15
279 DAFTAR PUSTAKA Adiningsih ES, Soenarmo SH dan Mujiasih S. 2001. Kajian Perubahan Distribusi Spasial Udara Akibat Perubahan Penutupan Lahan (Studi Kasus Cekungan Bandung). Warta LAPAN Vol. 3 No. 1 Edisi Maret 2001. LAPAN. Jakarta. Alikodra H. 2009. Krisis, Konflik dan Degradasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan. Makalah disampaikan pada Lokakarya Penyusunan RPJM Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014. Bogor. Anonim. 1999a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Anonim. 1999b. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999. Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur. Jakarta. Anonim. 2004a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Anonim. 2004b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanan Kehutanan. Jakarta. Anonim. 2008a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Bogor. Anonim. 2008b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jakarta. Anonim. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta. Arsyad S. 2006. Konservasi Tanah dan Air. IPB Press. Bogor. Asdak C. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Barnas H. 1988. Peranserta Masyarakat Dalam Penghijauan (Studi Kasus DAS Jeneberang di Sulawesi Selatan). Disertasi S3 Fakultas Pascasarjana IPB. Bogor (Tidak dipublikasikan). Blomquist W. 1992. Dividing the Waters : Governing Groundwater in Southern California. San Francisco : ICS Press. Blomquist W dan Schlager E. 2005. Political Pitfals of Integrated Watershed Management. Journal Society and Natural Resources, 18 :101-117, 2005. Taylor & Francis Incorporation. USA. Bourgeois R and Jesus F. 2004. Participatory Prospective Analysis, Exploring and Anticipating Challenges with Stakeholders. Center for Alleviation of Poverty through Secondery Crops Development in Asia and The Pacific and French Agricultural Reasearch Center for Internasional Development. Monograph (46) : 1 – 29. BPDAS Citarum-Ciliwung. 2003. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DAS Ciliwung. Kerjasama antara BPDAS Citarum-Ciliwung Departemen Kehutanan dengan Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

279

DAFTAR PUSTAKA

Adiningsih ES, Soenarmo SH dan Mujiasih S. 2001. Kajian Perubahan Distribusi Spasial Udara Akibat Perubahan Penutupan Lahan (Studi Kasus Cekungan Bandung). Warta LAPAN Vol. 3 No. 1 Edisi Maret 2001. LAPAN. Jakarta.

Alikodra H. 2009. Krisis, Konflik dan Degradasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan. Makalah disampaikan pada Lokakarya Penyusunan RPJM Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014. Bogor.

Anonim. 1999a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Anonim. 1999b. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999. Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur. Jakarta.

Anonim. 2004a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Anonim. 2004b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanan

Kehutanan. Jakarta. Anonim. 2008a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Bogor. Anonim. 2008b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional. Jakarta. Anonim. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta. Arsyad S. 2006. Konservasi Tanah dan Air. IPB Press. Bogor.

Asdak C. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Barnas H. 1988. Peranserta Masyarakat Dalam Penghijauan (Studi Kasus DAS Jeneberang di Sulawesi Selatan). Disertasi S3 Fakultas Pascasarjana IPB. Bogor (Tidak dipublikasikan).

Blomquist W. 1992. Dividing the Waters : Governing Groundwater in Southern California. San Francisco : ICS Press.

Blomquist W dan Schlager E. 2005. Political Pitfals of Integrated Watershed Management. Journal Society and Natural Resources, 18 :101-117, 2005. Taylor & Francis Incorporation. USA.

Bourgeois R and Jesus F. 2004. Participatory Prospective Analysis, Exploring and Anticipating Challenges with Stakeholders. Center for Alleviation of Poverty through Secondery Crops Development in Asia and The Pacific and French Agricultural Reasearch Center for Internasional Development. Monograph (46) : 1 – 29.

BPDAS Citarum-Ciliwung. 2003. Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DAS Ciliwung. Kerjasama antara BPDAS Citarum-Ciliwung Departemen Kehutanan dengan Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

Page 2: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

280

BRLKT Citarum-Ciliwung. 2000. Rencana Teknik Lapang RLKT Sub DAS Ciliwung Hulu. Buku Utama. Bogor.

Briassoulis H. 2004. Policy Integration for Complex Policy Problems : What, Whay and How. Paper presented at the 2004 Berlin Conference “Greening of Polisies : Interlinkages and Policy Integration” Berli, Desember 3-4, 2004. Department of Geopgraphy, University of the Aegen University Hill. Greece.

Bromley DW. 1991. Environment and Economy : Property Rights and Public Policy. Oxford : Basic Blackwell.

Bromley DW. 1992. Making the Commons Works : Theory, Practice, and Policy. San Francisco : ICS Press.

Budiharsono S. 2007. Manual Penentuan Status dan Faktor Pengungkit Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Direktorat Perekonomian Daerah BAPPENAS. Jakarta.

