of 22 /22
1 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah adalah unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan akuntabel; b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab Pegawai terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah, maka perlu diatur mekanisme penyelesaian kerugian daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Penyelesaian Kerugian Daerah

  • Author
    ngokhue

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Penyelesaian Kerugian Daerah

  • 1

    PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARATNOMOR : 9 TAHUN 2011

    TENTANGPENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

    Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah adalah unsur terpenting dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena ituPemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untukmengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan danakuntabel;

    b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaandaerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab Pegawaiterhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untukkelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugiandaerah, maka perlu diatur mekanisme penyelesaian kerugiandaerah;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b perlu membentuk PeraturanDaerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

    2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah-daerah Otonom dalam lingkungan ProvinsiKalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1106);

    3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);

    4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3952);

    5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

  • 2

    6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

    7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4548);

    8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    9. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4616);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 TentangPengelolaan Barang Milik daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4855);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahKabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

    15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5165);

  • 3

    17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian GantiKerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

    18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti RugiKeuangan dan Barang Daerah;

    19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi KalimantanBarat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Kalimantan Barat Nomor 2);

    20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah ProvinsiKalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembarandaerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARATdan

    GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIANKERUGIAN DAERAH.

    BAB IKENTENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur

    penyelenggara pemerintahan daerah.3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.4. Aparat Pengawas Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut aparat

    pengawas adalah aparat yang melaksanakan fungsi pengawasan padaPemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

    5. Aparat pengawas fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, BadanPemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal padaKementerian Dalam negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

    6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah pada pemerintah provinsi Kalimantan Barat selakupengguna anggaran/pengguna barang.

    7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badanusaha yang pendiriannya diprakarsai pemerintah daerah dan/atau sahamnyasekurang-kurangnya 51% dimiliki pemerintah daerah dengan bentuk badanhukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.

    8. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berhargadan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.

  • 4

    9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangkapenyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uangtermasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hakdan kewajiban Daerah tersebut.

    10.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah BadanPemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

    11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dandisetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan denganperaturan daerah.

    12.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atasbeban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

    13.Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atasnama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atausurat berharga atau barang daerah.

    14.Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untukmelaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

    15.Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkanuang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD padaSKPD/Biro/UPTD.

    16.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaanAPBD pada SKPD/Biro/UPTD.

    17.Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tatacara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapatkekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutandiharuskan mengganti kerugian.

    18.Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu prosestuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagaiBendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan olehperbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidakmelaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secaralangsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.

    19.Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kasdengan Saldo Kas atau selisih antara Buku Persediaan Barang dengan sisabarang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yangditunjuk.

    20.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapatmemberikan keterangan/menyatakan sesuatu hak atau peristiwa yang secarahukum dapat dipertanggungjawabkan.

    21.Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukandalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabatyang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara/daerah ataudiserahi tugas negara/daerah lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatuperaturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:a. Pegawai Daerah;b. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah yang diperbantukan/diperkerjakan; danc. Pegawai Perusahaan Daerah.

    22.Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannyaterhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk seluruhnya atausebagian.

  • 5

    23.Perhitungan Ex. Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yangdilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendahara yangbersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidakmembuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh atasan langsung,namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetaptidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.

    24.Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untukmelakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.

    25.Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harusdikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkankerugian daerah.

    26.Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutanganti rugi untuk sementara ditangguhkan karena pegawai yang bersangkutanmeninggal dunia tanpa diketahui ahli warisnya atau ada ahli waris yang tidakdapat dimintakan pertanggungjawaban, atau melarikan diri tanpa diketahuialamatnya.

    27.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftarbarang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenanguntuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan/ataupengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yangberada dalam penguasaannya.

    28.Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan sebagian atau seluruhkewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menuruthukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan ataualasan penting tidak layak menjadi tanggungannya dan yang bersangkutanterbukti tidak bersalah.

    29.Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yangmelanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yangberlaku.

    30.Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dariaspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidakmampu menyelesaikan kerugian daerah.

