28

BAB III

HASIL PENELITIAN & ANALISIS

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengaturan berkenaan

dengan ganti rugi dalam pengadaan tanah berdasarkan peraturan yang ada. Dalam

BAB ini akan dipaparkan mengenai bagaimana karakteristik ganti rugi dalam

pengadaan tanah.

A. Pengaturan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah

Ganti rugi dalam pengadaan tanah berbeda dengan ganti rugi dalam hukum

perdata. Ini dikarenakan dalam pengadaan tanah ada unsur campuran hukum yaitu

hukum publik dan intervensi dari Negara yang tidak terdapat dalam hukum

Perdata. Pola penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah dilihat dari hukum

positif.

Pada BAB ini penulis ingin menjabarkan bagaimana karakteristik ganti rugi

dalam peraturan mengenai pengadaan tanah yang dilihat dari istilah yang

digunakan, pengertian, bentuk , penerima, dasar perhitungan dan mekanisme ganti

rugi.

29

1. Penggunaan Istilah Ganti Rugi Dalam Peraturan Pengadaan

Tanah

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 tentang

Ketentuan – Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

menggunakan istilah ganti rugi, peraturan ini kemudian dicabut dan

digantikan oleh Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum yang menggunakan istilah ganti kerugian.

Peraturan ini kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menggunakan istilah ganti

rugi. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum kembali menggunakan istilah ganti rugi.

Demikian juga dengan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

30

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah

di Ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga menggunakan

istilah ganti rugi.

Lihat Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Penggunaan Istilah Ganti Rugi Dalam Pengaturan Pengadaan Tanah

KATEGORI Peraturan Mentri Dalam Negri

Nomor 15/1975

Keputusan Presiden Nomor 55/1993

Peraturan Presiden Nomor 36/2005

Peraturan Presiden Nomor 65/2006

Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3/2007

ISTILAH YANG DI

GUNAKAN

Ganti Rugi

Ganti

Kerugian

Ganti Rugi

Ganti Rugi

Ganti Rugi

Istilah yang digunakan ada 2 yaitu ganti rugi dan ganti kerugian.

Tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama.

2. Pengertian Ganti Rugi Dalam Peraturan Pengadaan Tanah

Pada Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 tidak

mendefinisikan secara jelas mengenai ganti rugi. Tapi dapat kita simpulkan

31

ganti rugi menurut peraturan ini adalah penggantian sejumlah uang atau

pergantian yang senilai dengan tanah yang dilepaskan haknya.

Kemudian pada saat Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15

Tahun 1975 ini digantikan dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun

1993 dimana ada perubahan penggunaan istilah dari ganti rugi menjadi ganti

kerugian. Ganti kerugian menurut Keputusan Pressiden Nomor 55 Tahun

1993 adalah penggantian atas nilai tanah serta bangunan, tanaman dan atau

benda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan atau penyerahan hak

atas tanah.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, yang menggantikan

Keputusan Pressiden Nomor 55 Tahun 1993, kembali menggunakan istilah

ganti rugi. Menurut Keputusan Pressiden Nomor 55 Tahun 1993, ganti rugi

adalah pengantian atas kerugian baik fisik atau non fisik, sebagai akibat

pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah,bangunan, tanaman,dan

atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang memberikan

kelangsungan hidup lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi

sebelum terkena pengadaan tanah. Dan pada Peraturan Presiden Nomor 65

Tahun 2006 yang mengubah Keputusan Pressiden Nomor 55 Tahun 1993

tidak ada perubahan pengertian mengenai ganti rugi.

32

Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2007

ini tetap mengunakan istilah ganti rugi. Peraturan ini tidak menjelaskan

pengertian ganti rugi secara rinci, tapi dapat disimpulkan ganti rugi adalah

pergantian nilai atas bangunan, tanaman dan benda lain yang ada di atas

tanah.

Dari pengertian – pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

pengertian ganti rugi atau ganti kerugian mengalami perubahan dan dalam

perubahan terakhir tidak memberikan pengertian lebih jelas, hanya

pengertian secara tersirat saja. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di tabel

2.1

33

Tab

el 2

.1

Pen

gert

ian

Gan

ti R

ugi D

alam

Pen

gatu

ran

Pen

gada

an T

anah

KA

TE

GO

RI

PE

RA

TU

RA

N

ME

NT

RI

DA

LA

M

NE

GR

I N

om

or

15

/197

5

Ke

pP

res

No

mo

r 5

5/1

993

Pe

ratu

ran

Pre

sid

en

No

mo

r 3

6/2

005

Per

atur

an

Pre

sid

en

No

mo

r 6

5/2

006

PE

RA

TU

RA

N K

EP

AL

A

BA

DA

N P

ER

TA

NA

HA

N

NA

SIO

NA

L

No

3 /

200

7

PE

NG

ER

TIA

N

Tid

ak a

da

pe

nger

tian.

Tet

ap

i d

ap

at d

isim

pul

kan

gant

i ru

gi a

dal

ah

me

mb

erik

an

seju

mla

h ua

ng

ata

u p

erg

ant

ian

yan

g se

nila

i den

gan

tana

h ya

ng

dile

pas

kan

ata

s ha

knya

Pen

gga

ntia

n a

tas

nila

i ta

nah

sert

a b

ang

una

n,

tana

ma

n d

an

ata

u b

end

a la

in y

an

g te

rka

it d

eng

an

tana

h a

kib

at p

ele

pas

an

atau

pen

yera

han

hak

ata

s ta

nah

(Pas

al

1 a

yat 7

)

Pe

ngan

tian

ata

s ke

rugi

an

ba

ik fi

sik

ata

u no

n fis

ik,s

eb

aga

i aki

ba

t p

eng

adaa

n ta

nah

kep

ada

yan

g m

em

pun

yai

tana

h,b

ang

una

n,

tana

ma

n,d

an a

tau

be

nda

-b

end

a la

in y

an

g b

erk

aita

n d

eng

an

tana

h ya

ng

me

mb

eri

kan

kela

ng

sun

gan

hid

up le

bih

b

aik

dar

i tin

gka

t ke

hid

upan

so

sia

l eko

nom

i se

bel

um

terk

ena

p

eng

adaa

n ta

nah

(

Pas

al 1

aya

t 11

)

Tid

ak a

da

per

ubah

an a

tas

pen

gert

ian

gant

i ru

gi

Tid

ak a

da

pen

gert

ian

seca

ra

det

ail.