Bunasor S. 2009. Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. Makalah Pembahas pada Lokakarya Penyusunan RPJM Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014. Bogor.

Bungin B. 2007. Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Clement FC. 2008. A Multi-Level Analysis of Forest Policies in Northern Vietnam : Uplands, People, Institutions and Discourses. Thesis of Doctor of Philosophy (PhD), School of Civil Engineering and Gosciences School of Geography, Politics and Sociology, Newcastle University. UK.

Clement F and Amezaga JM. 2009. Afforestation and Forestry Land Allocation in Northern Vietnam : Analysing the Gap Between Policy Intentions and Outcomes. Land Use Policy 26 (2009) 458–470. www.elsevier.com/locate/ landusepol (Diakses 15 September 2010)

Cochran WG. 1991. Teknik Penarikan Sampel. Universitas Indonesia Press Edisi III. Penerjemah Rudiansyah. Jakarta.

[Dephut] Direktorat Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Departemen Kehutanan. 1999. Statistik Dalam Angka. Jakarta.

[Dephut] Departemen Kehutanan. 2009a. Keputusan Menteri Kehutanan No. 42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria, dan Standar Pengelolaan DAS Terpadu. Jakarta.

[Dephut] Departemen Kehutanan. 2009b. Keputusan Menteri Kehutanan No. 39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. Jakarta.

[DepPU] Departemen Pekerjaan Umum. 1993. Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai an Bekas Sungai. Jakarta.

Page 3: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

281

Direktur Jenderal Penataan Ruang. 2004. Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Paper disampaikan dalam acara lokakarya nasional ”Pengelolaan Kawasan Jabopunjur untuk Pemberdayaan Sumberdaya Air” LIPI, 30 Maret 2004. Jakarta.

[Ditjen Penataan Ruang Depkimpraswil]. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah. 2003. Laporan Akhir : Kaji Ulang RDTR Kawasan Puncak. Jakarta.

[Ditjen Penataan Ruang Depkimpraswil]. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. 2008. Bantuan Pelaksanaan Penataan Ruang Kabupaten Bogor : Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi di Kawasan Puncak. Jakarta.

[Ditjen RLPS] Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan. 2009a. Peraturan nomor P.09/V-Set/2009 tentang Pedoman Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS. Jakarta.

[Ditjen RLPS] Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan. 2009b. Peraturan nomor P.04/V-Set/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS. Jakarta.

[Dit PA Deptan] Direktorat Pengelolaan Air Departemen Pertanian. 2008. Pedoman Teknis Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif. Jakarta

[Dit PL Kementan] Direktorat Pengelolaan Lahan Kementerian Pertanian. 2009. Pedoman Teknis Konservasi DAS Hulu. Jakarta.

Dewi IK. 2010. Model Pengelolaan Kawasan Permukiman Berkelanjutan di DAS Ciliwung Hulu Kabupaten Bogor. Disertasi S3 Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor (Tidak dipublikasikan).

Djakapermana RD. 2009. Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur : Upaya Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kelestarian Lingkungan Hidup. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.

Djogo T, Sunaryo, Suhardjito D, dan Sirait M. 2003. Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestry. Bahan Ajar Agroforestri 8. World Agroforestry Centre (ICRAF) South East Asia. Bogor.

Echavarria M. 2000. Valuation of Water-Related Services to Downstream Users in Rural Watersheds : Determining Values for the Use and Protection of Water Resources. In FAO. Land-Water Linkages In Rural Watersheds. FAO Land and Water Bulletin No. 9, FAO. Rome.

Effendy S. 2007. Keterkaitan Ruang Terbuka Hijau dengan Urban Heat Island Wilayah Jabotabek. Disertasi S3 Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor (Tidak dipublikasikan)

Eggertsson T. 1990. Economic Behavior and Institutions. Cambridge University Press. United States of America.

Elis F. 1994. Agricultural Policies in Developing Countries : Wye Studies in Agricultural and Rural Development. Cambridge University Press.

Page 4: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

282

Ends dan Gomukh. 2006. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai : Sebuah Pendekatan Negosiasi (River Basin Management : A Negotiated Approach). Insist Press. Yogyakarta.

Eriyatno. 1998. Ilmu Sistem Meningkatkan Mutu dan Efektifitas Manajemen. IPB Press. Bogor.

Eriyatno dan Sofyar F. 2007. Riset Kebijakan : Metode Penelitian Untuk Pascasarjana. IPB Press. Bogor.

Fauzi A dan Anna S. 2005. Pemodelan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Untuk Analisis Kebijakan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Fisheries. 1999. Rapfish Software for Excell. Fisheries Centre Research Reports. 75 hal.

Food and Agriculture Organization. 2006. The New Generation of Watershed Management Programmes and Projects, FAO Forestry Paper 150, Rome.