    31.Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harusdikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkankerugian daerah.

    32.Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJMadalah surat pernyataan tanggungjawab pegawai untuk mengembalikankerugian Daerah, disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugianDaerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual jaminan.

    33.Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBWadalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangantentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukankeberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugiannegara/daerah.

    34.Banding adalah upaya pegawai/orang mencari keadilan ke tingkat yang lebihtinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

    35.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalahTim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditetapkan olehGubernur.

    36.Tim ad hoc adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah padaSatuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Satuan KerjaPerangkat Daerah.

    37.Pengampuan adalah orang yang tidak cakap hukum atau di bawah umur ataugila.

    38.Pengampu adalah orang yang memberi pengampuan.39.Hari kerja adalah hari kerja yang ditentukan oleh pemerintah.

  • 6

    BAB IIRUANG LINGKUP

    Pasal 2

    Ruang lingkup Penyelesaian Kerugian Daerah terdiri dari:a. Tuntutan Perbendaharaan; danb. Tuntutan Ganti Rugi.

    Pasal 3

    (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, Gubernur membentuk TPKD.(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

    Gubernur.(3) Kepala SKPD atau direksi BUMD membentuk Tim Ad Hoc untuk

    memverifikasi kerugian daerah yang terjadi pada SKPD atau BUMD.(4) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

    keputusan Kepala SKPD atau Direksi BUMD.

    Pasal 4

    TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;b. Inspektur Provinsi selaku Wakil Ketua;c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris;d. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan,

    kepegawaian, hukum, umum dan bidang lain terkait sebagai anggota.

    BAB IIISUBJEK DAN OBJEK

    Bagian KesatuSubjek

    Pasal 5

    (1) Subjek TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bendaharayang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.

    (2) Subjek TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Pegawaibukan bendahara yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugiandaerah.

    Bagian KeduaObjek

    Pasal 6

    Objek TP dan TGR Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi uang danbarang daerah.

  • 7

    BAB IVINFORMASI, VERIFIKASI DAN PELAPORAN

    Bagian KesatuInformasi

    Pasal 7

    Informasi mengenai adanya kerugian Daerah baik TP maupun TGR dapatdiketahui melalui:a. Hasil pemeriksaaan aparat pengawas fungsional;b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;c. Hasil verifikasi pejabat yang berwenang;d. Laporan dari masyarakat; ataue. Perhitungan ex officio.

    Bagian KeduaVerifikasi dan Laporan

    Pasal 8

    (1) Tim Ad Hoc melakukan verifikasi atas informasi kerugian daerah sebagaimanadi maksud dalam Pasal 7 pada SKPD atau BUMD yang bersangkutan.

    (2) Kepala SKPD atau Direksi BUMD menyampaikan hasil verifikasi tim Ad Hocsebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur, tembusannyadisampaikan kepada TPKD

    (3) Khusus untuk TP selain penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2), juga diberitahukan kepada BPK-RI.

    (4) Kepala SKPD atau Direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),apabila tidak melaporkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerjasejak diterimanya hasil verifikasi dari Tim Ad Hoc, dikenakan hukuman disiplinkarena lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

    (5) Bentuk Surat Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariperaturan daerah ini.

    Pasal 9

    (1) Berdasarkan laporan kerugian daerah berupa TP, dari Kepala SKPD atauDireksi BUMD, Gubernur menugaskan TPKD untuk melakukan verifikasipaling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan tersebut.

    (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan caramengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut :a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat

    yang melaksananakan fungsi bendahara;b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;c. Register penutupan buku kas/barang;d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan

    dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;f. Fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat

    adanya kekurangan kas;

  • 8

    g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandungindikasi tindak pidana;

    h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalamhal kerugian daerah yang terjadi karena pencurian atau perampokan; dan

    i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.(3) TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.(4) Daftar kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan

    format yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

    (5) TPKD menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalamwaktu 30 hari kerja sejak memperoleh penugasan dari Gubernur.

