Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia ISTA 2018 rev.pdf · Penghargaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan ini dapa diselesaikan. Buku pedoman ini disusun dalam rangka menindaklanjuti

Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan

Indonesia

Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) - 2018

BUKU PEDOMAN

KATA PENGANTAR

Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia

Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) - 2018

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga Buku Pedoman

Penghargaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan ini dapa diselesaikan.

Buku pedoman ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan

Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi

Pariwisata Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Pasal 9 ayat 8 yang

merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku

kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata

berkelanjutan dan skema untuk sertifikasi bagi destinasi pariwisata

berkelanjutan.

Pemberian penghargaan ini sejalan dengan rencana strategis pembangunan

pariwisata di tingkat ASEAN yang menjadikan pariwisata berkelanjutan

sebagai dasar dan arahan pengembangan. Pedoman pemberian

penghargaan destinasi pariwisata berkelanjutan ini adalah agar para

pemangku kepentingan dalam suatu destinasi pariwisata memiliki

pengetahuan lebih mengenai penghargaan bagi destinasi pariwisata

berkelanjutan yang pada akhirnya membantu percepatan pengembangan

destinasi pariwisata berkelanjutan.

Pedoman ini merupakan wujud nyata kolaborasi pemerintah dan akademisi

serta seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam

mengembangkan destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Kerjasama yang

dilaksanakan ini juga menjadi salah satu kekuatan percepatan

pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Pemberian

penghargaan ini merupakan upaya untuk memastikan pencapaian penilaian

sertifikasi pariwisata berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya

kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu terwujudnya

BUKU PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN 2

Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk

peningkatan pembangunan yang inklusif dan bertanggungjawab.

Jakarta, Mei 2018

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata,

Dadang Rizki Ratman

NIP. 19630113 198811 1 001


DAFTAR ISI

COVER 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 4

DAFTAR TABEL 5

DAFTAR GAMBAR 5

DAFTAR LAMPIRAN 5

BAB I PENDAHULUAN 6

A. Latar Belakang 6

B. Tujuan 7

C. Ruang Lingkup 7

D. Sasaran 8

E. Pengertian Umum 8

BAB II KRITERIA PENILAIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN 12

PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN

A. Kategori A Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan 12

B. Kategori B Pemanfaatan Ekonomi untuk Masyarakat Lokal 26

C. Kategori C Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan Pengunjung 33

D. Kategori D Pelestarian Lingkungan 39

BAB III MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN 39

A. Tahapan Persiapan Organisasi Tim 49

B. Tahapan dan Prosedur Seleksi, Penilaian dan pemberian 51

penghargaan

C. Penentuan Hasil Penilaian Pemenang 55

D. Jadwal ISTA II 2018 59

BAB IV PENUTUP 61

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Elemen Penilaian Kategori A Pengelolaan Destinasi Pariwisata 16

Berkelanjutan

Tabel 2.2 Elemen Penilaian Kategori B Pemanfaatan Ekonomi untuk 28

Masyarakat Lokal

Tabel 2.3 Elemen Penilaian Kategori C Pelestarian Budaya Bagi 35

Masyarakat Dan Pengunjung

Tabel 2.4 Elemen Penilaian Kategori D Pelestarian Lingkungan 42

Tabel 3.1 Sistem Penilaian untuk Setiap Elemen 54

Tabel 3.2 Klasifikasi Hasil Penilaian 55

Tabel 4.1 Jadwal ISTA II 2018 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan 51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Berkas Pengajuan Aplikasi ISTA 2018

Lampiran B. Matriks Penilaian ISTA 2018

Lampiran C. Berkas Self Evaluation ISTA 2018

Lampiran D. Form Nilai Visitasi Lapangan ISTA 2018

Lampiran E. Daftar Hadir Visitasi Lapangan ISTA2018

Lampiran F. Form Rekapitulasi Nilai ISTA 2018


PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI

DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia dengan

perkembangan yang sangat pesat. Pada 2015, Kementerian Pariwisata

Indonesia mencatat bahwa di sektor pariwisata mengalami peningkatan

jumlah destinasi dan terbuka terhadap investasi dan menetapkan sektor

pariwisata menjadi core business ekonomi nasional dalam hal

pendapatan ekspor, pencipta lapangan pekerjaan, pengembangan

perusahaan dan pembangunan infrastruktur daerah.

Dalam rangka mempercepat penerapan pembangunan pariwisata

berkelanjutan secara nasional Indonesia berkomitmen untuk

memberikan penghargaan pariwisata berkelanjutan berdasarkan

Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman

Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang merupakan acuan bagi

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya

dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan dan skema

untuk sertifikasi destinasi pariwisata berkelanjutan.

Pemberian penghargaan ini sejalan dengan rencana strategis

pembangunan pariwisata nasional, regional dan global yang menjadikan

pariwisata berkelanjutan sebagai dasar dan arahan pengembangan. Oleh

sebab itu, Kementerian Pariwisata menyusun suatu dokumen yang akan

menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada

destinasi-destinasi di Indonesia yang sedang berproses dan

menunjukkan adanya hasil dari penerapan prinsip-prinsip pariwisata


berkelanjutan dalam wujud penghargaan yang disebut dengan Indonesia

Sustainable Tourism Award (ISTA).

Konsep penghargaan pariwisata berkelanjutan Indonesia adalah

manifestasi top-up, augmented dan ancillary bonus dari proses penilaian

untuk sertifikasi destinasi pariwisata berkelanjutan. Saat ini pemerintah

sedang melakukan penilaian sertifikasi destinasi pariwisata

berkelanjutan tersebut.

B. Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan ISTA adalah:

1. Memberikan rekognisi terhadap pihak-pihak yang telah berupaya

untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dalam

pengembangan destinasi pariwisata yang telah melalui proses

sertifikasi destinasi untuk memotret implementasi dari prinsip-prinsip

pariwisata berkelanjutan di berbagai destinasi di Indonesia.

2. Mendorong lahirnya berbagai inovasi atas produk-produk pariwisata

berkelanjutan dan partisipasi dan kerjasama sektor publik maupun

swasta dalam pembangunan pariwisata di tingkat destinasi.

3. Menstimulasi agar semakin banyak destinasi yang menerapkan

prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan sebagai ajang promosi

serta branding bagi destinasi pariwisata baik di tingkat nasional

maupun internasional dalam rangka mengakselerasi kunjungan

wisata ke Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Latar belakang, konsep, prinsip dan kriteria dari pemberian

penghargaan (award) bagi destinasi pariwisata yang sudah

menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan serta kriteria

destinasi yang dapat menerima penghargaan Pariwisata Berkelanjutan

Indonesia (ISTA);


2. Prosedur dan mekanisme penilaian pemberian penghargaan bagi

Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;

3. Deskripsi dan bukti kriteria penilaian pemberian penghargaan bagi

Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

D. Sasaran

Sasaran pedoman pemberian penghargaan pariwisata berkelanjutan

dilakukan untuk destinasi pariwisata yang memenuhi prinsip-prinsip,

kriteria, dan indikator destinasi pariwisata berkelanjutan ini adalah

agar para pemangku kepentingan dalam suatu destinasi pariwisata

yang terdiri atas Pemerintah daerah; Akademisi; Lembaga penelitian;

Pengelola kawasan/destinasi pariwisata; Pengunjung/wisatawan;

Masyarakat lokal; Komunitas; Lembaga swadaya masyarakat; dan

Pihak-pihak yang berkepentingan yang memenuhi kriteria pengelolaan

destinasi pariwisata berkelanjutan khususnya:

1. Pengelola desa wisata.

2. Pengelola kawasan.

3. Organisasi Tata Kelola Destinasi (Destination Management

Organization – DMO), BOP.

4. UPTD, BOP, Yayasan, PT

yang terintegrasi dalam komponen destinasi yaitu: daya tarik wisata

(DTW), aksesibilitas, amenitas dan lainnya.

E. Pengertian Umum

Dalam pedoman pemberian penghargaan bagi destinasi pariwisata

berkelanjutan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,

budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau

tujuan kunjungan wisatawan.


2. Destinasi wisata adalah daerah tujuan wisata, yang selanjutnya

disebut destinasi pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada

dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi

terwujudnya kepariwisataan.

3. Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan

dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan,

memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan

masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk

aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata

masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

4. Konsorsium adalah sebuah kelompok yang terdiri atas dua atau

lebih pengelola pariwisata pada sebuah destinasi.

5. Penghargaan pariwisata berkelanjutan Indonesia atau ISTA

(Indonesia Sustainable Tourism Award) adalah penghargaan bagi

destinasi pariwisata di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip

pariwisata berkelanjutan dan memenuhi kriteria tertentu untuk

mendapatkan penghargaan ASTA.

6. ASTA (ASEAN Sustainable Tourism Award) adalah sebuah ajang

pemberian penghargaan bagi destinasi pariwisata di kawasan

ASEAN yang menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan

dan memenuhi kriteria tertentu untuk dinominasikan mendapatkan

penghargaan ASTA.

7. Partisipan adalah sekelompok orang/suatu entitas organisasi yang

mewakili sebuah destinasi dalam mengajukan keikutsertaan.

Partisipan dapat berbentuk entitas (model tata kelola yang ada di

Indonesia, yang sudah diakui, misalnya: berupa yayasan, Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Tourism Development Centre


(TDC), Desa Wisata, Organisasi Tata Kelola Destinasi (Destination

Management Organization-DMO), dan sebagainya.

8. Partisipan juga dapat berbentuk konsorsium pemangku

kepentingan di destinasi terkait yang terdiri atas pemangku

kepentingan publik dan swasta yang mengajukan produk

pariwisata berkelanjutan bersama-sama. Semakin besar jumlah

anggota tim maka kesempatan untuk menang semakin besar.

9. Destinasi nominator adalah partisipan yang dinyatakan lolos dari

tahap desk-evaluation.

10. Perjanjian konsorsium adalah sebagai dasar legalitas sebuah

entitas, dimana konsorsium tersebut harus memberikan bukti

berupa perjanjian multi-partners yang ditandatangani oleh semua

pihak (dilampirkan pada formulir pendaftaran). Setiap rekan yang

menjadi anggota sebuah konsorsium harus memiliki legalitas yang

nyata dan harus dinotifikasi terkait aplikasi yang diajukan.

11. Tim Juri adalah komite yang ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata

Indonesia untuk melakukan proses seleksi, penilaian dan

penentuan pemenang dari ISTA.

12. Tim Juri Kehormatan adalah komite yang ditunjuk oleh

Kementerian Pariwisata Indonesia untuk memberikan saran dan

pandangan akhir dalam penentuan pemenang ISTA.

13. Self-evaluation adalah kegiatan evaluasi diri secara mandiri yang

dilakukan oleh destinasi sebagai salah satu syarat untuk

pengajuan keikutsertaan dalam kompetisi ISTA. Format self-

evaluation disediakan.

14. Desk Evaluation adalah pemeriksaan dan penilaian yang objektif

dan sistematis terhadap laporan self-evaluation yang disusun oleh

partisipan. Desk evaluation merupakan tahapan seleksi awal

terhadap peserta.

15. Visitasi lapangan adalah kegiatan kunjungan ke lokasi destinasi

yang mengajukan keikutsertaan dalam kompetisi ISTA setelah


dinyatakan lolos desk evaluation oleh dewan penilai. Pada kegiatan

visitasi lapangan dilakukan pemeriksaan dan penilaian yang

objektif serta sistematis berdasarkan bukti-bukti untuk mengambil

kesimpulan sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah

ditetapkan.

16. Fasilitator adalah orang yang ditunjuk oleh partisipan untuk

memfasilitasi tim juri pada saat visitasi lapangan.

17. Sekretariat tim juri adalah orang yang mendukung administrasi

dan pelaksanaan penilaian.


BAB II

KRITERIA PENILAIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN

PENGHARGAAN BAGI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN

Kriteria penilaian yang digunakan dalam ISTA adalah kriteria yang sesuai

dengan Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman

Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Pedoman Sertifikasi.