Fraenkel JR and Norman EW. 1996. How to Design and Evaluate Research Education. New York. McGraw-Hill, Inc. New York.

Gavin T and Pinder C. 1995. Toolbox Stakeholders Analysis. “Stakeholders Participation & Analysis”. DFID Social Development Division. www.dfid.gov.uk (Diakses 6 Agustus 2009).

German L, Mansoor H, Alemu G, Mazengia W, Amede T, and Stroud A. 2007. Participatory Integrated Watershed Management: Evolution of Concepts and Methods in an Ecoregional Program of the Eastern African Highlands. Agricultural Systems 94 (2007) 189–204, Science Direct. Available online at www.sciencedirect.com. (Diakses 15 September 2009).

Gibson C., McKean M., and Ostrom E. 2000. People and Forests: Communities, Institutions, and Governance. Cambridge, Mass : MIT Press.

Godet M. 1999. Scenarios and Strategies. A. Toolbox For Scenario Planning. Librairie des Arts et Matiers, Paris. France.

Goldsmith and Brinkerhoff. 1990. Sustainability and Rural Agiculture Development in Insitutional Sustainability Agricultural and Rural Development. Global Perspective. New York.

Guntoro FPJ. 2008. Konservasi Sub DAS Kalong Dalam Rangka Pelestarian Sumberdaya Air Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah. Semarang.

Hanna S and Munasinghe M. 1995. Property Rights and the Environment - Social and Eclogical Issues : An Introductions to Property Rights and the Environment. The Beijer International Institute of Ecological Economics and the World Bank. Washington.

Hanna S, Folke C and Maler KG. 1995. Property Rights and the Environment –Sosial and Ecological Issues : Property Rights and Environmental Resources. The Beijer International Institute of Ecological Economics and the World Bank. Washington.

Page 5: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

283

Hannam I. 1999. Incentives in Soil Conservation, From Theory to Practice : Soil Conservation Incentives in New Sauth Wales, Australia. World Association of Soil dan Water Conservation. Oxford & IBH Publishing Co. PVT Ltd. Calcutta, New Delhi.

Hariyadi R. 1985. Studi Kualitas Air Ditinjau dari Pencemaran Bahan Organik dan Anorganik pada DAS Ciliwung Hulu di Atas Depok. Disertasi S3 Fakultas Pascasarjana IPB Jurusan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Bogor. (Tidak dipublikasikan).

Hartrisari. 2007. Sistem Dinamik : Konsep Sistem dan Permodelan untuk Industri dan Lingkungan. Seameo Biotrop. Bogor.

Heikal. 2004. Model Estimasi Debit dan Aliran Sungai Berdasarkan Perubahan Penggunaan Lahan di Sub-DAS Ciliwung Hulu, Jawa Barat. Skripsi S1 Fakultas Pertanian IPB. Bogor (Tidak dipublikasikan).

Hess C. and Ostrom E. 2005. A Framework for Analyzing the Knowledge Commons : a chapter from Understanding Knowledge as a Commons : fromTheory to Practice. Library Paper 21. Syracuse University.

Hess C. and Ostrom E. 2007. Understanding Knowledge as a Commons - From Theory to Practice. The MIT Press. Cambridge.

Hidayat A. 2007. Pengantar Ekonomi Kelembagaan. Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan FEM-IPB. Bogor

Hogl K. 2002. Contribution to COST-Action E19 ”National Forest Programmes in the European Context”. Background Paper on ”Intersectoral Co-Ordination”. University of Agricultural Sciencees. Vienna.

Huitema D, Mostert E, Egas W, Moellenkamp S, Wostl CP, and Yalcin R. 2009. New Method for Adaptif Water Management : Adapif Water Governance : Assessing the Institutional Prseciption of Adaptif (Co-) Management from a Governance Perspective and Defining a Research Agenda. Journal Ecology and Society 14 (1) : 26. [online] URL:http: www.ecologyand society.org/vol14/iss1/art26/ (Diakses 15 Juni 2010)

Huszar PC. 1999. Incentives in Soil Conservation, From Theory to Practice : Justification for Using Soil Conservation Incentives. World Association of Soil dan Water Conservation. Oxford & IBH Publishing Co. PVT Ltd. Calcutta, New Delhi.

Hutapea T. 2005. Pengembangan Agroforestry Berkelanjutan i Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus di DAS Ciliwung Bagian Hulu, Kabupaten Bogor). Disertasi S3 Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor (Tidak dipublikasikan).

Ife J. dan Tesoriero F. 2008. Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Ikawati. 2010. Sumberdaya Air : Usulan Baru Atasi Banjir Jakarta. Kompas, Edisi 27 Februari 2010. Jakarta.

Indrowuryanto. 2004. Dampak Pembangunan Terhadap Iklim, Bahan Pelatihan Penilaian Amdal. Solo.

Page 6: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

284

Irawan P. 2007. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta.

Irianto S. 2000. Kajian Hidrologi Daerah Aliran Sungai Ciliwung Menggunakan Model HEC-1. Tesis SPs-IPB. Bogor. (Tidak Dipublikasikan).

Janudianto. 2004. Analisis Perubahan Penggunaan / Penutupan Lahan dan Pengaruhnya Terhadap Debit Maksimum-Minimum Air di Sub DAS Ciliwung Hulu. Skripsi IPB. Bogor. (Tidak Dipublikasikan).

Kartodihardjo H, Murtilaksono K dan Sudadi U. 2004. Institusi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai : Konsep dan Pengantar Analisis Kebijakan. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

Kartodihardjo H dan Jhamtani H. 2006. Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia. PT Equinox Publishing Indonesia. Jakarta.

Kartodihardjo H. 2008. Dibalik Kerusakan Hutan dan Bencana Alam : Masalah Transformasi Kebijakan Kehutanan. Wana Aksara. Tangerang.

Kartodihardjo H. 2009. Ranah Kajian dan Orientasi Metodologi (Pendekatan) Penelitian Kelembagaan Pengelolaan Konservasi. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor (Tidak dipublikasikan).

Karyana A. 2007. Analisis Posisi dan Peran Lembaga serta Pengembangan Kelembagaan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Disertasi S3 Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor (Tidak dipublikasikan).

Kasper W. and Streit ME. 1998. Institutional Economics: Social Order and Public Policy. Edward Elgar. Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA.

Kavanagh P. 2001. Rapid Appraisal of Fisheries (Rapfish) Project, Rapfish Software Des Eruption (for Microsoft Excell). University of British Columbia, Fisheries Centre. Vancouver.

Kavanagh P. and T Pitcher TJ. 2004. Implementing Microsoft Excell Software for Rapfish : A Technique for The Rapid Appraisal of Fisheries Status. University of British Columbia. Fisheries Centre Research Reports 12 (2) 75 pages. ISSN : 1198-672. Canada.

Kerr J. 1994. How Subsidies Distort Incentives and Undermine Watershed Development Projects in India. Paper to the IIED New Horizons Conference. Bangalore, India.

Kerr J. 2007. Watershed Management : Lessons from Common Property Theory. Departement of Community, Agriculture, Recreation and Resource Studies. Michigan State University. International Journal of the Commons Vol. 1 no I October 2007, pp.89-109.

Kiersch B, Hermans L & Halsema GV. 2005. Payment Schemes for Water-related Environmental Services : A Financial Mechanism for Natural Resources Management Experience from Latin America and the Caribbean. Seminar on Environmental Services and Financing for the Protection and Sustainable Use of Ecosystems. Geneva. www.unece.org/env/water/ meetings/payment_ecosystems/ discpapers/ fao.pdf. (Diakses 8 Juli 2009).

Page 7: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

285

Lakitan B. 1994. Dasar-dasar Klimatologi. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Laumonier Y, Bourgeois R, and Pfund JL. 2008. Accounting for the ecological

dimension in participatory research and development: lessons learned from Indonesia and Madagascar. Ecology and Society 13(1): 15. [online] URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss1/art15/ (Diakses 25 Mei 2009).

Legono D. 2005. Sedimentation Issues and Countermeasures of Some Reservoirs in Central Java and DIY, Second Workshop on Countermeasures for Sedimentation in the Wonogiri Multipurpose Dam

Lestiana H. 2005. Konversi Lahan dan Pengaruhnya pada Iklim Kota di Kota Bandung. Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI. Bandung.

, Surakarta, 8 September 2005. Surakarta.

http://www. perpustakaan.lapan.go.id/Jurnal/index.php/warta_lapan / article / viewFile / 1116 /1004 (Diakses 16 Juni 2011).

Lubis RA. 2007. Model Perubahan Kualitas Air Sungai di Daeah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Skripsi Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. (Tidak dipublikasikan)

Malla YB. 1999. Incentives in Soil Conservation from Theory to Practice : Tree Management and Household Strategies in a Changing Rural Economy : Beyond the Use of Direct Incentives. Oxford & IBH Publishing Co. PVT Ltd. Calcutta, New Delhi.

Manan S. 1985. Peranan Hidrologi Hutan dan Pengelolaan DAS. Prosiding Lokakarya Pengelolaan DAS Terpadu. Departemen Kehutanan. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 3-5 Oktober 1985.

Marimin. 2002. Teori dan Aplikasi Sistem Pakar dalam Teknologi Manajerial. IPB Press. Bogor.

Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

Marsusanti E. 2007. Identifikasi dan Analisis Permasalahan Institusi Dalam Kompleksitas Penataan Kawasan Pusncak (Studi Kasus Kelurahan Cisarua dan Desa Tugu Utara Kabupaten Bogor). Tesis S2 Pascasarjana IPB. Bogor . (Tidak dipublikasikan).

