34
1 PENGERTIAN, KONSEP DAN HAKIKAT PROFESI GURU Pembimbing: Drs. Edy Wiyono, M.Pd Tujuan Makalah ini disusun sebagai Tugas Kelompok dan guna mengembangkan kemampuan dibidang akademis mata kuliah Profesi Kependidikan Disusun Oleh FKIP – PMIPA Fisika 2013; Kelas A Semester IV: 1.Azhar Umam - K2313012 2. Nanda Rizky Kumara - K2313048 3. Nur Intan Mahanani - K2313054 4. Ravena Nurul Huda A - K2313058

PENGERTIAN, KONSEP DAN HAKIKAT PROFESI GURU.doc

Embed Size (px)

Citation preview

PENGERTIAN, KONSEP DAN HAKIKAT PROFESI GURU

Pembimbing: Drs. Edy Wiyono, M.PdTujuan

Makalah ini disusun sebagai Tugas Kelompok dan guna mengembangkan kemampuan dibidang akademis mata kuliah Profesi KependidikanDisusun Oleh FKIP PMIPA Fisika 2013; Kelas A Semester IV:

1. Azhar Umam

- K23130122. Nanda Rizky Kumara

- K2313048

3. Nur Intan Mahanani

- K2313054

4. Ravena Nurul Huda A

- K2313058

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

2014KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Pengertian, Konsep dan Hakikat Profesi Guru tepat pada waktunya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Edy Wiyono, M.Pd. sebagai dosen pengajar mata kuliah Profesi Kependidikan atas arahan dan bimbingannya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turutmembantu baik secara moril maupun meteril dalam proses penyelesaian makalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat kekurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna mewujudkan makalah yang lebih baik di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan konstribusi positif kepada para pembaca.

Surakarta, Februari 2015

PenyusunDaftar Isi

HALAMAN JUDUL 1

KATA PENGANTAR2

DAFTAR ISI3

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang4

B. Rumusan Masalah 5C. Tujuan 5D. Manfaat 5E. Metode Penulisan6BAB II PEMBAHASAN A. Hakekat Profesi Kependidikan7B. Konsep dan Pengertian Profesi dalam Pendidikan8C. Syarat-syarat Profesi Keguruan12D. Urgensi Profesionalisme dalam kehidupan14E. Cakupan Profesi Kependidikan17F. Profesi Kependidikan dan Ilmu Pendidikan18G. Perlindungan terhadap Profesi Kependidikan19BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 21B. Saran 22DAFTAR PUSTAKA23BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangGuru sebagai salah satu tenaga kependidikan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Tugas dan tanggung jawab tersebut lebih luas dari sekedar hanya membuat peserta didik menjadi tahu dan memahami bahan ajar yang diberikan, yaitu menjadikan peserta didik menjadi manusia terdidik yang memahami perannya sebagai manusia, sehingga bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Kinerja guru yang selama ini menjadi wacana dalam meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), telah menjadikan guru sebagai salah satu isu sentral mengenai pendidikan secara nasional. Persoalan guru adalah persoalan pendidikan, dan persoalan pendidikan adalah persoalan bangsa. Begitulah kira-kira kalangan praktisi pendidikan menggiring isu tentang guru dalam upaya meningkatkan profesionalime guru.

Guru merupakan unsur utama dalam keseluruhan proses pendidikan khususnya di tingkat institusional. Tanpa guru pendidikan hanya menjadi slogan muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan yaitu guru (Surya, 2003:2). Karena itu, untuk menjadikan pendidikan sebagai sebuah sektor pembangunan yang efektif.

Guru adalah faktor yang mutlak. Bukan saja jumlahnya yang harus mencukupi, melainkan mutunya juga harus baik, sebab jumlah dan mutu guru adalah unsur yang secara langsung ikut menentukan kekuatan sektor pendidikan. Dengan kata lain, kekuatan dan mutu pendidikan sesuatu negara dapat dinilai dengan mempergunakan faktor guru sebagai salah satu indeks utama. Itulah antara lain sebabnya mengapa guru faktor yang mutlak dalam pembangunan.Pengalaman-pengalaman inilah yang seharusnya menjadi perhatian kebijakan pengembangan guru di Indonesia. Sayangnya selama ini kita menjadikan guru hanya sebagai bagian dari aparat pemerintah, yang melakukan tugas harus sesuai dengan birokrasi yang cenderung hirarkis. Akibatnya guru terkooptasi oleh birokrasi sehingga menghilangkan jati diri guru sebagai pendidik dan pembimbing di persekolahan.

