PENGUASAAN TANAH ADAT. LAPORAN FINAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JL. TAMAN SUROPATI NO.2 JAKARTA 10310 INDONESIA

PENGUASAAN TANAH ADAT

LAPORAN FINAL

LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROJECT ( LMPDP )

IBRD Loan No. 4731 – IND and IDA Credit No. 3884 – IND

PT. BILLPAS ASRI KERSANA

Kontrak No. 001/PEL/KT/LMPDP/12/2008

Laporan Akhir – Kajian Penguasaan Tanah Adat


i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................... i

DAFTAR TABEL ....................................................................... v

DAFTAR GAMBAR ..................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN......................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

1.2 Tujuan dan Keluaran Study ....................................................... 4

1.3 Ruang Lingkup Study................................................................. 5

1.4 Metodologi Study ........................................................................ 5

1.5 Sistematika Penulisan ................................................................ 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG TANAH ADAT, HAK

ULAYAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ............. 9

2.1 Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).......................................... 9

2.2 Perubahan dan Kontinyuitas dalam Kehidupan Masyarakat Hukum

Adat .............................................................................................. 11

2.3 Nilai dan Makna Tanah dalam Kehidupan Masyarakat Adat .... 12

2.4 Hak Ulayat dalam Prespektif hak Menguasai Negara (HMN) ... 16

2.5 Kedudukan dan Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum

Agraria Nasional: Prespektif Antropologi Hukum dan

Kebijakan....................................................................................... 16



ii

2.6 Sengketa dan Pola Penyelesaian Sengketa atas Tanah Adat

dalam Prospektif Antropologi Hukum ..................................... 20

BAB III HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM

BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG

UNDANGAN............................................................... 22

3.1 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ............ 22

3.1.1 Pengakuan dalam Berbagai Instrumen Internasional ..... 22

3.1.2 Pengakuan dalam Peraturan Perundang – undangan

Nasional ............................................................................. 23

3.1.3 Pengakuan dalam Peraturan Perundang – undangan

Khusus ................................................................................ 24

3.14 Pengakuan dalam Peraturan Organik .............................. 25

3.1.5 Pengakuan dalam Peraturan Daerah ............................... 25

3.2 Rencana Penngaturan Hak Ulayat dalam Peraturan Nasional ... 32

BAB IV DESKRIPSI TEMUAN – TEMUAN STUDY

LAPANGAN ............................................................ 33

4.1 Peristilahan dan Jenis Tanah Adat .............................................. 33

4.2 Isu Yang Berkembang Terkait Tanah Adat ................................... 34

4.3 Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat ....................................... 36

4.4 Eksistensi Pencatatan Tanah Adat ............................................... 36

4.5 Pengaturan anah Adat .................................................................. 37



iii

BAB V PENGUASAAN TANAH ADAT, HAK ULAYAT, DAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT: ANALISIS HUKUM DAN

KEBIJAKAN................................................................. 39

5.1 Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat

Hukum adat.................................................................................. 39

5.2 Peran Pemerintah Daerah............ ................................................ 41

5.3 Hak Ulayat .................................................................................... 43

BAB VI MENUJU KE ARAH PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM

HUKUM AGRARIA NASIONAL ................................... 47

6.1 Konteks Peraturan Perundangan ................................................. 47

6.2 Pembelajaran dari Kalimantan Tengah ....................................... 49

6.2.1 Implementasi UUPA Melalui Penguatan Lembaga

Kademangan ...................................................................... 49

6.2.2 Konflik Pelaksanaan Hak Guna Usaha ............................. 51

6.3 Pembelajaran dari Bali ................................................................. 52

6.3.1 Praktek Pelaksanaan Pendaftaran Tanah ........................ 52

6.3.2 Penguasaan Tanah adat..................................................... 54

6.4 Pembelajaran dari Sumatera barat …………………………………........ 57

6.4.1 Subjek Hak ……………………………………………………….......... 57

6.4.2 Jenis Sumberdaya Agraria: Objek Hak ……………………….. 63

6.4.3 Kedudukan dan Kewenangan Subjek Terhadap Objek

Hak...................................................................................... 65

6.5 Pembelajaran dari Papua…………………………………….…………........ 67



iv

6.5.1 Kekuasaan Ondoafi Atas Tanah adat (Khusus) ………........ 69

6.5.2 Pola Pemilikan Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat

Ohee dan Nafri.................................................................. 70

BAB VII SIMPULAN DAN REKOMENDASI................................ 72

7.1 Simpulan…………………………………………………………………………..... 72

7.2 Rekomendasi ………………………………………………………………........ 73

DAFTAR PUSTAKA................................................................... 75

GLOSSARY…………………………................................................... 82

DAFTAR PERSONIL TIM ……................................................... 84



v

DAFTAR TABEL

Tabel:

Tanah Pelaba Pura di Kabupaten Buleleng, Bali yang

didaftarkan Tahun 2007 ............................................................................... 18



vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar:

Kerangka Pikir Kajian Pembaharuan Kebijakan dalam Adat Land Tenure........ 7



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) merupakan landasan yuridis kebijakan pertanahan di Indonesia. UUPA mengacu pada landasan ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk tanah, sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, pasal ini bermakna bahwa negara mempunyai mandat untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan sumber daya agraria secara bijaksana untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Perkembangan industrialisasi yang menyertai masuknya investasi asing ke Indonesia telah mendorong meningkatnya kegiatan pembangunan. Pembangunan tersebut di satu sisi menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, dan di sisi lainnya berdampak pada peningkatan kebutuhan ruang dan sumber daya agraria terutama tanah. Kondisi ini telah memberikan peluang bagi akses modal dan politik dengan segala dampaknya, alih fungsi tanah pertanian dan hutan, tergusurnya hak ulayat masyarakat hukum adat, dan terjadinya spekulasi penguasaan tanah oleh para pengembang perumahan dan pengusaha kawasan industri. Fenomena di bidang pertanahan ini membawa kepada suatu pertanyaan fundamental, yaitu apakah UUPA 1960 masih relevan--melalui kebijakan yang ada--untuk mengatur dan dapat didayagunakan secara efektif untuk mengelola sumberdaya agraria bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia?

Pertanyaan tersebut, tentunya bagi penentu kebijakan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merevitalisasi kebijakan pertanahan berdasarkan jiwa dan semangat UUPA dan UUD Tahun 1945. Walaupun program revitalisasi kebijakan pertanahan (pembangunan kebijakan pertanahan yang berkelanjutan) bukan merupakan kegiatan yang mudah dan tidak berbiaya “murah”, namun program ini merupakan kebijakan yang strategis dan mutlak diperlukan sehubungan dengan dinamika perkembangan pertanahan di wilayah perkotaan maupun pedesaaan.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya metode dan strategi untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pertanahan yang telah dilaksanakan selama ini baik kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini karena dari proses evaluasi tersebut akan dapat diketahui informasi mengenai kinerja (perfomance) dari penerapan kebijakan pertanahan selama ini, sehingga dapat diperoleh berbagai bahan masukan yang signifikan bagi proses perumusan revitalisasi kebijakan pertanahan nasional secara arif dan bijaksana di masa yang akan datang.



2

Dalam menyikapi isu dan tantangan akan kebutuhan revitalisasi kebijakan pertanahan nasional, pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan program pembaharuan agraria (agrarian reform program), yang salah satunya diantaranya adalah program pendaftaran sistematis dalam upaya mengaselerasikan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh UUPA. Program ini dikenal dengan nama Land Admintration Project (LAP) dan pembiayaannya didukung dari pinjaman Bank Dunia (World Bank) dan hibah bantuan teknis dan pelatihan dari Australia.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan administrasi pertanahan dengan memfasilitasi munculnya pasar tanah yang efisien dan mengurangi konflik sosial atas hak tanah, melalui akselerasi penguasaan dan pemilikan dan pendaftaran tanah, menyediakan jaminan hukum atas penguasaan dan kepemilikan tanah, serta meningkatkan efektifitas kerangka kerja kelembagaan.

Selama lima tahun implimentasi program ini, LAP telah terbukti berhasil mendaftarkan dua juta bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia terutama di Jawa. Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut pemerintah Indonesia mengembangkan program lanjutan dengan nama Land Management and Policy Development Project (LMPDP). LMPDP ini dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dengan didanai melalui IBRD dan IDA di bawah administrasi Bank Dunia. LMPDP terdiri dari lima komponen berbeda yang telah dirancang untuk melengkapi satu sama lain dalam suatu strategi pelaksanaan yang terpadu. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Executing Agency dibidang kebijakan pertanahan nasional ditetapkan menjadi Unit Pengelola Program (Project Management Unit/PMU).

Adapun kelima komponen program tersebut adalah sebagai berikut:

Component 1 : The Development of National Land Policy dengan PIU- Bappenas,

Component 2 : The Development of Land Institution, Office Capacity and Training dengan PIU-BPN,

Component 3 : Program Percepatan Pendaftaran Tanah dengan PIU-BPN,

Component 4 : The Development of Land Information System dengan PIU-BPN,

Component 5 : Local Government Capacity Building dengan PIU-Depdagri.

Tugas dan tanggung jawab Komponen 1 LMPDP adalah mendukung revitalisasi kebijakan pertanahan, pengelolaan dan adminitrasi pertanahan melalui pendekatan konsultasi publik (public consultation) dengan mengedepankan keterlibatan berbagai stakeholders baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun keluaran (output) dari program ini adalah pengembangan kebijakan pertanahan nasional dan kebijakan pertanahan khusus. Oleh karena itu, revitalisasi kebijakan pertanahan dimaksudkan agar pengelolaan dan pemanfaatan tanah lebih terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, meningkatkan aktivitas



3

dan kenyamanan (amenitas) lingkungan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Salah satu dari isu penting yang telah dikenali dan mempunyai dampak nyata terhadap perumusan kebijakan tanah nasional adalah pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat (adat lands recognition) atau pengakuan hak bersama atas tanah masyarakat hukum adat. Isu hak ulayat ini telah menjadi sumber konflik yang serius dan berkepanjangan di bidang pertanahan dalam skala lokal, regional maupun nasional.

Peningkatan kegiatan pembangunan di Indonesia (baik pembangunan fisik/infrastruktur maupun pembangunan di bidang hukum/ peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanahan), telah membawa berbagai pendapat atas keberadaan hak ulayat. Setidaknya ada dua pendapat, yaitu: (1) tanah ulayat sudah tidak ada lagi, dan (2) tanah ulayat akan selalu ada dan akan dipertahankan oleh masyarakatnya sepanjang hukum adat masyarakat tersebut masih ada (existence). Namun demikian, pengakuan keberadaan tanah ulayat yang dikuasai masyarakat berdasarkan hukum adat setempat, sangat ditentukan oleh politik hukum negara (state law) sebagaimana tercermin dalam peraturan perundang-undangan di bidang agraria.

Secara normatif dalam pasal 3 UUPA diatur mengenai pengakuan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan batasan-batasan tertentu. Namun demikian, pengertian tanah adat, hak ulayat, dan masyarakat hukum adat sebagaimana yang diatur dalam UUPA ternyata masih belum jelas: apa dan bagaimana kriteria suatu komunitas masyarakat dikenali sebagai masyarakat hukum adat?

Ketidakjelasan kriteria pasal 3 UUPA tersebut, berdampak pada bias penafsiran pelaksanaan ketentuan ini. Dalam banyak kasus perlindungan atas kepentingan masyarakat adat atas hak ulayatnya diabaikan dan digusur dengan dalih demi kepentingan umum atau kepentingan nasional terutama untuk menarik investor asing maupun penanam modal domestik. Situasi seperti ini kemudian pada gilirannya menjadi penyebab timbulnya banyak konflik atau sengketa hak ulayat tanah masyarakat hukum adat antara masyarakat dengan para investor yang mengoperasikan usahanya di bidang perkebunan, hutan tanaman industri, hak pengusahaan hutan, atau pertambangan, atau bahkan pembukaan kawasan transmigrasi oleh pemerintah di daerah.

Dalam rangka mengidentifikasi pengertian dan kriteria masyarakat hukum adat, dan juga memperoleh penyelesaian berbagai konflik pertanahan sebagaimana diuraikan di atas, maka pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara bidang Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 telah mengeluarkan petunjuk/pedoman untuk menyelesaikan perselisihan atas hak ulayat dalam masyarakat hukum adat, dan kewenangan penyelesaian konflik tersebut didelegasikan kepada pemerintah daerah yang dianggap lebih mengetahui permasalahan dan keberadaan masyarakat hukum adat di daerahnya masing-masing.



4

Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa implementasi peraturan menteri ini hingga saat ini masih belum efektif, karena untuk menerapkan peraturan menteri ini pihak pemerintah daerah harus terlebih dahulu melakukan pengkajian/studi/ penelitian secara terpadu tentang masyarakat hukum adat di daerahnya, sedangkan untuk melakukan kajian diperlukan biaya yang besar dan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang proporsional untuk melakukan studi masyarakat hukum adat.

Dari uraian mengenai berbagai isu strategis tentang keberadaan dan pengakuan hak ulayat di atas dapat diketahui bahwa revitalisasi kebijakan pemerintah di bidang pertanahan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kapastian status hak ulayat masyarakat hukum adat dan kapasitasnya dalam sistem hukum agraria nasional. Atas dasar pemikiran tersebut, pada tahun ke-2 (2007/2008) Komponen 1 LMPDP yang memiliki kewajiban dalam pembaruan dan pengembangan kebijakan pertanahan dan pengelolaan tanah telah melaksanakan “Studi Kebijakan Penguasaan Tanah Adat”.

Studi ini dimaksudkan untuk memberi jaminan kepastian hukum bagi semua pihak dalam upaya pengakuan formal dari kepemilikan masyarakat tanah ulayat, sehingga menjadi semakin eksplisit, jelas, pasti dan berkelanjutan pengelolaan dan pemanfaatannya. Dengan demikian dapat lebih menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi, dan juga untuk mengeliminasi sengketa penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria di Indonesia.

1.2. Tujuan dan Keluaran Studi

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyediakan usulan-usulan kebijakan yang berhubungan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak ulayat mereka atas tanah, yang dalam peraturan perundang-undangan di bidang agraria sekarang ini (hukum positif) diatur tidak secara eksplisit, jelas dan tidak memberi kepastian hukum, sehingga menimbulkan multi-interpretasi dalam implementasinya, terutama dalam hubungan dengan kriteria masyarakat hukum adat, hak ulayat, dan sistem penguasaan dan pemilikan tanah komunal berdasarkan hukum masyarakat setempat.

Secara lebih terperinci, penelitian ini menelusuri mekanisme-mekanisme ke arah pengakuan formal atas keberadaan dan kepemilikan tanah komunal masyarakat hukum adat yang sudah ada saat ini berdasarkan tata cara penguasaan tanah ulayat menurut hukum adat yang sudah berlangsung, dan merekomendasikan mekanisme yang legal dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Keluaran (output) yang diharapkan dari studi ini selain Laporan Kemajuan Studi juga meliputi Dokumen-dokumen Teknis spesifik (spesific technical document) yang meliputi:



5

1. Dokumen kebijakan yang memuat usulan kerangka kebijakan dan pedoman untuk perumusan norma yang mengatur pengakuan dan perlindungan tanah adat yang dikenali sebagai hak ulayat menurut hukum adat;

2. Rancangan peraturan tentang keberadaan tanah adat dan pengakuan hak ulayat, yang diperlukan untuk merumuskan norma-norma untuk regulasi pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam perundang-undangan agraria nasional.

1.3. Ruang Lingkup Studi

Untuk merumuskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang merespons dan mengakomodasi keberadaan dan pengakuan hak ulayat serta penguasaan tanah komunal masyarakat hukum adat, maka ruang lingkup penelitian meliputi:

a. Menganalisis pengakuan atas keberadaan masyarakat adat dan penguasaan tanah adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dalam implementasinya.

b. Suatu tinjauan menyeluruh mengenai literatur (bahan referensi) yang ada dan dokumen laporan-laporan serta penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan hak atas tanah adat atau kepemilikan masyarakat atas tanah ulayat.

c. Mengevaluasi Peraturan Menteri Negara Urusan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Petunjuk dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan efektivitasnya.

d. Mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu serta konflik-konflik yang berhubungan dengan keberadaan dan kriteria/ukuran tanah adat yang telah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.

e. Penelitian atas dua kasus mengenai efek/pengaruh didaftarkannya tanah adat (versi UUPA) dan praktek pemanfaatan tanah adat secara kolaboratif dilakukan untuk mengembangkan model pengakuan tanah adat di masa depan.

1.4. Metodologi Studi

Dalam kajian kebijakan penguasaan tanah adat ini telah dirumuskan metodologi penelitian secara komprehensif dalam laporan pendahuluan (inception report) terhadulu. Berikut dijelaskan lokasi yang menjadi pilihan studi.

a. Lokasi Penetian

Lokasi survey yang menjadi pilihan studi ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu dengan pertimbangan-



6

pertimbangan tertentu, misalnya (1). Keragaman bentuk penguasaan hak atas tanah, (2). Pengakuan masyarakat hukum adat melalui instrumen peraturan daerah, (3). Sebaran konflik hak ulayat, dan (4). Sinergi pelaksanaan hak ulayat. Lebih dikhususkan lagi terkait dengan variasi kebijakan penguasaaan tanah adat. Adapun daerah-daerah yang diteliti adalah: Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Bali berkonsentrasi dalam hal pendaftaran penguasaan tanah adat, sedangkan daerah survey lainnya yaitu Propinsi Kalimantan Tengah dan Papua berkonsentrasi pada konflik penguasaan tanah adat.

b. Kerangka Pikir dan Konsep

Metode pendekatan keseluruhan studi adat land tenure sebagaimana diperlihatkan pada bagan 1.1 di bawah ini:



7

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Kajian Pembaruan Kebijakan dalam Adat Land Tenure

KEPASTIAN HUKUM ATAS

TANAH ULAYAT

RUMUSAN PENGAKUAN EKSISTENSI

DAN PELAKSANAAN

HAK ULAYAT

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Tap MPR IX/MPR/2001, UU No.

32/2004)

ANALISA

PERANGKAT KEBIJAKAN

PEMERINTAH (PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

masalah pembangunan pemanfaatan sumberdaya

agraria dalam hak ulayat

KONDISI MASYARAKAT

HUKUM ADAT DAN HAK ULAYAT

MASALAH KESEPAKATAN & KOMPENSASI

DALAM PENYERAHAN

TANAH ULAYAT

KEADIALAN & KEBERLANJUT

AN

REVIEW, IDENTIFIKASI, ANALSIS DAN

EVALUASI

DUKUNGAN STAKEHOLDER

BAGI PEMBARUAN KEBIJAKAN

PERTANAHAN Sistem Tenurial

Kriteria Penentu Eksistensi Hak Ulayat

Kesamaan Pengertian Hak Ulayat

FGD, SURVEY, FGM, LOKAKARYA

REGIONAL DAN NASIONAL

Berkurangnya konflik tanah ulayat

Terjaminnya kepastian Hak Ulayat

Terwujudnya Good Governance

Terbangunnya sistem pengelolaan pertanahan dalam mendorong pembangunan



8

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan Latar Belakang, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, Metode Pendekatan Studi.

Bab II Kajian Pustaka Tentang Tanah Adat, Hak Ulayat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Bab III Hak Ulayat Masyarkat Hukum Adat dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan

Bab IV Deskripsi Temuan-Temuan Studi Lapangan

Bab V Penguasaan Tanah Adat, Hak Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat: Analisis Hukum dan Kebijakan.

Bab VI Menuju Ke Arah Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional

Bab VII Simpulan dan Rekomendasi



9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG TANAH ADAT,

HAK ULAYAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

2.1. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam literatur hukum adat, pembahasan tentang hak atas tanah adat selalu berkaitan dengan terminologi ”masyarakat hukum adat”. Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (KBBI, 1990: 564). Kalau hukum (adat) merupakan salah satu produk kebudayaan manusia, maka masyarakat hukum adat dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu, mempunyai pemimpin dan mempunyai norma-norma hukum tersendiri yang mereka taati bersama-sama.

Pudjosewojo, sebagaimana dikutip oleh Sumardjono (1993), mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetap, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintah oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota, memandang yang bukan anggota sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anggotanya.

Soekanto dan Taneko (1986: 106) menyatakan bahwa suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Ter Haar (1981: 28) berpendapat bahwa persekutuan itu dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang teratur, bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan tersendiri, begitu juga kekayaan sendiri berupa benda. Dalam hal ini kekayaan itu berupa baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran untuk membubarkan kelompok tersebut. Di situlah terdapat hukum adat sebagai endapan dari kenyataan sosial yang didukung dan dipelihara oleh dan dalam keputusan pemegang kekuasaan atau penghulu rakyat dan rapat yang dijatuhkan atas sesuatu tindakan hukum atau atas suatu perselisihan (beslisingenleer). Menurutnya, masyarakat hukum itu terbentuk baik karena faktor teritorial (daerah) maupun karena faktor genealogis (keturunan).

Supomo (1979: 41) dengan mengutip Van Vollenhoven, menyatakan, bahwa untuk mengetahui hukumnya maka yang perlu untuk diselidiki adalah



10

waktu dan tempatnya, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukumnya, di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari. Penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dalam masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat, yang oleh Supomo disebut persekutuan hukum adat (rechtsgemeenschappen) itu merupakan hal yang sangat penting dibahas sebelum diulas tentang pengertian hak ulayat, karena masyarakat hukum adat itu berfungsi sebagai pemegang (subyek) hak ulayat. Menurut Soekanto, pernyataan Supomo bahwa penjelasan tentang masyarakat hukum adat seharusnya tidak dogmatis memang benar adanya. Hal itu bukan halangan untuk mencoba menyusun suatu paradigma yang merupakan hasil abstraksi dari masyarakat hukum adat tersebut, karena jelas ada unsur-unsur dari masing-masing yang sama di samping ada pula unsur yang berbeda. Soekanto dan Taneko (1986: 107-108) dengan mengemukakan pendapat Hazairin menyatakan, bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat, seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri. Mereka mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Berkaitan dengan itu, dapat dipahami pendapat Mahadi (1991: 58-59) yang menyatakan, bahwa persekutuan hukum merupakan tiang pertama dari tujuh tiang-tiang hukum adat yang ditegakkan oleh Van Vollenhoven. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya hak atas tanah ulayat dipegang oleh masyarakat hukum, jadi dalam hukum tanah, ia memainkan peran penting. Transaksi-transaksi mengenai tanah dilakukan dengan membawa serta kehadiran kepala persekutuan atau dilakukan di hadapan kepala persekutuan hukum tersebut.

Dari beberapa pendapat di atas, terutama dengan memedomani Ter Haar dan Van Vollenhoven, maka dapat ditarik kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah masyarakat hukum adat dalam lalu lintas hukum, seperti yang dikemukakan oleh Mahadi (1991: 60) berikut ini.

1. Adanya sejumlah orang-orang tertentu bertindak, semua merasa terikat dan semua merasa sama-sama mendapat untung/rugi.

2. Dalam kelompok orang-orang tersebut, tampak adanya keteraturan, orang-orang tertentu atau golongan-golongan tertentu mempunyai kelebihan, wibawa dan kekuasaan.

3. Adanya harta benda bersama seperti barang-barang tertentu, tanah, air, tanaman, tempat peribadatan dan gedung-gedung lainnya. Semua ikut memelihara harta tersebut, menjaga kebersihan fisiknya, kesuciannya, juga semua warga boleh menggenggam nikmat dari harta benda itu, yang bukan warga pada umumnya tidak boleh mengambil manfaat dari darinya (kalau boleh harus membayar rekognisi).



11

4. Dalam pikiran para warga persekutuan tersebut, tidak pernah terlintas untuk membubarkannya atau keluar dari persekutuannya.

2.2. Perubahan dan Kontinyuitas dalam Kehidupan Masyarakat Hukum Adat

Hingga dewasa ini dapat dikatakan bahwa desa adat telah mampu berfungsi sebagai partner pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Fungsinya adalah mengemban bidang-bidang tradisi, keagamaan dan kemasyarakatan. Hal ini tentu berbeda dengan fungsi desa dinas. Peraturan Daerah No. 6 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat memberi peluang kepada desa untuk melakukan perubahan bila diperlukan, dengan melakukan penyesesuaian bagi aturan (awig-awig) yang dipandang usang. Oleh karena itu, konsep ini memiliki sifat dinamis yang dahulu dianggap statis oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan uraian ini dapat dipahami bahwa dengan keberadaan PERDA No. 6 ini dapat pula meluruskan pandangan yang diajukan oleh Liefrinck karena desa adat ini memiliki hubungan yang harmonis, seimbang baik vertikal dan horizontal. Kebijakan dan tata aturan yang menyangkut tanah ulayat masyarakat hukum adat, yang dibuat oleh pemerintah seharusnya memperhatikan kondisi filosofis dan sosiologis yang ada dalam masyarakat adat. Hak ulayat yang dipakai oleh pihak lain setelah jangka waktu pemakaiannya berakhir, dikembalikan kepada masyarakat hukum adat. Salah satu perspektif sosiologis yang dapat digunakan untuk menjelaskan pergeseran peran otoritas adat ang melingkupi suatu masyrarakat adalah Perspektif Weberian. Weber (dalam Johnson 1994) melihat tindakan rasional merupakan hasil akhir dari perubahan searah dari tipe otoritas dalam suatu kelompok masyarakat, sebagaimana tergambar berikut ini.

Otoritas Tradisional Otoritas Kharismatik Otoritas Legal-formal

Pergeseran otoritas tradisional yang hakiki menjadi otoritas tradisional yang artifisial, merupakan praktek yang sejalan dengan pemaknaan hak atas tanah sebagai entitas yang mendorong tindakan tradisional menjadi tindakan rasional instrumental. Artinya, individu menjadi sangat menonjolkan agenda-agenda pribadi yang rasional menurut perspektif individual, bukan perspektif komunal. Lebih jauh lagi, otoritas pada prinsipnya dapat dipahami sebagai suatu bentuk kuasa untuk ditaati atas dasar kepercayaan dan legitimasi untuk mengatur dan mempengaruhi (Weber dalam Johnson, 1994). Aspek kepercayaan dan legitimasi ini merupakan kunci bagi hakikat otoritas yang diakui oleh suatu kelompok sosial. Solidaritas sosial dalam konteks otoritas adalah ketika semua anggota kelompok sosial mempunyai tingkat kepercayaan yang sama kepada nilai atau kekuasaan yang melingkupi mereka, dan secara sukarela memberikan dukungan legitimasi kepadanya.

Namun demikian dalam kenyataannya, kerangka pemahaman tersebut sudah tidak dapat ditemukan dalam praktek di lapangan. Solidaritas sosial dalam arti penguasaan hak atas tanah secara komunal, ternyata telah mulai menerapkan perspektif rasionalitas instrumental dari sisi individu. Hak atas tanah lebih



12

penting bagi kepentingan kesejahteraan individu daripada kepentingan kelompok. Hal ini kiranya terkait dengan involusi tanah yang terjadi seiring dengan bertambahnya anggota kelompok sosial atau adat tertentu.

2.3. Nilai dan Makna Tanah dalam Kehidupan Masyarakat Adat

Nilai dan makna kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah masyarakat hukum adat di tanah Papua tampaknya memiliki pemahaman yang sama dengan di Papua New Guinea, Mikronesia dan Malanesia kecuali di ujung paling barat yang dipengaruhi oleh Kesultanan Tidore. Tanah dalam pengertian orang Papua adalah milik kelompok termasuk mereka yang belum lahir. Tanah dinilai sebagai dasar jaminan kelanjutan hidup kelompok. Dalam pengertian ini tanah dilihat sebagai milik abadi kelompok yang tidak dapat dialihkan, karena tanah mempunyai hubungan erat dengan sosio religious yang berkaitan dengan identitas kelompok-kelompok asli1.

Dengan demikian istilah, pola penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah seperti yang dikenal dalam hukum barat yang diadopsi oleh UUPA tidak semuanya sama atau sejalan dengan hukum adat masyarakat hukum adat di Papua. Sepeti konsep jual beli yang dikenal dalam hukum perdata barat, untuk papua konsep ini tidak dikenali dalam hukum adatnya, yang mana jual beli pada pokoknya adalah mengalihkan hak dengan penuh kepada orang lain dengan suatu imbalan.

Secara umum perbedaan pemilikan dan penguasaan atas suatu benda dapat dilihat sebagai perbandingan antara lain seperti yang disimpulkan oleh Fitzgerald sebagai berikut (dalam Rahardjo (1991: 65).

1. Pemilik memiliki hak untuk memiliki barangnya. Ia mungkin tidak memegang atau menguasai barang tersebut, oleh karena barang tersebut telah direbut darinya oleh orang lain. Sekalipun demikian, hak atas barang itu tetap berada pada pemegang hak semula.

2. Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya, yang pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap barangnya.

3. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan barangnya kepada orang lain. Orang yang menguasai suatu barang tidak mempunyai hak untuk mengalihkan barangnya kepada orang lain, karena adanya asas nemo dat quad nonhabet.

4. Pemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu, ciri ini sekali lagi membedakannya dari penguasaan, karena yang disebut terakhir terbuka untuk penentuan statusnya di kemudian hari. Pemilikan secara teoritis berlaku untuk selamanya.

1 Drs. J.S. Serpara, Garis-Garis Besar Hak Tas Tanah di Papua, catatan Buat Tim Konsultasi Publik Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional Fase II Di Makasar tahun 2005.



13

Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. Seorang pemilik tanah dapat menyewakan tanahnya kepada A, memberikan hak untuk melintasi tanahnya kepada B dan kepada C memberikan hak yang lain lagi, sedangkan ia tetap memiliki hak atas tanah itu yang terdiri dari sisanya sesudah hak-hak itu diberikan kepada mereka itu. Dibandingkan dengan pemilik hak untuk melintasi tanah itu, maka hak dari pemilik bersifat tidak terbatas. Dapat dikatakan bahwa hak yang pertama bersifat menumpang pada hak milik yang asli dan keadaan ini disebut dengan ius in re aliena.

Sebagaimana halnya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia di Kalimantan Tengah, tanah merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai kedudukan yang unik dalam tatanan dalam kehidupan masyarakat. Nilai dan makna tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomi atau sebagai harta kekayaaan yang dapat diperjualbelikan, diwariskan bahkan mempunyai nilai spekulasi yang tinggi, tetapi mengandung juga nilai sosial, budaya dan keagamaan. Dari sifatnya tanah tidak dapat bertambah, sedangkan kebutuhan akan tanah selalu meningkat. Bagi masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah tanah mempunyai fungsi yang signifikan karena tanpa tanah manusia tidak dapat hidup. Tanah ini merupakan tempat bagi masyarakat hukum adat bertempat tinggal yang sekaligus dengan tanah itu dapat menghidupi mereka. Oleh karena itu, diperlukan perangkat pengaturan lewat hukum termasuk di dalamnya hukum adat. Tanah juga memiliki makna penting tidak hanya dalam kehidupan mereka sekarang, tetapi juga bagi kehidupan mereka dan generasi di masa yang akan datang. Menurut mereka tanah yang dimilikinya itu tidak diperolehnya dengan mudah, namun melalui perang. Khusus untuk Kalimantan Tengah telah diadakan Rapat Damang pada tanggal 2 April 1953 di Kuala Kapuas yang diprakarsai oleh Bupati Badrus, bahwa penetapan Hak ulayat ditetapkan seukuran 5 km (sepukang bunyi gong) dari pinggir kiri kanan sungai tempat pemukiman penduduk sebagai tempat berusaha. Namun, tempat berusaha tersebut menurut penduduk dapat dikatakan sebagai wilayah adat yang dimiliki. Di Kalimantan Tengah lembaga adat memiliki peranan penting yang mengatur masalah tanah adat ini, dalam hal ini adalah Demang atau Kademangan. Secara keseluruhan berjumlah 67 Kademangan se Kalimantan Tengah. Tugas selaku kepala adat yang mengatur masyarakat adat dengan hukum adat karena hukum positip artinya, hidup dan berkembang dan ada sejak dahulu. Lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat Dayak ditempati secara turun temurun di kawasan hutan dimana mereka tinggal. Itu secara otomatis mereka kuasai. Apabila dimanfaatkan oleh orang atau pihak lain harus melalui izin dahulu. Larangan-larangan yang ditekankan adalah dilarang atau jangan membakar hutan yang tidak terkendali demikian juga pembalakan hutan yang dapat merusak hutan. Mereka dapat secara turun temurun dengan hutannya, berburu, berladang, sungai itu adalah sungan adat, sungai itu dan sekitarnya jadi pelestariannya.

Kepemilikian tanah menurut hukum adat adalah siapa yang menempati kawasan hutan terlebih dahulu, maka merekalah yang mempunyai tanah tersebut, walaupun dalam keadaaan seperti hutan mereka selalu keluar masuk hutan. Sumber penghidupan mereka sehari hari dari ketergantungannya



14

dengan hutan itu yaitu menguasai, mengelola lahan sungai dan danau dan memelihara hutan. Dalam menentukan batas-batas wilayah adat adalah hutan milik mereka. Kalau sudah berladang tetapi bersifat perorangan. Dalam pandangan masyarakat adat di Katingan dan Sampit sebagai contoh di Kalimantan Tengah, hutan adalah tempat mencari bahan kehidupan dan itu adalah milik bersama (komunal). Buktinya adalah pengakuan dan diatur oleh masyarakat. Mereka tidak perlu bisa membaca dan menulis, namun bahasa lisan dapat menjadi jaminan akan kepercayaann mereka akan tanah yang dimilikinya itu. Pemanfaatan tanah adat digunakan untuk berladang dan ditanam rotan. Mereka menanam rotan dan diakui oleh masyarakat hukum adat.

Di Kalimantan Tengah nama lembaga adat yang mengatur masalah tanah adat: Demang atau Kademangan, jumlah 67 Kademangan di Kalteng. Pemerintah membantu kesejahteraan demang-demang dengan anggaran pemerintah daerah. Struktur demang berada di tingkat kecamatan. kepala adat hanya mengatur masyarakat adat dengan hukum adat. Ruang lingkup wilayah adat dan masyarakat adat adalah berupa Lahan-lahan dimiliki masyarakat Dayak secara turun temurun di kawasan hutan dimana mereka tinggal yang menurutnya otomatis mereka kuasai untuk memelihara kelestarian sumberdaya alam. Ingat peteh Tatu Hiang, petak danum akan kolunen harian andau (ingat pesan leluhur, tanah air untuk kehidupan manusia yang akan datang) (Sidik R. Usop:1). Hal tersebut bermakna Apabila dimanfaatkan oleh orang atau pihak lain harus melalui izin dahulu. Mereka dapat secara turun temurun dengan hutannya, berburu, berladang, Sungai itu adalah sungai adat, sungai itu dan sekitarnya jadi pelestariannya. Sementara yang menjadi larangan-larangan adalah berupa dilarang membakar hutan yang tidak terkendali, pembalakan hutan yang dapat merusak hutan.

Pada masyarakat hukum adat di Bali misalnya memiliki konsep tentang tanah yang tidak hanya berarti sebagai sebuah tempat untuk tingla belaka, namun dengan konsep tanah itu dianggap adanya sebuah kesatuan ruang yang dikenal dengan bhuana. Aturan tentang tanah sebenarnya sudah lama berakar pada masyarakat hukum adat di Bali. Dalam konteks ini hukum adat adalah bagian hukum yang berasal dari adat istiadat yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat adat dengan ciri-ciri tertentu. Hukum adat itu sendiri bersifat dinamis dan hukum adat itu adalah hukum rakyat sebagai hukum rakyat yang mengatur kehidupan terus menerus, berubah dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dapat dilihat pada pasal 18 b Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagi masyarakat hukum adat di daerah-daerah tersebut tanah mempunyai fungsi yang signifikan karena tanpa



15

tanah manusia tidak dapat hidup. Tanah ini merupakan tempat bagi masyarakat hukum adat bertempat tinggal yang sekaligus dengan tanah itu dapat menghidupi mereka. Namun demikian akhir-akhir ini berbagai isu muncul yang mendistorsi eksistensi keberadaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan perangkat pengaturan lewat hukum termasuk di dalamnya hukum adat.

Di Bali, desa adat yang sekarang lebih dikenal dengan nama desa pakraman merupakan lembaga yang otonom, dengan ciri kepemilikan tiga pura utama yang disebut Kahyangan Tiga. Dalam pandangan masyarakat Bali, desa pakraman dipahami sebagai suatu tempat tinggal bersama, memiliki kekayaan (laba) desa, wilayah, warga (krama desa), prajuru, dan tempat suci yang disebut Kahyangan Tiga itu. Dewasa ini terdapat perkembangan yang menunjukkan bahwa desa adat atau desa pakraman itu justru semakin kuat dengan meningkatkan status ekonomi masyarakat hukum adat di Bali. Disebutkan bahwa keterkaitan antara masyarakat dengan desa adatnya masih sangat kuat, terkait dengan berbagai keyakinan dan emosi primordialnya. Selain itu, desa pakraman diprogramkan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan, akan tetapi, karena sangat sedikit program pembangunan yang ditujukan untuk memperkuat eksistensi desa adat atau pakraman itu (Pitana, 1994: 12). Hal ini penting diperhatikan, karena untuk menjadi keseimbangan antara alam, manusia dan Tuhan diadakan dengan pelaksanaan upacara atau yadnya. Untuk dapat melakukan kegiatan yadnya ini, maka untuk tanah yang tidak ada lagi pemiliknya digunakan sebagai duwe yang artinya milik bersama, maka pemanfaatannya dipergunakan untuk melaksanakan pembiayaan upacara.

Dalam perkembangannya dewasa ini ternyata terdapat pergeseran-pergeseran makna tanah. Seirama dengan proses globalisasi dan modernisasi itu, ternyata tanah di Bali dalam kaitannya dengan masalah ekonomi mengalami pergeseran makna. Dalam kaitan ini tanah tidak hanya memiliki makna sosial dan budaya, tetapi nilai ekonomis yang tinggi. Ini artinya adanya perubahan makna dari duwe (milik dewata) menjadi gelah (menjadi milik manusia). Akibat perkembangan ini, maka anggota yang disebut krama masyarakat hukum adat pun akhirnya lebih cenderung tidak memperhatikan lagi tutur atau nasehat para leluhurnya. Sebagaimana dijelaskan bahwa masalah tanah di Bali, di samping memilki nilai ekonomi, khususnya tanah desa, pelaba pura, memiliki nilai religius yang sangat penting dalam menjaga keutuhan masyarakat hukum adat di Bali. Selain itu, dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan masa lalu, tampak nilai tanah desa itu sangat rendah dibandingkan sekarang.

Tidak hanya tanah-tanah yang datar yang memiliki nilai tinggi, tetapi demikian juga halnya dengan tanah di tebing-tebing yang ada di pedesaan. Sebagai contoh misalnya dulu tanah di halaman luar yang disebut ambal-ambal sebenarnya merupakan tanah desa, namun sekarang dianggap menjadi milik. Yang menjadi masalah kalau dijual tanpa sepengetahuan prajuru yang pada akhirnya menyebabkan munculnya masalah pada perubahan status tanah.



16

2.4. Hak Ulayat dalam Perspektif Hak Menguasai Negara (HMN).

Di masa lalu ada anggapan bahwa tanah adat itu memiliki potensi yang negatif. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa peranan tanah adat hingga sekarang di Bali memberikan kontribusi yang positip. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa eksistensi tanah adat dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat. Akan tetapi muncul beberapa persoalan sekitar: sejauhmana hak ulayat mendapat pengakuan berkenaan dengan berlakunya UU No. 5 tahun 1960. Persoalan ini muncul karena Persekutuan Hukum Adat dapat memiliki tanah adalah didasarkan atas hak ulayat yang melekat pada persekutuan hukum adat. Ini artinya bahwa tanah adat berbasis pada hak ulayat itu. Memang dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara status dan fungsi tanah adat baik yang dikuasai persekutuan hukum adat maupun yang dikuasai oleh perorangan.

Hingga saat ini dengan munculnya dualisme dalam pengurusan persoalan tanah antara Dinas Pertanahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Undang-Undang Agrarianya tampak tidak dimungkinkan untuk melihat potensi dan nilai atau kearifan masyarakat lokal. Ini disebabkan karena keberadaan BPN tidak tersentuh dengan persoalan otonomi daerah.

Ditengarai bahwa pemerintah terlalu mengambil sikap top down dalam masalah pertanahan. Ini berarti timbul kesan adanya kesan rebutan antara pemerintah pusat melalui BPN dan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanahan itu (sebagai referensi, lihat: Haba, 2004: 144). Memang diharapkan bahwa kehadiran BPN mestinya dapat melindungi keberadaan tanah adat. Hal ini terlihat dengan adanya pola sertifikasi tanah adat telah menyebabkan munculnya konflik adat.

2.5. Kedudukan dan Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Perspektif Antropologi Hukum dan Kebijakan

Menurut Hukum Agraria Nasional, hukum adat tidak saja berfungsi sebagai sumber utama pembangunan hukum nasional, tetapi lebih dari itu yaitu sebagai hukum positif. Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menyatakan, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dengan demikian, hukum adat itu merupakan bagian dari bangunan Hukum Agraria Nasional secara keseluruhan. Walaupun terdapat banyak syarat bagi pemberlakuan Hukum Adat namun hal itu tidak mengurangi kekuatan berlakunya atas tanah.

Hukum Agraria Nasional tidak bermaksud menggantikan kedudukan Hukum Adat sebagai hukum yang hidup (the living law) dalam mengatur tanah. Hukum Agraria hanya bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan



17

kesederhanaan hukum, serta ingin mendorong kepastian hukum hak-hak atas tanah jika warga negara yang bersangkutan merasa perlu. Dengan demikian Hukum Agraria hanya sebagai fasilitator, tidak memaksa, bagi warga negara dalam mewujudkan cita-cita hukum itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada paksaan dalam, misalnya, pendaftaran tanah. Pendafataran tanah bukanlah kewajiban rakyat tetapi justeru menjadi kewajiban pemerintah jika rakyat membutuhkan. Dalam konteks inilah dapat dipahami mengapa UUPA tidak mengatur, misalnya persoalan waris, hibah dan sebagainya.2 UUPA tidak bermaksud mencampuri hal itu karena ketentuannya sudah tersedia dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Dengan sederhana dapat diperhatikan dalam penerapan Hukum Agraria khususnya Hukum Tanah di pengadilan oleh hakim. Jika terjadi sengketa tanah, terutama tanah adat, maka hakim memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara tersebut berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tempat terdapatnya obyek perkara. Dalam hal ini, jika hakim yang bersangkutan tidak memahami hukum adatnya maka dimintakanlah bantuan dari para saksi ahli yang mengetahui dan memahami hukum adat. Tokoh-tokoh adat atau para penghulu sering diminta oleh pengadilan untuk memberikan keterangan di depan sidang, agar putusan hakim sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Pada pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria dirumuskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial ini dimaksudkan, bahwa tidak ada hak yang bersifat subyektif (subjective recht) Dengan demikian yang ada hanyalah fungsi sosial. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hak atas tanah harus memperhatikan kepentingan suatu masyarakat.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan bahwa seseorang tidak boleh semena-mena mempergunakan tanah untuk kepentingan pribadinya, dipakainya atau tidak dipakainya tanah yang dapat merugikan masyarakat, tidak dibenarkan menurut peraturan ini. Seseorang tidak dibenarkan pula jika ia tidak mengerjakan tanahnya. Oleh karena itu fungsi tanah sangat penting untuk dapat menghasilkan. Ini berarti sifat individualisme sebagaimana terdapat dalam hak barat sudah mulai ditinggalkan. Ini mengandung makna bahwa tanah tidak hanya harus bermanfaat untuk kepentingan pemiliknya, namun juga bermanfaat bagi kepentingan masyarakatnya (Parlindungan, 1984: 18--19; lihat juga: Tara Wiguna, 1987: 11).

Eksistensi desa adat dijamin yang dilandasi dengan undang-undang dan peraturan-peraturan daerah tingkat I Bali.

2 UUPA sebetulnya berkeinginan juga mengatur peralihan hak atas tanah termasuk tanah adat dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). Pasal 26

Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-

perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan PP. Namun, sampai sekarang PP dimaksud

belum juga lahir, termasuk juga PP tentang lahirnya hak milik menurut Hukum Adat seperti yang diperintahkan Pasal 22 Ayat (1) UUPA. Hal ini

dapat dipahami betapa sulitnya membuat aturan yang seragam tentang hak milik. Terlepas dari itu, kalaupun PP dimaksud lahir maka tidak berarti

bahwa hukum adat atas tanah menjadi hilang (Pasal 5 UUPA)



18

1. Undang-Undang No. 64, tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 1649.

2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran negara Republik indonesia, No. 3037).

3. Undang-undang No. 5, tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3153).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11, Tahun 1984, tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/ Kelurahan.

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, 21 Nopember 1983, No. 11, tahun 1983, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Bali, tanggal 20 Desember 1984, No. 149, Seri D, No. 147.

Dalam Perda No. 06, 1986 dinyatakan sebagai berikut:

1. Memberi peluang kepada desa untuk melakukan perubahan bila diperlukan, dengan melakukan penyesesuaian bagi aturan (awig-awig) yang dipandang usang.

2. Meluruskan pandangan yang diajukan oleh Liefrinck karena desa adat ini memiliki hubungan yang harmonis, seimbang baik vertikal dan horizontal.

Saat ini masih muncul beberapa permasalahan tentang keberadaan tanah ayahan desa atau Tanah AyDs dan tanah laba atau pelaba Pura di Bali. Dalam hal ini pemerintah tampak belum ada mencatat tanah adat yang ada di Kabupaten Klungkung. Hal ini ditengarai bahwa proses pencatatan tanah ini tampaknya sarat berbau bisnis. Selain itu, aset tanah adat tampaknya relatif bisa didapat di Bali, kecuali tanah DD (laba/ pelaba pura). Berkaitan dengan masalah pemungutan pajak dapat dikatakan bahwa majelis adat di Bali tidak mengizinkan pemungutan PBB, karena masyarakat dianggap sudah mengempon Tri Kahyangan.

Meskipun berbagai masalah muncul ke permukaan berkaitan dengan masalah tanah ini, namun dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah mulai mesertifikatkan tanah desa. Berikut tentang Penunjukkan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Tanah druwe atau pelaba pura Kahyangan Tiga Desa Adat Buleleng misalnya yang didaftarkan sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel: Tanah Pelaba Pura di Kabupaten Buleleng, Bali yang didaftarkan Tahun 2007

No Hak Milik Lokasi Nama Pemegang Hak

1 No. 389 Desa Penglatan Pura Kahyangan Tiga, Desa Adat Buleleng

2 No. 239 Desa Petandakan Pura Kahyangan Tiga, Desa Adat Buleleng



19

No Hak Milik Lokasi Nama Pemegang Hak

3 No. 846 Desa Alasangker Pura Desa Adat Buleleng

4 No. 573 Desa Poh Bergong Pura Desa Adat Buleleng di Kelurahan Kendran




8 No. 44 Kel. Kendran Pura Dalem Desa Adat Buleleng

9 No. 25 Kel. Paket Agung Pura Desa, Desa Adat Buleleng

10 No. 81 Kel Kampung Baru Pura Segara Desa Adat Buleleng

11 No. 117 Kel. Banjar Jawa Pura Dalem Desa Adat Buleleng

12 No. 118 Kel. Banjar Jawa Pura Dalem Desa Adat Buleleng



15 No. 184 Kel. Banjar Tegal Pura Dalem Desa Adat Buleleng

16 No. 112 Kel. Kampung Anyar Pura Dalem Desa Adat Buleleng

17 No. 69 Kel. Astina Pura Dalem Desa Adat Buleleng

18 No. 1609 Kel. Banyuning Pura Desa, Desa Adat Pakraman Buleleng berkedudukan di Kelurahan Banyuning

19 No. 539 Kel. Tukad Mungga Pura Desa, Desa Adat Pakraman Buleleng berkedudukan di Desa Tukad Mungga

20 No. 540 Kel. Tukad Mungga Pura Desa, Desa Adat Pakraman Buleleng, berkedudukan di Desa Tukad Mungga

Sumber: dikeluarkan oleh Kelihan Desa Pakraman Buleleng Made Rimbawa.

Tanah adat yang didaftar itu dianggap sebagai asset adat. Nama yang tercantum adalah para pengempon pura yang ditunjuk oleh warga masyarakat adat. Dapat dikatakan pula bahwa tanah yang ada di sepantaran sungai adalah tanah milik adat, kecuali di perkotaan dimiliki oleh negara. Untuk tanah negara dikelola oleh negara, kecuali yang sudah diatur dalam peraturan tahun 1979. Eksistensi desa adat mengalami pergeseran terutama sejak UU No. 5 tahun 1979. Sistem pengolahan tanah adat di desa belum jelas dalam kaitannya dengan sistem dinas di desa.

Namun BPN mencatat tanah laba pura, bahkan ada sertifikatnya. Seringkali terjadi tumpang tindihnya peraturan antara adat dan pemerintah. Aset tanah adat relatif bisa dicatat, kecuali ada DD. Disebutkan adanya kepentingan di dalam mencatat tanah-tanah untuk meningkatkan pendapatan perpajakan. Tidak sedikit tanah karang desa (TKD) di Klungkung diberikan SPPT. Hal ini menjadi polemik di masyarakat Klungkung sendiri.



20

2.6. Sengketa dan Pola Penyelesaian Sengketa atas Tanah Adat

Telah diketaui bahwa akibat perkembangan pariwisata dan dampak globalisasi terhadap perekonomian masyarakat Bali, maka terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat hukum adat di Bali. Tidak sedikit warga masyarakat adat yang menjual tanahnya kepada pendatang luar dari Bali. Ini berdampak pada semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan menggeser struktur masyarakat agraris di Bali. Ini ditunjukkan dengan tidak mampunya para tokoh masyarakat hukum adat Bali seperti Bendesa Adat untuk menghentikan proses perubahan itu. Beberapa kasus masalah sengketa tanah di Bali antara lain sebagai berikut:

• Penjualan tanah pelaba pura Segara Merta Sari kepada investor asal Korea, seluas 86 are.

• Tanah tersebut bersertifikat atas nama investor (Bali Post, 13 Maret 2008)

• Tanah pelaba Pura yang diklaim menjadi milik pemangku, oleh anaknya dijual karena dianggap warisan orang tuanya (kasus Pura Dalem Dangin Asem dan Pura Paibon Pasih Ukir) (Bali Post, 12 Maret 2008)

Selain itu, juga dipertimbangkan bahwa adanya pola sertifikasi tanah adat telah menyebabkan munculnya konflik adat. Hal ini dapat dilihat dari pola sertifikasi tanah desa adat menjadi masalah penting yang dihadapi desa adat. Tanah-tanah Pekarangan Karang Desa (PKD) dan Ayahan-Ayahan Desa (AyDs) semakin kompleks ketika terjadi pergeseran nilai tanah. Beberapa masyarakat hukum adat di Bali memiliki perbedaan pemahaman dan persepsi antara PKD dan AyDs. Misalnya saja, apabila disertifikatkan maka selain dikenakan pajak, juga menimbulkan kemungkinan akan meningkatnya kasus-kasus penjualan tanah-tanah tersebut. Warren (1980: 218) mencatat bahwa:

“The considerable collective authority which banjar and desa adat exert over their individual members is based on the rights of the local adapt community over residential land and its role in the disposition of the dead. Traditionally, occupation of residential land (karang ayahan desa) in the village has been contingent on the contribution of services (ayahan) to banjar and desa adat. Residential lands are generally passed to heirs by descent or adoption (sentana).

