PENGERTIAN WAKALAH

Wakalah itu berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (aldhamah), atau pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapula pengertian-pengertian lain dari Wakalah yaitu: 1. Wakalah atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. 2. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

RUKUN DAN SYARAT-SYARAT DALAM WAKALAH

Menurut jumhur ulama, berpendirian bahwa rukun dan syarat Wakalah itu adalah sebagai berikut: Dalam akad Wakalah beberapa rukun dan syarat harus dipenuhi agar akad ini menjadi sah: 1. Orang yang mewakilkan (Al-Muwakkil) o Pemberi kuasa memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. o Pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. 2. Orang yang diwakilkan. (Al-Wakil) o Penerima kuasa perlu cakap hukum. o Penerima kuasa mampu menjalankan amanah 3. Obyek yang diwakilkan. o Boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. o Obyek yang akan diwakilkan tidak boleh melanggar Syariah Islam. 4. Shighat o Perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. o Isi berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa o Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.

FATWA MUI WAKALAH

Seiring dengan berkembangnya institusi keuangan Islam di Indonesia, maka suatu aturan hukum turut pula dikembangkan untuk melegalisasi serta melindungi akad-akad yang sesuai Syariah Islam diterapkan dalam Sistem Keuangan Islam di Indonesia. Maka dari

itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa NO: 10/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini ditetapkan pada saat Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional (8 Muharram 1421 H./13 April 2000) yang menetapkan: 1. Ketentuan Wakalah. 2. Rukun dan Syarat Wakalah 3. Aturan terjadinya perselisihan

APLIKASI WAKALAH DALAM INSTITUSI KEUANGAN

Akad Wakalah dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, terutama dalam institusi keuangan: 1. Transfer Uang

Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad Wakalah, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai Al-Muwakkil terhadap bank sebagai Al-Wakil untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening nasabah (Jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada kepada rekening tujuan. Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang ini: 1. 1. Wesel Pos

Pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari Al-Muwakkil kepada AlWakil, dan Al-Wakil memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju. Berikut adalah proses pentransferan uang dalam Wesel Pos. 1. 2. Transfer uang melalui cabang suatu bank

Dalam proses ini, Al-Muwakkil memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan Al-Wakil, namun bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut. Berikut adalah proses pentrasferan uang melalui cabang sebuah bank. 1. 3. Transfer melalui ATM

Kemudian ada juga proses transfer uang dimana pendelegasian untuk mengirimkan uang, tidak secara langsung uangnya diberikan dari Al-Muwakkil kepada bank sebagai Al-Wakil. Dalam model ini, Nasabah Al-Muwakkil meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang

dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, dimana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM. 2. Letter Of Credit Import Syariah

Akad untuk transaksi Letter of Credit Import Syariah ini menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSNMUI/IX/2002. Akad Wakalah bil Ujrah ini memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan sutuasi yang terjadi.

Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:

1. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor. 2. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumendokumen transaksi impor. 3. Besar ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:

1. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. 2. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumendokumen transaksi impor. 3. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. 4. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.

Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, dengan ketentuan:

1. Nasabah melakukan akad wakalah bil ujrah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran. 2. Bank dan importir melakukan akad Mudharabah, dimana bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.

Akad Wakalah bil Ujrah dan Hawalah, dengan ketentuan:

1. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. 2. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.

3. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase. 4. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor. 3. Letter Of Credit Eksport Syariah

Akad untuk transaksi Letter of Credit Eksport Syariah ini menggunakan akad Wakalah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002. Akad Wakalah ini memiliki definisi dimana bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan eksport. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan sutuasi yang terjadi.

Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:

1. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor. 2. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah. 3. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam presentase.

Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:

1. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor. 2. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank). 3. Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor. 4. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase. 5. Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad. 6. Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (taalluq).

Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah dengan ketentuan:

1. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir. 2. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor. 3. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank). 4. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance). 5. Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan untuk Pembayaran ujrah, pengembalian dana mudharabah, dan pembayaran bagi hasil. 6. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.

4.