Peran guru selama ini memang telah diperlakukan sebagai profesi tetapi perlakuan yang diberikan kepada guru tidak mencerminkan bahwa guru adalah profesi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai penderitaan yang dialami guru dalam melaksanakan tugasnya. Profesi guru kurang dihargai sebagai tenaga profesional, padahal peran yang dimainkannya telah memenuhi syarat atau ciri-ciri sebagai tenaga professional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas kita dapat menarik permasalahan yang ada antara lain:

1. Apa hakikat profesi kependidikan?2. Apa konsep dan maksud dari profesi dan profesi keguruan?3. Bagaimana syarat-syarat dari profesi keguruan?4. Bagaimana urgensi keprofesionalan dalam suatu profesi?5. Apa saja cakupan dari profesi kependidikan?

6. Bagaimana hubungan profesi kependidikan dan ilmu pendidikan?

7. Bagaimana perlindungan terhadap profesi kependidikan?C. Tujuan1. Untuk mengetahui hakikat profesi kependidikan;2. Untuk mengetahui konsep dan pengertian dari profesi dan profesi keguruan;3. Untuk mengetahui syarat-syatat dari profesi keguruan;4. Untuk mengetahui urgensi keprofesionalan dalam suatu profesi;5. Untuk mengetahui cakupan dari profesi kependidikan;

6. Untuk mengetahui hubungan profesi kependidikan dan ilmu pendidikan;

7. Untuk mengetahui perlindungan terhadap profesi kependidikan;D. Manfaat1. Untuk Peserta Didika. Sebagai acuan dalam meningkatkan eksistensinya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran; danb. Membentuk karakter diri pribadi dengan berbagai keterampilan dan kecakapan khusus sebagai bekal dirinya dalam menghadapi tantangan zaman.2. Untuk Dosena. Meningkatkan eksistensinya agar dapat mendidik dan membina peserta didik; danb. Sebagai motifasi bagi Dosen untuk para mahasiswanya.

3. Untuk Mahasiswaa. Mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan mutu pendidikan; danb. Sebagai acuan yang baik untuk meningkatkan pengetahuannya.E. Metode Penulisan

1. Subjek PenulisanSubjek Penulisan adalah pengertian, konsep dasar dan hakikat profesi guru, yang pengambilan datanya diambil dari berbagai literatur yang berisi tentang profesi kependidikan dan dari berbagai sumber lainnya.2. Prosedur PenulisanProsedur penulisan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:a. Menentukan sumber-sumber yang akan dijadikan referensi pembuatan makalah.b. Mengidentifikasi aspek apa saja yang diperlukan dalam penyusunan pengertian, konsep dasar dan hakikat profesi guruc. Menyusun semua informasi yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat.BAB I

PEMBAHASANA. Hakekat Profesi Kependidikan

Tenaga kependidikan secara umum adalah orang-orang yang peduli dengan masalah-masalah kependidikan dan memiliki tugas dan wewenang tertentu di bidang kependidikan. Peraturan pemerintah No. 38/1992 pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah:

Ayat 1:

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan.Ayat 2:

Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik.Ayat 3:

Tenaga pembimbing adalah yenaga pendidik yang bertugas membimbing peserta didik.Ayat 4:

Tenaga pengajar adalah pendidik yang bertugas utama mengajar peserta didik.Ayat 5:

Tenaga pengajar adalah tenaga pendidik yang bertugas utama melatih peserta didik.Peraturan pemerintah No. 38/1992 Pasal 3 menjelaskan tentang jenis tenaga kependidikan, terdiri atas :

Ayat 1: Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik,pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembnagan di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar penguji.Ayat 2: Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih.Ayat 3: Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah direktur, rector.(Oemar Hamalik 1984:2) sampai pada suatu kesimpulan bahwa hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji yang terbuka. Suatu profesi mengandung unsur pengabdian