Ia mencatat lebih jauh bahwa:

”Corporate ownership of village land is the source of the powerful forms of collective social control. Since residential land is owned by the desa, and since rights to occupy it are tied to the performance of banjar/ desa services, the ultimate sanction the village membership could impose on a member who failed to fulfil civic obligations was in the past expulsion (kasepekan) and the corresponding loss of rights to burial and cremation in the village.

Dalam statusnya yang esensial ini, tanah sering kali menimbulkan sengketa baik secara antar pribadi maupun sampai melibatkan masyarakat hukum bahkan sampai kepentingan yang lebih luas yaitu melibatkan peran negara. Akan tetapi, hingga dewasa ini di kalangan masyarakat ada keinginan untuk memiliki tanah adat dengan mengumpulkannya dari warga masyarakat itu.



21

Sedangkan penyelesaian sengketa tanah adat di Papua dilakukan melalui dua cara 1). Penyelesaian sengketa melalui lembaga non formal dan 2). Penyelesaian sengketa melalui lembaga formal. Penyelesaian sengketa tanah adat melalui lembaga non formal dilakukan melalui lembaga “Yonow” (Dewan Adat) dalam struktur Pemerintahan Adat (tradisional) berfungsi sebagai legislatif (J.R. Mansoben, 1995), tetapi lebih berperan sebagai badan Yudikatif, yang berwenang untuk menyelesaikan segala jenis sengketa, termasuk sengketa atas tanah adat. Sedangkan Penyelesaian sengketa melalui lembaga formal adalah melalui fasilitasi mediasi Pemerintahan Daerah setempat dan lembaga peradilan negara.



22

BAB III

HAK ULAYAT MASYARKAT HUKUM ADAT DALAM

BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penghormatan terhadap hak ulayat adalah merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu untuk memahami hak ulayat tidak dapat dilihat dari aspek salah satu peraturan perundang-undangan saja. Hak ulayat selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan, baik peraturan berupa instrumen internasional, peraturan perundang-undangan nasional, regional maupun peraturan daerah. Dalam bab ini diuraikan secara garis besar muatan dan bentuk peraturan yang secara implisit mengarah pada pengakuan serta kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

3.1. Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dapat dilihat dari berbagai bingkai peraturan perundang-undangan baik dalam instrumen internasional, maupun instrumen peraturan perundang-undangan nasional, seperti peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan organis lainnya yakni Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan lain lainnya.

3.1.1. Pengakuan Dalam Berbagai Instrumen Internasional

Pengakuan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam berbagai instrumen hukum international telah cukup jelas, meskipun perlu adanya persamaan persepsi atas istilah-istilah yang digunakan. Di Indonesia masyarakat hukum adat disamakan dengan istilah indigenous people. Rafael Edy Bosko memilih menerjemahkan indigenous people dengan ”bangsa-bangsa asli” dan bukan ”masyarakat hukum adat”. Ini disebabkan karena istilah masyarakat hukum adat sudah terbingkai oleh epistemologi sosial-politik Indonesia yang lebih melihat mereka dalam konteks hukum sehingga dikatakan sebagai ”masyarakat hukum adat”. Adapun instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

a. The United Nations Charter (1945)

b. The Universal Declaration of Human Rights (1948)

c. The United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1951)

d. Recommendation 104; ILO Recommendation Concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Population In Independent Countries (1957)



23

e. Convention 107: Convention Concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Population In Independent Countries (1957), International Labor Organization (ILO)

f. The International Convention on Civil the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1966)

g. The International Covenant on Civil and Political Rights (1966)

h. The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966)

i. Convention 169: Convention Concerning Indigenous and Tribal People in Independent Countries (1989) International Labor Organization (ILO)

j. Rio Declaration on Environment and Development (1992)

k. Agenda 21 (UN Conference on Environment and Development (1992)

l. Technical Review of the UN Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, as Agreed Upon by the Members of the Working Group at its Eleventh Session, UN Doc, E/CN.4Sub.2/1994/Add.1 (20 April 1994)

3.1.2. Pengakuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Pengakuan negara atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 telah diatur sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat telah diakui hak dan keberadaannya oleh kontitusi. ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.3 Sementara itu, dalam pasal yang lain dikatakan bahwa, ”identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” 4. Pengakuan tersebut juga terdapat dalam berbagai TAP MPR RI.5 Tambahan pula, dalam peraturan pokok bidang agraria6 pengakuannya tidak kalah kuatnya, walaupun menurut Nor Fauzi pengakuan tersebut sangat setengah hati. Hak menguasai dari negara, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hak Ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, diakui namun dalam pelaksanaannya harus (1). Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara; (2). Berdasarkan atas persatuan bangsa; (3). Tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Pengakuan bersyarat dari UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut sangat menyulitkan implementasi dari pengakuan yang riil

3 Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 4 Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 5 Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998/ tentang Hak Azasi Manusia. Dan Tap MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. 6 UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria



24

pendaftaran hak ulayat masyarakat hukum adat, karena belum ada peraturan yang merealisasikannya secara teknis di lapangan. Pengakuan yang lebih riil akhirnya diberikan melalui Peraturan Menteri Negara Agraria No 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang merupakan perpanjangan dari pengakuan dalam UUPA. Pada pokonya Permenag 5 tahun 1999 tersebut memuat definisi hak ulayat, tanah ulayat, dan masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut:

a. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adapt tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

b. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

c. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta hak-haknya, diantaranya adalah sebagai sebrikut: UU No 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU No 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, UU No 18 2004 Tentang Tentang Perkebunan, dan lain sebagainya.

3.1.3. Pengakuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus

Dalam UU No. 21/ 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua telah memuat ketentuan umum bahwa Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya, sedangkan hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat, dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi; dan Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian penegasan dari hak-hak tersebut dituangkan kemudian dalam Bab XI Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, pasal 43: Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga



25

masyarkat hukum adat yang bersangkutan, pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyatannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

3.1.4. Pengakuan Dalam Peraturan Organik

Selain pengakuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, juga pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan organik lainnya seperti Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan lain sebagainya. Permenag Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1. ayat, (1). Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adapt tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan; (2). Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu; (3). Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

3.1.5. Pengakuan Dalam Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan PMA No 5 Tahun 1999 tercatat ada beberapa perda yang telah keluar sebagai atribusi dari peraturan PMA tersebut. Diantaranya adalah peraturan sebagai berikut:

a. PERDA No 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

b. PERDA Kota Waringin Timur No 15 Tahun 2001 Tentang Kedamangan Di Kabupaten Kota Waringin Timur.

c. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak No. 32 / 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy

d. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan No. 3 / 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.



26

e. Perda Kabupaten Nunukan No. 4 / 2004 tentang hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan.

f. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 9 / 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang memuat tentang administrasi pemerintahan nagari dan hubungan antara nagari dengan sumber daya agraria yang terdapat wilayahnya

g. Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No.1 / 2001 Pemerintahan Nagari

h. Perda Kabupaten Agam No. 31 / 2001 yang mengatur tentang Pemerintahan Nagari.

i. Peraturan Nagari No.1 / 2003 tentang Pemenfaatan Tanah Ulayat Nagari (Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota);

j. Peraturan Nagari No.1 / 2002 tentang Teritorial dan Ulayat Nagari Simarosok (Kabupaten Agam)

Minimnya pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat yang diterbitkan melalui peraturan daerah sebagai atribusi dari PMA 5 tahun 1999 tersebut ternyata juga diakibatkan oleh tidak tidak adanya polical wiil (kemauan politik) dari pemerintah daerah seperti contoh tidak kunjung disyahkannya rancangan peraturan daerah (Ranperda) diberbagai daerah. sebagai contoh Ranperdasus Tentang Hak Ulayat (Papua) hingga saat ini belum disyahkan oleh DPRD.

Bahkan terdapat juga peraturan daerah yang mengatur kriteria hak masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya yang tidak memanfaatkan kehadiran PMA 5 tahun 1999 tersebut sebagai momentum untuk mengatur keberadaan Hak Ulayat. Penetuan hak ulayat (khususnya pemanfaatan sumberdaya hutan) telah dilakukan di Propinsi Lampung. Kawasan hutan dengan tujuan istimewa diatur didalamnya yaitu hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan sumberdaya alam. Untuk melihat lebih jelas bentuk pengakuan dalam berbagai peraturan daerah berikut dijelaskan secara singkat muatan Peraturan Daerah Tanah Ulayat di Propinsi Sumatera Barat dan Ranperdasus di Propinsi Papua:

a. Rancangan Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua:

Model dan implementasi pengakuan penguasaan hak bersama masyarakat hukum adat atas tanah di Propinsi Papua. Terdapat perbedaan antara Propinsi Papua dengan daerah lainnya, yaitu dalam bentuk diakuinya juga kepemilikan hak ulayat oleh individu masyarakat hukum adat. Pengaturan ini tertuang dalam Ranperdasus atas usulan Kepala Kantor Wilayah BPN tahun 2008. poin-poin pentingnya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah. Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah didasarkan atas hasil penelitian.



27

2. Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah didasarkan atas hasil penelitian di Kabupaten/Kota. Penelitian untuk menentukan ada atau tidak adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dalam wilayah Kabupaten/Kota dilakukan oleh suatu panitia peneliti yang terdiri dari: Para pakar hukum adat, Lembaga adat/ tetua adat atau penguasa adat yang berwenang atas hak ulayat dan atau hak perorangan warga dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Pejabat dari bagian hukum kantor Bupati/ Walikota, Pejabat dari instansi terkait lainnya.

Panitia Peneliti melakukan penelitian pada wilayah masyarakat hukum adat tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota. Susunan Keanggotaan Panitia peneliti dan wilayah yang akan diteliti ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota. Susunan Kenaggotaan Panitia Peneliti dan wilayah yang akan diteliti meliputi lintas Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubenur.

3. Panitia Peneliti melakukan penelitian tentang : (1). Tatanan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta struktur penguasa adat yang masih ditaati oleh warganya; (2). Tata cara pengaturan, penguasaan dan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah bedasarkan hukum adat asli masyarakat hukum adat yang bersangkutan (3). Penguasa adat yang berwenang mengatur peruntukan dan penggunaaan serta penguasaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan. (4). Batas-batas wilayah yang diakui sebaggai hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah ditentukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dalam penelitian batas-batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah digunakan peta dasar dengan skala paling kecil 1 : 50.000 dan diikut sertakan penguasa adat yang berwenang mengatur hak ulayat dan atau hak perorangan dari masyarakat hukum adat yang diteliti. Persertujuan batas hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dinyatakan dalam berita acara persetujuan batas yang ditandatangani oleh penguasa adat yang diteliti dan yang berbatasan, ketua panitia peneliti serta kepala distrik dan kepala kampung atau kepala kelurahan terkait. Pada titik-titik tertentu dari batas yang telah disetujui dipasang tanda-tanda batas bersifat permanen. Bentuk dan ukuran tanda-tanda batas mengikuti ketentuan tanda-tanda batas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Panitia peneliti melaporkan hasil penelitian kepada Bupati?Walikota dan Gubenur disertai dengan kesimpulan hasil penelitian yang menyatakan



28

keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam laporan hasil penelitian sepanjang yang masih ada hak ulayat dan atau hak perorangannya dicantumkan nama lokal yang sama penegertiannya dengan hak ulayat masyarakat hukum adat yang dikenal oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Laporan hasil penelitian dilampiri dengan peta yang menunjukan batas hak ulayat masyarakat hukum adat yang dikenal oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

b. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2001 Tentang Kadamangan Di Kotawaringin Timur:

Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah tidak ditemukan peraturan daerah yang secara khusus mengatur menganai tanah adat baik yang komunal maupun yang idividual. Pengaturan tentang tanah adat menyatu dengan wewenang lembaga kedamangan selaku lembaga adat. Dalam Peraturan Daerah tersebut, kewenangan pengakuan terhadap keberadaan tanah adat diserahkan kepada lembaga kedamangan sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 11 ayat (1) dan (2) PERDA No. 15 Tahun 2001 Tentang Kadamangan sebagai berikut:

1. Damang kepala adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

• Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal menyangkut kepentingan-kepentingan adat.

• Mengelola hal-hal dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik.

• Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat, istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat sepanjang pentyelesaian itu tidak bertentangan dengfan ketentuan hukum dan ketentuan perudnang-undangan yang berlaku.

• Mengesahkan surat keterangan hak atas tanah adat dan surat-surat perjanjian perkawinan adat.

2. Damang kepala adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

• Membantu kelancaran penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyrakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan adat/ kedamangan (termasuk didalamnya tanah) dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.

• Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yangd apat memberikan peluang kepada aparatur pemerintah, terutama pemerintah desa/ kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaran pemerintah yang bersih dan berwibawah dan



29

melaksanakan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adail dan demokratis.

• Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendefinisian tanah adat dalam peratruan daerah tersebut adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah kadamangan yang dikuasai secara adat baik milik perorangan maupun milik bersama.

c. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Di Propinsi Sumatera Barat

Sebelum mengatur cara pengakuan hak ulayat dalam ranperda tersebut terlebih dahulu diuraikan tentang asas-asas yang berkaitan dengan hak ulayat yang merupakan bagian yang satu dari Ranperda tersebut. Adapaun asas-asas yang berkaitan dengan hak ulayat adalah:

• Azas utama pemanfaatan tanah ulayat berdasarkan filosofi adat Minangkabau “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”;

• Azas Unilateral yang merupakan hak kewarisan tanah ulayat yang berlaku dalam suatu kekerabatan adalah menurut garis keturunan Ibu (Matrilineal);

• Azas kebersamaan bahwa pemanfaatan tanah ulayat untuk kemakmuran bersama para warga masyarakat hukum adat, ditetapkan secara bersama melalui musyawarah mufakat;

• Pemanfaatan tanah ulayat oleh bukan anggota warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan (pihak lain) dilakukan dengan prinsip “Adat diisi Limbago dituang (recognitie) melalui musyawarah mufakat;

• Apabila tanah ulayat tidak lagi dimanfaatkan oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan atau pihak lain, maka tanah tersebut kembali kepada penguasa tanah ulayat semula, dengan tetap memperhatikan hak keperdataan pihak lain yang terkait dengan tanah ulayat tersebut.

Dalam Ranperda tersebut mengatur juga tujuan pengaturan pemanfaatan tanah ulayat yaitu untuk mewujudkan agar tetap terpeliharanya kewenangan menurut hukum adat Minangkabau atas wilayah yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.

Kemudian selanjutnya adalah pengaturan tentang jenis dan penguasaan tanah ulayat. Jenis Tanah Ulayat terdiri dari Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku dan Tanah Ulayat Kaum. Kewenangan penguasaan tanah



30

ulayat berada pada (a). Pemerintah Nagari bersama-sama Kerapatan Adat Nagari (KAN) bagi Tanah Ulayat Nagari; (b). Penghulu Suku bagi Tanah Ulayat Suku; (c). Mamak Kepala Waris bagi Tanah Ulayat Kaum.

Tanah Ulayat Nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anak nagari yang penguasaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sementara itu, Tanah Ulayat Suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi seluruh anggota suku pada suatu nagari yang pengaturannya dilakukan oleh Penghulu Suku; dan tanah Ulayat Kaum berkedudukan sebagai tanah ganggam bauntuak pagang bamansiang oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh Mamak Kepala Waris/Mamak Kepala Kaum. Dari semua jenis tanah ulayat tersebut dalam pengaturannya memiliki funsi sosial. Hal ini mengadopsi ketentuan yang ada dalam UUPA.

Pemanfaatan Tanah Ulayat dapat dipergunakan menurut ketentuan sebagai berikut: a). Pemanfaatan Tanah Ulayat oleh Masyarakat Hukum Adat, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku. b). Pemanfaatan Tanah Ulayat bagi kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan cara Penyerahan Hak oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan; c). Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk kepentingan Badan Hukum Swasta dilaksanakan dengan cara Perjanjian Penyerahan Hak dan penggunaan tanah antara penguasa tanah ulayat dengan badan hukum swasta untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal, bagi hasil atau bentuk lain yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat melalui Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/ informasi pertanahan, tanah ulayat dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota dengan ketentuan :

• Terhadap Tanah Ulayat Nagari yang bertindak sebagai pemegang hak adalah Pemerintah Nagari atas persetujuan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan status Hak Pakai atau Hak Pengelolaan;

• Terhadap Tanah Ulayat Suku yang bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah Penghulu Suku, pendaftarannya sampai pada tahap pengukuran dan pemetaan serta pencatatan dalam daftar tanah, sebagai penyediaan data/ informasi pertanahan dan jika dibutuhkan dapat diberikan Surat Keterangan sebagai tanda pendaftaran;

• Terhadap Tanah Ulayat Kaum yang merupakan tanah pusaka tinggi sebagai milik bersama yang bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah Mamak Kepala Waris beserta anggota kaum;



31

• Terhadap bagian Tanah Ulayat yang sudah diberikan izin oleh penguasa ulayat kepada perorangan yang dikerjakan secara terus-menerus dan sudah terbuka sebagai sumber kehidupan, bila dikehendaki dapat didaftarkan, setelah memenuhi “Adat di isi Limbago di Tuang “;

Berdasarkan uraian Ranperda di Propinsi Sumatera Barat tersebut dapatlah dilihat bahwa pengakuan hak penguasaaan bersama atas tanah adat diartikan sebagai hak ulayat. Dan juga pengaturan hak ulayat harus dimulai dari prinsip-prinsip dasar keberlakuan pengaturan hak ulayat sebagaimana diuraikan diatas. Khusus di Sumatera barat terdapat beberapa jenis tanah ulayat, diantaranya adalah tanah ulayat nagari, atanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Ketiga jenis tanah ulayat tersebut subjek hak dan peruntukannya berbeda-beda pula. Oleh karena demikian, penjenisan pengaturan hak penguasaan bersama atas tanah adat seperti yang diatur dalam Ranperda Propinsi Sumatera barat cukup tepat jika dijadikan dalam satu bentuk pengakuan hak penguasaaan bersama atas tanah adat secara nasional.

Berdasarkan perbandingan model pengakuan diberbagai daerah atas tanah adat (baik yang komunal maupun yang individual) masalah Pengakuan hak penguasaan bersama atas tanah adat, maka perlu di perjelas mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Penguatan bentuk/wadah Permenag Agraria No 5 tahun 1999 dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti (UU, PP). Pengaturan tentang penguasaan tanah adat harus berada dalam kerangka kebijakan legislasi nasional dalam artian bahwa peraturan yang mengatur harus masuk dalam konsep UU No 10 tahun 2004 tentang panduan penyusunan peraturan perundang-undangan.

b. Masyarakat hukum adat sebagai subjek hak atas tanah. Harus diakui sebagai Subjek hak atas tanah seperti halnya Subjel hak bagi individu dan badan hukum keagamaan (PP 24 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Tanah).

c. Inisiatif pengajuan penetapan tapal batas hak ulayat dapat dilakukan oleh Masyarakat Hukum adat yang difasiltasi oleh pihak ketiga. Contoh: Banyak daerah belum melakukan penelitian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat karena terkendala permasalahan pendanaan.

d. Perlu dibuat RTRW Propinsi dan Kabuapaten/Kota secara terpadu yang mengacu pada RTRWN untuk memudahkan pengidentifikasian hak ulayat. Perlu adanya kebijakan yang terintegrasi mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat daerah Kabupaten/kota.

e. Mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan kajian keberadaan masyarakat hukum adat (hak ulayat) dan menindaklanjuti peraturan perundang-undagan. Jika tidak dibebani dengan suatu kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah adat maka Pemerintah Daerah tidak



32

terlalu bersemangan untuk menfasilitasi melakukan kajian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

f. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengaturan keberadaan masyarakat hukum adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dilaksanakannya kajian keberadaan masyarakat hukum adat. Pemberian tenggang waktu dimaksudkan untuk mempercepat/ mensegerakan proses pendaftaran/ didatanya tanah adat (tanah ulayat).

g. Hak perorangan (Kasus Bali) bekas tanah adat dimungkinkan dikonversi menjadi hak masyarakat hukum adat dengan syarat: kesepakatan antara pemegang hak dan lembaga adat. Adanya semangat komunalitas di kalangan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali.

h. Perlu pengaturan tatacara pemetaan batas-batas tanah adat (tanah ulayat) yang sederhana, cepat dan murah. Pengaturan tatacara pemetaan batas-batas tanah adat dimaksudkan untuk menjamin kepastian batas-batas tanah adat antara satu dengan yang laiinya.

i. Masyarakat hukum adat yang berada di area kawasan hutan dan area konsesi pertambangan dipertahankan keberadaanya dengan pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu. Pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu ini diatur secara terperinci menurut pengelolaan hutan menurut hukum adat yang asli.

3.2. Rencana Pengaturan Hak Ulayat Dalam Peraturan Nasional.

Dalam program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) yaitu program perumusan berbagai undang-undang yang akan ditetapkan oleh Pemerintah bersama dengan DPR telah merencanakan adanya tiga peraturan perundang-undangan yang berakitan langsung dengan masyarakat hukum adat. Peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam PROLEGNAS Tahun 2005 – 2009 tersebut tercatat ada tiga RUU yang berakitan dengan masyarakat hukum adat dan hak ulayat yaitu:

1. RUU tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (No. 101)

2. RUU Tentang Komunitas Adat terpencil (No. 216).

3. RUU Tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan Tradisinya (No. 273).

Akan tetapi, hingga saat íni belum ada satupun diantara undang-undang dalam Prolegnas tersebut yang berhasil ditetapkan walaupun ada yang sudah diprogramkan selesai tahun 2005. Dengan adanya RUU tersebut memberikan peluang kepada berbagai lembaga/instansi untuk dapat memberikan usulan dan masukan dalam rangka pengaturan hak-hak masyarakat hukum adat yang cenderung tidak diakomodir dalam peraturan yang lebih mapan.



33

BAB IV

DESKRIPSI

TEMUAN-TEMUAN STUDI LAPANGAN

Pada bab ini dianalisis tentang temuan-temuan studi lapangan yang terkait dengan studi kebijakan penguasaan tanah adat di berbagai daerah yang dijadikan daerah penelitian untuk studi kebijakan penguasaan tanah adat.

4.1. Peristilahan dan Jenis Tanah Adat

Terdapat banyak istilah penamaan dan jenis penyebutan tanah adat di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya ragam budaya dan bahasa yang menjadi variasi atas peristilahan dan jenis tanah adat itu. Di Sumatera Barat misalnya tanah adat dikenal dengan istilah tanah ulayat, yang kemudian istilah tersebut diadopsi sebagai istilah yang baku dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UUPA dan peraturan organisnya. Istilah tanah ulayat yang sebenarnya hanya dikenal di Propinsi Sumatera Barat ini kemudian diadopsi dalam berbagai Peraturan Daerah di berbagai daerah misalnya di Propinsi Papua, Kabupaten Nunukan di Kalimantan Timur, dan daerah-daerah lainnya di Indoensia.

Di Sumatera Barat masih terdapat beberapa jenis tanah ulayat baik yang telah hilang maupun yang masih ada hingga saat ini. Menurut hasil Focus Group Disscusion yang dilaksanakan di Sumatera Barat pada pertenggahan April 2008 dapat dikatakan bahwa paling tidak terdapat lima jenis tanah ulayat: Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum, Tanah Ulayat Rajo, dan tanah ulayat yang telah menjadi tanah negara. Akan tetapi, menurut beberapa literatur (karya Professor Syah Munir) dikatakan bahwa tanah ulayat Rajo sudah tidak ada lagi. Penjenisan tanah ulayat tersebut berdasarkan fungsi dan ruang lingkupnya, maka peristilahan tersebut tidaklah hanya sekedar ungkapan yang tertuang dalam istilah saja.

Apabila dikaji secara mendalam, tampak bahwa istilah dan jenis tanah adat di Sumatera Barat itu berbeda dengan istilah yang ada di Bali. Di Bali, tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dinamakan dengan tanah adat, akan tetapi menurut penelitian Ten Haar (1981: 85) disebut juga prabumiah dan payar. Tanah adat di Bali tidak terdapat variasi penjenisan sebagaimana halnya yang dikenal di Sumatera Barat. Yang ada adalah pemanfaatan dan fungsi tanah adat yang sangat beragam seperti tanah desa pakraman, tanah gunakaya, tanah Pekarangan Karang Desa (PKD), tanah Ayahan Desa (AyDs): Tanah Laba (Pelaba) Pura, Tanah Pelaba Pura, Tanah Pelaba banjar, Tanah Pelaba Desa, Tanah Adat, dan Tanah Ulayat Tanah Pasar, Tanah lapang, Tanah kuburan yang dikenal dengan setra. Tanah adat di Propinsi Bali dibedakan variasinya berdasarkan fungsi dari tanah adat tersebut.

