OLEH :

Prof. Dr. Ir. SURJONO H. SUTJAHJO, MS.

Modul 1

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

Oktober 2010

Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup PASCASARJANA UNIVERSITAS PAKUAN

1. Lingkungan hidup (Enviroment) kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan

dan mahluk hidup (termasuk manusia dan perilakunya) yang mempengaruhi kelangsungan perilaku disiplin dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (UU No. 32 Th. 2009).

2. Sumber Daya Alam (Natural Resources) : segala unsur lingkungan (biotik maupun abiotik) yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah (pangan, sandang dan papan), kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah (estetika) maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat.

I. PENDAHULUAN

3. Klasifikasi SDA : # Berdasarkan Pemanfaatannya : - Langsung : udara, air, bahan pangan - Tidak langsung : minyak, besi, bahan tambang

lainnya. # Berdasarkan Tipe (jenisnya) : - Tidak pernah habis (Perpetual Natural Resources) : matahari, angin, gelombang dll. - Tidak dapat diperbahurui (Non Renewable Nat.

Res) : tembaga, besi, emas, batubara, minyak dll. - Dapat diperbaharui (Renewable Nat. Res) : hutan,

satwa, deposit air tanah dll.

4. Prinsip Ekosistem a. Adanya keanekaragaman b. Adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan c. Adanya keteraturan dan keseimbangan yang dinamis d. Adanya harmonisasi dan stabilitas e. Adanya manfaat dan produktivitas

5. Prinsip Pengelolaan Lingkungan adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem

6. Aspek Pengelolaan Lingkungan dan Perlindungan Ekosistem: a. Kebijakan Penataan (Policy) b. Pemanfaatan (Utilization) c. Pengembangan (Development) d. Pemeliharaan dan pemulihan (Maintainace and

Rehabilitation) e. Pengawasan dan pengendalian (Supervising and Control)

f. Penegakan hukum lingkungan (Law Enforcement)

7. Komponen Lingkungan terdiri atas : a. Fisik-Kimia (air, tanah, udara dan kombinasinya) b. Biologi (flora dan fauna serta mikroba ) c. Sosekbud (sosek dan sosbud) d. Keslingmas (kesling dan kemas) e. Kamtibmas (kammas dan tibmas) f. Hankamnas

8. Pembangunan

9. Pembangunan Berkelanjutan

Proses pengelolaan SDA dan Lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera (lahir dan bathin)

Proses pemanfaatan SDA dan Lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang agar hidupnya sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin/terjaga (kualitas lingkungan tidak rusak atau turun)

3 Pilar/ Orientasi/dimensi Pembangunan Berkelanjutan

Ekonomi (Growth)

Sosial (stabil, harmonis dan sejahtera)

Ekologi (aman & lestari)

(Munashinge, 1993)

Ekonomi (Growth)

Sosial (stabil, harmonis dan sejahtera) Ekologi (aman & lestari)

Kelembagaan lingkungan Penegakan hukum

Di Indonesia seharusnya diterapkan 5 pilar Pembangunan Berkelanjutan

Ekologi

Ekonomi Sosbud

Infrastruktur,Teknologi

Kelembagaan

Ekologi

Ekonomi Sosbud

Infrastruktur,Teknologi

Kelembagaan

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pada konsep pembangunan berkelanjutan (suistainable development) terdapat beberapa prinsip penting, yaitu :

Pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan (lestari).

Setiap kagiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang.

Pembangungan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek baik fisik, rohani, sosial dan budaya dalam jangka panjang, dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumberdaya alam yang ada, serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya.

TANTANGAN ABAD 21 DI INDONESIA DALAM PENGELOLAAN SDA & LH UNTUK MENUNJANG PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan.

2. Semakin sempitnya luas kepemilikan lahan petani akibat konversi menjadi lahan pemukiman dan industri serta tingkat daya saing yang rendah.

3. Luas hutan semakin menyusut.

4. Kekurangan sumber daya air dan pencemaran air.

5. Luas tanah kritis meningkat yang berkisar dari penurunan kesuburan tanah hingga perluasan proses penggurunan.

6. Pencemaran udara.

7. Perluasan pemukiman kumuh dan meningkatnya pengangguran.

8. Kesenjangan kondisi ekonomi antara negara maju industrinya (NMI) dengan negara sedang berkembang (NSB) akan makin jauh.

•Indonesia memiliki kekayaan SDA dan lingkungan yang luar biasa :

Keanekaragaman hayati (flora dan fauna) yang tinggi di dunia (Mega Diversity) darat dan perairan.

Deposit aneka SD pertambangan (minyak, gas, mineral, dll).

Cuaca dan iklim yang lembut (tropis) : pantai pegunungan.

Keanekaragaman budaya lokal. •Proses Pembangunan secara terencana untuk

mencapai masyarakat yang adil & makmur berlangsung sejak thn 1969 (Pelita I).

