Klipping Media Massa

dia, duit tersebut dialokasi­kan untuk menjaga neracakeuangan PLN tetap sehat.. ''Agar beban utang perusa­haan tetap 1 persen," kataAskolani.Pemerintah, kata dia,

juga menjamin. keuanganperusahaan p~nugasanlain, seperti -Pertaminadalam menyalurkan BBM,meski harga minyak duniasedang merangkak naik.

" Melansir data Kementerian. Keuangan, bendaharanegara sudah membayartunggakan subsidi energikepada Pertamina danPLN sebesar Rp 17,6 tri­liun. Direktur Utama PTPertamina (Persero) NickeWidyawati pun menyata­kan lega karena mendapatkomitmendari pemerintahatas piutang Rp 20 triliun.

.·CAESAR AKBAR

menyampaikan payunghukum pada kebijakantersebut. "Meski begitu,ada juga temuan kelebihanpembayaran subsidi: olehpemerintah sebesar Rp 2,4triliun," kata Moermahadi.Kepala Satuan

Komunikasi KorporatPLN I Made Supratekamengatakan beban biayapokok penyediaan listrikmemang fluktuatif, Karenaitu, untuk mengakalinya,korporasi berupaya menca­ri pendanaan lain, seperti.meluncurkan 'surat utang,Untuk tahun ini, perusaha­an setrum negara tersebutsudah mengajukan permo­honan pencatatan ObligasiBerkelanjutan III' PLNTahap, II d~ngan junilahmaksimal Rp 2,5 triliun."Untuk menjaga agar biayapokok penyediaan Iistriktidak naik," ujarnya.Meski begitu, pemerin­

tah juga J}lenyeQi<;lkandukungan kepada PLNdengan 'penyertaan modal.Tahun depan, pemerintahdirencanakan memberi­kan 'suntikan langsung kePLN sebesar Rp 6,5 triliununtuk menyokong programsetrum negara ..Sebelumnya, . Direktur

Jenderal AnggaranKementerian KeuanganAskolani mengatakan tam­bahan anggaran subsidisebesar Rp 5,22'triliun takhanya diperuntukkan bagiprogram subsidi, Menurut

Keuangan melansir, sepan- Moermahadi mengata­jang tahun lalu, ada poten- kan penerabasan berbagaisi kerugian negara sebe- acuan tata kelola keuang­sar Rp 11,55 triliun. Dari an negara menyebabkanangka tersebut, pelang- efek domino. Di sektor'garan terbesar disebabkan . energi, misalnya, upayapembukuan yang tidak menyediakan listrik yangmematuhi aturan perun- murah bagi masyarakatdang-undangan, terutama telah membebani PI' PLNpada pengelolaan subsidi (Persero) sebesar Rp 7,46atau kewajiban pelayanan triliun. Beban tersebutpublik. berasal dari biaya pokokKetua BPK Moermahadi penyediaan listrik untuk

Soerja Djanegara menga- golongan nonsubsidi yangtakan, pada semester 12018 lebih tinggi dibandingkanini, auditornya melakukan dengan tarif jual.koreksi negatif penyaluran Hal serupa terjadi padasubsidi sebesar Rp 2,99 kebijakan penyediaantriliun. Koreksi dilakukan bahan bakar minyak.

: setelahperneriksaan terha- Penetapan harga jual ecer­dap 10obyekmultiprogram an untuk solar atau bioso­di 11 entitas, dari subsidi lar dan bahan bakar khu­energi, pupuk, hingga sus penugasan 2017 lebihlayanan kesehatan.rKoreksi rendah dari formulasi nor­positifnya hanya Rp 115,10 mal. Walhasil, ada taksiranmiliar," kata Moermahadi penambahan beban padaill Kompleks Parlemen, PTPertamina (Persero)danSenayan, kemarin. PT AKR, rnasing-rnasingDengan begitu, pemerik- sebesar Rp 26,30 triliun

saan BPK telah menghe- dan Rp 259miliar.mat pengeluaran negara BPK juga mengung­untuk subsidi sebesar Rp kit adanya penambahan2,88 triliun, dari semula Rp anggaran subsidi listrik151,28 triliun menjadi Rp sebesar Rp 5,5 triliun yang148,40 triliun. Hasil perrie- dilakukan tanpa pencatat­riksaan mengungkap 94 an pagu anggaran. Meskitemuan yang memuat 131 Kementerian Keuanganpermasalahan, terutama telah menanggapi temuanpada subsidi beras sejahte- ini dengan memastikanra, penyaluran bahan bakar adanya pengujiari dalam

tambahan. subsidi terse­but, BPK berpendapatpemerintah tidak dapat

penugasan pemerintah, danJAKARTA - Badan Pemeriksa listrik.

Masih BennasalahPengelolaan Subsidi

,.•. -

Rabu, 3 Oktober 2018EdisiKoran Tempo / Hal.18Sumber / Hal

Berita Pengelolaan Subsidi Masih BermasalahBPKEntitas / Cakupan

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHABPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat