17

PENlELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUALNOMOR (JJ.. TAHUN 2011

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paj~Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendanaapotensial guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomidasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untuk meungkit terhadap penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Daerahwaktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar perananmemenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hat penyediaan pelemasyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Und .-::' Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Bea r .rolehan HakAtas Tanah dan Bangunan. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k Ut • ..!3ng-UndangNomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Pajak Daerah harus ditet: ;:-:(andenganPeraturan Daerah. Sejalan dengan hat tersebut, penetapan Peraturr n Daerah iniadalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kota Tual dapat rnc.nunqut BeaPerolehan Hak Atas Tanah sesuai ketentuan peraturan perundanq-uc ianqan yangberlaku.

:1Jerah dan,Iq S] I at'!' h. /. s"lI~andaya

. vaktu keah dalam( kepada

Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan [etas dan tegasmengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Bea Perolehan Hal; Atas TanahSelain itu juga telah diatur hat - hat yang berkaitan dengan administrasi pemungutan.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pc je; peraturanperundangan dibidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dik: ltkan denganPeraturan Perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun )931 tentangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19-:'1 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

11. PASAL DEMI PASALPasal 1't« Pasal 2Pasal3 Ayat (1)

Ayat (2) Huruf aAngka 1) s/d Angka 3)Angka 4)

: Cukup jelas: Hibah wasiat adalah suatu per. ' ;'011 wasiatyang khusus mengenai pemb..: ~I 11<.,1' atastanah dan atau bangunan i·. -. (ID orangpribadi atau badan hukum t > .: uu, yangberlaku setelah pemberi :.....:~l wasiatmeninggal dunia.

: Cukup jelas: Cukup jelas

18

Angka 5)Angka 6)

Angka 13)

: Cukup jetas: Yang dimaksud dengan pemasukan dalamperseroan atau badan hukum lainnya adalahpenqaliha-i hak atas tanah dan ataubangunan dari orang pribadi atau badankepada ".3rseroan Terbatas atau badanhukum I: .mva sebagai penyertaan modalpada Perr troan Terbatas atau badan hukumlainnya tersebut,

: Pemisahan hak yang mengakibatkanperalihan adalah pemindahan sebagian hakbersama ;:'as tanah dan atau bangunan olehorang pr. adi atau badan kepada sesamapemegan_ hak bersama.

: Penunjuk: '1 pembeli dalam lelang adalahpenetapa pemenang lelang oleh PejabatLelang SE. 3gaimana yang tercantum dalamRisalah L 'mg.

: Sebagai I elaksanaan dari putusan hakimyang tel:.h mempunyai kekuatan hukumyang tetap, terjadi peralihan hak dari orangpribadi atau badan hukum sebagai salah satupihak kepada pihak yang ditentukan dalamputusan hakim tersebut.

: Penqqabunqan usaha adalah penggabungandari dua badan usaha atau lebih dengan caratetap mempertahankan berdirinya salah satubadan usaha dan melikuidasi badan usahalainnya yang menggabung.

: Peleburan usaha adalah penggabungan daridua atau lebih badan usaha dengan caramendirikan badan usaha baru danmelikuidasi badan-badan usaha yangbergabung tersebut.

: Pemekaran usaha adalah pemisahan suatubadan usaha menjadi dua badan usaha ataulebih dengan cara mendirikan badan usahabaru dan mengalihkan sebagian aktiva danpasiva keoada badan usaha baru tersebutyang dilc:kukan tanpa melikuidasi badanusaha yar.-.;}lama.

: Hadiah ( dalah suatu perbuatan hukumberupa p: .iverahan hak atas tanah dan ataubangunar. yang dilakukan oleh orang pribadiatau bad; "\hukum kepada penerima hadiah.

Angka 7)

Angka 8)

Huruf bAngka 1) : Yang dirr;. ksud dengan pemberian hak baru

karena .(3njutan pelepasan hak adalahpemben- . hak baru kepada orang pribadi

Angka 9)

Angka 10)

Angka 11)

Angka 12)

19

Hurut f

atau badan hul 11 dari Negara atas tanahyang berasal da pelepasan hak.

: Yang dimaksud -nqan pemberian hak barudi luar pelepasa hak adalah pemberian hakbaru atas tartar ..epada orang pribadi ataubadan hukum jari Negara atau daripemegang hak ilik menurut peraturanperundang-undc. jan yang berlaku.