Meijers E dan Stead D. 2004. Policy Integration : what does it mean and how can it be achieve? A multi-diciplinary review. Delft University of Technology. Netherlands. Disajikan pada Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change : Greening of Policies – Interlinkages and Policy Integration. http://userpage.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2004/ download.html (21 Juni 2011).

Mersyah, R. 2005. Desain Sistem Budidaya Sapi Potong Berkelanjutan untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.

Moffat I, Hanley N & Wilson MD. 2001. Measuring and Modelling Sustainable Development. The Parthenon Publishing Group. London.

Page 8: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

286

Morgan P and Taschereau S. 1996. Capacity and Institutional Assessment : Frameworks, Methods and Tools for Analysis. Prepared for CIDA Policy Branch, June 1996. Gatineau, Quebec, Canada. http://www.acdi-cida.gc.ca /inet/images.nsf/vluimages/capacitydevelopment /$file/1996- 06-02tools (wkshp6).pdf (27 Juli 2009).

Mulyanto HR. 2008. Efek Konservasi dari Sistem SABO untuk Pengendalian Sedmentasi Waduk. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Muhammadi, Aminullah E, Soesilo B. 2001. Analisis Sistem Dinamis : Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen. UMJ Press. Jakarta.

Munasinghe M. 1993. Environmental Economics and Sustainable Development. World Bank Environment (Paper Number 3). Washington, USA.

Neiburger EB. 1982. Understanding Our Atmosferic Environment. Terjemahan. ITB Bandung.

Neuendorf KA. 2002. The Content Analysis Guidebook Online. http://academic. csuohio.edu/kneuendorf/eontent/ (Diakses 28 Juli 2009)

North DC. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press. New York. USA.

Nibbering JW. 1999. Incentives in Soil Conservation From Theory to Practice : Land Use Cange in Upland Java : Incentives and Opportunities. World Association of Soil dan Water Conservation. Oxford & IBH Publishing Co. PVT Ltd. Calcutta, New Delhi.

Odum HT. 1992. Ekologi Sistem : Suatu Pengantar. Edisi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Ostrom, E. 1985. Formulating the Elements of Institutional Analysis. Paper Presented to Conference on Institutional Analysis and Development. Washington D.C. May 21-22, 1985.

Ostrom, E. 1990. Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press. Cambridge UK.

Ostrom, E., Gardner R and Walker J. 1994. Rules, Games, and Common-Pool Resources. Ann Arbor : University of Michigan Press.

Ostrom, E. 2005. Developing Methods for Institutional Analysis : Institutional Diversity in Resource Management. Indiana University.

Ostrom, E. 2005. Understanding Institutional Diversity. Princeton University, New Haven, Connecticut, USA.

Ostrom, E. 2007. Developing a Method for Analyzing Institutional Change. Center for the Study of Institutional Diversity, Arizona State University.

Pawitan H. 2004. Perubahan Penggunaan Lahan dan Pengaruhnya Terhadap Hidrologi Daerah Aliean Sungai. Laboratorium Hidrometeorologi FMIPA – IPB, Bogor. http://balittanah.litbang.deptan.go.id/dokumentasi/prosiding /mflp2004/hidayat%20pawitan.pdf (Diakses 16 September 2010).

Page 9: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

287

Pawitan H dan Sinukaban N. 2007. Konservasi Tanah dan Air Kunci Pembangunan Keberlanjutan : Karakterisasi Hidrologi dan Daur Limpasan Permukaan Daerah Aliran Sungai Ciliwung. Direktorat Jenderal RLPS. Jakarta.

Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. 1992. Peta Tanah Semidetail Daerah Aliran Sungai Ciliwung Hulu Skala 1:50.000. Bogor.

Pitcher TJ and Preikshot D. 2000. RAPFISH : A Rapid Appraisal Technique to Evaluate the Sustainability Status of Fisheries. Fisheries Research 49 (2001) 255-270. Fisheries Centre, University of British Columbia. Vancouver – Canada.

Pramono AA. 2010. Analisis Perubahan Nilai Ekonomi Lahan pada Konversi Hutan Rakyat di DAS Ciliwung Hulu. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No.3, September 2010. Bogor.

Pramono AA dan Aminah A. 2010. Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Rakyat untuk Mengkonversi Hutan Rakyat di DAS Ciliwung Hulu. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No.3, September 2010. Bogor.

