Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia - Puguh Bodro IRAWAN 01.10.2004

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia 1 Puguh B Irawan (2004)

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia1

Oleh Puguh B Irawan

(Oktober, 2004) 1. Latar Belakang Keterkaitan antara masalah lingkungan dan kemiskinan pada dasarnya

bertolak dari konsep pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu akar masalah

kemiskinan adalah akibat dari kegiatan pembangunan yang dilakukan secara tidak

berkelanjutan. Eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian

lingkungan, secara langsung maupun tidak langsung, dapat berdampak negatif

terhadap kelangsungan sumber penghasilan dan kondisi kesehatan dari penduduk di

sekitar lokasi eksploitasi. Selain sumber daya alam yang semakin terkuras,

memburuknya polusi dan perubahan iklim juga mengindikasikan tidak adanya

keberlanjutan secara ekologi (Carew-Reid, et.al., 1994), yang kesemuanya ini pada

akhirnya memperburuk insiden kemiskinan. Oleh karena itu, upaya-upaya perbaikan

kondisi lingkungan diharapkan dapat membantu menurunkan kemiskinan atau

memperbaiki tingkat kesejahteraan penduduk.

Sebaliknya, kemiskinan itu sendiri juga sering dianggap sebagai faktor

penghambat atas upaya-upaya perbaikan lingkungan. Di daerah pedesaan, misalnya,

sebagian besar penduduk khususnya kaum miskin sangat tergantung pada sumber

daya alam di sekitarnya untuk memperoleh sumber penghasilan, atau bahkan untuk

bertahan hidup. Begitu juga halnya dengan kemiskinan perkotaan yang dicirikan oleh

pemukiman kumuh yang padat penduduk dengan kondisi lingkungan buruk.

1 Makalah ini disiapkan oleh Puguh B. Irawan, Senior Advisor for Poverty, Indonesian

Decentralized Environmental and Natural Resources Management (IDEN) Project-UNDP,

disampaikan sebagai Background Paper pada Round-Table Discussion dari para pakar di

Yogyakarta, 6 Oktober 2004. Makalah in juga merupakan modifikasi ringkasan dari “Poverty

and Environment Nexus in Indonesia” by Puguh Irawan and Silvia Irawan (2005). E-mail:

[email protected].

mailto:[email protected]


Tekanan jumlah penduduk yang semakin bertambah, baik di pedesaan maupun di

perkotaan, cenderung mengabaikan pemanfaatan sumber daya alam yang sudah

terbatas secara bijaksana.

Kenyataan tersebut dibarengi dengan sangat kurangnya akses penduduk

miskin terhadap air bersih dan sanitasi, yang secara langsung berpengaruh terhadap

kondisi kesehatan penduduk miskin. Rendahnya akses terhadap air bersih dan

sanitasi juga memperburuk kondisi lingkungan melalui pembuangan kotoran

manusia secara sembarangan, yang akan berakibat pada terjangkitnya diare.

Penduduk miskin hanya menekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar

untuk bertahan hidup dan mereka cenderung mengabaikan pemeliharaan lingkungan

sekitar. Dengan begitu, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan diharapkan tidak

merusak kondisi lingkungan hidup dari penduduk miskin.

Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, hubungan timbal balik

antara lingkungan dan kemiskinan di atas lebih relevan ditinjau dari sisi pengaruh

perbaikan kondisi lingkungan terhadap penurunan kemiskinan dari pada hubungan

sebaliknya (Lihat Gambar 1). Hal ini mengingat bahwa perbaikan lingkungan

diharapkan mempunyai dampak positif terhadap kondisi kesehatan (environmental

health), kesempatan ekonomi (economic opportunity) atau penghidupan yang

berkelanjutan (sustainable livelihood), jaminan untuk dapat bertahan hidup

(security) dan pemberdayaan (empowerment) dari penduduk miskin.

Perbaikan kondisi lingkungan itu sendiri bisa terdiri dari beberapa faktor

determinan, yaitu termasuk peningkatan akses dan kualitas terhadap sumber daya

alam, air bersih dan sanitasi, akses terhadap informasi tentang lingkungan, dan

peningkatan pengelolalaan terhadap kerentanan ekologi (ecological fragility).

Sedangkan kemiskinan didefinisikan secara luas untuk mencakup berbagai dimensi:

tingkat pendapatan atau konsumsi rendah, ketimpangan, kondisi kesehatan dan

pendidikan rendah, serta kerentanan. Dimensi-dimensi kemiskinan ini pada

gilirannya mempengaruhi elemen-elemen kesejahteraan, yaitu kesempatan ekonomi

(opportunity), jaminan (security) dan pemberdayaan (empowerment).