Di daerah lainnya seperti di Kalimantan Tengah terdapat istilah dan jenis tanah masyarakat hukum adat yang memiliki nama yang sama dengan istilah



34

yang ada di Propinsi Bali yaitu tanah adat atau juga dikenal dengan istilah petak adat, panyampeto, pawatasan dan tidak menggunakan istilah nasional (Tanah ulayat) baik secara formal maupun informal. Tanah adat yang dikenal dengan istilah petak adat di Kalimantan Tengah juga dikenal berdasarkan penjenisannya, seperti istilah yang berkembang khususnya di Katingan yaitu: Hutan Pahewan, Danau Klaru, Alun-alun Tarantang, Raman, Pukung, dan Alun-alun Matel.

Sebagaimana disebutkan diawal bahwa istilah tanah adat di Papua menggunakan istilah tanah ulayat. Tanah ulayat yang dimaksud adalah tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di Papua. Dalam literatur, istilah tanah di Papua juga disebut dengan istilah Papoasbezitsrech (tanah adat asli orang Papua yang memiliki ciri-ciri khusus). Adapun jenis tanah-tanah masyarakat hukum adat yang termasuk dalam istilah Papoasbezitsrecht tersebut adalah antara lain keret, gelet, dan toema. Selain tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat itu secara bersama-sama dikenal pula dengan tanah marga/klen. Di Propinsi Papua juga mengenal tanah adat yang tidak dimiliki secara bersama-sama atau dalam arti kata tanah adat yang dimiliki oleh individu/perorangan. Tanah adat yang dimiliki oleh perorangan ini adalah seperti kunare sip (tanah warisan), ambuangdong Usus sip (tanah pinjaman), Ulu didong Usu Sip (tanah hadiah), Ki Tang De sip (tanah karena perkawinan), dan Lugeambu/Rundu (tanah Denda).

Tambahan pula bahwa tanah dengan penguasaan komunal diketahui terdapat dua jenis. Yang pertama, Tanah Klen/ Marga (Hak komunal/Hak ulayat) yaitu adalah tanah yang dimiliki secara kolektif (tanah komunal) oleh suatu komunitas marga/tang atau beberapa populasi marga dalam suatu komunitas marga yang sama secara genealogis patrilineal (hak perkawinan mayorat anak sulung) dan dimanfaatkan secara bersama-sama untuk keperluan berburu, mengumpulkan hasil-hasil hutan dan keperluan hidup, kecuali berkebun dan membuat rumah, tanah kawasan ini disebut dengan istilah irung sip, irung sip dapat berupa kawasan ku deng fing, ku deng fing kuangue, deng fing dan mo deng fang dan usu usuong. Yang kedua, Tanah Keluarga Batih (keluarga inti) adalah tanah yang dimiliki karena seseorang/keluarga (yamo dkam) dari anggota komunitas telah memanfaatkan/membuka kawasan irung sip klen sebagai tanah olahan/lahan garapan serta tempat tinggal. Dengan demikian tanah tersebut secara turun temurun dimiliki oleh keluarga batih (nucleur family) secara turun temurun.

4.2. Isu Yang Berkembang Terkait Tanah Adat

Banyak isu pembangunan yang muncul tekait dengan keberadaan tanah adat di berbagai daerah. Isu-isu tersebut sebagian besarnya berujung pada adanya konflik yang sangat menggangu pelaksanaan pembangunan di daerah (Sebagai referensi lihat: Maunati, 2004: 127, Ardhana 2004). Di Propinsi Sumatera Barat, kecenderungan konflik yang yang terjadi terkait dengan tanah adat adalah pada sektor pariwisata dan perkebunan (bekas HGU). Walaupun proses



35

pemetaan (pencatatan) tanah adat telah mengalami kemajuan dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Proses pencatatan tanah adat yang dilakukan oleh Kanwil BPN ini sesuai dengan amanat PMA 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian hak ulayat. Ragam sektor konflik yang terjadi tersebut hampir sama dengan apa yang terjadi di Propinsi Kalimantan Tengah, bahwa masyarakat hukum adat mengklaim adanya pengambilalihan lahan secara sepihak oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Pengambialihan lahan perkebunan tersebut tanpa adanya pembayaran kompensasi dan ganti kerugian kepada masyarakat hukum adat yang kehilangan tempat untuk kelangsungan kehidupannya sehari-hari. Lahan yang menjadi tempat pekebunan tersebut diklaim oleh masyarakat hukum adat sebagai tanah adat yang mereka kelola.

Apabila dibandingkan dengan kedua daerah tersebut, di Propinsi Bali dan Propinsi Papua pun mengalami hal yang sama, yaitu adanya isu-isu konflik yang terkait dengan tanah adat. Akan tetapi, di Propinsi Bali penanganan masalah tanah adat lebih sering mendapatkan solusi yang terbaik dikarenakan tanah adat telah dikelola secara profesional dan pendaftarannya mengatasnamakan istitusi keagamaan (institusi adat), yang dalam pranata hukum nasional dianggap sebagai subjek hak. Sementara itu, di Propinsi Papua, perbedaan persepsi tentang tanah adat yang sangat tajam antara penyelenggara pemerintahan dan masyarakat hukum adat banyak mengganggu kelancaran pembangunan di Propinsi Papua. Perbedaan persepsi tersebut tidak hanya terjadi pada peruntukan dan pelepasan tanah adat untuk pemukiman melainkan juga tetang status kepemilikan tanah adat serta pengalihan tanah adat kepada pihak ketiga.

Pola kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah masyarakat hukum adat di tanah Papua, sepanjang pengetahuan sama dengan di Papua New Guinea, Mikronesia dan Malanesia kecuali di ujung paling barat yang dipengaruhi oleh Kesultanan Tidore. Tanah dalam pengertian orang Papua adalah milik kelompok termasuk mereka yang belum lahir. Tanah dinilai sebagai dasar jaminan kelanjutan hidup kelompok. Dalam pengertian ini tanah dilihat sebagai milik abadi kelompok yang tidak dapat dialihkan, karena tanah mempunyai hubungan erat dengan sosio religiusitas yang berkaitan dengan identitas kelompok-kelompok asli.7

Dengan demikian istilah, pola penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah seperti yang dikenal dalam hukum barat yang diadopsi oleh UUPA tidak semuanya sama atau sejalan dengan hukum adat masyarakat hukum adat di Papua. Seperti konsep jual beli yang dikenal dalam hukum perdata barat, untuk Papua konsep ini tidak dikenal dalam hukum adatnya. Hal ini disebabkan bahwa pada konsep jual beli pada pokoknya adalah mengalihkan hak dengan penuh kepada orang lain dengan suatu imbalan. Dalam kaitan ini pengasingan hak atas tanah tidak dikenal, baik hak atas tanah adat secara individu maupun hak atas tanah secara komunal.

7 Drs. J.S. Serpara, Garis-Garis Besar Hak Tas Tanah di Papua, Catatan Buat Tim Konsultasi Publik Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional Fase II DI Makasar tahun 2005.



36

4.3. Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat

Ada atau tidaknya hak ulayat pada masyarakat hukum adat dapat dilihat dari adanya kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai aturan adat (otoritas adat) tersendiri yang dipimpin oleh pemimpin adat. Akan tetapi, keberadaan masyarakat hukum adat termasuk didalamnya kewenangan para pemimpin adat tidak sepenuhnya dapat dijalankan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam terminologi yang asli kewenangan pemimpin adat adalah kewenangan untuk mengatur ke dalam dan ke luar atau dalam artikata bahwa hak ulayat memiliki dua unsur yaitu unsur privat (keperdataan) dan unsur publik (umum).

Adapun unsur pertama adalah unsur hukum perdata, yaitu sebagai hak kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek-moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (lebensraum) seluruh warga masyarakat hukum adat itu. Unsur kedua adalah unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga atau “orang luar”.

Otoritas hukum adat yang dipimpin oleh pemimpin adat seperti ninik mamak (Sumatera Barat, Damang (Kalimantan Tengah), Bendesa adat (Bali), dan ondoafi/ondofolo/bigman/raja-raja (Papua) tersebut tidak sepenuhnya menjankan kewenangan sebagaimana kewenangan yang asli seperti adanya unsur privat dan publik dalam definisi kewenangan masyarakat hukum adat. Sampai saat ini, kewenangan hukum adat yang mengandung unsur publik hampir dipastikan tidak cukup eksis melainkan hanya di beberapa daerah seperti di Sumatera Barat dan di Propinsi Papua. Kewenangan hukum adat yang mengandung unsur publik telah diambil alih oleh pemerintah daerah untuk mengatur keberadaan masyarakat adatnya tersebut. Di Propinsi Bali misalnya, otoritas hukum adat hampir pasti semuanya telah diambil alih oleh desa adat (desa dinas), sehingga tidak terdapat lagi tanah adat yang bersifat komunal. Sementara itu, di Propinsi Papua otoritas hukum adat diangkat menjadi suatu lembaga yang diakui oleh pemerintah yaitu MRP (Majelis Rakyat Papua). Pada intinya kewenangan MRP adalah memonitor pelaksanaan otonomi khusus Propinsi Papua yang salah satunya mengawal pelaksanaan Hak Ulayat di daerah itu.

4.4. Eksistensi Pencatatan Tanah Adat.

Hingga dewasa ini tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa banyak jumlah tanah adat di Indonesia. Bahkan belum ada data yang sahih untuk tiap daerah tentang seberapa luas keberadaaan tanah adat itu. Terdapat beberapa



37

alasan mengapa ukuran tanah adat tidak dapat diketahui: 1). UUPA memberi peluang lebih besar terhadap upaya pendaftaran tanah individual (individualisasi tanah adat). 2). Adanya kawasan hutan yang masuk juga sebagai kawasan tanah adat (hak ulayat). 3). Adanya tanah yang didaftarkan dan bersertifikat di dekat areal kawasan hak ulayat, sehingga menyulitkan pengukuran dan perhitungan luas kawasan hak ulayat yang berakibat pada lemahnya pencatatan tanah adat.

Dibandingkan dengan daerah lainnya, dapat dikatakan bahwa pencatatan tanah adat yang dilakukan di Sumatera Barat sangat maju karena BPN setempat banyak menerima laporan dari pemuka adat untuk minta didaftarkan areal kawasan hak ulayatnya. Sama halnya dengan yang terjadi di Bali, akan tetapi proses pencatatan tanah adat di Bali tentu saja setelah terlebih dahulu menjadikan tanah adat sebagai harta institusi keagamaan, yang mana istitusi keagamaan adalah dapat menjadi subjek hak kepemilikan hak atas tanah. Sementara itu, untuk daerah Papua dan Kalimantan Tengah pencatatan tanah adat dianggap kuat dan lemah.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa pencatatan tanah adat tersebut lemah. Di satu sisi diakibatkan oleh kurangnya perhatian pemerintah atas masalah hak ulayat. Hal ini misalnya dapat dilihat bahwa tidak ada satu pun Peraturan Daerah yang mengatur tentang hak ulayat. Di sisi lain, pemerintah pun masih sangat hati-hati mengatur tentang tanah adat (hak ulayat). Dapat dikatakan bahwa pemerintah menyadari betul bahwa tanah adat (hak ulayat) sangat sensitif untuk disinggung, terlebih untuk diatur dalam suatu peraturan di tingkat daerah, yang pada gilirannya pemerintah daerah menyerahkan urusan hak ulayat kepada pemerintah pusat. Lemahnya pencatatan tanah adat juga diakibatkan oleh adanya batasan tanah adat yang sukar dipahami dengan ilmu ukur modern. Pada umumnya tapal batas tanah adat selalu menggunakan batas-batas alam, seperti pohon matoa, pohon kasuari, punggung gunung, karang, sungai, satwa yang ada di kawasan hutan, dan tanda-tanda alam lainnya.

4.5. Pengaturan Tanah Adat

Sejak diterbitkannya PMA 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat yang merupakan amanat dari UUPA telah memberikan angin segar bagi penyelenggara pemerintah di daerah untuk mengatur lebih lanjut tentang keberadaaan hak ulayat. Beberapa daerah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang hak ulayat dan pemanfaatan hak ulayat (tanah adat) di daerahnya masing-masing. Adapun beberapa peraturan-peraturan untuk Propinsi Sumatera Barat yang substansinya mengatur tentang Hak ulayat adalah PERDA No 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 9 / 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No.1 / 2001 Pemerintahan Nagari, Perda Kabupaten Agam No. 31 / 2001 yang mengatur tentang Pemerintahan Nagari, Peraturan nagari No.1 / 2003



38

tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari (Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota), Peraturan Nagari No.1 / 2002 tentang Teritorial dan Ulayat Nagari Simarosok (Kabupaten Agam) dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2008 Tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat.

Di Propinsi Kalimantan, khususnya Kotawaringin Timur bahkan telah menerbitkan PERDA Kota Waringin Timur No 15 Tahun 2001 Tentang Kedamangan Di Kabupaten Kota Waringin Timur. Untuk mengatur tentang tanah adat Kabupaten Kotawaringin Timur maka penekanan diletakkan pada upaya untuk lebih menitiberatkan penguatan lembaga adat Kadamangan yang mempunyai wewenang. Salah satunya adalah sebagai lembaga yang mengelola pemanfaatan tanah adat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu, ada juga kabupaten lain yang mengatur perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat melalui perda seperti Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak No. 32/ 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan No. 3/ 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Perda Kabupaten Nunukan No. 4/ 2004 tentang hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan.

Khusus Propinsi Papua selama delapan tahun Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tidak pernah ditindaklanjuti. Barudi awal tahun 2008 ini, didesak oleh tuntutan otonomi khusus Papua (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001), barulah Kanwil BPN Propinsi Papua berusaha membuat sebuah Rancangan Peraturan Daerah Khusus (RANPERDASUS) tentang hak ulayat (tanah adat). Akan tetapi, MRP menilai Ranperdasus tersebut belum cukup bagus dan belum dapat melindungi hak-hak dasar orang-orang Papua sebagaimana diwajibkan dan diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Selain tindak lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah, BPN juga mengembangkan program MPBM (managemen pertanahan berbasis masyarakat) untuk mensiasati pengelolaan tanah adat. Akan tetapi program ini baru telaksana di Propinsi Jawa Tangah saja yang nuansa konflik masyarakat hukum adatnya kurang mencuat.



39

BAB V

PENGUASAAN TANAH ADAT, HAK ULAYAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT: ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN

5.1. Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat

Hukum Adat

Walaupun terancam dengan adanya sistem negara modern, dalam sejarah hukum Indonesia pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat sudah ada sejak lama, bahkan sejak zaman Hindia Belanda sekali pun. Pada zaman Belanda, hukum agraria terbagi ke dalam 2 kelompok yaitu hukum agraria keperdataan dan hukum agraria administratif. Hukum agraria perdata terdapat dalam Buku II KUH Perdata yang menentukan dan mengatur hak-hak atas tanah. Dalam hukum agraria keperdataan memang tidak disinggung-singgung tentang hak atas masyarakat hukum adat, khususnya hak ulayat. Sedangkan hak milik atas tanah dari kelompok dan individu dalam masyarakat hukum hukum adat itu tetap diakui dan dilindungi sebagai hak kepemilikiannya. Walaupun demikian, pernyataan domein verklaring menjadi momok bagi hak-hak keperdataan anggota amsyarakat hukum adat atas tanah, karena rakyat Indonesia memiliki tanah tidak berdasarkan bukti tertulis yang disayaratkan oleh domein verklaring.

Pengakuan yuridis terhadap hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat pada zaman Belanda dapat dilihat dalam sumber hukum agraria administratif, mulai dari Pasal 62 Regering Reglement (RR) 1854 sampai kepada Agrarische Wet 1870. Walaupun tidak menyebutkan istilah hak ulayat, kedua sumber hukum Belanda tersebut secara formal sudah eksplisit menyatakan perlindungan hak-hak masyarakat yang berasal membuka hutan, lapangan pengembalaan umum, tanah milik persekutuan (desa) dan sejenisnya. Pemberian hak erfpacht dan hak sewa oleh Gubernur Jenderal kepada pengusaha-pengusaha terutama investor Eropa tidak boleh dilakukan di atas tanah yang terdapat hak-hak masyarakat hukum adat (Mahadi, 1991 dan Harsono, 2003).

Memasuki era kemerdekaan, setidaknya ada 2 hal yang terdapat dalam UUD 1945 berkaitan dengan materi hukum agraria.

• Pertama, Pasal 33 Ayat (3) UUD yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pernyataan tentang konsep ”hak menguasai negara” ini menggantikan konsep domein yang diterapkan oleh Pemerintahan Kolonial.

• Kedua, UUD 1945 memberikan apresiasi dan kedudukan istimewa terhadap masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschappen) di mana terdapatnya hak ulayat. Walaupun Negara Indonesia berbentuk kesatuan (eenheidsstaat atau



40

unitary state) namun Negara menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Pernyataan ini terdapat pada Penjelasan Pasal 18 Angka II, Negara mengakui bahwa di Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgetneenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.

Setelah Amandemen Kedua UUD pada 2000, nilai-nilai tersebut diangkat ke dan dijadikan rumusan pasal tersendiri dalam Batang Tubuh karena pasca amandemen, UUD tidak mengenal lagi penjelasan. Terdapat 2 pasal penting dalam UUD tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya pasca amandemen.

• Pertama, Pasal 18B Ayat (2) yang menyatakan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

• Kedua, Pasal 28I Ayat (3) yang menyatakan, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Terlepas dari perdebatan dan keberatan terhadap rumusan pasal-pasal tersebut, karena persyaratan yang sangat membebani, secara konstitusional tidak ada alasan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menegasikan eksistensi masyarakat hukum adat dalam setiap kebijakan.8

Sebagaimana pelaksana UUD, UU No. 5 Tahun 1960 atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) kemudian memberikan penafsiran autentik terhadap konsep hak menguasai negara yang terdapat pada Pasal 33 Ayat (3) UUD (Pasal 2 Ayat (2)). Di samping itu, UUPA juga menyebutkan dan memberikan posisi terhadap hak masyarakat hukum adat atas sumberdaya agraria yaitu “hak ulayat”. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa hak ulayat dan hak-hak serupa itu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada diakui. UUPA merupakan produk hukum negara pertama yang mengakui adanya ”hak ulayat” masyarakat hukum adat, walaupun komitmen pengakuan tersebut masih dipertanyakan.

Namun, setelah lebih kurang 39 tahun umur UUPA, belum pernah ada peraturan perundang-undangan yang mengimplementasikan pengakuan tersebut. Tidak satu pun peraturan yang secara tegas mengkui keberadaan hak ulayat. Oleh karena itu, selama hampir 4 dekade tanah-tanah ulayat masyarakat

8 Simultan dengan itu, pada tingkat internasional, Badan-badan Internasional di bawah naungan PBB juga sudah menunjukkan

keseriusannya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat asli (adat) atas sumberdaya agraria dalam perspektif hak asasi

manusia. Pada 1966 disepakati Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU

No. 11 Tahun 2005. Kemudian, pada 1989 juga dikeluarkan Konvensi ILO No. 169 tentang Penduduk Asli dan Adat di Negara-negara Independen.

Lihat lebih jauh, Nasution, A.B. dan Zen, A.P.M. (Penyunting), 2006, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Kerjasama Yayasan Obor

Indonesia, YLBHI dan Kelompok Kerja Akte Arif, Jakarta.



41

hukum adat selalu menjadi “korban” kebijakan politik pertumbuhan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru. Hak ulayat dalam pelaksanaannya, tidak teridentifikasi dengan baik sehingga tanah ulayat tersebut dianggap saja sama dengan (termasuk ke dalam) tanah negara. Misalnya dalam pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan dan sebagainya, oknum pemerintah yang cenderung “berkolusi” dengan pengusaha melakukan “perampasan” terhadap tanah rakyat. Hal ini terjadi karena memang tidak ada peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi tanah ulayat masyarakat tersebut. Banyak sekali contoh kasus dapat dikemukakan dalam konteks ini, mulai dari “Sabang sampai Merauke” seperti Kasus Tanah Hanock Obe Ohee di Irian Jaya, Kasus Tanah Perkebunan di Lampung, Kasus Tanah Perkebunan di Pasaman Sumatera Barat, Kasus Tanah PT Victor Jaya Raya (VJR) di Sumatera Utara, Kasus Tanah Kebun Karet bekas Hak Erfpacht di Nagari Kapalo Hilalang Sumatera Barat dan sebegainya.

Ada sebagian pakar berpendapat bahwa hak ulayat itu tidak perlu diatur, karena dengan mengatur hak ulayat sama artinya dengan mengabadikan (melanggengkan) keberadaannya. Menurut mereka, tidak bisa disangkal bahwa hak ulayat itu makin lama makin habis karena pengaruh kehidupan atau tuntutan sosial ekonomi masyarakat.

5.2. Peran Pemerintah Daerah

Hingga saat ini, masih terdapat kesan di masyarakat lokal bahwa kebijakan pemerintah tentang pertanahan masih bersifat sentralistik. Segala sesuatunya diatur dan ditentukan dari Pemerintahan Pusat, sehingga Pemerintah Daerah tidak diberi kesempatan yang luas untuk mandiri dalam menentukan kebijakannya dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk tanah, yang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan kebutuhan di daerah masing-masing. Oleh karena itu, dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUPD) yang membuka peluang bagi pemberdayaan otonomi daerah, patut disambut dengan optimis. Berdasarkan UUPD, urusan pertanahan merupakan salah satu urusan yang kewenangan pengelolaannya diserahkan kepada daerah. Walaupun sebetulnya, kebijakan ini sudah agak terlambat, akan tetapi tentu lebih baik daripada tidak sama sekali.

Momen ini sebaiknya dapat diapresiasi untuk mengejar ketertinggalan selama ini, agar potensi daerah dapat lebih ditumbuhkan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan aspirasi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam semangat ini pulalah lahir salah satu kebijakan pemerintah di bidang pertanahan melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepada Badan Pertanahan Nasional (Permenag) No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Di samping memberikan pengakuan terahadap keberadaan hak ulayat, pada intinya juga Permenag ini memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur tanah ulayat masyarakat hukum adatnya sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma hukum adatnya.



42

Dapat dikatakan bahwa Permenag 5/1999 adalah sebagai pedoman sekaligus sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur pengurusan dan penataan terhadap tanah ulayat di daerahnya masing-masing. Tidak hanya itu, Permenag ini juga seyogianya menjadi pedoman bagi sektor pemerintah lainnya seperti bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan perkebunan, bidang transmigrasi, bidang pertambangan dan lain-lain. Hal ini harus menjadi perhatian, karena bidang-bidang yang disebut terakhir ini dalam pelaksanaan tugasnya sangat terkait dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. Jangan sampai terjadi nantinya konflik horizontal di antara sektor pemerintahan sendiri, bahwa di satu sisi Pemda mengakui keberadaan hak ulayat, akan tetapi pada sisi lain Departemen Kehutanan dan Perkebunan misalnya, justru tidak mengakui adanya hak ulayat.

Dengan demikian Pemerintah Daerah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak masyarakat harus bisa menyinkronkan kebijakannya dengan sektor-sektor terkait lainnya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung (termasuk masyarakat hukum adat) dalam pengelolaan sumberdaya agraria, termasuk tanah, harus konsisten dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kalau diperhatikan dengan saksama, setidak-tidaknya ada empat hal yang perlu digarisbawahi dengan keluarnya Permenag ini (Warman, dalam Mimbar Minang, 18 Oktober 1999):

(1) adanya pengakuan yurdis terhadap hak ulayat masyarakat hukukm adat;

(2) adanya penegasan tentang kriteria yang menjadi tolak ukur dalam menentukan masih ada atau tidaknya hak ulayat;9

(3) diberikannya kewenangan penguasaan tanah ulayat kepada warga masyarakat hukum adat;

(4) adanya kewenangan penuh dari Pemda melalui Perda untuk menentukan ada atau tidaknya hak ulayat di daerah masing-masing.

Di samping itu, Permenag masih mempunyai kelemahan serius yaitu berkaitan dengan pemulihan hak ulayat yang terkonversi (terselubung) menjadi tanah negara. Permenag ini belum memberikan jalan keluar bagi penyelesaian konflik dan/atau sengketa tanah bekas HGU yang berasal dari hak ulayat. Akibatnya, tetap saja ketentuan ini tidak mendapat dukungan publik untuk diimplementasikan oleh Pemda.

9 Kriteria untuk menentukan masih adanya hak ulayat (Pasal 2 Ayat (2) Permenag 5/1999):

a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukm adatnya sebgai warga bersama suatau persekutuan

hukum tertentu, yang mengakui dan menerpkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari

(masyarakat hukum adat),

b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya

mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan

c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguaasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh

para warga persekutuan hukum tersebut.



43

Kemudian, untuk memperjelas kewenangan kabupaten/kota dan propinsi di bidang pertanahan maka keluar pula Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Pasal 2 Keppres 34 Tahun 2003 menyatakan, bahwa ada 9 kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemda kabupaten/kota, salah satunya adalah penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat. Jika kewenangan-kewenangan tersebut bersifat lintas kabupaten/kota dalam satu propinsi, dilaksanakan oleh pemerintah propinsi yang bersangkutan.