(Oemar Hamalik, 1984:3) menurutnya, suatu profesi bukanlah dimaksudkan untuk mencari keuntungan materi belaka, melainkan untuk pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian seorang profesional menunjuk pada pengutamaan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiriB. Konsep dan Pengertian Profesi dalam PendidikanIstilah profesi dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menunjukkan tentang pekerjaan seseorang. Seseorang yang bekerja sebagai dokter, dikatakan profesinya sebagai dokter dan orang yang pekerjaannya mengajar dikatakan profesinya sebagai guru. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa profesinya sebagai tukang batu, tukang parkir, pengamen, penyanyi, pedagang, dan sebagainya. Jadi istilah profesi dalam konteks ini sama artinya dengan pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Keragaman dalam memahami istilah profesi dalam kehidupan sehari-hari mengidentifikasikan perlunya suatu pengertian yang dapat menegaskan kriteria suatu pekerjaan sehingga dapat disebut sebagai suatu profesi. Artinya, tidak semua pekerjaan atau tugas yang dilakukan dapat disebut sebagai profesi. Pekerjaan-pekerjaan yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang disebut sebagai suatu profesi.

Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa inggris yaitu profession, yang artinya pekerjaan, atau dalam bahasa Latin, profecus yang artinya mengakui, adanya pengakuan menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara Terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual (Danin,2002). Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik.

Secara leksikal, perkataan profesi mengandung berbagai makna dan pengertian. Pertama, profesi menunjukkan suatu kepercayaan (to profess means to trust), bahkan suatu keyakinan (to belief in) atas suatu kebenaran (ajaran agama) atau kredibilitas seseorang (Hornby, 1962). Kedua, profesi dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu (a particular business, Hornby, 1962).

Websters New World Dictionary menunjukkan lebih lanjut bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi (kepada pengembannya) dalam liberal atrs atau science, dan biasanya meliputi pekerjaan mental dan bukan pekerjaan manual.

Dari berbagai pengertian profesi tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Pada umumnya, masyarakat awam memaknai kata profesionalisme bukan hanya digunakan untuk pekerjaan yang telah diakui sebagai suatu profesi, melainkan pada hampir setiap pekerjaan. Muncul ungkapan, misalnya, penjahat profesional, sopir profesional, hingga tukang ojek profesional. Dalam bahasa awam pula, seseorang disebut profesional jika cara kerjanya baik, cekatan dan hasilnya memuaskan. Dengan hasil kerja itu, seseorang mendapatkan uang atau bentuk imbalan lainnya.

Dapatkah disalahkan penggunaan istilah yang serampangan itu? Tidak, karena istilah profesi bukan monopoli kalangan tertentu. Namun, secara sosiologis ada aspek positifnya di belakang gejala itu, yaitu refleksi dari adanya tuntutan yang makin besar dari masyarakat akan proses dan hasil kerja yang bermutu, penuh tanggung jawab bukan sekadar asal dilaksanakan.

Ada semacam common denominators antara berbagai profesi. suatu profesi umumnya berkembang dari perkerjaan (vocation) yang kemudian berkembang makin matang. Selain itu, dalam bidang apapun, profesionalisme seseorang ditunjang oleh tiga hal, yaitu keahlian, komitmen, dan keterampilan yang relevan yang membentuk sebuah segitiga sama sisi yang di tengahnya terletak profesionalisme. Ketiga hal itu pertama-tama dikembangkan melalui pendidikan prajabatan dan selanjutnya ditingkatkan melalui pengalaman dan pendidikan/latihan dalam jabatan. Karena keahliannya yang tinggi, maka seorang profesional dibayar tinggi. well educated, well trained, well paid, adalah salah satu prinsip profesionalisme.1. Pengertian profesi keguruan

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah merealisasikan pengertian profesi keguruan untuk pendidikan di Indonesia sebagai berikut:

a. Profesi keguruan adalah suatu bidang pengabdian/dedikasi kepada kepentingan anak didik dalam perkembangannya menuju kesempurnaan manusiawi.

b. Para anggota profesi keguruan terikat oleh pola sikap dan perilaku guru yang dirumuskan dalam kode etik guru Indonesia.

c. Para anggota profesi keguruan dituntut untuk menyelesaikan suatu proses pendidikan persiapan jabatan yang relatif panjang.

d. Para anggota profesi keguruan terpanggil untuk senantiasa menyegarkan serta menambah pengetahuannya

e. Untuk dapat melaksanakan profesi keguruan dengan baik, para anggota harus memiliki kecakapan / keterampilan teknis.

f. Para anggota profesi keguruan perlu memiliki sikap bahwa jaminan tentang hak-hak profesional harus seimbang dan merupakan imbalan dari profesi profesionalnya.2. Konsep-konsep yang berkaitan dengan profesi

Diskusi tentang profesi melibatkan beberapa istilah yang berkaitan, yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi. Sanusi, dkk (1991:19) menjelaskan kelima konsep tersebut sebagai berikut:

a. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (experties) dari para anggotanya. Keahlian diperolah melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu (pendidikan/pelatihan prajabatan) maupun setelah menjalani suatu profesi (in service training).

b. Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi. kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya.

c. Profesionalisme menunjuk pada komitmen/paham para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.

d. Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya.

e. Profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapau kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi

Surya dkk, (2000:4.5 4.90) memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut diatas sebagai berikut.

a. Profesional mempunyai dua makna. Pertama, mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Kedua, mengacu kepada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Sebutan dan penampilan profesional ini telah mendapat pengakuan baik formal maupun informal. Pengakuan formal diberikan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, yaitu pemerintah atau organisasi profesi. Sedang pengakuan secara informal diberikan oleh masyarakat dan para pengguna jasa suatu profesi. Misalnya sebutan guru profesional adalah guru yang telah mendapat pengakuan secara formal sesuai ketentuan berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatannya maupun dengan latar belakang pendidikan formalnya. Dengan demikian guru SD yang telah lulus Diploma 2 dapat dikatakan sebagai guru profesional karena telah memiliki pengakuan formal, berupa ijazah Diploma II dan Akta II. Sebutan guru profesional juga dapat mengacu kepada pengakuan penampilan seorang guru dalam unjuk kerjanya yaitu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru.

b. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Pada dasarnya profesionalisme itu merupakan motivasi intrinsik pada diri guru sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya ke arah perwujudan profesional.

c. Profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Sebutan profesionalitas menggambarkan suatu derajat keprofesian seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

d. Profesionalisasi adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai kriteria sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan profesionalisasi, para guru secara bertahap akan mencapai suatu derajat kriteria profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah-istilah tersebut ditemukan sebagai berikut:

a. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.

b. Profesional adalah: (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

c. Profesionalisasi adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional. (Depdiknas, 2005: 897)C. Syarat-syarat Profesi Keguruan1. Syarat-syarat Profesi

Menelaah pengertian profesi sebelumnya, dapat dipahami bahwa profesi adalah pekerjaan atau jabatan khusus yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat. Ciri-ciri utama suatu profesi menurut Sanusi, dkk (1991) adalah sebagai berikut:

a. Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan.

b. Jabatan yang menuntut keterampilan/keahlian tertentu.

c. Keterampilan/keahlian yang dituntut jabatan itu dapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.

d. Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas sistematis dan eksplisit, bukan hanya sekedar pendapat khalayak umum.

e. Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama.

f. Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai professional itu sendiri

g. Berperan teguh kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi.

h. Dalam praktiknya melayani masyarakat anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang lain.

i. Jabatan mempunyai prestasi yang tinggi dalam masyarakat.2. Syarat-syarat profesi keguruan

Bertolak dari beberapa ciri dan keriteria profesi sebagamana disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa guru memenuhi ciri-ciri dan kriteria seperti diungkapkan Stinnett dan Liberman sebagai berikut:

1. Guru lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan dalam mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik daripada kepentingan pribadi.

2. Agar dapat menjadi guru, seseorang membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pendidikan keguruan, di samping pengetahuan khusus yang mendukung keahlian.

3. Guru harus memiliki kualifikasi tertentu di bidang keguruan dan pendidikan serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK sehingga memungkinkan mereka dapat bertumbuh dalam jabatannya.

4. Guru telah memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara kerja mereka.

5. Guru membutuhkan kegiatan intelektual yang tinggi.

6. Guru harus memiliki organisasi profesi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dan kesejahteraan para anggotanya. Organisasi profesi guru-guru Indonesia dikenal dengan PGRI.