•Dampak negatif proses pembangunan adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup (fisik, kimia, biologi dan sosekbud) baik skala lokal, nasional maupun global.Mengancam kelangsungan hidup manusia

II. MASALAH LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN

Aktivitas pembangunan saat ini telah berdampak terhadap keseimbangan ekosistem berupa :

• Rusaknya berbagai sistem pendukung perikehidupan vital bagi manusia, baik biofisik maupun sosial-budaya.

• Instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran lingkungan.

• Konflik sosial akibat alih fungsi lahan yang tidak terarah

• Berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan SDA dan lingkungan hidup (LH).

PERMASALAHAN LINGKUNGAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN YANG TIMBULYANG TIMBUL

1.1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkunganMenurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

2.2. Terjadinya penyusutan sumberdaya alam dan lingkunganTerjadinya penyusutan sumberdaya alam dan lingkungan

3.3. Permasalahan Lingkungan BuatanPermasalahan Lingkungan Buatan

4.4. Penerapan Standar Mutu Lingkungan HidupPenerapan Standar Mutu Lingkungan Hidup yang masih lemahyang masih lemah

5.5. Masalah Pemanfaatan Dan Pengurasan Sumber Daya Alam (hutan, Masalah Pemanfaatan Dan Pengurasan Sumber Daya Alam (hutan,

tanah, sumberdaya air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya tanah, sumberdaya air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya

pesisir dan laut)pesisir dan laut)

6.6. Terjadinya bencana alamTerjadinya bencana alam

7.7. Pencemaran lingkunganPencemaran lingkungan

1972-1982 1982-1997

Atmosfer o Pencemaran udara dalam skala lokal

o Percemaran kimia udara secara globalo Pemanasan bumi

Laut o Pencemaran laut yang masih sporadis

o Pencemaran limbah padat, cair, B3, POP meliputi pantai, rawa, laut dsb

o Perusakan terumbu karango Instrusi garam terhadap air tanah (air

laut)

Air Tawar o Perlu air berkualitaso Tercemar pada skala lokal

o Makin sulit air untuk pembangunano Air tanah merosoto Banjir skala besar dan meluas

Lahan/Tanah o Tanah kritiso Hutan gundulo Kekeringan

o Penciutan lahan untuk pembangunano Penggurunan dan tanah longsor makin

meluaso Penggurunan hutan

Sumber Daya HayatiSosial masyarakat

o Pelestarian flora dan fauna dalam habitatnya

o Keresahan masyarakat

o Manfaat berkelanjutan keanekaan hayati : Plasma nuftah, Jenis (spesies), Ekosistem

o Konflik sosial dan ancaman kearifan lokal

Kesehatan Manusia

o Pengendalian penyakit kurang gizi dan menular di negara berkembang

o Plus : pengendalian penyakit LH, seperti : Pernafasan, Kanker, Stres/tercekam, Jantung, Alergi

Tujuan Pembangunan

o Pertumbuhan ekonomio Mencapai kemakmuran

o Keberlanjutan LH dan SDA untuk pembangunan

o Pemerataan pembangunan yang nyata pada tingkat : Lokal, Regional, Nasional,

EVALUASI PERMASALAHAN SDA & LH (DALAM PERJALANAN RUANG DAN WAKTU)

1997 – 2009 (era otonomi daerah/reformasi

Atmosfer o Peradaban kimia udara secara globalo Pemanasan bumi

Laut o Pencemaran limbah padat, cair, B3, POP meliputi pantai, rawa, laut dsb

o Perusakan terumbu karango Instrusi garam terhadap air tanah

Air Tawar o Makin sulit air untuk pembangunano Air tanah merosoto Banjir skala besar dan meluas

Lahan/Tanah o Penciutan lahan untuk pembangunano Penggurunan dan tanah lonsor makin meluaso Alih fungsi lahan tak terkendalio Illegal logging

Sumber Daya Hayati

Sosial masyarakat

o Manfaat berkelanjutan keanekaan hayati : Plasma nuftah, Jenis (spesies), Ekosistem

o Konflik sosial dan ancaman kearifan budaya lokal

Kesehatan Manusia o Plus : pengendalian penyakit LH, seperti : Pernafasan, Kanker, Stres/tercekam, Jantung, Alergi

Tujuan Pembangunan o Keberlanjutan LH dan SDA untuk pembangunano Pemerataan pembangunan yang nyata pada

tingkat : Lokal, Regional, Nasional, o Pemberdayaan masyarakat

Skala dan laju

o makin luas dan cepat

o makin luas dan cepat

o makin luas dan cepat

o makin luas dan cepat

o makin luas dan cepat

makin luas dan cepat

o makin luas dan cepat

o makin luas dan cepat

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP

DI INDONESIADI INDONESIA

Good Environmental Governance Lembaga yustisi (pengadilan, kejaksaan, & polisi) yang Lembaga yustisi (pengadilan, kejaksaan, & polisi) yang

kredibel & adilkredibel & adil Birokrasi pemerintah yg profesional & bersihBirokrasi pemerintah yg profesional & bersih Dewan perwakilan rakyat yg kredibel & aspiratifDewan perwakilan rakyat yg kredibel & aspiratif Masyarakat madani yang tangguh.Masyarakat madani yang tangguh.

