PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA - ?· dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap awalan, tahap utama,…

  • Published on
    18-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

  • PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

    Oleh: Mukhtaromin (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)

    A. Pendahuluan

    Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat

    membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan

    baik dan efisien. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

    Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan sebagai

    pembantu Presiden dalam bidang Keuangan Negara bertindak sebagai Chief Financial

    Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab

    atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.

    Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dalam pengelolaan aset

    negara, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

    Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008

    tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang

    Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai Perencanaan

    Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan

    dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan,

    pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

    Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang

    dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa

    permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya

    belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Berkenaan dengan

    hal tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

    Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu dilakukan penggantian untuk menjawab

    permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah

    tersebut. Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut dituangkan

    dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

    Negara.

    Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan

    penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan

    pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan,

    Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan

  • Barang Milik Negara tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai

    penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal

    49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

    yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan. Dalam bahan ajar ini hanya akan

    membahas sebagian dari siklus pengelolaan BMN, yaitu tahap penatausahaan.

    B. Barang Milik Negara

    Ruang lingkup Barang Milik Negara mengacu pada pengertian Barang Milik

    Negara berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

    2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam UU tersebut, ruang lingkup Barang Milik

    Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal

    dari perolehan lainnya yang sah.

    Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

    Barang Milik Negara (BMN), BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

    beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya

    yang sah. Barang yang diperoleh atas beban APBN meliputi baik melalui pembelian

    maupun pembangunan. Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi:

    1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis

    2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

    3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    atau

    4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

    hukum tetap.

    Tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau

    dimiliki oleh:

    1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber

    dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah

    Daerah).

    2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:

    a. Perusahaan Perseroan, dan

    b. Perusahaan Umum.

    3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

    BMN merupakan bagian dari aset milik pemerintah pusat, sehingga harus dikelola

    dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

    kesejahteraan rakyat. PP Nomor 27 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan BMN

  • adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan,

    pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan

    pemeliharaan, pemindahtanganan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan,

    dimana seluruh kegiatan tersebut ditatausahakan dengan baik disertai dengan kegiatan

    pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

    Gambar Siklus Pengelolaan BMN

    Gambar di atas menunjukkan suatu siklus pengelolaan BMN yang secara umum

    dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap awalan, tahap utama, dan tahap ikutan.

    Siklus reguler dalam tahap utama berarti bahwa setiap BMN yang telah diadakan pasti

    akan melalui siklus ini, yaitu digunakan, diawasi, ditatausahakan, dan sampai tahap

    dihapuskan. Siklus insidentil artinya hanya barang-barang tertentu atau dalam hal-hal

    tertentu saja BMN akan dimanfaatkan, dipindahtangankan, dinilai, atau dimusnahkan.

    Sedangkan siklus ikutan adalah suatu tahapan yang sebenarnya tidak termasuk dalam

    PP Nomor 24 tahun 2014, tetapi merupakan akibat dari pelaksanaan sebagian siklus

    utama tersebut, contohnya bila suatu BMN dipindahtangankan melalui penjualan maka

    prosedurnya adalah melalui lelang.

    Guna melengkapi pemahaman tentang BMN, berikut pengertian beberapa

    tahapan dalam pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014:

  • 1. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan

    Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang

    telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam

    melakukan tindakan yang akan datang.

    2. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam

    mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai

    dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

    3. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak

    digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/

    Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik

    Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

    4. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik

    Negara/Daerah.

    5. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang

    Milik Negara/Daerah.

    6. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari

    daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang

    untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa

    Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang

    berada dalam penguasaannya.

    7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

    inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan

    ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

    C. Penatausahaan BMN

    Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

    inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

    undangan. Objek penatausahaan adalah BMN yaitu seluruh barang milik negara baik

    yang diperoleh dari APBN maupun perolehan lainnya yang sah. Tujuan penatausahaan

    BMN adalah:

    1. Mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun Laporan BMN yang akan

    digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat.