Investasi Reksadana Syariah

Akad untuk transaksi Investasi Reksadana Syariah ini menggunakan akad Wakalah dan Mudharabah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSNMUI/IV/2001. Akad Wakalah ini memiliki definisi dimana pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi agar memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana dari pemilik modal. 5. Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Akad untuk transaksi pembiayaan rekening koran syariah ini menggunakan akad Wakalah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 30/DSN/VI/2002. Akad Wakalah ini memiliki definisi dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan transaksi yang diperlukan. 6. Asuransi Syariah

Akad untuk Asuransi syariah ini menggunakan akad Wakalah bil Ujrah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006. Akad Wakalah bil Ujrah ini memiliki definisi dimana pemegang polis memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk menyimpannya ke dalam tabungan maupun ke dalam non-tabungan. Dalam model ini, pihak asuransi berperan sebagai Al-Wakil dan pemegang polis sebagai Al-Muwakil.

BERAKHIRNYA WAKALAH

Yang menyebabkan Wakalah menjadi batal atau berakhir adalah: 1. Bila salah satu pihak yang berakad Wakalah itu gila. 2. Bila maksud yang terkandung dalam akad Wakalah sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan. 3. Diputuskannya Wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang berWakalah baik pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa. 4. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu obyek yang dikuasakan. Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar Des2

KafalahPosted on Desember 2, 2011 by aprizal27 Kafalah

PENGERTIAN AL-KAFALAH

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (Kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

KETENTUAN UMUM KAFALAH

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka mengadakan kontrak (akad). 2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan. 3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

RUKUN DAN SYARAT KAFALAH

1. Pihak penjamin (Kafiil) 1. Baligh dan berakal sehat 2. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut. 2. Pihak orang yang berutang (Makful anhu) 1. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang( kepada penjamin 2. Dikenal oleh penjamin. 3. Pihak yang berpiutang (Makful Lahu) 1. Diketahui identitasnya 2. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa 3. Berakal sehat 4. Obyek penjaminan (Makful bihi) 1. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa benda, uang, atau pekerjaan. 2. Bisa dilaksanakan oleh penjamin 3. Harus merupakan piutang mengikat, yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan 4. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya 5. Tidak bertentangan dengan syariah. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

JENIS AL-KAFALAH

1. Kafalah bin-Nafs, yaitu merupakan akad memberikan jaminan atas diri

2. Kafalah bil-Maal, yaitu merupakan jaminan pembayaran baran atau pelunasan utang. 3. Kafalah bit-Taslim, kafalah ini biasa dilakukan unutk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. 4. Kafalah al-Munjazah, yaitu merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. 5. Kafalah al-Muallaqah, merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munajazah

APLIKASI KAFALAH DALAM INSTITUSI KEUANGAN

1. Bank garansi Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga. 1. A.

Jenis bank garansi

Bank Garansi Keagenan adalah bukti asli surat permintaan bank garansi yang ditandatangani oleeh pihak berwenang dari perusahaan (distributor) yang meminta adanya bank garansi, misal bank garansi untuk agen produk X. Bank Garansi untuk tender adalah bank garansi yang diberikan kepada kontraktor yang mengikuti prosedur proyek atau pelelangan biasanya diberikan 1% 3% dari nilai proyek yang dibiayai yang bersifat non cash loan. Performance Bond adalah bank garansi yang diberikan kepada kontraktor, dimana kontraktor tersebut telah memenangkan proyek dan sedang menjalankan proyek tersebut biasanya setoran tunai untuk blokir atau ke setoran bank garansi sebesar 10% 30%, bisa juga di cover dengan jaminan fixed asset lainnya, dan juga bersifat non cash loan. Mantenance Bond adalah bank garansi yang diberikan kepada kontraktor, dimana kontraktor tersebut telah menyelesaikan proyek, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan proyek sebagai jaminan apabila selama kurun waktu tertentu proyek tersebut tidak bermasalah, biasanya para bohweer menggunakan retention fee yakni uang diblokir sebesar 15% 20%, atau bisa juga meminta bank garansi mentenance bond. Advance Payment Bond adalah bank garansi jaminan uang muka, dimana kontraktor tersebut harus mengeluarkan uang muka sebagai bukti kesanggupan dan kecukupan modal dalam mengerjakan proyek sehingga kontraktor tidak hanya mengharapkan turunnya invoice atau pembayaran dari bohweer, biasanya diberika 1% 5% dari nilai proyek yang dibiayai. Charge card

1. B.

Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan pada waktu yang telah ditetapkan.

Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar Okt25

HawalahPosted on Oktober 25, 2011 by aprizal27 Hawalah

PENGERTIAN HAWALAH

Hawalah menurut etimologi berarti pengalihan, utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhalalaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.

LANDASAN DAN DASAR HUKUM SYARIAH HAWALAH Sunnah

1. 1.

Imam bukhari dan muslim meriwayatkan dai abu hurairah bahwa Rasulullah saw. Bersabda, ( ) menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah sebuh kedzaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawalahkan) kepada oang yang mampu/kaya maka terimalah hawalah itu. Pada hadits tersebut, rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang meng-hawalah-kan kepada orang yang mampu/kaya, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-hawalah-kan (muhalalaih). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi. 1. 2. Ijma

Ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, hawalah harus pada uang atau kewajiban finansial.

RUKUN HAWALAH

Menurut madzhab Hanafi rukun hawalah ada dua yaitu ijab yang diucapkan oleh Muhil dan qobul yang diucapkan oleh Muhal dan Muhalalaih. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun hawalah ada enam macam yaitu:

1. Muhil (orang yang memindahkan penagihan yaitu orang yang berhutang). 2. Muhal (orang yang dipindahkan hak penagihannya kepada orang lain yaitu orang yang mempunyai piutang). 3. Muhalalaih (orang yang dipindahkan kepadanya objek penagihan). 4. Muhal bih (hak yang dipindahkan yaitu hutang). 5. Piutang Muhil pada Muhal alaih. 6. Shighot.

JENIS-JENIS HAWALAH Ditinjau Dari Segi Jenis Akad

1. 1.

Akad hawalah ditinjau dari segi jenis akadnya dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Hawalah Al-Muqayyadah, yaitu pemindahan sebagai ganti dai pembayaran hutang muhil (pihak yang berhutang/pihak yang pertama) kepada muhal/pihak kedua (pemindahan syarat). Dimana muhil memiliki utang piutang dengan muhalalaih 2. Hawalah Al-Muthlaqoh, yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang muhil (pihak pertama) kepada muhal/pihak kedua (pemindahan mutlak). Dimana muhil tidak memiliki utang piutang dengan muhilalaih. 1. 2. Ditinjau Dari Segi Objeknya Akad hawalah ditinjau dari segi jenis objeknya dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1. Hawalah Al-Haqq, yaitu apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang. 2. Hawalah Ad-Dayn, yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang (pemindahan utang/ kewajiban).

FATWA MUI HAWALAH

Seiring dengan berkembangnya institusi keuangan Islam di Indonesia, maka suatu aturan hukum turut pula dikembangkan untuk melegalisasi serta melindungi akad-akad yang sesuai Syariah Islam diterapkan dalam Sistem Keuangan Islam di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah disebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)

MANFAAT HAWALAH

Akad hawalah dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan, diantaranya: 1. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan 2. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan

3. Dapat menjadi salah satu fee-based income/ sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah. Adapun resiko yang harus diwaspadai dari kontrak hawalah yaitu adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu atau ingkar janji dalam memenuhi kewajiban hawalah ke bank.

BERAKHIRNYA AKAD HIWALAH

Akad hiwalah dapat berakhir karena beberapa sebab, diantaranya sebagai berikut: 1. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu membatalkan akad hawalah sebelum akad itu berlaku secara tetap, maka pihak kedua berhak menuntut pembayaran hutang kepada pihak pertama. Demikian pula hak pertama kepada pihak ketiga. 2. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak kedua. 3. Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. 4. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hiwalah tersebut kepada pihak ketiga.

APLIKASI HAWALAH DALAM PERBANKAN

Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut: 1. 1. Factoring

Yang dimaksud dengan Anjak Piutang Secara syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. 1. 2. Post dated check

Yaitu dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. 1. 3. Bill discounting

Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah. Hanya saja, dalam bill discounting. Nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hawalah. Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar Okt20

Deposito SyariahPosted on Oktober 20, 2011 by aprizal27 Deposito Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapt dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah yang dirumuskan dalam Fatwa DSN No 03/DSN-MUI/IV/2000. Adapun dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai Mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, temasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai wali amanah, harus berhati-hati dan bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 bentuk mudharabah, yakni : 1. Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investmen Account, URIA) 2. Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investmen Account, RIA) 1. Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investmen Account, URIA) Dalam deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu pada Bank Syariah dalam mengelola investasinya. Bank Syariah memiliki kebebasan penuh untuk menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menghitung bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hati dalam sebulan menjadi angka penyebut /angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, dan 31 hari).