Gambar 1. Hubungan antara determinan-determinan lingkungan dan dimensi-dimensi kemiskinan

Sumber: Diadaptasi dari Bucknall, Kraus and Pillai (2001)

Gambar 1 menunjukkan hubungan antara aspek-aspek lingkungan yang

terkait kemiskinan dengan berbagai dimensi kemiskinan dan kesejahteraan. Secara

ringkas, gambar ini menunjukkan beberapa determinan lingkungan tertentu yang

terkait dengan kemiskinan, yang kemudian hubungan ini mempengaruhi tingkat

kesejahteraan melalui elemen-elemennya. Determinan lingkungan untuk akses

terhadap air bersih dan sanitasi, misalnya, mempengaruhi dimensi kemiskinan

Akses thd sumber daya alam

Kualitas sumber daya alam

Akses thd air bersih & sanitasi

Kualitas udara

Akses thd informasi ttg lingkungan

Kerentanan

kondisi ekologi

LINGKUNGAN dg determinannya:

KESEJAHTERAAN dg elemennya:

KEMISKINAN dg dimensinya:

Pendapatan/ pengeluaran, ketimpangan

Kesehatan

Kerentanan (vulnerability)

Pendidikan

Jaminan hidup

(security)

Pemberdayaan

(empowerment)

Kesempatan ekonomi

(opportunity)


kesehatan, yang nantinya juga mempengaruhi tingkat pendapatan melalui

membaiknya produktivitas sumber daya manusia.

Background paper ini bertujuan untuk mengemukakan beberapa pokok

pikiran tentang pentingnya kajian hubungan antara lingkungan dan kemiskinan.

Secara khusus, diskusi dalam makalah ini akan memfokuskan pada dimensi-dimensi

kemiskinan yang paling banyak dipengaruhi oleh agenda kebijakan lingkungan,

seperti kesehatan lingkungan (environmental health), kesempatan ekonomi

(economic opportunity) atau kehidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood),

jaminan hidup atau sosial (security) untuk mengatasi kerentanan (vulnerability),

dan pemberdayaan (empowerment) dari penduduk miskin. Hasil kajian dari

hubungan ini nantinya diharapkan dapat secara eksplisit dicakup dalam proses

penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah (SPKN dan

SPKD), yang saat ini sedang dilakukan di Indonesia.

2. Konseptualisasi Hubungan Lingkungan dan Kemiskinan 2.1. Lingkungan dan Kesehatan Kesehatan lingkungan (environmental health) dapat didefinisikan sebagai

semua kegiatan yang bertujuan untuk menghindari timbulnya resiko atas gangguan

kesehatan melalui kontrol eksposur manusia terhadap agen-agen biologi (bakteri,

virus dan parasit), kimia (logam berat, pestisida dan pupuk), vektor penyakit

(nyamuk dan siput), dan berbagai bahaya fisik dan keselamatan jiwa (kecelakaan

lalu-lintas, kebakaran, keadaan panas dan dingin yang ekstrim, kebisingan dan

radiasi) (Lvovsky, 1999). Selain itu, kesehatan lingkungan juga dikaitkan dengan

pengaruh penggundulan hutan (deforestation) dan kerusakan tanah (land

degradation) terhadap kesehatan (Listorti and Doumani, 2001).

Beberapa ukuran indikator diperlukan untuk menggambarkan secara

menyeluruh tentang pengaruh dari determinan kesehatan lingkungan terhadap

dimensi kemiskinan. Salah satu indikator yang sensitif adalah DALY (disability-

adjusted life years), yang mengukur beban penyakit yang dialami oleh suatu


komunitas atau bangsa untuk melihat besarnya dampak program intervensi

kesehatan terhadap perbaikan kondisi kesehatan.2 Sangat disayangkan, sampai

sejauh ini indikator DALY belum pernah dihitung di Indonesia, baik secara agregat

nasional maupun menurut wilayah, mengingat tidak tersedianya data tentang

lamanya kehilangan hidup dan hidup sehat yang disebabkan oleh kematian

premature, penyakit dan cacat fisik dan mental dalam sistem statistik nasional. Tabel

1 memberikan ilustrasi tentang besarnya pengaruh program intervensi di bidang

kesehatan lingkungan yang diindikasikan oleh indikator DALY terhadap berbagai

masalah lingkungan di berbagai wilayah di dunia.

Tabel 1. Beban penyakit dari dampak resiko kondisi lingkungan buruk

% dari Total DALY di setiap Kelompok Negara

Kelompok Kesehatan Lingkungan

Sub-Sahara Afrika

India Asia dan

Pasifik

Cina TimTeng & Afrika Utara

Amerika Latin

Bekas Negara Sosialis Eropa*

Semua negara sedang

berkembang

Air bersih & sanitasi

10 9 8 3,5 8 5,5 1,5 7

Penyakit vektor (malaria)

9 0,5 1,5 0 0,3 0 0 3

Polusi udara dalam rumah

5,5 6 5 3,5 1,7 0,5 0 4

Polusi udara perkotaan

1 2 2 4,5 3 3 3 2

Limbah agro-industri

1 1 1 1,5 1 2 2 1

Seluruh dampak lingkungan

26,5 18,5 17,5 13 14 11 6,5 18

* Tidak termasuk Asia Tengah dan Kaukasus. Sumber: Lvovsky and others (1999).

