HUKUM KETENAGAKERJAAN

PROFILE

UPAH KERJA

MATERI DAN PEMBAHASAN

HAK-HAK LAIN SELAIN UPAH

LAIN-LAIN

DASAR HUKUM

Kelompok 2 :

Desman Arnoldi Haloho

Theresa pardede

Arief hidayat

Iin aljanah

Deka ajeng

* HAKEKAT UPAH :Upah memiliki banyak pengertian,dan setiap pengertian memiliki cara perhitungan yang berbeda-beda misalnya perhitungan upah untuk cuti berbeda dengan upah untuk lembur.* DEFINISI UPAH :

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

UPAH KERJA

UU 13/2003 Pasal 1 angka (30) :

Menurut KUHPerdata Pasal 1601.O.-upah sehari sepuluh jam-satu minggu enam hari-satu bulan dua puluh lima hari-satu tahun tiga ratus hari

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.

DEFINISI

Dewan Penelitian Perupahan Nasional :

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003-Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) pada Bab 10 mengatur tentang Pengupahan. Menurut Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:a). upah minimum;b). upah kerja lembur;c). upah tidak masuk kerja karena berhalangan;d). upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;e). upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;f). bentuk dan cara pembayaran upahg). denda dan potongan upah;h). hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;i). struktur dan skala pengupahan yang proporsional;j). upah untuk pembayaran pesangon; dan

k). upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

JENIS-JENIS UPAH

Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja dapat dikemukakan sebagai berikut :1. Upah Nominal2. Upah Nyata (Riil Wages)3. Upah Hidup4. Upah Minimum5. Upah Wajar (Fair Wages)

JENIS-JENIS UPAH

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

Upah Nominal

Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari :a. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima;b. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

Upah Nyata (Riil Wages)

Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relative cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya melainkan kebutuhan social keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

Upah Hidup

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standard, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaanya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (cq. Gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota),

Upah Minimum

Upah wajar adalah upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya terhadap perusahaan.Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalul berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup sesuai dengan factor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah :a. Kondisi perekonomian Negara;b. Nilai upah rata-rata didaerah tempat perusahaan itu berada;c. Peraturan perpajakan;d. Standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri;e. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian Negara.

Upah Wajar (Fair Wages)

Dasar Hukum,Asas,Prinsip

Dasar Hukum Pengupahan :Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penentuan perundang-undangan tentang pengupahan adalah :1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Perubahan dari Undang- undang Nomor 14 Tahun 1969.2. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Pengupahan.3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 Jo. Kepmenaker Trans Nomor 226 tahun 2000 tentang upah minimum Propinsi (UMP).

Asas Pengupahan

Asas-asas pengupahan :Asas-asas pengupahan terdapat dalam pasal 4 PP No 8 tahun 1981 dan pasal 93 ayat (1) Undang-undang ketenagakerjaanSecara umum asas dari ketenagakerjaan adalah no work no pay, terhadap asas ini tidak mutlak ada kekecualiannya yaitu :1. jika buruh atau pekerja sakit dengan surat keterangan dokter.2. jika buruh berhalangan karena alasan dirinya atau keluaranya.3. buruh melakukan kewajiban kepada Negara (wajib militer)4. melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.5. tidak melakukan kerja karena ada halangan yan dialami pengusaha bukan atas kemauannya.

Asas Pengupahan

Prinsip-prinsip pengupahan :1. upah minimum berlaku bagi pekerja tetap, tidak tetap dan masa percobaan2. bagi perusahaan yang upah minimumnya lebih kecil, harus menaikannya sesuai dengan ketentuan upah minimum3. perusahaan tidak boleh merubah tunjangna tidak tetap menjadi tetap.4. penyesuaian upah diatas upah minimum dilaksanakan secara intern perusahaan. Melalui peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama /KKB.5. penyesuaian upah diatas minimum dilaksanakan secara intern perusahaan, melalui peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama/ KKB.

1.1 Bersifat Medis :- Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.2 Kewajiban lain yang wajib diperhatikan perusahaan :1. Jaminan Keselamatan Kerja2. Jaminan Kematian3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

1.3 Bersifat Sosial :1. Hak Beristirahat2. Pembatasan Pekerjaan Anak3. Pembatasan Pekerjaan Buruh Perempuan4. Hak Cuti Para Buruh

Hak-hak Lain Selain Upah

Jaminan Kecelakaan kerja ini berlaku bagi buruh dalam rangka melaksanakan pekerjaan atau apa yang berhubungan dengan pekerjaan misalnya, perjalanan pergi pulang dari rumah-perusahaan dan ke rumah kembali, penyakit atau kecelakaan yang di derita buruh pada saat melakukan pekerjaan. Jaminan kecelakaan kerja ini meliputi: 1. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan.2. Biaya rehabilitasi.3. Santunan sementara tidak mampu kerja, santunan cacat sebagian untuk selama- lamanya, santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental, santunan kematian.

