PENGELOLAAN KAWASAN PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM PESISIREKOSISTEM PESISIR

Jurusan Teknik SipilJurusan Teknik Sipil

Fakultas TeknikFakultas Teknik

Universitas DiponegoroUniversitas Diponegoro

1. Kawasan pesisir memiliki produktifitas hayati tertinggi.

- 85% kehidupan biota laut tropis bergantung pada ekosistem pesisir (Odum and Teal, 1976; Berwick,1982)

- Coastal zone (6%of the world’s surface) comprising the nearshore marine environments (i.e estuaries, coastal wetlands, mangroves, coral reefs, continental shelves) provides 43% of the world’s ecosystem goods and services (Costanza, et.al, 1997)

- 90% hasil tangkap ikan berasal dari laut dangkal/pesisir (FAO, 1998)

- Lumbung pangan pada umumnya terdapat di lahan pesisir (coastal lands), seperti pantai timur sumatera, pantura, dan sulsel.

URGENSI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN URGENSI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN SECARA TERPADULAUTAN SECARA TERPADU

URGENSI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN URGENSI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN SECARA TERPADULAUTAN SECARA TERPADU

Table. Primary Productivity of some major coastal and marine ecosystems.

No Ecosystem Type Primary Productivity

(Grams carbon/m2/year)

1. Mangroves 430 - 5,000

2. Alga, Seagrass beds 900 - 4,650

3. Coral reefs 1,800 - 4,200

4. Estuaries 200 - 4,000

5. Upwelling zones 400 - 3,650

6. Continental shelf waters 100 - 600

7. Open Ocean 2 - 400

Source : Whittaker (1975) Note : The Primary Productivity of tropical rain forests : 800 – 2,500 gram carbon/m2/year

Luas hutan mangrove (Ha)

Y = 0.06 + 0.15 X

Has

il T

ang

kap

an U

dan

g (

ton

/th

)

Sumber :• Martosubroto dan Naamin (1979)• Turner (1985)

PENANGKAPAN(F)

IKLIM

OSEANOGRAPI

HIDROLOGI

KUALITAS AIR

PAKAN ALAMI

KONDISI HABITAT (NURSERY+SPAWNING GROUNDS)

HAMA+PENYAKIT

PREDATOR KEMATIANALAMIAH

(M)

REKRUTMEN(R)

EMIGRASI(E)

PERTUMBUHAN(G)

IMIGRASI(I)

So St( - )

( - )

( + )

( + )

( + )

( - )

Gambar. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Dinamika (Kelestarian) Stok IkanGambar. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Dinamika (Kelestarian) Stok Ikan

KEGIATANPEMBANGUNAN

2. Kawasan pesisir merupakan multiple-use zone :- Kemudahan akses transportasi- Lahan darat dan perairan yang subur- Relatif mudah dan murah sebagai pembuangan limbah- Kemudahan akses mendapatkan water cooling untuk industri- Keindahan PanoramaOleh karena itu : 50%-70% dari jumlah penduduk dunia (5,3 milyar) tinggal di

kawasan pesisir (Edgren, 1993) 2/3 kota-kota besar dunia terdapat di wilayah pesisir (Cicin-Sain

dan Knecht, 1998)

3. Kawasan pesisir menerima dampak negatif berupa pencemaran, sedimentasi, dan perubahan regim hidrologi akibat aktivitas manusia & pembangunan di daratan.

4. Pengalaman empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral cenderung mengarah pada pembangunan yang tidak berkelanjutan (unsustainable development) / gagal yang dicirikan oleh: pencemaran, overeksploitasi SDA, degradasi fisik habitat, abrasi, dll.

Lanjutan…

WILAYAH PESISIR SEBAGAI A MULTIPLE-USE ZONE

III. POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN PESISIR DAN LAUTAN

INDONESIA NEGARA BAHARI DAN KEPULAUAN TERBESAR DI DUNIA • Lebih dari 17.500 Pulau• Garis pantai terpanjang kedua di dunia (81.000 km)

Luas Darat1,9 juta km2 = 190 juta ha

(25%)

Luas Laut5,8 juta km2

(75%)

Lahan Darat136 juta ha

(72%)

Perairan Tawar(danau, waduk, sungai, rawa)

54 juta ha(28%)