7. Guru diberi otonomi dan kebebasan akademik yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya.

8. Bagi guru, tugas mengajar yang dilaksanakannya merupakan karier hidup, dimana guru memperoleh nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

National Education Association (Sucipto,kosasi,& Abimanyu,1994) menyusun sejumlah syarat atau kriteria yang mesti ada dalam jabatan guru, yaitu:

a. Jabatan yang Melibatkan Kegiatan Intelektual

b. Jabatan yang Menggeluti Batang Tubuh Ilmu yang Khusus

c. Jabatan yang Memerlukan Persiapan Latihan yang Lama

d. Jabatan yang Memerlukan Latihan dalam Jabatan yang Sinambung

e. Jabatan yang Menjanjikan Karir Hidup dan Keanggotaan yang Permanen

f. Jabatan yang Menentukan Baku (Standarnya) Sendiri

g. Jabatan yang Lebih Mementingkan Layanan Di Atas Keuntungan Pribadi

h. Jabatan yang Mempunyai Organisasi Profesional yang Kuat dan Terjalin Erat

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 ayat 1. Prinsip profesional guru mencakup karakteristik sebagai berikut:

a. Memiliki bakat, minat, panggilan dan idealisme.

b. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.

c. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.

d. Memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi.

e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.

f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.

g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan.

h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan keprofesionalan.

i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian. (Sekretariat Negara, 2005: 15)

D. Urgensi Profesionalisme dalam kehidupan

Pada dasarnya profesionalisme dan sikap profesional itu merupakan motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya menjadi tenaga profesional. Motivasi intrisik tersebut akan berdampak pada munculnya etos kerja yang unggul yang ditunjukkan dalam lima bentuk kerja sebagai berikut:

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal.

Berdasarkan kriteria ini, jelas bahwa guru yang memiliki profesional tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan standar ideal akan mengidentifikasikan dirinya kepada figur yang dipandang memiliki standar ideal2. Meningkatkan dan memelihara citra profesi.

Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudan dilakukan melalui berbagai cara, penampilan, cara bicara, penggunaan bahasa, postur, sikap hidup sehari-hari, hubungan antar pribadi, dan sebagainya.

3. Memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan profesional.

Berdasarkan kriteria ini, para guru diharapkan selalu berusaha mencari dan memanfaatkan kesempatan yang dapat mengembangkan profesinya. Berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan antara lain: (a) mengikuti kegiatan ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan sebagainya, (b) mengikuti penataran atau pendidikan lanjutan, (c) melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, (d) menelaah kepustakaan, membuat karya ilmiah, serta (e) memasuki organisasi profesi.

4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi.

Hal ini mengandung makna bahwa profesionalisme yang tinggi ditunjukkan dengan adanya upaya untuk selalu mencapai kualitas dan cita-cita sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Guru yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu aktif dalam seluruh kegiatan dan perilakunya untuk menghasilkan kualitas yang ideal. Secara kritis, ia akan selalu mencari dan secara aktif selalu memperbaiki diri untuk memperoleh hal-hal yang lebih baik dalam melaksanakan tugasnya.5. Memiliki kebanggaan terhadap profesinya.

Profesionalisme ditandai dengan kualitas derajat kebanggaan kebanggaan akan profesi yang dipeganggnya. Dalam kaitan ini diharapkan agar para guru memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya. Rasa bangga ini ditunjukkan dengan penghargaan akan pengalamannya di masa lalu, berdedikasi tinggi terhadap tugas-tugasnya sekarang, dan meyakini akan potensi dirinya bagi perkembangan di masa depan.

Profesionalitas seseorang sangat penting dalam semua segi kehidupan, termasuk dalam jabatan guru. Lebih khusus Sanusi; dkk (1991) mengajukan enam asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan, yaitu:

1. Subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan, dan dapat dikembangkan segala potensinya; sementara itu pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia.

2. Pendidikan dilakukan secara intensional, yakni secara sadar dan bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat pada norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional, maupun lokal, yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik, dan pengelola pendidikan.

3. Teori-teori pendidikan merupakan jawaban kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan.

4. Pendidikan bertolak pada asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Oleh sebab itu, pendidikan adalah usaha mengembangkan potensi unggul tersebut.

5. Inti pendidikan terjadi dalam prosesnya, yaitu situasi dimana terjadi dialog antara peserta didik dengan pendidik, yang memungkinkan peserta didik tumbuh kearah yang dikehendaki oleh pendidik dan selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat.