Kriteria ini memiliki semangat yang sama dengan ASEAN Tourism Standard

yang digunakan pada ajang pemberian penghargaan bagi destinasi

pariwisata berkelanjutan di tingkat ASEAN (dan digunakan dalam ASEAN

Sustainable Tourism Award).

Cakupan penilaian penghargaan didasarkan pada standar sertifikasi

destinasi pariwisata berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Kategori A. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Kategori B. Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal

Kategori C. Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan Pengunjung

Kategori D. Pelestarian Lingkungan

Kriteria, Deskripsi dan elemen penilaian masing-masing Kategori dapat

dijelaskan sebagai berikut:

KATEGORI A. PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA

BERKELANJUTAN

Kategori A mengacu pada pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan

yang efektif mencakup kriteria: 1. perencanaan; 2. pengelolaan; 3. pemantauan; dan 4. evaluasi.


Kriteria perencanaan mencakup :

1. strategi destinasi yang berkelanjutan; 2. pengaturan perencanaan; dan 3. standar keberlanjutan.

Kriteria pengelolaan mencakup:

1. organisasi manajemen destinasi; 2. pengelolaan pariwisata musiman; 3. akses untuk semua; 4. akuisisi properti; 5. keselamatan dan keamanan; 6. manajemen krisis dan kedaruratan; dan 7. promosi.

Kriteria pemantauan mencakup:

1. monitoring; 2. inventarisasi aset; dan 3. atraksi pariwisata.

Kriteria evaluasi mencakup:

1. adaptasi perubahan iklim; dan 2. kepuasan pengunjung.

Deskripsi

Pada Kategori ini destinasi ditinjau dari 14 poin sebagai berikut:

1. Strategi Destinasi Berkelanjutan

Strategi pariwisata tahun jamak (jangka pendek, menengah dan

panjang) yang mencakup pengembangan aksesibilitas ke destinasi,

amenitas kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi, aktivitas

kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi dengan tetap


memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan,

pertumbuhan ekonomi, isu sosial, warisan budaya, kualitas,

kesehatan, keselamatan, dan estetika. Penyusunan strategi tersebut

dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat dan komitmen politik dari

pemangku kepentingan yang relevan.

2. Organisasi Manajemen Destinasi

Organisasi manajemen yang efektif, terkoordinasi, dengan pendanaan

dan pembagian tugas yang jelas. Selain itu juga melibatkan sektor

swasta dan publik yang berada di bawah landasan hukum yang ada. 3. Monitoring

Sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan

secara berkala. Sistem tersebut mencakup isu lingkungan, ekonomi,

sosial, budaya, pariwisata dan hak asasi manusia, serta prosedur

mitigasi dampak pariwisata yang berfungsi dengan baik dan jelas

pendanaannya. 4. Pengelolaan Pariwisata Musiman

Strategi dan sumber daya untuk mengidentifikasi peluang pariwisata

sepanjang tahun dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan ekonomi

dan masyarakat lokal, budaya dan lingkungan. Oleh karena itu

diperlukan strategi pemasaran yang tepat dan jelas termasuk

pembuatan kalender even/kegiatan wisata tahunan.

5. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Sistem, peraturan, kebijakan yang lebih baik, dan program adaptasi

perubahan iklim, pengurangan risiko dan peningkatan kesadaran bagi

masyarakat, dan usaha pariwisata. 6. Inventarisasi Aset dan Atraksi Pariwisata

Daftar inventarisasi aset dan atraksi pariwisata yang selalu

diperbaharui minimal setiap tahun termasuk objek wisata, situs alam

dan budaya. 7. Pengaturan Perencanaan


Pedoman, peraturan, kebijakan mengenai perencanaan yang mencakup

penilaian dampak lingkungan, ekonomi, sosial, zonasi, penggunaan

lahan, desain, konstruksi dan pembongkaran, yang disusun bersama

dengan masyarakat lokal dalam rangka melindungi sumber daya alam

dan budaya. Pedoman, peraturan, kebijakan ini dikomunikasikan

secara terbuka dan penegakan hukumnya diterapkan.

8. Akses untuk Semua

Kebijakan untuk mendukung akses ke lokasi wisata, situs alam dan

budaya bagi semua, termasuk penyandang cacat ataupun yang

memiliki kebutuhan khusus, selama hal ini sesuai untuk diterapkan. 9. Akuisisi Properti

Hukum dan peraturan mengenai akuisisi properti yang sesuai dengan

hukum adat. Hukum dan peraturan ini disusun dengan konsultasi

publik, dan mempertimbangkan persetujuan dari masyarakat lokal dan

kompensasi yang wajar. 10. Kepuasan Pengunjung

Sistem untuk memonitor dan melaporkan mengenai kepuasan, seperti

wawancara/survei dengan pengunjung (exit survey) atau penanganan

terhadap keluhan. Hasil yang diperoleh digunakan untuk menyusun

rencana aksi dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan

pengunjung.

11. Standar Keberlanjutan

Sistem standar pariwisata yang mengatur aspek-aspek penting dalam

kegiatan pariwisata berkelanjutan bagi pelaku pariwisata, seperti

pengelola kawasan wisata, hotel, homestay, tour operator dan lainnya.

Sistem ini diharapkan berjalan secara konsisten dalam menerapkan

kriteria pariwisata berkelanjutan. Pelaku usaha yang telah mendapat

sertifikasi dipublikasikan kepada publik. 12. Keselamatan dan Keamanan

Sistem untuk memantau, mencegah, menginformasikan, melaporkan

dan menangani isu-isu terkait dengan keselamatan dan keamanan,


termasuk kesehatan, kebakaran, kebersihan makanan, kelistrikan, dan

transportasi umum.

13. Manajemen Krisis dan Kedaruratan

Pengelolaan tanggap gawat darurat termasuk rencana aksi yang

disusun dengan mempertimbangkan masukan dari sektor swasta,

menjelaskan sumber daya manusia dan finansial, serta prosedur

komunikasi selama dan setelah situasi krisis/darurat berlangsung.

14. Promosi

Promosi destinasi, produk dan layanan pariwisata dilakukan secara

akurat, otentik bertanggungjawab dan menghormati masyarakat lokal

serta wisatawan.

Tabel 2.1 Elemen Penilaian Kategori A Pengelolaan Destinasi

Pariwisata Berkelanjutan

No KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG

A.1 Destinasi telah A.1.a Strategi Fokus pada serta - Sustainable menyusun dan Pengembangan memperhatikan isu-isu Tourism Strategy

menerapkan bertahun lingkungan, ekonomi, (STS)

strategi jamak sosial, budaya, - Sustainable

pengembangan kualitas, kesehatan Tourism Master destinasi dan keselamatan. Plan (STMP) yang

bertahun jamak memuat

yang tersedia A.1.b Terkini dan Rencana atau strategi kandungan/nilai

untuk umum. mudah diakses pengembangan kearifan lokal.

oleh umum. destinasi bertahun - Aturan adat tertulis

jamak terkini dan maupun tidak

mudah diakses oleh tertulis

umum. - Code of conduct

- Multi-year

A.1.c Melibatkan Rencana atau strategi Destination masyarakat pengembangan Development Plan

destinasi bertahun - Rencana Induk

jamak yang Pengembangan

dikembangkan dengan Pariwisata Daerah melibatkan (RIPPARDA)

masyarakat. Akademisi, - Rencana Tata

Bisnis, Komunitas, Ruang & Wilayah Pemerintah, Media (RTRW)/Zonasi

(ABC-GM) - Rencana Program

dan Anggaran

A.1.d Komitmen Destinasi memiliki berjangka.

politik komitmen politik - Rencana aksi/kerja



bersama (Anggaran dan program

kerja yang jelas) untuk - Deklarasi.

menerapkan strategi Kesepakatan/MoU

pengembangan - Dokumen

Undangan

Rapat/pertemuan,

Notulen, Absensi.

A.2 Destinasi A.2.a Organisasi Pada destinasi terdapat - Forum Organisasi memiliki yang Organisasi resmi yang yang melibatkan

organisasi yang bertanggung bertanggung jawab Pemerintah Pusat,

bertanggungjawab jawab untuk melakukan Pemerintah

melakukan koordinasi dalam Daerah, Sektor

koordinasi pengelolaan pariwisata Swasta,

terhadap berkelanjutan. Masyarakat &

pengembangan Akademisi (Penta-

pariwisata helix)

berkelanjutan. - SK Pengangkatan

beserta struktur

A.2.b Keterlibatan Pihak swasta dan organisasi, tugas Pihak Swasta pemerintah terlibat dan tanggungjawab & Pemerintah dalam organisasi dan cakupan wilayah.

koordinasi - Forum Tata Kelola

kepariwisataan pada Pariwisata yang

Destinasi. melibatkan pemerintah dan

A.2.c Ukuran & Organisasi pariwisata swasta

Skala yang ada sesuai dengan - Rencana aksi/kerja Organisasi ukuran dan skala bersama

destinasi - Forum koordinasi

antar sektor di

kabupaten, kota dan propinsi. - Forum organisasi

manajemen

destinasi, tingkat

kabupaten,

propinsi yang

melibatkan

pemerintah

nasional

- Forum koordinasi

yang melibatkan

Academician,

Business,

Community,

Government, Media (ABC-GM) yang dibentuk sesuai

skala/ukuran

Destinasi.

A.2.d Tanggung- Individu dalam

jawab Individu organisasi pariwisata

diberikan tanggung

jawab untuk

pengembangan

pariwisata

berkelanjutan.

A.2.e Pendanaan Organisasi pariwisata - APBN, APBD



Organisasi ini memiliki pendanaan - Swadana yang memadai. - Dan sumber

pendanaan lainnya (CSR, hibah, dll)

A.3 Destinasi A.3.a Pengawasan Pengawasan dan - Sistem monitoring

memiliki sistem dan pelaporan pelaporan publik dan evaluasi yang

pengawasan, publik mengenai terintegrasi dengan sistem pelaporan permasalahan indikator yang jelas

kepada publik, lingkungan, ekonomi, - Monitoring dan

dan tanggap sosial, budaya, evaluasi secara

terhadap pariwisata dan hak teratur

permasalahan. asasi manusia - Laporan hasil

dilaksanakan secara pengawasan yang

aktif pada destinasi. dapat diakses oleh publik (studi,

AMDAL, Analisis

sosial budaya,

penghargaan, dan

lain -lain)

A.3.b Evaluasi Sistem pengawasan - Sistem pelaporan Sistem dikaji dan dievaluasi pengawasan secara

Pengawasan secara berkala. periodik (misalnya;

3 bulanan,

tahunan, 5

tahunan).

A.3.c Prosedur Prosedur mitigasi - Prosedur (S.O.P)

mitigasi terhadap dampak mitigasi dampak

pariwisata didanai dan pariwisata.

dilakukan secara aktif. - Rencana aksi

daerah gas rumah

kaca

- Program-program

mitigasi & adaptasi

A.4 Destinasi A.4.a Strategi pada Strategi yang spesifik - Dokumen memiliki Sumber musim sepi untuk memasarkan Sustainable Tourism

daya untuk event -event dan Strategy (STS), dan

melakukan atraksi pada musim - Sustainable Tourism

mitigasi sepi (low season), Master Plan (STMP)

variabilitas untuk menarik yang memuat

pariwisata pengunjung sepanjang kandungan/nilai

musiman. tahun. kearifan lokal.

- Calendar of Event &

paket wisata

- Website/digital

marketing

- Foto-foto/poster /e-

flyer kegiatan

- Kebijakan

insentif/paket

stimulus

A.5 Destinasi A.5.a Sistem Saat ini terdapat sistem - Perda antisipasi

memiliki Sistem Adaptasi tentang adaptasi terhadap

untuk Perubahan perubahan iklim dan -

perubahan iklim,

mengidentifikasi Iklim penilaian risiko. Implementasi

risiko dan Rancangan



peluang yang Undang-undang

terkait dengan untuk Perubahan

perubahan iklim. Iklim.