KLASIFIKASI WILAYAH PESISIR DAN LAUT INDONESIAKLASIFIKASI WILAYAH PESISIR DAN LAUT INDONESIA BERDASARKAN INTENSITAS PEMBANGUNAN DAN BERDASARKAN INTENSITAS PEMBANGUNAN DAN

TTINGKAT KERUSAKAN LINGKUNGANINGKAT KERUSAKAN LINGKUNGAN

KLASIFIKASI WILAYAH PESISIR DAN LAUT INDONESIAKLASIFIKASI WILAYAH PESISIR DAN LAUT INDONESIA BERDASARKAN INTENSITAS PEMBANGUNAN DAN BERDASARKAN INTENSITAS PEMBANGUNAN DAN

TTINGKAT KERUSAKAN LINGKUNGANINGKAT KERUSAKAN LINGKUNGAN

1. Wilayah pesisir dan laut yang belum dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional, sehingga sebagian sumberdaya tersebut dimanfaatkan pihak asing secara illegal, seperti ZEE, laut KTI, dan wilayah laut perbatasan.

2. Wilayah pesisir dan laut dengan sumberdaya yang masih melimpah, tingkat kepadatan penduduknya relatif rendah, dan intensitas pembangunan rendah; seperti di pesisir Pulau Kalimantan, Sulawesi Utara, NTB, NTT, Maluku dan Papua.

3. Wilayah pesisir dan laut yang telah dimanfaatkan secara intensif dan eksploitasi berlebihan, sehingga mengalami kerusakan dan deplesi; seperti di pesisir pulau-pulau di Indonesia Bagian Barat yang telah padat pembangunannya, khususnya di pantai Utara Jawa dan sebagian pantai timur Sumatera

VI. KEBIJAKAN PENGELOLAAN VI. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR

DAN LAUTANDAN LAUTAN

VI. KEBIJAKAN PENGELOLAAN VI. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR

DAN LAUTANDAN LAUTANA. Rehabilitasi Kerusakan Ekosistem Pesisir

B. Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

C. Penerapan Prinsip Keterpaduan

D. Desentralisasi Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir secara Bertanggung jawab

E. Pemberdayaan dan Pelibatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

F. Kerjasama Regional dan Internasional dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

A. Rehabilitasi Kerusakan Rehabilitasi Kerusakan Ekosistem PesisirEkosistem Pesisir

1. COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program)

2. MCRMP ( Marine and Coastal Resources Management Program)

3. Bersih Pantai

4. Pengendalian Pencemaran

5. Penanaman Mangrove

6. Pembangunan Terumbu Karang Buatan

7. Restocking dan Stock Enhancement

B. Penerapan Prinsip Pembangunan Penerapan Prinsip Pembangunan BerkelanjutanBerkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987).

Tiga dimensi Pembangunan Berkelanjutan :

1. Ekonomi

2. Ekologi

3. Sosial

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengelolaan pembangunan kelautan secara teknis didefinisikan sebagai berikut:

“Suatu upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam kawasan pesisir dan lautan untuk kesejahteraan manusia, terutama stakeholders, sedemikian rupa, sehingga laju (tingkat) pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan termaksud tidak melebihi daya dukung (carrying capacity) kawasan pesisir dan laut untuk menyediakannya”.

Sistem Alam(Ekosistem Pesisir dan

Lautan) Pemanfaatan

Jasling

EkstraksiSDA

Aktivitas Pembangunan

SistemSosial

(Manusia)

PemanfaatanRuang

Limbah

OvereksploitasiSumberdaya Alam

Degradasi FisikHabitat

ModifikasiBentang Alam

Erosi/sedimentasi

Kepunahan Jenis

Tangkap Lebih

Pencemaran

Barang

Jasa

Gambar Hubungan Timbal Balik Antara Ekosistem Alam dan Sistem Sosial di Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan & Program Pembangunan• Ekonomi• Ekologi• Sosial• Kelembagaan

Pemantauan& Evaluasi

11Secara ekologi ada 5 persyaratan agar pembangunan suatu wilayah (pesisir dan laut) baik pada tingkat kabupaten/kota, propinsi, negara atau dunia, berlangsung secara berkelanjutan :

Pertama adalah perlu adanya keharmonisan ruang (spatial harmony) untuk kehidupan manusia dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam peta tata ruang

Suatu wilayah hendaknya dipilah menjadi 3 zona :