Putro HR, Saleh MB, Hendrayanto, Ichwandi I dan Sudaryanto. 2003. Sistem Insentif Rehabilitasi Lahan Dalam Kerangka Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

Qodariah L. 2004. Aplikasi Model Aplikasi Answers (Areal Nonpoint Watershed Environment Respon Simulation) untuk Menduga Erosi dan Sedimentasi di DAS Ciliwung Hulu. Skripsi Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

Quinn CH, Reed MS & Hubacek K, 2008. Property Rights in Uplands and Implications for Policy and Management. Sustainability Research Institute, School of Earth and Environment, University of Leeds. United Kingdom. http://iasc2008.glos.ac.uk/conference%20paplis/Q/Quinn_122id.pdf (Diakses 4 Maret 2010).

Raadgiver T. 2005. Transboundary River Basin Management Regimes: The Rhine Basin Case Study Background Report to Deliverable 1.3.1. Centre for River Basin Administration, Delft University of Technology.

Rachman S. 1992. Infiltration Under Different Land Use Types at the Upper Ciliwung Watershed of West Java, Indonesia, MSc. University of Canberra. Canberra.

Ratag M. 2002. Perubahan Iklim, Basis Ilmiah, dan Dampaknya. Lapan. Bandung.

Riffe D, Lacy S and Fico FG. 1998. Analyzing Media Messages : Using Quantitatve Content Analysis in Research. Mahwah : Lawrence Erlbaum Associates.

Rodgers G. 1994. Workers, Institutions and Economic Growth in Asia. International Institute for Labor Studies. Geneva. Switzerland.

Page 10: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

288

Rogers PP, Jalal KF & Boyd JA. 2008. An Introduction to Sustainable Development. Earthscan. London.

Rojas M. & Aylward B. 2003. What are we learning from experiences with markets for environmental services in Costa Rica? A review and critique of the literature. London.

Rustiadi E, Saefulhakim S dan Panudju DR. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. IPB Press. Bogor.

Ruttan VW and Hayami Y. 1984. Toward a theory of induced institutional innovation. Journal of Development Studies. Vol. 20:203-33.

Saaty TL. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin: Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks. PT. Pustaka Binaman Pressindo.

Sabar A. 2007. Kajian Pengaruh Alih Fungsi Lahan terhadap Debit Aliran di DAS Ciliwung – Kawasan Bopunjur dengan Pendekatan Indeks Konservasi. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Bandung. http://www.ftsl.itb. ac.id/wp-content/uploads/2007/05/Kajian%20Pengaruh % 20 Alih%20 Fungsi.pdf ( Diakses 15 Oktober 2009).

Sanders D and Cahill D. 1999. Incentives in Soil Conservation : From Theory to Practice : Where Incentives fit in Soil Conservation Programs. World Association of Soil and Water Conservation. Oxford & IBH Publishing Co. PVT Ltd. Calcutta, New Delhi.

Sanim B. 2011. Sumberdaya Air dan Kesejahteraan Publik : Suatu Tinjauan Teoritis dan Kajian Praktis. IPB Press. Bogor.

Sangaji MN 2010. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Nasional Dengan Pola Kemitraan di Kepulauan Togean Sulawesi Tengah. Disertasi SPs-IPB. Bogor (Tidak Dipublikasikan).

Sarwono B. 2002. Psikologi Sosial, Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial. Balai Pustaka. Jakarta.

Sawiyo, Kartiwa B, Heryani N, Tala’ohu SH, Sudarman K dan Pujilestari N. 2009. Pengembangan Teknologi Alternatif Panen Hujan Untuk Efisiensi Air dan Pengurangan Resiko Banjir. Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Departemen Pertanian Bogor.

Seyhan E. 1977. Dasar-dasar Hidrologi (Fundamental of Hydrology). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Sinukaban N. 1994. Membangun Pertanian Menjadi Industri yang Lestari dengan Pertanian Konservasi : Orasi Ilmiah Penerimaan Jabatan Guru Besar Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

Sinukaban N. 2007. Konservasi Tanah dan Air Kunci Pembangunan Berkelanjutan : Pengembangan DAS dengan Tebu sebagai Tanaman Konservasi. Direktorat Jenderal RLPS. Jakarta.

Sitorus SRP. 2004. Evaluasi Sumberdaya Lahan. Tarsito, Bandung.

Page 11: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

289

Sitorus SRP. 2009. Kualitas, Degradasi dan Rehabilitasi Lahan (Edisi Ketiga). Bogor.

Sobirin S. 2004. Sembilan Belas DAS Jabar Dalam Kondisi Kritis. Pikiran Rakyat Edisi 3 Nopember 2004. Bandung.

Soenarno. 2000. Luas Lahan Kritis di Indonesia. Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Dep. Kehutanan. Jakarta.

Soeriaatmadja RE. 1997. Ilmu Lingkungan. Penerbit ITB. Bandung. [SSC] State Service Commission of New Zealand Government. 2008. Factors for

Successful Coordination – A Framework to Help State Agencies Coordinate Effectively. Wellington - New Zealand.

