30
PENGELOLAAN DAN AKSES DATABASE BENEFICIAL OWNER

Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

PENGELOLAAN DAN AKSESDATABASE BENEFICIAL OWNER

Page 2: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

SUMBER PEROLEHAN DATA BO

AHU ONLINE

• Pengisian data BO melalui AHU online (sistem administrasi badan hukum dan sistemadministrasi badan usaha)

APLIKASI

BO

• Mengintegrasikan data BO korporasiyang semula terpisah di masing-masing aplikasike dalam satu aplikasi BO

• Mengembangkan aplikasi pelaporan BO

INTERKONEKSI

• Mengembangkan aplikasi dan web service untuk melakukan pertukaran data dengan kementerian lain

Page 3: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

Penyampaian Informasi mengenai Pemilik Manfaat

Dilakukan pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan

Korporasi dilaksanakan oleh Notaris secara elektronik melalui AHU Online

Dilakukan pada saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya

01

02

❖Sudah menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi

❖Sudah menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi

➢penyampaian surat pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan

informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri wajib menyampaikan

informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja

setelah Korporasi mendapat ijin usaha atau tanda terdaftar dari

instansi/lembaga berwenang

❑Menyampaikan setiap perubahan dan/atau pengkinian informasi Pemilik Manfaat

❑Dilaksanakan oleh

➢Notaris

➢Pendiri atau pengurus korporasi

➢Pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi

❑dilakukan secara elektronik melalui AHU Online

Page 4: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

Penyampaian Perubahan Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi

A B

C D

❑ notaris

❑pendiri atau pengurus Korporasi

atau

❑pihak lain yang diberi kuasa oleh

pendiri atau pengurus Korporasi

Dilakukan oleh

”3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya

Perubahan Informasi Pemilik Manfaat

dari Korporasi”

Dilakukan paling lama

❖penambahan informasi Pemilik

Manfaat dari Korporasi dan/atau

❖pencabutan informasi Pemilik

Manfaat dari Korporasi

Dilakukan pada saat

“elektronik melalui AHU Online”

Dilakukan secara

Page 5: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

Penyampaian Pengkinian Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi

“elektronik melalui AHU Online”

Dilakukan secara

❑notaris

❑pendiri atau pengurus Korporasi atau

❑pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi

Dilakukan oleh

“peninjauan terhadap informasi dari Pemilik Manfaat

dari Korporasi yang telah disampaikan sebelumnya

oleh Korporasi”

Dilakukan melalui

”berkala setiap 1 (satu) tahun”

Dilakukan secara“1 (satu) tahun sejak Penyampaian

Pengkinian Informasi Pemilik Manfaat

dari Korporasi yang terakhir”.

Dilakukan dalam

Page 6: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

PEMANFAATAN APLIKASI BO

• Internal

• Notaris

• Direksi Korporasi

• Orang yang diberi kuasa oleh notaris

• Kementerian Keuangan

• Kementerian Koperasi

• Kementerian ESDM

• Kementerian Pertanian

• BPN

• PPATK

• KPK

Page 7: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

Login dan Registrasi

Page 8: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

Pelaporan

Page 9: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

Pengisian Data BO

Page 10: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

Perubahan dan Pengkinian

PERUBAHANHanya dapat menambah

dan menghapus

PENGKINIANHanya dapat mengubah

isian data yang sudah

ada

Page 11: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

Thank you

Page 12: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

Beneficial Ownership Implementation

Progress in Indonesia

EITI Indonesia Secretariat

Jakarta, November 15, 2019

Page 13: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

Stages of BO Roadmap Implementation

2

Stage 1

2017

• Defining Beneficial Owners in Indonesia Context

Stage 2

2017-2018

• Developing Institutional and Regulatory Framework of Beneficial Ownership Strategy

Stage 3

2019

• Implementation of Transparency Beneficial Ownership in Extractive Industry

Page 14: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

BO Transparency Implementation

3

2016 2017 2018 2019 2020

Indonesia Anti Corruption Comission (KPK) set a BO Study

EITI implement Pilot Scheme to collect BO through EITI report

Indonesia published BO Roadmap for Ekstraktif Industry

Publication of BO information in Extractive Industry

Implement Global Conference on BO in Jakarta

Indonesia published Presidential Decree, Ministerial Decree and DG Mineral Circular Letter on BO in Extractive Industry

Continue to Implement Pilot Scheme to collect BO information through EITI report

Ministry ESDM collect BO from extractive companies

Ministry Law & HR set up BO registration system

Page 15: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

Institution and Regulatory Framework for BO Transparency

4

No Institution Tasks /Activities Mechanism

1 Ministry of Law and Human Right

- Develop company registration system including BO information from all companies operated in Indonesia