Dampak dari kondisi lingkungan buruk terhadap derajat kesehatan penduduk

cukup signifikan, terutama di Sub-Sahara Afrika di mana besarnya dampak resiko

lingkungan terhadap lamanya kehilangan hidup (DALY) sebesar 26,5% dari total

semua penyebab kehilangan hidup. Tabel 1 juga melaporkan bahwa buruknya akses

terhadap air bersih dan sanitasi tergolong sebagai penyebab utama dari kehilangan

2 DALY menggabungkan lamanya kehilangan hidup (dalam tahun) karena kematian

premature dengan lamanya kehilangan hidup sehat karena penyakit atau cacat (Murray and

Lopez, 1996).


hidup karena beban penyakit bagi penduduk di negara-negara sedang berkembang.

WHO (2002) mengestimasikan bahwa sekitar 3,3 juta orang mati setiap tahun

karena penyakit diare, dan sekitar 1,5 juta meninggal karena bakteri parasit dari

kotoran manusia dan limbah padat, yang kesemuanya ini berkaitan dengan buruknya

kondisi penyediaan air bersih dan sanitasi. Selain itu, polusi udara di dalam rumah

juga secara cukup nyata berdampak negatif terhadap kondisi kesehatan buruk dari

penduduk di negara-negara tersebut. Beberapa studi lainnya juga menemukan

hubungan kausal antara kondisi lingkungan dan derajat kesehatan, serta kontribusi

relatif dari buruknya lingkungan terhadap kesehatan. Temuan-temuan dari studi-

studi tersebut juga tentang adanya kaitan antara akses terhadap air bersih dan

sanitasi dengan kesehatan anak (Jalan and Ravallion, 2001), dan sumbangan

pengaruh buruknya akses air bersih dan sanitasi terhadap total beban penyakit

(DALY) di India sebesar 11% dan polusi udara di dalam rumah sebesar 6% (Hughes,

Dunleavy and Lvovsky, 1999).

Lebih jauh, Bank Dunia (2000) menggolongkan resiko kesehatan lingkungan

ke dalam dua kategori utama, yaitu:

1) Traditional hazards yang berkaitan dengan kemiskinan dan pembangunan

yang tertinggal, seperti kurang tersedianya air bersih, sanitasi dan

pembuangan sampah yang tidak memadai, polusi udara di dalam rumah dan

penyakit-penyakit yang disebabkan oleh vektor.

2) Modern hazards, seperti polusi udara perkotaan, eksposur terhadap bahan-

bahan kimia agroindustri, limbah dari hasil pembangunan yang tidak ramah

lingkungan.

2.2. Lingkungan dan Memperluas Kesempatan Ekonomi

Kajian tentang hubungan antara lingkungan dan kesempatan ekonomi sangat

sesuai dengan konsep kehidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood).

Chambers and Conway (1992, seperti yang dikutip dalam DFID, 1999)

mendefinisikan “livelihood” sebagai meliputi “the capabilities, assets and activities


required for a means of living”. Sumber penghidupan dikatakan berkelanjutan jika

seseorang mampu mengatasi dan kembali pulih dari goncangan hidup karena

terganggunya sumber pendapatannya, serta dapat mempertahankan atau

meningkatkan kemampuan ekonominya untuk kebutuhan saat ini dan di masa

mendatang, sementara tidak mengabaikan kelestarian sumber daya alam di

sekitarnya.

Penduduk miskin cenderung sangat tergantung pada sumber daya alam (SDA)

di sekitarnya, baik sebagai sumber penghasilan utama atau tambahan, misalnya

untuk lahan pertanian dan makanan ternak, untuk berburu binatang atau mencari

ikan, untuk mengambil kayu bakar dan damar, untuk mengambil barang tambang,

dan sebagainya. Karena ketergantungan atas SDA ini sering kali menyumbangkan

bagian pendapatan dan konsumsi penduduk miskin yang cukup besar, kemampuan

mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari akan mudah terpengaruh bila

kualitas SDA menurun. Wanita miskin pedesaan di negara-negara sedang

berkembang sangat dipengaruhi oleh degradasi SDA, karena mereka umumnya

terlibat dalam pengambilan kayu bakar, rumput pakan ternak dan air. Mereka rata-

rata menghabiskan waktu sekitar 2-9 jam per hari untuk mengumpulkan kayu bakar

dan pakan ternak, sementara wanita di Lombok perlu 7 jam sehari untuk mencari

kayu bakar saja (Aristanti, 1997). Sebagai konsekuensi dari meningkatnya

penggundulan hutan, kaum wanita miskin ini terpaksa harus berjalan lebih jauh

dengan waktu lebih lama untuk mencari kayu bakar. Hal ini mengurangi waktu bagi

mereka untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan, tanggung

jawab mengurusi keluarga termasuk merawat anak-anak, dan bahkan mungkin

berpengaruh negatif terhadap kesehatan mereka.