5.3. Hak Ulayat

Hak ulayat adalah hak tradisional yang bersifat komunal dari masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menguasai dan mengelola suatu areal atau kawasan tertentu sebagai lapangan kehidupan dalam rangka mendukung kelangsungan hidup anggota masyarakatnya sendiri. Setiap anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan berhak dengan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan sumberdaya alam yang ada dalam kawasan mereka. Orang luar tidak berhak kecuali atas izin dari masyarakat itu sendiri (Van Vollenhoven, 1926: 19). Secara etimologi, istilah hak ulayat masih mengandung perdebatan. Hak ulayat awalnya memang hanya dan lebih populer di masyarakat adat Minangkabau. Pada daerah lain di Indonesia, masyarakat menyebutnya dengan berbagai istilah dan konteks berbeda, baik sebagai milik—patuanan (Ambon)—maupun sebagai daerah penghasil makanan—panyampeto (Kalimantan)—ataupun sebagai lapangan yang terpagar—pawatasan (Kalimantan), wewengkon (Jawa), prabumian (Bali), atau sebagai tanah terlarang buat orang lain—tatabuan (Bolaang Mangondow).

Selanjutnya juga ada istilah torluk (Angkola), limpo (Sulawesi Selatan), nuru (Buru), payar (Bali), paer (Lombok) dan ulayat (Minangkabau) (Ter Haar, 1981: 85). Sekarang, mungkin karena pengaruh UUPA, istilah hak ulayat sudah dipakai oleh banyak masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Biasanya, istilah itu dipakai dalam memperjuangkan atau menuntut hak mereka terhadap pihak-pihak yang “merampas” tanah dan sumberdaya alam yang dikuasai oleh masyarakat. Menurut Harsono (2003), hak ulayat mengandung unsur perdata dan publik. Unsur keperdataan dari hak ulayat berarti adanya kepunyaan bersama dari seluruh anggota masyarakat hukum adat, bukan milik penguasa adat. Unsur publik dari hak ulayat berisikan kewenangan untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan dan pemeriliharaan sumberdaya agraria di lingkungan persekutuan mereka. Unsur publik inilah yang dijalankan oleh penguasa adat.

UUPA sendiri menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Dengan mempertimbangkan keberagaman istilah hak ulayat yang dipakai di seluruh wilayah Indonesia, maka UUPA tidak secara limitatif menyebutnya dengan hak ulayat saja, tetapi ”hak ulayat dan hak-hak serupa itu”. Tentu saja, disadari bahwa pengakuan hak ulayat dalam UUPA itu masih ambigu (Benda-Beckmann, 2001) karena terlampau banyak persyaratan yang



44

harus dipenuhi oleh sebuah hak ulayat itu sendiri. Pengakuan hak ulayat dengan persyaratan seperti di atas memang perlu dipertanyakan apa makna dari ketentuan tersebut. Bahar (2005: 56-57) memberikan kritikan yang menarik terhadap isi Pasal 3 UUPA ini, walaupun pemahamannya terhadap UUPA dalam memosisikan hak ulayat dan kepentingan nasional, mungkin, juga belum komprehensip. Menurut Bahar ketentuan ini mempunyai 2 kelemahan yaitu kelamahan logika dan kelamahan politik. Dari segi logika tidak mungkin suatu masyarakat hukum adat yang dibangun berdasarkan genealogis dan teritorial bisa menjadi tidak ada, kecuali kalau musnah oleh bencana alam yang sangat dahsat atau terjadinya genocide. Jika hal seperti itu terjadi maka negara berkewajiban melindungi agar masyarakatnya tidak musnah.

Dari segi politik, pernyataan “sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa” merupakan suatu a priori yang mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Pernyataan ini menunjukkan seolah-olah masyarakat hukum adat itu bukan merupakan bagian kenasionalan, kenegaraan dan kebangsaan. Bukankah pemenuhan kepentingan masyarakat hukum adat itu merupakan bagian upaya pemenuhan kepentingan nasional? Berkaitan dengan ruang lingkup pengertian hak ulayat juga terjadi perbedaan pandangan, apakah hak ulayat hanya meliputi tanah atau juga termasuk hutan dan sumberdaya alam lainnya. Menurut Sumardjono (1982: 8) obyek hak ulayat tidak hanya tanah tetapi juga termasuk perairan seperti sungai dan jalur-jalur sepanjang pantai. Sebagai contoh, Saad (2000) telah memberikan penjelasan berkaitan dengan eksistensi hak ulayat di laut dalam kaitannya dengan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan. Dalam konteks Sumetara Barat, berkaitan dengan ruang lingkup ulayat tidak hanya tanah, memang sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau dalam mengatur ulayatnya. Menurut Hukum Adat Minangkabau, seluruh tanah dan hutan mulai dari pohon yang sebatang, batu yang sebutir sampai ke rumput yang sehelai, yang tingginya sampai ke angkasa dan kedalamannya sampai ke perut bumi adalah ulayat (Nasroen, 1971: 180; Dt. Rajo Penghulu, 1997).

Dalam UUPA memang tidak ada definisi atau pengertian hak ulayat, tetapi setidak-tidaknya, kalau ditelusuri makna Pasal 3 UUPA beserta Penjelasannya maka ditemukan ketarangan, bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah apa yang dalam perpustakaan adat dikenal dengan beschikkingsrecht. Dalam literatur hukum adat, ditemukan bahwa orang yang pertama memakai istilah beschikkingsrecht adalah Van Vollenhoven, dalam bukunya, “Miskenningen van het Adatrecht”. Menurut Soesangobeng (2000: 127-129), sebagaimana halnya juga dikemukakan oleh Burns (2004: 14-15), istilah beschikkingsrecht sudah diintroduksi oleh Van Vollenhoven pada 1909 dalam kuliahnya yang kedua di Leiden. Walaupun Van Vollenhoven, dalam bukunya, menyebutnya beschikkingsrecht atas tanah (over den grond), namun dari ciri-ciri yang dikemukakan, ternyata bahwa beschikkingsrecht tidak hanya meliputi tanah tetapi juga sumberdaya alam lainnya, seperti hutan, air dan sumberdaya alam yang meliputinya.



45

Soesangobeng (2000: 128-132) mempertanyakan tentang bagaimana UUPA mengakomodasi istilah hak ulayat ke dalam isi pasalnya. Menurutnya, UUPA telah keliru memakai istilah hak ulayat sebagai terjemahan dari beschikkingsrecht, karena Van Vollenhoven sendiri tidak bermaksud menyatakan bahwa beschikkingsrecht sebagai hak yang mandiri tetapi hanya sebagai suatu teori. Apa yang dikatakan oleh Soesangobeng benar, tetapi UUPA juga tidak keliru karena memang hak ulayat bukanlah dimaksudkan sebagai hak yang mandiri. Oleh karena itu, pada saat UUPA mengidentifikasi jenis-jenis hak atas sumberdaya agraria yang mandiri, terutama hak atas tanah (Pasal 16), UUPA tidak memasukkan hak ulayat sebagai salah satu jenis-jenis hak atas tanah. Jadi memang penyebutan “hak” ulayat dalam Pasal 3 UUPA itu bukanlah dimaksudkan sebagai suatu hak yang mandiri, tetapi sekedar mengingatkan bahwa jangan hanya hak-hak atas tanah yang mandiri saja yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum agraria nasional.

Akhirnya, Permenag 5/1999 memberikan penafsiran autentik terhadap pengertian hak ulayat. Hak ulayat adalah yaitu kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus, antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa secara hukum, hak ulayat bukanlah hak milik komunal, karena milik komunal adalah salah satu hak milik adat di samping hak milik perorangan. Dengan demikian, tanah pusako tinggi seperti di Minangkabau—walaupun sering disebut sebagai ulayat kaum atau ulayat suku—sebetulnya bukanlah termasuk ke dalam pengertian hak ulayat sebagaimana yang dimaksud dalam hukum agraria. Jika diperiksa lebih jauh tentang jenis tanah ulayat di Minangkabau, maka mungkin hanya tanah ulayat nagarilah yang sesuai dengan pengertian dan ruang lingkup hak ulayat seperti yang dimaksud dalam UUPA (Warman, 2006).

Pemahaman di atas sangat penting didudukkan terlebih dahulu sebelum Pemda mengimplementasikan kewenangannya dalam pengakuan dan pengaturan hak ulayat, seperti disinggung sebelumnya. Jangan sampai tanah hak milik adat seperti pusako tinggi atau tanah milik komunal secara turun temurun lainnya juga dimasukkan ke dalam obyek pengaturannya. Tanah milik adat sudah jelas pengaturannya dalam UUPA. Pasal 5 UUPA menyatakan hukum agraria yang berlaku atasnya ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Di samping itu, keberadaanya juga telah dijamin oleh Pasal II Ketentuan Konversi UUPA. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana



46

atau mirip dengan hak milik—turun temurun terkuat dan terpenuh—seperti hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain yang serupa, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik.



47

BAB VI

MENUJU KE ARAH PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT

HUKUM ADAT DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL

6.1. Konteks Peraturan Perundangan

Undang Undang Pokok Agraria pasal 3 yang berkaitan dengan pengaturan tanah ulayat menyatakan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hal ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Dapat dikatakan bahwa eksistensi tanah adat yang ada di Bali di bawah penguasaan persekutuan hukum adat masih berlangsung meskipun zaman telah berubah. Bahkan masih kuat diatur dalam hukum adat. Tentang penguasaan ini dapat dilihat pada pasal 2 ayat 3 UUPA bahwa persekutuan hukum diberikan kewenangan menguasai tanah wilayahnya sepanjang memang ada, tetapi harus disesuaikan dengan kehidupan bernegara.

Selanjutnya dapat dilihat tentang kewenangan menguasai dan dari persekutuan hukum (desa adat) atas tanah yang diakuasainya diatur pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa:

1. mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat.

2. mengelola hak-hak adat dan/ atau harta benda kekayaan adat.

3. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kewajiban lembaga adat dirumuskan sebagai berikut:

1. membantu kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

2. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

3. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.



48

Dewasa ini muncul masalah di bidang pertanahan ke permukaan yang disebabkan adanya ketimpangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Adanya monopoli penguasaan sumber daya agraria, konflik-konflik atas tanah penguasaan tanah adat yang masih terjadi, konflik-konflik yang berkaitan dengan pengadaan tanah skala besar dan sebagainya. Ini menjadi masalah karena masyarakat menggantungkan kehidupannya pada sumber daya agraria. Pengambil kebijakan dianggap sering mengabaikan amanat pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi dalam implementasinya dianggap sesuai dengan kenyataannya. Oleh karena itu kebijakan yang diambil dianggap bertentangan dengan jiwa dan semangat pasal 33 (ayat 3) dari Undang Undang Dasar 1945. (Wijaya, “Ubah Model Pengelolaan Ruang Publik”, Bali Post, 13 Desember 2006).

Di masa lalu ada anggapan bahwa tanah adat itu memiliki potensi yang negatif. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa peranan tanah adat hingga sekarang di Bali memberikan kontribusi yang positip. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa eksistensi tanah adat dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat. Akan tetapi muncul beberapa persoalan sekitar: sejauhmana hak ulayat mendapat pengakuan berkenaan dengan berlakunya UU No. 5 tahun 1960. Persoalan ini muncul karena Persekutuan Hukum Adat dapat memiliki tanah adalah didasarkan atas hak ulayat yang melekat pada persekutuan hukum adat. Ini artinya bahwa tanah adat berbasis pada hak ulayat itu. Memang dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara status dan fungsi tanah adat baik yang dikuasai persekutuan hukum adat maupun yang dikuasai oleh perorangan.

Hingga saat ini dengan munculnya dualisme dalam pengurusan persoalan tanah antara Dinas Pertanahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Undang-Undang Agraria tampak tidak dimungkinkan untuk melihat potensi dan nilai atau kearifan masyarakat lokal. Ini disebabkan karena keberadaan BPN tidak tersentuh dengan persoalan otonomi daerah. Ditengarai bahwa pemerintah terlalu mengambil sikap top down dalam masalah pertanahan. Ini berarti timbul kesan adanya kesan rebutan antara pemerintah pusat melalui BPN dan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanahan itu. Memang diharapkan bahwa kehadiran BPN mestinya dapat melindungi keberadaan tanah adat. Hal ini terlihat dengan adanya pola sertifikasi tanah adat telah menyebabkan muunculnya konflik adat.

Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999, sebagai sebuah alat pada kenyataannya sudah ada. Akan tetapi, menurut hasil-hasil penelitian tampaknya tidak efektif. Ini dibuktikannya dengan adanya harapan PEMDA membuat PERDA-nya, namun pada kenyataannya masih banyak PEMDA yang belum melaksanakannya. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan desa adat di Bali dalam hal terhadap penguasaan terhadap tanah maupun dalam tindakan yang lainnya menganut prinsip ajaran agama Hindu.

Oleh karena itu, pemerintah mestinya konsisten dengan pasal 3 UUPA yang mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang eksistensinya masih hidup di



49

masyarakat hukum adat. Itulah sebabnya mengapa pemerintah tidak ada alasan untuk tidak menunjuk desa adat sebagai badan hukum keagamaan yang boleh memiliki tanah. Ini disebabkan karena desa adat di Bali pada kenyataannya selaku penunjang pura, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa desa adat sebagai pelaksana operasional dari pura-pura itu dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga ada kepastian hukum dalam melaksanakan segala perbuatan hukum. Ini berarti malahan bukan berusaha mengambangkannya keberadaan desa adat yaitu dengan tidak menunjuk desa adat selaku badan hukum.

6.2. Pembelajaran dari Kalimantan Tengah

6.2.1 Implementasi UUPA Melalui Penguatan Lembaga Kademangan

Membahas masalah tanah adat di Kalimantan Tengah tidak dapat dilepaskan dari pemahaman hukum adat di masyarakat tersebut. Hukum adat itu sebenarnya merupakan bagian hukum yang berasal dari adat istiadat yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat adat di Kalimantan Tengah dengan ciri-ciri tertentu. Hukum adat itu sendiri bersifat dinamis dan hukum adat itu adalah hukum rakyat sebagai hukum rakyat yang mengatur kehidupan terus menerus berubah dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat adalah misalnya pasal 18 b Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang pengertian hak ulayat tidak dirumuskan secara jelas. Pada umumnya para ahli sependapat bahwa hak ulayat merupakan pengakuan/ kepunyaan bersama seluruh anggota masyarakat atas satu wilayah dalam satu lingkungan hak ulayat. Persekutuan dan anggota-anggotanya mempunyai kewenangan dalam mengatur penggunaan tanahnya dan hubungan hukum anggota masyarakat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Obyek hak ulayat dapat mencakup hak menggunakan dan mengolah tanah, hak menangkap ikan, hak memungut hasil hutan dan sebagainya.

Munculnya UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria didasarkan pada hak ulayat/ adat. Sebelum Indonesia merdeka atau sebelum terbitnya UUPA, persekutuan masyarakat di setiap daerah telah mempunyai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah, yang disebut dengan hak ulayat. Dalam UUPA pasal 3 dan penjelasan umum menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan menurut kenyataannya masih ada di masyarakat, sesuai pula dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi.



50

Sesuai dengan deklarasi Rio de Janeiro disebutkan bahwa semua warga negara agar memberikan penghargaan terhadap nilai budaya masyarakat asli (indigenous people) termasuk hak-hak atas tanah hutan dan sumberdaya alam lainnya. Kemudian dalam UUD 1945 pasal 18, butir (2) dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang. Pasal 28 butir (3) menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisionalnya dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. TAP MPR RI misalnya TAP MPR RI No. XVII/ MPR/ 1998 pasal 4.1 menyebutkan bahwa identitas budaya masyarakat tradisional termasuk tanah ulayat dilindungi selasas dengan perkembangan zaman. Tambahan pula, TAP MPR RI No. IX/ MPR/ 2001 tentang pembauran agraria dan pengelolaan sumber daya alam, kemudian pasal 4 (1) yang mengakui menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber dayan alam.

Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 6 (2) menyebutkan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) misalnya pasal 2 (4) hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah.

Pasal 3 dikatakan bahwa dengan semangat ketentuan dalam pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada. Dikatakan demikian karena harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan kesatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi. Pasal 5 menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta dengan peraturan-peraturan dalam undang undang ini dan peraturan perundangan lainnya segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama.

Kasus pelaksanaan UUPA di Propinsi Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur telah diatur sedemikian rupa pada tingkatan peraturan daerah. Khusus di Propinsi Kalimantan Tengah tidak ditemukan peraturan daerah yang secara khusus mengatur menganai tanah adat baik yang komunal maupun yang idividual. Peraturan yang terkait dengan tanah adat muncul di beberapa daerah Kabupaten/Kota. Sebagai contoh adanya pengaturan tentang tanah adat yang diatur menjadi satu dengan pengaturan wewenang lembaga kedamangan selaku lembaga adat. Perngaturan tersebut juga merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UUPA secara langsung



51

yang terkait dengan hak ulayat masyarakat hokum adapt. Didalam Peraturan daerah tersebut, kewenangan pengakuan terhadap keberadaan tanah adat diserahkan kepada lembaga kedamangan sebagaimana diatur dalam bab V Pasal 11 ayat (1) dan (2) PERDA No. 15 Tahun 2001 Tentang Kedamangan. Adapun isinya menyebutkan bahwa Damang sebagai kepala adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut: 1). Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal menyangkut kepentingan-kepentingan adat. 2). Mengelola hal-hal dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik, 3). Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat, istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat sepanjang pentyelesaian itu tidak bertentangan dengfan ketentuan hukum dan ketentuan perudnang-undangan yang berlaku, dan 4). Mengesahkan surat keterangan hak atas tanah adat dan surat-surat perjanjian perkawinan adat.

6.2.2 Konflik Pelaksanaan Hak Guna Usaha

Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Kehutanan Pasal 4 (31) menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Permenag Agraria/ Kep BPN No. 5 Tahun 1999 menyebutkan pertama: ada kelompok orang yang masih merasa terikat tatanan hukum adat sebagai warga. Kedua: ada tanah ulayat tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari. Ketiga: ada tatanan hukum adat mengenai pengurusan dan penggunaan tanah ulayat yang masih berlaku (Lihat: Kaimuddin Salle). Rencana Perda pemerintah mentoleransi jarak dari tepian sungai 3.5 km, masyarakat 8 km, sementara LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) sampai 15 km. Tanah negara tidak ada kampung atau masyarakat adat. KPPL membicarakan fungsi tanah dan bukan status hukum. KPPL Rancangan Penduduk dan Penggunaan Lahan. Tanah negara tidak diatur karena tidak ada lembaganya. Belum ada Perda yang mengatur penguasaan tanah adat.

Dalam praktek apabila ada investor masuk dalam proses pemberian hak kepada investor melalui HGU. Hak Guna Usaha kepada investor dan juga kadastral. Dalam proses ini biasanya apa-apa yang ada dalam kawasan yang dipetakan itu. Kalau itu diklaim sebagai tanah masyarakat maka akan dikeluarkan dari kepemilikian HGU (keterangan kecamatan dan kabupaten). Dalam hal ini biasanya kepala desa, Damang ngotot maka akan dikeluarkan.

Terjadi konflik karena proses itu yang tidak berjalan. Kalau proses itu berjalan dengan baik maka konflik akan berkurang. Sebagaimana terjadi pada PT Perkebunan Ganda Utama yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, PT Indo Moro yag bergerak di bidang pertambangan dan juga salah satu perusahaan di Runtu yang menyebabkan satu orang meninggal (info Dirgahayu, BPN prop. Palangkaraya Hp. 0853 8020 3000 ). Awalnya PT di Runtu itu



52

mengajukan ke pengadilan, lalu LSM menyesponsori, namun akhirnya adalah ganti rugi tapi solusi diselesaikan secara musyawarah. BPN yang menghadapi ini.

6.3. Pembelajaran dari Bali

6.3.1 Praktek Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Dari berbagai kasus yang mencuat ke permukaan di masyarakat Bali dapat dikatakan bahwa masalah pendaftaran tanah menjadi isu yang signifikan. Untuk itu dalam studi kajian ini diambil beberapa contoh kasus di Kabupaten Klungkung: Desa Kamasan dan di Kabupaten Buleleng: Desa Wanagiri. Permasalahan yang menonjol tentang pendaftaran tanah ini berkaitan dengan masalah eksistensi pura, tanah desa, ayahan-ayahan, kesepekang dan relasi desa pakraman dengan pemerintah, desa dinas dan investor. Sejak tahun 1980-an, tanah desa atau pelaba pura diperjuangkan melalui Parisada (Lembaga Tertinggi Umat Hindu di Indonesia) untuk disuratkan, tetapi belum berhasil secara maksimal, karena ada indikasi peralihan tanah-tanah pelaba pura ke perseorangan. Untuk itu, beberapa hal perlu mendapat perhatian yaitu perlunya UUPA ditinjau kembali terutama pasal 5. berkaitan dengan ini pemerintah daerah hendaknya membuat peraturan daerah tentang tanah adat, sebagaimana diamanatkan oleh Permeneg Agraria No. 5 Tahun 1999.

Perlunya desa adat berbadan hukum atau subyek hukum. Masyarakat adat dalam kebijakan pemerintah terkait dengan penggunaan tanah masyarakat hukum adat hendaknya dilibatkan. Selain itu, pemetaan partisipatif wilayah masyarakat hukum adat dapat dijadikan sebuah langkah penting dalam mengatasi permasalahan tanah di Bali. Munculnya masalah ini karena adanya tumpang tindih kepentingan dalam pemanfaatan tanah antar kelompok masyarakat hukum adat dan perusahaan.

Keputusan lintas sektoral harus diupayakan dalam menangani masalah hak ulayat dengan melibatkan badan pemerintah seperti BPN, BAPPEDA, dan sebagainya. Formalisasi batasan tanah adat yang telah dibuat oleh masyarakat hukum adat hendaknya direalisasikan. Perlu adanya kesepakatan anara desa adat dengan pemerintah dalam tata ruang. Di Bali perihal tanah adat yang didaftarkan, hal ini ada, yaitu atas nama pelaba pura. Untuk itu, perlu diantisipasi keinginan masyarakat dalam hal ini untuk kasus Bali, Klungkung yang menginginkan agar tanah negara disertifikatkan. Meskipun sudah dikeluarkan keputusan Permenag Agraria/ Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, namun yang menjadi masalah karena belum ada PP-nya. Memang disadari bahwa dasar UUPA itu adalah hukum adat. Untuk Bali tampaknya hal ini sudah diatur berdasarkan PERDA No 3 Tahun 2001 tentang Desa Adat (sekarang desa pekraman). Pengaturan lebih detail tentang perda tersebut diatur dalam awig-awig.



53

Sesuai dengan deklarasi Rio de Janeiro disebutkan bahwa semua warga negara agar memberikan penghargaan terhadap nilai budaya masyarakat asli (indigenous people) termasuk hak-hak atas tanah hutan dan sumberdaya alam lainnya. Kemudian dalam UUD 1945 pasal 18, butir (2) dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang. Pasal 28 butir (3) menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisionalnya dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

TAP MPR RI misalnya TAP MPR RI No. XVII/ MPR/ 1998 pasal 4.1 menyebutkan bahwa identitas budaya masyarakat tradisional termasuk tanah ulayat dilindungi selasas dengan perkembangan zaman. Tambahan pula, TAP MPR RI No. IX/ MPR/ 2001 tentang pembauran agraria dan pengelolaan sumber daya alam, kemudian pasal 4 (1) yang mengakui menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber dayan alam. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 6 (2) menyebutkan bahwa identitas budaya masyaraakt hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) misalnya pasal 2 (4) hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah. Pasal 3 dikatakan bahwa dengan semangat ketentuan dalam pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada.

Dikatakan demikian karena harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan kesatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi. Pasal 5 menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta dengan peraturan-peraturan dalam undang undang ini dan peraturan perundangan lainnya segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama. Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Kehutanan Pasal 4 (31) menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Permenag Agraria/ Kep BPN No. 5 Tahun 1999 menyebutkan beberapa hal. Pertama: ada kelompok orang yang masih merasa terikat tatanan hukum adat sebagai warga. Kedua: ada tanah ulayat tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari. Ketiga: ada tatanan hukum adat mengenai pengurusan dan penggunaan tanah ulayat yang masih berlaku (Lihat: Kaimuddin Salle).



54

Meskipun sudah dikeluarkan keputusan Permenag Agraria/ Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, namun yang menjadi masalah karena belum ada PP-nya. Parimartha berpendapat bahwa rumusan Perda No. 3 tahun 2001 tentang desa adat di Bali itu, tampak luwes serta tidak tendensius (tidak mengatakan merdeka dari kekuasaan atas), meskipun berhak berhak mengurus diri sendiri, melihat otonomi dalam bidang tertentu (keadaan, tradisi) sesuai konsepsi yang disampaikan oleh I Gusti Gede Raka. Ini berarti bahwa dengan konsep ini tidak berarti menganut konsep Liefrinck, karena masih mengapresiasi atau memahami adanya kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya.

Namun, tampak terjadi kebingungan di masyarakat Bali, mengenai apa yang dimaksud dengan desa pakraman itu sendiri. Ini dapat dipahami bahwa sejak kemerdekaan RI, pemerintah pusat tetap memepertahankan pemerintahan desa ganda di Bali. Dalam pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa jaminan eksistensi desa-desa adat yang masih menunjukkan keasliannya. Disebutkan dalam pasal 18 itu sebagai berikut:

”Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi (streek en locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfsbesturende landschappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah istimewa” (Lihat Penjelasan Pasal 18, UUD 1945).

Demikianlah praktek pelaksanaan pendaftaran tanah di Bali. Untuk memahami lebih komprehensif tentang penguasaan tanah adat di Bali, akan dibahas dengan memberikan contoh seperti di bawah ini.

