudharib.

166

Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akutansi Syariah (Yogyakarta, LKIS, 2000),

hlm. 207. 167

Fatwa Dewan Syariah Nasuinal No.07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 7 April 2018.

107

8. Dalam hal Shahibul Maal tidak melakukan kewajibannya atau

melakukan perlanggaran terhadap kesapakatan, maka Mudharib berhak

mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikelurkan.

Pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar Mudharib tidak

melakukan penyimpangan, shahibul al-maal dapat meminta jaminan, dan

jaminan tesebut hanya dapat dicairkan apabila Mudharib terbukti melakukan

pelanggran hal-hal yang telah disepakati dalam akad.

Kriteria Mudharib, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian

keuntungan diatur oleh Shahibul Maal dengan tetap memperhatikan fatwa

Dewam Syariah Nasional.

Pada Akad Mudharabah Muqayyadah No. 108 tertanggal 28 Januari

2004 antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, PT. Sari Indo Prima, dan Bank

Syariah Mandiri mengatur mengenai hubungan hak dan kewajiban antara para

pihak yang di antaranya berisi:

Pasal 1:

1. Pihak Pertama (Dana Pensiun Angksa Pura II) sebagai funder akan

menyediakan plafond limit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar

rupiah)

2. Dari penyediaan plafond tersebut, Pihak Pertama akan menerima margin

setara 13,5% (tiga belas koma lima perseratus) per-annum efektif yang

akan diterima selambat-lambatnya tanggal 23 setiap bulan.

3. Kerjasama ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 23

Januari 2004 sampai dengan tanggal 23 Januari 2007. Setiap tahun akan

ada penurunan plafond sebesar yang disepakati Pihak Pertama dan Pihak

Kedua (PT. Sari Indo Prima).

Pasal 2:

1. Pihak Kedua akan menggunakan plafond sebagaimana Pasal 1 di atas

untuk melaksanakan pembelian mesin dan penambahan modal kerja.

2. Pihak Kedua akan membayar margin setiap bulannya kepada Pihak

Pertama secara proporsional dan margin 13,5% (tiga belas koma

108

lima perseratus) per-annum efektif yang mana pembayaran margin

tersebut difasilitasi oleh Pihak Ketiga (Bank Syariah Mandiri).

3. Pihak Kedua menjamin ketesediaan dana bagi pembayaran margin

sebagaimana tersebut pada butir 2 (dua) di atas.

4. Pihak Kedua akan membayar pokok dari plafond sebagaimana Pasal 1

(satu) di atas, dengan jadwal pembayaran sebagaimana tersebut di bawah

ini:

a. Pada akhir tahun pertama, sekurang-kurangnya sebesar 10%

(sepuluh perseratus) dari seluruh sisa jumlah plafond.

b. Pada akhir tahun kedua, sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua

puluh perseratus) dari jumlah plafond.

c. Pada akhir jangka waktu kerjasama di tahun ketiga, seluruh sisa dari

jumlah plafond yang belum dibayar harus dibayar lunas.

Pasal 3:

1. Pihak Ketiga melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku pada Bank Syariah Mandiri sesuai dengan

Mudharabah Muqayyadah.

2. Pihak Ketiga menyimpan seluruh bukti kepemilikan kekayaan (aset)

berupa mesin atas nama PT. Sari Indo Prima yang sudah diasuransikan

sebagai jaminan atas pembiayaan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan

mengembalikan kepada Pihak Kedua di akhir periode kerjasama ini.

3. Pihak Ketiga akan memperoleh margin setara 1% (satu perseratus) per-

annum efektif.

4. Pihak Ketiga akan memfasilitasi pembayaran margin dari Pihak Kedua

kepada Pihak Pertama setiap bulannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (2).

5. Apabila ternyata Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan kewajibannya

tepat waktu yang diperjanjikan sesuai Pasal 1 ayat (3) di atas, Pihak

Ketiga akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan yang

diperjanjikan untuk kepentingan Pihak Pertama.

109

Selain itu, dalam akad ini juga disepakati tentang kewajiban Bank

Syariah Mandiri sebagai perantara sekaligus sebagai wakil dari kedua belah

pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Akad Mudharabah

Muqayyadah No. 108, yaitu sebagai berikut:

1. Membuat akad Mudharabah Muqayyadah antara Dana Pensiun Angkasa

Pura II dengan PT. Sari Indo Prima;

2. Membukuan pembiayaan Dana Pensiun Angkasa Pura II kepada PT. Sari

Indo Prima secara off balance sheet;

3. Memonitor penggunaan dana Dana Pensiun Angkasa Pura II oleh

PT Sari Indo Prima. sesuai peruntukkannya;

4. Sebagai booking office atau fasilitator dalam hal pembayaran pokok

maupun bagi hasil dari PT. Sari Indo Prima kepada Dana Pensiun

Angkasa Pura II pada periode yang telah disepakati oleh Dana Pensiun

Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima;

5. Melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

berlaku pada Bank Syariah Mandiri sesuai denggan skim pembiayaan

Mudharabah Muqayyadah;

6. Menyalurkan dana Dana Pensiun Angkasa Pura II kepada PT. Sari Indo

Prima untuk keperluan pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah

antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima;

7. Menyimpan seluruh bukti kepemilikan kekayaan PT. Sari Indo Prima

sebagai jaminan dan monitoring dana untuk kepentingan Dana Pensiun

Angkasa Pura II.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5) yang

disepakati dalam pembiayaan dimaksud adalah akad pembiayaan

Mudharabah Muqayyadah off balance sheet, dimana Dana Pensiun Angkasa

Pura II bertindak sebagai shahibul maal, PT. Sari Indo Prima bertindak

sebagai Mudharib dan Bank Syariah Mandiri sebagai Booking

Officer/Fasilitator (Perantara). Dengan skim pembiayaan Mudharabah off

balance sheet maka aliran dana dari Shahibul Maal kepada Mudharib tidak

110

dicatat dalam neraca keuangan Bank Syariah Mandiri, namun dicatat hanya

dalam rekening administratif saja.

Akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah ini dibuat pada tahun

2003 dimana pada saat itu peraturan mengenai standar pembuatan akad pada

produk pembiayaan dengan prinsip syariah belum ada. Peraturan mengenai

standar akad dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana pada perbankan

dengan prinsip syariah baru dibuat oleh Bank Indonesia tahun 2005 yaitu

dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang

Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana tersebut di atas.

PBI No. 7/46/PBI/2005 tersebut kini telah dicabut oleh PBI No.

9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank

Syariah. Selain itu, pada saat pembuatan akad tersebut kebijakan atas

pembuatan akad dikembalikan pada masing-masing Bank Syariah dengan

berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa DSN yang

menjadi pedoman dalam pembuatan akad tersebut yaitu Fatwa DSN No.

07/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Sedangkan undang- undang perbankan syariah yang berlaku pada saat itu

adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sejak awal proses pembiayaan pihak Bank Syariah Mandiri tidak

menyampaikan secara transparan kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II

bahwa pada bulan Oktober 2003, yaitu tiga bulan sebelum adanya akad

pembiayaan Mudharabah Muqayyadah antara Dana Pensiun Angkasa Pura II,

PT. Sari Indo Prima dan Bank Syariah Mandiri, PT. Sari Indo Prima telah

mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.

6.500.000.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang

dibuat dalam akad no. 5/123/017/AKAD/MRBH dan akad no.

5/124/017/AKAD. Sedangkan pada akad pembiayaan no. 108, disebutkan

bahwa PT. Sari Indo Prima tidak dalam keadaan berhutang pada pihak lain.

111

Hal ini bertentangan dengan prinsip prudential banking yang mewajibkan

bahwa bank wajib menyampaikan informasi kepada nasabah secara benar,

lengkap, jelas, dan jujur.

Selain itu, sebelum mendapatkan pembiayaan dengan akad

Mudharabah Muqayyadah no. 108, PT Sari Indo Prima telah lebih dahulu

mendapatkan pembiayaan murabahah dan pembiayaan Musyarakah dari Bank

Syariah Mandiri pada tanggal 21 Oktober 2003. Atas permasalahan tersebut,

untuk menjadi nasabah pembiayaan Mudharabah maka terlebih dahulu harus

menjadi nasabah murabahah, jika yang bersangkutan memiliki tabiat baik.

Dengan dilakukannya proses ini, tabiat nasabah diketahui oleh bank syariah,

sehingga tindakan-tindakan curang dapat diminimalkan karena bank telah

mengetahui track record dari calon nasabah pembiayaan Mudharabah.168

Melihat dari hal tersebut, Bank Syariah Mandiri dan PT.Sari Indo Prima

kurang lebih baru 3 (tiga) bulan melakukan transaksi pembiayaan Murabahah

dan Musyarakah. Dengan demikian, mestinya PT Sari Indo Prima belum

layak untuk dinaikkan menjadi nasabah pembiayaan Mudharabah

Muqayyadah.

Untuk sampai pada keyakinan bahwa PT Sari Indo Prima layak

dibiayai dengan fasilitas Mudharabah, tentunya analisis perlu

dilaksanakan dalam tenggang waktu yang memadai, tetapi tidak sampai

berlarut-larut. Apabila tenggang waktu antara pemberian pembiayaan dengan

saat terjadi permasalahan terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat, hal

tersebut dapat menjadi indikasi bahwa penilaian atas kemampuan dan

kemauan dari nasabah pembiayaan untuk membayar kembali fasilitas

pembiayaannya tidak dianalisa oleh bank syariah secara mendalam.169

Hal ini

terbukti dengan adanya permasalahan bahwa PT Sari Indo Prima tidak

melaksanakan kewajiban membayarkan angsuran pokok dan margin bagi

hasil sebesar 13,5% (tiga belas koma lima perseratus) setiap bulan kurang

168

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan, hlm. 126 169

Jonker Sihombing, Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah,

(Bandung: Penerbit Alumni, 2009), hlm. 124.

112

lebih setelah 7 (tujuh) bulan akad pembiayaan tersebut berjalan, yaitu mulai

bulan Agustus 2004.

Tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian perbankan secara mendalam

terlihat juga dalam hal Bank Syariah Mandiri sebagai fasilitator tidak

melakukan pengawasan atas penggunaan dana oleh PT Sari Indo Prima sesuai

dengan peruntukkannya, dimana Mudharib (PT Sari Indo Prima) telah

melakukan Side Streaming (menggunakan dana tidak sebagaimana

kesepakatan dalam akad) yaitu dengan senggaja menggunakan dana milik

Shahibul Maal untuk memperluas pabrik dan membiayai overhead. Padahal

dalam kesepakatan, dana tersebut digunakan untuk membeli mesin-mesin dan

menambah modal kerja. Kewajiban mengenai pengawasan oleh Bank Syariah

Mandiri tersebut tercantum dalam Pasal 8 huruf c Akad Mudharabah

Muqayyadah No. 108. Dalam kondisi demikian, Bank Syariah Mandiri tidak

transparan terhadap analisa pembiayaan ini dan tidak amanah atas kewajiban

dan tugasnya sesuai dengan kesepakatan.

Terkait dengan permasalahan tersebut, kewajiban bank syariah adalah

melakukan perlindungan terhadap nasabah, antara lain bank diwajibkan

untuk:170

1. Menjaga usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan

melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian pembiayaan,

pemberian jaminan. Penempatan investasi surat berharga, atau hal lain

yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau

sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-

perusahaan dalam kelompok yang sama dengan baik yang

bersangkutan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

2. Dalam memberikan pembiayaan dalam melakukan usaha lainnya,

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepada nasabah

yang mempercayakan dananya ke bank;

170

Subagyo Joyosuminto, Masalah Legal Lending Limit dalam Dunia Perbankan,

(Jakarta: Biro Hukum Bank Indonesia, 1993), hlm. 24.

113

3. Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai

kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang

dilakukan melalui bank.

Atas dasar uraian di atas, maka apabila Bank Syariah Mandiri dalam

membuat nota analisa pembiayaan secara baik dan benar, serta transparan,

yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998, maka

risiko dalam pembiayaan ini tidak akan terjadi karena pihak Dana Pensiun

Angkasa Pura II akan enggan dan berpikir ulang untuk ikut dalam

pembiayaan akad Mudharabah Muqayyadah ini. Dengan demikian Bank

Syariah Mandiri telah bertindak tidak professional dan melanggar prinsip

kehati-hatian perbankan dalam pembuatan akad pembiayaan Mudharabah

Muqayyadah tersebut.

Selain itu, di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan No. 10 Tahun

1998 disebutkan bahwa untuk mendapatkan keyakinan berdasarkan analisis

yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk

melunasi hutangnya, maka bank wajib melakukan penilaian yang seksama

atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

Berdasarkan analisis kredit atau pembiayaan yang dilakukannya, bank akan

memberikan keputusan menolak atau menyetujui permohonan calon debitur.

Oleh karena itu, setiap analisis kredit atau pembiayaan harus memuat

penilaian yang lengkap dan sempurna sehingga dapat dipertanggungjawabkan

sesuai dengan peraturan intern bank dan peraturan perundang-undangan

lainnya.171

Sehubungan dengan itu, bank syariah dalam fungsinya sebagai

pemberi ataupun perantara dalam pembiayaan yang diberikan kepada

Mudharib wajib melakukan upaya pengamanan agar pembiayaan tersebut

dapat dikembalikan oleh Mudharib yang bersangkutan. Pembiayaan yang

tidak dikembalikan oleh Mudharib, baik seluruhnya maupun sebagian,

merupakan kerugian bagi bank syariah. Kerugian yang menunjukkan

171

M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 81.

114

jumlah yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan

kelanjutan usaha bank syariah.172

Oleh karena itu, sekecil apapun nilai uang

dari pembiayaan yang telah disalurkan kepada Mudharib harus tetap diawasi

sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Secara umum, pengamanan pembiayaan

dapat dilakukan melalui tahap analisis kredit dan melalui penerapan ketentuan

hukum yang berlaku.

Terkait dengan permasalahan jaminan, sebagai sebuah kerjasama

antara dua pihak yang berbeda untuk suatu tujuan, diperlukan beberapa

kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang

yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum

selama perjanjian atau akad Mudharabah Muqayyadah ini berlangsung. Hal

yang perlu disepakati antara lain mengenai jaminan. Pada dasarnya, dalam

sebuah perjanjian Mudharabah atau bagi hasil, eksistensi dari jaminan atau

collateral tidak dibutuhkan lagi, mengingat di dalamnya sudah mengatur

mengenai risiko bagi para pihak jika terjadi kerugian. Tingkat urgenitas dari

jaminan ini adalah berkaitan dengan kekhawatiran Shahibul Maal mengenai

kemungkinan terjadinya penyelewengan (Side Streaming) yang dilakukan

oleh Mudharib. Dengan kata lain, moral hazard menjadi faktor mengapa

jaminan menjadi penting. Adanya jaminan juga diharapkan dapat

meng-cover kemungkinan terjadinya total loss, walaupun mengenai jaminan

ini sendiri masih menjadi perdebatan dari para ulama.173

Keterkaitan jaminan dengan pengamanan pembiayaan merupakan

upaya atau alternatif yang dapat digunakan bank syariah untuk mendapatkan

pelunasan pembiayaan pada waktu Mudharib cidera janji terhadap

kesepakatan dalam akad. Terhadap setiap objek jaminan kredit yang

diserahkan dan disetujui oleh bank, harus segera diikat sebagai jaminan. Bank

harus mengikat objek jaminan secara sempurna. Pengikatan atau penguasaan

jaminan pembiayaan dilakukan sebelum diizinkannya Mudharib menarik

dana pembiayaan. Kewajiban pengikatan dan penguasaan jaminan

172

M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, hlm. 103. 173

Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, hlm. 134

115

pembiayaan merupakan bagian dari persyaratan administratif yang sudah

diselesaikan sebelum pembiayaan disalurkan kepada debitur.174

Mengenai

adanya jaminan ini juga diatur dalam Pasal 6 PBI 7/46/PBI/2005 yang

menyebutkan bahwa bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk

mengantisipasi risiko bila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban

sebagaimana dimuat dalam akad, karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Di dalam kasus pembiayaan Mudharabah Muqayyadah antara Dana

Pensiun Angkasa Pura II dengan PT Sari Indo Prima dimana Bank Syariah

Mandiri sebagai perantara, Bank Syariah Mandiri tidak dengan baik

melaksanakan pengikatan barang jaminan PT Sari Indo Prima sebagai

Mudharib dan melakukan pengawasan penggunaan dana guna menjamin dana

dari Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai shahibul maal. Hal tersebut

mengakibatkan adanya side streaming175

yang dilakukan oleh PT Sari Indo

Prima sebagai Mudharib, salah satunya adalah PT Sari Indo Prima juga

membayar atau mengangsur hutangnya kepada Bank Syariah Mandiri pada

akad murabahah yang dilakukan sebelum adanya pembiayaan

Mudharabah Muqayyadah ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, Bank Syariah Mandiri sebagai

perantara tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam akad yang dapat

melindungi kepentingan Dana Pensiun Angakasa Pura II sebagai nasabah

pemberi dana. Bank Syariah Mandiri tidak melakukan analisis yang

mendalam terhadap kondisi keuangan dari PT Sari Indo Prima sebelum

dibuatnya akad pembiayaan mudahabah muqayyadah antara Dana Pensiun

Angkasa Pura II, Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima. Bank

Syariah Mandiri dalam mengalisa pembiayaanya tehadapat PT Sari Indo

Prima tidak menganalisa apakah pembiayaan tersebut berstatus macet atau

tidak, bahwa Bank Syariah Mandiri sebelumnya telah melakukan pembiayaan

174

M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, hlm. 132. 175

Beberapa risiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah, yaitu: Side streaming,

yaitu nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebut dalam kontrak; Lalai dan

kesalahan yang disengaja; Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

(Lihat Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani

Press, 2001), hlm. 94.

116

Mudharabah dengan PT Sari Indo Prima, namun melakukan pembiayaan

Mudharabah Muqayyadah yang melibatkan Dana Pensiun Angkasa Pura II,

Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima, sehingga didalam pembiayaan

Mudharabah Muqayyadah ini aset PT Sari Indo Prima telah terjaminkan

sebelumnya kepada Bank Syariah Mandiri. Jadi disini Bank Syariah Mandiri

telah melakukan pelanggaran prinsip mengenal nasabah walaupun terlebih

dahulu telah ada keterangan dari audit independen mengenai total aset PT

Sari Indo Prima. Seandainya Bank Mandiri Syariah dalam membuat Nota

analisa pembiayaan dibuat secara lengkap dan benar maka Dana Pensiun

Angkasa Pura II sebagai Shahibul Maal akan enggan melakukan pembiayaan

Mudharabah Muqayyadah dengan PT Sari Indo Prima sebagai Mudharib

dikarekan PT Sari Indo Prima telah terlebih dahulu terkait dengan

pembiayaan Murabahah dengan Bank Syariah Mandiri.

B. Penyelesaian Sengekta Akad Mudharabah Muqayyadah terhadap kasus

Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT

Sari Indo Prima

Dana Pensiun Angkasa pura II dengan PT. Sari Indo Prima dan Bank

Syari‟ah Mandiri telah mencantumkan bahwa penyelesaian sengketa yang

akan terjadi akan diselesaikan melalui BASYARNAS. Kewenangan tersebut

dicantumkan dalam kesepakatan bersama antara Dana Pensiun Angkasa pura

II dengan PT. Sari Indo Prima dan Bank Syari‟ah Mandiri cabang Tangerang

No.006/MOU/DPAP II/I/2004 – No. 103/0110/MOU-SIPI/2004 –

No05/1393/017 yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2004 pada Pasal 4

dinyatakan bahwa jika terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui BAMUI

yang saat ini telah diganti menjadi BASYARNAS.

Karena perjanjian yang disepakati para pihak merupakan Undang

Undang bagi para pihak menurut pasal 1338 KUH Perdata

Dengan adanya penyelesaian sengketa maka peran BASYARNAS

dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah baru dapat dilaksanakan

karena BASYARNAS memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan

117

permasalahan yang terjadi. Dalam perjanjian ini telah disepakati penyelesaian

sengketa melalui Basyarnas dengan. Dengan para pihak yang mengajukan

sengketa yang didalam perjanjiannya mencantumkan klausula arbitrase maka

Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut.

Dalam menjalankan perannya, BASYARNAS harus melakukannya

sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Peraturan Prosedur Badan

Arbitrase Syari‟ah Nasional (BASYARNAS). Setelah surat permohonan

diperiksa dan terdapat klausula arbitrase maka BASYARNAS akan menunjuk

arbiter atau majelis arbitrase yang akan memeriksa dan memutus sengketa

antara kedua belah pihak. Pada penetapan arbiter, siapa saja dapat menjadi

arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan untuk menyelesaikan

sengketa yang sedang terjadi. Seorang arbiter bisa seorang ahli hukum, bisa

juga seorang yang ahli dalam bidang tertentu.176

Arbiter yang ditunjuk oleh

ketua BASYARNAS dipilih dari para anggota anggota Dewan Arbiter yang

telah terdaftar pada BASYARNAS.

BASYARNAS juga memiliki peran dalam hal pengupayaan

perdamaian bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Perdamaian sangat

dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisaa‟ (4)

ayat 126 yang artinya (lebih kurang) :

“perdamaian itu adalah jalan terbaik”.

Perdamaian (Sulh) berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk

mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa

secara damai.177

Jika perdamain tercapai maka arbiter atau arbiter majelis

akan membuat akta perdamaian yang bersifat final dan mengikat para pihak

untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Dalam hal perdamaian yang

dilakukan tidak tercapai oleh kedua belah pihak, maka arbiter atau arbiter

majelis akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Proses pemeriksaan oleh dan melalui pranata arbitrase ini tidak

berbeda jauh dalam dengan proses pemeriksaan peradilan perdata yang

176

Rachmadi Usman, Op.cit, hlm 168. 177

Abdul manan, Hukum Ekonomi Syariàh dalam presfektif kewenangan peradilan

agama, Penerbit:Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 427

118

menjurus ke arah perdamaian. Akan tetapi, pranata arbitrase yang merupakan

suatu alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan BASYARNAS hanya

terhadap hal-hal yang dimungkinkan adanya kebebasan dari para pihak untuk

melakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku umum.178

Artinya adalah dalam proses pemeriksaan para pihak diberikan kebebasan

untuk menentukan sendiri acara dan proses pemerikasaan sengketa akan

tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Seperti pemeriksaan peradilan pada umumnya dalam penyelesain

melalui arbitrase masing-masing pihak juga memiliki kesempatan yang sama

untuk didengar pendapatnya untuk melakukan pembelaan dan

mempertahankan kepentingannya. Dalam sidang pertama, Termohon dapat

mengajukan tuntutan balasan (rekopensi), tuntutan balasan tersebut harus

diajukan sekaligus dalam jawaban pertama atau pada saat hari pemeriksaan,

kemudian Dana Pensiun Angkasa Pura II akan diberi kesempatan untuk

menanggapinya (replik). Tuntutan masing-masing pihak akan diperiksa dan

diputus bersama-sama dalam satu putusan. Para pihak dapat mengajukan

bukti-bukti serta saksi atau ahli ke meja persidangan untuk didengar

keterangannya. Apabila arbiter tunggal atau arbiter majelis telah menganggap

bahwa pemeriksaan telah selesai maka pemeriksaan akan ditutup dan akan

ditetapkan hari sidang guna membacakan putusan.

Mengenai putusan No.15/tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak yang

merupakan putusan majelis arbitrase terdapat hal yang penting untuk

dianalisa yaitu 1) Mengenai Perbuatan hukum dan wanprestasi 2) Mengenai

ganti rugi.

1. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi

Pada duduk perkara disebutkan bahwa Dana Pensiun Angkasa

Pura II menganggap Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima telah

melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Perbuatan

melawan hukum yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan PT

178

Jaih Mubarok, Op.cit, hlm 91

119

Sari Indo Prima menurut Dana Pensiun Angkasa Pura II adalah Bank

Syariah Mandiri tidak melaksanakan prudentian banking principles

(Prisip Kehati-Hatian) serta adanya ketidak transparansi dalam hal

informasi yang diberikan Bank Syariah Mandiri mengenai keadaan PT

Sari Indo Prima kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II sejak awal. Di

mana informasi yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada Dana

Pensiun Angkasa Pura II tidak benar, tidak lengkap, dan tidak jelas,

sehingga menyebabkan kerugian kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II.

Selain itu Bank Syariah Mandiri tidak melaksanakan kewajibannya

dalam hal memonitor dana yang digunakan PT Sari Indo Prima sehingga

dan tersebut disalahgunakan oleh PT Sari Indo Prima.

Sementara dalam eksepsi Bank Syariah Mandiri menyatakan

bahwa gugatan yang diajukan Dana Pensiun Angkasa Pura II kabur/tidak

jelas karena menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan

perbuatan cidera janji sehingga menurut Bank Syariah Mandiri sudah

sepatutnya arbiter menyatakan permohonan yang diajukan pemohom

tidak dapat diterima. Bank Syariah Mandiri memberikan beberapa

pendapat untuk menguatkan pendapatnya tersebut salah satunya yaitu

Putusan Mahkamah Agung RI No 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari

2001 yang menyatakan :

“Penggabungan Perbuatan melawan hukum dengan Wanprestasi

dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dan harus

diselesaikan tersendiri. Konstruksi gugatan seperti itu mengandung

kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscuur libel, sehingga tidak

dapat diterima.”

Pebuatan melawan hukum ialah tidak hanya perbuatan yang

langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara

langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum, akan tetapi dapat

dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum. Yang dimaksud

peraturan lain adalah peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, dan

120

sopan santun.179

Semula pengertian perbuatan melawan hukum hanya

diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang

saja. Akan tetapi kemudian Hoge Raad dalam kasus yang terkeanal

Lindenbaum melawan Cohen memperluas pengertian melawan hukum

bukan hanya sebagai perbuatan yang melaggar Undang-undang, tetapi

juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan

kesusilaan. dalam hubugan antara sesama warga masyarakat dan terhadap

benda orang lain.180

Bank Syariah Mandiri dalam hal perbuatan melawan hukum telah

melanggar kehati- hatian dan kepatutan. Pelanggaran prinsip kehati-

hatian terjadi dalam hal pihak Bank Syariah Mandiri tidak menggunakan

prinsip kehati-hatian dalam hal pemberian pembiayaan sehingga

menimbulkan kerugian bagi Dana Pensiun Angkasa Pura II. Mengenai

prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan telah di jelaskan

dalam Undang- undang No.10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-

undang No.70 Tahun 1992 tentang perbankan pada Pasal 8 ayat (1) dan

(2) yang berbunyi:

a. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip

syari‟ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan

analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta

kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau

mengembalikan pembiayaan dimaksu sesuai dengan yang

diperjanjikan.

b. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan

dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari‟ah, sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Syariah Mandiri juga telah melanggar asas kepatutan

dimana Bank Syariah Mandiri tidak menjalankan kewajibannya untuk

179

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Penerbit: Sumur, Bandung,

1976, hlm. 12-13 180

Suharnoko, Hukum Perjanjian:Teori dan Analisa Kasus, Penerbit:Kencana, Jakarta,

2004, hlm.119

121

memonitoring dana dari shahib al-mal yang digunakan oleh PT Sari Indo

Prima. Akibat dari kelalaian Bank Syariah Mandiri dalam memonitoring

usaha yang dilakukan oleh PT Sari Indo Prima mengakibatkan PT Sari

Indo Prima menyalahgunakan dana yang telah diberikan tersebut.

PT Sari Indo Prima berdasarkan pendapat majelis arbiter telah

melakukan kesalahan fatal kerena dengan sengaja menyalahgunakan

dana milik shahib al-mal tidak sebagaimana yang tertulis dalam

perjanjian, yaitu untuk membeli mesin- mesin dan menambah modal

kerja, tetapi oleh PT Sari Indo Prima ternyata dana tersebut digunakan

untuk kepentingan lain yaitu memperluas pabrik. Mudharabah adalah

pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal usaha

dan keuntungannya dibagi berdasarkan syarat yang disepakati antara

pemilik modal dengan yang menjalankan modal. Berdasarkan pengertian

Mudharabah tersebut maka tidak tepat bahwa dana shabib al-mal tersebut

digunaan sebagai inventori (bukan modal kerja).

Perbuatan melawan hukum selanjutnya yang telah dilakukan oleh

Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima adalah penipuan.

Penipuan yang dimaksudkan disini adalah bahwa Bank Syariah Mandiri

dan PT Sari Indo Prima memberikan informasi yang tidak sebenarnya

kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II. Bank Syariah Mandiri

menyatakan bahwa PT Sari Indo Prima tidak dalam keadaan berhutang

kepada pihak lain, akan tetapi pada kenyataannya PT Sari Indo Prima

masih terikat perjanjian Murabahah dan perjanjian Musyarakah dengan

Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 21 Oktober 2003. Penipuan ini

dilakukan atas perbuatan Bank Syariah Mandiri mengajak PT Sari Indo

Prima yang membutuhkan biaya memanfaatkan dana dari Dana Pensiun

Angkasa Pura II.

Perbuatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dan PT Sari

Indo Prima sangat dilarang oleh Allah, sebagaimana tercantum dalam Al-

Quran Surat Al-Baqarah 188 yang artinya (lebih kurang):

122

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang

lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu

membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

sebaagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat

dosa, sedangkan kamu mengetahui.”

Dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Dana Pensiun

Angkasa Pura II juga terdapat dalil wanprestasi. Hal ini didasari oleh

ketidakmampuan PT Sari Indo Prima untuk membayar pokok pinjaman

maupun margin bagi hasil kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II karena

penggunaan modal yang tidak relevan dengan akad Mudharabah

Muqayyadah. Berdasarkan akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah

nomor: 108 yang dibuat antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan

Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima, dana yang diinvestasikan

oleh Dana Pensiun Angkasa Pura II kepada PT Sari Indo Prima adalah

sebesar Rp 10.000.000.000,00, margin bagi hasil bagi untuk Dana

Pensiun Angkasa Pura II sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen)

dan Bank Syariah Mandiri mendapat fee sebesar 1% (satu persen).

Jangka waktu akad tersebut berakhir terhitung sejak tanggal 23 Januari

2007. Akan tetapi PT Sari Indo Prima tidak kunjung membayarkan

penjiman pokok dan margin bagi hasilnya kepada Dana Pensiun Angkasa

Pura II, sehingga menimbulkan kerugian bagi Dana Pensiun Angkasa

Pura II.

Wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak ingkar janji

terhadap perikatan atau perjanjian antara para pihak baik perikatan

tersebut didasarkan atas perjanjian sesuai Pasal 1338 sampai dengan

Pasal 1341 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber pada

Undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal

1380 KUHPerdata.181 Perbuatan ingkar janji dalam Islam sangat

181

Darwin Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata , Penerbit:Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.131

123

dilarang oleh Allah, Allah berfirman dalam Al- Quran Surat Ash-Shaf

(61) ayat 2-3 yang artinya (lebih kurang):

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan

apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa

kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”

Dalam Islam disebutkan bahwa menepati janji adalah bagian dari

Iman dan termasuk diantara sifat para Nabi dan Rasul. Rasullah

bersabda “Menepati janji dengan baik adalah sebagian dari iman dan

baginya tidak ada pahala kecuali surga”.182

Selain itu Allah Swt

berfirman dalam surah Al-israa‟ (17) ayat 34 yang artinya (lebih kurang):

“...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta

pertanggungjawabannya”

Wanprestasi dapat terjadi karena disengaja ataupun tidak

disengaja. Wanprestasi dapat berupa:183

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;

b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;

c. Terlambat memenuhi presatasi;dan

d. Melakukan apa yang dilakukan dalam perjanjian dilarang untuk

dilakukan.

2. Ganti Rugi

Dalam hukum Islam ganti rugi dikenal dengan nama dhaman

sebagaimana dijelaskan oleh Asmuni Mt, bahwa kata dhaman memiliki

makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna

secara istilah. Secara bahasa dhaman diartikan sebagai ganti rugi atau

tanggungan. Dhaman di dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua

macam, yaitu:

182

Departemen Agama RI, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Penerbit:Departemen

Agama RI, 2002, Hlm 222 183

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Penerbit:Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2012, hlm 95.

124

a. Dhaman akad (dhaman al-'aqd), yaitu tanggung jawab perdata untuk

memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad;

b. Dhaman udwan (dhaman al-'udwan), yaitu tanggung jawab perdata

untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan

merugikan (al-fi'l adh- dhan) atau dalam istilah hukum perdata

Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.

Terdapat perbedaan antara ganti rugi perbuatan melawan hukum

dan ganti rugi dalam hal wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1243

KUHPerdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,

barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai

memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus

diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Adapun bunyi Pasal 1243 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya

suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah

dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika

sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan

atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah

ditentukan.”

Yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang

timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi

perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia

dinyatakan lalai. Ganti kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam

Pasal 1243 di atas, terdiri dari tiga unsur yaitu:

a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkosa cetak,

biaya materai, biaya iklan.

b. Kerugian karena Kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat

kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buah karena kelambatan

penyerahan, amburuknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga

merusakkan prabot rumah tangga.

125

c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang

berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan

yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.

Dalam hukum Islam besaran mengenai ganti rugi yang dapat

diminta oleh pihak yang dirugikan diukur berdasarkan urf (kebiasaan)

yang berlaku. Dengan demikian, dharar (kerugian) berkaitan dengan

harta benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan

dengan keharta bendaan harus selaras dengan kebiasaan yang berlaku di

tengah masyarakat. Kualitas dan kuantitas dhaman harus seimbang

dengan darar. Hal ini sejalan dengan filosofi dhaman, yaitu untuk

mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan

membuat pelakunya agar menjadi jera.

Berdasarkan analisis diatas maka jelas bahwa Bank Syariah

Mandiri dan PT Sari Indo Prima telah melakukan perbuatan melawan

hukum dan wanprestasi, sehingga keputusan majelis arbiter yang dalam

putusannya membatalkan akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah

No.108 tanggal 28 Januari 2004 dan menghukum Bank Syariah Mandiri

dan PT Sari Indo Prima bersama-sama secara tanggung renteng

membayar jumlah pokok pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) telah sesuai dengan hukum yang berlaku baik dari

segi hukum positif maupun hukum Islam.

Putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat (final and binding)

untuk dilaksanakan antara nasabah dan bank. Pendapat hukum yang

diberikan lembaga arbitrase syariah bersifat mengikat (binding) oleh

karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada

lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap

pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap

perjanjian (breach of contract - wanprestasi). Oleh karena itu, tidak dapat

dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

126

Permohonan pembatalan ini dapat diajukan mengingat bahwa

adanya kemungkinan bahwa mejelis arbiter atau arbiter dalam

memutuskan sengketaa yang terjadi mengalami kekeliruan, dikarenakan

arbiter juga merupakan manusia. Suatu putusan arbitrase tidak kebal

terhadap pengawasan atau pemeriksaan oleh Pengadilan. Justru, untuk

menjaga kualitasnya sehingga pada akhirnya arbitrase dapat berkembang,

arbitrase membutuhkan kontrol pengadilan. Meski demikian, tentu saja,

upaya pembatalan putusan arbitrase tidak boleh dilakukan secara

berlebihan. Campur-tangan pengadilan melalui kewenangannya untuk

membatalkan putusan arbitrase perlu dibatasi, dengan tetap

memperhatikan nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

mengenai arbitrase.184

Hakim dalam memeriksa perkara Permohonan

Pembatalan Arbitrase dibatasi oleh Pasal 70 Undang-undang No.30

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

yang berbunyi:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan

permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung

unsur-unsur sebagai berikut :

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah

putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat

menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah

satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selain hal yang telah disebutkan maka jelas bahwa pengadilan

tidak berwenang untuk memeriksa ulang pokok perkara yang telah

dipertimbangkan dan diputus oleh Arbitrase.

184

Terdapat pada, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-

putusan-arbitrasedi-indonesia, diakses pada Selasa 4 Januari 2018, pukul 13.01 WIB.

127

Berdasarkan uraian diatas maka peranan BASYARNAS sangat

penting dalam penyelesaian sengketa perbankan syari‟ah dimana

BASYARNAS berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi

pada perbankan syari‟ah apabila terdapat perjanjian yang mencantumkan

bahwa sengketa yang terjadi akan diselesaikan melalui BASYARNAS.

BASYARNAS memiki peran penting dalam penyelesaian sengketa

perbankan syari‟ah sejak dimulainya pendaftaran sampai dengan putusan,

peran ini dapat dilihat dalam penyelesaian sengketa perbankan syari‟ah

yang terjadi antara PT.Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank

Syariah Mandiri dan PT.SIPI yang telah diputus berdasarkan putusan

No.15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak.

Perjanjian yang dibuat oleh nasabah dan pihak bank syariah

intinya memuat hak dan kewajiban para pihak. Bahwa perjanjian atau

kontrak yang bagus adalah kontrak yang rigid dan memuat klausula-

klausula yang tidak multitafsir (multi interpretable) sehingga dapat

meminimalisir terjadinya dispute di kemudian hari.185

Menyangkut dengan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan,

ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam praktik

perbankan syariah antara bank dengan dengan nasabah.

Kemungkinan-kemungkinan sengketa biasanya berupa komplain karena

ketidaksesuaian antara realitas dengan penawarannya, tidak sesuai

dengan akad dan pelaksanaannya, tidak sesuai dengan aturan main yang

diperjanjikan, layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam draft

akad, serta komplain terhadap lambatnya proses kerja.186

Dalam suatu perjanjian sering dijumpai ketentuan bahwa para

pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266

KUHPerdata.187

Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka

185





Pasal 1266 KUHPerdata menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan

dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi

128

perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim,

tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini

wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi beberapa ahli hukum

berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi,

perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan

kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah

wanprestasi namun hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan

kepadanya untuk memenuhi perjanjian.188

Kesepakatan akad Mudharabah Muqayyadah No. 108 antara Dana

Pensiun Angkasa Pura II, PT Sari Indo Prima, dan Bank Syariah Mandiri

menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Dalam perspektif

Hukum Islam, apabila perjanjian telah memenuhi rukun dan syaratnya,

maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi sebagai hukum.

Dengan kata lain, bahwa dengan lahirnya perjanjian menimbulkan akibat

hukum yang wajib dilaksanakan oleh para pihak yang menyepakatinya.

Hal tersebut juga berlaku pada ketentuan hukum perdata. Dalam Pasal

1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian, akibat dari disepakatinya perjanjian adalah

mengikat bagi para pihak dalam pemenuhan kesepakatan dalam

perjanjian tersebut. Lebih lanjut dalam pengertian ini, salah satu pihak

tidak diperbolehkan menarik kembali kesepakatannya kecuali disepakati

oleh pihak yang lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

kewajiban. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus

dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai

tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan

dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat,

memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajiban. (Lihat Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.

Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007) 188


hal. 62.

129

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Dengan demikian suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali

atau dibatalkan kecuali atas kesepakatan para pihak.

Di dalam Al-Quran sendiri ditanamkan tentang kewajiban

pemenuhan atas kesepakatan dalam akad, sebagaimana diterangkan

dalam Surat Al-Maidah ayat (1):

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Dalam kaitan dengan kewajiban memenuhi akad, Rasyid Ridha

dalam menafsirkan Surat Al-Maidah ayat 1 di atas dalam Kitab Tafsir

Al-Manar menyebutkan:

“Setiap pertanyaan dan tindakan yang dipandang sebagai akad

wajib dipenuhi sebagaimana diperintahkan oleh Allah, selama tidak

berisi pengharaman yang halal dan penghalalan yang haram yang telah

ditegaskan dalam Syariah, seperti akad dengan paksaan, akad

membakar rumah seseorang, memotong pohonnya, berbuat keji atau

makan harta sesame dengan janji bathil, semisal riba, judi,

penyogokan.”189

Begitu juga di dalam Surat Al-Isra ayat 34:

189

Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: 1426/2005), cet.

2.,VI:99.

130

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali

dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan

penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta

pertanggungjawabannya.”

Sedangkan Hadist Rasulullah SAW menyebutkan:

“Orang-orang Muslim itu setia kepada ayat-ayat (klausul) yang

mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang

menghalalkan yang halal. (HR. At-Tirmidzi, At-Tabrani dan Al-Baihaqi)

Akad atau perjanjian yang disebutkan dalam dasar-dasar hukum

di atas mencakup janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang

dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesama manusia (muamalah).

Berdasarkan uraian di atas, maka melihat bahwa pelanggaran

yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri adalah pelanggaran terhadap

prinsip kehati-hatian dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah

No. 108 karena dalam hal ini Bank Syariah Mandiri tidak menjalankan

amanah sebagaimana yang diwajibkan di dalam akad tersebut, sesuai

dengan Surat Al-Baqarah ayat 283:

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia

bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa

hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam kasus ini pihak Bank Syariah Mandiri tidak melaksanakan

kewajibannya dalam menganalisa pembiayaan yang akan diberikan terhadap

PT Sari Indo Prima, sehingga Bank Syariah Mandiri merugikan Dana Pensiun

131

Angkasa Pura II sebagai shahibul maal. Kedudukan Bank Syariah Mandiri di

sini sebagai fasilitator pembiayaan berkewajiban untuk melindungi Shahibul

Maal dari kerugian akibat kelalaian PT Sari Indo Prima sebagai Mudharib.

Bank Syariah Mandiri sebagai fasilitator juga tidak melaksanakan

kewajibannya dalam memonitor penggunaa dana oleh Mudharib sesuai

dengan peruntukkannya dan tidak memberikan informasi yang benar tentang

keadaan Mudharib sesuai dengan perjanjian.

Hal ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan, terlebih

lagi juga bertentangan dengan prinsip syariah itu sendiri dimana pembiayaan

dilakukan oleh bank syariah dengan amanah. Oleh karena itu, akad yang

bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip syariah

adalah batal dan para pihak dikembalikan kepada keadaan semula. Menurut

Prof. Subekti mengenai pembatalan perjanjian:190

“Dalam hal perjanjian

dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum

perjanjian diadakan. Dikatakan, pembatalan itu berlaku surut sampai pada

detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu

pihak harus dikembalikan kepada pihak lainnya.”

Ketika suatu perjanjian Mudharabah telah disepakati, maka perjanjian

tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah

pihak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka akan

menimbulkan konsekuensi yuridis berupa gugurnya kontrak tersebut.

Adanya kesepakatan para pihak untuk membuat kontrak Mudharabah,

menjadikannya mengikat seperti undang-undang (Pasal 1338 jo 1320

KUHPerdata).191

Istilah pembatalan akad atau perjanjian dalam hukum perjanjian Islam

disebut dengan iqalah, yaitu tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan

bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka tutup dan

menghapus akibat hukum yang timbul, sehingga status para pihak kembali

190


hal. 51. 191


University Press, 2007), hal. 133.

132

seperti sebelum terjadinya akad yang diputus tersebut. Hal ini juga dapat

disebut sebagai terminasi akad yaitu dengan kata lain bahwa iqalah adalah

kesepakatan bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat

hukumnya, sehingga seperti tidak pernah terjadi akad. Dengan demikian,

akibat hukum dari iqalah tidak hanya berlaku sejak dilakukannya

pemutusan, tetapi juga pada saat dibuatnya akad. Atau iqalah mempunyai

akibat hukum berlaku surut.192

Atas dasar penjelasan tesebut serta pendapat Prof. Subekti di atas,

maka kedudukan para pihak kembali sebagaimana semula sebelum terjadinya

kesepakatan akad. Dengan demikian para pihak harus mengembalikan setoran

modal yang diterima. PT Sari Indo Prima sebagai Mudharib harus

mengembalikan setoran modal yang diterima. Dana Pensiun Angkasa Pura II

sebagai Shahibul Maal yang telah menerima bagi hasil sampai bulan Agustus

2004 harus mengembalikan apa yang sudah diterimanya. Bank Syariah

Mandiri sebagai perantara harus mengembalikan ujrah (fee) yang sudah

diterimanya.

Permasalahan pada kasus Dana Pensiun Angkasa Pura II terhadap PT

Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima ini bermula dari adanya

sebuah penawaran kerjasama dari Bank Syariah Mandiri kepada Dana

Pensiun Angkasa Pura II dimana penawarannya Dana Pensiun Angkasa Pura

sebagai calon shahibul maan dan PT Sari Indo Prima sebagai Mudharib

dengan menggunakan pembiayaan Mudharabah Muqayyadah. Sedangkan

Bank Syariah Mandiri berkedudukan hanya sebagai fasilitator (booking office

atau arranger). Penawaran tersebut adalah karena PT Sari Indo Prima

membutuhkan modal sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyah Rupiah)

untuk pembelian mesin sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah)

192

Muhammad Shobirin, “Tanggung Jawab Bank Syariah dalam Akad Pembiayaan

Mudharabah Muqayyadah dalam Hal Mudharib Wanprestasi: Studi Kasus Putusan atas

Permohonan Dana Pensiun Angkasa Pura II melawan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo

Prima di Badan Arbitrase Syariah Nasional”. (Skripsi Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, Depok, 2009), hal.179

133

dan pembiayaan modal kerja usaha sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar

Rupiah).

Berdasarkan permohonan modal yang dibutuhkan PT Sari Indo Prima

kemudian dibuat kesepakatan kerjasama antara Bank Syariah Mandiri, Dana

Pensiun Angkasa Pura II dan PT Sari Indo Prima dengan MOU tanggal 23

Januari 2004 Nomor 006/MOU/DPAP II/2004-Nomor 103/0110/MOU-

SIP/I/2004 Nomor 005/1393/017 yang mengatur hubungan para pihak satu

sama lain, yaitu Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai pihak pertama sebagai

funder akan menyediakan plafond limit sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh

milyar rupiah).

Dana Pensiun Angkasa Pura II menyediakan dana sebesar

Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) yang akan diberikan dalam

perjanjian kerjasama antara Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima.

Dari penyediaan dana yang diberikan Dana Pensiun Angkasa Pura oleh pihak

pertama tersebut, pihak pertama akan menerima margin sebesar 13,5% (tiga

belas koma lima perseratus) pertahun efektif yang akan diterima selambat-

lambatnya tanggal 23 setiap bulanya. Sementara Bank Syariah Mandiri

mendapatkan fee sebesar satu persen pertahun terhitung sejak pembiayaan

Mudharabah Muqayyadah masih berjalan (outstanding). Dalam kesepakatan

ini disepakati bahwa kerjasama berlangsung selama 3 (tiga) tahun terhitung

tanggal 23 Januari 2004 sampai dengan 23 Januari 2007 sesuai kesepakatan.

Kerjasama yang disepakati oleh Dana Pensiun Angkasa Pura II

dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima maka pihak Dana

Pensiun Angkasa Pura adalah Pihak Pertama sedangkan PT Sari Indo Prima

adalah Pihak Kedua dan Bank Syariah Mandiri adalah Pihak Ketiga.

PT Sari Indo Prima Pihak Kedua yang akan menggunakan dana dari

pihak pertama Dana Pensiun Angkasa Pura II untuk melaksanakan pembelian

mesin dan penambahan modal kerja sesuai permohonan yang dirincikan

untuk pembelian mesin sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah)

dan pembiayaan modal kerja usaha sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar

Rupiah). Sesuai kesepakatan pihak kedua akan membayarkan margin setiap

134

bulanya kepada pihak pertama secara proporsional dan margin 13,5% (tiga

belas koma lima perseratus) pertahun efektif yang mana pembayaran margin

tersebut difasilitasi oleh Bank Syariah Mandiri sebagai Pihak Ketiga

(arranger).

Dana Pensiun Angkasa Pura II setuju atas penawaran Bank Syariah

Mandiri karena berdasarkan tahun 2000. Dana Pensiun Angkasa Pura II telah

menempatkan dana pada perbankan syariah dalam bentuk deposito dan saat

itu diperoleh return (bagi hasil keuntungan yang cukup memuaskan.

Pemahaman Dana Pensiun Angkasa Pura II terhadap skim pembayaran

Mudharabah adalah menempatkan deposito pada Bank Syariah Mandiri dan

dengan pemahan tersebut Dana Pensiun Angkasa Pura II setuju untuk

menempatkan dananya pada Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya pada tanggal

16 Desember 2003 Bank Syariah Mandiri telah mengajukan proposal

penawaran kerjasama pembiayaan Mudharabah Muqayyadah kepada Dana

Pensiun Angkasa Pura II surat No.05/1323/017 perihal penawaran kerjasama

pembiayaan Mudharabah Muqayyadah untuk PT Sari Indo Prima.

Dana Pensiun Angkasa Pura II menyampaikan surat kepada Bank

Syariah Mandiri perihal penerbitan Deposito pada tanggal 23 Januari 2004

sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), dan tanggal 27 Februari

2004 dengan jumlah yang sama yaitu Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar

Rupiah). Pada tanggal 28 Januari 2004 dilakukan Akad Mudharabah

Muqayyadah No.108 antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, PT Sari Indo

Prima dan Bank Syariah Mandiri sejumlah Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh

Milyar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga tahun).

Setelah perjanjian akad Mudharabah Muqayyadah antara Dana

Pensiun Angkasa Pura II, PT Sari Indo Prima dan Bank Syariah Mandiri.