Memang hubungan antara kondisi lingkungan dan SDA dengan pendapatan

dan konsumsi rumahtangga tidak bersifat langsung. Kemiskinan kadang mendorong

orang untuk mengeksploitasi SDA secara tidak berkelanjutan, seperti mereka

terpaksa untuk tinggal dan bertani di wilayah dengan kemiringan lahan yang curam,

yang nantinya akan menyebabkan erosi dan menurunnya produktivitas hasil

pertanian. Namun begitu, meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin juga


dapat mengarah pada eksploitasi berlebihan, misalnya, dengan membiarkan mereka

untuk membeli gergaji mesin dan kapal penangkapan ikan yang lebih besar. Kedua

kegiatan ini tentunya justeru akan memperburuk masalah penggundulan hutan dan

overfishing. Begitu juga halnya dengan pemberian ijin penambangan tradisional di

hutan lindung, di mana kegiatan ini akan memberikan keuntungan jangka pendek

bagi peningkatan pendapatan dari para penambang, tetapi untuk jangka panjang

akan menimbulkan dampak negatif karena kegiatan tersebut akan merusak

lingkungan hutan.

Lingkungan tidak semata-mata merepresentasikan sejumlah masalah tetapi

juga memberikan berbagai tantangan dan kesempatan. Bisnis pariwisata yang

berbasis pada keindahan alam, misalnya, telah dibuktikan dapat memberikan

keuntungan ganda di banyak negara: memperluas kesempatan ekonomi bagi

penduduk sekitar dan sekaligus konservasi alam.

2.3. Lingkungan dan Ketahanan Sosial

Sementara semua orang pasti menderita dari setiap gejolak luar yang

menimpanya, seperti akibat krisis ekonomi, konflik sosial, perang, bencana alam,

kebakaran rumah, kecelakaan mematikan dan lainnya, tetapi penduduk miskin

menderita paling parah karena mereka mempunyai kemampuan yang sangat terbatas

untuk mengatasinya. Hubungan antara lingkungan dan ketahanan/ jaminan sosial di

sini difokuskan pada kerentanan (vulnerability) penduduk miskin atas perubahan-

perubahan dramatis pada lingkungan atau bencana alam. Kerentanan ini dapat

dilihat baik dari tingkat makro ekonomik maupun tingkat mikro ekonomik.

Goncangan pada tingkat makro ekonomik mempengaruhi satu wilayah atau

negara secara keseluruhan. Bencana angin siklun, gempa bumi, kekeringan,

kebanjiran dan sejenisnya mempengaruhi setiap orang dan dapat merugikan

perekonomian nasional secara menyolok. Penduduk miskin punya kemampuan

sangat terbatas untuk menghadapi goncangan lingkungan. Mereka sering tergantung

pada lahan marjinal, memiliki sedikit modal atau barang untuk dijual sehingga

memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, mempunyai lebih


sedikit pilihan untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan di tempat

lain, dan seringkali menerima sedikit informasi tentang bencana yang akan terjadi.

Goncangan lingkungan pada tingkat mikro ekonomik mempengaruhi jumlah

penduduk yang lebih kecil. Karena penduduk miskin cenderung hidup di wilayah-

wilayah marjinal, rumah dan tanah mereka mempunyai resiko tinggi terkena dampak

dari bencana kekeringan, banjir, tanah longsor, wabah penyakit (endemik) dan

sejenisnya. Kaum wanita miskin khususnya sering paling rentan dan menanggung

konsekuensi dari berkurangnya konsumsi makanan, terjangkitnya penyakit, dan

kebutuhan untuk membangun lagi tempat tinggal. Bencana lingkungan dapat

mempengaruhi kemiskinan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Bencana tentunya memperburuk keterpurukan ekonomi dalam jangka pendek.

Bencana juga dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi rumahtangga dalam

jangka panjang, ketika upaya untuk bertahan hidup mutlak memerlukan penjualan

modal atau investasi, yang misalnya modal ini telah direncanakan untuk digunakan

untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka di masa mendatang. Selain itu,

kerusakan lingkungan dan bencana alam juga telah menyebabkan para korban, yang

kebanyakan adalah orang miskin, meninggalkan rumah-rumah mereka untuk

mengungsi atau pindah ke lokasi lain yang lebih baik. Pengungsi korban bencana

alam mengalir ke kota-kota di mana mereka menambah jumlah orang miskin yang

juga hidup di lahan marjinal dan beresiko terhadap bencana.

2.4. Lingkungan dan Pemberdayaan

Kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan juga dapat berkontribusi terhadap

upaya pemberdayaan dari penduduk lokal. Masyarakat setempat diberdayakan

dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan tentang pemanfaatan sumber-

sumber daya alam dan lingkungan sekitar secara berkelanjutan, yang kemudian

langsung dikaitkan dengan sumber penghidupan dan kegiatan ekonomi mereka.