6. Sering terjadi dilema antara tujuan utama pendidikan yakni menjadi manusia sebagai manusia yang baik dengan misi instrumental. Yakni yang merupakan alat untuk perubahan atau mencapai sesuatu.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sangat urgen karena berfungsi untuk meningkatkan martabat guru sendiri dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ini tertera pada Pasal 4: Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Selanjutnya, Pasal 6 menyatakan tujuan menempatkan guru sebagai tenaga profesional, yaitu:

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, sertamenjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Di samping itu, juga PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 2 mempersyaratkan bagi guru profesional memenuhi standar kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam mewujudkan kompetensi guru yang profesional antara lain kurang maksimalnya daya dukung kalangan kependidikan, kurang sarana prasarana, terbatasnya anggraran pendidikan, kurangnya partisipasi masyarakat, serta standarisasi mutu atau proses penilaian yang ditanggapi dengan rasa ketakutan oleh beberapa peserta peningkatan profesi.

Dari beberapa masalah tersebut, sebenarnya profesi guru sangat diperlukan dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pendidikan. Meskipun demikian, bila disikapi dengan penuh kearifan, hambatan-hambatan tersebut semestinya mendorong kalangan profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan keprofesionalan dan kualitas unjuk kerjanya.

Sikap dan perilaku para pelaku pendidikan harus disesuaikan dengan realitas zaman yang terus berkembang. Prasarana penunjang kegiatan pendidikan pun harus sudah beralih dengan menggunakan media berteknologi tinggi.

Subsidi-subsidi dana pendidikan, berbagai pelatihan, bahkan program sertifikasi untuk para guru merupakan bentuk kepedulian pemangku kebijakan demi terwujudnya kompetensi profesionalisme dan kesesuaian kesejahteraan bagi para guru.

Hal ini bijak apabila masing-masing menyadari pentingnya kompetensi profesionalisme demi terwujudnya pendidikan yang sesungguhnya. Sebenarnya, jika masing-masing pelaku pendidikan selalu berpegang pada kode etik, bukan merupakan hal yang sulit untuk mengubah sikap dan tingkah laku, memperbaiki dan meningkatkan kompetensi, serta mencapai mutu terbaik dalam mewujudkan profesionalisasi guru (Suara Merdeka, 2010) E. Cakupan Profesi Kependidikan

Achmad Sanusi (1991 : 25) menjelaskan bahwa profesi kependidikan merupakan suatu payug yang melingkupi berbagai profesi (sub profesi), seperti dikemukakan dalam UU No.2/1989, yang kemudian dijabarkan dalam PP No.27 , 28 , 29 , dan 30.

Berikut adalah hubungan antara sub-profesi tersebut

Bagan 1. Lingkup Profesi KependidikanPengertian dan ilustrasi tentang lingkup profesi kependidikan diatas memberikan kesan bahwa profesi kependidikan dengan sub- profesi sub-profesinya umumnya menunjuk kepada profesi (sub-profesi) yang bergerak di setting persekolahan. Ini berarti bahwa sekolah merupakan basis profesi kependidikan.Profesi kependidikan tidak identik dengan profesi keguruan atau sebaliknya. Profesi kependidikan lebih luas dari pada profesi keguruan. Dengan kata lain, profesi keguruan merupakan salah satu bagian dari profesi kependidikan.

F. Profesi Kependidikan dan Ilmu Pendidikan

Masih banyak pihak atau kalangan baik di Indonesia maupun negara negara lain termasuk negara maju yang mempertanyakan eksistansi pekerjaan pekerjaan di bidang kependidikan sebagai profesi, seperti : apakah pendidikan itu merupakan suatu profesi, dan apakah pekerjaan mendidik itu sebagai pekerjaan profesional ? Atau dengan kata lain , apakah pekerjaan mengajar dan mendidik sudah diakui sebagai profesi oleh peraturan perundang undangan ?

Dalam hubungan ini Achmad Snusi , dkk (1991: 27-29) mengemukakan bahwa pertanyaan-pertanyaaan tersebut mengemuka karena beberapa kenyataan, diantaranya :

1. Beragamnya latar belakang pendidikan orang orang yang bergerak dalam profesi ini

2. Tidak adanya aturan yang baku mengenai praktek atau perilaku profesional tenaga kependidikan yang disepakati bersama dan / dikuatkan hukum.

3. Tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam performans antara tenga kependidikan yang berlatar belakang pendidikan dengan tenaga kependidikan yang bukan.

4. Tidak / belum ada pembedaan dalam tingkat / derajat mutu keahlian dalam bidang keguruan dan bidang pendidikan pada umumnya.Keadaan ini berpangkal dari ketidak jelasan konsep. Pendidikan cenderung disamakan dengan pengajaran, dan pekerjaan mendidik tidak dibedakan dengan pekerjaan mengajar. Padahal mendidik itu pada dasarnya membesarkan anak melalui media pendidikan, sedangkan yang terjadi sekarang adalah melalui pengajaran di sekolah-sekolah pada umumnya bukanlah mendidik dalam arti membesarkan anak, melainkan memindahkan atau mengajarkan pengetahuan/informasi.

G. Perlindungan terhadap Profesi Kependidikan

Pertanyaan yang menyusul adalah apakah profesi kependidikan di Indonesia ada dasar hukum? Atau dengan bahasa yang lain, apakah profesi kependidikan di Indonesia dilindungi oleh undang-undang?

Achmad Sanusi, dkk (1991:29-30) mengemukakan berikut ini. Suatu perkembangan yang menggembirakan muncul menyusul keluarnya Undang-Undang No. 2/ 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Dalam UUSPN, tenaga kependidikan mendapat perhatian yang amat besar, melebihi bidang-bidang yang lain. Ada 6 pasal (pasal 27-32), terdiri atas 23 ayat, yang secara khusus menyangkut tenaga kependidikan. Ini menunjukkan bahwa kedudukan tenaga kependidikan begitu penting dalam rangka upaya memajukan pendidikan secara keseluruhan.

Bagi profesional kependidikan, UUSPN mempunyai arti yang sangat penting karena dalam UU tersebut profesi kependidikan telah jelas dasar hukumnya, bahkan pekerjaan guru secara tegas telah dilindungi keberadaannya. Insan-insan pendidikan (tenaga kependidikan dan murid) dilindungi secara hukum, mempunyai hak-hak disamping kewajiban-kewajibannya.

Gagasan mendasar yang dikandung UUSPN dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan ialah perlindungan dan pengakuan yang pasti terhadap jabatan guru khususnya dan tenaga kependidikan umumnya. Profesi-profesi ini secara tenaga akan dilindungi, dihargai, diakui, dan dijamin keberadaannya secara hukum. Perlindungan itu secara eksplisit dikemukakan dalam pasal 28 yang menyatakan bahwa kegiatan pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar (ayat 1) dan memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar (ayat 2). Prinsip ini berlaku untuk tenaga pendidik pada semua jenjang pendidikan. Proteksi terhadap jabatan tenaga kependidikan menyangkut juga sebagai penghasilnya, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Segi yang berkaitan erat dengan dasar pengakuan status profesional tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya, seperti dijamin dalam pasal 30 mengenai hak-hak tenaga kependidikan. Dalam ayat 3 dikemukakan bahwa tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegasan ini merupakan hal yang luar biasa karena memberikan keistimewaan kepada tenaga kependidikan. Mereka memiliki dua jenis perlindungan hukum, yaitu sebagai warga negara biasa dan sebagai tenaga kependidikan.

Perlindungan hukum begitu penting bagi tenaga kependidikan, karena hanya dengan ada jaminan ini maka mereka akan terbebas dari rasa terancam, tidak berani mengambil resiko, tidak mampu mengambil keputusan sendiri. Padahal sifat-sifat semacam ini justru merupakan ciri-ciri yang seharusnya melekat pada orang-orang profesional, termasuk tenaga kependidikan. Perlindungan hukum bagi tenaga kependidikan merupakan penjabaran lebih lanjut, dan yang lebih penting lagi adalah implementasinya secara nyata. Jangan sampai jaminan ini hanya ada di atas kertas.

Selanjtnya, kajian yang lebih rinci tentang profesi kependidikan akan diuraikan pada lab-lab berikutnya sesuai dengan lingkup profesi kependidikan sebagaimana telah dijelaskan di muka.BAB III

PENUTUPA. KESIMPULANDalam pendidikan, istilah profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, dan keahlian itu diperoleh melalui profesionalisasi baik yang dilakukan sebelum orang tersebut mengaku jabatan maupun setelah memangku jabatan tertentu.