Preservasi : Konservasi : Pemanfaatan

(20 %) : (20 %) : (60 %)

MANGROVE

DAERAH BERBUKIT

RUMPUT LAUTPANTAI PASIR PUTIH

PULAU PENGHALANG

TELUK DALAM

A. KONDISI KAWASAN PESISIR HIPOTETIK

LAUT

B. ALTERNATIF PENATAAN RUANG (ZONASI) KAWASAN PESISIR

INDUSTRI

KOTAPADAT

PENDUDUKZONA

PRESERVASIPEMUKIMAN DENGANPENDUDUK JARANG

ZONA KONSERVASI

MANGROVE

PULAU PENGHALANG

DAERAH BERBUKIT

TELUK DALAM

PANTAI PASIR PUTIH

LAUT

REKREASI

22Kedua adalah bahwa tingkat/laju (rate) pemanfaatan sumberdaya dapat pulih (seperti sumberdaya perikanan dan hutan mangrove) tidak boleh melebihi kemampuan pulih (renewable capacity) dari sumberdaya tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Dalam terminologi pengelolaan sumberdaya perikanan, kemampuan pulih termaksud lazim disebut potensi lestari (Maximum Sustainable Yield, MSY),

sedangkan dalam pengelolaan hutan mangrove biasanya dinamakan sebagai jatah tebangan yang diperbolehkan (Total Allowance Harvest, TAH).

• mengembangkan bahan (sumberdaya) substitusinya dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic activities)

perikanan, pertanian, industri pengolahan produk perikanan dan pertanian, pariwisata,

• industri rumah tangga (home industries) berbasis sumberdaya dapat pulih

• Replanting

33Ketiga, jika kita mengeksploitasi bahan tambang dan mineral (sumberdaya tidak dapat pulih) harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan agar tidak mematikan kelayakan usaha (viability) sektor pembangunan (ekonomi) lainnya.

Sebagian keuntungan (economic rent) dari usaha pertambangan tersebut hendaknya diinvestasikan untuk:

44Keempat, ketika kita membuang limbah ke

lingkungan pesisir dan lautan, maka :

jenis limbah yang dibuang bukan yang bersifat B3 (Bahan Berbahaya Beracun), tetapi jenis

limbah yang dapat diuraikan di alam (biodegradable) termasuk limbah organik dan unsur hara.

Jumlah limbah non-B3 yang dibuang ke laut

tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi

lingkungan laut.

Semua limbah B3 tidak diperkenankan dibuang

ke lingkungan alam (termasuk pesisir dan lautan), tetapi harus diolah di fasilitas Pengolahan Limbah B3.

55Kelima, manakala kita memodifikasi bentang alam pesisir dan lautan untuk membangun dermaga (jetty), pemecah gelombang (breakwaters), pelabuhan laut, hotel, anjungan minyak (oil rigs), marina, dan infrastruktur lainnya, maka :

Harus menyesuaikan dengan karakteristik dan dinamika alamiah lingkungan pesisir dan lautan, seperti pola arus, pasang surut, sifat geologi dan geomorfologi (sediment budget), serta sifat biologis dan kimiawi,

merancang dan membangun kawasan pesisir dan laut sesuai dengan kaidah-kaidah alam (design and construction with nature)

Pembangunan Berkelanjutan dari perspektif Pembangunan Berkelanjutan dari perspektif sosial-ekonomisosial-ekonomi adalah : adalah :

“Bagaimana kita mengelola permintaan total (agregate demand) manusia terhadap sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan agar tidak melampaui kemampuan suatu wilayah (pesisir dan lautan) untuk menyediakan dalam kurun waktu tertentu”

1. Pengertian hubungan antara barang modal (capital) dengan pembangunan ekonomi

2. Keadilan antar generasi

3. Green accounting dan Genuine saving

Secara konsepsional (filosofis) perlu reorientasi (penyempurnaan) konsep ekonomi konvensional dalam 3 aspek :