Dengan perkataan lain, ketika masyarakat diberdayakan, pengelolalaan lingkungan

dan sumber daya alam bermanfaat untuk menjaga lingkungan, memberikan peluang-

peluang ekonomi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan, dan


sekaligus membangun modal sosial dari masyarakat setempat dalam memahami dan

mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan

sekitarnya.

3. Pengarusutamaan Masalah Lingkungan dalam Strategi Penanggulan Kemiskinan Nasional dan Daerah (SPKN & SPKD)

Masalah lingkungan mutlak penting untuk diintegrasikan ke dalam strategi

penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah (SPKN dan SPKD), mengingat

kualitas kondisi lingkungan berkaitan erat dengan kualitas hidup dari penduduk

miskin.

Gambar 2. Proses Pengarusutamaan Lingkungan dalam SPKN dan SPKD

Sumber: World Bank, PRSP Source Book.

Dalam konteks itu, relevansi masalah lingkungan terhadap proses penyusunan SPKN

dan SPKD saat ini dapat dibahas di tiga tahapan kunci (lihat Gambar 2), yaitu:

1) kajian hubungan antara lingkungan dan kemiskinan sebagai bagian dari

poverty diagnostics

2) penentuan aksi publik atau program intervensi yang paling efisien dan efektif

untuk mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya

Mengkaji hubungan antara lingkungan dan kemiskinan (sebagai bagian dari poverty

diagnostics)

Mendefinisikan hasil-hasil yang

diharapkan Mengkaji aksi-aksi publik yang potensial dan mungkin dilaksanakan

Mengkaji kapasitas kelembagaan dan pelajaran-pelajaran dari pengalaman seblmnya

Menentukan aksi publik dan

program intervensi

Monitor hasil dan evaluasi program


3) monitoring hasil dan evaluasi program intervensi

3.1. Kajian hubungan antara lingkungan dan kemiskinan Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kaitan antara lingkungan dan

kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai dimensi yang meliputi kesehatan

lingkungan, pendapatan dan kesempatan ekonomi, jaminan untuk mengatasi

kerentanan terhadap bencana lingkungan, dan pemberdayaan dari penduduk miskin.

Untuk melakukan kajian ini, kelompok kerja SPKN dan SPKD harus

mendokumentasikan terlebih dahulu informasi yang tersedia untuk mendapatkan

gambaran di mana masalah-masalah lingkungan berasosiasi dengan insiden

kemiskinan. Kajian ini juga sebaiknya dilengkapi dengan pemahaman tentang pola-

pola hubungan lingkungan-kemiskinan yang sangat spesifik di daerah-daerah

tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari studi-studi kasus yang sudah

ada atau dengan melakukan survei cepat misalnya di daerah-daerah rawan kerusakan

lingkungan dengan dengan insiden kemiskinan yang relatif tinggi. Hasil akhir yang

diharapkan dari kegiatan kajian ini adalah pemetaan pola hubungan antara

lingkungan dan kemiskinan menurut tingkat disagregasi analisis dengan perbedaan

cukup signifikan, misalnya menurut wilayah geografis dan topografi, komunitas

dengan budaya yang berbeda, wilayah dengan tingkat pembangunan yang berbeda,

dll.

3.2. Penentuan aksi-aksi publik dan program-program intervensi yang efektif

Kebijakan publik dan program-program intervensi dalam upaya

meningkatkan kondisi lingkungan untuk membantu penanggulangan kemiskinan

harus merupakan bagian integral dari kebijakan makro strategis dan operasional

yang telah digariskan dalam Dokumen Interim SPK. Secara spesifik, intervensi

dalam konteks hubungan lingkungan-kemiskinan dapat diarahkan untuk mengatasi

masalah dan tantangan berikut ini:


Penurunan derajat kesehatan karena masalah lingkungan dapat diatasi

dengan mengkombinasikan upaya-upaya meningkatkan cakupan penyediaan

air minum bersih dan penggunaan toilet septik tank dengan pendidikan

tentang sanitasi, memperkenalkan penggunaan kompor efisien bahan bakar

untuk mengurangi polusi udara di dalam rumah, meningkatkan kampanye

pemberantasan vektor penyakit, nyamuk demam berdarah dan malaria,

inisiatif penggunaan bahan bakar untuk transportasi yang ramah lingkungan;

Perluasan kesempatan ekonomi dengan mendorong masyarakat untuk

memanfaatkan SDA untuk keuntungan ganda sebagai sumber penghasilan

dan perlindungan/konservasi alam, seperti industri pariwisata berbasis

keindahan alam (ecotourism), melarang penambangan emas di lokasi-lokasi

dengan SDA yang dapat diperbaharui, mengembangkan program pengelolaan

daerah resapan air yang berbasis komunitas untuk meningkatkan penyediaan

air bersih, program reboisasi berbasis masyarakat setempat, peningkatan

pendidikan dan kampanye tentang bahaya kerusakan lahan dan penggundulan

hutan, program penggunaan bahan bakar dari hasil hutan bukan kayu.