6.3.2 Penguasaan Tanah Adat

Penelitian tentang penguasaan tanah adat di Bali ini dilakukan di kabupaten Klungkung dan Buleleng. Kedua kabupaten ini dibahas dalam memahami masalah tanah adat di Bali. Desa adat Gelgel di Klungkung terdiri dari Kamasan, Gelgel, dan Tojan. Pada tahun 2006 sebenarnya sudah dilakukan pendataan tanah di Klungkung. Umumnya tanah adat tidak boleh digadaikan, kecuali ada izin dari pemerintah desa atau seizin dari Paruman adat (Rapat Adat). Kasus Tegal Besar muncul ke permukaan, karena tanah masyarakat hukum adat yang lain atau orang lain ikut diukur) sehingga menjadi masalah kasus pidana yang melibatkan investor dari Korea. Kasus tanah di Tegal Besar ini yang menyangkut masalah jual beli. Dalam hal ini tanah adat yang secara de facto diambil alih yang dipindahtangankan ke investor. Namun persoalan ini dapat diselesaikan.

Banyaknya sengketa mengenai tanah dapat dilihat dari banyaknya perkara-perkara pidana dan perdata yang diajukan ke pengadilan yang berkisar sekitar sengketa tanah. Hal yang sama berkaitan dengan tanah-tanah adat yang



55

tidak terhindarkan dari sengketa-sengketa. Disebutkan bahwa ada dua faktor yang melatarbelakanginya antara lain: disebabkan masalah pewarisan dan adanya ketentuan konversi dari UUPA. Terhadap penjualan tanah tanah Ayahan Desa (AyDs), Bendesa tidak pernah mengetahuinya. Seharusnya Bendesa mengetahui dan dilibatkan. Semestinya tanah adat tidak boleh dijual oleh kerama masyarakat. Di Bali umumnya dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah memelihara (mengempon) Parhyangan. Pemindahtangan Tanah Ulayat seperti tanah adat seharusnya mendapat persetujuan dari Bendesa Adat. Banyak hal misalnya tentang status tanah tebing yang tidak jelas. Desa adat hendaknya dilibatkan dalam mengatasi persoalan-persoalan ini dan aturan ini semestinya sudah dicantumkan didalam awig-awig desa adat.

Di Bali, masalah tanah juga menyangkut masalah batas desa. Batas desa ini umumnya menyangkut batas yang dilalui oleh sungai, bukit, yang didasari atas kesepakatan-kesepakatan. Meskipun demikian terjadi pula sengketa wilayah tanah adat yang banyak terjadi antar desa, terutama batas desa misalnya antara perbatasan antara desa adat Gelgel dan desa adat Tangkas dan sengketa perbatasan antara desa adat Kusamba dan desa adat Gunaksa. Sengketa ini menyangkut tentang persepsi perbatasan. Namun sengketa ini pada akhirnya dapat diselesaikan dengan musyawarah di antara kelompok masyarakat hukun adat yang berdampingan itu. Di lingkungan suatu masyarakat hukum adat dapat dikatakan bahwa kasus konflik tanah adat hampir dapat dikatakan tidak terjadi. Apabila terjadi sengketa tanah adat maka akan dibawa naik ke tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan diselesaikan secara musyawarah. Oleh karena itu perlunya dipikirkan agar hukum adat diakomodasikan oleh peraturan setempat ke dalam hukum nasional sebagai berbagai masalah tanah adat dapat dihindari. Misalnya bagimana mengantisipasi keinginan masyarakat Klungkung yang menginginkan agar tanah negara disertifikatkan. Untuk mengurangi konflik upaya ke arah pendataan tanah sudah mulai dilakukan sejak tahun 2006 dan di masa yang akan datang akan disusun Kerta Desa (Pengadilan Adat). Alasan masyarakat menyelesaikan dengan musyarawarah karena ada kepercayaaan akan berlakunya hukum Karmaphala.

Di Desa Wanagiri-Kabupaten Buleleng dimana penelitian ini dilakukan sebenarnya merupakan desa adopsi. Oleh karena itu desa ini sebagai sebuah desa yang masih muda perkembangannya. Desa Wanagiri di Kabupaten Buleleng ini pada awalnya merupakan lahan hutan. Lahan hutan yang ada merupakan hutan negara, hutan lindung dan hutan adat. Desa Wanagiri di Kabupaten Buleleng diapit oleh dua hutan yaitu hutan yang diawasi oleh pemerintah dan hutan lindung diawasi oleh dinas kehutanan. Setelah kedatangan penduduk pendatang pada tahun 1987 yang kebanyakan berasal dari kabupaten-kabupaten di Bali seperti dari kabupaten Gianyar, Klungkung dan Karangasem. Diantara kelompok penduduk hanya penduduk pendatang dari Jembrana yang belum tampak di wilayah desa Wanagiri itu. Desa ini terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Panji, Dusun Buanasari, dan Dusun Dikit yang dihuni oleh 650 KK (sekitar 3000 jiwa). Pada tahap pertama dibangun



56

beberapa pura termasuk kuburan. Kawasan Pura Desa misalnya dibeli dengan luas 20 are yang kemudian dipelihara oleh masyarakat hukum adat Wanagiri dalam hal ini oleh Desa Pekraman. Berkaitan dengan kehidupan masyarakat hukum adat di desa Wanagiri dapat dijelaskan adanya beberapa masalah yaitu sebagai berikut. Beberapa buah Purana yang ada di Pura Puncak Manik, Purana Tirta Kuning menyebutkan bahwa kemungkinan wilayah pura itu dulunya ada di bawah kerajaan Panjisakti di Buleleng.

Hal ini masih dilihat dari bukti-bukti kehidupan masyarakat yang masih aktif terutama dalam persembahyangan di pura yang berada di tengah hutan itu. Sejarah Pura ini adalah Ketika Panji Sakti diberikan hadiah berupa Keris dari Dalem Sagening. Akan tetapi, karena pada saat itu keris itu digunakan membuka ketupat sedangkan kerisnya itu ditinggalkannya. Demikianlah secara terus menerus tampak ada hubungan antara masyarakat dengan pura yang ada di tengah hutan itu.

Selanjutnya disebutkan telah terjadi proses migrasi dari beberapa tempat di Bali ke sekitar wilayah yang kemudian disebut dengan Desa Wanagiri itu. Mereka datang satu persatu dan secara lambat laun mereka juga berhasil membeli lahan untuk kemudian ditempatinya sampai sekarang. Bahwa setelah mereka membeli tanah secara perorangan maka mereka pun membangun kehidupan masyarakatnya di sana. Namun ada keinginan dari sejumlah kelompok masyarakat adat desa Wanagiri berkaitan dengan keinginan untuk mensertifikatkan beberapa fasilitas desa seperti kantor kepala desa yang sekarang untuk disertifikatkan demikian pula halnya dengan sekolah dasar yang ada di desa Wanagiri. Sampai sekarang keinginan itu belum dapat diwujudkan. Demikian pula halnya dengan keberadaan Pura subak yang ada di tengah hutan dengan dua pelinggih dengan areal tanah yang sempit, dan mereka memohon untuk dapat diperluas. Dari Dinas Kehutanan tidak ada izin, tetapi kalau sudah terbukti bahwa pura ada sejak dulu, maka ada kebijakan untuk menggunakan tanah negara untuk tempat suci. Untuk itu diberikan menanam pohon untuk pelestarian terutama tanaman keras. Untuk itu, sebenarnya sudah ada gerakan penghijauan dengan melibatkan kerama adat. Tahun 2007 pecalang dan prajuru diberikan dana untuk pelestarian hutan operasisonal.

Dalam kaitannya dengan tanah adat yang dimiliki desa pakraman dapat dikatakan:

• Pertama tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan pura atau pelinggih, pura dalem atau kuburan. Pura yang ada di tengah hutan itu diperkirakan sudah ada sejak 400 tahun yang lalu. Keberadaan pura yang diperkirakan ditemukan pada tahun 1940-an itu menurut cerita orang-orang tua itu belum memiliki sertifikat. Namun menurut aturan yang ada misalnya Undang-Undang yang dikeluarkan Menteri Kehutanan No. 41 Tahun 1999, dapat dikatakan bahwa masyarakat adat mendapat izin untuk menggunakan tanah itu sepanjang sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hal ini harus sesuai dengan hukum nasional seperti aturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan itu, karena memiliki sifat pelestarian.



57

• Kedua tanah laba pura (Pelaba Pura). Tanah itu sudah dilepaskan oleh pemiliknya dan dibeli oleh krama desa yang dibangun untuk keperluan pembangunan pura namun belum disertifikat. Mereka menginginkan agar sertifikat individu yang dimilikinya dapat diubah menjadi sertifikat yang sifatnya komunal. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa terdapat semangat komunalisme yang meningkat pada masyarakat di sana.

• Ketiga terdapat pura-pura yang masuk dalam ruang lingkup tanah negara, tetapi masuk di wilayah desa Wanagiri. Pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat dan bahkan pada tahun 1992, Camat di sana sudah mengadakan koordinasi supaya areal pura itu diperluas.

Dari uraian di atas untuk kasus Bali, dapat dikatakan bahwa terutama dengan melihat kondisi di daerah penelitian yang dilakukan hingga saat ini masih ada masalah sekitar sejauhmana UU dan kebijakan yang berkaitan dengan tanah negara agar bisa difungsikan oleh kerama adat. Meskipun demikian secara umum yang berkaitan dengan masalah tanah adat, sementara ini belum ada permasalahan yang serius. Yang ditemui adalah adanya kendala berkaitan dengan bagaimana tanah yang dibeli adat ini bisa disertifikatkan. Menurut keterangan dari BPN keberadaan tanah itu harus bisa disertifikatkan. Akan tetapi hal ini mengalami kesulitan karena batas-batasnya belum pasti.

Pemerintahan desa beranggapan bahwa mereka dalam memecahkan masalah tanah adat tampaknya belum secara maksimal dilibatkan. Tidak hanya di desa Wanagiri permasalahan yang sama juga terjadi misalnya di Kubutambahan yang melibatkan masyarakat hukum adat Kubutambahan dengan investor. Hal ini berkaitan dengan masalah sejauhmana Desa Pakraman boleh dilibatkan dalam mengelola hutan yang sampai sekarang belum ada penyelesaian.

Hingga saat ini apabila terjadi konflik di desa ini maka akan ditangani oleh kedua pemerintahan baik yang menyangkut Desa Adat dan Desa Dinas. Kedua desa ini di Bali dapat bekerja sama dengan baik. Mekanisme pemindahtanganan tanah, sebelum UUPA yang boleh pemindahan adalah kepala persekutuan tanah adat desa (Kepala Desa) itu sendiri. Meskipun demikian sangsi adat berupa kesepekang artinya “disisihkan” dari pergaulan adat dilaksanakan. Menurut Mertha (1985) sangsi yang dikenakan desa adat berupa: a). Keharusan melaksanakan ritual upacara seperti prayascita, macaru, penyucian diri/ nyepuh patiwangi dan lain-lainnya, b). Penjatuhan denda, c). Larangan memasuki tempat suci, d) dikucilkan secara sosial, tidak diajak bicara kasepekang oleh masyarakat hukum adat, e). Pemecatan dari keanggotaannya dalam desa adat, atau f). Mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan hukum pidana seperti tercantum dalam hukum nasional.

6.4. Pembelajaran dari Sumatera Barat

6.4.1. Subyek Hak



58

Diskusi tentang subyek hak atas sumberdaya agraria di nagari tidak dapat terlepas dari persoalan susunan masyarakat hukum adat di Minangkabau. Berkaitan dengan itu, seperti telah disinggung di atas, karena kehidupan masyarakatnya selalu dinamis atau bergerak mengikuti perkembangan zaman maka susunan masyarakat yang mendiami nagari pun telah terpengaruh olehnya.

Suatu hal yang patut dicatat bahwa kondisi dan perkembangan susunan-susunan baru yang modern tersebut masih belum dapat sama sekali melapaskan diri ikatan susunan lama. Dengan perkataan lain dinamisasi kehidupan masyarakat nagari yang memang sudah mengarah sistem keluarga inti belum dapat sama sekali meninggal sistem matrilineal yang menjadi identitas orang Minang sampai sekarang (Anwar, 1997: 5-6). Pada prinsipnya setiap orang yang tinggal di nagari (anak nagari), merupakan subyek hak atas sumberdaya agraria yang ada di nagari. Karena sistem pemilikan dan penguasaan sumberdaya agraria menurut hukum adat bersifat komunal maka perlu dipahami kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

Subyek hak atas sumberdaya agraria di nagari ditentukan dan diatur secara berlapis mulai perseorangan sampai kepada persekutuan masyarakat hukum adat nagari. Menurut sistem matrilineal berlapis susunan masyarakat di nagari dimulai dari keluarga luas yang disebut paruik (perut). Paruik adalah persekutuan hukum yang dalam Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan keluarga, namun keluarga dimaksud adalah keluarga besar yang ditentukan berdasarkan garis keturunan ibu (extended family). Suami-suami dari anggota paruik tidak termasuk ke dalam anggota paruik (Anwar, 1997: 9).

Lebih rinci lagi Anwar menyebutkan bahwa sebuah paruik terdiri atas: ibu dan anak-anaknya baik perempuan maupun laki-laki, saudara-saudara laki-laki ibu, saudara-saudara perempuan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan dari saurdara-saudara perempuan nenek, anak-anak perempuan dari nenek, anak-anak laki-laki dan perempuan dari saudara perempuan ibu, anak laki-laki dan perempuan dari anak saudara perempuan ibu, nenek, saudara perempuan dan laki-laki nenek, moyang, anak-anak perempuan dan laki-laki dari saudara perempuan moyang, saudara perempuan dan laki-laki dari moyang, puyang (ibu moyang), anak-anak perempuan dan laki-laki dari puyang, anak-anak perempuan dan laki-laki dari saudara perempuan puyang. Secara umum dapat disimpulkan bahwa suatu keluarga besar yang disebut satu paruik adalah terdiri atas atau meliputi 5 generasi (kalimo kali turun). Dalam perkembangannya, sebuah paruik bisa meliputi anggota-anggota keluarga yang sangat besar sehingga suatu paruik akan diterpecah lagi menjadi beberapa jurai (cabang paruik). Jurai biasanya merupakan keluarga-keluarga yang sedapur, karena tiap-tiap wanita yang telah kawin mendirikan tungku-tungku baru untuk memberi makan anak-anaknya (Anwar, 1997: 10).

Di bawah jurai barulah terdapat keluarga-keluarga sainduak, samanadeh (seibu) yaitu orang-orang yang berasal dari seorang ibu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap “anak nagari” akan termasuk ke



59

dalam salah satu induak (satu ibu), kumpulan keluarga sainduak akan membentuk suatu jurai dan kumpulan beberapa jurai akan membentuk suatu paruik. Masing-masing jurai dan gabungan dari jurai (paruik) mempunyai pemimpin yang berkuasa atas anggotanya baik mengenai diri maupun mengenai harta kekayaan mereka materil dan non materil. Walaupun kelompok-kelompok persekutuan hukum adat orang Minang dibentuk berdasarkan garis keturuan ibu (matrilineal) namun orang berkuasa pemimpin kelompok-kelompok tersebut bukanlah perempuan tetapi laki-laki yang disebut mamak. Sumber kekuasaan dari mamak tersebut bukanlah kehendak dirinya sendiri melainkan didasarkan atas mufakat. Pepatah adatnya menyatakan,

kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka mufakat (kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke mufakat.

Pemimpin atau yang berkuasa di dalam jurai adalah mamak yaitu saudara laki-laki tertua dari ibu. Semua anak laki-laki dan perempuan dari saudara perempuannya, semua anak laki-laki dan perempuan dari ibu serta saudara perempuan lain dari ibunya merupakan kamanakan (kemenakan) dari mamak tersebut. Pemimpin yang berkuasa di dalam sebuah paruik adalah seorang laki dari garis ibu yang dinamakan kapalo paruik (kepala peruk), yang menurut Anwar (1997: 11) disebut juga dengan penghulu andiko. Kapalo paruik tersebut biasanya (tidak selalu) dipilih dari pemimpin jurai tertua dalam paruik. Kepala paruik memang diangkat dari dan oleh anggota yang ada, namun pengangkatannya memerlukan persetujuan dari penghulu-penghulu andiko lainnya yang ada di nagari. Bisa jadi dalam pengukuhan seorang kapalo paruik atau penghulu andika tidak mendapat persetujuan dari seluruh penghulu andiko yang ada di nagari.

Oleh karena itu jika tidak dapat diambil kata mufakat maka pengukuhan tersebut dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak. Seorang penghulu andiko bergelar datuak (datuk), dan setelah mendapat persetujuan dari seluruh penghulu andiko di nagari, peresmian gelar tersebut dilakukan dengan pesta khusus yang istilahnya berbeda di masing-masing nagari. Di Agam pesta pengesahan penghulu disebut baralek datuak, di Padang Pariaman disebut alek manjamu dan di Pesisir selatan disebut dengan palewaan panghulu. Pada intinya adalah setiap penghulu andiko yang akan menyandang gelar adat harus disetujui oleh para penghulu andiko lainnya di nagari dan harus diresmikan pemakaian gelarnya dengan pesta adat. Sebagai pemimpin kepala paruik, penghulu andiko juga tetap berperan sebagai mamak dalam jurainya sendiri.

Dengan demikian seorang penghulu andiko mempunyai dua fungsi sekaligus; sebagai mamak dari jurai (jurai tertua) yang sejajar dengan mamak-mamak jurai yang lain dalam paruiknya dan sebagai kepala paruik yang berkedudukan lebih dari mamak jurai lain. Oleh karena itu, penghulu andiko juga berfungsi sebagai mewakili kepentingan paruiknya ke luar. Suatu paruik mempunyai harta kekayaan dan tempat tinggal tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas dengan paruik-paruik lainnya di nagari. Apabila sebuah paruik telah berkembang sedemikian rupa sehingga anggotanya sangat banyak maka



60

akan terjadi pemekaran paruik. Dengan demikian paruik yang dimekarkan itu masing-masingnya akan mengangkat pemimpin masing-masing untuk ditugaskan menjadi kepala paruik (penghulu andiko). Akibatnya, jumlah penghulu andiko yang ada di nagari akan bertambah seiring dengan pemekaran jumlah paruik.

Tidak hanya itu, perkembangan dan pemekaran paruik akan melahirkan suatu lingkungan kesatuan masyarakat yang sukunya sama walaupun mereka tinggal di tempat-tempat yang berbeda, bahkan mungkin juga sudah berbeda nagari. Persekutuan seperti ini disebut dengan suku. Suku merupakan suatu kesatuan masyarakat yang anggota-anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah menurut garis keturunan ibu (Anwar, 1997: 16). Mereka merasakan dirinya bersaudara (badunsanak) yang dikiaskan dalam ungkapan adatnya,

malu nan indak dapek diagiah, suku nan indak dapek dianjak (malu yang tidak dapat diberi, suku yang tidak dapat diubah).

Walaupun demikian, suku tidaklah suatu organisasi tertentu dan tidak mempunyai batas daerah tertentu, suku hanya mempunyai batasan personal. Oleh karena itu, suku sebetulnya bukanlah merupakan persekutuan hukum (Anwar, 1997: 17). Anggota suku akan bertambah dengan sendirinya bila perempuan anggota sukunya melahirkan anak baik laki-laki maupun perempuan di mana saja, dalam nagari atau di luar nagari. Di samping itu, anggota suku dalam suatu nagari juga bisa bertambah jika ada orang yang baru tinggal di suatu nagari yang malakok (melekat) ke dalam salah satu suku. Kondisi ini biasanya terjadi jika seorang telah meninggalkan suku dalam nagarinya, maka di nagari tempat tinggalnya yang baru dia memohon kepada salah satu penghulu agar diterima sebagai kemenakan atau diterima sebagai anggota suku dari penghulu tadi (Anwar, 1997: 17-18). Biasanya suku yang dilekatinya adalah suku yang bersamaan dengan suku aslinya di nagari asal. Jika tidak ada suku yang persis sama dengan suku aslinya maka akan dicarikan suku yang terdekat hubungan sejarahnya, misalnya antara suku Guci dengan suku Melayu, suku Sikumbang dengan suku Tanjuang, dan sebagainya.

Walaupun yang bersangkutan telah diterima sebagai anggota salah suku di nagari tersebut namun mereka tidak dapat dikatakan satu paruik karena mereka tidak seketurunan dengan suku yang dilekati. Konsekuensinya adalah anggota suku yang baru diterima sebagai anggota oleh salah satu suku di nagari tersebut di atas tidak mempunyai hubungan waris, dengan perkataan lain lain mereka sesuku tetapi tidak sepusaka. Dengan demikian harta pusaka baik pusako tinggi maupun pusako randah tidaklah melekat pada suku tetapi melekat pada paruik. Menurut sejarah jumlah suku di Minangkabau awalnya hanya 4 yaitu Koto, Pliliang, Bodi dan Caniago. Dalam perkembangannya jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan pemekaran suku sehingga menjadi lebih dari 40 suku (Anwar, 1997: 18). Jumlah tersebut tersebar di 543 nagari secara berbeda-beda namun tetap proporsional, sehingga nama dan/atau jumlah suku yang ada di masing-masing nagari berbeda.



61

Dalam konteks ini meskipun suku bukan merupakan persekutuan hukum namun keberadaan sangat menentukan dalam kehidupan bernagari. Pembentukan suatu nagari harus memenuhi syarat telah adanya minimal 4 suku. Hal ini merupakan ketentuan yang berlaku dalam “Hukum Tatanegara” hidup bernagari di Minangkabau, nagari baka ampek suku, ampek suku sakato (nagari berbekal 4 suku, 4 suku sekata). Di samping itu, suku juga berfungsi dalam Hukum Perkawinan. Untuk menjaga keutuhan sukunya maka setiap anak nagari dilarang kawin sesuku (eksogami). Di samping adanya suku, sebagai kelanjutan dari perkembangan sebuah paruik juga dikenal kampuang. Anggota suatu paruik telah berkembang sedemikian rupa melalui perkawinan-perkawinan eksogami yang mereka lakukan. Biasanya setiap perempuan anggota paruik yang menikah akan mendirikan rumah di atas tanah yang berdekatan dengan rumah gadang (besar) atau di atas tanah pusako tinggi mereka. Karena pusako tinggi itu begitu luas maka perluasan pembangunan rumah-rumah baru dari anggota paruik tersebut akhirnya membentuk suatu kampuang. Dengan demikian tipe kampuang seperti ini akan dihuni oleh orang-orang yang sesuku saja. Pada sisi lain, ada juga kampuang yang terbentuk tidak seperti itu. Jika tanah untuk membangun rumah-rumah baru tidak ada lagi yang berdekatan maka anggota paruik yang akan membangun rumah harus mencari lokasi-lokasi baru terpisah dari lokasi paruik asal mereka. Pada saat yang sama anggota paruik dan/atau suku lainnya juga melakukan hal yang sama, sehingga pada lokasi baru tersebut akan berdiri rumah-rumah baru yang orang-orangnya tidak lagi sesuku dan/atau separuik. Kelompok campuran seperti ini juga akhirnya membentuk kampuang yang heterogen dan kampuang seperti ini merupakan tipe kedua dari kampuang yang ada di Minangkabau. Bahkan, kampuang tipe kedua inilah yang sekarang banyak ditemui di nagari-nagari. Pada 3 nagari lokasi penelitian ini--Nagari Simarasok, Nagari Kepala Hilalang dan Nagari Kambang--semuanya merupakan kampuang tipe kedua yang heterogen.

Dengan demikian pembentukan kampung tidak semata-mata ditentukan oleh genealogis tetapi juga teritorial, tetapi tidak seperti nagari yang mensyaratkan harus ada 4 suku (genealogis). Kampung bisa dibentuk oleh satu suku saja. Masing-masing kampuang juga dipimpin oleh seorang kepala yang disebut tuo kampuang (tua kampung) atau panghulu kampuang (penghulu kampung). Dalam sistem pemerintahan nagari, kampung dijadikan sebagai bagian dari wilayah pemerintahan nagari, namun dengan penyebutan istilah yang berbeda-beda. Secara umum ada 3 istilah yang dipakai untuk penyebutan istilah kampung yaitu kampuang (misalnya di Kabupaten Pesisir Selatan), jorong (di Kabupaten Agam) dan korong (di Kabupaten Padang Pariaman).

Gabungan dari beberapa kampung yang berdekatan kemudian membentuk nagari, sehingga nagari merupakan lapisan tertinggi dalam sistem persekutuan masyarakat hukum adat di Minangkabau. Nagari merupakan persekutuan hukum yang didirikan berdasarkan faktor teritorial dan genalogis. Secara teritorial, mempunyai wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas tertentu pula dan secara genealogis, nagari harus mempunyai 4 suku.



62

Dalam pepatah adat dikatakan, nagari baka ampek suku, nan bahindu babuah paruik, kampuang batuo, rumah batungganai (nagari berbekal 4 suku, yang berinduk berbuah perut, kampuang mempunyai yang tua, rumah mempunyai tuan rumah). Dalam sejarah adat Minangkabau, aturan-aturan hidup bernagari telah dibuat oleh 2 orang tokoh legendaris yaitu Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah nan Sabatang. Menurut Anwar (1997: 23) aturan-aturan adat yang dirumuskan oleh 2 orang tokoh tersebut termasuk ke dalam kelompok adat yang diadatkan, bukan adat yang sebenarnya adat. Oleh karena itu, aturan tersebut tentu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.