Hal lain yang kiranya juga diperhatikan oleh perusahaan berhubungan dengan kecelakaan kerja ini, perusahaan wajib memberikan laporan kepada pejabat dinas tenaga kerja setempat sesaat setelah terjadi kecelakaan kerja. Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja ini sebesar 0,24% - 1,74% dari upah buruh sebulan dan ditanggung perusahaan.

Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kematian ini diberikan pada buruh yang meninggal bukan sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Santunan ini diberikan kepada keluarga atau ahli waris buruh. Jaminan ini meliputi:-biaya pemakaman -Santunan berupa uang Besarnya iuran jaminan kematian adalah 0,3% dari upah buruh per bulan, dan ditanggung oleh perusahaan. Besarnya santunan kematian yang diberikan oleh Jaminan Social Tenaga Kerja adalah sebesar 5.000.000,00. Sedangkan besarnya santunan untuk biaya pemakaman adalah 1.000.000,00.

Jaminan Kematian

Jaminan pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggungan atau pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan bentuk pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya.Jaminan ini bersifat dasar, maksudnya bahwa jaminan ini meliputi peningkatan kesehatan, mencegah penyakit, serta pemulihan kesehatan. Hal-hal ini difasilitasi perusahan dengan kerja sama dengan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh perusahaan yang bersangkutan.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Dalam pasal 79 berisikan tentang hak beristirahat bagi para buruh. Didalamnya di jelaskan bahwa, pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh. Waktu istirahat dan cuti yang dimaksudkan meliputi: 1. Istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya ½ jam setelah bekerja selama 4 jam

terus-menerus dan waktu tersebut tidak termasuk jam kerja2. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5

hari kerja dalam 1 minggu3. Cuti tahuanan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang

bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus4. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7

dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja atau buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunnya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.

Hak Beristihat

Berdasarkan UU Nomor.13 Tahun 2003 Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU Nomor 13 Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai cuti dan istirahat kerja. Dalam ketentuan yang telah diatur dalam undang – undang, jenis cuti terbagi atas 5 jenis, yakni :1. Cuti Tahunan2. Cuti Sakit3. Cuti Melahirkan4. Cuti Besar5. Cuti Karena Penting

Jenis-jenis Cuti

Berdasarkan UU No.13 tahun 2003 Pasal 79 ayat (2) hanya karyawan yang sudah bekerja minimal 12 bulan yang berhak mendapat cuti tahunan 12 hari. Karena itu perusahaan berwenang untuk menolak permintaan cuti dari karyawan yang belum genap 1 tahun bekerja, apabila perusahaan bersedia memberikan ijin maka disebut sebagai cuti diluar tanggungan. Ketentuan cuti tahunan dapat dihitung secara sederhana, seperti ketentuan dibawah ini. * Jika perusahaan memberlakukan 5 hari kerja dalam seminggu maka hari sabtu dan minggu adalah hari libur kerja artinya jika karyawan mengambil cuti dalam rentang hari tersebut maka hari sabtu dan minggu tidak dihitung. Rumus yang dapat digunakan dalam menghitung cuti tahunan adalah :Sisa Cuti = Selisih tanggal cuti – (jumlah hari libur nasional+jumlah hari libur)

Cuti Tahunan

Syarat dalam pengajuan cuti sakit harus memenuhi beberapa syarat, yakni :- Pekerja yang sakit selama 1-2 hari berhak atas cuti dengan ketentuan pekerja yang

bersangkutan harus memberitahukan atasanya.- Pekerja yang sakit lebih dari 2 -14 hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan

bahwa pekerja yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat kterangan dokter.

- Pekerja yang menderita sakit lebih dari 14 hari berhak atas cuti sakit, dnegan ketentuan bahwa pekerja yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh menteri kesehatan.

- Pekerja yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam point diatas harus diuji kembali penyakitnya. Paabila berdasarkan tes kesehatan belum sembuh maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mendapat uang pesangon berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.