- Pelaksanaan

S.O.P &

tindaklanjut. - Rencana aksi

daerah gas

rumah kaca

- Program-program

mitigasi &

adaptasi

A.5.b kebijakan/per Hukum atau kebijakan - Peraturan yang

aturan/hukum untuk mitigasi terkait mitigasi

mitigasi perubahan iklim dan - perubahan iklim

perubahan mendorong penerapan Rencana Aksi

iklim teknologi untuk Daerah terkait

mitigasi perubahan kebijakan mitigasi

iklim tersebut. perubahan iklim.

- Upaya penerapan teknologi yang dilakukan destinasi - modul-modul

pelatihan

berstandar

internasional

tentang perubahan

iklim yang

digunakan sebagai

materi dalam

program

peningkatan).

A.5.c Program Program untuk - Contoh-contoh

untuk pendidikan dan program yang

pendidikan peningkatan kesadaran kreatif dan inovatif perubahan masyarakat, industri

-

iklim pariwisata dan Poster/Dokumenta wisatawan mengenai si foto/video perubahan iklim. pelaksanaan

program

A.6 Destinasi A.6.a Inventarisasi Inventarisasi dan - Daftar stock/ memiliki dan klasifikasi klasifikasi aset dan inventory aset

inventarisasi aset dan atraksi pariwisata pariwisata.

terkini, mengenai atraksi terkini, termasuk situs - Daftar Klasifikasi

aset dan atraksi pariwisata. alam dan budaya. Aset,

pariwisata, - Daftar situs alam

termasuk situs dan budaya.

alam dan budaya. - Poster/leaflet/peta - Inventarisasi dalam kurun waktu 5

tahun terakhir

A.7 Destinasi A.7.a Panduan Panduan perencanaan - PERDA memiliki panduan perencanaan dan zonasi, peraturan

- RTRW/Zonasi

perencanaan, dan zonasi dan/atau kebijakan RTBL (Rencana

peraturan yang melindungi Tata Bangun & dan/atau sumber daya alam dan



kebijakan yang budaya. Lingkungan)

mensyaratkan - RIPPARDA

adanya penilaian - Buku

dampak panduan/pedoman lingkungan,

ekonomi dan

sosial, serta

penggunaan

lahan, desain,

konstruksi dan

pembongkaran

yang terintegrasi

secara

berkelanjutan.

A.7.b Panduan, Panduan, peraturan

peraturan/ dan/atau kebijakan

kebijakan mengenai penggunaan

penggunaan lahan, desain,

lahan. konstruksi dan

pembongkaran yang

berkelanjutan.

A.7.c Masukan dari Panduan perencanaan, - Forum/Pertemuan masyarakat peraturan dan/atau /musyarawah/

lokal untuk kebijakan dibuat musrembang

pembuatan dengan masukan dari - Undangan rapat

panduan masyarakat lokal dan - Risalah rapat

melalui proses kajian - Bahan Kajian

secara rinci. - Dokumentasi

(foto)/

- Media massa

A.7.d Panduan Panduan perencanaan, - Undangan perencanaan peraturan dan/atau Sosialisasi

dikomunikasik kebijakan - Penegakan dan an dikomunikasikan tindaklanjut kepada masyarakat - Publikasi media

dan ditegakkan. (elektronik, cetak,

lisan)

A.8 Situs alam dan A.8.a Kebijakan Kebijakan yang - PERDA terkait budaya, dapat yang mendukung akses ke aksesibilitas/infras

diakses oleh mendukung situs dan fasilitas truktur

semua kalangan, akses individu wisata, termasuk situs - Tersedianya

termasuk kaum berkebutuhan alam dan budaya bagi fasilitas bagi

disabilitas dan khusus individu penyandang individu

orang-orang yang disabilitas dan individu berkebutuhan

berkebutuhan berkebutuhan khusus. khusus (ramp bagi

khusus. pengguna kursi

roda, Toilet

khusus, dsb). - Tersedianya akses digital/online

untuk memberikan

informasi tentang

situs.

- Kebijakan

insentif/paket

stimulus



A.8.b Solusi Solusi aksesibilitas - Tersedia alat bantu kebutuhan didesain dengan sebagai solusi bagi penyandang memperhatikan individu

disabilitas. integritas situs dengan berkebutuhan mengakomodasi khusus yang

keperluan penyandang datang berkunjung.

disabilitas. - Tersedia fasilitas

pendukung untuk

memberi informasi

khusus untuk

penyandang

disabilitas (multimedia

audiovisual, TIC,

interpretation room)

A.9 Hukum dan A.9.a Hukum dan Tersedianya kebijakan - UU/Perda peraturan peraturan atau peraturan, perlindungan tanah

mengenai akuisisi mengenai termasuk ketentuan dan masyarakat

properti, dan akuisisi penegakannya; adat

adanya konsultasi properti mengenai akuisisi - Kebijakan insentif

publik. properti, yang sejalan dan ganti rugi

dengan hak ulayat dan untuk akuisisi

masyarakat adat, properti

masyarakat

- Aturan adat

mengenai

kepemilikan tanah

dan hak ulayat (hukum adat)

- Kebijakan yang

berdasar pada

Konvensi ILO 169

(1989) mengenai

Masyarakat

Pribumi dan Adat

Pasal 13-19

Menghormati dan

melindungi hak

atas tanah dan

sumber daya alam

yang dimanfaatkan

dan digunakan

secara tradisional;

penghargaan

terhadap

peninggalan adat;

larangan

pemindahan paksa;

kompensasi atas

kehilangan dan

kerugian.

A.9.b Kebijakan Kebijakan atau

atau Undang- Undang-Undang yang

Undang yang mempertimbangkan

mempertimba hak ulayat dan

ngkan hak masyarakat adat,



ulayat dan memastikan konsultasi

masyarakat publik dan memberikan

adat. otoritas untuk

pemukiman hanya jika

ada persetujuan

dan/atau kompensasi

yang wajar.

A.10 Sistem untuk A.10.a Data kepuasan Pengumpulan dan - Customer Complaint

memantau, pengunjung pelaporan mengenai Form/Centre, melaporkan dan data kepuasan rekapitulasi serta

tindakan untuk pengunjung kepada tindaklanjut.

meningkatkan publik. - Visitor Satisfaction

kepuasan Survey

pengunjung. - Customer Call

Center / Crisis

Center

A.10.b meningkatkan Sistem untuk - Dokumen kepuasan mengambil tindakan Peningkatan Mutu

pengunjung dalam meningkatkan - Program

kepuasan pengunjung peningkatan

berdasarkan hasil loyalitas

monitoring. pengunjung

- Pelatihan terkait

peningkatan

kepuasan

pengunjung

- Survey Kepuasan

Pengunjung

- Service Cycle S.O.P

(Pre-Arrival, Arrival,

During Stay,

Departure).

A.11 Sistem untuk A.11.a Dukungan Sertifikasi pariwisata - Sertifikat yang mempromosikan Industri untuk berkelanjutan atau diperoleh dari

standar Sertifikasi sistem pengelolaan lembaga-lembaga

keberlanjutan Pariwisata lingkungan yang internasional/nasio

bagi industri yang Berkelanjutan didukung oleh industri. nal dan lembaga konsisten. sertifikasi terkait

lainnya.

Destinasi - Daftar usaha yang

pariwisata bersertifikasi. menyediakan

daftar

perusahaan yang

bersertifikasi atau

diverifikasi secara

berkelanjutan

untuk

masyarakat.

A.11.b Sertifikasi Sertifikasi pariwisata Destinasi/industri/u

Pariwisata berkelanjutan atau saha tersertifikasi

Berkelanjutan sistem pengelolaan oleh badan lingkungan. sertifikasi (ISO, PROPER, Eco/Green Label)



A.11.c Monitoring Monitoring terhadap - Sistem

terhadap partisipasi bisnis Perlindungan &

partisipasi pariwisata dalam Pengelolaan

bisnis sertifikasi pariwisata Lingkungan Hidup

pariwisata atau sistem - Sistem Tanggap

dalam pengelolaan Darurat dalam

sertifikasi lingkungan. pengelolaan

limbah.

- Amdal

- Regulasi regional

untuk TDUP

- SOP Penanganan

limbah

A.11.d Daftar Daftar perusahaan - Daftar perusahaan Sertifikasi yang memiliki yang memiliki

Perusahaan sertifikasi atau sertifikasi verifikasi secara

berkelanjutan tersedia

untuk publik.

A.12 Destinasi A.12.a Kewajiban Kewajiban Inspeksi - Recognition of pariwisata Inspeksi terhadap kebakaran, safety, hygiene,

memiliki sistem kesehatan makanan, sanitation (SHS) pengawasan, dan keamanan listrik standard yang pencegahan, pada properti terakreditasi pelaporan, dan pariwisata secara terus - Kesehatan dan

tanggap menerus. Keselamatan Kerja

kejahatan, (K3)

keselamatan, dan - S.O.P tertulis

bahaya - Fasilitas/alat

kesehatan. penanganan

keselamatan

beserta kondisi nya. - Badan POM

A.12.b Penanganan Penanganan - Pos Pertolongan

Keselamatan keselamatan seperti Pertama pada

pos pertolongan Kecelakaan (P3K)

pertama di pantai atau - Crisis Center

atau di situs/atraksi - Penjaga

pariwisata lainnya. Pantai/balawista

(Badan Penyelamat

Wisata Tirta)

- Pelatihan untuk

merespon keadaan

darurat/ isu

kejahatan.

- Sistem Peringatan

/warning signs

A.12.c Sistem Sistem pencegahan dan - kelompok tanggap tanggap kejahatan. masyarakat

kejahatan SISKAMLING/PECA LANG/ Polisi

Pariwisata

- CCTV

- Sistem



Pengamanan

Lingkungan

- Early

Warning/papan

peringatan di lokasi strategis rawan kejahata - Jalur Evakuasi

A.12.d Sistem Sistem perijinan taksi - PERDA

perijinan taksi dengan tarif yang jelas - PTSP (Pelayanan dan sistem panggilan terpadu Satu Pintu)

taksi yang terorganisir - Akses Online

di pintu masuk Reservation/Aplika

pengunjung. si Mobile Digital

untuk taksi.

A.12.e Pelaporan Pelaporan kepada - Call Centre yang Keselamatan publik mengenai dapat dihubungi.

& Keamanan keselamatan dan - Petugas Keamanan

kepada publik keamanan. setempat

- Laporan pelaporan

& tindaklanjut

- Panduan

Keselamatan &

keamanan

- Dinas setempat

A.13 Destinasi A.13.a Rencana Rencana tanggap krisis - Risk S.O.P pariwisata tanggap krisis dan tanggap darurat - Call Center SOP

memiliki dan tanggap yang - Call Centre yang

perencanaan darurat mempertimbangkan dapat dihubungi.

tanggap darurat sektor pariwisata - Petugas

yang sesuai tersedia untuk publik. Keamanan

dengan kondisi setempat

destinasi. - Laporan

Elemen-elemen pelaporan & utama tindaklanjut dikomunikasi - Panduan kepada Keselamatan & masyarakat lokal, keamanan pengunjung, dan - Dinas setempat pelaku usaha.

Perencanaan

tersebut terdiri

dari prosedur dan

menyediakan

sumber daya dan

pelatihan untuk

staf, pengunjung,

dan masyarakat

lokal, serta

diperbaharui

secara berkala.

A.13.b Keuangan dan Keuangan/pembiayaan - Petugas tanggap SDM untuk dan sumber daya

- kedaruratan

penerapan manusia untuk Sumber

tanggap penerapan rencana pembiayaan

darurat tanggap krisis dan



tanggap darurat.

A.13.c Prosedur Rencana tanggap - Modul pelaksanaan komunikasi darurat dikembangkan regular dan

krisis dan dengan masukan dari sistemik (dampak

darurat sektor swasta dan -

berantai) menyertakan prosedur SOP Krisis dan

komunikasi selama dan Tanggap Darurat setelah berlangsungnya mengacu kepada keadaan krisis dan BNPB dan darurat. dikembangkan bersama sektor

swasta

A.13.d Pelatihan Rencana tanggap - Program/modul tanggap darurat menyediakan pelatihan sesuai

darurat sumber daya dan standar

pelatihan untuk staf, nasional/internasio

pengunjung dan nal penduduk lokal.