: Hak milik adalah .ak turun-temurun, terkuat,dan terpenuh -,<1gdapat dipunyai orangpribadi atau b0'an-badan hukum tertentuyang ditetapkan oleh Pemerintah.

: Hak guna u ha adalah hak untukmengusahakan tanah yang dikuasailangsung oleh r Jara dalam jangka waktusebagaimana '3ng ditentukan olehperundang-undc jan yang berlaku.

: Hak guna bar _.man adalah hak untukmendirikan da mempunyai bangunan-bangunan atas ~:mah yang bukan miliknyasendiri denqan jangka waktu yangditetapkan dalarn Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960 tentznq Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

: Hak pakai adalah hak untuk menggunakandan atau memungut hasil dari tanah yangdikuasai langsu :] oleh Negara atau tanahmilik orang lain, yang memberi wewenangdan kewajiban yang ditentukan dalamkeputusan pembcriannya oleh pejabat yangberwenang memberikannya atau dalamperjanjian dengan pemilik tanahnya, yangbukan perjanjian sewa-menyewa atauperjanjian penqo'ahan tanah, segala sesuatusepanjang tidak bertentangan dengan jiwadan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

: Hak milik atas satuan rumah susun adalahhak milik at- 5 satuan yang bersifatperseorangan d-on terpisah. Hak milik atassatuan rumah s"sun meliputi juga hak atasbagian bersama.' nda bersama, dan tanahbersama yang : .muanya merupakan satukesatuan yang .rdak terpisahkan dengansatuan yang ber nqkutan.

: Hak pengelolaar . dalah hak menguasai dariNegara yang ~.. :enangan pelaksanaannyasebagian dilirr« " Irkan kepada pemeganghaknya, antare ~in, berupa perencanaanperuntukan .. 1 penggunaan tanah,

Angka 2)

Ayat (3) Huruf a

iiuruf b

I 'uruf c

Huruf d

Huruf e

20

Huruf e

penqrunaan tanah untuk keperluanpelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihakketiga dan atau bekerja sama dengan pihakketiga.

: Cukup jelas: Yang dirnaksud dengan tanah dan ataubangc an yang digunakan untukpenye.enqqaraan pemerintahan dan atauuntuk pelaksanaan pembangunan gunakeperr.nqan umum adalah tanah dan ataubanquian yang digunakan untukpenve .::nggaraan pemerintahan baikPerne: .ntah Pusat maupun oleh PemerintahDaere'. dan kegiatan yang semata-matatidak c'tujukan untuk mencari keuntungan,misalr /a, tanah dan atau bangunan yangdigun- 'can untuk instansi pemerintah, rumahsakit pernerintah, jalan umum.

: Badan atau perwakilan organisasilnternesional yang dimaksud dalam pasal iniadalah badan atau perwakilan organisasiinternaslonal, baik pemerintah maupun nonpemerintah.

: Yang dimaksud dengan konversi hak adalahperubahan hak dari hak lama menjadi hakbaru menurut Undang-undang PokokAgraria, termasuk pengakuan hak olehPemerintah.Contoh:1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik

tanpa adanya perubahan nama;2. Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti

surat Girik atau sejenisnya) menjadi hakbaru.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukumlain misalnya memperpanjang hak atas tanahtanpa adanya perubahan nama.Contoh:Perpa jangan Hak Guna Bangunan (HGB),yang dilaksanakan baik sebelum maupunsetela' I berakhirnya HGB.

: Yang dimaksud wakaf adalah perbuatanhukur. orang pribadi atau badan yangmernl. : nkan sebagian dari hartakekav annya yang berupa hak rnihk tanahdan (:BU bangunan dan melembagakannyauntul selama-Iamanya untuk kepentinganperib 'atan atau kepentingan umum lainnyatanp i:nbalan apapun.

Ayat (4) Huruf aHuruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf fPasal4Pasal5 Ayat (1)

Ayat (2) Huruf a

Huruf b "l« Huruf 0Ayat (3) Contoh:

Ayat (4) Std Ayat (8)Pasal6 Std Pasal8Pasal9 Ayat (1) Huruf a

Huruf b 't« Huruf fHuruf 9

Huruf h S/d Huruf 0Ayat (2)

Pasal 10Ayat (1)Ayat (2)

Ayat (3)Pasalll Ayat (1) Contoh

Ayat (2)

21

: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Yang dimaksud dengan harga transaksiadalah harga yang terjadi dan telahdisepakati oleh pihak-pihak yangbersangkutan.