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah tersebut hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

Hasil perhitungan bagi hasil dalam anka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah

1. Pembulatan ke atas untuk nasabah 2. Pembulatan ke bawah untuk bank

Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Pembayaran bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu : 1. Anniversary Date

Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan

1. End of Month

Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, dan 31 hari) Bagihasil bulanan yang diterima nasabah dapat di diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan

Dalam hal pencairan deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) dengan pembayaran bagihasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, Bank Syariah dapat mengenakan denda (penalty) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3 % dari nominal bilyet deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito Mudharabah Mutlaqah semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

2. Mudharabah MuQAYYADAH (Restricted Investmen Account, RIA) Berbeda halnya dengan Mudharabah Mutlaqah (URIA), dalam deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau syarat tertentu kepada pihak Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain pihak Bank tidak memiliki kebebasan sepenuhnya. Dalam menggunakan dana deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA) ini, terdapat dua metode yaitu : 1. Cluster Pool of Fund, yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. 2. Spesific Project, yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Dalam hal ini, bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana RIA, yakni : 1. Cluster Pool of Fund Pembayaran bagi hasil deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA) dilakukan secara triwulanan, semesteran, atau periodisasi lain yang disepakati 2. Spesific Project Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut : 1. Anniversary Date

Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan

2. End of Month

Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito

Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, dan 31 hari) Bagihasil bulanan yang diterima nasabah dapat di diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan

2. Penghitungan Bagi Hasil Spesific Project Dalam penghitungan bagi hasil deposito, basis perhitungan bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukuan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat dan menjadi angka pembilang atau number of days. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi. Dalam hal pencairan deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA), terdapat ketentuan sebagai berikut : 1. Khusus untuk cluster, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA) dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Jika tidak sesuai maka akan terkena denda (penalty) 2. Khusus untuk spesific project, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari pihak bank. Bank dapat menolak pemohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal nbank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo bank dapat mengenakan denda (penalt) sesuai dengan kesepakatan. Deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA) dengan pembayaran bagi hasil secara bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan denda 3% dari nominal bilyet deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito Mudharabah Mutlaqah semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan. Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar Okt20

Tabungan SyariahPosted on Oktober 20, 2011 by aprizal27 Tabungan Syariah Berdasarkan undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 1. Definisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 21 yang mengatur perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan, yaitu: Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariahyang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu Sedangkan Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah, sehingga kita mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadiah Tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang berdasarkan prinsip Wadiah dan mudharabah. 2. Tabungan Wadiah Wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Bank sayariah menggunakan akad wadiah yadh adh dhamanah. Nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank sayariah untuk menggunkan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yag dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendakinya. Bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Wadiah yadh adh dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, maka nasabah menitipkan dan bank tidak boleh saling menajajikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disayaratkan du muka. Kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela. 3. Ketentuan Umum Tabungan Wadiah

1. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan keinginan pemilik harta 2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi hak milik atau tanggungan Bank. Sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai intensif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening. 4. Tabungan Mudharobah Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul mal. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Bank syariah juga memilki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalainnya. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalainnya. Namun apabila yang terjadi adalah miss management, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar Okt20

GiroPosted on Oktober 20, 2011 by aprizal27 Giro Ada beberapa definisi mengenai giro, antara lain: 1. Secara umum, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan.[1] 2. Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 3. Giro di bank syariah merupakan bentuk simpanan dana nasabah yang dititipkan kepada bank syariah dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindahbukuan.[2] 4. Menurut Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, mendefinisikan giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah.