Cuti Sakit

Syarat dalam pengajuan cuti sakit harus memenuhi beberapa syarat, yakni :

Sakit bukanlah keinginan dari para pekerja, jadi upah kerja harus tetap dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan pasal 93 UU Nomor 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, upah yang dibayarkan kepada pekerja yang sakit :- Untuk empat bulan pertama, dibayar 100 % dari upah- Untuk empat bulan kedua, dibayar 75 % dari upah- Untuk empat bulan ketiga, dibayar 50 % dari upah- Untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % dari upah sebelum pemutusan hubungan

kerja dilakukan oleh pengusaha atau pihak perusahaan.

* Pekerja yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajiban pekerjaannya sehingga memerlukan perawatan berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya, pekerja yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Cuti Sakit

UU Ketenagakerjaan tidak memberikan kewenangan kepada pengusaha atau perusahaan untuk membuat perjanjian kerja yang memuat ketentuan larangan menikah maupun larangan hamil selama masa kontrak atau selama masa tertentu dalam perjanjian kerja. Hal tersebut ada dalam ketentuan pada Pasal 153 ayat 1 huruf e UU No.13/2003 yang berbunyi “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena pekerja hamil adalah batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan sesuai pasal 153 ayat 2 UU No.13/2003.

Cuti Melahirkan

Pengaturan mengenai cuti hamil ini diatur sebagaimana berikut :- Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.- Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat ketrangan dokter kandungan atau bidan.

Cuti Melahirkan

Tidak semua perusahaan mengadakan cuti besar. Cuti besar hanya dilaksanakan di perusahaan – perusahaan tertentu. Pekerja yang telah bekerja sekurang - kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama berhak mendapatkan cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan. Pekerja yang menjalani cuti besar pada tahun ketujuh dan seterusnya tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan

Selama menjalankan hak istirahat panjang pekerja/buruh berhak atas upah penuh dan pada pelaksanaan istirahat tahun kedelapan pekerja/buruh diberikan kompensasi hak istirahat tahunan sebesar setengah bulan gaji Pasal 79 ayat (2) d dan ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Kepmenakertrans No. KEP. 51/MEN/IV/2004 tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu.

Cuti Besar

Pekerja berhalangan hadir/melakukan pekerjaannya dikarenakan suatu alasan penting. Dalam pasal 93 ayat 4 UU no.13/2003 tentang Tenaga Kerja disebutkan bahwa pekerja berhak atas cuti tidak masuk kerja karena halangan dan tetap dibayar penuh. Alasan/keperluan penting tersebut mencakup :- Pekerja menikah, dibayar untuk 3 (tiga) hari- Menikahkan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari- Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari- Membaptiskan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari- Istri melahirkan/mengalami keguguran kandungan, dibayar untuk 2 (dua) hariSuami/istri, orang tua/mertua, anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk 2 (dua) hari- Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk 1 (satu) hari

Cuti Karena Alasan Penting

Pengupahan terhadap cuti :Berdasarkan Undang-undang no. 13 tahun 2003 Pasal 79 ayat (2), hanya

karyawan yang sudah bekerja minimal 12 bulan yang berhak mendapat cuti tahunan 12 hari. Karena itu, perusahaan berwenang untuk menolak permintaan cuti dari karyawan yang belum genap 1 tahun bekerja. Apabila perusahaan bersedia memberikan ijin, maka disebut sebagai “cuti di luar tanggungan” dan perusahaan dapat memotong gaji pekerja tersebut secara pro rata sesuai dengan jumlah ketidak-hadirannya.

Tetapi disebutkan juga dalam Undang-undang tersebut bahwa pelaksanaan dari cuti tahunan ditentukan dari Perjanjian Kerja Bersama; dan/atau Peraturan Perusahaan; dan/atau Perjanjian Kerja. Artinya, cuti tersebut bergantung dari kesepakatan antara karyawan dengan pengusaha. Pada situasi ini, keberadaan dan pelaksanaan cuti bergantung pada negosiasi personal masing-masing karyawan dengan pengusaha

Kesimpulan

Pengupahan terhadap cuti :Pekerja berhalangan hadir/melakukan pekerjaannya dikarenakan suatu alasan

penting. Dalam pasal 93 ayat 4 UU no.13/2003 tentang Tenaga Kerja disebutkan bahwa pekerja berhak atas cuti tidak masuk kerja karena halangan dan tetap dibayar penuh. - Alasan/keperluan penting tersebut mencakup :- Pekerja menikah, dibayar untuk 3 (tiga) hari- Menikahkan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari- Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari- Membaptiskan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari- Istri melahirkan/mengalami keguguran kandungan, dibayar untuk 2 (dua) hariSuami/istri, orang tua/mertua, anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk 2 (dua) hari- Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk 1 (satu) hari.

Kesimpulan