1

Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)

Oleh : Rita Dwi Lindawati

Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai

Abstrak Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan fasilitas pelayanan segera (rush handling) merupakan fasilitas non fiskal yang diberikan oleh Menteri Keuangan terhadap importasi barang impor yang berkarakter khusus. Pengaturan atas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan rush handling diatur dalam peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 148/PMK.04/2007 tanggal 22 November 2007 tentang pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (rush handling). Dalam peraturan tersebut diatur jenis-jenis barang impor yang mendapat fasilitas rush handling dan syarat-syarat penyelesaian importasinya. Tujuan pemberian fasilitas pelayanan segera (rush handling) adalah untuk memperlancar arus barang impor dan dokumen impor. Demi tercapainya tujuan fasilitas pelayanan segera ini, importer harus memperhatikan ketentuan persyaratan importasi baik kelengkapan dokumen impornya maupun ketentuan larangan pembatasan impornya.

Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan rush handling merupakan sesuatu

yang “favorit” bagi importer yang mengimpor barang-barang berkarakter khusus. Karena

kekhususan karakter barang impor tersebut, ketika pengangkutannya membutuhkan

penanganan khusus. Barang impor yang berkarakter khusus ini contohnya adalah barang-

barang impor yang peka waktu, barang impor yang merusak lingkungan dan barang impor yang

mudah busuk. Karena karakternya tersebut, ketika importasinya, barang-barang tersebut harus

mendapatkan pelayanan segera pada saat penyelesaian kewajiban pabeannya. Untuk

mengantisipasi hal tersebut pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, memberikan jalan

keluarnya, dengan memberikan fasilitas rush handling terhadap penyelesaian kewajiban

pabean atas importasi barang tersebut. Fasilitas rush handling atas pengeluaran impor untuk

dipakai diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2007 tanggal 22

November 2007 tentang pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera

(rush handling). Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa rush handling adalah pelayanan

kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya

memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean. Importasi yang

penyelesaian kewajiban pabeannya dengan mendapatkan fasilitas rush handling dapat

dilakukan melalui pelabuhan laut maupun pelabuhan udara.

2

Jenis-jenis Barang Impor yang Mendapat Fasilitas Rush Handling

Menurut PMK-148/PMK.04/2007, fasilitas pelayanan segera diberikan terhadap barang impor

berupa :

a. Organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata, atau darah.

b. Jenazah dan abu jenazah.

c. Barang yang dapat merusak lingkungan antara lain bahan yang mengandung radiasi.

d. Binatang hidup.

e. Tumbuhan hidup.

f. Surat kabar dan majalah yang peka waktu.

g. Dokumen (surat)

h. Barang lain karena karakteristiknya perlu mendapat pelayanan segera (rush handling)

setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean. Contohnya barang impor yang berupa

emas batangan, perhiasan dan bunga potong. Atas barang-barang impor tersebut

importer harus mengajukan permohonan izin sebelum importasinya untuk mendapatkan

fasilitas rush handling kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang impor tersebut akan

diselesaikan kewajiban pabeannya. Surat izin tersebut sebagai salah satu kelengkapan

dokumen yang harus diserahkan untuk penyelesaian kewajiban pabeannya.

Gambar contoh barang impor yang mendapat fasilitas rush handling :

Bunga potong Ikan Hias Emas batangan

3

Hal-hal yang Harus Dipersiapkan Oleh Importir

Ketika akan melakukan importasi barang yang mendapat fasilitas rush handling, ada

beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh importer untuk menyelesaikan kewajiban pabean

yaitu:

1. Pemberitahuan pabean impor berupa PIBK ( Pemberitahuan Impor Barang Khusus) jika

barang impornya berupa organ tubuh manusia atau jenazah dan abu jenazah.

Pemberitahuan pabean impor berupa PIB (Pemberitahuan Impor Barang) jika barang

impornya berupa barang yang dapat merusak lingkungan antara lain bahan yang

mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang

peka waktu, dokumen (surat), barang lain karena karakteristiknya perlu mendapat

pelayanan segera (rush handling) setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.

2. Dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap

pemberitahuan pabean, misalnya Invoice, Packing List, Bill of Lading/Airway Bill, Manifest

dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Dokumen lain yang dipersyaratkan misalnya

Health Certificate, Surat Ijin dari instansi terkait sebagai pemenuhan ketentuan

pembatasan importasinya, dan Certificate of Origine. Ketentuan larangan dan

pembatasan impor dapat diakses oleh importer di website Indonesia National Single

Window di www.insw.go.id.

3. Jaminan dapat berupa jaminan untuk setiap kegiatan importasi atau untuk jangka waktu

tertentu. Jaminan untuk setiap kegiatan importasi adalah jaminan yang digunakan untuk

satu pemberitahuan impor. Sedangkan jaminan untuk jangka waktu tertentu adalah

jaminan yang dipertaruhkan digunakan untuk menjamin beberapa kali importasi, ketika

nilai jaminan tersebut habis, maka importer akan mempertaruhkan jaminan kembali.