: Cukup jelas: Wajib Pajak \\A" membeli tanah danbangunan dengan Nilai Perolehan ObjekPajak (harga transaksi) Rp.30.000.000,OO(tiga puluh juta rupiah). Nilai Jual ObjekPajak Pajak Bumi dan Bangunan tersebutyang digunakan dalam pengenaan PajakBumi dan Bangunan adalah sebesarRp.35.000.000,OO (tiga puluh Iima jutarupiah), maka yang dipakai sebagai dasarpengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan adalah Rp.35.000.000,OO(tiga puluh lima juta rupiah) dan bukanRp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

: Cukup jelas: Cukup jelas: Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuatdan ditandatanganinya akta dalam pasal iniadalah tanggal dibuat dan ditandatanginyaakta pemindahan hak di hadapan PejabatPembuat Akta Tanah/ Notaris.

: Cukup jelas: Yang dimaksud dengan sejak tanggalpenunjukan pemenang lelang adalah tanggalditandatanganinya Risalah Lelang olehKepala Kantor Lelang Negara atau kantorlelang lainnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku yangmemuat antara lain nama pemenang lelang.

: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Yang dimaksud dengan "risalah lelang"adalah kutipan risalah lelang yangditandatangani oleh kepala kantor yangmembidangi pelayanan lelang negara.

: Cukup jelas: Semua peralihan hak pada bulan Januari

1998 oleh Pejabat yang bersangkutan harusdilaporkan selambat-Iambatnya tanggal 10bulan Februari 1998 kepada DirektoratJenderal Pajak.

: Cukup jelas

22

Pasal12Ayat (1) & Ayat (2)Ayat (3)

Contoh

: Cukup jelas: Peraturan perundang-undangan yangdimaksud dalam Pasal ini, antara lain,peraturan yang mengatur mengenai disiplinpegawai negeri sipil.

: Sistem pemungutan pajak ini adalah selfassessment dimana Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung danmembayar sendiri pajak yang terutangsengan menggunakan SSPD danmelaporkannya tanpa mendasarkan kepadaSKPD.Penelitian sebagaimana dimaksud dalamketentuan ini dimaksudkan untuk, antaralain, memastikan bahwa pajak telahdibayar/disetor ke kas daerah, dasarpengenaan yang digunakan sudah benar,PBBatas objek pajak sudah lunas atau tidakada tunggakan.

: Cukup jelas: Pasal ini mengatur tentang penerbitan suratketetapan pajak atas pajak yang dibayarsendiri. Penerbitan surat ketetapan pajakditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yangdisebabkan oleh ketidakbenaran dalampengisian SSPD atau karena ditemukannyadata fiskal yang tidak dilaporkan oleh WajibPajak.

: Ketentuan ayat ini memberi kewenangankepada Kepala Daerah untuk dapatmenerbitkan SKPDKB,SKPDKBTatau SKPDNhanya terhadap kasus-kasus tertentu sepertitersebut pada ayat ini, dengan perkataan lainhanya terhadap Wajib Pajak tertentu yangnyata-nyata atau berdasarkan hasilpemeriksaan tidak memenuhi kewajibanformal dan atau kewajiban material.

: Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikanSSPD pada tahun pajak 2009. Setelahditegur dalam jangka waktu tertentu jugabelum menyampaikan Surat PemberitahuanPajak Daerah, maka dalam jangka waktupaling lama 5 (Iima) tahun Kepala Daerahdapat menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah Kurang Bayar atas pajak yangterutang.Seorang Wajib Pajak menyampaikan SSPDpada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktupaling lama 5 (Iima) tahun, ternyata darihasil pemeriksaan Surat Pemberitahuar.

Pasal13

Pasal 14Pasal15

Ayat (1)

Huruf a Ang':,. 1) & Angka 2)Ang'~33)

Huruf b & Huruf cAyat (2)

Ayat (3)

23

Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar.Atas pajak yang terutang yang kurang bayartersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayarditambah dengan sanksi administrasi.Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalamContoh 2 yang telah diterbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,apabila dalam jangka waktu paling lama 5(lima) tahun sesudah pajak yang terutangditemukan data baru dan atau data yangsemula belum terungkap yang menyebabkanpenambahan jumlah pajak yang terutang,maka Kepala Daerah dapat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah Kurang BayarTambahan.Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaanKepala Daerah ternyata jumlah pajak yangterutang sama besarnya dengan jumlahkredit pajak atau pajak tidak terutang dantidak ada kredit pajak, maka Kepala Daerahdapat menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah Nihil.