Terkait dengan pekerjaan mengajar dan mendidik perlu adanya profesionalisasi dalam pendidikan karena; (1) subyek pendidikan itu manusia yang dalam mendidik perlu dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, (2) pendidikan dilakukan secara sadar dan bertujuan, (3) dalam melakukan pendidikan diperlukan teori-teori pendidikan, (4) pendidikan bertolak dari asumsi yang positif tentang potensi manusia bahwa manusia itu punya potensi yang baik untuk dikembangkan, (5) inti pendidikan itu terletak pada prosesnya, yaitu dialog antara pendidik dengan terdidik, (6) tujuan utama pendidik terletak pada dimensi intrinsiknya, yaitu menjadikan manusia sebagai manusia yang baik.Sebagai profesi, profesi kependidikan mencakup profesi (subprofesi subprofesi): keguruan (guru), bimbingan dan konseling (konselor), perpustakaan (pustakawan), sumber belajar (teknisi sumber belajar), laboratorium (laboran), peneliti pendidikan (peneliti pendidikan), supervisi pendidikan (pengawas pendidikan), administrasi pendidikan (pengelola pendidikan),

Dengan mengacu pada konsep yang benar tentang pendidikan dan tentang pengajaran, selayaknya semua pihak sependapat bahwa pekerjaan mengajar dan pekerjaan mendidik itu haruslah dilaksanakan secara profesional, karena pekerjaan itu menuntut keahlian yang profesional.

Profesi kependidikan di Indonesia telah jelas dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang No. 2. 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini berarti bahwa ada perlindungan terhadap profesi kependidikan di negeri kita. Perlindungan itu secara eksplisit dikemukakan pada pasal28.

B. SARAN

Sebagai tenaga kependidikan seharusnya memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep pendidikan dan konsep pengajaran. Jika demikian tiadak akan mengalami keraguan bahwa pekerjaan mendidik dan pekerjaan mengajar haruslah dilaksanakan secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Anonym. 2009. Makalah Profesi Kependidikan (online). http://blognyamuliadihaneda.blogspot.com. Diakses tanggal 22 Februari 2015.Anonym. 2010. Profesi (online). http://biografinanni.blogspot.com/2010/11/konsep-dasar-profesi-guru.html, Diakses tanggal 22 Februari 2015.

Anonym. 2010. Profesi (online). http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi. Diakses tanggal 22 Februari 2015.

Anonym. 2011. Hakikat Profesi Kependidikan (online). http://aniendriani.blogspot.com/2011/03/hakekat-profesi-kependidikan.html. Diakses 22 Februari 2015.

B. Kotten, Natsir. 2012. Profesi Kependidikan, Potret Guru Humanis. Cetakan Pertama. Flores: Nusa Indah

Dedi Supriadi. 1997. Profesi Konseling dan Keguruan. Bandung: Program Pasca Sarjana.

Isnanto, Rizal. 2009. Buku Ajar Etika Profesi. Semarang: Data PDF.

Mudlofir, Ali. 2012. Pendidik Profesional. Cetakkan Pertama. Jakarta ; Rajawali Pers

Prayitno. 1987. Profesionalisasi Konseling dan Pendidikan Konselor. Jakarta: Depdibud-Dikjendikti

Sanusi, Ahcmad, dkk.1991. Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan. Bandung: IKIP Bandung

Soetjipto dan Kosasi Raflis. 2004. Profesi Keguruan. Cetakan kedua. Jakarta : Rineka Cipta

Soetjipto, dkk. 1994. Profesi Keguruan. Jakarta: Depdibud-DikjendiktiSusilowati. 2010. Inisiasi Profesi Keguruan (online). Data PDF.

Tirtarahardja, Umar dan La Sulo, S.L. 2010. Pengantar Pendidikan. Edisi revisi ke 4. Jakarta:Pendidikan/

Guru

Pengelola

Pedidikan

Konselor

Pemilik /

Pengawas

Pendidikan

Pustakawan

PROFESI

KEPENDIDIKAN

Peneliti

Pendidikan

Teknisis Sumber Belajar

Laboratorium