    (6) TPKD melaporkan hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Gubernur.(7) Gubernur menyampaikan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada BPK

    paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapidokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

    Pasal 10

    (1) Selama dalam proses verifikasi bendahara dibebastugaskan sementara darijabatannya.

    (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan bendahara pengganti ditetapkan oleh SKPD atau BUMD masing-masing.

    Pasal 11

    (1) Berdasarkan laporan kerugian daerah berupa TGR, dari Kepala SKPD atauDireksi BUMD, Gubernur menugaskan Inspektur Provinsi untuk melakukanpemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalamrangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.

    (2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektur Provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Gubernur memerintahkan TPKD untukmenyelesaikan kerugian daerah.

    BAB VPENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

    DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

    Bagian KesatuPenyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

    Pasal 12

    Penyelesaian TP dilakukan melalui mekanisme:a. Pemeriksaan BPK;b. SKTJM;c. Pembebanan Kerugian Daerah Sementara;d. Penetapan Batas Waktu;e. Pembebanan Kerugian Daerah;f. Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan;g. Penyelesaian Kerugian Daerah yang bersumber dari Perhitungan ex Officio;

    danh. Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dan Pencatatan.

  • 9

    Paragraf 1Pemeriksaan

    Pasal 13

    (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian daerah berdasarkan hasilverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) untuk menyimpulkanada atau tidaknya kerugian daerah.

    (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuktiadanya kerugian daerah, BPK menyurati Gubernur untuk memprosespenyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.

    (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyatatidak terdapat adanya kerugian daerah, BPK menyurati Gubernur agarkerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

    Paragraf 2Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

    Pasal 14

    (1) Berdasarkan surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2),paling lama 7 (tujuh) hari kerja Gubernur memerintahkan TPKD untukmemproses melalui SKTJM.

    (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7(tujuh) hari kerja bendahara sudah membuat dan menandatangani SKTJM.

    Pasal 15

    (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutanwajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentukdokumen-dokumen sebagai berikut :a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;

    danb. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain

    dari bendahara.(2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali;(3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan yang

    dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPKmengeluarkan surat keputusan pembebanan;

    (4) Bentuk dan isi SKTJM tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

    Pasal 16

    (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empatpuluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.

    (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan suratkuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

    (3) Apabila bendahara tidak dapat mengganti kerugian daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), TPKD dapat menjual dan/atau mencairkan hartakekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)huruf a.

  • 10

    Pasal 17

    (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJMkepada Gubernur.

    (2) Gubernur memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melaluiSKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak menerima laporan TPKD.

    Pasal 18

    Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Gubernuragar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

    Pasal 19

    Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yangdilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalamproses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secarasukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapanpemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

    Paragraf 3Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

    Pasal 20

    (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembaliankerugian daerah, Gubernur mengeluarkan surat keputusan pembebanansementara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejakbendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

    (2) Gubernur memberitahukan surat keputusan pembebanan sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.

    (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara tercantum dalamlampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.

    Pasal 21

    (1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untukmelakukan sita jaminan.

    (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan olehGubernur kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanansementara.

    (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • 11

    Paragraf 4Penetapan Batas Waktu

    Pasal 22

    (1) BPK mengeluarkan SK-PBW apabila:a. tidak menerima Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Gubernur

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7); danb. berdasarkan pemberitahuan Gubernur tentang pelaksanaan SKTJM

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ternyata bendahara tidakmelaksanakan SKTJM.

    (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadabendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD ataudirektur BUMD dengan tembusan kepada Gubernur dengan tanda terima daribendahara.

    (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau kepala SKPDatau direktur BUMD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterimabendahara.

    (4) Bentuk dan isi SK-PBW tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

    Pasal 23

    Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada BPK dalam waktu14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang terterapada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

    Pasal 24

    (1) BPK menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23, paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan daribendahara tersebut diterima oleh BPK.

    (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKtidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara, makakeberatan yang diajukan dinyatakan diterima.