Keterpaduan antar sektor Keterpaduan antar level

pemerintahan Keterpaduan ekosistem darat dan

laut Keterpaduan sains dan manajemen Keterpaduan antar daerah / negara

C. Penerapan Prinsip C. Penerapan Prinsip Keterpaduan Dalam Keterpaduan Dalam PengelolaanPengelolaan

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PESISIR TERPADU

Keterpaduan Antar Lembaga/Sektor

Keterpaduan Antar Pemerintahan/ Kewenangan

Keterpaduan Antar Ekosistem Darat

dengan Laut

Keterpaduan Antar Disiplin Ilmu

Pengelolaan Pesisir Terpadu

Desentralisasi Pengelolaan

Pranata dan Penegakan hukum

Pengakuan terhadap Hak Masyarakat

Pranata Kelembagaan

Konsistensi Pembiayaan

Konsistensi Perencanaan

D. Desentralisasi Pengelolaan D. Desentralisasi Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir secara Pembangunan Wilayah Pesisir secara Bertanggung jawabBertanggung jawab Pemerintah dan masyarakat daerah jangan

hanya menuntut hak (keuntungan) ekonomi dari pengelolaan pembangunan wilayah pesisir, tetapi juga harus melakukan kewajibannya yang mencakup inventarisasi dan penyusunan basis data potensi pembangunan, penataan ruang, pengendalian pencemaran, capacity building dan pemberdayaan masyarakat.

Indikator keberhasilan (kinerja) PEMDA hendaknya tidak hanya berdasarkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mencakup pemerataan kesejahteraan (social equity) antar kelompok masyarakat dan pemeliharaan daya dukung serta kualitas lingkungan.

D. Desentralisasi Pengelolaan D. Desentralisasi Pengelolaan Pembangunan secara Bertanggung Pembangunan secara Bertanggung jawabjawab Kepentingan nasional (bangsa) harus

dijadikan sebagai acuan utama didalam desentralisasi pengelolaan pembangunan .

Sebagian besar pelaksanaan aspek-aspek pengelolaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sudah didesentralisasikan kepada daerah , kecuali pengelolaan wilayah laut 12 mil ke atas, pelabuhan perikanan tipe A dan B, perijinan kapal ikan diatas 30 GT, dan aspek lainnya sesuai UU No. 22/1999

Lanjutan……

E. Pemberdayaan dan Pelibatan Peran E. Pemberdayaan dan Pelibatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah PesisirWilayah Pesisir

1. PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir)

2. COFISH (Coastal Fisheries)

3. Program Mitra Bahari (Sea Grant Program)

4. Siswasmas (Sistem Pengawasan Masyarakat)

Kondisi Sekarang

Ask not what your country can do for you, Ask what can you do for your country (John F. Kennedy, Presiden USA, 1961,

Tewas di Dallas Texas 1963)

AB

CD

E

Keterangan :

A = Hutan konservasi

B = Industri agroC = PersawahanD =PemukimanE =Kawasan

Pelabuhan & Industri ramah

lingkunganF = TambakG = MangroveH = Perikanan

tangkapI = Pulau Wisata

F

G

H

I

WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN MASA DEPAN

MELALUI PENERAPAN ICM

PERBEDAAN ANTARA NEGARA MISKIN (BERKEMBANG) DAN NEGARA KAYA

(MAJU)

PERBEDAAN ANTARA NEGARA MISKIN (BERKEMBANG) DAN NEGARA KAYA

(MAJU)

1. Umur: India dan Mesir berumur > 2000 th negara

berkembang Kanada, Australia, Selandia Baru berumur ± 150 tahun

negara Maju

2. Sumberdaya Alam (SDA) Indonesia Kaya SDA masih negara berkembang Jepang, Korsel, dan Singapura miskin SDA negara

maju Swiss tidak punya perkebunan coklat negara maju

penghasil coklat dengan kualitas no. 1 di dunia

3. Warna Kulit (Race) Imigran dikenal malas di negara asalnya menjadi

kekuatan produktif di negara-negara maju Eropa

4. Executives from rich countries show no significant intellectual difference to executives from poor countries

Bukan Karena Faktor-Faktor Berikut:

WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN POOR COUNTRIES AND RICH

COUNTRIES ?

WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN POOR COUNTRIES AND RICH

COUNTRIES ? The difference is the attitude of the people,

framed along the years by the education & the culture.

The great majority of people in developed (rich) countries apply the following principles in their lives:

1. Ethics, as a basic principle

2. Integrity

3. Responsibility

4. Respect to the laws & rules

5. Respect to the rights of other citizens

6. Work loving

7. Strive for saving & investment

8. Will of super action

9. Punctuality