Macam-macam Giro Ada dua macam giro dalam produk perbankan syariah, yaitu: 1. Giro Wadiah A. Definisi Giro Wadiah Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. B. Dasar Hukum - Al-Quran Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283) - Hadist Tunaikanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. (HR. Abu Dawud, Turmudzi, dan Al-Hakim) C. Aplikasi pada Perbankan Syariah Aplikasi dalam perbankan syariah menggunakan akad wadiah yad dhamanah untuk rekening giro, yaitu nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Ketentuan umum Giro Wadiah sebagai berikut: 1. Dana wadiah digunakan bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut. 2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai

suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (on call), baik sebagian ataupun seluruhnya. D. Metode Perhitungan Teknik perhitungan bonus wadiah dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun, bonus wadiah dapat diberikan kepada giran sebagai berikut: 1. Saldo terendah dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo terendah). 2. Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus gironya dihitung dari saldo rata-rata harian). 3. Saldo hariannya di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo harian). Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus wadiah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok: 1. Rp 1.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,2. Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,3. Di atas Rp 100.000.000,Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut: 1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan. 2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan. 3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari. 4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari. 5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku. Dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian. Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar Okt20

MudharabahPosted on Oktober 20, 2011 by aprizal27 Mudharabah a. Al- QURAN dan dari orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT (al-Muzzammil : 20) b. HADITS : Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah no. 2280 , kitab at-Tijarah) c. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) d. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/16/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH. Definisi Mudharabah Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Secara umum mudharabah terbagi menjadi 2 jenis : 1. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shohibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggris dikenalm sebagai Unrestricted Investment Account (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, shaibul al-mal boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat/ batasan ini harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. 2. Mudhrabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut dengan istilah restricted mudharabah/ specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk mudharabah muqayyadah, yakni yang on balancesheet dan yang off balance-sheet. Dalam mudharabah muqayyadah on balance sheet, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Dalam mudharabah muqayyadah of balance off balance sheet, aliran dana berasal dari satu nasabah pembiayaan. Di sini, bank syariah bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara off balance sheet. Sedangkan bagi hasilnya tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh arranger fee. Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar Okt20

Syirkah / MusyarakahPosted on Oktober 20, 2011 by aprizal27 Syirkah / Musyarakah a. Al-QURAN maka mereka berserikat pada sepertiga (an-Nisa : 12) Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. (Shaad : 24)b. HADITS

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda, Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. (HR Abu Dawud no. 2996, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim) c. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH d. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/16/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH. Definisi Syirkah/ Musyarakah Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Akad musyarakah adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Secara umum syirkah terbagi menjadi 5, di antaranya: 1. Syirkah Inan

Yaitu kerjasama bisnis yang dilakukan dua orang atau lebih, dimana masing-masing menyertakan harta (modal) dan sekaligus juga menjadi pengelolanya (tenaga), kemudian keuntungannya dibagi diantara mereka berdasarkan kesepakatan. Jika mengalami kerugian, maka kerugiannya akan ditanggung bersama berdasarkan proporsional modalnya. Hukum syirkah ini diperbolehkan berdasarkan ijma. Kalaupun ada perbedaan hanya dalam beberapa bentuk rincian dan satuannya. 2. Syirkah Mudharabah

Secara muamalah, syirkah mudharabah mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (rabbul maal) dan pihak pengelola (mudhorib). Pihak pemodal menyerahkan (mengamanahkan) modalnya dengan akad wakalah kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit). Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan manakala terjadi kerugian bukan karena kesalahan manajemen (kelalaian), maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. 3. Syirkah Wujuh

Adalah syirkah antara dua orang dengan modal dari pihak lain diluar kedua orang tersebut. Dimana dua orang yang menerima modal itu disebut sebagai pengelola dan yang memberikan modal adalah pemodal. 4. Syirkah Abdan

Syirkah abdan merupakan kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahlian orang-orang yang melakukan akad syirkah. Misalnya syirkah antara insinyur dan arsitek tanpa modal dana dalam sebuah usaha konsultan bangunan, semua akan berkerja sesuai keahlian masing-masing dan hasilnya (keuntungan) akan dibagi sesuai kesepakatan. 5. Syirkah Mufawadhah

Adalah syirkah dimana seseorang yang memberikan sumbangan modal yang sama banyak. Keuntungan dan risiko merupakan tanggungjawab bersama. Di samping rakan kerja boleh bertanggungjawab liability rakan kerja pihak lain. Dengan demikian masing-masing pihak dapat berbuat atas nama pihak lain dan mewakilinya sebagai pemberi jaminan bagi yang lain. Filed under Uncategorized | Tinggalkan Komentar http://aprizal27.wordpress.com/