: Cukup jelas: Yang dimaksud dengan penetapan pajaksecara jabatan adalah penetapan besarnyapajak terutang yang dilakukan oleh KepalaDaerah atau pejabat yang ditunjukberdasarkan data yang ada atau keteranganlain yang dimiliki oleh Kepala Daerah ataupejabat yang ditunjuk.

: Cukup jelas: Ayat ini mengatur sanksi terhadap WajibPajak yang tidak memenuhi kewajibanperpajakannya yaitu mengenakan sanksiadministrasi berupa bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan dari pajak yang tidak atauterlambat dibayar untuk jangka waktu palinglama 24 (duapuluh empat) bulan atas pajakyang tidak atau terlambat dibayar. Sanksiadministrasi berupa bunga dihitung sejaksaat terutangnya pajak sampai denganditerbitkannya SKPDKB.

: Dalam hat Wajib Pajak tidak memenuhikewajiban perpajakannya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitudengan ditemukannya data baru dan ataudata yang semula belum terungkap yangberasal dari hasil pemeriksaan sehinggapajak yang terutang bertambah, maka

Ayat (4)Ayat (5)

Pasal 16 Ayat (1) Huruf aHuruf b

Contoh

Huruf c

Ayat (2)

24

terhadap Wajib ?ajak dikenakan sanksiadministrasi ben, ~ kenaikan 100% (seratuspersen) dari j' .ilah kekurangan pajak.Sanksi administ si ini tidak dikenakanapabila Wajib Pa ': melaporkannya sebelumdiadakan tindaka pemeriksaan.

: Cukup jelas: Dalam hal Waj Pajak tidak memenuhikewajiban per; :jakannya sebagaimanadimaksud pada c. -at (1) huruf a angka 3),yaitu Wajib P(3k tidak mengisi SuratPemberitahuan Pajak Daerah yangseharusnya dual, "annya, maka dikenakansanksi admlnlstr i berupa kenaikan pajaksebesar 25% (c :;puluh lima persen) daripokok pajak van, terutanq. Dalam kasus ini,maka Kepala Dae _~ menetapkan pajak yangterutang secara .batan melalui penerbitanSurat Ketetapan _;ak Daerah Kurang Bayar.Selain sanksi ad inistrasi berupa kenaikansebesar 25% (c -apuluh lima persen) daripokok pajak van] terutang juga dikenakansanksi adminlstrz si berupa bunga sebesar2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajakyang kurang ate: J terlambat dibayar untukjangka waktu 3rng lama 24 (duapuluhempat) bulan. Sanksi administrasi berupabunga dihitung sejak saat terutangnya pajaksampai dengan diterbitkannya SuratKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

: Cukup jelas: Yang dimaksud dengan "pemeriksaan"adalah pernerlksaan kantor.

: Sanksi adrnmtstrast berupa bunga dikenakankepada Wajib Pa~akyang tidak atau kurangmembayar pajak yang terutang, sedangkansanksi administrcsi berupa denda dikenakankarena tidak dipc.nuhinya ketentuan formal,misalnya, tiC3k atau terlambatmenyampaikan SSPD.

: Ayat ini menstur pengenaan sanksiadministrasi ben la bunga atas STPD yangditerbitkan karen,a. Pajak yang terutang tidak kurang

dibayar;b. Pemeriksaan . SPD yang menghasilkanb

Pajak kuranq "oayar terdapat salah tulisdan atau sale: Illlung

1. KekuranganRp. 1.000.000,00

Bunga = 4 x 2% x Rp' .['00.000,0" =Rp.(+)

80.000,00

Jumlah yang harus dibayar dalam .PD..................................................................... Rp. 1.080.000,00

2. Hasil pemeriksaan Surat Setoran S2a Perole an Hak atas Tanah danBangunan.Wajib Pajak "B" memperoleh tana , dan bang: .an pada tanggal 18 Juni2009. Berdasarkan pemeriksaan ~--;PDyang "sarnpaikan Wajib Pajak"B", ternyata terdapat salah hitl1"; yang m- .ebabkan pajak kurangdibayar sebesar Rp.1.500.000,O" I\tas ke -:mgan pajak tersebutditerbitkan STPD pada tang~ 23 Se ember 2009 denganpenghitungan sebagai berikut:Kekurangan 'far