    2. Mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMN adalah menyediakan data agar

    pelaksanaan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional,

  • kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan

    kepastian nilai.

    Hasil penatausahaan BMN ini nantinya dapat digunakan untuk penyusunan neraca

    pemerintah pusat setiap tahun, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan

    BMN setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan

    pengamanan administrasi BMN.

    Penatausahaan BMN meliputi penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna

    Barang/ Pengguna Barang dan Pengelola. Pelaksana penataausahaan BMN pada

    Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dilakukan oleh unit penatausahaan Kuasa

    Pengguna Barang/ Pengguna Barang pada Pengelola Barang dilakukan oleh unit

    penatausahaan Pengelola Barang. Organisasi penatausahaan BMN pada pengguna

    barang adalah:

    1. Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB);

    UPPB adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga

    (pengguna barang), yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon I yang

    membidangi kesekretariatan, unit eselon II, unit eselon III dan unit eselon IV yang

    membidangi BMN. Penanggung jawab UPPB adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

    UPPB ini membawahi UPPB-E1, UPPB-W dan/atau UPKPB.

    2. Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Eselon I (UPPB-E1);

    UPPB-E1 adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat eselon I, yang secara

    fungsional dilakukan oleh unit eselon II yang membidangi kesekretariatan, unit

    eselon III dan unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UPPB-E1

    adalah pejabat eselon I. UPPB-E1 ini membawahi UPPB-W dan/atau UPKPB.

    3. Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Wilayah (UPPB-W);

    a) UPPB-W adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat kantor wilayah atau unit

    kerja lain di wilayah yang ditetapkan sebagai UPPB-W, yang secara fungsional

    dilakukan oleh unit eselon III yang membidangi kesekretariatan dan unit eselon

    IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UPPB-W adalah Kepala Kantor

    Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UPPB-W. UPPB-W ini

    membawahi UPKPB.

    b) Untuk unit penatausahaan BMN Dana Dekonsentrasi, penanggung jawab

    UPPB-W

    adalah Gubernur, sedangkan untuk penatausahaan BMN Dana Tugas

    Pembantuan, penanggung jawab UPPB-W adalah Kepala Daerah sesuai

  • dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian

    Negara/Lembaga.

    4. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB).

    a) UPKPB adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja (Kuasa

    Pengguna Barang), yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon III, eselon

    IV dan/atau eselon V yang membidangi kesekretariatan dan/atau BMN.

    Penanggung jawab UPKPB adalah Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja.

    b) Untuk unit penatausahaan BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas

    Pembantuan, penanggung jawab UPKPB adalah Kepala Satuan Kerja

    Perangkat

    Daerah (SKPD).

    c) Untuk unit penatausahaan BMN pada BLU, penanggung jawab UPKPB adalah

    Pimpinan BLU atau Pimpinan Satuan Kerja pada BLU.

    Gambar Alur Organisasi Penatausahaan BMN

    Pelaksanaan penatausahaan BMN sekarang ini difasilitasi dengan aplikasi

    SIMAK BMN (sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara). SIMAK

    BMN dan SAK adalah subsistem dari SAI. Dalam konteks manajerial SIMAK BMN

    melaporkan arus barang, dan SAK melaporkan arus uang. Kedua subsistem tersebut

    jika berjalan secara simultan maka dapat melakukan check and balance antara arus

    uang dan arus barang.

    Pertanggungjawaban BMN menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib

    menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan

  • keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset,

    hutang, ekuitas, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan

    perhitungan. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan

    keuangan (neraca) berkaitan dengan pos-pos persedian, aset tetap, maupun aset

    lainnya.

    Prosedur akuntansi BMN pada UAKPB berawal dari input yang berupa dokumen

    sumber. Dokumen sumber selanjutnya diproses melalui entry data. Pemrosesan akan

    menghasilkan keluaran berupa berbagai macam buku/daftar, kartu dan laporan.

Recommended

View more >