Sudadi U, Baskoro DPT, Munibah K, Barus B dan Darmawan. 1991. Kajian Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Aliran Sungai dan Penurunan Kualitas Lahan di Sub DAS Ciliwung Hulu dengan Pendekatan Model Simulasi Hidrologi. Laporan Penelitian. Jurusan Tanah. Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

Suhara O. 1991. Studi Perencanaan Penggunaan Lahan Pertanian Terpadu dan Kaitannya dengan Upaya Pengelolaan DAS (Studi Kasus DAS Citarum Hulu Jawa Barat). Disertasi S3 Program Pascasarjana IPB. Bogor (Tidak dipublikasikan).

Sunderlin WD and Resosudarmo IAD. 1997. Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia : Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya. Occasional Paper No. 9 (1) Edisi Maret 1997. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor. http://www.cgiar.org/cifor (Diakses 6 Oktober 2009).

Sunito MA dan Sunito S. 2003. Sosiologi Umum : Perubahan Sosial dan Pembangunan. Badan Ilmu-Ilmu Sosial Komunikasi dan Ekologi Manusia Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor.

Supono S. 2007. Model Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta Secara Berkelanjutan. Disertasi S3 Sekolah Pascasarjana PSL IPB. Bogor (Tidak dipublikasikan).

Surbakti R. 2007. Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Cetakan Keenam : Desember 2007. Jakarta.

Stead D and Meijers E. 2004. Policy integration : What does it mean and how can it be achieved? A multi-disciplinary review [online]. Paper Presented at 2004 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change. “Greening of policies - interlinkages and policy integration” pp. 3-4. — December Berlin. http://userpage.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/ bc2004/ download.htm (21 Juni 2011)

Syartinilia. 2004. Penerapan Multicriteria Decision Making (MCDM) dan Geographical Information System (GIS) pada Evaluasi Peruntukan Lahan (Studi Kasus DAS Ciliwung Kabupaten Bogor). Tesis S2 Sekolah Pascasarjana IPB. Tidak dipublikasikan.

Page 12: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

290

Talo’ahu, SH, Agus F dan Irianto G. 2001. Hubungan Perubahan Penggunaan Lahan dengan Daya Sangga Air subDAS Citarik dan DAS Kaligarang. Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah. Bogor, 1 Mei 2001. ASEAN Sekretariat – MAFF Japan-Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agriklimat. Bogor.

Tasrif M. 2004. Model Simulasi Untuk Analisis Kebijakan. Pendekatan Metodologi System Dinamics. Kelompok Penelitian dan Pengembangan Energi. Institut Teknologi Bandung. Bandung.

Tesfamichael D and Pitcher TJ. 2006. Multidisciplinary Evaluation of the Sustainability of Red Sea Fisheries Using Rapfish. Fisheries Research Volume 78, Page : 227-235. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/ pii/ S0165783606000312 (Diakses 12 Januari 2011).

Thamrin. 2009. Model Pengembangan Kawasan Agropolitan Secara Berkelanjutan di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia. Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor. (Tidak Dipublikasikan).

Tonny F. 2003. Sosiologi Umum : Kelembagaan Sosial. Badan Ilmu-Ilmu Sosial Komunikasi dan Ekologi Manusia Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor.

Uphoff NT. 1986. Local Institutions Development. Cornell University. Kumarian Press. USA.

Utama S. 2010. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat pada Areal Hutan Produksi Perum Perhutani Unit I Jawa tengah). Disertasi SPs-IPB. Bogor. (Tidak Dipublikasikan).

Waryono T. 2005. Komponen Lingkungan, Konsep dan Peran Sistem Informasi Dalam Pengelolaan DAS. Makalah Dalam Perencanaan DAS Terpadu Jabodetabek. BPLHD DKI Jakarta 23 Juni 2005. Jakarta.

[WCED] The World Comission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. Oxford University Press. New York.

Zingerli C, Bisang K and Zimmermann W. 2004. Towards Policy Integration : Experiences with Intersectoral Coordination in International and National Forest Policy; Berlin Conference 2004 on the Human Dimension of Global Environmental Change “Greening of Policies–Interlinkages and Policy Integration”. Institute for Human–Environment Systems, Suiss Federal Institute of Technology. Suiss.

Zubaidah A. 2004. Pengaruh Penutupan Lahan / Penggunaan Lahan Terhadap Kandungan Unsur Hara Air Sungai di DAS Ciliwung Hulu. Tesis S2 Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor (Tidak dipublikasikan).

Page 13: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

305

GLOSSARY

Air : Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan,dan air laut yang berada di darat (UU No. 7/2004).

Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Organisasi perangkat daerah yang bertugas melaksanakan

penyusunan dan pelasanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten / kota / provinsi (PP 41/2007).

