PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Oleh: Mukhtaromin (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat

membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan

baik dan efisien. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan sebagai

pembantu Presiden dalam bidang Keuangan Negara bertindak sebagai Chief Financial

Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab

atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.

Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dalam pengelolaan aset

negara, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai Perencanaan

Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan

dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang

dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa

permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya

belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Berkenaan dengan

hal tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu dilakukan penggantian untuk menjawab

permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah

tersebut. Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut dituangkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan

penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan

pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan,

Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan

Barang Milik Negara tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai

penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal

49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan. Dalam bahan ajar ini hanya akan

membahas sebagian dari siklus pengelolaan BMN, yaitu tahap penatausahaan.

B. Barang Milik Negara

Ruang lingkup Barang Milik Negara mengacu pada pengertian Barang Milik

Negara berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam UU tersebut, ruang lingkup Barang Milik

Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal

dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara (BMN), BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya

yang sah. Barang yang diperoleh atas beban APBN meliputi baik melalui pembelian

maupun pembangunan. Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis

2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

atau

4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap.

Tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau

dimiliki oleh:

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber

dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah

Daerah).

2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:

a. Perusahaan Perseroan, dan

b. Perusahaan Umum.

3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN merupakan bagian dari aset milik pemerintah pusat, sehingga harus dikelola

dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan rakyat. PP Nomor 27 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan BMN

adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan,

pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan

pemeliharaan, pemindahtanganan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan,

dimana seluruh kegiatan tersebut ditatausahakan dengan baik disertai dengan kegiatan

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Gambar Siklus Pengelolaan BMN

Gambar di atas menunjukkan suatu siklus pengelolaan BMN yang secara umum

dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap awalan, tahap utama, dan tahap ikutan.

Siklus reguler dalam tahap utama berarti bahwa setiap BMN yang telah diadakan pasti

akan melalui siklus ini, yaitu digunakan, diawasi, ditatausahakan, dan sampai tahap

dihapuskan. Siklus insidentil artinya hanya barang-barang tertentu atau dalam hal-hal

tertentu saja BMN akan dimanfaatkan, dipindahtangankan, dinilai, atau dimusnahkan.

Sedangkan siklus ikutan adalah suatu tahapan yang sebenarnya tidak termasuk dalam

PP Nomor 24 tahun 2014, tetapi merupakan akibat dari pelaksanaan sebagian siklus

utama tersebut, contohnya bila suatu BMN dipindahtangankan melalui penjualan maka

prosedurnya adalah melalui lelang.

Guna melengkapi pemahaman tentang BMN, berikut pengertian beberapa

tahapan dalam pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014:

1. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan

Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang

telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam

melakukan tindakan yang akan datang.

2. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam

mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai

dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

3. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak

digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/

Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik

Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

4. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik

Negara/Daerah.

5. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang

Milik Negara/Daerah.

6. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari

daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang

untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa

Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang

berada dalam penguasaannya.

7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

C. Penatausahaan BMN

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Objek penatausahaan adalah BMN yaitu seluruh barang milik negara baik

yang diperoleh dari APBN maupun perolehan lainnya yang sah. Tujuan penatausahaan

BMN adalah:

1. Mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun Laporan BMN yang akan

digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat.

2. Mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMN adalah menyediakan data agar

pelaksanaan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional,

kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan

kepastian nilai.

Hasil penatausahaan BMN ini nantinya dapat digunakan untuk penyusunan neraca

pemerintah pusat setiap tahun, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan

BMN setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan

pengamanan administrasi BMN.

Penatausahaan BMN meliputi penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna

Barang/ Pengguna Barang dan Pengelola. Pelaksana penataausahaan BMN pada

Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dilakukan oleh unit penatausahaan Kuasa

Pengguna Barang/ Pengguna Barang pada Pengelola Barang dilakukan oleh unit

penatausahaan Pengelola Barang. Organisasi penatausahaan BMN pada pengguna

barang adalah:

1. Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB);

UPPB adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga

(pengguna barang), yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon I yang

membidangi kesekretariatan, unit eselon II, unit eselon III dan unit eselon IV yang

membidangi BMN. Penanggung jawab UPPB adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

UPPB ini membawahi UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB.

2. Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Eselon I (UPPB-E1);

UPPB-E1 adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat eselon I, yang secara

fungsional dilakukan oleh unit eselon II yang membidangi kesekretariatan, unit

eselon III dan unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UPPB-E1

adalah pejabat eselon I. UPPB-E1 ini membawahi UPPB-W dan/atau UPKPB.

3. Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Wilayah (UPPB-W);

a) UPPB-W adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat kantor wilayah atau unit

kerja lain di wilayah yang ditetapkan sebagai UPPB-W, yang secara fungsional

dilakukan oleh unit eselon III yang membidangi kesekretariatan dan unit eselon

IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UPPB-W adalah Kepala Kantor

Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UPPB-W. UPPB-W ini

membawahi UPKPB.

b) Untuk unit penatausahaan BMN Dana Dekonsentrasi, penanggung jawab

UPPB-W

adalah Gubernur, sedangkan untuk penatausahaan BMN Dana Tugas

Pembantuan, penanggung jawab UPPB-W adalah Kepala Daerah sesuai

dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian

Negara/Lembaga.

4. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB).

a) UPKPB adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja (Kuasa

Pengguna Barang), yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon III, eselon

IV dan/atau eselon V yang membidangi kesekretariatan dan/atau BMN.

Penanggung jawab UPKPB adalah Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja.

b) Untuk unit penatausahaan BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas

Pembantuan, penanggung jawab UPKPB adalah Kepala Satuan Kerja

Perangkat

Daerah (SKPD).

c) Untuk unit penatausahaan BMN pada BLU, penanggung jawab UPKPB adalah

Pimpinan BLU atau Pimpinan Satuan Kerja pada BLU.

Gambar Alur Organisasi Penatausahaan BMN

Pelaksanaan penatausahaan BMN sekarang ini difasilitasi dengan aplikasi

SIMAK BMN (sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara). SIMAK

BMN dan SAK adalah subsistem dari SAI. Dalam konteks manajerial SIMAK BMN

melaporkan arus barang, dan SAK melaporkan arus uang. Kedua subsistem tersebut

jika berjalan secara simultan maka dapat melakukan check and balance antara arus

uang dan arus barang.

Pertanggungjawaban BMN menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib

menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan

keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset,

hutang, ekuitas, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan

perhitungan. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan

keuangan (neraca) berkaitan dengan pos-pos persedian, aset tetap, maupun aset

lainnya.

Prosedur akuntansi BMN pada UAKPB berawal dari input yang berupa dokumen

sumber. Dokumen sumber selanjutnya diproses melalui entry data. Pemrosesan akan

menghasilkan keluaran berupa berbagai macam buku/daftar, kartu dan laporan.