Rp. 1.500.000,00Bunga = 4 x 2% X Rp: .500.000,0' =

Rp. 120.000,00(+)

Jumlah yang harus dibayar dalam STPDRp. 1.620.000,00

Ayat (3)Pasal 1 Ayat (1)

: Cukup jelas: SKPDKBr SKPDKBT, STPD, dan Surat

Keputusan Pembetu'an, Surat KeputusanKeberatan maupun Putusan Banding yangmenyebabkan jurnlah pajak yang harusdibayar bertambah, merupakan saranaadministrasi bagi KepaJa Daerah untukmelakukan penaqihan pajak.

: Cukup jeas: Kondisi tertentu V:ajib Pajak yang ada

hubunqannya dengc .•Objek Pajak, contoh:1. Wajib Pajak t.dak mampu secara

ekonomis yang memperoleh hak barumelalul proqrarr pemerintah dibidangpertcnahan

2. Wajib Pajak prib j' menerima hibah dariorano pribadi ya; .- mempunyai hubungankelue: a sedaral dalam garis keturunanlurus satu dere . ke atas atau satuderaj:' ke bawar

: Kondisi ' 'ajib Paja~-:..ng ada hubungannyadengan c - bab-seba' .. rtentu, contoh:1. Waji;. Pajak yal _. memperoleh hak atas

tana', melalui r . "Jelian dari hasil gantirugi " .:merinta~- ng nilai ganti ruginyadi b. .ah Nilai J Objek Pajak;

Ayat (2) & Ayat (3)Pasal 18 Ayat (1) Huruf a

Huruf b

25

Ayat (2)Pasal 19Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Huruf c Contoh

Huruf a "l« Huruf d

26

2. Wc.~:bPajak yang memperoleh hak atastar.an sebagai pengganti atas tanah yangdie .baskan oleh pemerintah untukke, ~ntingan umum yang mernerlukanpe svaratan khusus;

3. Wa~';) Pajak yang terkena dampak krisisekc.iomt dan moneter yang berdampaklua: pada kehidupan perekonomiannarional sehingga Wajib Pajak harusme.akukan restrukturisasi usaha dan atauutenq usaha sesuai denganke :jaksanaan pemerintah.

: Tanah danl atau bangunan yang digunakan,antara lain, untuk panti asuhan, panti jompo,rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yangtidak c.tujukan mencari keuntungan, rumahsakit swasta, institusi pelayanan sosialmasya akat.

: Cukup jelas: Apabnc Wajib Pajak berpendapat bahwajumlah pajak dalam surat ketetapan pajakdan pemungutan tidak sebagaimanamesti I a, maka Wajib Pajak dapatrnenqajukan keberatan hanya kepada KepalaDaerah yang menerbitkan surat ketetapanpajak. Keberatan yang diajukan adalahterhadap materi atau isi dari ketetapandengan membuat perhitungan jumlah yangseharusnya dibayar menurut perhitunganWajib Pajak. Satu keberatan harus diajukanterhadap satu jenis pajak dan satu tahunpajak.

: Cukup jelas: Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yangjelas" adalah mengemukakan dengan dataatau bukti bahwa jumlah pajak yangterutang atau pajak lebih bayar yangditetapkan oleh fiskus tidak benar.

: Yang dimaksud dengan ''keadaan di luarkekuasaannya" adalah suatu keadaan yangterjadi di luar kehendak/kekuasaan WajibPajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakitatau terkena musibah bencana alam.

: Ketent ran ini mengatur bahwa persyaratanpenqa;.ian keberatan bagi Wajib Pajakadalaf harus melunasi terlebuh dahu!usejurn.: h kewajiban perpajakannya yangtelah dfsetujui Wajib Pajak pada saatpemb: .asan akhir hasil pemeriksaan.

Ayat (5)Ayat (6)

Pe!unasantersebut harus dilakukan sebelumWajib Pajak mengajukan keberatan.Ketentuan diperlukan agar Wajib Pajak tidakmenqhtndar dari kewajiban untuk membayarr ajak yang telah ditetapkan dengan dalihr.~=ngajukan keberatan, sehingga dapatcreqah terganggunya penerimaan Daerah.