Kebijakan Lingkungan Kebijakan bensin bebas timbalKebijakan bensin bebas timbal Kebijakan desentralisasi pengelolaan LHKebijakan desentralisasi pengelolaan LH Kebijakan pengendalian kerusakan lingkunganKebijakan pengendalian kerusakan lingkungan

Peraturan Perundang-undangan Baku mutu emisiBaku mutu emisi Baku mutu limbah cair Baku mutu limbah cair Golongan peruntukan air sungaiGolongan peruntukan air sungai Pengelolaan limbah B3Pengelolaan limbah B3

Kepedulian Konsumen Kesadaran untuk membeli barang yang dibuat dengan Kesadaran untuk membeli barang yang dibuat dengan

etika lingkungan yg tinggietika lingkungan yg tinggi Boikot konsumen terhadap produk-produk tertentu Boikot konsumen terhadap produk-produk tertentu

yang tidak ramah lingkunganyang tidak ramah lingkungan

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DI INDONESIA

Market Based Instrument Market creation (tradeable emmision/effluents permits)Market creation (tradeable emmision/effluents permits) Fiscal instrument (emmisions charges, property charges)Fiscal instrument (emmisions charges, property charges) Financial instruments (technology subsidies, soft loans)Financial instruments (technology subsidies, soft loans) Liability system (joint liability, liability insurance)Liability system (joint liability, liability insurance) Deposit refund system & guarantee bond (reforestation Deposit refund system & guarantee bond (reforestation

bonds, land reclamation bonds)bonds, land reclamation bonds)

Teknologi Teknologi produksi bersihTeknologi produksi bersih Verifikasi teknologi ramah lingkunganVerifikasi teknologi ramah lingkungan

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DI INDONESIA

Faktor Penyebab Belum Optimalnya Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan HidupPengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia di Indonesia

Perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada, Perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada,

namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan, namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan,

pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang (implementasinya pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang (implementasinya

rendah). rendah).

Masih terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting namun belum memiliki AMDAL atau unit pengelolaan lingkungan atau unit pemantauan lingkungan, sementara izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut sudah berjalan

Terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah

Indonesia dengan cara yang ilegalIndonesia dengan cara yang ilegal

1

2

3

Adalah sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena Adalah sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena

juga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha dan/atau juga tidak mudah untuk menjamin bahwa setiap usaha dan/atau

kegiatan tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan kegiatan tidak melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan

lingkunganlingkungan

Belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan Belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan

dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlakuperundang-undangan yang berlaku

Tidak semua orang juga memerlukan dan memanfaatkan informasi Tidak semua orang juga memerlukan dan memanfaatkan informasi

lingkungan hiduplingkungan hidup

Tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam Tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan, serta menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan, serta memberikan saran pendapat dalam pengelolaan lingkungan hidupmemberikan saran pendapat dalam pengelolaan lingkungan hidup

4

5

6

7

Faktor Penyebab Belum Optimalnya Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan HidupPengelolaan Lingkungan Hidup

UPAYA-UPAYA PENEGAKAN UPAYA-UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANHUKUM LINGKUNGAN

Merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan

persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan

individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif,

kepidanaan dan keperdataan

- Sarana administratif (umumnya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Inpres, Keputusan Menteri, Perda, Keputusan Gubernur )

- Sarana kepidanaan dan keperdataan (tercermin dalam : UU No. 5/1990 pasal 40 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. dan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang)

Sarana Penegakan Hukum Lingkungan

Kementerian (Aktor) Pembangunan Kementerian (Aktor) Pembangunan Terkait SDA & LingkunganTerkait SDA & Lingkungan

1.1. Kementerian KehutananKementerian Kehutanan2.2. Kementerian ESDMKementerian ESDM3.3. Kementerian PerindustrianKementerian Perindustrian4.4. Kementerian PUKementerian PU5.5. Kementerian PertanianKementerian Pertanian6.6. Kementerian Kelautan dan PerikananKementerian Kelautan dan Perikanan7.7. Kementerian TK dan TransmigrasiKementerian TK dan Transmigrasi8.8. Pemda dan Bappeda yang terkait dengan Pemda dan Bappeda yang terkait dengan

perijinan)perijinan)9.9. dlldll