Mengurangi kerentanan terhadap bencana alam dengan menstabilkan

lahan di daerah-daerah padat yang berada di atas kemiringan yang beresiko

tinggi terhadap bencana banjir dan tanah longsor, memperbaiki sistem

ramalan/deteksi awal terjadinya bencana alam, memastikan bahwa informasi

tentang bahaya bencana tersedia bagi penduduk miskin, program transfer

pendapatan darurat selama krisis atau bencana, pemberian akses begi

penduduk miskin untuk asuransi kesehatan dan jiwa, dan akses ke kredit kecil.

Memberdayakan kelompok masyarakat yang terabaikan selama ini

dengan mengembangkan intervensi berbasis komunitas yang berkaitan

dengan pengelolaan sumber daya alam setempat, seperti hutan, padang

rumput, pengadaan air, sanitasi, pengelolaan lahan tanah, termasuk

informasi lingkungan dalam kurikulum sekolah sehingga orang memahami

sejak awal tentang hubungan antara kehidupan mereka dengan kondisi

lingkungan sekitarnya.


3.3. Memonitor hasil dan mengevaluasi intervensi

Untuk memonitor dan mengevaluasi keterkaitan antara intervensi untuk

memperbaiki kondisi lingkungan dan penanggulangan kemiskinan, beberapa

indikator yang relevan dan dapat dikuantifikasikan harus ditentukan lebih dahulu.

Secara garis besar, indikator-indikator lingkungan yang terkait dengan kemiskinan

dapat dibedakan atas (World Bank, PRSP Source Book):

Indikator antara (intermediate indicators), yang dapat terdiri atas indikator

masukan/input (kuantitas dan kualitas sumber daya yang digunakan untuk

intervensi) atau indikator keluaran/output (kuantitas dan kualitas pekerjaan,

barang dan jasa yang dihasilkan sebagai hasil dari berbagai masukan);

Indikator akhir/final, yang terdiri atas indikator hasil/outcome (kuantitas dan

kualitas dari hasil yang diperoleh melalui penggunaan output), dan indikator

dampak (perubahan-perubahan jangka panjang pada kondisi kehidupan dari

penerima bantuan).

Pemilihan indikator yang relevan dan sensitif dalam menjelaskan hubungan

antara lingkungan dan kemiskinan perlu didasarkan pada pedoman umum berikut

ini:

Indikator harus relevan dengan tujuan intervensi,

Data dasar untuk pengukuran indikator tersedia secara rutin dalam sistem

statistik nasional,

Ketersediaan data memadai untuk analisis perbandingan spasial dan

temporal,

Kualitas dan reliabilitas data terjamin

Biaya pengumpulan data dasar untuk pengukuran indikator harus realistis,

Punya kaitan sebab-akibat yang nyata,


Tabel 2 dan 3 memuat beberapa indikator terpilih yang relevan untuk kajian

hubungan lingkungan-kemiskinan, yang disesuaikan dengan ketersediaan data di

Indonesia. Salah satu bidang intervensi utama dalam hubungan ini adalah kesehatan

lingkungan (Tabel 2). Masalah-masalah kesehatan lingkungan di sini

diidentifikasikan dengan melihat jenis-jenis penyakit yang erat kaitannya dengan

kondisi lingkungan sekitar dan mempunyai pengaruh kuat terhadap derajat

kesehatan dari penduduk miskin, yaitu malaria, infeksi saluran pernafasan dan diare.

Sementara bidang-bidang intervensi utama lainnya meliputi upaya-upaya perluasan

kesempatan ekonomi dan peningkatan pendapatan, meningkatkan ketahanan

pangan dan mengurangi kerentanan dari penduduk miskin (Tabel 3).

Indikator-indikator turunan dari dimensi hubungan antara lingkungan dan

kemiskinan diakui tidak secara komprehensif dapat menjelaskan pengaruh degradasi

atau perbaikan lingkungan terhadap meningkatnya atau menurunnya insiden

kemiskinan. Keterbatasan data makro kuantitatif menjadi kendala utama dalam

kajian seperti ini. Oleh karena itu, kajian yang berdasarkan data mikro kualitatif,

misalnya melalui participatory poverty assessment (PPA) di tingkat komunitas,

sangat diperlukan untuk melengkapi temuan-temuan yang tidak dapat dijelaskan

dalam kajian data kuantitatif.

Dalam konteks penyusunan SPKN dan SPKD, indikator-indikator yang akan

dipilih sebagai dasar intervensi harus dapat disajikan dengan disagregasi analisis

minimal sampai tingkat wilayah kabupaten/kota. Begitu juga, penyajian indikator

dengan perkembangannya sepanjang waktu sangat diperlukan untuk melihat

perubahan-perubahan yang terjadi selama periode tertentu.


Tabel 2. Beberapa Indikator Terpilih untuk Kesehatan Lingkungan, Menurut Ketersediaan dan Sumber Datanya di Indonesia.