Dibulan Agustus tepatnya sudah enam bulan berlalu sampai gugatan

dilayangkan, Dana Pensiun Angkasa Pura II yang dalam hal ini sebagai

Shahibul Maal tidak mendapatkan nisbah bagi hasil karena PT Sari Indo

Prima dan Bank Mandiri Syariah tidak membayarkan angsuran sebagaimana

mestinya, baik kewajiban pokok maupun margin (Selisih) bagi hasil sesuai

135

perjajian. Dengan demikian pihak PT Sari Indo Prima dianggap telah

melakukan wanprestasi atas kesepakatan yang tertuang pada akad

Mudharabah Muqayyadah tersebut.

Sejak awal proses pembiayaan, Dana Pensiun Angkasa Pura II menilai

Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima tidak transparan. Hal itu

antara lain terlihat dari pembiayaan yang dilakukan lebih dulu oleh

Bank Syariah Mandiri kepada PT Sari Indo Prima sebesar

Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) pada Oktober 2003,

sebelum Akad Mudharabah Muqayyadah antara Dana Pensiun Angkasa Pura

II, Bank Syariah Mandiri, dan PT SARI INDO PRIMA dibuat. Dalam akad

pembiayaan No. 108 disebutkan bahwa PT SARI INDO PRIMA tidak dalam

keadaan berutang pada pihak lain. Sehingga dengan demikian menurut Dana

Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syariah Mandiri tidak melaksanakan prinsip

kehati-hatian perbankan (prudential banking principles) baik dalam proses

pengajuan maupun pelaksanaan pembiayaan, serta tidak menyampaikan

informasi kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II secara benar, lengkap, jelas,

dan jujur.

Seiring dengan berjalannya pembiayaan tersebut, Bank Syariah

Mandiri juga tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar terhadap

pengikatan barang jaminan dan monitoring dana untuk pembayaran margin

bagi hasil kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II, sehingga PT Sari Indo

Prima membayar atau mengangsur hutangnya kepada Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima telah berbuat zhalim dan

gharar terhadap Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan melakukan transaksi

yang mengandung tipuan yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak Dana

Pensiun Angkasa Pura II.

Dana Pensiun Angkasa Pura II kemudian membawa perkara itu ke

Basyarnas. Hal itu sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Akad Pembiayaan

Mudharabah Muqayyadah yang mengatur apabila terjadi perselisihan maka

para pihak akan menunjuk Basyarnas untuk menyelesaikan sengketa. Atas

gugatan dari Dana Pensiun Angkasa Pura II tersebut telah diadakan

136

persidangan-persidangan di Basyarnas yang dipimpin oleh Hj. Fatimah A.,

S.H. sebagai Ketua Majelis Arbitrer, Prof. H. Bismar Siregar, S.H., dan H.

Hidayat Achyar, S.H., sebagai anggota Majelis Arbiter.

Pada tanggal 21 Agustus 2008 telah diputus gugatan tersebut dengan

dihadiri oleh Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku Dana Pensiun Angkasa

Pura II, kuasa hukum Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syariah Mandiri

yaitu Bank Syariah Mandiri, kuasa hukum Bank Syariah Mandiri, serta PT

Sari Indo Prima selaku PT Sari Indo Prima. Isi putusan adalah sebagai

berikut:

Dalam eksepsi:

Menolak permohonan eksepsi. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Dana Pensiun Angkasa Pura II untuk

sebagian;

2. Menyatakan Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima melakukan

ingkar janji;

3. Membatalkan Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.

108 tanggal 28 Januari 2004 dan kesepakatan yang terkait sebelumnya;

4. Menghukum Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima bersama-

sama secara tanggung renteng membayar Jumlah Pokok Pembiayaan

uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada

Dana Pensiun Angkasa Pura II selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sejak putusan ini diucapkan;

5. Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat dan oleh karena itu

mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan;

6. Membebani biaya perkara kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank

Syariah Mandiri, dan PT Sari Indo Prima masing-masing 1/3 bagiannya;

7. Menolak permohonan Dana Pensiun Angkasa Pura II untuk selebihnya;

Memerintahkan kepada sekretaris sidang untuk mendaftarkan turunan

resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri masing-

masing dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang

137

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa.

Akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah ini dibuat pada tahun

2003 dimana pada saat itu peraturan mengenai standar pembuatan akad pada

produk pembiayaan dengan prinsip syariah belum ada. Peraturan mengenai

standar akad dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana pada perbankan

dengan prinsip syariah baru dibuat oleh Bank Indonesia tahun 2005 yaitu

dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang

Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana tersebut di atas.

PBI No. 7/46/PBI/2005 tersebut kini telah dicabut oleh PBI No.

9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank

Syariah. Selain itu, pada saat pembuatan akad tersebut kebijakan atas

pembuatan akad dikembalikan pada masing-masing bank syariah dengan

berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa DSN yang

menjadi pedoman dalam pembuatan akad tersebut yaitu Fatwa DSN No.

07/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Sedangkan undang- undang perbankan syariah yang berlaku pada saat itu

adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berkaitan dengan akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah antara

Dana Pensiun Angsa Pura II, PT Sari Indo Prima, dan Bank Syariah Mandiri,

berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa

Bank Syariah Mandiri sebagai perantara tidak menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam akad yang dapat melindungi kepentingan Dana Pensiun Angsa

Pura II sebagai nasabah pemberi dana. Bank Syariah Mandiri tidak

melakukan analisis yang mendalam terhadap kondisi keuangan dari PT Dana

Pensiun Angkasa Pura II sebelum dibuatnya akad pembiayaan Mudharabah

Muqayyadah antara Dana Pensiun Angsa Pura II, Bank Syariah Mandiri dan

PT Sari Indo Prima. Bank Syariah Mandiri dalam menganalisa

138

pembiayaannya terhadap PT Sari Indo Prima tidak menganalisa apakah

pembiayaan tersebut berstatus macet atau tidak, bahwa Bank Syariah Mandiri

sebelumnya telah melakukan pembiayaan murabahah dengan PT Sari Indo

Prima, namun melakukan pembiayaan Mudharabah Muqayyadah yang

melibatkan Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank Syariah Mandiri dan PT

Sari Indo Prima, sehingga di dalam pembiayaan Mudharabah muqayyadah

ini aset PT Sari Indo Prima telah terjaminkan sebelumnya kepada Bank

Syariah Mandiri. Jadi di sini Bank Syariah Mandiri telah melakukan

pelanggaran Prinsip Mengenal Nasabah walaupun terlebih dahulu telah ada

keterangan dari audit independen mengenai total aset PT Sari Indo Prima.

Seandainya Bank Syariah Mandiri dalam membuat Nota Analisa Pembiayaan

dibuat secara lengkap dan benar maka Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai

shahibul maal akan enggan melakukan pembiayaan Mudharabah

Muqayyadah dengan PT Sari Indo Prima sebagai Mudharib dikarenakan PT

Sari Indo Prima telah terlebih dahulu terikat dengan pembiayaan murabahah

dengan Bank Syariah Mandiri.

Sejak awal proses pembiayaan pihak Bank Syariah Mandiri tidak

menyampaikan secara transparan kepada Dana Pensiun Angsa Pura II bahwa

pada bulan Oktober 2003, yaitu tiga bulan sebelum adanya akad pembiayaan

Mudharabah Muqayyadah antara Dana Pensiun Angsa Pura II, PT Sari Indo

Prima dan Bank Syariah Mandiri, PT Sari Indo Prima telah mendapatkan

pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 6.500.000,- (enam milyar

lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang dibuat dalam akad no.

5/123/017/AKAD/MRBH dan akad no. 5/124/017/AKAD. Sedangkan pada

akad pembiayaan no. 108, disebutkan bahwa PT Sari Indo Prima tidak dalam

keadaan berhutang pada pihak lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip

prudential banking yang mewajibkan bahwa bank wajib menyampaikan

informasi kepada nasabah secara benar, lengkap, jelas, dan jujur.

Selain itu, sebelum mendapatkan pembiayaan dengan akad

Mudharabah Muqayyadah no. 108, PT Sari Indo Prima telah lebih dahulu

mendapatkan pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah dari Bank

139

Syariah Mandiri pada tanggal 21 Oktober 2003. Atas permasalahan tersebut,

untuk menjadi nasabah pembiayaan Mudharabah maka terlebih dahulu harus

menjadi nasabah murabahah, jika yang bersangkutan memiliki tabiat baik.

Dengan dilakukannya proses ini, tabiat nasabah diketahui oleh bank syariah,

sehingga tindakan-tindakan curang dapat diminimalkan karena bank telah

mengetahui track record dari calon nasabah pembiayaan Mudharabah.161

Melihat dari hal tersebut, Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima

kurang lebih baru 3 (tiga) bulan melakukan transaksi pembiayaan murabahah

dan musyarakah. Dengan demikian, mestinya PT Sari Indo Prima belum

layak untuk dinaikkan menjadi nasabah pembiayaan Mudharabah

Muqayyadah. Untuk sampai pada keyakinan bahwa PT Sari Indo Prima

layak dibiayai dengan fasilitas Mudharabah, tentunya analisis perlu

dilaksanakan dalam tenggang waktu yang memadai, tetapi tidak sampai

berlarut-larut. Apabila tenggang waktu antara pemberian pembiayaan dengan

saat terjadi permasalahan terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat, hal

tersebut dapat menjadi indikasi bahwa penilaian atas kemampuan dan

kemauan dari nasabah pembiayaan untuk membayar kembali

fasilitas pembiayaannya tidak dianalisa oleh bank syariah secara

mendalam.162 Hal ini terbukti dengan adanya permasalahan bahwa PT Sari

Indo Prima tidak melaksanakan kewajiban membayarkan angsuran pokok dan

margin bagi hasil sebesar 13,5% (tiga belas koma lima perseratus) setiap

bulan kurang lebih setelah 7 (tujuh) bulan akad pembiayaan tersebut berjalan,

yaitu mulai bulan Agustus 2004.

Tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian perbankan secara mendalam

terlihat juga dalam hal Bank Syariah Mandiri sebagai fasilitator tidak

melakukan pengawasan atas penggunaan dana oleh PT Sari Indo Prima sesuai

dengan peruntukkannya, dimana Mudharib (PT Sari Indo Prima) telah

melakukan side streaming (menggunakan dana tidak sebagaimana

kesepakatan dalam akad) yaitu dengan senggaja menggunakan dana milik

Shahibul Maal untuk memperluas pabrik dan membiayai overhead. Padahal

dalam kesepakatan, dana tersebut digunakan untuk membeli mesin-mesin dan

140

menambah modal kerja. Kewajiban mengenai pengawasan oleh Bank Syariah

Mandiri tersebut tercantum dalam Pasal 8 huruf c Akad Mudharabah

Muqayyadah No.108.Dalam kondisi demikian, Bank Syariah Mandiri tidak

transparan terhadap analisa pembiayaan ini dan tidak amanah atas kewajiban

dan tugasnya sesuai dengan kesepakatan.

Terkait dengan permasalahan tersebut, kewajiban bank syariah adalah

melakukan perlindungan terhadap nasabah, antara lain bank diwajibkan

untuk:

1. Menjaga usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan

melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian pembiayaan,

pemberian jaminan. Penempatan investasi surat berharga, atau hal lain

yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau

sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-

perusahaan dalam kelompok yang sama dengan baik yang

bersangkutan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

2. Dalam memberikan pembiayaan dalam melakukan usaha lainnya,

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepada nasabah

yang mempercayakan dananya ke bank;

3. Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai

kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang

dilakukan melalui bank.

Bank Syariah Mandiri dalam membuat nota analisa pembiayaan

secara baik dan benar, serta transparan, yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1)

dan (2) UU No. 10 Tahun 1998, maka risiko dalam pembiayaan ini tidak akan

terjadi karena pihak Dana Pensiun Angsa Pura II akan enggan dan berpikir

ulang untuk ikut dalam pembiayaan akad Mudharabah Muqayyadah ini.

Dengan demikian Bank Syariah Mandiri telah bertindak tidak professional

dan melanggar prinsip kehati-hatian perbankan dalam pembuatan akad

pembiayaan Mudharabah Muqayyadah tersebut.

Selain itu, di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan No. 10 Tahun

1998 disebutkan bahwa untuk mendapatkan keyakinan berdasarkan analisis

141

yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk

melunasi hutangnya, maka bank wajib melakukan penilaian yang seksama

atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

Berdasarkan analisis kredit atau pembiayaan yang dilakukannya, bank akan

memberikan keputusan menolak atau menyetujui permohonan calon debitur.

Oleh karena itu, setiap analisis kredit atau pembiayaan harus memuat

penilaian yang lengkap dan sempurna sehingga dapat dipertanggungjawabkan

sesuai dengan peraturan intern bank dan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Sehubungan dengan itu, bank syariah dalam fungsinya sebagai

pemberi ataupun perantara dalam pembiayaan yang diberikan kepada

Mudharib wajib berlaku sejak dilakukannya pemutusan, tetapi juga pada saat

dibuatnya akad. Atau iqalah mempunyai akibat hukum berlaku surut.

Permasalahan kasus ini, sudah selesai yang awalnya memang benar

setelah mendapatkan keputusan dari Basyarnas pihak Dana Pensiun Angkasa

Pura II mendaftarkan kasus ini ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat tetapi

kasus ini hanya sampai pendaftaran saja karena pihak Bank Syariah Mandiri

mau memenuhi kesepakatan antara keduanya untuk mengembalikan uang

kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II.

Pihak Basyarnas tidak membenarkan jika kasus ini masih belum

selesai sampai saat ini, Ibu Euis Nurhasanah, memberikan informasi kasus

Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II Akad

Mudharabah Muqayyadah sudah selesai pada tahun 2008 dan pihak Bank

Syariah Mandiri bertanggung jawab atas pengembalian uang yang sudah

disepakati.

Untuk web hukum online yang menyebutkan tentang basyarnas. Pihak

web hukum online memberitakan kasus ini tidak meminta izin membuat

artikel tersebut dan menyebutkan kasus ini sampai banyak para mahasiswa

yang tertarik dengan kasus ini.

Banyak yang hadir ke Basyarnas ingin meneliti tentang kasus ini,

tetapi pihak basyarnas tidak mempunyai hak untuk memberitahukan

142

informasi kasus Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura

II. Kasus ini sudah selesai sejak tahun 2008 pada saat setelah mendaftarkan

ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan tidak dibenarkan jika kasus ini belum

selesai.

Setelah wawancara dengan Ibu Euis Nurhasanah, mengenai kasus

permasalahan ini, tidak seharusnya percaya dengan kasus ini yang beredar di

dunia maya karena belum tentu benar dan fakta seharusnya mencari sumber

yang benar dengan menanyakan kasus ini kepada orangnya langsung atau

observasi wawancara kepihak yang mengetahui kasus ini. Dengan

mendapatkan informasi ini ternyata benar kasus ini sangat berbeda dengan

yang diberitakan di hukum online. Banyak mahasiswa yang menarik dengan

kasus ini yang beranggapan bahwa kasus ini belum selesai ternyata itu salah.

Kasus ini sudah selesai setelah mendaftarkan Pengadilan Agama Jakarta

Pusat tetapi pihak Bank Mandiri Syariah dan Dana Pensiun Angkasa Pura II

bersepakat untuk menyelesaikan permasalahanya dan pihak Bank Mandiri

Syariah bertanggung jawab atas semua kesalahanya dan memberikan

kewajiban ganti rugi untuk membayarkan semua kewajiban pokok yang telah

dikembalikan kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II. 193

Ketika suatu perjanjian Mudharabah telah disepakati, maka perjanjian

tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah

pihak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka akan

menimbulkan gugurnya kontrak teserbut seperti Dana Pensiun Angkasa Pura

II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima. PT Sari Indo Prima

harus mengembalikan setoran modal yang diterima kepada Dana Pensiun

Angkasa Pura II.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Fitran Bank Syariah

Mandiri mengakui kesalahanya dan bersedia untuk bertanggung jawab

sepenuhnya kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II. Akibat Bank Syariah

Mandiri tidak melakukan transparan kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II

dan tidak mengikat barang jaminan PT Sari Indo Prima sebagai pelindung

193

Euis Nurhasanah, Wawancara, Tanggal 18 November 2016 di Gedung MUI Jakarta.

143

untuk shahibul maal. Bank Syariah Mandiri terlebih dahulu melakukan

pembiayaan murabahah dengan PT Sari Indo Prima tanpa memberitahukanya

kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II sebelum diadakanya akad pembiayaan

Mudharabah Muqayyadah.194

Bank Syariah Mandiri sudah mengembalikan setoran modal yang

sudah diterima secara bertahap kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II. Kasus

pembiayaan mudahrabah muqayyadah antara Dana Pensiun Angkasa Pura II

dengan Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indo Prima sudah selesai.

194

Muhammad Ali Fitran, Wawancara, Tanggal 9 Februari 2018 di Gedung BSM Jakarta

144

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Konsep akad mudharabah muqayyadah dalam pelaksanaan perjanjian

Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank syariah mandiri dan PT Sari

Indo Prima dalam fiqih adalah berdasarkan seharusnya Dewan Syariah

Nasional Indonesia membuat pengaturan secara khusus mengenai akad

mudharabah muqayyadah agar diperoleh landasan hukum secara khusus

menenai pelaksanaan akad mudharabah muqayyadah tersebut dalam

prakteknya, secara khusus mengenai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko

dan tingkat kesehatan bank dalam pelaksanaan akad mudharabah

muqayyadah di Indonesia. namun berdasarkan sengketa Angkasa Pura II

dengan Bank Syariah Mandiri dan PT Sari Indonesia Prima tidak memenuhi

standar kelayakan aturan-aturan dalam fiqih.

Penerapan akad Mudharabah Muqayyadah antara Dana Pensiun

Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima tidak

sesuai dengan Akad Perjanjian yang telah di sepakati, bahwa Bank Syariah

Mandiri akan memberikan keuntungan (Profit) pada Dana Pensiun Angkasa

Pura II yang telah dijanjikan oleh Bank Syariah dalam kontrak perjanjian.

Selanjutnya, pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II merasa dirugikan oleh

pihak PT Sari Indo Prima yang tidak memberikan pengembalian kewajiban

pokok maupun margin (selisih) bagi hasil sesuai perjanjian dengan demikian

pihak PT Sari Indo Prima dianggap telah melakukan wanprestasi atas

kesepakatan yang tertuang pada akad Mudharabah Muqayyadah.

Kasus sengketa akad Mudharabah Muqayyadah yang terjadi antara

Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari

Indo Prima bahwa telah terjadi pembatalan akad yang dilakukan oleh Bank

Syariah Mandiri karena tidak adanya transparansi oleh pihak Dana Pensiun

Angkasa Pura II bahwa pihak PT Sari Indo Prima sudah mempunyai

keterikatan kerja sama pinjaman modal pada Bank Syariah Mandiri sebesar

145

Rp.6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah) sebelum terjadi akad kontrak

tersebut sehingga dibawa kasus ini diselesaikan di Basyarnas, meskipun telah

diselesaikan di Basyarnas namun pihak Dana Pensiun Angkasa Pura II

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanah Abang namun di cabut

kembali karena pihak Bank Syariah Mandiri mengakui bahwa telah

melakukan wanprestasi dan siap bertanggung jawab untuk membayar

kewajiban pokok.

B. Implikasi

Dalam pelaksanaan akad Mudharabah Muqayyadah untuk mencapai

tujuan tertentu dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan mampu

memberikan keyakinan yang memadai kepada pemerintah. hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaiakan dengan

Basyarnas hal ini mengandung implikasi agar kedepannya pihak lembaga

keuangan syariah dapat menerapkan prinsip kehati-hatian secara seksama

dalam perannya sebagai perantara dalam pembiayaan tersebut karena

kewajiban Bank Syariah dalam akad bukan hanya sebagai perantara tanpa

kewajibanm namun juga mempunyai kewajiban untuk melindungi pihak

nasabah pemberi dana (Shaibul mall) dari cidera janji dan penipuan yang

dilakukan oleh pihak pengelola usaha (Mudharib) tersebut, sehingga tujuan

dari penyelesaian sengketa dapat terselesaikan.