Tap

i dap

at d

isim

pul

kan

ga

nti r

ugi

ad

ala

h p

erg

ant

ian

nila

i at

as

ba

ngu

nan,

tana

ma

n d

an

ben

da

lain

ya

ng

ada

dia

tas

tan

ah.

34

Berdasarkan tabel diatas maka dapat kita ketahui bahwa pengertian

ganti rugi atau ganti kerugian mengalami perubahan dan dalam perubahan

terakhir tidak memberikan pengertian yang lebih jelas. Hanya secara tersirat

saja.

3. Bentuk Ganti Rugi Dalam Peraturan Pengadaan Tanah

Bentuk ganti rugi dalam Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15

Tahun 1975 berupa uang, tanah dan/atau fasilitas – fasilitas lain. Keputusan

Presiden Nomor 55 Tahun 1993 mengatur bentuk ganti kerugian berupa

uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih,

dan bentuk lain yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan serta untuk

ulayat diberi dengan bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain

yang bermanfaat bagi masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengatur ganti rugi

berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, bisa juga berupa

kompensasi berupa penyertaan modal (saham). Untuk tanah ulayat diberi

dengan bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang

bermanfaat bagi masyarakat setempat. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun

2006 mengatur ganti rugi dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman

35

kembali, gabungan dari dua atau lebih, dan bentuk lain yang disetujui oleh

pihak yang bersangkutan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007

mengatur bentuk ganti rugi selain uang dapat berupa : tanah/bangunan

penganti/pemukiman kembali sesuai dengan yang dikehendaki pemilik dan

disepakati instansi yang memerlukan tanah, tanah/bangunan/fasilitas lain

dengan nilai paling kurang sama dengan benda wakaf yang dilepaskan

untuk harta benda wakaf, recognisi berupa fasilitas umum atau bentuk lain

yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat untuk tanah

ulayat, sesuai keputusan pejabat yang berwenang untuk tanah instansi

pemerintah/pemda.

Dalam perbandingan bentuk ganti rugi ini dapat kita lihat bahwa

peraturan yang berlaku sekarang lebih banyak pilihan untuk ganti rugi,

dibanding peraturan – peraturan sebelumnya.untuk lebih jelasnya lihat tabel

3.1

36

T

abel

3.1

B

entu

k G

anti

Rug

i Dal

am P

enga

tura

n P

enga

daan

Tan

ah

KA

TE

GO

RI

P

ER

AT

UR

AN

M

EN

TR

I DA

LAM

N

EG

RI

Nom

or 1

5/19

75

Kep

Pre

s N

omor

55/

1993

P

erat

uran

Pre

side

n N

omor

36/

2005

P

erat

uran

Pre

side

n N

omor

65/

2006

P

ER

AT

UR

AN

KE

PA

LA

BA

DA

N P

ER

TA

NA

HA

N

NA

SIO

NA

L

No

3 T

ahun

200

7 B

EN

TU

K

GA

NT

I R

UG

I

Dap

at b

erup

a ua

ng, t

anah

dan

at

au fa

silit

as –

fa

silit

as la

in

(P

asal

6 a

yat

2 c)

Dap

at b

erup

a ua

ng,

tana

h pe

ngga

nti,

pem

uki

man

ke

mba

li,

gabu

ngan

dar

i dua

ata

u le

bih,

dan

ben

tuk

lain

ya

ng d

iset

ujui

ole

h pi

hak

yang

be

rsan

gkut

an (

Pas

al 1

3)

Unt

uk u

laya

t di

beri

de

ngan

ben

tuk

pem

bang

unan

fas

ilita

s um

um

ata

u be

ntuk

lain

ya

ng b

erm

anfa

at b

agi

mas

yara

kat

(Pas

al 1

4)

Dap

at b

erup

a ua

ng,

tana

h pe

ngga

nti,

pem

uki

man

ke

mba

li,

bisa

juga

ber

upa

kom

pens

asi b

erup

a pe

nyer

taan

mod

al

(sah

am)

(Pas

al 1

3)

Unt

uk t

anah

ula

yat

dibe

ri d

enga

n be

ntuk

pe

mba

ngun

an

fasi

litas

um

um a

tau

bent

uk la

in y

ang

berm

anfa

at b

agi

mas

yara

kat

sete

mpa

t (

Pas

al 1

4)

Dap

at b

erup

a ua

ng, t

anah

pe

ngga

nti,

pem

uki

man

ke

mba

li, g

abun

gan

dari

dua

atau

lebi

h,

dan

bent

uk la

in

yang

dis

etuj

ui o

leh

piha

k ya

ng

bers

angk

utan

(P

asal

13)

Sel

ain

uang

dap

at b

erup

a :

tana

h /

bang

unan

pen

gant

i /

pem

uki

man

ke

mba

li se

suai

de

ngan

yan

g di

kehe

ndak

i pe

mili

k da

n di

sepa

kati

inst

ansi

ya

ng m

em

erlu

kan

tana

h, ta

nah

/ ba

ngun

an/

fasi

litas

lain

de

ngan

nila

i pal

ing

kura

ng

sam

a de

ngan

ben

da w

akaf

ya

ng d

ilepa

skan

unt

uk h

arta

be

nda

wak

af, r

ecog

nisi

ber

upa

fasi

litas

um

um a

tau

bent

uk

lain

yan

g be

rman

faat

bag

i ke

seja

hter

aan

mas

yara

kat

sete

mpa

t un

tuk

tana

h ul

ayat

, se

suai

kep

utus

an p

ejab

at y

ang

berw

enan

g un

tuk

tana

h in

stan

si p

emer

inta

h /

pem

da

(Pas

al 4

5)

37

4. Penerima Ganti Rugi Dalam Peraturan Pengadaan Tanah

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 mengatakan

bahwa aturan mengenai penerima ganti rugi berpedoman kepada hukum

setempat dan tidak bertentangan dengan UUPA.