Ketersediaan & Sumber Data Ketersediaan & Sumber Data

Penyakit yang berkaitan dg lingkungan

Indikator antara Tingkat Nasional

Tingkat Propinsi

Tingkat Kab/Kota

Indikator akhir Tingkat Nasional

Tingkat Propinsi

Tingkat Kab/Kota

Malaria % rumahtangga memiliki minimal satu kelambu nyamuk

% fasilitas kesehatan yg mela-porkan tidak ada masalah perse-diaan obat anti-malaria untuk lebih dari satu minggu selama 3 bulan sebelumnya

Prevalensi kematian karena malaria

Jumlah kasus malaria di antara kelompok sasaran

% pasien dg malaria yg memperoleh pengobatan di fasilitas kesehatan dlm 24 jam

(Depkes)

(Depkes)

(Depkes)

(Depkes)

Infeksi pernafasan % rumahtangga memiliki ventilisasi di dapur

% rumahtangga menggunakan kayu bakar untuk memasak

(SSN)

(SSN)

(SSN)

Prevalensi infeksi saluran pernafasan akut dan kronis

Prevalensi penyakit paru-paru kronis

(SDKI)

(SDKI)

Diare % rumahtangga dg akses thd air bersih untuk minum

% rumahtangga dg akses thd sanitasi

Rata-rata luas lantai m2/kapita

% rumahtangga dg anak balita menurut cara pembuangan tinja anak

% wanita yg mencuci tangan sblm menyiapkan makanan utk keluarga

% rumahtangga dg rumah berlantai tanah

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SDKI)

(SDKI)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SDKI)

(SDKI)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

Prevalensi diare (SDKI) (SDKI)

Indikator kesehatan umum

% pengeluaran untuk kesehatan publik thd total anggaran

(DepKeu,NHDR)

(DepKeu,NHDR)

(DepKeu,NHDR)

Angka kematian bayi

Angka kematian balita

DALYs

(BS)

(BS)

(BS)

(BS)

(BS)

(BS)

Catatan: SSN: Susenas (dikumpulkan setiap tahun); SDKI: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (dikumpulkan 1987, 1991, 1994, 1997, 2002-2003); BS: Hasil estimasi dari berbagai sumber data di BPS. Sumber: Diadaptasi dari Shyamsundar (2001) dengan penyesuaian konteks Indonesia.


Tabel 3. Beberapa Indikator Pengelolaan SDA (Natural Resources Management, NRM) yang Mempengaruhi Pendapatan, Ketahanan Pangan dan Kerentanan dari Penduduk Miskin, Menurut Ketersediaan dan Sumber Datanya di Indonesia.

Ketersediaan & Sumber Data

Dimensi/masalah Kemiskinan Indikator Kemiskinan terkait Lingkungan Tingkat Nasional

Tingkat Propinsi

Tingkat Kab/Kota

Masalah-masalah kerusakan lingkungan dan SDA yg dapat

mempengaruhi indikator ini

Pendapatan dan Kesempatan Ekonomi (Income and Opprtunity)

% rumahtangga miskin menurut sumber penghasilan utama

% pekerja pertanian

% pekerja dg status berusaha sendiri dan pekerja keluarga

Rata-rata luas penguasaan lahan pertanian (Ha)

Produksi padi-padian per kapita di pedesaan

Kuantitas konsumsi rumahtangga tahunan yg berasal dari hasil hutan dan perikanan

% lahan irigasi thd total tanah pertanian

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(ST)

(ST)

(ST)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(ST)

(ST)

(ST)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(ST)

(ST)

(ST)

Penggundulan hutan

Kelangkaan air

Penangkapan ikan yang berlebihan

Kerusakan lahan

Ketahanan Pangan (Food Security) % petani yg berusaha di lahan tadah hujan

% anak balita kurang gizi

% anak usia sekolah SD yg stunted

% anak usia sekolah SD yg wasted

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

Kelangkaan air

Kerusakan lahan

Terjangkitnya pes dan kolera

Bencana alam

Kerentanan (Vulnerability) terhadap Bencana Alam

% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan makanan (very poor)

Indeks ketimpangan kemiskinan (P1)

Indeks keparahan kemiskinan (P2)

% penduduk yang hidup 10% atau 25% di atas garis kemiskinan (near poor)

Tingkat setengah pengangguran

% penduduk memiliki asuransi kesehatan/jaminan pembayaran untuk berobat jalan atau rawat inap

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

(SSN)

Penggundulan hutan

Kerusakan lahan

Catatan: SSN: Susenas (dikumpulkan setiap tahun); ST: Sensus Pertanian (1973, 1983, 1993, 2003)

Sumber: Diadaptasi dari Shyamsundar (2001) dengan penyesuaian konteks Indonesia.