Jaminan yang biasa digunakan adalah jaminan tunai. Jaminan tunai adalah jaminan

berupa uang tunai.

Mekanisme Penyelesaian Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush

Handling)

Penyelesaian kewajiban pabean atas importasi yang menggunakan fasilitas rush handling

diselesaikan di pelabuhan masuk barang. Sekarang ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah

membuat pelayanan 24 jam setiap hari untuk penyelesaian kewajiban pabean atas rush

handling. Sebagai contoh di pelabuhan udara Soekarno Hatta, layanan untuk penyelesaian

kewajiban pabean untuk rush handling tersedia 24 jam, dengan janji layanan per satu

pelayanan adalah 120 menit. Waktu 120 menit tersebut dihitung sejak dokumen pelengkap

4

pabean (yang telah lengkap) dan jaminan diterima oleh petugas Bea dan Cukai sampai

penerbitan Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Berikut ini adalah mekanisme pengeluaran impor untuk dipakai dengan fasilitas rush

handling :

1 2

3

Petugas Bea Dan

Cukai

Kasi Pabean

Pemeriksa barang

4

5

7

Petugas pintu

Kasi P2

7

Kasi Perbendaharaan

dan Penerimaan

8

6

9

5

Keterangan :

1) Importer menyerahkan dokumen pelengkap pabean kepada petugas Bea dan Cukai di

bagian penerimaan dokumen. Jika berdasarkan penelitian petugas dokumen pelengkap

pabean tersebut belum lengkap, maka diserahkan kembali kepada importer untuk dilengkapi.

Jika telah lengkap, maka dokumen tersebut dibukukan dan diberi nomor pendaftaran oleh

petugas Bea dan Cukai.

2) Dokumen yang telah diberi nomor pendaftaran kemudian diteruskan oleh petugas bea dan

cukai ke Seksi Kepabeanan dan Cukai untuk diteliti lebih lanjut dan diterbitkan instruksi

pemeriksaan.

3) Kasi pabean menyerahkan instruksi pemeriksaan kepada petugas pemeriksa barang untuk

melakukan pemeriksaan fisik barang terhadap barang tersebut dan dituangkan ke Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP).

4)Oleh petugas pemeriksa barang LHP tersebut kemudian diserahkan ke Seksi Kepabeanan

dan Cukai. Selanjutnya Kasi Kepabeanan dan Cukai meneliti dokumen pelengkap pabean

termasuk ketentuan larangan dan pembatasannya dan menetapkan klasifikasi tarif,

pembebanan nilai pabean, Bea Masuk serta Pajak Dalam Rangka Impor (PPh Psl 22, PPN

dan PPN BM). Apabila dokumen belum memenuhi syarat maka, Kasi Pabean meminta

importer untuk melengkapi. Jika tidak dipenuhi oleh importer maka proses pelayanan

kepabeanan tidak dapat dilakukan. Berdasarkan penetapan tarif, nilai pabean, perhitungan

Bea Masuk dan PDRI tersebut kemudian Kasi Pabean menetapkan jumlah jaminan.

Besarnya jaminan yang harus dipertaruhkan adalah total jumlah Bea Masuk, PPh Psl 22,

PPN dan PPN BM jika ada.

5) Importir menyerahkan jaminan sesuai jumlah yang ditetapkan oleh Kasi Pabean kepada

Bendahara Penerima (Kasi Perbendaharaan Penerimaan) atau pembantu Bendahara

Penerima. Atas penyerahan jaminan tersebut kepada importer diberikan Bukti Penyerahan

Jaminan (BPJ) lembar ke 2 dan jaminan dibukukan oleh petugas Bea dan Cukai.

6

6) Selanjutnya jaminan yang telah dibukukan tersebut oleh Kasi Perbendaharaan Penerimaan

diberitahukan kepada Kasi Pabean.

7) Seksi Kepabeanan dan Cukai menerbitkan SPPB rangkap 2. Lembar ke 1 SPPB diserahkan

ke importer untuk mengeluarkan barang dan lembar ke 2 untuk petugas bea dan cukai yang

mengawasi pengeluaran barang.

8) Dengan menggunakan SPPB lembar ke satu importer mengeluarkan barang dari kawasan

pabean.

9) Penjaga Pintu mencocokkan data yang ada di SPPB yang diserahkan importer dengan

SPPB yang diterima dari Kasi pabean dan kemasan barang yang akan dikeluarkan. Jika ada

ketidakcocokkan maka atas kemasan barang tersebut tidak dapat dikeluarkan dan

selanjutnya diserahkan ke Kasi P2 untuk diteliti lebih lanjut.

Kewajiban Importir Setelah Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean

1) Dalam jangka waktu maksimum 3 hari kerja sejak barang impor dikeluarkan, setelah

melunasi Bea Masuk dan PDRI, importer wajib menyerahkan pemberitahuan pabean

(PIB/PIBK) dan bukti pelunasan Bea Masuk dan PDRI (SSPCP) kepada Kasi

Perbendaharaan Penerimaan.