    Paragraf 5Pembebanan Kerugian Daerah

    Pasal 25

    (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam

    Pasal 23 telah terlampaui;b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atauc. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani

    SKTJM namun kerugian daerah belum sepenuhnya diganti.(2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan tercantum dalam Lampiran VI

    yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

  • 12

    Pasal 26

    (1) Surat keputusan pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasanlangsung bendahara, kepala SKPD atau direksi BUMD dengan tembusankepada Gubernur dengan tanda terima dari bendahara.

    (2) Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap.

    Pasal 27

    (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerimakeberatan yang diajukan oleh bendahara, pengampu, atau ahli waris.

    (2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebasan tercantum dalam Lampiran VIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

    Paragraf 6Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

    Pasal 28

    (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, bendahara wajibmengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kasdaerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerimasurat keputusan pembebanan.

    (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikankepada yang bersangkutan.

    Pasal 29

    (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untukpelaksanaan sita eksekusi.

    (2) Apabila dalan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 ayat (1), bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai,Gubernur mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untukmelakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.

    (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara sebagaimanadimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti kerugian daerah.

    (4) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilanyang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulansampai kerugian daerah terlunasi.

    Pasal 30

    Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur, setelahberkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan danpenjualan dan/atau pelelangan.

  • 13

    Pasal 31

    (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasilpenjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, makaGubernur mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotonganserendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilanbendahara tiap bulan sampai lunas.

    (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi kerugiandaerah, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepadadaerah, sehingga Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadihak bendahara diperhitungakan untuk mengganti kerugian daerah.

    Paragraf 7Penyelesaian Kerugian Daerah

    Yang Bersumber Dari Perhitungan Ex Officio

    Pasal 32

    (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampaidengan Pasal 31, berlaku pula terhadap kasus kerugian daerah yangdiketahui berdasarkan perhitungan ex officio.

    (2) Apabila pengampu atau ahli waris bendahara bersedia mengganti kerugiandaerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat danmenandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah.

    (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahliwaris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh daribendahara.

    Pasal 33

    (1) Terhadap kerugian daerah atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukanpenghapusan.

    (2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Gubernur.

    Paragraf 8Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan

    Pembebanan dan Pencatatan

    Pasal 34

    Gubernur menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan suratkeputusan pembebanan dan dilampiri dengan bukti setor.

    Pasal 35

    (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila:a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak

    ada keluarga;b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaanya.

    (2) Bentuk dan isi surat keputusan pencatatan tercantum dalam Lampiran VIIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

  • 14

    Bagian KeduaPenyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

    Pasal 36

    Penyelesaian TGR dilakukan melalui mekanisme Upaya Damai dan/atau TuntutanGanti Rugi Biasa, Penyelesaian Kerugian Barang Daerah, dan Pencatatan.

    Paragraf 1Upaya Damai

    Pasal 37

    (1) Penyelesaian TGR diutamakan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli warisbaik dengan membayar sekaligus (tunai) atau melalui angsuran.

    (2) Apabila upaya damai dilakukan dengan cara angsuran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pembayaran dilakukan paling lama 2 (dua) tahunsejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainyalebih besar atau sama dengan kerugian daerah.

    (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan SuratKuasa dan Jaminan barang beserta Surat Keterangan pemilikan yang sahdan harus dilengkapi Surat Kuasa Menjual Jaminan.

    (4) Apabila Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalamjangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud padaayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual.

    (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (4), menjadi kewajiban Pegawai yang bersangkutanuntuk menutupi kekurangan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualanbarang akan dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan.

    (6) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh TPKD.

    Paragraf 2Tuntutan Ganti Rugi Biasa

    Pasal 38

    (1)

    (2)

    (3)

    Apabila ganti kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37 tidak berhasil, maka dilaksanakan proses TGR Biasa.Proses TGR Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai denganpemberitahuan tertulis Gubernur kepada pegawai yang bersangkutan, denganmenyebutkan:a. identitas pelaku;b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dand. tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja yang diberikan kepada pelaku

    untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.Apabila pegawai tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai denganbatas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf datau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwayang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Gubernurmenetapkan Keputusan Pembebanan.