4. Penutup dan Isu-isu utama yang perlu dibahas

Makalah ini mencoba untuk memberikan pokok-pokok pikiran tentang

pentingnya mengkaitkan upaya pengelolaan lingkungan dan SDA yang

berkelanjutan dengan strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dari

uraian sebelumnya, beberapa pokok pikiran dapat diringkas sebagai berikut:

Keterkaitan lingkungan dan kemiskinan bertolak dari konsep

pembangunan berkelanjutan, yang menyeimbangkan antara pertumbuhan

ekonomi, perlindungan lingkungan dan SDA, serta keadilan sosial.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, hubungan lingkungan-

kemiskinan lebih relevan ditinjau dari sisi pengaruh perbaikan kondisi

lingkungan terhadap penurunan kemiskinan dari pada hubungan

sebaliknya. Pengaruh ini terjadi melalui perbaikan kondisi kesehatan

lingkungan, perluasan kesempatan ekonomi, adanya jaminan untuk dapat

bertahan hidup, dan pemberdayaan dari penduduk miskin.

Penduduk miskin cenderung sangat rentan terhadap perubahan

lingkungan, karena mereka sangat tergantung pada sumber daya alam

sekitarnya sebagai sumber penghasilan dan sumber kebutuhan hidup.

Selain itu, penduduk miskin juga cenderung tinggal di wilayah-wilayah

marjinal dengan kondisi lingkungan padat dan kumuh, serta beresiko

tinggi terhadap bencana alam. Sementara kebijakan penanggulangan

kemiskinan diusahakan tidak merusak atau memperburuk kondisi

lingkungan di mana penduduk miskin tinggal, kebijakan perbaikan

kondisi lingkungan untuk membantu pengurangan kemiskinan lebih

penting dan feasible dalam konteks penyusunan SPKN dan SPKD.

Dalam upaya untuk mengarusutamakan masalah lingkungan ke dalam

dokumen SPKN dan SPKD, beberapa isu strategis masih belum banyak

mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan. Isu-isu di bawah ini perlu

dikemukakan untuk dibahas secara umum dan meluas.


1) Ketimpangan penguasaan tanah dan kurangnya akses penduduk miskin

terhadap pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Ketiadaan akses terhadap lahan dan rendahnya produktivitas pertanian

termasuk penyebab utama dari kemiskinan, selain rendahnya pendapatan,

kurangnya lapangan kerja, dan kurangnya akses terhadap kesehatan dan

pendidikan dasar.

2) Kurangnya penegakan hukum yang adil dan merata terhadap eksploitasi

SDA secara ilegal dan tidak ramah lingkungan. Penegakan hukum

terhadap pembalakan kayu (illegal logging) dan kegiatan industri yang

membuang limbah padat berbahaya harus ditegakkan, karena kegiatan-

kegiatan ini secara langsung mempengaruhi kehidupan seluruh

masyarakat khususnya orang miskin, untuk generasi sekarang maupun

generasi mendatang, di pedesaan maupun di perkotaan.

3) Penyediaan akses bagi semua penduduk, khususnya penduduk miskin,

terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar, dibarengi dengan

perluasan akses terhadap air bersih dan sanitasi, dijadikan gerakan

nasional sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak asasi manusia untuk

hidup layak.


Daftar Rujukan

Bucknall, Julia, Christiane Kraus, and Poonam Pillai. 2001. “Poverty and Environment”. Background Paper for the World Bank’s Environment Strategy. World Bank. Washington, D.C.

Chambers, Robert, and Gordon Conway. 1992. “Sustainable Rural Livelihood:

Practical Concepts for the 21st Century.” IDS Discussion Paper No. 296. Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton, U.K.

DFID (Department for International Development). 1999. Sustainable Livelihoods

Guidance Sheets. http://www.livelihoods.org/info/guidance_sheets_pdfs/section1.pdf.

Hughes, Gordon, Meghan Dunleavy, and Kseniya Lvovsky. 1999. The Health

Benefits of Investments in Water and Sanitation: A Case Study of Andhra Pradesh, India. Washington, D.C.: World Bank.

Jalan, Jyotsna, and Martin Ravallion. 2001. “Does Piped Water Reduce Diarrhea

for Children in Rural India?” World Bank Policy Research Working Paper. Washington, D.C.

Listorti, James, and Fadi Doumani. 2001. “Environmental Health: Bridging the

Gaps”. Discussion Paper No. 433. World Bank, Washington, D.C. Lvovsky, Kseniya, Maureen Cropper, James Listorti, A. Edward Elmendorf,

Candace Chandra, Julian Lampietti, Ronald Subida, and Meghan Dunleavy. 1999. “Environmental Health Background Paper to World Bank Environment Strategy”. Draft. World Bank, Washington, D.C.

Murray, Christopher J.L., and Alan D. Lopez. 1996. Global Health Statistics: A

Compendium of Incidence, Prevalence and Mortality Estimates for Over 200 Conditions, Cambridge, Ma.: Harvard University Press.

Shyamsundar, Priya. 2001. “Poverty-Environment Indicators”. Environment

Department, World Bank, Washington, D.C. WHO (World Health Organization). 2002. World Health Report 2002. Geneva:

WHO. World Bank. 2002. PRSP Source Book.

http://www.livelihoods.org/info/guidance_sheets_pdfs/section1.pdf

Documents

Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia - Puguh Bodro IRAWAN 01.10.2004