- Publish Ministerial Decree

Company Registration System

2 Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR)

- Publish Ministerial Decree and DG Mineral Circular Letter- Collect BO information from all extractive industry

companies operated in Indonesia

Licencing process in MEMR

3 Coordinating Ministry of Economic Affairs/ Indonesian EITI Secretariat

- Develop BO Roadmap - Publish BO information from extractive companies through

the EITI Report

EITI Report

4 PPATK - Analyse and report suspected financial transaction and money laundering

Internal mechanism

5 Ministry of Finance (DG Tax)

- Prosecute suspected tax payments from companies Internal mechanism

6 KPK - Coordinate and lead anti corruption actions

Page 16: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

BO Data Sources

5

No Scheme Responsible Institution Coverage Mechanism

1 Based on Presidential Decree and Ministry of Law and Human Right Decree

Ministry of Law and Human Right

BO information from all companies operated in Indonesia

Company Registration System

2 Based on Ministerial Decree and DG Mineral CircularLetter

Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR)

BO information from all extractive industry companies operated in Indonesia

Licencing process in MEMR

3 Based on Indonesian EITI Roadmap/ EITI Standard

Coordinating Ministry of Economic Affairs/ Indonesian EITI Secretariat

BO information from extractive companies that are required to report through the EITI Report

EITI Report

Page 17: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

• Limited liability company

• Foundation

• Association

• Cooperative

• Limited partnership

• Firm partnership

• Other corporate forms

Corporate Forms that are Obliged to Report BO

6

Page 18: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

BO of limited liability companies are individual persons who meet the criteria:

• Has more than 25 percent of shares;

• Has more than 25 percent of voting rights;

• Receives more than 25 percent of company’s profits;

• Has the authority to appoint, replace, or dismiss members of the board of directors and members of the board of Commissioners;

• Has the authority or power to influence or control a limited liability company without having to get authorization from any party;

• Receives benefits from limited liability companies; and/or

• Is the actual owner of the funds for the ownership of a limited liability company

Criteria of BO for Limited Liability Company

7

Page 19: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

• Name of BO;

• Identity number (Population identity number, driver licence, or pasport);

• Place and date of birth;

• Citizenship;

• Address as in identity document;

• Address in country of origin (for foreign nationality);

• Tax payer’s identity number;

• Relationship between corporation and BO

BO Information for Extractive Industry (as in the Presidential Decree No 13/2018)

8

Page 20: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

9

Page 21: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

10

Page 22: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

Results of BO Transparency Through EITI Report 2018

11

Mineral & Coal112

Submit Report80

Submit BO62

Not Submit BO18

Oil & Gas71

Submit Report70

Submit BO46

Not Submit BO24

Page 23: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

• To ensure that BO information for extractive industry can be accessed through company registration or through MEMR licencing procedure

• Many companies still cannot distinguish between BO and shareholders

• Difficulty in disclosing BO data for companies that its shares owned by foreign companies

• Complex ownership structure

• Difficulties in identifying PEP since their names are usually not recorded in ownership documents

• Assurance the accuracy of data

Challenges

12

Page 24: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

BO Roadmap 2019

13

Year Activities Responsible Party

2016 BO Roadmap CMEA/EITI Secr

2017 Analysis on appropriate BO concept for Indonesian context: Definition, threshold, level of ownership

KPK

2018 Publish BO Regulation: Presidential Decree No 13/2018 PPATK

1. Publish Ministerial Decree of Energy and Mining2. Publish DG Mineral Circular Letter

MEMR

Implement BO Regulations Socialization CMEA/EITI Secr

Implement BO Collection through EITI Report CMEA/EITI Secr

2019 Implement BO Collection through EITI Report (continue) CMEA/EITI Secr

- Collect BO extractive companies from Ministry ESDM- Approval from Ministry ESDM to publish BO information

Min ESDM

Develop application to determine BO CMEA/EITI Secr

Develop data assurance process ???

Page 25: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

Thank You

14

Page 26: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

1

Aspek Akses Informasi Benefical Owner dalam

Pertukaran Informasi untuk Tujuan Perpajakan (Exchange of Information)

Jakarta, 15 November 2019

Page 27: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

2

Dasar Hukum Exchange of Information (EOI)

Instrumen hukum internasional

PersetujuanPenghindaran Pajak

Berganda (P3B)

Indonesia memiliki 67 P3B dengan

klausul EOI

Convention on Mutual Administrative

Assistance in Tax Matters (MAAC)

130 yurisdiksi telah menandatangani MAAC, termasuk

Indonesia

Tax Information Exchange Agreement

(TIEA)

Indonesia memiliki 6 TIEA

Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)

