of 15 /15
Pengertian Istilah bahasa inggris ; Mining law. • Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan mineral- mineral dalam tanah. (ensiklopedia indonesia). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

Pengertian

Istilah bahasa inggris ; Mining law.

• Hukum pertambangan adalah hukum

yang mengatur tentang penggalian atau

pertambangan biji-biji dan mineral-

mineral dalam tanah. (ensiklopedia

indonesia).

FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Page 2: Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

•Hukum pertambangan adalah

ketentuan yang khusus yang

mengatur hak menambang (bagian

dari tanah yang mengandung logam

berharga di dalam tanah atau

bebatuan) menurut aturan-aturan

yang telah ditetapkan. (Blacklaw

Dictionary).

FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Page 3: Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

• Hukum pertambangan adalah:

"keseluruhan kaidah hukum yang

mengatur kewenangan negara dalam

pengelolaan bahan galian (tambang)

dan mengatur hubungan hukum antara

negara dengan orang dan atau badan

hukum dalam pengelolaan dan

pemanfaatan bahan galian (tambang)".

(Salim HS).

FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Page 4: Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

Bahan Galian

Negara Negara dan orang/badan

hukum

FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Page 5: Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

Asas-asas

• Pertambangan mineral

dan/atau batubara dikelola

berasaskan:

a. manfaat, keadilan, dan

keseimbangan;

b. keberpihakan kepada

kepentingan bangsa;

c. partisipatif, transparansi,

dan akuntabilitas;

d. berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan kegiatan

usaha Minyak dan Gas Bumi

berasaskan:

• ekonomi kerakyatan,

keterpaduan, manfaat,

keadilan, keseimbangan,

pemerataan,

kemakmuran bersama

dan kesejahteraan rakyat

banyak, keamanan,

keselamatan, dan

kepastian hukum serta

berwawasan lingkungan.

FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Page 6: Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

Tujuan pengelolaan mineral

dan batubara:

a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan

pengendalian kegiatan usaha

pertambangan secara berdaya guna,

berhasil guna, dan berdaya saing;

b. menjamin manfaat pertambangan mineral

dan batubara secara berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan hidup;

c. menjamin tersedianya mineral dan

batubara sebagai bahan baku dan/atau

sebagai sumber energi untuk kebutuhan

dalam negeri;

FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Page 7: Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

d. mendukung dan menumbuhkembangkan

kemampuan nasional agar lebih mampu

bersaing di tingkat nasional, regional, dan

internasional;

e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal,

daerah, da negara, serta menciptakan

lapangan kerja untuk sebesarbesar

kesejahteraan rakyat; dan

f. menjamin kepastian hukum dalam

penyelenggaraan kegiatan usaha

pertambangan mineral dan batubara.

FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Page 8: Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

Kegiatan Pertambangan

Penyelidikan umum, eksplorasi,

studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan

pemurnian, pengangkutan dan

penjualan, serta kegiatan

pascatambang.

FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Page 9: Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

Hubungan Hukum Antara Hukum Pertambangan Dengan

Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum

Kehutanan, Dan Hukum Pajak

FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Page 10: Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

Hubungan antara Hukum Pertambangan dgn Hukum Agraria

Terkait dengan pemanfaatan tanah

Tanah Hak

Milik

Hak Guna Usaha

Hak Guna Bangunan

Hak Pakai

Tanah Negara

FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Page 11: Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

Hubungan antara Hukum Pertambangan dgn Hukum Kehutanan

Hutan

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Hutan bdsr tujuan khusus

Hutan Suaka Alam

Hutan Pelestarian

Alam

Taman Buru

penelitian dan pengembangan

pendidikan dan latihan

religi dan budaya FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Page 12: Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

Pasal 38

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk

kepentingan pembangunan di luar kegiatan

kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam

kawasan hutan produksi dan kawasan hutan

lindung.

(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa

mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang

berdampak penting dan cakupan yang luas serta

bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Page 13: Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

Perpu No. 1 Tahun 2004;

Psl 83A:

Semua perizinan atau perjanjian dibidang

pertambangan di kawsan hutan yang telah

ada sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun

1999 tentang kehutanan dinyatakan tetap

berlaku sampai akhirnya izin atau perjanjian

yang dimaksud.

FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Page 14: Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

Hubungan antara Hukum Pertambangan dgn Hukum Lingkungan

• Pertambangan wajib memelihara kelangsungan

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,

shg wajib:

a. Memiliki AMDAL, analisis; Iklim dan kulitas

udara, fisiologi dan geologi, hidrologi dan kualitas

air, ruang, lahan dan tanah, flora dan fauna, sosial

(demografi, ekonomi, sosial budaya dan

kesehatan masyarakat).

b. Melakukan pengelolaan limbah hasil usaha

dan/atau kegiatan.

c. Melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan

beracun.

FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Page 15: Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

Hubungan antara Hukum Pertambangan dgn Hukum Pajak

• Hukum pertambangan mempunyai

hubungan yang sangat erat dgn hukum

pajak karena kegiatan usaha pertambangan

sll diikuti dengan kewajiban pembayaran

pajak.

• Tidak bayar pajak ► Disomasi, tidak

diindahkan, ► Hubungan hukum

Perusahaan bisa dibatalkan oleh

Pemerintah. FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS SRIWIJAYA