  • 15

    (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, TPKD melaksanakan penagihan ataspembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.

    (5) Pelaksanaan Keputusan pembebanan dapat dilakukan dengan caramemotong gaji dan penghasilan lainnya, dan dapat mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

    (6) Terhadap Keputusan Gubernur tentang Pembebanan sebagaimana dimaksudpada ayat (3), pegawai dapat mengajukan banding kepada Menteri DalamNegeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima KeputusanPembebanan.

    (7) Jika banding atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)dikabulkan, maka Gubernur menerbitkan keputusan peninjauan kembali.

    Paragraf 3Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

    Pasal 39

    (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerahbaik bergerak maupun tidak bergerak, melakukan penggantian dalam bentukuang atau barang.

    (2) Penggantian kehilangan barang daerah berupa kendaraan bermotor baik didarat maupun di atas air, berdasarkan nilai taksiran harga kendaraan dengancara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun, dan disertai denganjaminan barang yang nilainya cukup.

    (3) Penggantian kerugian barang daerah dalam bentuk uang dapat dilakukanterhadap barang bergerak atau tidak bergerak dengan cara tunai atauangsuran selama 2 (dua) tahun.

    (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uangmaupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkandengan Keputusan Gubernur berdasarkan penilaian konsultan penilai atauTim penilai yang dibentuk oleh Gubernur.

    Paragraf 4Pencatatan

    Pasal 40

    (1) Gubernur menerbitkan Keputusan Pencatatan jika TGR belum dapatdilaksanakan karena Pegawai meninggal dunia tanpa ada ahli waris yangdiketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakanpertanggungjawabannya, atau pegawai melarikan diri dan tidak dapatdimintakan pertanggungjawabannya, atau pegawai melarikan diri dan tidakdiketahui alamatnya.

    (2) Dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasuskerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

    (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapatditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapatdimintakan pertanggungjawabannya.

  • 16

    BAB VIKADALUWARSA

    Pasal 41

    (1) Kewajiban bendahara dan/atau pegawai bukan bendahara untuk membayarganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejakdiketahuinya kerugian daerah atau dalam jangka waktu 8 (delapan) tahunsejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

    (2) Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hakdari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejakkeputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendaharaatau pegawai bukan bendahara, atau sejak bendahara atau pegawai bukanbendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak diberitahukanoleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

    BAB VIIPENGHAPUSAN

    Pasal 42

    (1) Pegawai bukan bendahara atau ahli waris/keluarga terdekat/Pengampu yangberdasarkan Keputusan Gubernur diwajibkan mengganti kerugian daerahtidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harusmengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untukpenghapusan atas kewajibannya.

    (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernurmemerintahkan TPKD untuk melakukan penelitian, apabila ternyata yangbersangkutan memang tidak mampu, maka Gubernur menerbitkan Keputusanuntuk menghapus Ganti Rugi baik sebagian atau seluruhnya.

    (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannyadisampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    (4) Penghapusan dapat dilakukan terhadap kerugian daerah akibat forcemajeure, dan terhadap Pegawai bukan bendahara tidak dapat dikenakanpenuntutan apabila kerugian daerah tersebut terjadi karena:a. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;

    danb. Proses alami seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai dan

    menguap.

  • 17

    BAB VIIIPENYETORAN

    Pasal 43

    (1)

    (2)

    (3)

    Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian Daerah atau hasilpenjualan barang jaminan/kebendaan melalui Kas Umum Daerah yangditunjuk oleh Pemerintah Daerah.Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, hasil penjualanbarang disetorkan ke Kas Daerah.Penyetoran kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yangberasal dari BUMD setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan keRekening BUMD.

    BAB IXKETENTUAN PENUTUP

    Pasal 44

    Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi KalimantanBarat.