2) Kasi Perbendaharaan Penerimaan melakukan penelitian dokumen pemberitahuan pabean

dan bukti pembayaran tersebut. Jika sudah benar, maka berdasarkan PIB/PIBK dan SSPCP

tersebut Kasi Perbendaharaan Penerimaan mengembalikan jaminan yang telah

Kasi Perbendaharaan

dan Penerimaan Kasi Pabean

1 2

7

dipertaruhkan oleh importer. Jika ternyata importer tidak melunasi dalam jangka waktu

tersebut maka importer wajib membayar Bea Masuk dan PDRI ditambah denda admistrasi

sebesar 10% dari Bea Masuk yang wajib dilunasi. Jika importer tidak membayar Bea Masuk,

PDRI dan denda administrasi maka jaminan dicairkan dan pelayanan segera (rush handling)

tidak diberikan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.

Oleh Kasi Perbendaharaan Penerimaan, dokumen pemberitahuan pabean tersebut

diserahkan ke Kasi Pabean untuk penyelesaian kewajiban pabean atas importasi barang

fasilitas rush handling tersebut.

Ilustrasi Perhitungan Jaminan dan Denda Administrasi

Barang impor berupa Bank Notes, oleh petugas Bea dan Cukai ditetapkan klasifikasi HS

4907.00.10.00, BM 0 %, PPN 10 % dan PPN BM tidak ada. Nilai Pabean ditetapkan CIF= US $

1940,35. *

Keterangan

1) *Nilai pabean dihitung dalam bentuk Cost, Insurance and Freight.

2) Cost adalah harga barang tersebut.

3) Insurance adalah asuransi yang menjamin pengangkutan barang dari negara asal barang

sampai tujuan di Indonesia. Jika asuransi ditutup dengan asuransi dalam negeri, maka nilai

asuransi dianggap Rp.0,00. Jika tidak terdapat pemberitahuan jumlah pembayaran asuransi,

maka besarnya asuransi dihitung berdasarkan rumus 0,5% x (Cost + Freight).

4) Freight adalah biaya pengangkutan barang impor dari pelabuhan asal barang sampai

pelabuhan tujuan di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya pungutan impor dihitung sebagai

berikut:

Bea masuk = Nilai pabean x tarif BM

= (1940,35 x Rp. 9442, 00) x 0%

= Rp 0,00

PPN = 10 % x Nilai impor ( Nilai pabean + Bea masuk)

= 10 % x Rp. 18.320.785,00 (dibulatkan menjadi Rp 18.321.000,00)

= Rp 1.832.100,00 dibulatkan menjadi Rp. 1.833.000,00.

8

PPh Psl 22 = 2,5 % x Rp. 1.832.100,00 = Rp. 45802,5 dibulatkan menjadi Rp. 46.000,00.

(Tarif PPh Psl 22 2,5 % untuk importer yang memiliki Angka Pengenal Impor (API), sedangkan

yang tidak memiliki API dikenakan 7,5%).

Besar jaminan yang harus dipertaruhkan = Rp. 0,00 + Rp. 1.833.000,00 + Rp. 46.000,00 =

Rp. 1.879.000,00.

Jika, importer tidak melunasi Bea Masuk dan PDRI serta menyerahkan Pemberitahuan Pabean

Impor dalam jangka waktu lebih dari 3 hari terhitung sejak pengeluaran barang impor, maka

dikenakan denda adminstrasi sebesar 10 % dari Bea Masuk. Jika Bea masuknya Rp.0,00 maka

besarnya denda adminstrasinya adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 / Pemberitahuan Impor.

Pada contoh kasus tersebut Bea Masuk Rp. 0,00, maka denda administrasi adalah

Rp. 5.000.000,00.

Berarti total tagihan yang harus dilunasi oleh importer adalah Rp 1.879.000,00 + Rp.

5.000.000,00 = Rp. 6. 879.000,00.

Simpulan

Rush handling merupakan fasilitas non fiskal dari pemerintah (Kementrian Keuangan) yang

diberikan kepada barang impor yang berkarakter khusus. Jenis-jenis barang impor yang berhak

mendapat fasilitas rush handling diatur di dalam PMK no.148/PMK.04/2007 tanggal 22

November 2007 tentang pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera

(rush handling). Selain itu peraturan tersebut juga mengatur jenis-jenis dokumen pemberitahuan

pabean dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh importer untuk menyelesaikan

kewajiban pabean atas barang tersebut. Atas barang impor yang mendapat fasilitas rush

handling tetap berlaku ketentuan larangan dan pembatasan impor yang dapat diakses di

website INSW (www.insw.go.id). Dengan importer memahami ketentuan tersebut diharapkan

tujuan fasilitas rush handling untuk memperlancar arus barang dan dokumen terhadap

importasi barang berkarakter khusus dapat tercapai secara efektif.

Sumber Rujukan:

1. Undang-undang Kepabeanan , UU no: 17 tahun 2006 tanggal 15 November 2006 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

9

2. Peraturan Menteri Keuangan PMK no. 148/PMK.04/2007 tanggal 22 November 2007 tentang

pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (rush handling).

3. Buku Profil KPPBC TMP Soekarno Hatta.