106 yurisdiksi telah menandatangani MCAA, termasuk

Indonesia

Peraturan Perundang-undangan Domestik:1. Undang-Undang nomor 7/1983 ➔ 36/2008 tentang Pajak Penghasilan2. Undang-Undang nomor 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan

Perpajakan3. Peraturan Pemerintah nomor 94/20104. Peraturan Pemerintah nomor 74/20115. Peraturan Menteri Keuangan nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara EOI6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 ➔ 19/2018 tentang Automatic EOI7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-28/PJ/2017 tentang EOI on Request8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2018 tentang Spontaneous EOI

Page 28: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

3

Penilaian internasional pelaksanaan EOI on Request

The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax

Purposes (Global Forum) adalah sebuah kerangka kerja multilateral terkait transparansi dan pertukaran

informasi untuk kepentingan perpajakan yang dibentuk oleh

OECD dan G20.

Global Forum menetapkan standar internasional tentang transparansi

perpajakan, serta melakukan upaya-upaya, seperti monitoring dan penilaian (peer review), untuk memastikan standar tersebut

diimplementasikan oleh negara-negara di dunia agar tercipta

keseragaman aplikasi transparansi di bidang perpajakan, dan tercapainya tujuan bersama untuk memerangi penghindaran/pengelakan pajak.

Dalam melakukan peer review, Global Forum

menggunakan Term of Reference (TOR) sebagai

standar penilaian efektifitasEOI.

TOR menilai, salah satunya,aspek ketersediaan

informasi kepemilikan, meliputi: legal ownership dan beneficial ownership

(BO).

Informasi BO yang dimaksud dalam TOR adalah BO TPPU/PPT

sesuai pengertian yang diberikan oleh Financial

Action Task Force.

Elemen A.1 dalam TOR 2016:

Negara wajib memastikan ketersediaan informasi

kepemilikan dari perseroan

terbatas/terbuka, saham atas tunjuk,

persekutuan/CV/firma, trusts, yayasan, dan

bentuk badan lain (misal koperasi, asosiasi, dll.)

yang didirikan di Indonesia.

Informasi kepemilikan mencakup informasi

pemilik resmi berdasarkan hukum (legal owners) dan

pemilik manfaat sebenarnya (beneficial

owners).

Page 29: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik

4

Tindak Lanjut atas Hasil Penilaian EOI on Request

Rekomendasi terkait dengan informasi BO:

Indonesia is recommended to ensure that BO information is available in line with the international standard.

Indonesia is recommended to monitor the implementation of new provisions (Perpres 13 tahun 2018)

to ensure BO information is available.

Additional guidance is needed to ensure that the interpretation of the

Presidential Regulation 13/2018 is in accordance with the international

standard.

Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut:1. Akses bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh informasi BO untuk dipertukarkan dengan

negara/yurisdiksi mitra (apabila terdapat permintaan dari negara/yurisdiksi mitra).2. Pengawasan (dan pemberian sanksi atas pelanggaran) sesuai Pasal 23 dan 24 Perpres 13 tahun 2018.3. Peraturan pelaksanaan Perpres 13 tahun 2018 yang mengatur, antara lain: (Peraturan Menteri Hukum dan

HAM nomor 15 tahun 2019)a. kewajiban bagi Korporasi untuk mengidentifikasi seluruh BO yang ada, hal ini untuk menjawab

permasalahan interpretasi frasa “paling sedikit merupakan 1 (satu) personil” pada Pasal 3 ayat (2) Perpres13 tahun 2018;

b. Tata cara identifikasi dan verifikasi BO sesuai FATF Recommendation serta Interpretive Notes-nya;c. penjelasan mengenai penentuan batasan 25% kepemilikan pada persekutuan (komanditer dan firma) dan

yayasan;d. penjelasan bagaimana menentukan kepemilikan atau kendali/kontrol secara langsung maupun tidak

langsung;e. tata cara pengawasan dan penerapan sanksi atas ketidakpatuhan dan pelanggaran;f. penjelasan tentang kewajiban pengelolaan informasi pemilik manfaat oleh Korporasi, termasuk kewajiban

mengelola dan menyimpan dokumen terkait informasi pemilik manfaat selama lima tahun, dan kewajibanKorporasi untuk memperbarui data;

g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK;h. tata cara akses publik atas informasi pemilik manfaat;i. tata cara kewenangan Pejabat yang Berwenang (competent authority) atas informasi pemilik manfaat; danj. tata cara pertukaran informasi BO, baik untuk kepentingan domestik maupun internasional.

Page 30: Pengelolaan dan akses database beneficial owner...Nov 15, 2019  · g. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan basis data BO pada SAPK; h. tata cara akses publik atas informasi pemilik