    Ditetapkan di Pontianakpada tanggal

    GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

    CORNELISDiundangkan di Pontianakpada tanggalSEKRETARIS DAERAH PROVINSIKALIMANTAN BARAT

    M. ZEET HAMDY ASSOVIE

    LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR

  • 18

    PENJELASANAtas

    PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARATNOMOR TAHUN 2011

    TENTANGPENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

    I. UMUM

    Kekayaan daerah adalah merupakan unsur terpenting dalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerahmempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola uang dan barang daerahtersebut dengan baik, transparan dan akuntabel, agar kerugian daerah dapatdihindari. Untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah,meningkatkan disiplin dan tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil dan pihakketiga terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran danketertiban proses penyelesaian kerugian daerah baik yang diakibatkan olehtindakan melanggar hukum atau lalai, maka perlu diatur suatu ketentuanuntuk melakukan tuntutan atas terjadinya kerugian daerah tersebut.

    Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah menimbulkan hak dankewajiban baik bagi Pemerintah Daerah maupun setiap orang yang berperandi dalamnya. Pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baikmerupakan salah satu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik(Good Governance). Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat PengelolaanKeuangan dan Barang Daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-halyang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan daerah, kekayaandaerah dapat berkurang baik karena tindakan melanggar hukum dalampengurusannya baik disengaja maupun karena kelalaian bendahara, pegawaibukan bendahara atau pejabat lain dan/atau pihak ketiga yang disebabkansuatu keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia.

    Untuk memberikan landasan hukum kepada bendahara, pegawaibukan bendahara dan/atau pejabat lain serta pihak ketiga yang dalampelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam mewujudkantertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah, perlu dibentukPeraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah.

    Pembentukan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungjawabKeuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan BadanPemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara PenyelesaianGanti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, Peraturan Menteri dalam negeriNomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan gantiRugi Keuangan dan Barang Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

  • 19

    II. PASAL DEMI PASAL

    Pasal 1Cukup jelas.

    Pasal 2Cukup jelas.

    Pasal 3Ayat (1)

    Cukup jelas.Ayat (2)

    Cukup jelas.Ayat (3)

    Yang dimaksud dengan memverifikasi adalah pemeriksaan tentangkebenaran laporan atau perhitungan keuangan.

    Ayat (4)Cukup jelas.

    Pasal 4Cukup jelas.

    Pasal 5Cukup jelas.

    Pasal 6Cukup jelas.

    Pasal 7Cukup jelas.

    Pasal 8Cukup jelas.

    Pasal 9Cukup jelas.

    Pasal 10Cukup jelas.

    Pasal 11Cukup jelas.

    Pasal 12Cukup jelas.

    Pasal 13Cukup jelas.

    Pasal 14Cukup jelas.

    Pasal 15Cukup jelas.

    Pasal 16Cukup jelas.

  • 20

    Pasal 17Cukup jelas.

    Pasal 18Cukup jelas.

    Pasal 19Cukup jelas

    Pasal 20Cukup jelas.

    Pasal 21Cukup jelas.

    Pasal 22Cukup jelas.

    Pasal 23Cukup jelas

    Pasal 24Cukup jelas

    Pasal 25Cukup jelas.

    Pasal 26Cukup jelas.

    Pasal 27Cukup jelas.

    Pasal 28Cukup jelas.

    Pasal 29Cukup jelas.

    Pasal 30Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Pelelangan.

    Pasal 31Cukup jelas.

    Pasal 32Cukup jelas.

    Pasal 33Cukup jelas.

    Pasal 34Cukup jelas.

    Pasal 35Cukup jelas.

  • 21

    Pasal 36Cukup jelas.

    Pasal 37Cukup jelas.

    Pasal 38Cukup jelas.

    Pasal 39Cukup jelas.

    Pasal 40Cukup jelas.

    Pasal 41Cukup jelas.

    Pasal 42Cukup jelas.

    Pasal 43Cukup Jelas.

    Pasal 44Cukup Jelas.

    TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR.

  • 22