Keputusan Presiden NomorNomor 55 Tahun 1993 mengatur bahwa

penerima ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau ahli waris yang

sah, nadzir bagi tanah wakaf. Tetapi bila milik bersama dan satu atau

beberapa orang tidak ditemukan maka ganti kerugian yang menjadi haknya

maka dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri setempat oleh instansi

pemerintah yang memerlukan tanah.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengatur bahwa

penerima ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau yang berhak

sesuai dengan peraturan perundang - undangan, nadzir bagi tanah wakaf.

Bila milik bersama dan satu atau orang tidak ditemukan maka ganti rugi

yang menjadi haknya dititipkan di Pengadilan Negeri yang wilayah

hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan. Peraturan Presiden

Nomor 65 Tahun 2006 tidak ada perubahan atas peraturan sebelumnya.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007

mengatur bahwa Penerima ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau

38

yang berhak sesuai dengan peraturan perundang - undangan, nadzir bagi

tanah wakaf. Dalam hal tanah hak pakai atau hak guna bangunan diatas

tanah hak milik atau diatas tanah hak pengelolaan yang berhak adalah

pemegang hak milik atau hak pengelolaan. Pada peraturan ini peraturan

yang berlaku sekarang kurang mengcover mengenai masalah tanah milik

bersama atau tanah ulayat. Lihat tabel 4.1

39

Tab

el 4

.1

Pen

erim

a G

anti

Rug

i Dal

am P

erat

uran

Pen

gada

an T

anah

KA

TE

GO

RI

PER

AT

UR

AN

M

EN

TR

I DA

LAM

N

EG

RI

Nom

or 1

5/19

75

Kep

Pre

s N

omor

55/

1993

P

erat

uran

Pre

side

n

Nom

or36

/200

5 P

erat

uran

P

resi

den

Nom

or

65/2

006

PE

RA

TU

RA

N K

EP

ALA

B

AD

AN

PE

RT

AN

AH

AN

N

AS

ION

AL

N

omor

3/2

007

PE

NE

RIM

A

GA

NT

I R

UG

I

Yan

g m

em

puny

ai

hak

atas

tana

h,

bang

unan

,tana

man

, ya

ng a

da d

iata

snya

de

ngan

ber

pedo

man

ke

pada

huk

um

sete

mpa

t da

n se

panj

ang

tidak

be

rten

tang

an d

enga

n ke

tent

uan

dala

m

UU

PA

(P

asal

6 A

yat

2c)

Pen

erim

a ga

nti r

ugi :

pe

meg

ang

hak

atas

ta

nah

atau

ahl

i war

is

yang

sah

, nad

zir

bagi

tn

h w

akaf

. T

etap

i bila

mili

k be

rsam

a da

n sa

tu a

tau

bebe

rapa

ora

ng ti

dak

dite

muk

an m

aka

gan

ti ke

rugi

an y

ang

men

jadi

ha

knya

mak

a di

kons

inya

sika

ndi

peng

adila

n ne

gri

sete

mpa

t ol

eh in

stan

si

pem

erin

tah

yang

m

em

erlu

kan

tana

h (P

asal

17)

Pen

erim

a ga

nti r

ugi :

pe

meg

ang

hak

atas

ta

nah

atau

yan

g be

rhak

se

suai

den

gan

pera

tura

n pe

rund

ang

- un

dang

an, n

adzi

r ba

gi

tana

h w

akaf

. B

ila m

ilik

bers

ama

dan

satu

ata

u or

ang

tidak

di

tem

ukan

ma

ka g

anti

rugi

yan

g m

enja

di

hakn

ya d

ititip

kan

di

peng

adila

n ne

gri y

g w

ilaya

h hu

kum

nya

mel

iput

i lok

asi t

anah

ya

ng b

ersa

ngku

tan

(Pas

al 1

6)

Tid

ak a

da

peru

baha

n at

as

pene

rima

gant

i ru

gi

Pen

erim

a ga

nti r

ugi:

pem

egan

g ha

k at

as t

anah

at

au y

ang

berh

ak s

esua

i de

ngan

per

atur

an

peru

ndan

g -

unda

ngan

, na

dzir

bag

i tan

ah w

akaf

. D

alam

hal

tana

h ha

k pa

kai

atau

hak

gun

a ba

ngun

an

diat

as ta

nah

hak

mili

k at

au

diat

as ta

nah

hak

peng

elol

aan

yang

ber

hak

adal

ah p

emeg

ang

hak

mili

k at

au h

ak p

enge

lola

an (

Pas

al

43)

40

5. Dasar Perhitungan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 mengatur

bahwa dasar perhitungan ganti rugi hanya dilihat dari lokasi dan faktor

strategis tanah, sementara ganti rugi atas bangunan atau tanaman dinilai oleh

dinas pekerjaan umum/dinas pertanian setempat.

Keputusan Presiden NomorNomor 55 Tahun 1993 mengatur bahwa

dasar perhitungan ganti rugi harga tanah didasarkan atas nilai nyata dengan

memperhatikan NJOPBB terakhir untuk tanah yang terakhir. nilai jual

bangunan ditaksir oleh instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab

dibidang bangunan (Dinas Pekerjaan Umum). Nilai jual tanaman ditaksir

oleh instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang pertanian

(Dinas Pertanian).