Sejarah dan tahap-tahap terbentuknya suatu nagari tersirat dalam ungkapan nagari nan ampek (nagari yang empat) atau ada juga yang menyebut koto nan ampek (koto yang empat). Hal ini menggambarkan 4 tahap perkembangan pembentukan suatu nagari yang secara berurutan di mulai dari terbentuknya taratak, dusun, koto sampai ke nagari. Taratak ialah tempat kediaman yang letaknya jauh dari terpencil dari kampung atau nagari. Taratak terjadi diawali dengan kegiatan berladang atau membuka lahan untuk perkebun, lalu mereka juga mendirikan pondok-pondok (dangau) untuk bermalam sementara selama mereka berada di kebun, karena lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Walaupun sudah ada yang tinggal di lokasi ladang namun biasanya mereka belum membawa serta atau membawa tinggal istri-istri mereka. Oleh karena itu taratak merupakan pemukiman sementara yang belum mempunyai perempuan. Apabila lokasi taratak tersebut memang strategis yang dijadikan tempat kediaman maka rumah-rumah yang ada di taratak akan bertambah dengan datangnya dan bermukimnya orang-orang baru. Mereka yang sudah tinggal dan bermukim di taratak lalu masing-masing membawa keluarga atau istri mereka maka taratak akan berkembang menjadi dusun. Jadi dusun merupakan permukiman yang sudah mempunyai perempuan menetap di lokasi.

Menurut Anwar (1997: 23) suatu taratak baru bisa berkembang menjadi dusun jika sudah mempunyai 3 suku, kurang dari itu masih dikatakan taratak. Dusun akan berkembang menjadi pusat-pusat kehidupan baru yang dinamakan koto. Perkembangan dari taratak menjadi dusun dan koto di suatu tempat secara simultan terjadi pula di lokasi-lokasi lainnya yang bersebelahan atau dekatan. Akibatnya, pada saat yang sama sudah terbentuk beberapa koto. Untuk lebih mengembangkan kehidupan mereka maka koto-koto yang ada sepakat untuk berkabung membentuk suatu pemerintahan, maka gabungan dari koto-koto inilah yang akhirnya membentuk suatu nagari. Sejarah dan tahap-tahap pembentukan nagari seperti itu tidak berlaku untuk semua nagari yang ada sekarang di Minangkabau, karena nagari-nagari yang ada sekarang sebagian terbentuk melalui pemekaran nagari induk. Oleh karena itu, keberadaa suatu nagari sekarang tidak dapat dengan serta merta ditelusuri sejarah kelahirannya menurut alur taratak, dusun, koto dan nagari. Walaupun demikian, masing-masing nagari mempunyai sejarah monografi adat dan pembentukan nagarinya masing-masing.



63

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tertinggi di Minangkabau, nagari telah mempunyai pemerintahan tersendiri, sehingga Anwar (1997:24) menyatakan bahwa nagari merupakan sebuah negara kecil. Nagari mempunyai warga yang tersebar di masing-masing kampung, suku, paruik dan jurai-jurai yang ada yang disebut dengan “anak nagari”. Untuk menentukan apakah seseorang sebagai anak nagari atau bukan ialah berdasarkan sistem genealogis matrilineal. Dengan kata lain, penentuan status seseorang sebagai anak nagari tergantung kepada apakah dia sebagai anggota salah satu jurai dan/atau paruik yang ada di nagari tersebut. Oleh karena itu, anak nagari tidak saja orang-orang yang tinggal atau berdomisili di nagari yang bersangkutan tetapi termasuk juga anggota-anggotanya yang berada di rantau. Nagari dengan pemerintahan nagarinya juga mempunyai alat-alat perlengkapan lainnya yang menggambarkan bahwa nagari betul-betul sebagai miniatur sebuah negara. Lembaga-lembaga yang merupakan alat perlengkapan sebuah nagari juga menggambarkan nagari pemerintahan nagari yang mereka bangun merupakan sebuah pemerintahan yang demokratis. Segala keputusan diambil dengan cara musyawarah dan di jalankan oleh lembaga-lembaga yang berbeda sehingga kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga saja.

Orang-orang yang akan mengisi alat-alat perlengkapan nagari diambil dari kepala-kepala persekutuan yang disebut di atas, mulai dari paruik, suku dan kampuang. Dengan demikian, sebetulnya alat-alat perlengkapan nagari diisi oleh para penghulu yang ada beserta beberapa orang perangkatnya. Suasana genealogis seperti ini merupakan hal yang wajar karena sebelum bernagari mereka masih hidup dalam suasana suku. Uraian lebih lanjut tentang alat-alat perlengkapan nagari dimuat pada bagian pembahasan tentang pemerintahan nagari.

6.4.2. Jenis Sumberdaya Agraria: Obyek Hak

Sebagaimana berlaku juga untuk suku-suku bangsa lainnya, di Minangkabau tanah merupakan sumberdaya agraria paling utama yang menjadi obyek hak atas sumberdaya agraria. Seluruh tanah yang ada di lingkungan masyarakat hukum adatnya disebut dengan tanah ulayat.

Menurut Dt. Paraptih Nan Tuo (1999: 7), tanah ulayat menurut ajaran Adat Minangkabau merupakan sebidang tanah yang pada kawasannya terdapat ulayat (penghulu). Menurutnya, di samping tanah ruang lingkup ulayat itu termasuk segala sesuatu yang terdapat atau berada di atas tanah, termasuk udara dan ruang angkasa maupun segala hasil perut bumi. Dengan demikian, jenis sumebraday agraria yang menjadi obyek suatu hak meliputi, tanahnya, hutan, bahan mineral atau bahan tambang, air bahkan ruang di atas tanah (ruang angkasa) pun merupakan obyek hak ulayat. Menurut Hukum Adat Minangkabau, sekalian nego hutan tanah, mulai dari batu/pasie nan saincek, rumpuik nan sahalai, jirek nan sebatang, ka atehnyo taambun jantan, ka bawah sampai takasiak bulan, pangkek penghulu punyo ulayat (sekalian yang tumbuh di hutan, mulai dari batu sebutir, rumput sehelai, pohon jarak yang sebatang, ke



64

atas sampai ke angkasa, ke bawah bawah sampai ke dalam bumi adalah ulayat kepunyaan penghulu) (Dt. Rajo Penghulu, 1997: 209).

Walaupun ruang lingkup obyek sumberdaya agraria menurut Hukum Adat Miangkabau sangat luas, meliputi juga segala sumberdaya alam yang terdapat di atas dan di dalam bumi, namun tanah merupakan penyebutan yang paling lazim. Penyebutan istilah “tanah” seakan-akan dijadikan sebagai representasi dari seluruh sumberdaya agraria yang terdapat di liingkungan masyarakat hukum adatnya. Hal ini antara lain dapat dilihat pada uraian Dt. Perpatih Nan Tuo (1997: 8-9) tentang jenis-jenis tanah ulayat. Menurutnya, terdapat 4 jenis tanah ulayat yang sekaligus menggambar ruang lingkup obyek sumberdaya agraria bagi orang Minang.

• Pertama, tanah ulayat rajo yaitu tanah ulayat yang penguasanya penghulu dan letaknya jauh dari kampung. Tanah ulayat rajo terdiri atas hutan-rimba, bukit dan gunung, padang dan belukar, rawang (rawa) dan payau, sungai dan danau, serta laut dan telaga.

• Kedua, tanah ulayat nagari yaitu tanah yang letaknya dekat dari kampung yang dikuasai oleh penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah ulayat nagari terdiri atas atau dapat berbentuk padang alang-alang, semak belukar atau padang rumput, payau, bukit, gunung, lurah, sungai, danau, tabek (tebat) atau kolam, dan sebagainya.

• Ketiga, tanah ulayat suku ialah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh di bawah penguasaan penghulu suku.

• Keempat, tanah ulayat kaum ialah tanah yang dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat kaum yang lebih dikenal dengan pusako tinggi ini pada kondisi sekarang lebih menonjol bila dibandingkan dengan tanah ulayat suku.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sumberdaya agraria yang menjadi obyek hak pemilikan dan penguasaan adalah tanah dengan segala sumberdaya alam yang berada di atas tanah dan yang berada di bawah tanah. Semakin tinggi tingkat penguasaannya semakin luas pula ruang lingkup obyek haknya, dan sebaliknya semakin rendah tingkat penguasaannya semakin sempit ruang lingkup obyek haknya. Hal ini dapat dilihat bahwa penguasaan dan pemilikan atas sumberdaya agraria paling tinggi dan luas adalah tanah ulayat rajo dan tanah ulayat nagari, keduanya mempunyai ruang lingkup sangat luas yaitu meliputi tanah dengan segenap isinya. Pada sisi lain, tanah ulayat suku dan/atau kaum mempunyai ruang lingkup terbatas hanya pada tanah saja. Dengan demikian, ada kemiripan antara konsep pemilikan dan penguasaan tanah antara Hukum Agraria Nasional dengan Hukum Adat Minangkabau, bahwa yang boleh dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang hanyalah tanahnya saja.



65

Sumberdaya agraria lainnya yang berada di atas dan di dalam tanah tidak serta merta dimiliki oleh pemilik tanah, tetapi tunduk kepada hak menguasai negara. Kalau pada tingkat negara dikenal adanya hak menguasai negara sedangkan pada tingkat nagari juga dikenal dengan adanya hak menguasai nagari, baik dalam bentuk ulayat rajo maupun ulayat nagari.

6.4.3. Kedudukan dan Kewenangan Subyek Terhadap Obyek Hak

Karena subyek hak atas sumberdaya agraria yang terdapat di nagari adalah berlapis dan masing-masingnya mempunyai pemimpin maka kedudukan dan kewenangan dari subyek terhadap obyek haknya juga berlapis. Sebelum pembahasan lebih jauh tentang kewenangan subyek terhadap obyek hak atas sumberdaya agraria di nagari sebaiknya dikemukakan terlebih dahulu perbedaan kedudukan subyek hak atas sumberdaya agraria. Ada 2 jenis kedudukan subyek hak yang paling penting dijelaskan karena perbedaan kedudukan tersebut akan mempengaruhi kewenangan yang dimilikinya yaitu kedudukan sebagai pemilik dan kedudukan sebagai penguasa. Secara hukum, penguasaan berbeda dari pemilikan. Menurut Rahardjo (1991: 62) dan Rasjidi (1993: 81) pada pokoknya hak milik bersifat permanen, sedangkan hak menguasai jika tidak disertai hak pemilikan atas benda hanya bersifat sementara. Pemilikan menunjuk kepada sesuatu ketentuan hukum dan suatu sistem hukum, sedangkan penguasaan menunjuk kepada adanya fakta bahwa terdapatnya hubungan antara manusia dan benda.

Dapat dikatakan bahwa konsep pemilikan merupakan suatu konsep hukum, sedangkan konsep penguasaan merupakan baik konsep hukum maupun bukan hukum atau bahkan merupakan konsep prahukum. Walaupun penguasaan atas sumberdaya agraria tidak selalu merupakan konsep hukum namun ia sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagi Sumardjono (1982: 1), penguasaan masyarakat terhadap tanah merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar. Dari segi kehidupan masyarakat Indonesia, yang sampai sekarang masih bercorak agraris, maka hubungan antara manusia dengan tanah sampai saat ini masih menunjukkan adanya pertalian yang erat. Manusia mempunyai hubungan dengan tanah, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai sumber bahan makanan dan penghasilan untuk kelangsungan hidupnya. Secara etimologi, penguasaan berasal dari kata "kuasa" yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu; kekuatan atau wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya) sesuatu itu, sedangkan "penguasaan" dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menguasai atau kesanggupan untuk menggunakan sesuatu (KBBI, 1990: 467-468). Jadi menurut bahasa, penguasaan atas sumberdaya agraria terutama tanah dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan untuk menguasai sebidang tanah yang berisikan wewenang untuk mengatur, mengurus, mewakili termasuk menggunakan dan mengawasinya.



66

Walaupun penguasaan atas sumberdaya agraria sangat penting dalam kehidupan setiap manusia namun secara hukum penguasaan tersebut masih perlu dipertanyakan. Apakah penguasaan tersebut dilindungi oleh hukum atau justru melawan hukum. Jika penguasaan disertai dengan pemilikan maka sudah jelas bahwa penguasaan tersebut dilindungi oleh hukum. Tetapi, jika penguasaan tidak disertai dengan pemilikan maka penguasaan seperti ini perlu ditelusuri latar belakangnya. Apakah penguasaan tersebut mendapat kuasa dari pemilik atau penguasaan tersebut dilakukan dengan merampas hak milik orang lain atau penguasaa tersebut berasal dari okupasi terhadap sumberdaya agraria yang belum ada pemilikan di atasnya.

Oleh karena itu, menurut Rahardjo (1991: 63-64) kekuasaan seseorang atas suatu benda masih harus dipertanyakan sikap batin dari orang tersebut. Apakah ia betul-betul bermaksud menguasai dan menggunakannya (corpus possessionis dan animus posidendi). Dalam hal ini ketentuan hukum menjadi penting, apakah penguasaan seseorang terhadap benda mendapat perlindungan hukum atau tidak. Oleh karena penguasaan tersebut bersifat faktual maka ukuran untuk memberikan perlindungan hukumnya pun bersifat faktual pula, nyata-nyata barang itu berada di bawah kekuasaannya. Dalam konteks ini, penguasaan itu dapat berasal dari dua hal, pertama, pengambilan yaitu dilakukan tanpa persetujuan dari penguasa sebelumnya, dan kedua penyerahan yang dilakukan berdasarkan persetujuan penguasa sebelumnya. Berbeda dengan penguasaan, pemilikan mempunyai sosok hukum yang lebih jelas dan pasti.

Pemilikan menunjukkan hubungan antara seseorang dengan obyek yang menjadi sasarannya terdiri dari kompleks hak-hak yang semuanya digolongkan ke dalam ius in rem, karena ia berlaku terhadap semua orang, berbeda dengan ius in personam yang berlaku terhadap orang tertentu saja (Rahardjo, 1991: 64). Jadi pemilikan tidak hanya berdasarkan pada kenyataan sebagaimana halnya penguasaan, tetapi lebih mementingkan hubungan antara subyek dengan obyek yang dimiliki. Pembedaan ini dikemukakan bukanlah dimaksudkan untuk menyatakan bahwa penguasaan itu tidak penting. Penguasaan atas suatu benda sangat penting artinya bagi hukum. Khusus terhadap barang-barang bergerak, penguasaan secara nyata betul-betul mendapat perhatian bagi hukum, sehingga yang menguasainya (bezitter) dianggap sebagai pemilik.

Pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata) menyatakan, bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Anggapan sebagai pemilik bahkan bisa berubah menjadi pemilik yang sebenarnya kalau penguasaan tersebut telah mencapai waktu 3 tahun karena hak menuntut pengembalian barangnya bagi pemilik semula hanya berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak hari hilang atau dicurinya barang tersebut. Tidak saja terhadap barang bergerak, terhadap tanah pun penguasaan tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi hukum. Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa dalam hal tidak ada atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, maka



67

pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik terhadap bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya.

Hal ini dilakukan dengan catatan, penguasaan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak ada keberatan dari masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan dan pihak lainnya. Kebijaksanaan yang terakhir ini diharapkan bisa lebih memberikan penghargaan dan kepastian hukum terhadap hak-hak rakyat, sehingga "akses tanah untuk rakyat" seperti yang dipromosikan Sumardjono (Kompas, 25 September 1995) dapat diwujudkan.

6.5. Pembelajaran dari Papua

Seperti dibahas oleh Yohosua Robert Mansoben untuk disertasinya di Rijksuniversiteit Leiden setidaknya ada empat tipe sistem kepemimpinan politik tradisional di Tanah Papua.

a. Sistem Kepemimpinan politik pria berwibawah: konsep pria berwibawah atau big Man digunakan oleh para peneliti antropologi untuk menamakan para pemimpin politik tradisional didaerah-daerah kebudayaan Oceania, khususnya di Malanesia. Istilah ini merupakan terjemahan bebas yang digunakan oleh penduduk setempat untuk menamakan orang-orang penting dalam masyarakat sendiri. Penyebaran dari sistem polik berwibawah ini adalah mulaid ari pesisir selatan samapai sebahagian besar pedalaman terus kepesisir utara. Pengguna sistem inia dalh orang-orang Meybrant, Orang Me, Orang Muyu, Orang Asmat, Orang Dani dan lain-lain.

b. Sistem Kepemimpinan Politik Ondoafi (kepala Suku): sistem ini menyebar di ujung timur tanah Papua yang langsung berbatasan dengan New Guinea, terdiri dari sembilan suku yaitu Orang Skouw, Orang Arso-Waris, Orang Tobati, Orang Ormu, Orang Sentani, Orang Moy, Orang Tabla, Orang Ninmborang Mauris (Demta), dan semua suku-suku yang terdapat didaerah timur laut tanah Papua. Kedudukan sebagai Ondoafi diabsahkan oleh garis keturunan yang ditarik dari melalui garis lurus pendiri kampung yang adalah anak laki-laki sulung dari Ondoafi sebelumnya.

c. Sistem Kepemimpinan Politik Raja-Raja (kerajaan): sistem kerajaan tersebar di kepulauan raja Empat, di semenanjung nim, dan Kowiai. Disamping tiga kerajaan tersebut ada pula kerajaan yang pada mulanya berada dibawah kekuasaan kerajaan Raja Rumbati, tetapi kemudian berhasil memperoleh pengakuan sendiri yaitu kerjaan Patipi, Kerajaan Sekar, Kerajaan Wentuar dan Kerajaan Aguni.

d. Sistem Kepemimpinan Politik Campuran: tipe kepemimpinan campuran terdapat disekitar teluk cenderawasih dan dipesisir barat laut



68

kepala burung. Suku-suku yang menggunakan tipe ini adalah orang biak, oarang waropen, orang wandama, orang maya dan orang Yawa.

Daerah Penelitian Jayapura dan sekitarnya yang menjadi daerah survey menganut sistem kepemimpinan Ondoafi/Ondofolo. Kedudukan seseorang sebaggai Ondoafi, menurut ketentuan adat disyahkan oleh garis keturunan yang ditarik melaui garis lurus dengan pendiri kampung adalah anak laki-laki sulung Ondoafi. Setiap anak laki sulung dari Ondoafi berhak mengambil alih jabatan apabila sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Seseorang Ondoafi mempunyai wewenang yang amat luas karena memiliki semua segi kehidupan, perekonomian, kesejahteraan sosial, keamanan, dan peradilan. Bidang keagamaan, ondoafi harus mengawasi dan memelihara kehidupan beradat serta upacara-upacara agama dalam kampung nya. Mempunyai hak untuk menegur setiap warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan adat. Jadi perannya disini adalah bertindak sebagai kepala pemimpin upacara keagamaan (inisiasi) dan pemimpin upacara adat pembayaran tengkorak. Penguasaan tanah adat di jayapura pada umumnya dan khusus nya di sentani secara tradisionil sangat lah erat hubungannya dengan sejarah asal-usul yang didasarkan pada struktur dan organisasi sosial masyarakat adat.

Bidang ekonomi, tercermin dalam peranya sebagai pemegang hak waris atas semua kekayaan kampung meliputi benda-benda pusaka dan sumber daya alam. Benda-benda pusaka meliputi gelang, manik-manik dan akmpak batu. Penguasaan Ondoafi terhadap sumber daya alam dalam wilayah kekuasaanya tercermin pula dengan memberi izin mencari, menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupan kesejahteraan warganya. Mempunyai hak pengawasan terhadap ekploitasi yang berlebihan dan juga menjaga setiap warganya tidak boleh melanggar batas-batas hak imea nya dan menjaga agar masyarakat tidak melanggar batas-batas milik kampung yang lain. Bidang Sosial, tercermin pada beberapa hal . Pertama hak menerima sebaggian dari harta mas kawin dari tiap anak gadis dari kampung nya yang kawin di kampung lain. Harta itu digunakan untuk kepentingan warga masyarakat misalnya ada, yang dikenakan hukuman denda karena suatu pelanggaran warganya atas aturan adat.

Bidang keamanan dan ketertiban, Ondoafi mempunyai wewenang untuk bertindak ke dalam maupun keluar. Bertindak ke dalam ialah hak dan kewajibannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan cara menegur, menghukum bahkan melenyapkan anggota masyarakat sendiri yang ternyata melanggar aturan-aturan adat. Sedangkan bertindak keluar, adalah hak untuk menyatakan perang dengan kampung lain bila ada permusuhan. Bidang peradilan, terlihat dalam kedudukannya sebagai hakim yang bertugas menyelesaikan persengketaan yang timbul antar warga imea yang berlainan didalam lingkungan kekuasaanya dalam masyarakat adat sentani.



69

Dengan memahami wewenang Ondoafi yang demikian luas sebaggaimana uraian di atas, maka menurut Maoali (1986:5) Ondofolo adalah pohon beringin yang mengayomi masyarakat dan segala kemakmuran kampung harus dikembalikan kepada Ondoafi karena semua perkara dan kematian adalah tanggung jawab. Dibagian lain dijelaskan kesejahteraan kampung dimana kehidupan dan kematian menajdi tanggung jawabnya.

6.5.1 Kekuasaan Ondoafi Atas Tanah Adat (Khusus)

Sebelum menjelaskan kekuasaaan ondoafi atas tanah adat (khusus), berikut adalah pembagian lahan menurut hukum adat yang terjadi: (1). Kudefing: zona yang merupakan hutan larangan yang merupakan milik marga secara turun temurun; 2). De Fieng Kuangue: Kawasan tempat berburu, meramu, mengambil kayu, obat-obatan. 3). De fieng: kawasan yang telah dimanfaatkan, lahan terbuka yang sudah ditumbuhi vegetasi. 4). Usu Sip: kawasan yang telah dibuka dan digarap. 5). Yanu Sip: kawasan yang telah dibuka dan diperuntukan untuk pemukiman. 6). Usu Usuong: bekas lahan garapan yang tidak subur lagi. 7). Mo Defang: Kawasan rawa yang didominasi oleh pohon sagu. 8). Ku/kbo Kai Sip: lahan strategis sebagai tempat persembunyian rahasian dari serangan musuh.

Pola penguasaan dan kepemilikan individu oleh masyarakat adat papua adalah karena warisan (kunare sip), karena tanah pinjaman (ambuandong usu sip), karena hadiah atau tanda jasa (ulu didong usu sip), karean dikuasai akrena perkawinan (ki tang de sip) karena tanah denda (lugeambu), dan karena perang (untuk daerah jayapura). Sedangkan tanah dengan penguasaan komunal diektahui terdapat dua, yaitu:

a. Tanah Klen/ Marga (Hak komunal/Hak ulayat)

Tanah Klen /marga atau tanah kampung adalah tanah yang dimiliki secara kolektif (tanah komunal) oleh suatu komunitas marga/tang atau beberapa populasi marga dalam suatu komuniats marga yang sama secara genealogis Patrilineal (hak perkawinan mayorat anak sulung) dan dimanfaatkan secara bersama-sama untuk keperluan berburu, mebngumpulkan hasil-hasil hutan dan keperluan hidup, kecuali berkebun dan membuat rumah, tanah kawasan ini disebut dengan istilah irung sip, irung sip dapat berupa kawasan ku deng fing, ku deng fing kuangue, deng fing dan mo deng fang dan usu usuong.

b. Tanah Keluarga Batih

Tanah Keluarga Batih (keluarga inti) adalah tanah yang dimiliki karena seseorang/keluarga (yamo dkam) dari anggota komunitas telah memanfaatkan/membuka kawasan irung sip klen sebagai tanah olahan/lahan garapan serta tempat tinggal. Sehingga tanah tersebut secara turun temurun dimiliki oleh keluarga Batih (nucleur family) secara turun temurun.



70

Pada umum nya penguasan Ondoafi adalah sebaggai pelindung kekayaan yang terdapat diatas tanah adat yang berada dalam wilayah kekuasaanya. Ondoafi menguasai tanah untuk dipergunakan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat bukan semata-mata kepentingan Ondoafi secara pribadi. Luas wilayah kekuasaan Ondoafi atas tanah itu masih terlihat pada konsepsi hak ulayat dengan sedikit batas nya yang tidak jelas, karena masih berpatokan pada fisik alam. Namun demikian luas tanah adat itu biasanya meliputi hutan-hutan yang ada hasilnya seperti hutan (dusun sagu), hutan yang banyak terdapat binatang buruan, laut yang banyak terdapat ikan dan sebaggainya. Apabila hasil produksi dari tanah tersebut sudah berkurang, maka wilayah kekuasaanya akan diperluas hinga mencapai tanah-tanah atau hutan-hutan yang masih benyak terdapat hasil hutanya. Hal ini terus menerus berlangsung sehingga menakibatkan luas wilayah dengan batas-batas yang tidak jelas akibat nya timbul konflik-konflik atau sengketa-sengketa atas tanah.

Menurut informan bahwa hukum adat yang berlaku dilingkungan masyarakat adat suku Ohee dan Nafri, pemilikan dan penggunaanya diatur oleh Ondoafi. Ondoafi mempunyai kedudukan sebaggai kepala suku besar yang patut dihormati. Kaitan dengan itu Pranata Sosial menunjukan Ondoafi memegang kekuasaan tertinggi atas segala-galanya termasuk tanah. Namun hal ini semata-mata daripada tanah tersebut diberikan kepada seluruh warga masyarakat untuk diolah melalui pengawasan masing-masing kepala suku. Masyarakat adat sentani mengenal beberapa bentuk tanah adat yaitu tanah kampung , tanah setapak, tanah rampasan, tanah perburuan,. Kesemua bentuk tanah ini dalam pengawasan dan perlindungan Ondoafi.