: Cukup jelas: Tanda bukti penerimaan Surat Keberatansanqat diperlukan untuk memenuhiketentuan formal. Diterima atau tidaknya hakr.ienqajukan Surat Keberatan dimaksud,t ?(gantung dipenuhinya ketentuan batas\,'aktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

:'!ng dihitung mulai diterbitkannya surat~-2tetapan pajak sampai saat diterimanya~urat Keberatan tersebut oleh KepalaDaerah.Ianda bukti penerimaan tersebut oleh Wajibrajak dapat juga digunakan sebagai alatkontrol baginya untuk mengetahui sampaikzpan batas waktu 12 (dua belas) bulansebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1) berakhir.Tanda bukti penerimaan itu diperlukan untukmemastikan bahwa keberatannyadikabulkan, apabila dalam jangka waktutersebut Wajib Pajak tidak menerima suratkeputusan dari Kepala Daerah atas SuratKeberatan yang diajukan.

: Cukup jelas: Cukup jelas: Dalam keputusan keberatan tidak tertutupkemungkinan utang pajaknya bertambahberdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain karena ada data baru yangtadinya belum terungkap atau belumdilaporkan.

: Ketentuan nu dimaksudkan untukmemberikan kepastian hukum kepada WajibPajak maupun fiskus dan dalam rangka tertibc jministrasi, oleh karena itu keberatan yangcajukan oleh Wajib Pajak harus diberiI:.putusan oleh Kepala Daerah dalam jangka1 aktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak"urat Keberatan diterima

: I'~ kup jelas: 'ukup jelas: <.< ::.Iamhat batas waktu tidak dapat dipenuhi

; I ~h penggugat karena keadaan di luar

Ayat (7)Pasal20 Ayat (1) & Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Pasal21 & Pasal22Pasal23 Ayat (1) s/d A. ~(3)

Ayat (4)

27

28

Huruf b

kek.iasaannya (force majeur), maka jangkawal.tu dimaksud dapat dipertimbangkanuntuk diperpanjang.

: Cukup jelas: Cukup jelas: Cukup jelas: Dal- m praktik dapat ditemukan sanksiadministrasi yang dikenakan kepada WajibPajcK tidak tepat karena ketidaktelitianpetugas pajak yang dapat membebani WajibPajal yang tidak bersalah atau tidakmemahami peraturan perpajakan. Dalam haldernudan, sanksi administrasi berupa bunga,denJa, dan kenaikan yang telah ditetapkandap rt dihapuskan atau dikurangkan olehKepJ:a Daerah.

: Kep-::!a Daerah karena jabatannya, danbert: ndaskan unsur keadilan dapatmer ]urangkan atau membatalkan ketetapanpaj-!( yang tidak benar, misalnya Wajib Pajakyang ditolak pengajuan keberatannya karenatidak memenuhi persyaratan formal(memasukkan Surat Keberatan tidak padawaktunya) meskipun persyaratan materialterpenuhi.

: Cukup jelas: Cukup jelas: Kepala Daerah sebelum memberikankeputusan dalam hal kelebihan pembayaranpajak harus melakukan pemeriksaan terlebihdahulu.

: Cukup jelas.: Ayat ini memberikan kepastian hukum baikkepada Wajib Pajak maupun fiskus dandalam rangka tertib administrasi perpajakan.Oleh karena itu, permohonan kelebihanpembayaran pajak yang diajukan oleh WajibPajak harus diberi keputusan oleh KepalaDaerah.

: Cukup jelas: Besarnya imbalan bunga atas keterlambatanpengembalian kelebihan pembayaran pajakdihi:..ung dari batas waktu 2 (dua) bulanseja': diterbitkannya SKPDLBsampai dengansaa: dilakukannya pembayaran kelebihan.

: Cut up jelas: Sac~ kedaluwarsa penagihan pajak ini perludin .apkan untuk memberi kepastian hukumka: n utang pajak tersebut tidak dapatdlt.. J;t1 lagi.

Ayat (5) & Ayat (6)Pasal24Pasal25Ayat (1)

Ayat (2) Huruf a

Ayat (3)Pasal26Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)Ayat (4)

Ayat (5) & Ayat (6)Ayat (7)

Pasal27 & Pasal 28Pasal29Ayat (1)