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengatur bahwa dasar

perhitungan ganti rugi dengan berdasarkan NJOP Tahun berjalan

berdasarkan penetapan lembaga/ tim penilai harga tanah yang ditunjuk

panitia. Nilai jual bangunan yang di taksir oleh perangkat daerah yang

bertanggung jawab di bidang bangunan. Nilai jual tanaman yang ditaksir

oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian. Untuk

41

dasar perhitungan ganti rugi ditunjuk oleh lembaga/tim penilai harga yang

ditunjuk oleh bupati / walikota atau gubernur bagi Jakarta.

Peraturan Presiden No 65 Tahun mengatur bahwa dasar perhitungan

ganti rugi dengan memperhatikan NJOP Tahun berjalan berdasarkan

penilaian lembaga atau tim. Nilai jual bangunan yang di taksir oleh

perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan. Nilai jual

tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di

bidang pertanian Untuk dasar perhitungan ganti rugi ditetapkan oleh

lembaga/tim penilai harga yang ditunjuk oleh bupati / walikota atau

gubernur bagi Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007

mengatur bahwa dasar perhitungan ganti rugi dengan memperhatikan NJOP

Tahun berjalan. Dapat juga berpedoman pada variable – variable sebagai

berikut: lokasi letak tanah, status tanah peruntukan tanah, kesesuaian

pengunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah, sarana dan prasarana

yang tersedia, faktor lain yang mempengaruhi harga tanah. Penilaian harga

bangunan/tanaman/benda lain berkaitan dengan tanah dilakukan oleh kepala

dinas /kantor/badan di kabupaten atau kota yang membidangi bagian

42

tersebut dan berpedoman dengan standar harga yang ditetapkan perundang –

undangan.

Dari perbandingan di atas dapat dilihat bahwa peraturan terbaru

lebih luas dari pada peraturan sebelumnya. Lihat Tabel 5.1

43

T

abel

5.1

D

asar

Per

hitu

ngan

Gan

ti R

ugi D

alam

Pen

gada

an T

anah

KA

TE

GO

RI

PE

RA

TU

RA

N

ME

NT

RI

DA

LAM

N

EG

RI

Nom

or15

/197

5

Kep

Pre

s N

omor

55

Tah

un 1

993

Per

atur

an P

resi

den

N

omor

36

Tah

un 2

005

Per

atur

an P

resi

den

N

omor

65

Tah

un 2

006

PE

RA

TU

RA

N K

EP

ALA

B

AD

AN

PE

RT

AN

AH

AN

N

AS

ION

AL

Nom

or 3

Tah

un 2

007

DA

SA

R

PE

RH

ITU

NG

AN

G

AN

TI

RU

GI

Be

rda

sark

an:

lo

kasi

da

n fa

kto

r st

rate

gis

tana

h,

Me

neta

pka

n ga

nti r

ugi

ata

s b

ang

una

n a

tau

tana

ma

n ha

rus

be

rda

sark

an

din

as

pe

kerj

aa

n u

mu

m /

din

as

pe

rta

nia

n se

tem

pa

t

(Pa

sal 6

aya

t 2a

) B

ent

uk

da

n b

esa

rnya

ga

nti

keru

gia

n d

ibe

rika

n b

erd

asa

rka

n m

usy

aw

ara

h

(Pa

sal 6

aya

t 1)

Be

rda

sark

an:

h

arg

a ta

nah

did

asa

rka

n a

tas

nila

inya

ta d

en

gan

me

mp

erh

atik

an

NJO

PB

B

tera

khir

unt

uk

tana

h ya

ng

tera

khir

. N

ilai j

ual b

ang

una

n d

itaks

ir o

leh

inst

an

si

pe

me

rint

ah

da

era

h ya

ng

be

rta

nggu

ng

jaw

ab

d

ibid

ang

ba

ngu

nan.

N

ilai j

ual t

ana

ma

n d

itaks

ir o

leh

inst

an

si

pe

me

rint

ah

da

era

h ya

ng

be

rta

nggu

ng

jaw

ab

d

ibid

ang

pe

rta

nia

n.

(Pa

sal 1

5)

Be

ntu

k d

an

be

sarn

ya

gant

i ke

rugi

an

di

teta

pka

n d

ala

m

mu

sya

wa

rah

(P

asa

l 16

)

Be

rda

sark

an:

N

JOP

de

nga

n b

erd

asa

rka

n N

JOP

Ta

hun

be

rja

lan

be

rda

sark

an

pe

neta

pa

n le

mb

aga

/ tim

pe

nila

i ha

rga

ta

nah

yang

ditu

nju

k p

ani

tia

Nila

i jua

l ba

ngu

nan

yan

g d

i ta

ksir

ole

h p

era

ngk

at

da

era

h ya

ng

be

rta

ngg

ung

ja

wa

b d

i bid

ang

ba

ng

una

n.

Nila

i jua

l ta

nam

an

yang

d

itaks

ir o

leh

pe

ran

gka

t d

ae

rah

yan

g b

ert

an

ggu

ng

jaw

ab

di b

ida

ng p

ert

an

ian.

U

ntuk

da

sar

pe

rhitu

nga

n ga

nti r

ugi

ditu

njuk

ole

h le

mb

aga

/tim

pe

nila

i ha

rga

ya

ng

ditu

nju

k o

leh

bup

ati

/ w

alik

ota

ata

u g

ube

rnur

b

agi

Ja

kart

a

(Pa

sal 1

5)

Be

rda

sark

an

: N

JOP

de

nga

n m

em

pe

rha

tika

n N

JOP

T

ahu

n b

erj

ala

n b

erd

asa

rka

n p

eni

laia

n le

mb

aga

ata

u tim

. N

ilai j

ual b

ang

una

n ya

ng

di t

aks

ir o

leh

pe

ran

gka

t d

ae

rah

yan

g b

ert

an

ggu

ng

jaw

ab

di b

ida

ng

ba

ngun

an.