A.13.e Rencana Rencana tanggap - Dokumen dan

tanggap darurat diperbaharui panduan Rencana

darurat secara berkala. -

Tanggap Darurat Evaluasi & Kontrol

secara berkala

A.14 Promosi yang A.14.a Pesan dalam Pesan dalam promosi - Do’s & Don’t’s akurat sesuai promosi destinasi dalam media

destinasinya dan destinasi menggambarkan promosi

produknya, masyarakat lokal dan - Contoh pesan pada

jasanya, serta pengunjung secara media promosi

kepastian otentik dan rasa - Campaign Promosi

pengakuan hormat. yang

keberlanjutannya. bertanggungjawab Isi promosi

memperlakukan

masyarakat lokal

dan wisatawan

secara otentik

dan rasa hormat.

A.14.b Penjelasan Pesan dalam promosi - Penjelasan produk produk dan destinasi menjabarkan yang lengkap dan

layanan dalam produk dan keramahan

pesan promosi pelayanannya secara - pelayanannya

akurat. Brosur, Flyer dalam

bentuk cetak maupun digital.


KATEGORI B. PEMANFAATAN EKONOMI UNTUK MASYARAKAT LOKAL

Standar ini mengacu pada pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal,

yaitu bagaimana Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan pada destinasi

dapat membawa atau memberikan banyak manfaat khususnya secara

ekonomi kepada masyarakat lokal.

Kriteria pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal pada Kategori B

meliputi: 1. pemantauan ekonomi; 2. peluang kerja untuk masyarakat lokal; 3. partisipasi masyarakat; 4. opini masyarakat lokal; 5. akses bagi masyarakat lokal; 6. fungsi edukasi sadar wisata; 7. pencegahan eksploitasi; 8. dukungan untuk masyarakat; dan 9. mendukung usaha lokal dan perdagangan yang adil.

Deskripsi

Pada Kategori ini destinasi ditinjau dari 9 poin yang dapat dideskripsikan

sebagai berikut:

1. Pemantauan Ekonomi

Pemantauan dan pengumpulan data terhadap kontribusi ekonomi secara

langsung dan tidak langsung dari sektor pariwisata yang dipublikasikan

setiap tahunnya, antara lain mengenai pengeluaran pengunjung,

pendapatan per kamar hotel, ketenagakerjaan dan investasi. Data

dipilah berdasarkan profil gender dan usia. 2. Peluang Kerja Untuk Masyarakat Lokal

Kebijakan dan perundang-undangan yang mengatur agar perusahaan di

destinasi pariwisata menyediakan lapangan pekerjaan, peluang

pelatihan, keselamatan kerja dan upah yang adil (sesuai dengan upah


minimum rata-rata) dan setara untuk semua, termasuk perempuan,

generasi muda, penyandang cacat, kelompok minoritas dan lainnya. 3. Partisipasi Masyarakat

Sistem dan pertemuan secara rutin yang memastikan partisipasi publik

(pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat

lokal, dan lain-lain) dalam perencanaan dan pengambilan keputusan

untuk pengembangan destinasi pariwisata secara berkelanjutan. 4. Opini Masyarakat Lokal

Sistem pengumpulan data, pemantauan, pelaporan terkait dengan

aspirasi (kekuatiran dan kepuasan) publik mengenai pengelolaan

destinasi pariwisata. 5. Akses Bagi Masyarakat Lokal

Program yang memastikan agar masyarakat lokal dapat tetap memiliki

akses ke situs alam, budaya, sejarah, arkeologi, agama dan spiritual di

destinasi pariwisata. 6. Fungsi Edukasi Sadar Wisata

Program sapta pesona yang dilaksanakan secara reguler bagi masyarakat

lokal yang terkena dampak pengembangan pariwisata mengenai

pemahaman tentang peluang dan tantangan, serta pentingnya aspek

keberlanjutan. 7. Pencegahan Eksploitasi

Praktik, program dan perundang-undangan yang dipublikasikan untuk

mencegah komersialisasi dan eksploitasi, serta pelecehan seksual, atau

bentuk pelanggaran lainnya terhadap anakanak, remaja, perempuan,

dan kelompok minoritas. 8. Dukungan Untuk Masyarakat

Sistem yang mendorong perusahaan dan pengunjung untuk

memberikan kontribusi terhadap inisiatif masyarakat lokal, seperti

misalnya praktik-praktik keberlanjutan, konservasi keanekaragaman

hayati, pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya. 9. Mendukung Pengusaha Lokal dan Perdagangan yang Adil


Sistem dan program yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM) pada rantai nilai pariwisata agar dapat mempromosikan dan

mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan dengan prinsip

perdagangan yang adil. Produk lokal tersebut antara lain adalah produk

makanan, minuman, kerajinan, seni pertunjukan dan pertanian.

Tabel 2.2 Elemen Penilaian Kategori B Pemanfaatan Ekonomi

Untuk Masyarakat Lokal


B.1 Kontribusi B.1.a Data Monitoring dan laporan - Data Satellite Tourism

ekonomi langsung pengeluaran tentang data - Data BPS Daerah

dan tidak pengunjung, pengeluaran

langsung dari pendapatan pengunjung,

perekonomian per kamar, pendapatan per kamar

destinasi wisata pekerjaan dan yang tersedia, pekerjaan

dimonitor dan investasi dan investasi dilakukan

diumumkan secara teratur.

paling sedikit

sekali setahun.

Apabila

memungkinkan,

laporan termasuk

data pengeluaran

pengunjung,

pendapatan per

kamar dan

investasi.

B.1.b Monitoring & Monitoring dan laporan - Ketersediaan laporan

laporan tentang kontribusi kontribusi pariwisata

kontribusi pariwisata secara - Input/output report

pariwisata langsung maupun tidak - BPS Daerah langsung dilakukan

secara teratur setiap

tahun.

B.1.c Data tenaga Pengumpulan dan - Analisis

kerja laporan terkait data - Demografis,

tenaga kerja yang Geografis, Psikografis

dipilah berdasarkan dan Behavior

jenis kelamin dan - BPS Daerah

- BAPPEDA/Dinas

kelompok umur

terkait

dilakukan setiap tahun.



B.2 Perusahaan di B.2.a Persamaan Peraturan atau - PERDA

destinasi kesempatan kebijakan mendukung pengarusutamaan

menyediakan kerja persamaan kesempatan gender (Tidak

kesempatan kerja kerja bagi semua, diskriminatif,

yang sama, termasuk wanita, kaum toleransi)

- Data BPS dan dinas

peluang muda, disabilitas, kaum

terkait

pelatihan, minoritas dan kelompok

- Data proporsi tenaga

keselamatan kerja

rentan lainnya.

kerja berdasarkan

dan upah kerja

gender

yang adil untuk

- Data TK

semua

usaha/perusahaan/i

ndustri

B.2.b Program Program pelatihan yang - Program/modul

pelatihan menyediakan akses -

pelatihan

yang sama bagi semua Jenjang dan jenis

termasuk wanita, kaum pelatihan muda, disabilitas, kaum

minoritas dan kelompok rentan lainnya.

B.2.c Peraturan/ke Peraturan atau - S.O.P Keselamatan

bijakan kebijakan yang

- kerja

keselamatan mendukung Peraturan Daerah

kerja. keselamatan kerja bagi -

untuk K3

semua. Peraturan tenaga

kerja

B.2.d Peraturan/ke Peraturan atau - Peraturan

bijakan upah kebijakan yang -

Kepegawaian/Kerja

kerja. mendukung upah kerja Persentasi manajer

yang adil bagi semua, wanita pada

termasuk wanita, kaum destinasi pariwisata

> 30%

muda, disabilitas, kaum

- Penetapan

minoritas dan kelompok

UMR/UMP

rentan lainnya.

B.3 Destinasi B.3.a Pelibatan Sistem yang melibatkan - Undangan rapat

memiliki sistem pemangku pemangku kepentingan - Risalah rapat

yang mendorong kepentingan baik dari pemerintah, - Bahan Kajian

partisipasi publik industri dan - Dokumentasi (foto) dalam masyarakat dalam - Media massa

- Forum/Pertemuan/

perencanaan perencanaan

musyarawah/musre

tujuan dan manajemen destinasi

mbang

pengambilan

dan pengambilan

keputusan secara keputusan.

berkelanjutan.



B.3.b Pertemuan Pertemuan setiap tahun - Pertemuan Forum

tahunan dengan masyarakat Tata Kelola

masyarakat untuk mendiskusikan

- Pariwisata (FTKP)

tentang isu manajemen Forum Diskusi

destinasi. DMO/Pokdarwis/Kar

ang Taruna/forum

stakeholders lainnya

- Agenda rapat, risalah

& tindaklanjut

B.4 Aspirasi, B.4.a Pengumpulan, Pengumpulan, - Monitoring, evaluasi

keprihatinan dan monitoring, monitoring, pencatatan dan tindaklanjut

kepuasan pencatatan dan pelaporan tentang Sustainable Tourism

masyarakat lokal dan pelaporan data mengenai aspirasi, Master Plan (STMP) tentang data. keprihatinan dan yang memuat

kandungan/nilai

manajemen kepuasan penduduk

kearifan lokal.

destinasi tentang manajemen

- Kegiatan

dimonitor, dicatat

destinasi dilakukan

POKDARWIS yang

dan dilaporkan

secara berkala.

menampung aspirasi

secara berkala

komunitas local

dan tepat waktu.

- Call Center,

- Crisis Center,

- Customer Satisfaction

- Survey

Data dari dinas

terkait

B.4.b Ketepatan Pengumpulan, - Mekanisme Monev

waktu monitoring, pencatatan dan Laporan tepat

pengumpulan, dan pelaporan waktu monitoring, dilakukan tepat waktu.

pencatatan

dan

pelaporan.

B.5 Destinasi B.5.a Program Program untuk - RIPPARDA

memonitor, untuk memonitor, melindungi - Strategic Planning

melindungi dan memonitor, dan merehabilitasi atau - Destination

apabila melindungi mengembalikan akses Development

diperlukan, dan publik kepada Program

- Program Konservasi

merehabilitasi merehabilitasi masyarakat lokal dan

- Do’s and Don’t’s

dan pengunjung domestik

- PERDA

mengembalikan

kepada situs alam dan

RTRW/Zonasi

akses masyarakat

budaya.

- RTBL (Rencana Tata

lokal kepada situs

Bangun &

alam dan budaya.

Lingkungan)

- RIPPARDA

- Buku

panduan/pedoman

B.5.b Memonitor Memonitor tingkah laku - House Rules

tingkah laku dan karakter dari - Visitors Management

dan karakter pengunjung lokal, - Survey pengunjung

(preferensi &



pengunjung domestik dan kepuasan)

mancanegara terhadap

situs dan atraksi

pariwisata

B.6 Destinasi B.6.a Program Program untuk - Program sosialisasi

menyediakan peningkatan meningkatkan dan kampanye sadar

program berkala sadar wisata kesadaran akan peran

- wisata

bagi masyarakat dan potensi Aksi Sapta Pesona

yang belum berkontribusi dalam - Kurikulum

pendidikan memiliki pariwisata dari

- Pemanfaatan media kesadaran masyarakat, sekolah

dan nilai budaya pariwisata untuk

dan institusi pendidikan

lokal untuk

meningkatkan

tinggi.

meningkatkan sadar

pemahaman

wisata

mereka tentang

peluang dan

tantangan di

dunia pariwisata

dan

keberlanjutan.

B.7 Destinasi B.7.a Hukum & Hukum dan program - PERDA terkait

memiliki hukum program untuk mencegah pencegahan

dan tindakan pencegahan praktik komersialisasi, exploitasi,

untuk mencegah seks atau segala macam diskriminasi dan praktik bentuk eksploitasi, komersialisasi

- RIPPARDA komersialisasi, diskriminasi atau

- Sistem proteksi dan seks atau segala pelecehan terhadap Pencegahan yang

macam bentuk

penduduk atau

mengacu kepada

eksploitasi dan

wisatawan.

peraturan dan

pelecehan

lembaga terkait

terhadap

(KPAI, PPA, dll)

siapapun, - Call center untuk

khususnya anak- pelaporan kasus

anak, remaja, - Sistem rehabilitasi

wanita, dan kaum

minoritas. Hukum

dan tindakan

tersebut

dikomunikasikan

kepada publik.

B.7.b Hukum dan Hukum dan program - Data dari

program dikomunikasikan dinas/lembaga

dikomunikasi kepada publik. terkait (Jumlah

kan kasus yang tercatat

dilaporkan



Penanganan kasus)

- Sosialisasi dan publikasi melalui

media

online/cetak/lisan

B.8 Destinasi B.8.a Program Program bagi industri, - Program CSR yang

memiliki sistem kontribusi wisatawan dan berkontribusi

yang Industri, masyarakat publik terhadap lingkungan

memungkinkan wisatawan untuk berkontribusi -

sekitar. dan mendorong dan donasi terhadap Public Private

Community

industri, masyarakat. masyarakat dan inisiatif

Partnership (PPCP)

wisatawan dan konservasi -

Program Sharing

masyarakat

keanekaragaman hayati

economy di bidang

umum untuk

dan/atau

pariwisata

berkontribusi

pengembangan

terhadap infrastruktur.

masyarakat dan

inisiatif

berkelanjutan.

B.9 Destinasi B.9.a Program yang Program yang - Program yang

memiliki sistem membangun mendukung dan terinspirasi dari

yang mendukung kapasitas membangun kapasitas tradisi lokal (contoh;

penduduk lokal penduduk dan penduduk lokal, seperti Awig-awig, dan pengusaha pengusaha pengusaha kecil dan Trihitakarana)

- Program dari

kecil dan lokal menengah.

pengusaha seperti;

menengah,

ketersediaan

mempromosikan

pelatihan wirausaha,

dan

finansial dan akses

mengembangkan

terhadap pasar.

produk lokal yang

- Sektor perbankan

berkelanjutan dan menyediakan KUR

prinsip - Public Private perdagangan yang Community

adil berdasarkan

- Partnership (PPCP)

alam dan budaya Program Sharing

lokal. Termasuk economy di bidang makanan dan pariwisata

- Program rantai nilai

minuman,

di bidang pariwisata

kerajinan tangan,

(tourism linkage)

pertunjukan

-

Program CSR

kesenian, produk

(Corporate Social

pertanian dan

Responsibility)

lain-lain.

B.9.b Program yang - Program yang

mendorong industri menyerap

untuk membeli produk pemakaian produk

dan pelayanan dari area lokal termasuk

setempat. produk pertanian,

kerajinan



tangan/souvenir

B.9.c Program yang - Program kerjasama

mempromosikan dan antar pemangku

mengembangkan kepentingan untuk

produk lokal yang mempromosikan berkelanjutan produk lokal

berdasarkan alam dan

budaya lokal.

B.9.d Dukungan Program untuk - Penggunaan produk-

terhadap mendukung pengrajin produk lokal oleh Pengrajin/Pet lokal, petani dan pelaku usaha

ani lokal supplier dalam tourism -

pariwisata value chain (rantai nilai SME menjadi mitra

usaha pariwisata pariwisata)

KATEGORI C. PELESTARIAN BUDAYA BAGI MASYARAKAT DAN

PENGUNJUNG

Kategori ini mengacu pada bagaimana destinasi telah mengupayakan dan

melaksanakan perlindungan terhadap berbagai aspek terkait pelestarian

budaya, seperti; cagar budaya, benda-benda atau artefak arkeologi,

kesenian tari dan musik, kuliner, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya.

Kriteria pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung meliputi:

1. perlindungan atraksi wisata; 2. pengelolaan pengunjung; 3. perilaku pengunjung; 4. perlindungan warisan budaya; 5. interpretasi tapak; 6. perlindungan kekayaan intelektual.

Deskripsi


Pada Kategori ini destinasi ditinjau dari 6 poin yang dapat dideskripsikan

sebagai berikut:

1. Perlindungan Atraksi Wisata

Kebijakan dan sistem untuk mengevaluasi, merehabilitasi, dan

melestarikan situs alam dan budaya, termasuk warisan budaya dalam

bentuk bangunan (bersejarah dan arkeologi) serta pemandangan

pedesaan dan perkotaan yang indah.

2. Pengelolaan Pengunjung

Sistem yang mengatur alur kunjungan pada suatu lokasi wisata.

Didalamnya juga termasuk langkah-langkah untuk melestarikan,

melindungi, serta meningkatkan aset alam dan budaya.

3. Perilaku Pengunjung

Panduan yang jelas bagi pengunjung untuk berperilaku yang sesuai dan

tepat pada lokasi-lokasi wisata yang sensitif. Panduan ini dirancang

untuk meminimalkan dampak negatif dari pengunjung terhadap lokasi

wisata yang sensitif dan sebaliknya dapat memperkuat perilaku positif

dari pengunjung pada saat berada di lokasi wisata tersebut.

4. Perlindungan Warisan Budaya

Hukum yang mengatur penjualan, perdagangan, pameran, atau

pemberian artefak bersejarah dan/atau bernilai arkeologis kepada pihak

lain.

5. Interpretasi Tapak

Ketersediaan informasi interpretatif yang akurat pada suatu lokasi wisata

alam dan budaya. Informasi tersebut sudah sesuai dengan budaya

setempat, dikembangkan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan

dikomunikasikan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh

pengunjung.


6. Perlindungan Kekayaan Intelektual

Hukum dan sistem yang jelas untuk memberikan kontribusi pada

perlindungan dan pelestarian hak kekayaan intelektual masyarakat dan

individu.

Tabel 2.3 Elemen Penilaian Kategori C Pelestarian Budaya

Bagi Masyarakat Dan Pengunjung


C.1 Destinasi C.1.a Sistem Sistem pengelolaan - Sistem tertulis;

memiliki pengelolaan untuk melindungi: berstandar/terakre

kebijakan dan untuk

1). situs alam dan

ditasi nasional

sistem untuk melindungi -

dan/internasional mengevaluasi,

2). budaya, termasuk Sistem kearifan

lokal perihal

merehabilitasi

konservasi dan

dan melestarikan

3). bangunan bersejarah

preservasi alam.

situs alam dan

serta

- Filosofi lokal seperti

budaya, termasuk

4). pemandangan TRIHITAKARANA,

bangunan

AWIG-AWIG yang

bersejarah

pedesaan dan perkotaan.

membantu

(sejarah dan memelihara/melind

arkeologi) serta ungi alam dan

pemandangan

- budaya lokal

pedesaan dan UU no 11 (sistem

perkotaan pengelolaan situs

budaya dan

bangunan

bersejarah)

C.1.b Sistem Sistem untuk: - Sistem monitoring

mitigasi 1).mengawasi,

- Sistem untuk

mengawasi dan

2).mengukur dan

mengukur dampak pariwisata

3).melakukan mitigasi

- Evaluasi dan

tindaklanjut

monitoring

terhadap dampak pariwisata pada situs

dan atraksi wisata.

C.2 Destinasi telah C.2.a Mekanisme Mekanisme administratif - Sistem

memiliki sistem administratif bertanggung jawab administratif

pengelolaan untuk melaksanakan manajemen

pengunjung rencana dan operasional wisatawan;

untuk tapak pengelolaan pengunjung. termasuk

didalamnya aksi

wisata yang

untuk

termasuk di

melestarikan,

dalamnya

melindungi dan

tindakan-



tindakan untuk meningkatkan

mempertahankan, asset alam dan

melindungi, dan budaya pada

memperkuat aset atraksi alam dan budaya. wisata/destinasi

- Perencanaan

administartif

untuk menangani

tanggungjawab

operasional dalam

pengelolaan

pariwisata.

C.3 Destinasi telah C.3.a Panduan Panduan budaya dan - Signage/papan

menyediakan dan Prilaku lingkungan untuk panduan Do’s &

menerbitkan Pengunjung prilaku pengunjung pada Donts’ pada

panduan perilaku situs sensitive. situs/tapak. pengunjung yang

pantas pada situs - Panduan

yang sensitif.

cetak/Online

Panduan ini

didesain untuk

meminimalkan

dampak yang

merugikan situs

tersebut dan

meningkatkan

perilaku

pengunjung yang

positif.

C.3.b Tata laksana Tata laksana (code of - Panduan tata

pemandu practice) bagi pemandu laksana praktik

wisata wisata dan tour operator. pemandu untuk

meminimalisir

dampak negative

dan meningkatkan

prilaku positif

pengunjung yang

dipandu.

- Codes of Conduct

- Standar Etiket &

Peraturan sebagai

panduan bagi

pengunjung &

pemandu

C.4 Destinasi telah C.4.a Perlindungan Hukum dan peraturan - PERDA atas

memiliki hukum artefak untuk melindungi artefak -

rujukan:

yang mengatur bersejarah bersejarah dan arkeologi UU No. 11 th 2010

penjualan, termasuk yang berada di Cagar Budaya

perdagangan, bawah air serta bukti - PP NO 10 tahun

1993 tentang

pameran atau tindakan penegakannya.

pelaksanaan

pemberian artefak

undang-undang no

arkeologi dan

5 tahun 1992

bersejarah.

tentang benda

cagar budaya



C.4.b Perlindungan Program untuk - Program yang

warisan seni melindungi warisan seni merujuk pada

budaya budaya tak berbentuk Konvensi UNESCO

(seperti lagu,musik, ttg Perlindungan

drama, keterampilan dan Intangible Cultural

Heritage

kerajinan).

- Daftar Pencatatan

Sesuai UU No 11 secara regional, mengenai tahapan nasional dan

internasional

program

mengenai Hak

perlindungan/pelestari-

Cipta.

an:

- Bukti Pelaksanaan

1. Pencatatan secara event/festival/prose

si/upacara/pagelar

regional, nasional dan

an secara rutin

internasional (Hak

- Terdapat Sanggar/

Cipta)

Pusat Seni Budaya.

2. Pelaksanaan

- Bukti seni sebagai

muatan lokal dalam

event/festival/prosesi/

pendidikan.

upacara/pagelaran

- Calendar of Event

secara rutin

3. Sanggar/ Pusat Seni Budaya.

4. Muatan lokal dalam pendidikan.

5. Calendar of Event

C.5 Informasi C.5.a Informasi Informasi interpretatif - Jumlah & kualitas

interpretatif yang interpretatif tersedia untuk interpreter & story

akurat disediakan pengunjung di Tourism teller; Kompetensi,

untuk tapak alam Information Center dan skill, knowledge,

dan budaya. pada tapak alam dan attitude, bahasa.

Informasi ini budaya.

harus sesuai

dengan budaya

setempat,

dikembangkan

secara kolaborasi

bersama

masyarakat dan

dikomunikasikan

dengan bahasa

yang relevan bagi

pengunjung.

C.5.b Kesesuaian Informasi interpretatif - Kesesuaian

informasi sesuai dengan budaya informasi yang

dengan setempat. diberikan dengan

budaya budaya lokal

setempat

C.5.c Kolaborasi Informasi interpretatif ini - Keterlibatan

masyarakat dan



masyarakat dikembangkan secara pemangku

kolaborasi bersama kepentingan dalam

masyarakat. mengembangkan informasi

interpretatif.

C.5.d Ketersedian Informasi ini tersedia - Bukti ketersedian bahasa yang dalam bahasa yang informasi dalam

relevan relevan dengan beberapa bahasa

pengunjung. yang relevan

C.5.e Pelatihan Pelatihan bagi pemandu - Kemampuan bagi wisata dalam pemandu dalam

pemandu penggunaan informasi ketrampilan

yang tepat penggunaan bahasa asing.

- Dokumentasi

pelaksanaan

program

C.6 Destinasi telah C.6.a Perlindungan Hukum, peraturan dan - PERDA

memiliki sistem kekayaan program untuk - HAK CIPTA

untuk intelektual melindungi hak

berkontribusi kekayaan intelektual

dalam melindungi individu dan masyarakat.

dan

mempertahankan

hak kekayaan

intelektual

masyarakat dan

individu.

