TEORI AKUNTANSI

PENUGASAN 10

KELOMPOK 5:

1. Farisky Setiawan W

(F1313034)

2. Husnun Ogusta

(F1313044)

3. M. Jalu Rajasa

(F1313061)

4. Muhammad Dimas G. (F1313063)

5. Nur Rokhman Alief K(F1313071)

6. Purnamaji Sudrajat

(F1313079)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS SEBELAS MARETSURAKARTA2014Penugasan 10

1. Dapatkan satu set laporan keuangan entitas syariah.

2. Jelaskan pokok pokok aturan dalam standar akuntansi syariah.

3. Jelaskan perbedaan pokok antara SAK Umum (IFRS) dengan SAK ETAP.

4. Jelaskan 4 standar akuntansi keuangan yang saudara ketahui.

5. Perusahaan mana saja boleh menggunakan SAK ETAP.

6. Perusahaan mana saja wajib menggunakan SAK IFRS.

7. Apa yang dimaksud dengan konvergensi IFRS. Bagaimana konvergensi IFRS dilakukan?

8. Apa manfaatnya jika perusahaan di Indonesia menggunakan SAK IFRS.

9. Jelaskan konsep asset dan pengukurannya dalam SAK IFRS.

1. Contoh Laporan Keuangan Syariah yang diperoleh dari Bank Mandiri Syariah Periode 31 Desember 2013a. Laporan Posisi Keuangan

b. Laporan Laba Rugi Komprehensif

c. Laporan Perubahan Ekuitas

d. Laporan Arus Kas

e. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

f. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebijakan

h. Catatan Atas Laporan Keuangan

2. Pokok-pokok aturan dalam standar akuntansi syariah:Standar akuntansi syariah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah. Standar ini digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah dan merupakan pengembangan dengan model PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI.

Standar akuntansi syariah diatur berdasarkan PSAK 101 s/d PSAK 106:

PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PSAK 102: Akuntansi Murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

PSAK 103: Akuntansi Salam, yaitu akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslam illaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

PSAK 104: Akuntansi Istishna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani').

PSAK 105: Akuntansi Mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

PSAK 106: Akuntansi Musyarakah, yaitu adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah.3. Perbedaan pokok antara SAK UMUM (IFRS) dengan SAK ETAP :

1. PSAK-IFRS

Pada PSAK ini wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti: Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Tujuan dari PSAK ini adalah memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan.

Karakter IFRSIFRS menggunakan Principles Base yaitu:

Lebih menekankan Interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut

Standard membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi

Membutuhkan professional judgement pada penerapan standard akuntansi.

IFRS juga menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif harus melakukan penilaian sendiri atau menggunakan jasa penilai. Selain itu IFRS mengharuskan pengungkapan(disclosure) yang lebih banyak baik kuantitatif maupun kualitatif.

2.SAK-ETAPSAK ETAP adalah Standard akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

ETAP menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises. SAK-ETAP diterbitkan pada tahun 2009 dan berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan pada 1 Januari 2010.4. Empat Standar Akuntansi :

a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia menrupakan terapan dari beberapa standard akuntansi yang ada seperti, IAS,IFRS,ETAP,GAAP. Selain itu ada juga PSAK syariah dan juga SAP.

SAK digunakan untuk entitas yang memiliki akuntanbilitas publik, yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (entitas yang menggunakan dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan dan dana pensiun).

b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)SAK ETAP adalah Standard akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.Beberapa penyederhanaan yang terdapat dalam SAK ETAP adalah: Tidak ada Laporan Laba / Rugi Komprehensif. Pengaruh laba komprehensif disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau komponen ekuitas dalam neraca

Penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud dan propersi investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan. Beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

Manfaat SAK ETAP :1. Lebih mudah implementasinya dibandingkan PSAK-IFRS karena lebih sederhana

2. Walaupun sederhana namun tetap dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan

3. Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai dengan kondisi di Indonesia serta dibuat lebih ringkas

4. SAK ETAP masih memerlukan profesional judgement namun tidak sebanyak untuk PSAK-IFRS

5. Tidak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan PSAK lama, namun ada beberapa hal yang diadopsi/modifikasi dari IFRS/IAS

c. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Sak Syariah) Standar ini digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah. Standar ini terdiri atas keraengka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah dan istishna.

Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK Syariah. Dalam PSAK Syariah ini pengembangan dilakukan dengan model PSAK umum namun psak ini berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI.

d. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)SAP adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entetitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP berbasis akrual ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Instansi masih diperkenankan menggunakan PP No. 24 Tahun 2005, SAP berbasis kas menuju akrual sampai tahun 2014.

SAP diterapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). Penyusunan SAP melalui tahapan-tahapan seperti :

1. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar

2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP

3. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja

4. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja

5. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja

6. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan

7. Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)

8. Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearings)

9. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian

10. Finalisasi Standar

5. Perusahaan yang boleh menggunakan SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu:1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikanSuatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika:

a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif.

b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebaga fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal.Contoh pengguna eksternal adalah:1. Pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha;

2. Kreditur;

3. Lembaga pemeringkat kredit.

6. Standar Akuntansi Keuangan (SAK berbasis IFRS),

Wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti: Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Dapat diterapkan oleh ETAP atau entitas lainya. Berbasis transaksi, bukan basis industri. Bertujuan: memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan

7. Yang dimaksud dengan konvergensi IFRS, dan bagaimana konvergensi IFRS dilakukan:Indonesia melakukan adopsi penuh 1 Januari 2012. Pasca Konvergensi PSAK 2012 IFRS (kecuali IFRS terbaru). Perbedaan IFRS dengan PSAK dijelaskan dalam Standar bagian depan: (1) Substansi /konseptual; (2) Redaksional; dan (3)Tanggal efektif. Secara gradual, IFRS sudah diterapkan mengikuti pemberlakuan PSAK yang bersangkutan. Setelah konvergensi IFRS, PSAK akan berkembang dinamis mengikuti IFRS

8. Secara umum manfaat dari penerapan IFRS secara umum diantaranya adalah :

1. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional (enhance comparability).

2. Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.

3. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global.

4. Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

5. Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan cara, mengurangi kesempat

9. Konsep asset dan pengukurannya dalam SAK IFRS:1. Peningkatan penggunaan nilai wajar(fair value)

Standar IFRS banyak menggunakan nilai wajar, terutama untuk properti investasi, beberapa aset tak berwujud, aset keuangan, dan aset biologis. Diperlukan sumber daya yang kompeten untuk menentukan nilai wajar atau bahkan perlu menyewa jasa konsultan penilai terutama untuk aset-aset yang tidak memiliki nilai pasar aktif.

2. Penggunaan estimasi dan judgement

Akibat karakteristik IFRS yang lebih berbasis prinsip, akan lebih banyak dibutuhkan judgement untuk menentukan bagaimana suatu transaksi keuangan dicatat.