N

ilai j

ual t

ana

ma

n ya

ng

dita

ksir

ole

h p

era

ng

kat

da

era

h ya

ng

be

rta

ngg

ung

ja

wa

b d

i bid

ang

p

ert

ani

an

U

ntuk

da

sar

pe

rhitu

nga

n ga

nti r

ugi

dite

tap

kan

ole

h le

mb

aga

/tim

pe

nila

i ha

rga

ya

ng

ditu

nju

k o

leh

bup

ati

/ w

alik

ota

ata

u gu

be

rnur

ba

gi J

aka

rta

(P

asa

l 15

)

Be

rda

sark

an

: N

JOP

me

mp

erh

atik

an

NJO

P

Ta

hun

be

rja

lan.

Da

pa

t jug

a

be

rpe

dom

an

pa

da

va

ria

ble

–

vari

ab

le s

eb

aga

i be

riku

t : lo

kasi

le

tak

tana

h, s

tatu

s ta

nah

pe

runt

uka

n ta

nah

, ke

sesu

aia

n p

eng

una

an

tana

h d

en

gan

renc

ana

ta

ta r

uan

g w

ilaya

h,sa

rana

da

n p

rasa

rana

ya

ng

ters

ed

ia,

fakt

or

lain

ya

ng

me

mp

eng

aru

hi h

arg

a

tana

h.

(Pa

sal 2

8)

Pe

nila

ian

harg

a

ba

ngun

an/

tana

ma

n/b

end

a la

in

be

rka

itan

de

nga

n ta

nah

dila

kuka

n o

leh

kep

ala

din

as

/ka

nto

r/b

ad

an

di k

ab

upa

ten

ata

u ko

ta y

ang

me

mb

ida

ngi

ba

gia

n

ters

eb

ut d

an

be

rpe

do

ma

n d

en

ga

n st

and

ar

harg

a y

ang

dite

tap

kan

pe

rund

an

g –

und

ang

an

(P

asa

l 29

)

44

6. Mekanisme Ganti Rugi Dalam Peraturan Pengadaan Tanah

Untuk melaksanakan ganti rugi dalam pengadaan tanah, dalam setiap

peraturan pengadaan tanah mempunyai mekanisme. Peraturan Mentri

Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 mekanismenya sederhana yaitu:

pemilik tanah yang tanahnya akan dilepas jika menyetujui ganti rugi maka

instansi yang bersangkutan langsung membayarkan ganti rugi, kemudian

instansi yang bersangkutan langsung berhubungan dengan pejabat yang

berwenang untuk memohon hak.

Tapi apabila pemilik tanah tidak menyetujui ganti rugi maka pemilik

memberikan alasan penolakan ganti rugi kepada panitia pengadaan tanah.

Panitia pengadaan tanah dan kemudian bisa langsung mengambil 2 jalan

yaitu tetap pada keputusan semula atau melimpahkan kepada gubernur

setempat dimana gubernur bisa mencari jalan tengah atau mengukuhkan

keputusan panitia. Lihat bagan 6.1

45

Bag

an 6

.1

ME

KA

NIS

ME

PE

MB

ER

IAN

GA

NT

I RU

GI B

ER

DA

SA

RK

AN

PE

RA

TU

RA

N M

EN

TR

I DA

LAM

NE

GR

I NO

MO

R15

TA

HU

N 1

975

PE

MIL

IK

HA

K A

TA

S

TA

NA

H

GA

NT

I R

UG

I

SE

TU

JU

PE

JAB

AT

YA

NG

B

ER

WE

NA

NG

(M

EM

OH

ON

HA

K)

INS

TA

NS

I L

AN

GS

UN

G M

EM

BA

YA

R K

EP

AD

A P

EM

ILIK

HA

K

AT

AS

TA

NA

H

TID

AK

S

ET

UJU

PA

NIT

IA

PE

MB

EB

AS

AN

T

AN

AH

TE

TA

P P

AD

A

KE

PU

TU

SA

N

SE

MU

LA

GU

BE

RN

UR

SE

TE

MP

AT

ME

NG

UB

AH

KE

PU

TU

SA

N P

AN

ITIA

Ala

san

peno

laka

n

46

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 mengatur mekanisme

pengadaan tanah apabila pemilik tanah yang setuju dengan ganti kerugian

maka kedua belah pihak yang membutuhkan langsung ke PPT dan

mengurus SK tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian.

Apabila tidak setuju maka panitia pengadaan tanah langsung

membawa kepada gubernur. Setelah itu gubernur bisa mengubah keputusan

PPT atau dapat juga mengukuhkan keputusan PPT. tetapi apabila tetap

menolak maka diusulkan untuk pencabutan dan dirujuk kepada Menteri

Dalam Negri yang kemudian ditembuskan kepada instansi yang

membutuhkan tanah dan Menteri Kehakiman dan HAM serta Presiden.

Lihat bagan 6.2

47

Bag

an 6

.2

ME

KA

NIS

ME

PE

MB

ER

IAN

GA

NT

I RU

GI B

ER

DA

SA

RK

AN

KE

PU

TU

SA

N P

RE

SID

EN

NO

MO

RN

OM

OR

55 T

AH

UN

1993

PE

MIL

IK H

AK

A

TA

S T

AN

AH

INS

TA

NS

I Y

AN

G M

EM

BU

TU

HK

AN

TA

NA

H D

AN

ME

NT

RI

KE

HA

KIM

AN

DA

N

HA

M

ME

ND

AG

RI

PE

NC

AB

UT

AN

ME

NO

LA

K

SE

TU

JU

GU

BE

RN

UR

ME

NG

UB

AH

KE

PU

TU

SA

N P

PT

G

AN

TI

RU

GI

ME

NG

UK

UH

KA

N K

EP

UT

US

AN

P

PT

PP

T S

K T

EN

TA

NG

BE

NT

UK

DA

N B

ES

AR

GA

NT

I R

UG

I

TID

AK

S

ET

UJU

SE

TU

JU

PR

ES

IDE

N

48

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mengatur mekanisme

ganti rugi apabila pemilik tanah menolak ganti rugi maka PPT mengajukan

kepada Walikota, Bupati atau Gubernur yang bisa mengukuhkan atau

mengubah keputusan PPT. tetapi jika masih ditolak maka akan dilakukan

pencabutan dimana Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat tembusan