D.12.b Penggunaan Program untuk membuat

Transportasi pengunjung tertarik

aktif menggunakan

transportasi aktif

(contohnya:

walking/jogging/

running; cycling)


KATEGORI D. PELESTARIAN LINGKUNGAN

Kategori D mengacu pada aspek bagaimana destinasi telah

mengupayakan dan melaksanakan pelestarian lingkungan dalam

pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerahnya.

Kriteria pelestarian lingkungan meliputi :

1. risiko lingkungan;

2. perlindungan lingkungan sensitif;

3. perlindungan alam liar (flora dan fauna);

4. emisi gas rumah kaca;

5. konservasi energi;

6. pengelolaan air;

7. keamanan air;

8. kualitas air;

9. limbah cair;

10. mengurangi limbah padat;

11. polusi cahaya dan suara; dan

12. transportasi ramah lingkungan.

Deskripsi

Pada standar ini destinasi ditinjau dari 12 poin yang dapat dideskripsikan

sebagai berikut:

1. Risiko Lingkungan

Sistem yang dibentuk baik berupa kebijakan atau kearifan lokal yang

berbentuk lembaga resmi maupun tidak yang mampu mengurangi

potensi terjadinya hal-hal negatif yang dapat merusak lingkungan

sebagai akibat pengembangan pariwisata. Selain itu juga meliputi

pencegahan dan penanggulangan apabila terjadi kerusakan.


2. Perlindungan Lingkungan Sensitif

Sistem untuk memonitor dampak pariwisata terhadap lingkungan;

ekosistem, spesies dan konservasi habitat; dan pencegahan terhadap

masuknya spesies yang bersifat invasif.

3. Perlindungan Alam Liar (Flora dan Fauna)

Sistem untuk memastikan adanya kepatuhan destinasi terhadap

hukum lokal, nasional dan internasional serta standar untuk kegiatan

memanen atau penangkapan, pameran dan penjualan tumbuhan

maupun satwa liar.

4. Emisi Gas Rumah Kaca

Sistem yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengukur,

memantau, meminimalkan, melaporkan kepada publik dan

mengurangi kegiatannya yang meningkatkan kadar gas buangan pada

atmosfer (emisi gas rumah kaca).

5. Konservasi Energi

Sistem yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengukur,

memantau, mengurangi, dan mengumumkan konsumsi energi, serta

mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

6. Pengelolaan Air

Sistem yang mendorong perusahaan untuk mengukur, memantau,

mengurangi dan melaporkan kepada publik mengenai penggunaan air

perusahaan tersebut.

7. Keamanan Air

Sistem yang memantau sumber daya air pada destinasi untuk

memastikan bahwa penggunaan oleh perusahaan sudah seimbang

dan sesuai dengan kebutuhan air dari masyarakat setempat; atau

memastikan bahwa sumber daya air selalu tersedia bagi masyarakat

setempat maupun untuk penggunaan lainnya.


8. Kualitas Air

Sistem untuk memonitor kualitas air minum dan kualitas air untuk

kegiatan rekreasi dengan menggunakan standar kualitas yang tepat.

Hasil pemantauan tersedia untuk umum dan terdapat sistem pada

destinasi untuk merespon berbagai permasalahan terkait kualitas air

secara tepat waktu.

9. Limbah Cair

Sistem yang jelas dan dijalankan dengan konsisten terkait penentuan

lokasi, pemeliharaan dan pengujian debit dari septic tank; pengolahan

limbah cair yang memastikan limbah diproses dengan baik dan

digunakan kembali atau dikeluarkan dengan aman dan efek samping

yang minimal terhadap masyarakat dan lingkungan.

10. Mengurangi Limbah Padat

Sistem yang mendorong perusahaan untuk mengurangi,

menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Setiap sampah

yang tidak dapat digunakan kembali dapat dikelola dengan aman

untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.

11. Polusi Cahaya dan Suara

Panduan yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk

meminimalkan kegiatan operasionalnya yang dapat menyebabkan

gangguan cahaya dan suara terhadap lingkungan.

12. Transportasi Ramah Lingkungan

Sistem yang mendorong penggunaan alat transportasi yang efisien

bahan bakar dan ramah terhadap lingkungan, baik transportasi

publik maupun transportasi aktif yang dilakukan tiap orang (berjalan

kaki dan bersepeda).


Tabel 2.4 Elemen Penilaian Kategori D Pelestarian Lingkungan


D.1 Destinasi telah D.1.a Penilaian Penilaian keberlanjutan - Program untuk

mengidentifikasi keberlanjuta destinasi untuk 5 (lima) menilai

risiko lingkungan n tahun terakhir telah keberlanjutan

dan memiliki teridentifikasi risikonya destinasi dalam 5 sistem terhadap lingkungan. tahun terakhir

penanganannya.

D.1.b Penanganan Sistem penanganan - Perda

resiko risiko telah tersedia. - RIPPARDA

- S.O.P

- Panduan Evakuasi

- House rules,

- jalur evakuasi

- Sistem yang konsisten dilaksanakan untuk

identifikasi resiko

lingkungan

- Rencana Aksi

D.2 Destinasi telah D.2.a Inventarisasi Melaksanakan dan - Updating data

memiliki sistem habitat & memperbaharui Inventarisasi habitat untuk memonitor margasatwa inventarisasi habitat dan margasatwa

dampak dan margasatwa yang - Program

pariwisata sensitif dan terancam Rehabilitasi, tanam

pohon, tanam terhadap punah.

terumbu karang, lingkungan,

dsb melestarikan

- Program Konservasi

habitat, spesies

dan ekosistem

yang ada dan

mencegah

masuknya spesies

asing (invasive).

D.2.b Sistem Sistem pengelolaan - PERDA

perlindungan untuk memonitor

-

RTRW/Zonasi

ekosistem dampak dan melindungi RTBL (Rencana Tata

ekosistem, lingkungan Bangun & dan spesies yang Lingkungan)

- RIPPARDA sensitif.

- Buku

panduan/pedoman

- Sistem manajemen untuk memonitor dampak lingkungan dan melindungi

ekosistem.

D.2.c Pencegahan Sistem untuk mencegah Sistem pencegahan

spesies asing masuknya spesies asing masuknya spesies

(invasive) asing (karantina,dsb)

Peraturan yang

mencegah masuknya

spesies asing



D.3 Destinasi telah D.3.a Aturan Sistem terkait: - Sistem yang

memiliki sistem terkait Convention on

memenuhi untuk penjualan peraturan

memastikan spesies International Trade in internasional, kesesuaian langka Endangered Species of nasional dan

Wild Fauna and Flora

regional tentang

dengan hukum

(CITES).

aturan menjual

lokal, nasional

kekayaan alam liar.

dan internasional

- Termasuk

serta standar

didalamnya aturan

untuk berburu

tentang memanen,

atau menangkap,

memetik, menebang

memamerkan dan (flora), menjala, menjual flora dan menangkap (fauna)

fauna.

- yang dilindungi.

Dokumen S.O.P

- PERDA RTRW/Zonasi

D.3.b Peraturan & Peraturan dan standar -

RTBL (Rencana

standar untuk:

Tata Bangun &

pelindungan 1) mengontrol

Lingkungan) alam liar - RIPPARDA

perburuan atau

- Buku

2) penangkapan,

panduan/pedoman

3) memamerkan dan

4) menjual flora dan fauna

D.4 Destinasi telah D.4.a Program Program pendampingan - Perda antisipasi

memiliki sistem emisi gas untuk membantu terhadap

untuk mendorong rumah kaca perusahaan dalam:

- perubahan iklim,

perusahaan 1) mengukur,

Implementasi mengukur, Rancangan

Undang-undang

memonitor,

2) memonitor,

untuk Perubahan

meminimalkan,

Iklim.

melaporkan

3) meminimalkan dan

- Pelaksanaan S.O.P

kepada publik

4) melaporkan kepada & tindaklanjut.

dan melakukan

- Rencana aksi

mitigasi emisi gas

publik

daerah gas rumah

rumah kaca mengenai emisi gas

kaca

untuk semua

- Program-program

rumah kaca.

aspek operasional

mitigasi &

(termasuk emisi

- adaptasi

dari penyedia Pelaksanaan

jasa).

- Program

Dokumentasi

foto/video

- Flyer, Brosur

D.5 Destinasi telah D.5.a Konsumsi Program untuk: - Perda mitigasi dan

memiliki sistem energi 1) mempromosikan -

adaptasi untuk mendorong Perda tentang

perusahaan dan mengukur pemanfaatan energi dalam mengukur, konservasi energi, terbarukan

- Peraturan dan

memonitor,

2) memonitor,

program penerapan

mengurangi dan

efisiensi energi



melaporkan 3) mengurangi serta - Pelaksanaan S.O.P

konsumsi energi 4) melaporkan -

& tindaklanjut. serta Rencana aksi

ketergantungan konsumsi energi daerah gas rumah pada bahan bakar kepada publik. kaca

- Dinas/lembaga/aso

fosil.

siasi terkait

D.5.b Kebijakan Kebijakan dan insentif - PERDA tentang

tentang untuk energi terbarukan

energi 1) mengurangi

terbarukan

ketergantungan

bahan bakar fosil,

2) meningkatkan efisiensi energi dan

3) mendorong adopsi serta

4) penggunaan teknologi energi

terbarukan

D.6 Destinasi telah D.6.a Program Program pendampingan - Sistem Penyediaan

memiliki sistem pendamping untuk membantu

- Air Minum (SPAM)

yang mendorong anpenggunaa perusahaan dalam Perda tentang

perusahaan n air 1) mengukur,

pemanfaatan dan

untuk mengukur, pengelolaan air

minum

memonitor,

2) memonitor,

- Peraturan dan

mengurangi serta

program penerapan

melaporkan

3) mengurangi dan

efisiensi energi

penggunaan air

4) melaporkan - Dinas/lembaga/aso

kepada publik.

siasi terkait

penggunaan air. - Masyarakat

D.7 Destinasi telah D.7.a Sistem Sistem pengelolaan - Sistem Penyediaan

memiliki sistem pengelolaan untuk memastikan

- Air Minum (SPAM)

untuk memonitor air bahwa air yang Perda tentang

sumber air dan digunakan oleh pemanfaatan dan

memastikan perusahaan dan yang pengelolaan air

minum

bahwa dibutuhkan oleh

- Peraturan dan

penggunaan air masyarakat lokal telah

program penerapan

oleh perusahaan

seimbang dan sesuai.

efisiensi energi

sesuai dengan

- Dinas/lembaga/aso

kebutuhan

siasi terkait

masyarakat di

- Masyarakat

destinasi. - S.O.P Sistem pengelolaan

D.8 Destinasi telah D.8.a Pengelolaan Sistem pengelolaan - Sistem Penyediaan

Air Minum (SPAM)



memiliki sistem kualitas air untuk memonitor dan - Perda tentang

untuk memonitor minum melaporkan kualitas air pemanfaatan dan

kualitas air minum dan re-kreasi pengelolaan air

minum dan kepada publik. -

minum

rekreasi dengan Peraturan dan

program penerapan

menggunakan

efisiensi energi

kualitas standar.

- Dinas/lembaga/aso

Hasil monitoring

siasi terkait

disediakan untuk

- Masyarakat

publik dan

- Standar air bersih

destinasi memiliki

layak minum

sistem untuk

menanggapi isu

kualitas air

dengan tepat

waktu.

D.8.b Hasil Hasil monitoring - Laporan hasil

monitoring tersedia untuk publik. evaluasi dan

kualitas air monitoring URL

address akses

internet

- Sistem

pengeleloaan

Daerah Aliran

Sungai (DAS) dan

sumber air

D.8.c Sistem Sistem untuk - S.O.P Sistem

untuk menanggapi isu kualitas

- pengelolaan

menanggapi air dengan tepat. Tindaklanjut

isu kualitas keluhan terkait air air (jika ada)

- Call center

- Crisis Center

D.9 Destinasi telah D.9.a Peraturan Peraturan dalam; - Perda pengelolaan

memiliki panduan terkait 1) penempatan,

septic tank yang jelas dan pengelolaan

dilaksanakan septic tank 2) pemeliharaan dan

dalam

penempatan, 3) pengujian isi septic pemeliharaan dan tank dan pengujian isi

4) sistem pengolahan

septic tank

dengan sistem limbah cair, serta pengolahan

5) bukti tindakan

limbah cair, serta

penegakannya.

memastikan

limbah diolah

dengan baik,

digunakan

kembali atau

dibuang secara

aman dengan efek



kerugian yang

minimal bagi

warga lokal dan

lingkungan.