Undang-Undang dan regulasi yang mengatur tentang penyelesaian

sengketa yang berpengaruh untuk melindungi Pihak nasabah. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa terjadinya sengketa dalam pelaksanaan akad

Mudharabah Muqayyadah dengan Perbankan Syariah. Kedepannya

pemerintah lebih memperjelas peraturan-peraturan (tertulis) sehingga dalam

sengketa perbank syariah dapat berhati-hati dan selalu mematuhi peraturan

yang ada, sehingga tidak adanya sengketa dalam Perbankan Syariah.

146

C. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, yang menyatakan

bahwa sengketa dalam pelaksanaan akad mnudharabah muqayyadah, peneliti

mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Lembaga

Agar pihak Lembaga Khususnya Bank Syariah Mandiri, dalam

menyalurkan pembiayaan dengan akad Mudharabah Muqayyadah, yang

melibatkan dana dari nasabah menerapkan prinsip kehati-hatian secara

seksama dalam perannya sebagai perantara dalam pembiayaan tersebut

karena kewajiban Bank Syariah Mandiri dalam akad bukan hanya

sebagai perantara tanpa kewajiban, namun juga mempunyai kewajiban

untuk melindungi pihak nasabah pemberi dana (shahibul maal) dari

cidera janji dan penipuan yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha

(Mudharib).

2. Bagi Pemerintah

Hendaklah dilakukan peraturam kontruksi sistem operasional

pembiayaan Mudharabah Muqayyadah pada Bank Syariah Indonesia agar

selalu di dasarkan pada standart Fatwa Dewan Syariah Nasional

No.07/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 08/DSN-MUI/IV/2000, untuk itu

hendaknya standar fatwa tersebut dapat ditingkatkan fungsinya menjadi

instrumen pengaturan untuk menjamin kepatuhan operasional Bank

Syariah Indonesia terhadap prinsip dasarnya, yakni prinsip syariah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

a. Variabel yang digunakan untuk penelitian ini sangat sedikit, yaitu

hanya tiga variabel, oleh sebab itu pada penelitian selanjutnya

diharapkan dapat menambah variabel lainnya yang berhubungan

dengan sengketa dalam pelaksanaan akad Mudharabah Muqayyadah.

Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai

penyelesaian sengketa.

b. Variabel yang digunakan oleh peneliti masih terbatas dan

pertanyaannya masih kurang memadai, oleh sebab itu pada penelitian

147

selanjutnya dapat menambah dan memperbaiki pertanyaan-pertanyaan

yang ada dalam penelitian ini.

c. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan data

dan variabel yang lebih luas dan lebih mendalam, sehingga

mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan akurat.

148

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, Achmad Didy. “Analisa Yuridis Manajemen Risiko Terhadap

Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia”. Tesis Program Pasca

Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Al-shiddieqiyy, Hasbi. Pengantar Fiqih Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang,

2006.

Antonio, Muhammad Syafi‟I. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta:

Gema Insani Press, 2001.

Anshori, Abdul Ghofur. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press, 2007.

Arafat, Wilson. Manajemen Perbankan Indonesia. Teori dan

Implementasi. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2006.

Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

2007.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Analisis dan Evaluasi Hukum tentang

Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan

Hukum Nasional, 2003.

Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian

Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2004.

, et.al. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah

(Qiradh).

Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Penerbit PT

Citra Aditya Bakti, 2006.

Djamil, Faturrahman. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di

Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Edillus dan Sudarsono. Kamus Ekonomi. Uang dan Bank. Jakarta: Penerbit

Rhineka Cipta, 1994.

149

Fuady, Munir. Teori-teori Besar dalam Hukum: Grand Theory(Jakarta: Penerbit

Kencana Prenadamedia Group, 2014,

Hanoun, Cut Meutia. “Telaah Terhadap Akad (Kontrak) Al-Mudharabah

Muqayyadah dan Pelaksanaannya pada Bank Syariah.” Skripsi Program

Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2001.

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009.

Hirsanudin. “Kemitraan Dalam Bisnis: Perpektif Hukum Islam (Studi Terhadap

Pelaksanaan Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Mudharabah di

Perbankan Syariah).” Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2005.

Indonesia. Undang-undang Dasar 1945. Pembukaan Alinea Keempat.

Indonesia.Undang-undang Dasar 1945.

Joyosuminto, Subagyo. Masalah Legal Lending Limit dalam Dunia Perbankan.

Jakarta: Biro Hukum Bank Indonesia, 1993.

Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisioliner. Yogyakarta:

Paradigma, 2010.

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia,

1981.

Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT

Kazarian, Elias G. Islamic Versus Traditional Banking. Financial Inovation in

Egypt. Boulder San Fransisco. Oxford, 1993.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek. Diterjemahkan oleh

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Mahmasani, Subhiyy. Al-Nazariyyat al-Ammah li al-Mujibat wa al-Uqud fi al-

Shariah al-Islamiyyah, (Mesir: Dar al-Kitab al-„Arabiyy

Mamudji, Sri, et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Depok: Badan

Penerbit FHUI, 2005.

M. Bahsan. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta:

PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Muhammad. Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia.

Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005.

150

---------------. Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah: Strategi

Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank

Syariah sebagai Akibat Masalah Agency. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam.

Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ridha, Rasyid. Tafsir Al-Manar. Beirut. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: 1426/2005).

cet. 2.. VI:99.

Salim, Peter. The Contemporary English – Indonesian Dictionary. Sixth Edition.

Jakarta: Modern English Press, 1991.

Sari, Maya Heni Maila. Pengaruh Penilaian Kesehatan Bank Terhadap Tingkat

Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Dan Bank

Umum Dengan Unit Syariah Di Indonesia”, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.3

No. 2, April 2013

Saptono,Teori-teori Hukum Kontrak bersumber dari Paham Individualisme,

Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646 2014,

Slamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu

Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1983.

Sihombing, Jonker. Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah.

Bandung: Penerbit Alumni, 2009.

Suharnoko. Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Kencana, 2004.

Sumitro, Warkum. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait

(BAMUI. Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2004.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. Konsep. Produk

dan Implementasi Operasional Bank Syariah. Jakarta: Djambatan, 2003.

Usman, Rachmadi. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2001.

151

Widjanarto. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Jakarta: Pustaka

Utama Grafiti, 2003.

Widnyana, I made. Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Jakarta:

Fikakahati Aneska, 2014.

Wijaya, Krisna. Bank dan Prinsip Kehati-hatian dalam Reformasi Perbankan

Nasional. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2000.

Wirdyaningsih, et.al. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana,

2005.

Yualianti, Ramani Timorita. Asas-asas Perjajjian (Akad) dalam Hukum Kontrak

Syariah, La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol II, No. 1, Juli 2008.

Zainal Asikin,dan Amirudin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT

Raja, 2004

Internet.

Bank.” http://id.wikipedia.org/wiki/Bank. 5 Januari 2018.

“Bank Indonesia Official Website”. http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/. 5

Mei 2018

“Bank Syariah Mandiri Terbelit Akad Mudharabah Muqayyadah.”

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21873/bank-syariah-mandiri-

terbelit-akad-mudharabah-muqayyadah. 3 Januari 2018.

PenyelesaianSengketahttp://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-

sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/ oleh

Abdul Rasyid, Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Indonesia,

diaksek pada Jumat, 3 November 2017, 13.00 WIB.

Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU

Perbankan di Indonesia,”

http:/library.usu.ac.id/dowload/fh/06002654.pdf,diunduh 30 Maret 2018.

“Analisis Materi Perkuliahan Hukum Perbankan”, http://mini-

lambara.blogspot.com/2010/01/makalah-hukum-perbankan.html, diakses

tanggal 3 Maret 2018.



GLOSSARIUM

A

-Akad : Suatu yang menjadi tekad seseorang untuk

melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak,

seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang

muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa,

wakalah dan gadai, atau kerelaan antara dua pihak

untuk melakukan, atau menyerahkan sesuatu.

Penyerahan sesuatu dalam akad ini diwujudkan

dalam bentuk pernyataan ijab (menyerahkan) dan

pernyataan kabul (menerima).

- Amanah : Kepercayaan yang diberikan suatu pihak kepada

pihak lain untuk melakukan sesuatu atau

kepercayaan sesuatu pihak kepada pihak lain dalam

mengelola aset, atau harta.

-BI : Bank Indonesia

- Bank : Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya

memberikan kredit, atau jasa dalam lalu lintas

pembayaran peredaran uang.

-Bank Konvensional : Bank yang beroperasi dengan sistem bunga

- Bank Syariah : Lembaga Keuangan yang berfungsi sebagai

perantara bagi pihak yang berkelebihan dana

dengan pihak yang kekurangan dana untuk

kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan

hukum islam

-DPS : Dewan Pengawas Syariah

-DSN : Dewan Syariah Nasional

-Fatwa : Ketepatan hukum islam, atau pendapat hukum

-Gharar : Ketidak jelasan yang menimbulkan perselesihan

-Riba : Tambahan dalam hutang-piutang/pinjaman

meminjam uang

-Riba Al-Fadl : Tambahan pada salah satu dua ganti yang lain

ketika terjadi tukar-menukar sesuatu yang sama

secara tunai

-Riba Nasiah : Tambahan dari pijaman.hutang.

BIODATA PENULIS

Amelisah, Lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juli 1992, tinggal di

Jl.Ir.H.Juanda Nomer 63D Pisangan Ciputat, Tangerang Selatan Propinsi Banten.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak Aisyah tahun 1997-1998 di Ciputat Tangerang

Selatan

2. Sekolah Dasar Negeri II 1998-2004 di Ciputat Tangerang Selatan

3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 2004-2007 di Pondok Pinang Jakarta

Selatan

4. Sekolah Menengah Atas 2007-2010 di Rempoa Jakarta Selatan

5. Fakultas Syariah & Hukum Jurusan Asuransi Syariah Konsentrasi

Muamalat (SI) Syarif Hidayatullah Jakarta 2010-2014

6. Pasca Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta (S2), Konsentrasi Ekonomi Syariah, tahun 2014-2018


Amelisah

Documents

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN AKAD … · MAPS = Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa . MUI = Majelis Ulama Indonesia . NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak . NPL = Non