kepada Presiden dan instansi yang terkait serta Mentri Kehakiman. Lihat

bagan 6.3

49

Bag

an 6

.3

ME

KA

NIS

ME

PE

MB

ER

IAN

GA

NT

I RU

GI B

ER

DA

SA

RK

AN

PE

RA

TU

RA

N P

RE

SID

EN

NO

MO

R36

TA

HU

N 2

005

PE

MIL

IK

HA

K A

TA

S

TA

NA

H

GA

NT

I R

UG

I

KE

PA

LA

B

AD

AN

ME

NG

UK

UH

KA

N K

EP

UT

US

AN

PP

T

PE

NC

AB

UT

AN

TID

AK

SE

TU

JU

SE

TU

JU

JIK

A T

ET

AP

DIT

OL

AK

BU

PA

TI/

WA

LIK

OT

A,

GU

BE

RN

UR

ME

NG

UB

AH

K

EP

UT

US

AN

PP

T

INS

TA

NS

I Y

AN

G M

EM

BU

TU

HK

AN

TA

NA

H D

AN

M

EN

TR

I K

EH

AK

IMA

N D

AN

HA

M

PR

ES

IDE

N

50

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 kemudian diperbaharui

dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Mekanisme menurut

peraturan ini adalah jika pemilik tanah menolak ganti rugi maka PPT

mengajukan kepada Walikota, Bupati atau Gubernur yang bisa

mengukuhkan atau mengubah keputusan PPT. Tetapi jika masih ditolak

maka akan dilakukan pencabutan dimana Kepala Badan Pertanahan

Nasional membuat tembusan kepada Presiden dan instansi yang terkait serta

Menteri Kehakiman. Tetapi jika tetap menolak ganti rugi yang sudah

ditetapkan dalam Keputusan Presiden, maka dapat mengajukan banding ke

Pengadilan Tinggi. Lihat bagan 6.4

51

Bag

an 6

.4

ME

KA

NIS

ME

PE

MB

ER

IAN

GA

NT

I RU

GI B

ER

DA

SA

RK

AN

PE

RA

TU

RA

N P

RE

SID

EN

NO

MO

R65

TA

HU

N 2

006

PE

MIL

IK H

AK

AT

AS

T

AN

AH

GA

NT

I R

UG

I

SE

TU

JU

TID

AK

S

ET

UJU

BU

PA

TI,

/WA

LIK

OT

A,

GU

BE

RN

UR

ME

NG

UK

UH

KA

N

KE

PU

TU

SA

N P

PT

ME

NG

UB

AH

K

EP

UT

US

AN

PP

T

JIK

A T

ET

AP

DIT

OL

AK

P

EN

CA

BU

TA

N

KE

PA

LA

BA

DA

N

PE

RT

AN

AH

AN

PR

ES

IDE

N

INS

TA

NS

I Y

AN

G

ME

MB

UT

UH

KA

N T

AN

AH

DA

N

ME

NT

RI

KE

HA

KIM

AN

DA

N H

AM

JIK

A T

ET

AP

TID

AK

B

ER

SE

DIA

ME

NE

RIM

A

GA

NT

I R

UG

I Y

AN

G

DIT

AE

TA

PK

AN

DA

LA

M

KE

PU

TU

SA

N P

RE

SID

EN

BA

ND

ING

KE

P

EN

GA

DIL

AN

TIN

GG

I

52

Kemudian pada peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor

65 Tahun 2006 adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

3 Tahun 2007 mekanisme ganti rugi menurut peraturan ini adalah jika

pemilik hak atas tanah setuju maka instansi membuat tanda terima.

Kemudian penerima ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan atau

penyerahan hak. Kemudian PPT membuat berita acara pelepasan hak dan

pembayaran ganti rugi.

Tetapi jika pemilik hak menolak maka PPT meneruskan kepada

Walikota, Bupati atau Gubernur dan MENDAGRI yang bisa mengukuhkan

keputusan PPT atau mengubah keputusan PPT, jika tetap menolak maka

dilakukan pencabutan. Lihat bagan 6.5

53

Bag

an 6

.5

ME

KA

NIS

ME

PE

MB

ER

IAN

GA

NT

I RU

GI B

ER

DA

SA

RK

AN

PE

RA

TU

RA

N K

EP

ALA

BA

DA

N P

ER

TA

NA

HA

N

NA

SIO

NA

L N

OM

OR

3 T

AH

UN

200

7

PE

MIL

IK H

AK

A

TA

S T

AN

AH

GA

NT

I R

UG

I

SE

TU

JU

TID

AK

S

ET

UJU

BU

PA

TI/W

ALI

KO

TA

,

GU

BE

RN

UR

ME

NG

UK

UH

KA

N

KE

PU

TU

SA

N P

PT

ME

NG

UB

AH

K

EP

UT

US

AN

PP

T

JIK

A T

ET

AP

DIT

OLA

K

PE

NC

AB

UT

AN

INS

TA

NS

I ME

MB

UA

T

TA

ND

A T

ER

IMA

PE

NE

RIM

A G

AN

TI R

UG

I M

EM

BU

AT

SU

RA

T

PE

RN

YA

TA

AN

P

ELE

PA

SA

N /

P

EN

YE

RA

HA

N H

AK

PP

T M

EM

BU

AT

BE

RIT

A

AC

AR

A P

ELE

PA

SA

N

HA

K D

AN

P

EM

BA

YA

RA

N G

AN

TI

RU

GI

54

Dari perbandingan di atas dapat dilihat bahwa mekanisme

pengadaan tanah harus diperbaiki. Karena belum sepenuhnya dapat

memenuhi keinginan masyarakat. Oleh karena ini pemerintah harus lebih

memperhatikan. Agar tidak terjadi konflik,walaupun semua yang dilakukan

dalam semua peraturan ini, keputusan ganti rugi ataupun ganti kerugian

didasarkan musyawarah. Musyawarah mencari jalan tengah sebagai jalan

terbaik. Dan bukan keputusan sepihak dari pemerintah.