6.5.2 Pola Pemilikan Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat Ohee dan Nafri.

Pola pemilikan tanah adat ditentukan berdasarkan wilayah geografis (teritorial dan genelogis) yaitu Ohee dan Nafri yang dikuasai oleh ondoafi besar dalam tingkat konfederasi sedangkan untuk masing-masing wilayah dikuasai oleh Ondoafi di tingkat kampung. Cara pemilikan atau memperoleh tanah, sejak dahulu semua pemilikan oleh Ondofolo diperoleh melalui perang suku. Dengan hasil perang itu mereka memperluas wilayah kekuasaanya dan tanah perampasan itu kemudian secara turun temurun diwariskan keapda Ondofolo-Ondofolo berikutnya. Sedangkan tanah yang dimiliki oleh para khoselo adalah sebagian besar pemberian dari Ondofolo atas jabatan nya. Tanah dimiliki khoselo biasanya dipergunakan untuk keperluan seluruh anggota masyarakat. Cara memperoleh tanah milik anggota masyarakat ini adalah merupakan pemberian dari Ondofolo dan Khoselo atas jasa-jasa anggota masyarakat.

Menurut informan bahwa bentuk pemilikan tanah di sini lebih ditekankan pada hak ulayat dan hak milik disamping hak pakai. Untuk pengalihan pemilkan tanah, harus mendapat persetujuan kemudian dilakukan upacara adat agar masyarakat adat mengetahui ada pengalihan tanah sehingga tidak ada yang



71

menganggu pemilikan tanah yang baru. Dengan demikian pola pemilikan tanah adat ini pada dasarnya ditentukan oleh pranata-pranata sosial yaitu, pranata politik, pranata religi, pranata ekonomi dan pranata hukum adat.



72

BAB VII

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan tentang kebijakan penguasaaan tanah adat pada bab bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu simpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

7.1. Simpulan

1. Dalam rangka menentukan masih adanya hak ulayat meliputi tiga unsur, yaitu: (a). unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, (b). unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan (c). unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

2. Sinkronisasi peraturan dan regulasi bidang sumber daya agraria, baik secara vertikal (berdasarkan struktur peraturan perundangan) dan juga horizontal (secara sektoral, misalnya pertambangan, kehutanan, dan lain-lainnya), serta ruang lingkup instrumen internasional (konvensi, perjanjian internasional dan lain-lainnya) yang dapat memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Salah satunya adalah upaya untuk menjadikan masyarakat hukum adat sebagai subjek hak dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan.

3. Penguatan bentuk/wadah Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 tahun 1999 Tentang Petunjuk dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah). Sementara substansi Permenag tersebut sudah sesuai dengan kondisi riil hak ulayat masyarkat hukum adat pada saat ini. Penguatan bentuk atau wadah tersebut sesuai dengan prinsip hirarkhi peraturan perundang-undangan. Masyarakat hukum adat yang berada di area kawasan hutan dan area konsesi pertambangan dipertahankan keberadaanya dengan pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu. Pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu ini diatur secara terperinci menurut pengelolaan hutan menurut hukum adat yang asli.



73

4. Isu dan konflik yang berhubungan dengan keberadaan pengelolaan serta pemanfaatan tanah ulayat masyarakat hukum adat masih tetap mengemuka di berbagai daerah. Isu-isu konflik tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: tumpang tinding tapal batas hak penguasaan, pemetaan (mapping) hak ulayat oleh BPN dan Pemerintah daerah, hak dan kewenangan penguasa adat atas tanah ulayat, perebutan tanah bekas HGU, dan lain-lain. Maka sebagai salah satu solusi atas berbagai isu dan konflik tersebut perlu dibuat RTRW yang terpati dan partisipatif.

5. Efek atau pengaruh dicatatkannya (mapping) tanah adat dapat menjamin kepastian hukum, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat hukum adat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah yang dikuasainya secara kolaboratif. Pencatatan dapat disebut dengan hak penguasaaan bersama atas tanah adat. Pencatatan tanah adat dapat menyelamatkan situs budaya, ritual, tatacara kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Untuk mengefektifkan pencatatan tersebut pemerintah daerah harus didorong dan diupayakan untuk secepatnya mengkaji keberadaaan/ eksistensi masyarakat hukum adat.

7.2. Rekomendasi 1. Pemerintah seharusnya mengatur kriteria keberadaan masyarakat

hukum adat yang sederhana dan mudah. Misalnya kriteria seperti yang terdapat dalam PMA No 5 Tahun 1999 yaitu terdapatnya unsur adanya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya, unsur wilayahnya, dan unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya. Tambahan pula, perlu pengaturan tatacara pemetaan batas-batas tanah adat (tanah ulayat) yang sederhana, cepat dan murah. Pengaturan tatacara pemetaan batas-batas tanah adat dimaksudkan untuk menjamin kepastian batas-batas tanah adat antara satu dengan yang lainya. Dari rekomendasi tersebut, sebenarnya kriteria yang ditetapkan dalam PMA No 5 tahun 1999 sejalan dengan program MPBM (Managemen Pertanahan Yang Berbasis Masyarakat) yang sekarang digulirkan oleh BPN. Maka tidaklah berlebihan jika pelaknaan kriteria tersebut harus senantiasa memperhatikan pelaksaan MPBM.

2. Harus melakukan sinkronisasi peraturan dan regulasi bidang sumber daya agraria, baik secara vertikal (berdasarkan struktur peraturan perundangan) dan juga horizontal (secara sektoral, misalnya pertambangan, kehutanan, dan lain-lainnya), serta ruang lingkup instrumen internasional (konvensi, perjanjian internasional dan lain-lainnya) yang dapat memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Untuk itu diupayakan untuk menjadikan masyarakat hukum adat sebagai subjek hak atas tanah seperti halnya subjek hak bagi individu dan badan hukum keagamaan (PP 24 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Tanah). Kemudian mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan kajian keberadaan masyarakat



74

hukum adat (hak ulayat) dan menindaklanjuti peraturan perundang-undangan. Jika tidak dibebani dengan suatu kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah adat, maka Pemerintah Daerah tidak terlalu bersemangat untuk menfasilitasi melakukan kajian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

3. Pemerintah harus melakukan upaya penguatan bentuk/wadah Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 tahun 1999 Tentang Petunjuk dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah). Penguatan bentuk atau wadah tersebut sesuai dengan prinsip hirarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana konsep yang ada dalam UU No 10 tahun 2004 tentang panduan penyusunan peraturan perundang-undangan.

4. Untuk meminimalisir isu-isu konflik sebagaimana disebutkan dalam draft rekomendasi, inisiatif pengajuan penetapan tapal batas hak ulayat dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang difasilitasi oleh pihak ketiga. Dalam hal ini misalnya masih banyak daerah belum melakukan penelitian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat karena terkendala permasalahan pendanaan. Selain itu, Pemerintah Propinsi perlu membuat RTRW Propinsi dan Kabupaten/Kota secara terpadu yang mengacu pada RTRWN. Ini dimaksudkan untuk memudahkan pengidentifikasian hak ulayat. Dengan demikian perlu adanya kebijakan yang terintegrasi mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat daerah kabupaten/kota.

5. Untuk mengimplemetasikannya Pemerintah Daerah wajib melakukan pengaturan keberadaan masyarakat hukum adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dilaksanakannya kajian keberadaan masyarakat hukum adat. Pemberian tenggang waktu dimaksudkan untuk mempercepat/mensegerakan proses pendaftaran/ dalam kaitannya dengan didatanya tanah adat (tanah ulayat). Hak perorangan--sebagaimana yang terjadi pada kasus Bali-- bekas tanah adat dimungkinkan dikonversi menjadi hak masyarakat hukum adat dengan syarat adanya kesepakatan antara pemegang hak dan lembaga adat. Dinamika yang terjadi ini menunjukkan adanya semangat komunalitas yang semakin meningkat di kalangan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali.



75

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. 1990. Ensiklopedi Nasional Indonesia. Cetakan Kedua, Jilid 10 dan 16, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta.

Anwar, Chairul. 1997. Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Ardhana, I Ketut, Jayl Langub dan Daniel Chew. ”Borders of Kinship and Ethnicity: Cross-Border Relation Between the Kelalan Valley, Sarawak and the Bawan Valley, East Kalimantan”, dalam Borneo Research Bulletin, Vol. 35, Finland: University of Helsinki, 2004.

Astiti, Tjokorde Istri Putra. ”Pemerintahan Desa Adat di Bali” dalam Kerta Patrika (Majalah Triwulan Untuk Hukum dan Masyarakat), II, 76. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana).

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Selayang Pandang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006/2007. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahar, S. 2005. Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Bandan, Djanang G. Peran dan Fungsi Damang Dalam Penyelesaian Tata Batas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Maret 2007.

Bhuwana Bangsul (Lontar Milik K. Sudarsana, Banjar Basangtamiang, Kapal).

Bosko, Edi Rafael, 2006. Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Alam (The Rights of Customary Community in the Context of Natural Resources Management). Publisher : Elsam

Buletin Central Kalimantan Peatlands Project. Mahaga (Menjaga Hutan Gambut). Central Kalimantan Peatlands Projects: keberlanjutan dan Restorasi Lahan Basah. Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, Vol. 1, Januari – Februari 2007.

Bunga Rampai Landreform di Indonesia. 1982. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria.

Burns, P. 2004. The Leiden Legacy: Concept of Law in Indonesia, KITLV Press, Leiden.

Daftar Data Damang Kepala Adat Se-Kalimantan Tengah sampai dengan 1 Juli 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pusaka, Jakarta.



76

Dharsana, I Made Pria. “Penguasaan Tanah Bagi Investor”, dalam www.balipost.co.id. tanggal 27 Agustus 2007.

Dt. Perpatih Nan Tuo, N. 1999. Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau. Yayasan Sako Batuah, LKAAM Sumatera Barat, Padang.

Dt. Rajo Penghulu, Hakimy, Idrus, 1997, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Remaja Rosdakarya, Bandung

“Dua ‘Pengempon’ Pura Akhiri Pertikaian”, dalam Bali Post, Rabu 12 Maret 2008.

Dwipayana, AA GN Ari. “Desa Adat Melangkah dari ‘Pepesan Kosong’ “, dalam www.ireyogya.org.

Feri, Nofal. “Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Adat di Bali” (JIPTUNAIR).

Ferry Kareth, “Persoalan-Persoalan Agraria yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat di irian Jaya”, Makalah Seminar Nasional Reformasi Kehutanan Di Propinsi Irian Jaya, 7-8 November 2001. Yogayakarta.

Garna, Judistira. K. 2007. Kapitalisasi Tanah Adat. Cetakan Ketiga, Yayasan Bina Profesi Mandiri, Bandung

Godlief J. William Kawer. Perspektif Tenurial dalam pengelolaan konflik tanah ulayat/huatan masyarakat adapt di Papua: Komunitas masyarakat adapt Nambloung Berap Distrik Nimbokrang-Kabupaten Jayapura. (makalah tanpa tahun).

GPU Tambun Bungai. Materi Narasumber Seminar Nasional Pembangunan Kelapa sawit yang Berkelanjutan Di Kalimantan Tengah. Palangkaraya, 12 Februari 2008.

Haar, Ter, Bzn, B. 1981. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Terjemahan. Poesponoto dan Soebakti, Pradnya Paramita, Jakarta.

Haba, John. 2004. “Legal Treaties: Learning from Indonesian Experiences”, dalam Local People in Forest Management and the Politics of Participation. Kanagawa-Japan: Institute for Global Environmental Strategies.

Hasan, Rofiki. ”Bentrok Antar Banjar di Bali, 30 Rumah Hangus”, dalam Koran Tempo, Rabu Januari 2002.

Isa, M., 1985, “Kecenderungan Pengaruh Pensertipikatan Tanah terhadap Pelestarian Tanah Adat di Minangkabau”, dalam Sajuti Thalib, Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau. Bina Aksara, Jakarta, hal. 17-35

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Kedudukan Hak Ulayat/ Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No. 5 Thn 1960.

http://www.balipost.co.id/�

http://www.ireyogya.org/�



77

Kanwil BPN Sumatera Barat, 1997. Buku Data Petanahan Propinsi Sumatera Barat Tahun 1996/1997. Kanwil BPN Sumbar, Padang.

Karya Bhakti, UUPA dan Landreform: Beberapa Undang Undang dan Peraturan Hukum Tanah. Surabaya: 1984.

Kementerian Perencanaan Nasional Pembangunan Nasional / Badan Perencana Pembangunan Nasional, 2005, Kajian Kebijakan Pengelolaan Tanah Adat di Indonesia, Direktorat Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan

Kadamangan. Kesepakatan Forum Raker Damang. Palangkaraya 24 Mei 2007.

Khairina dan Ahmad Arif. “Surga Untuk Siapa?”, dalam Kompas, 22 Februari 2008.

Kompas 13 Mei 1993. Hak Ulayat dan Pengakuannya Oleh UUPA. Jakarta.

Kompas 25 September 1995. “Akses Tanah untuk Rakyat”, Jakarta.

Kuhnen, Frithjof. “Synthesis of Current State of and Trends in Land Tenure and Land Policy in Asia”, dalam www.mekonginfo.org .

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Desa Pakraman Buleleng Tahun 2006 (25 Februari 2007).

Lit.” Gde Agung-Nelayan Kompromi?: Sengketa Pelaba Pura Dalem Bengiat Tetap Menggantung”, dalam Warta Bali (Jendela Pulau Dewata), Rabu, 17 Januari 2007.

MacRae, Graeme. “The Value of Land in Bali: Land Tenure, Land reform and Commodification”, dalam http://sscs.massey.ac-nz.

Mahadi. 1991. Uraian Singkat tentang Hukum Adat sejak RR Tahun 1854, Penerbit Alumni, Bandung.

Manurung, Togu, 2003, Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Jayapura

Maria, Sumardjono, S. W. Januari 2008. Tanah Dalam Prespekstif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

Materi Nara Sumber. Workshop ”Free, Prior and Informed Concent” Palangkaraya Kalimantan Tengah 30 April—2 Mei 2008 (Membuat FPIC Bekerja Bagi Masyarakat dan Persusahaan).

Maunati, Yekti. 2004. ”Powers in Forestry Revisited: New Order, Military, Conglomerats, Newcomers, and Local Community”, dalam Local People in Forest Management and the Politics of Participation. Kanagawa-Japan: Institute for Global Environmental Strategies.

http://www.mekonginfo.org/�

http://sscs.massey.ac-nz/�



78

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997. Jakarta 14 Februari 1997.

Mertha, dkk. Identifikasi dan Inventarisasi Delik Adat di Bali. Denpasar: Pusat Penelitian Universitas Udayana, 1985.

Moore, S. F. 1983. Law as A Process: An Anthropological Approach. Routledge and Kegan Paul, London.

Nasroen, M., 1971, Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.

Nasution, A.B. dan Zen, A. P. M. (Penyunting). 2006. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Kerjasama Yayasan Obor Indonesia, YLBHI dan Kelompok Kerja Akte Arif, Jakarta.

Navis, A. A., 1984. Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Penerbit PT. Grafiti Pers, Jakarta.

Panetje, Gde. Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali. Denpasar: Guna Agung, 1989.

Parimartha, I Gede. ”Desa Adat, Desa Dinas, dan Desa Pakraman di Bali: Tinjauan Historis Kritis”, dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra (eds.). Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press, 2004.

Parlindungan, A. P. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Alumni, 1984.

Pitana, I Gde. “Adiwacana: Mosaik Masyarakat dan Kebudayaan Bali”, dalam I Gde Pitana (ed.). Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali. Denpasar: Penerbit Bali Post, 1994.

“Pro-Kontra Sekolah di Tanah ‘Pelaba Pura’, Dikunjungi Komisi D, Dua Kelompok Warga Bersitegang”, dalam Bali Post, Rabu, 14 Februari 2007.

Putra, Ida Bagus. Pelaksanaan Landreform dan Keresahan Masyarakat Di Kabupaten Karangasem (1960-1965). Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana, 1986.

Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ramsted, Martin. 2004. Hinduism in Modern Indonesia: A minority religion between local, national, and global interests. New York: Routledge-Curson.

Rasjidi, Lili. 1993. Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu? Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.



79

Reumi, Frans, 1999. Hukum Adat Tanah di Jayapura Irian Jaya. Pusat Studi Masyarakat dan Kebudayaan Irian jaya, Universitas Cendrawasih, Jayapura.

Ronggalaha. Johan, 1997. Hak Ulayat dan Pengaruhnya Terhadap Penggadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura. Fakutas Hukum Universitas Cendrawasih, Jayapura.

Ruchiyat, Eddy. 1983. Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah. Bandung: Armico.

Saad, S. 2000. “Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia”, Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Saat ‘Ngembak Geni’ di Dawan Dua Pengempon Pura Nyaris Bentrok”, dalam Bali Post, Minggu 9 Maret 2008.

Saleh, Watjik, K. 1977. Han Anda Tanah. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Salle, Kaimuddin. Tata Tertib Hak Ulayat Kabupaten Nunukan (Hak Ulayat Pada Masa Lalu, Sekarang dan Masa yang Akan Datang).

Sanggenafa. N. 1992. Laporan Penelitian Hak Ulayat Masyarakat Sentanidi Daerah Kemiri dan Doyo. Jayapura.

Schulte Nordholt, H. 1990. ”State, Village and Ritual in Bali: A Historical Perspective”, dalam Anthropologische verkenningen: ritueel en macht, Vol. 9, No. 3.

Serpara, J. S. 2005. Garis-Garis Besar Hak Adat Atas Tanah di Papua. Sebuah catatan Tim Konsultasi Publik Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional Fase 2 di Makasar Tanggal 21 s/d 22 febuari 2005.

_____ 2008. Sebuah Catatan Buat Focus Groups Discussion (dalam rangka pengumpulan data untuk studi penguasaan tanah adat di Papua). Devisi Advokasi, Penelitian dan Penyuluhan Komunitas Keluarga Kristus, Jayapura.

Silitonga.M, Reumi Frans, Tanggahma Biloka, 1996. Laporan Penelitian Kelompok, Masalah Kejelasan Wewenang Keondoafian Dalam Penentuan Batas Wilayah Kekuasaan atas Tanah Adat di Kecamatan Sentani, Jayapura. Departeman Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Jayapura

Sirtha, I Nyoman. 2003. ”Peranan Desa Pekraman dalam Mewujudkan Jagadhita di Era Globalisasi”, dalam Guratan Budaya dalam Perspektif Multikultural Katurang ri Kalaning Purnabakti. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.



80

Soekanto, S dan Taneko, S. 1986. Hukum Adat Indonesia. Penerbit Rajawali, Jakarta.

Soesangobeng, H., 2000, “Pendaftaran Tanah Ulayat di Sumatera Barat dengan Contoh Pilot Proyek Pendaftaran Tanah di Desa Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar”, dalam Syofyan J. (Penghimpun), Himpunan Makalah dan Rumusan Workshop Tanah Ulayat di Sumatera Barat. Tanpa Penerbit, Padang.

Suan, T. T. Pelestarian Tanah, Air dan Lingkungan Sekitar. (Tanpa tahun terbit).

Suasthawa, Dharmayuda. 1987. Status dan Fungsi Tanah Adat Bali setelah Berlakunya UUPA. Denpasar: CV Kayumas.

Sudiyat, Iman. Hukum Adat, Sketsa Azas. 1978. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Sumardjono, M. S. W., 1982. Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

Supomo, R. 1979. Bab-bab tentang Hukum Adat. Penerbit Universitas, Jakarta.

Surpha, I Wayan. 1979. Eksistensi Desa Adat di Bali dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 (Tentang Pemerintahan Desa). Jakarta: Upada Sastra.

Sutha, I Gusti Ketut. 1978. Meninjau Persubakan di Bali. Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum-Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.

Syahyuti. “Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah menurut Hukum Adat di Indonesia1”, dalam http//psc.litbang.deptan.go.id.

Tara Wiguna, I Gusti Ngurah. 1987. ”Hak-hak Atas Tanah Pada Masa Bali Kuna: Suatu Kajian Epigrafi”, dalam Majalah Widya Pustaka, Tahun IV, No. 2, Januari.

Team HCVF Kalimantan Tengah. 2007. Laporan Studi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) Secara Landskap Di Propinsi Kalimantan Tengah. Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Tim Penulis. 1998. Ida Bagus Mantra: Biografi Seorang Budayawan, 1928—1995. Denpasar: Upada Sastra.

Tjondronegoro, Sediono MP. 1984. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa Ke Masa. Jakarta: Gramedia.

Usop, Sidik R. Identifikasi Kawasah Pahewan Di Kalimantan Tengah Studi Kasus Pada Pahewan Klabu di Kampung Telaga Katingan Pahewan Kelawa di Desa Kalawa Pulang Pisau, Pahewan Tabelien di Desa



81

Mungku Baru Rakumpit. Kerjasaman Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (UMMDD-KT) dengan WWF-Indonesia-Kalimantan Tengah.

Van Vollenhoven, C. 1926. Miskenningen van Het Adatrecht, Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill, Leiden.

Von Benda-Beckmann, F. dan K., 2001, “Recreating the Nagari: Decentralization in West Sumatra,” Working Paper, No. 31, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale.

Warga Tegalbesar Pertanyakan Tanah ‘Pelaba’ Pura”, dalam Bali Post, Kamis, 13 Maret 2008.

Warman, K., 2006. Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik: Penyimpangan konversi hak tanah di Sumatera Barat, Unand Press, Padang.

Warren, Carol. 1980. ”Adat dan Dinas: Village and state in contemporary Bali”, dalam State and Society in Bali. Leiden: KITLV Press.

Wignyodipoero, Soerojo, R. 1983. Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan. Jakarta: Gunung Agung.

Wijaya, I Ketut Kasta Arya. 2006. “Ubah Model Pengelolaan Ruang Publik”, dalam Bali Post, Rabu 13 Desember.

Wirawan, Anak Agung Bagus. 1985. Tanah dan Perubahan Sosial di Bali 1882-1942. Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadajah Mada, Juli.

WWF For a Living Planet. 2005. Borneo: Treasure Island at Risk (-Maps-) (Maps on Status of Forest, Wildlife and related Threats on the Island of Borneo) Frankfurt am Main: WWF Germany.

WWF For a living Planet. 2005. Borneo: Treasure Island at Risk (-Maps-) (Maps on Status of Forest, Wildlife and related Threats on the Island of Borneo) Frankfurt am Main: WWF Germany.

Wyasa Putra, Ida Bagus. Dialog Perda & Lembaga Pelestarian Budaya Dalam Pelestarian Budaya Bali. Denpasar Pusat Penelitian Universitas Udayana.



82

GLOSSARY

ajudikasi yaitu kepala adat bertindak sebagai hakim yang akan memberikan keputusan terhadap perkara yang diajukan

ajudikator hakim

ambuangdong Usus sip tanah pinjaman

bendesa/ adat prajuru kepala adat

big man “orang sakti” sebagai kepala suku (dipersamakan dengan Ondoafi

binua kepemilikan atas tanah oleh beberapa kampung satuan wilayah hukum adat Ketemanggungan

demang kepala adat di Kalimantan

desa pakraman desa adat di Bali

hak pakai hak yang membolehkan seseorang untuk memakai sebidang tanah bagi kepentingannya, biasanya terhadap tanah sawah dan ladang yang telah dibuka dan dikerjakan terus menerus dalam waktu yang lama.

hak ulayat Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan

ingat peteh tatu hiang petah danau akan kalonen harian andau: asas bersifat tetap berdasarkan filosofi adat di Kalimantan Tengah yang berarti ingat pesan leluhur sumber daya alam bagi generasi yang akan datang.

inventarisir tanah: yaitu mendata tanah-tanah adat yang ada baik mengenai jumlah, jenis dan luasnya

kaleka, Petak bahu, Pahewan/Tajahan: Jenis Tanah Adat Di Kalimantan Tengah

ki Tang De sip tanah karena perkawinan



83

kunare sip tanah warisan

Lugeambu/Rundu tanah Denda

Melanesia Ras masyarakat hukum adat Papua

MDP: majelis desa pakraman yang berada di setiap kecamatan

Mediasi: yaitu kepala adat bertindak sebagai mediator atau penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa

negosiasi: yaitu perundingan di antara pihak-pihak yang berselisih dengan menerapkan cara-cara yang dianggap baik

ninik mamak Penguasa Waris (tanah Adat)

ondoafi/ondofolo Kepala suku yang memeliki wewenang keluar dan kedalam terhadap hak ulayat di Papua.

papoeasbezicsrech hak milik papua (yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan hak milik yang dikenal di daerah lainnya di Indonesia)

parene’ant merupakan tanah warisan yang dengan segala isinya menjadi milik dari beberapa keluarga dalam satu garis keturunan

religio magis tatanan adat

saradangan kepemilikan oleh suatu kampung

seko meyeko kepemilikan perseorangan

tanah AyDs tanah ayahan desa

tanah duwe tanah komunal yang merupakan milik desa pakraman

tanah laba tanah pelaba pura

tanah pelaba pura merupakan tanah untuk membiayai keberlanjutan tempat suci pura

tanah ulayat bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu

tingkatan infralegal belum menyentuh ketentraman desa

tri kahyangan pura desa, pura puseh dan pura dalem

trihitakarana keseimbangan antara manusia dengan alam dan Tuhan

ulu didong usu sip tanah hadiah



84

DAFTAR PERSONIL

TIM STUDI PENGUASAAN TANAH ADAT

Nama Posisi

Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana, MA Team Leader

Rissalwan Habdy Lubis, M.Si, S.Sos Ahli Sosiologi Pedesaan

Fokky Fuad, M.Hum, SH Ahli Hukum Pertanahan/Legal Drafter

Wahyu Daryono, MPA Ahli Kelembagaan

Muhammad Azhar, SH Asisten Teknis

Iswandi Asisten Teknis

Irene Sekretaris

Documents

PENGUASAAN TANAH ADAT. LAPORAN FINAL