Biyong : masyarakat lokal maupun masyarakat luar yang berperan sebagai perantara dalam jual beli lahan milik maupun lahan garapan di DAS Ciliwung Hulu

BPDAS : Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan di daerah yang bertugas melakukan koordinasi penyusunan dan evaluasi pengelolaan DAS. DAS Ciliwung Hulu berada di wilayah kerja BPDAS Citarum-Ciliwung.

BP4K : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. BP4K Kabupaten Bogor memiliki 12 UPT Wilayah BP3K yaitu Dramaga, Cibungbulang, Leuwiliang, Cigudeg, Parungpanjang, Ciseeng, Cibinong, Ciawi, Caringin, Gunung Putri, Jonggol dan Cariu. UPT BP3K Wilayah Ciawi mencakup Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua.

BP3K : Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UPT Wilayah BP4K di Kabupaten Bogor). DAS Ciliwung Hulu berada di wilayah kerja BP3K Wilayah Ciawi.

BPSDA : Balai Pendayagunaan Sumberdaya Air. BPSDA WS Ciliwung-Cisadane adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Barat pada wilayah sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane yang bertugas dalam pendayagunaan sumberdaya air.

DAS : Daerah Aliran Sungai, dalam bahasa Inggeris sering diidentikkan dengan watershed, catchment area, atau river basin.

Suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa bukit atau gunung yang berfungsi menampung air dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya melalui satu outlet ke danau atau laut secara alami.

Sumberdaya alam berupa stock dengan ragam kepemilikan (private, common, state property) yang memiliki sumber interdependensi antar komponen dan antar pelaku di atasnya berupa proses hidrologi dan dapat menghasilkan produk barang dan jasa bagi kesejahteraan manusia.

Page 14: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

306

Dewan SDA : Dewan Sumberdaya Air adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi Dewan SDA nasional, dewan SDA provinsi atau dengan nama lain, dan dewan SDA kabupaten / kota atau dengan nama lain (Perpres 12/2008).

dpl : di atas permukaan laut. Ketinggian suatu obyek atau lokasi yang diukur ketinggiannya dari permukaan air laut. Satuan dpl dinyatakan dalam meter dpl.

KFM : Kebutuhan Fisik Minimum adalah kebutuhan minimum bagi manusia agar dapat bertahan hidup mencakup kebutuhan untuk pangan, sandang dan papan. Perhitungan dilakukan dengan pendekatan jumlah kg beras per anggota keluarga (Sinukaban 2007).

KHL : Kebutuhan Hidup Layak adalah kebutuhan layak bagi manusia agar dapat hidup secara layak mencakup KFM, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan sosial dan tabungan. Perhitungan dilakukan dengan pendekatan jumlah kg beras per anggota keluarga (Sinukaban 2007).

KPH : Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPHP, KPHL, KPHK : KPH Produksi, KPH Lindung, KPH Konservasi). Unit pengelolaan kawasan hutan berdasarkan proporsi terbanyak dari fungsi kawasan hutan.

Ojeg : Ongkos jegang. Istilah lokal untuk kegiatan jasa angkutan dengan menggunakan motor roda dua.

P4S : Pusat Penyuluhan Pertanian dan Perikanan Swadaya. Organisasi swadaya masyarakat lokal yang bergerak dalam kegiatan penyuluhan pertanian dan perikanan. Organisasi ini berafiliasi pada dinas teknis kabupaten yang mengurusi bidang pertanian dan perikanan.

Poktan/gapoktan : kelompok tani / gabungan kelompok tani Program KB : Program Keluarga Berencana adalah program pemerintah dalam

rangka pengendalian jumlah penduduk dan perencanaan keluarga sehat Indonesia.

PTPN : Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara. BUMN bidang perkebunan.

SDAir : Sumberdaya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya (UU No.7/2004).

Sumber air : tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah (PP 42/2008 tentang Pengelolaan SDAir).

SPKP : Sentra Penyuluhan Kehutanan dan Perdesaan. Organisasi swadaya masyarakat lokal yang bergerak dalam kegiatan penyuluhan bidang kehutanan dan perdesaan. Organisasi ini berafiliasi dengan dinas teknis kabupaten yang mengurusi bidang kehutanan.

Page 15: Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan · PDF fileKebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai. ... dan Kekuasaan di Indonesia

307

TN : Taman Nasional. Kawasan yang berfungsi sebagai wilayah konservasi dan dikelola dengan sistem zonasi. Kawasan konservasi lainnya adalah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru, Hutan Wisata, Taman Hutan Raya.

Unit SDAir : Jumlah air tanah yang terkandung atau diambil dari suatu unit sumberdaya misalnya suatu lembah. Unit sumberdaya berbeda dengan sistem sumberdaya. Sistem sumberdaya adalah sistem yang mengandung atau menghasilkan air tanah sebagai komponen ekosistem misalnya lembah yang mengandung air tanah, sistem DAS dll. (Blomquist 1992)