B. ANALISIS

Dari hasil penelitian maka penulis menganalisis bahwa karakteristik

penggaturan dari 5 peraturan yang menggatur mengenai ganti rugi dalam

pengadaan tanah sejak PERATURAN MENTRI DALAM NEGRI NOMOR 15

TAHUN 1975, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden

Nomer 36 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, PERATURAN

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2007.

1. Karakteristik Mengenai Penggunaan Istilah

Dalam penggunaan istilah ganti rugi atau ganti kerugian mempunyai

makna yang sebenarnya sama. Tetapi dalam KBBI ganti rugi adalah uang

55

yang diberikan sebagai ganti kerugian, sementara ganti kerugian adalah

seseuatu yang menjadi penukar dari yang menderita rugi. Pengaturan

mengenai penggadaan tanah hanya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun

1993 dan Peraturan Presiden 36/2005 yang mempunyai pengertian yang

terumus jelas. Peraturan yang lain hanya ada secara tersirat tetapi tidak

secara tertulis menunjukan pengertian ganti rugi ataupun ganti kerugian.

2. Karakteristik Mengenai Pengertian Ganti Rugi atau Ganti

Kerugian

Dibandingkan dalam Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15

Tahun 1975, perubahan yang cukup berarti mengenai pengertian ganti rugi

dilakukan pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Perubahan yang

dimaksud adalah dimaksudkannya ayat khusus yang mengatur tetntang

definisi ganti rugi. Definisi tersebut ada didalam Pasal 1 ayat 7 yang

berbunyi :

“Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut

bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan

tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah”

56

Sementara Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 pengertian

ganti rugi menjadi lebih luas lagi. Yaitu memasukan peenggantian aras

kerugian baik fisik atau non fisik. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat

11 yang bebunyi :

“Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat

fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang

mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain

yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan

hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi

sebelum terkena pengadaan tanah.”

Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007tidak

mengalami perubahan makna. Tetapi konsisten dari peraturan

sebelumnya. Penggunaan istilah dan pengertian ganti rugi ini di tetapkan

berdasarkan asas keadilan, dimana dalam asas ini menerapkan agar

memberikan sesuatu yang lebih layak kepada mereka yang melepaskan

haknya dan juga mencakup pihak yang membutuhkan tanah agar dapat

sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan.

57

3. Karakteristik Bentuk Ganti Rugi

Dalam pemberian ganti rugi Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor

15 Tahun 1975 sampai ke Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 2007 mengalami perubahan menjadi lebih luas. Sehingga

lebih beragam pilihan bentuk ganti rugi yang bisa dipilih oleh mereka yang

akan melepaskan haknya. Bentuk ganti rugi ini ditentukan berdasar asas

keterbukaan di mana rencana pengadaan tanah harus dikomunikasikan.

Sehingga warga masyarakat yang hak atas tanah yang mereka miliki dapat

mengetahui diperuntukan untuk apa tanah yang akan mereka lepaskan

haknya, serta mereka yang haknya dilepaskan dapat mengetahui ganti rugi

apa saja yang mereka dapatkan.

Dalam menentukan bentuk ganti rugi juga harus sesuai dengan asas

minimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan ekonomi. Hal ini

bersangkutan dengan hasil dari dampak yang timbul di pengadaan tanah

tersebut, harus dapat meningkatkan taraf hidup. Jangan sampai menjadi

lebih rendah dari sebelum pengadaan tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

2007banyak memberikan pilihan beragam mengenai bentuk ganti rugi.

58

Alasannya adalah dalam peraturan bentuk ganti rugi lebih beragam dari

pada peraturan yang lain bentuk ganti ruginya terdiri atas :

- Uang

- Tanah

- Bangunan pengganti

- Pemukiman kembali sesuai dengan yang dikehendaki

- Fasilitas lain

- Fasilitas yang sama dengan nilai tanah atau benda wakaf

- Recognisi fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi

kesejahteraan masyarakat setempat untuk tanah ulayat

Sementara Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975

adalah peraturan yang tidak memberikan banyak pilihan bentuk ganti rugi.

Dalam Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975

bentuk ganti rugi hanya berupa :

- Uang

- Tanah

- Fasilitas lain

59

4. Karakteristik Penerima Ganti Rugi

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975

hingga Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007

siapa yang berhak menerima ganti rugi atau ganti kerugian mengalami

perubahan menjadi lebih luas. Pada awalnya hanya yang mempunyai hak

atas tanah (Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975) kemudian menjadi

pemegang hak atas tanah atau ahli waris yang sah dan nadzir bagi tanah

wakaf (Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993), pada Peraturan

Presiden Nomer 36 Tahun 2005 tidak ada perubahan yang begitu terlihat.

Begitu juga pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Tetapi pada

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007

penerima ganti rugi menjadi lebih luas. Ada penambahan dalam hak pakai

atau hak guna bangunan, diatas tanah hak milik atau diatas tanah hak

pengelolaan yang berhak adalah pemegang hak milik atau hak pengelolaan.

5. Karakteristik Dasar Perhitungan Ganti Rugi

Mengalami perubahan menjadi lebih luas. Pada semula menurut

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 mengatakan bahwa

60

dasar perhitungan ganti rugi hanya dilihat dari lokasi dan faktor strategis

tanah. kemudian pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 melihat

berdasarkan NJOPBB tanah yang terakhir. Pada Peraturan Presiden Nomer

36 Tahun 2005 dasar perhitungan berdasarkan NJOP Tahun berjalan. Begitu

juga pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Tetapi pada Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007bukan hanya

berdasarkan NJOP saja, tetapi juga melihat dari lokasi letak tanah, status

tanah, kesesuaian pengunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah,

sarana dan prasarana yang tersedia dan yang mempengaruhi harga tanah.