D.9.b Peraturan Peraturan untuk - Peraturan Daerah

pengolahan memastikan ukuran limbah padat dan

limbah cair dan jenis pengolahan

- cair

limbah cair yang sesuai Dinas atau lembaga untuk lokasi tersebut terkait

dan bukti tindakan

penegakannya.

D.9.c Program Program pendampingan - Perda pengolahan

pengolahan untuk membantu -

limbah cair limbah cair perusahaan dalam Dinas dan lembaga

mengolah dan terkait

menggunakan kembali

limbah cair secara

efektif

D.9.d Program Program untuk - Perda pengolahan pengolahan memastikan pengolahan

- limbah cair

limbah yang limbah yang baik, aman Program “proper

aman dengan untuk digunakan liquid waste efek kembali atau dibuang treatment” aman

digunakan atau kerugian dengan efek kerugian

dibuang. minimal. yang minimal bagi

- Dinas/lembaga warga lokal dan terkait

lingkungan.

- Masyarakat

D.10 Destinasi telah D.10.a Sistem Sistem pengumpulan - Perda pengelolaan

memiliki sistem pengumpula limbah padat dilakukan -

limbah padat

untuk mendorong n limbah dengan mencatat Sistem Pengelolaan

perusahaan padat jumlah limbah yang -

sampah

untuk dihasilkan. Program Reduce,

Reuse, Recycle mengurangi,

-

Program Bank menggunakan

Sampah kembali dan

mendaur ulang

limbah padat.

Limbah padat

yang memiliki

residu dan tidak

dapat didaur

ulang, dibuang

secara aman.

D.10.b Perencanaan Perencanaan - Waste treatment

pengelolaan pengelolaan limbah planning

limbah padat yang diterapkan,

(waste memiliki tujuan

treatment kuantitatif untuk

planning) meminimalkan dan

memastikan



pembuangan secara

aman dan

berkelanjutan, serta

tidak digunakan

kembali maupun didaur

ulang.

D.10.c Program Program untuk - Perda pengelolaan

mendaur membantu perusahaan

- limbah padat

ulang limbah mengurangi, Sistem Pengelolaan

padat menggunakan kembali - sampah

dan mendaur ulang Program Reduce,

Reuse, Recycle

limbah padat.

D.10.d Program Program untuk - Program “Reduce”

Pengurangan mengurangi pengurangan

Penggunaan penggunaan botol air penggunaan botol

Botol Plastik kemasan plastik oleh minuman

perusahaan dan plastik/kemasan

pengunjung.

D.11 Destinasi telah D.11.a Panduan/ Panduan dan peraturan - Perda terkait polusi

memiliki panduan peraturan untuk meminimalkan suara

dan peraturan untuk polusi cahaya dan

untuk meminimalk suara.

meminimalkan an polusi

polusi cahaya dan cahaya dan

suara. suara

Destinasi mendorong

perusahaan

untuk mengikuti

panduan dan

peraturan ini.

D.11.b Program Program pendampingan - Perda tentang

meminimalk untuk mendorong pengaturan papan

an polusi perusahaan mengikuti

- reklame/billboard

cahaya dan panduan dan peraturan Perda tentang suara. dalam meminimalkan polusi suara

polusi cahaya dan

suara.

D.12 Destinasi telah D.12.a Program Program untuk - Perda tentang

memiliki sistem penggunaan meningkatkan pemanfaatan

untuk transportasi penggunaan

- energi terbarukan

meningkatkan ramah transportasi ramah Peraturan dan penggunaan lingkungan lingkungan. program

penerapan

transportasi

efisiensi energi

ramah

- Pelaksanaan

lingkungan,

S.O.P &

termasuk

tindaklanjut.

transportasi



publik dan - Rencana aksi

transportasi aktif daerah gas rumah

(seperti berjalan

- kaca

kaki dan Dinas/lembaga/a bersepeda). sosiasi terkait

- Pelaksanaan

program (misalnya D.12.b Penggunaan Program untuk

Transportasi membuat pengunjung CAR FREE DAY,

RUN 5K, 10K) aktif tertarik menggunakan

- Foto2, poster transportasi aktif

kegiatan dan (contohnya: sebagainya.

walking/jogging/runnin

- Sosialisasi

g;cycling) masyarakat untuk

menggunakan

transportasi aktif

- Fasilitas bagi

pengguna

transportasi aktif;

- Pedestrian, Bycle

Track, Taman kota

- Aktivitas

transportasi aktif

tersedia sebagai

atraksi/kegiatan

wisata (Berkuda,

Cycling, Hiking, Climbing, dan

sebagainya)


BAB III

MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

A. Tahapan Persiapan Organisasi Tim

Dalam menyelenggarakan ISTA, terdapat beberapa prinsip dasar yang

digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Salah satu prinsip

dasar adalah bahwa pelaksanaan ISTA sesuai dengan Peraturan

Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi

Pariwisata Berkelanjutan dan Pedoman Sertifikasi.

Untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggaraan ISTA,

terdapat beberapa tahapan persiapan yang dilakukan:

1. Kementerian Pariwisata menetapkan susunan Tim Pelaksana /

Kelompok Kerja (Pokja) ISTA. Tim Pokja terdiri atas unsur

akademisi dan staf Kementerian Pariwisata yang ditugaskan.

2. Selanjutnya Pokja bertugas untuk:

a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan ISTA.

b. Membentuk tim sekretariat yang bertugas untuk menangani

berbagai urusan administrasi dan keuangan.

c. Mengusulkan tim juri kepada Kementerian Pariwisata. Jumlah

anggota dari dewan penilai adalah minimal 5 (lima) orang dan

harus berjumlah ganjil. Persyaratan dasar dari anggota dewan

penilai adalah:

1) Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang

pariwisata berkelanjutan.

2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai auditor.

3) Memiliki kemampuan berkomunikasi

4) Memiliki integritas dan obyektif.

5) Memiliki pengetahuan mengenai kriteria pariwisata

berkelanjutan sesuai Peraturan Menteri Pariwisata No. 14

Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata


Berkelanjutan dan Pedoman Sertifikasi. Diutamakan yang

pernah mengikuti pelatihan Global Sustainable Tourism

Criteria (GSTC) atau pernah mengikuti kegiatan Snapshot

Pariwisata Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh

Kementerian Pariwisata.

6) Tidak memiliki konflik kepentingan yang mengurangi

obyektivitas dalam melakukan penilaian, misalnya: menjadi

pembina dari kandidat ISTA, memiliki usaha atau

pemegang saham pada destinasi yang merupakan kandidat

ISTA

d. Membentuk Tim Pengolah Data yang bertugas mengelola data

hasil desk evaluation dan visitasi lapangan untuk penyusunan

laporan akhir. Tim Pengolah Data harus menguasai komputer

terutama aplikasi Ms Word dan Ms Excel.

e. Menunjuk pihak ketiga untuk menjadi penyelenggara acara

penyerahan penghargaan ISTA.

2. Tim Pokja melakukan sosialisasi kepada berbagai destinasi yang

berada di wilayah Republik Indonesia mengenai penyelenggaraan

ISTA. Dalam tahapan ini hal-hal penting yang perlu

disosialisasikan adalah:

a. Latar belakang dan tujuan penyelenggaraan ISTA

b. Persyaratan untuk berpartisipasi dalam ISTA

c. Bimbingan Teknis untuk pengajuan aplikasi ISTA

d. Penjelasan mengenai kriteria penilaian ISTA dan dokumen-

dokumen yang harus disediakan.

e. Prosedur dan mekanisme penilaian ISTA

3. Penerimaan formulir pendaftaran, dokumen self-evaluation dan

kelengkapan dokumen pendukungnya.

a. Destinasi yang berminat menjadi peserta ISTA diminta untuk

mengisi form self-evaluation dan menyerahkannya kepada

secretariat yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.


b. Jika data pendukung tidak diberikan pada saat self-evaluation

dan ternyata destinasi tersebut lolos sebagai nominator, maka

data tersebut harus disediakan pada saat visitasi lapangan.

Jika tidak ada, maka pada kriteria terkait akan diberikan nilai

terrendah.

B. Tahapan dan Prosedur Seleksi, Penilaian dan pemberian

penghargaan

Penyelenggaraan ISTA meliputi beberapa tahapan yang harus diikuti

oleh para peserta. Adapun berikut ini adalah penjelasan mengenai

tahapan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan.

Tahap Seleksi

Tahap Penilaian

Pemberian Penghargaan

•Seleksi oleh panitia award yang ditunjuk oleh Kemenpar terhadap berbagai destinasi untuk

mendapatkan penghargaan. Seleksi awal memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi. Jika sudah dilakukan sertifikasi, maka destinasi yang dapat berpartisipasi adalah destinasi dengan nilai minimal 151 (predikat cukup - bronze). Destinasi yang lolos pada tahap seleksi awal akan mengikuti tahap selanjutnya.

•Destinasi yang lolos seleksi awal akan masuk ke tahap Desk Evaluation. Jika lolos pada tahap

ini, maka akan dilaksanakan visitasi lapangan bagi destinasi tersebut. •Destinasi diseleksi berdasarkan kategori-kategori: A. Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Berkelanjutan, B. Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal, C. Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan Pengunjung, D. Pelestarian Lingkungan.

•Hasil desk evaluation dan visitasi lapangan akan dirapatkan terlebih dahulu sebelum penentuan pemenangnya.

•Penghargaan yang diberikan adalah: 1. Juara Umum (Unggul dalam semua kategori);

2. Pemenang Kategori Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal; 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan; 4. Pemenang Kategori Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan Pengunjung dan 5. Pemenang Kategori Pelestarian Lingkungan

Gambar 1. Tahapan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan


3. Tahapan Seleksi

Pada tahapan seleksi, panitia akan memeriksa kelengkapan

persyaratan administratif dari destinasi yang dinominasikan.

Berikut ini adalah beberapa persyaratan administrasi yang harus

dipenuhi oleh para peserta ISTA:

a. Dalam jangka panjang ketika sertifkasi destinasi pariwisata

berkelanjutan sudah dilaksanakan, maka destinasi yang dapat

mengikuti Indonesian Sustainable Tourism Award (ISTA) adalah

destinasi yang sudah tersertifikasi dan minimal mendapatkan

nilai 151 dari hasil self-evaluation.

b. Destinasi mengisi form evaluasi diri (self-evaluation check list)

yang juga dilengkapi dengan bukti-bukti (sesuai dengan yang

diminta dalam form evaluasi diri tersebut).

c. Syarat yang diberlakukan bagi destinasi yang ingin

berpartisipasi dalam ISTA adalah yang memenuhi kriteria

sebagai berikut:

1) Syarat Geografis

a) Merupakan destinasi yang berada dalam wilayah

Republik Indonesia.

b) Ketentuan mengenai destinasi pariwisata adalah daerah

tujuan wisata, yang selanjutnya disebut destinasi

pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam

satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas

pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling

terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

2) Syarat Teknis

a) Partisipan adalah sekelompok orang/suatu entitas

organisasi yang mewakili sebuah destinasi dalam

mengajukan keikutsertaan dalam kompetisi ISTA.


b) Partisipan dapat berbentuk entitas (model tata kelola

yang ada di Indonesia, yang sudah diakui, misalnya:

berupa yayasan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD),

Bali Tourism Destination Centre (BTDC), Desa Wisata,

Destination Management Organization (DMO), dan

sebagainya. Terkait hal ini, Dinas Pariwisata tidak dapat

menjadi entitas yang mengajukan keikutsertaan dalam

kompetisi ISTA. Dinas hanya dapat mengkoordinir

pengusulan di wilayahnya (memfasilitasi).

c) Partisipan tersebut juga dapat berbentuk sebuah

tim/konsorsium yang terdiri atas pemangku kepentingan

publik dan swasta yang mengajukan produk pariwisata

berkelanjutan bersama-sama. Semakin besar jumlah

anggota tim maka kesempatan untuk menang semakin

besar.

d) Produk pariwisata berkelanjutan yang diajukan dapat

dipesan secara daring atau paling tidak melalui

organisasi rekanan (seperti: Tour operator, agen

perjalanan atau pusat informasi wisatawan).

e) Destinasi yang mengajukan aplikasi harus memiliki

fasilitas umum yang memadai (sebagaimana yang

dipersyaratkan dalam ASEAN Tourism Standard).