Dasar perhitungan ganti rugi ini harus sesuai dengan asas

musyawarah dimana asas ini mengatakan bahwa dalam pengadaan tanah apa

saja dan bagaimana penyelesaian yang akan dilakukan. dalam hal ini ada

unsur yang paling mendasar yaitu satu pendapat antara pihak yang saling

membutuhkan. Musyawarah dilakukan berdasarkan perundingan. Asas yang

berikutnya adalah asas kesetaraan, dimana dalam asas ini kedua belah pihak

adalah sama kedudukannya.

61

6. Karakteristik Mekanisme Pengadaan Tanah

Mekanisme pada pengadaan tanah mengalami perubahan. Perubahan

yang dimaksud ada pada aturan mengenai pengadaan tanah apabila pemilik

hak atas tanah setuju untuk melepaskan haknya. Bila pemilik hak atas tanah

setuju, mekanisme ganti rugi menjadi lebih panjang. Karena pada awalnya

menurut Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975 apabila

pemilik hak atas tanah setuju akan ganti rugi yang diberikan oleh PPT maka

instansi yang bersangkutan langsung membayar kepada pemilik hak atas

tanah dan kemudian memohon hak kepada pejabat yang berwenang.

Kemudian pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 jika

pemilik hak tanah setuju dengan ganti rugi yang diberikan maka PPT

mengeluarkan SK tentang bentuk dan besar ganti kerugian. Pada Peraturan

Presiden Nomer 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun

2006 tidak ada perubahan.

Pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

2007 terdapat perubahan yaitu penambahan aturan dalam mekanisme

pemberian ganti rugi apabila pemilik tanah setuju untuk melepaskan

haknya. Perubahan tersebut adalah penambahan mekanisme instansi yang

memerlukan tanah membuat tanda terima kemudian penerima ganti rugi

62

membuat surat pernyataan pelepasan hak dan selanjutnya PPT membuat

berita acara pelepasan hak dan membayarkan ganti rugi.

Apabila pemilik hak atas tanah tidak setuju dengan ganti rugi, aturan

mengenai mekanisme pemberian ganti rugi pun mengalami perubahan. Pada

awalnya menurut Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 15 Tahun 1975

mengatakan bahwa mekanisme ganti rugi apabila pemilik hak atas tanah

tidak setuju maka PPT bisa tetap pada keputusan semula atau langsung

berhubungan dengan Gubernur setempat. Kemudian Gubernur

mengukuhkan keputusan panitia atau mencari jalan tengah dengan

mengubah keputusan PPT.

Kemudian pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 jika

pemilik tanah tidak setuju melepaskan haknya maka PPT langsung

menghubungi Gubernur, kemudian Gubernur bisa mengubah keputusan PPT

atau mengukuhkan. Tetapi jika masih ditolak maka akan dilakukan

pencabutan. Sebelum melakukan pencabutan maka memberikan surat

kepada MENDAGRI kemudian ditembuskan kepada instansi yang

membutuhkan tanah dan MENHANKAM serta Presiden.

Pada Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 jika pemilik tanah

tidak setuju melepaskan haknya maka PPT mengajukan pada

63

Bupati/Walikota atau Gubernur khusus wilayah DKI Jakarta. Kemudian

Bupati/Walikota atau Gubernur bisa mengukuhkan keputusan PPT atau

mengubah keputusan PPT. Tetapi jika ditolak maka akan dilakukan

pencabutan. Dalam hal ini surat pencabutan ditujukan kepada Kepala

BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan tembusan kepada Presiden

dan instansi yang membutuhkan tanah serta MENHANKAM.

Perkembangan dari peraturan sebelumnya adalah pencabutan di rujuk

kepada MENDAGRI menjadi Kepala BADAN PERTANAHAN

NASIONAL.

Pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mengatakan jika

pemilik hak atas tanah tidak setuju melepaskan haknya maka PPT

melaporkan kepada Bupati/ Walikota/ Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta,

dimana bisa mengukuhkan keputusan PPT dan mengubah keputusan PPT.

Jika tetap tidak disetujui maka akan dilakukan pencabutan. Surat

pencabutan diberikan kepada Kepala BADAN PERTANAHAN

NASIONAL dengan tembusan instansi yang membutuhkan serta

MENHANKAM dan kepada Presiden. Tetapi jika tetap tidak setuju maka

pemilik hak atas tanah bisa banding ke Pengadilan Negeri. Perkembangan

64

dari peraturan sebelumnya jika tidak setuju akan pencabutan maka bisa

banding kepengadilan tinggi.

Pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

2007 jika pemilik hak tidak setuju maka PPT mengajukan kepada

Bupati/Walikota/Gubernur khusus wilayah DKI Jakarta untuk

mengukuhkan keputusan PPT dan mengubah keputusan PPT kemudian jika

ditolak maka akan dilakukan pencabutan.

Mekanisme ganti rugi ditetapkan berdasarkan asas kepastian hukum

dimana dalam asas ini mengatakan tiap pihak harus mengerti mengenai

kewajiban dan haknya. Serta membahas mengenai kapan pemberian ganti

rugi dan tanahnya dilepaskan. Dan berdasarkan asas kesepakatan dimana

dalam asas tersebut harus berdasarkan kesepakatan antara dua pihak

tersebut.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa peraturan yang paling lengkap

adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 3 Tahun 2007. Peraturan ini

mencakup mengenai :

- Bentuk ganti rugi yang diberikan

- Penerima ganti rugi

65

- Dasar perhitungan ganti rugi

Tetapi peraturan ini belum sempurna, karena mekanisme peemberian ganti

rugi kurang menguntungkan masyarakat. Mekanisme pemberian ganti rugi lebih

rinci dalam Peraturan Presiden Nomor65 Tahun 2006.