2. Tahap Penilaian

Setelah destinasi dinyatakan memenuhi kriteria administrasi, tahap

berikutnya yang akan dilakukan adalah:

a. Verifikasi dokumen. Pada tahap ini dewan penilai akan

memeriksa form evaluasi diri yang sudah diisi oleh

destinasi/nominator beserta bukti-bukti yang dilampirkan. Jika

destinasi/nominator lolos pada tahapan ini maka selanjutnya

akan dilakukan visitasi lapangan oleh tim penilai.


b. Visitasi Lapangan.

Pada tahap ini dilakukan kegiatan kunjungan ke lokasi

destinasi yang mengajukan keikutsertaan dalam kompetisi ISTA

setelah dinyatakan lolos desk evaluation oleh dewan penilai.

Pada kegiatan visitasi lapangan dilakukan pemeriksaan dan

penilaian yang objektif serta sistematis berdasarkan bukti-bukti

untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan kriteria penilaian

yang sudah ditetapkan. Visitasi lapangan dilakukan oleh

anggota dewan penilai yang didampingi oleh pemandu dan

pengamat.

c. Setelah visitasi lapangan, tim penilai akan masuk ke dalam

tahap penilaian akhir berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap

kesesuaian antara laporan self-evaluation dengan hasil visitasi

lapangan yang meliputi juga hasil cek dokumen. Pada tahap ini

dewan penilai akan dibantu oleh tim pengolah data. Penilaian

diberikan atas setiap elemen pada masing-masing standar,

dimana setiap standar akan diberikan nilai sebagai berikut:

3. Penentuan Hasil Penilaian Seleksi

Sistem penilaian akan dilakukan dengan pemberian nilai total dari

setiap butir pertanyaan. Adapun system penilaian dari setiap

elemen pertanyaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Sistem Penilaian untuk Setiap Elemen

Warna Nilai Angka Predikat

Hijau 4 Istimewa/Excellent (Emas)

Biru 3 Baik (Perak)

Kuning 2 Cukup (Perunggu)

Merah 1 Kurang–Memerlukan Pembinaan

Cara Menentukan Nilai Akhir

1) Semua nilai yang diperoleh dijumlahkan dan akan diperoleh

suatu jumlah, misalnya X.


2) Nilai (X) tersebut dibagi dengan banyaknya elemen yang

dinilai (102 elemen)

3) Nilai tertinggi adalah ((102 x 4)/102) x 100 = 400

4) Nilai terendah adalah ((102 x 1)/102) x 100 = 100

Contoh:

Destinasi A mendapatkan nilai dengan rincian sebagai berikut:

50 kriteria mendapat nilai 4, 30 kriteria mendapat nilai 3, 20

kriteria mendapat nilai 2 dan 2 kriteria mendapat nilai 1 maka

perhitungan nilai akhirnya adalah:

Nilai Akhir = (((50 x 4)/102) + ((30 x 3)/102) + ((20 x 2)/102) + ((2 x 1)/102)) x 100

= 1.96 + 0.88 + 0.39 + 0.01) x 100

= (3.24) x 100

= 324

Klasifikasi hasil penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Klasifikasi Hasil Penilaian

No Nilai Akhir Mutu Predikat & Penghargaan

1 301 - 400 Hijau Istimewa / Excellent: Sertifikat dan

trophy emas

2 201 - 300 Biru Baik: Sertifikat dan trophy perak

3 151 - 200 Kuning Cukup: Sertifikat dan trophy

perunggu

4 100 - 150 Merah Kurang: Afiliasi – Memerlukan

Pembinaan

Bagi destinasi yang mendapatkan predikat Istimewa dan Baik

akan diikusertakan dalam seleksi pemberiaan penghargaan

pada tingkat nasional

C. Penentuan Hasil Penilaian Pemenang


1. Sumber data untuk penentuan hasil penilaian pemenang diperoleh

dari:

a. Hasil seleksi dan visitasi lapangan

b. Rekapitulasi hasil seleksi dan hasil penilaian

2. Tim Juri Penghargaan akan menilai destinasi berdasarkan tiap

kategori yaitu:

a. Kategori A . Pengelolaan Destinasi Pariwisata

1) Terdiri dari 14 kriteria yang dituangkan dalam 43 butir.

2) Predikat penilaian untuk kategori ini adalah:

a) Istimewa : 34 – 43 kriteria mendapatkan hijau

b) Baik : 24 – 33 kriteria mendapatkan hijau

c) Cukup : 15 – 23 kriteria mendapatkan hijau

d) Kurang : 1 – 14 kriteria mendapatkan hijau

3) Untuk menentukan pemenang, maka setiap destinasi akan

dibandingkan; dan destinasi yang paling banyak

mendapatkan kriteria hijau dengan batas minimal 24

kriteria akan memenangkan kategori ini.

4) Jika semua destinasi yang mengikuti seleksi tidak ada yang

mendapatkan hijau minimal pada 24 kriteria kategori ini;

maka untuk kategori Pengelolaan Destinasi Pariwisata tidak

ada pemenangnya.

b. Kategori B Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal

1) Terdiri dari sembilan kriteria yang dituangkan dalam 20 butir.









mendapatkan kriteria hijau dengan batas minimal 13 kriteria

akan memenangkan kategori ini.



maka untuk kategori Pemanfaatan Ekonomi Untuk

Masyarakat Lokal tidak ada pemenangnya.

c. Kategori C Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan

Pengunjung

1) Terdiri dari enam kriteria yang dituangkan dalam 12 butir








mendapatkan kriteria hijau dengan batas minimal 6 (enam)



mendapatkan hijau minimal pada 6 (enam) kriteria kategori

ini; maka untuk kategori Pelestarian Budaya Bagi

Masyarakat Dan Pengunjung tidak ada pemenangnya

d. Kategori D Pelestarian Lingkungan

1) Terdiri dari 12 kriteria yang dituangkan dalam 27 butir









mendapatkan kriteria hijau dengan batas minimal 16




maka untuk kategori Pelestarian Lingkungan tidak ada

pemenangnya

3. Ketentuan Pemenang

Pemenang/Juara Umum adalah destinasi yang unggul dalam

semua kategori/minimal unggul dalam tiga dari empat kategori.

Rincian kategori pemenang adalah:

a. Juara Umum, bagi destinasi/nominator yang unggul dalam semua

kategori/minimal unggul dalam tiga dari empat kategori.

b. Pemenang Kategori A: Pengelolaan Destinasi Pariwisata

c. Pemenang Kategori B: Pemanfaatan Ekonomi Untuk

Masyarakat Lokal

d. Pemenang Kategori C: Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat Dan

Pengunjung

e. Pemenang Kategori D: Pelestarian Lingkungan

Bagi destinasi/nominator yang mendapatkan penghargaan ISTA

akan diikusertakan dalam seleksi pemberian penghargaan ASTA

(ASEAN Sustainable Tourism Award).

4. Tahap Pemberian Penghargaan

a. Bentuk Penghargaan

Bentuk dari penghargaan yang diberikan adalah berupa trophy

dan piagam

b. Pengumuman Pemenang

1) Tim Pokja akan mengundang semua partisipan untuk hadir

pada malam penghargaan ISTA.

2) Upacara penghargaan ISTA akan merupakan rangkaian

dengan konferensi internasional mengenai sustainable

tourism development.


3) Sebelum upacara dilakukan, tim juri akan memberikan

kesempatan bagi media untuk melakukan tanya jawab

langsung terkait hal ISTA.

D. Jadwal ISTA II 2018

Secara rinci, jadwal dari pelaksanaan ISTA II 2018 adalah sebagai

berikut:

No

Kegiatan

Jadwal

Keterangan

1. Persiapan Teknis ISTA 2018

18 – 31 Januari 2018 POKJA

2. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) 2018

1 – 15 Februari 2018 POKJA ini sementara akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari badan sertifikasi dan dewan penilaian penghargaan

3. Pembentukan Tim Juri ISTA yang terdiri atas Tim Juri dan Juri Kehormatan

16 – 28 Februari 2018 Dilakukan rapat tim juri secara lengkap yaitu : Juri Kehormatan, Tim Juri, POKJA dan Sekretariat

4. Pengumuman Mengenai Penyelenggaraan ISTA 2018

Mei 2018 Pendampingan dalam pengisian pendaftaran ISTA 2018

5. Sosialisasi mengenai cara pendaftaran ISTA 2018

1 – 30 Juni 2018 Pendampingan dalam pengisian pendaftaran ISTA 2018

6. Pendaftaran keikutsertaan ISTA 2018

S/d – 31 Juli 2018 Sekretariat

7. Seleksi nominator ISTA 2018 dari syarat administrasi administratif

1 – 24 Agustus 2018 Sekretariat


8. Desk Evaluation 24 – 31 Agustus 2018 - POKJA dan Tim Juri - Sekretariat menyelenggarakan

dalam suatu acara khusus

9. Rapat Juri dan Pengumuman Nominator ISTA 2018

5 – 6 September 2018 POKJA dan T

10. Visitasi Lapangan 10 September – 14 Oktober 2018

- Sekretariat akan mengatur waktu visitasi dengan destinasi nominator.

- Destinasi Nominator bersama – sama dengan sekretariat melakukan persiapan logistic maupun acara visitasi lapangan.

- Dalam kegiatan visitasi lapangan tim juri akan melakukan pengamatan lapangan dengan perwakilan destinasi nominator.

11. Pengolahan Data Hasil Visitasi Lapangan

22 – 24 Oktober 2018 - Tim juri dan sekretraiat akan mengolah data untuk medapatkan hasil akhir.

- Kompilasi data akan dirapatkan bersama – sama antara Tim POKJA, Tim Juri, dan Tim Juri Kehormatan.

12. Rapat Penentuan Pemenang

25 – 27 Oktober 2018 Keputusan Tim Juri tidak dapat diganggu gugat

13. Malam Penganugerahan ISTA 2018

November 2018 Seluruh Destinasi Nominator, Tim Juri Tim Juri Kehormatan, dan Tim Sekretariat Nasional


BAB IV

PENUTUP

Kinerja destinasi untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan

pariwisata berkelanjutan perlu mendapatkan apresiasi karena hal ini

membutuhkan komitmen yang kuat mengingat destinasi tersebut akan

masuk kedalam sebuah perjalanan panjang. Tentunya, keputusan

destinasi untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan

bukanlah semata-mata untuk mendapatkan penghargaan, melainkan

karena adanya niat tulus untuk mewujudkan pariwisata yang

berkelanjutan di Indonesia sehingga manfaat dari pariwisata akan dapat

dinikmati dari generasi ke generasi.

Oleh sebab itu, penyelenggaraan Indonesia Sustainable Tourism Award

(ISTA) akan menjadi suatu wadah yang baik bagi semua pemangku

kepentingan dari semua destinasi di Indonesia untuk membangun

jejaring yang lebih kuat dan saling menginspirasi.

Diharapkan, keberadaan ISTA akan mendorong berbagai destinasi di

Indonesia untuk memulai penerapan prinsip-prinsip destinasi pariwisata

berkelanjutan. Dengan demikian Indonesia akan memiliki reputasi yang

semakin baik di tingkat internasional sebagai negara yang berkomitmen

terhadap pariwisata berkelanjutan.


Documents

Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia ISTA 2018 rev.pdf · Penghargaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan ini dapa diselesaikan. Buku pedoman ini disusun dalam rangka menindaklanjuti