31
PENGARUSUTAMAAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN Iwan Kustiwan KK-Perencanaan dan Perancangan Kota SAPPK ITB Seminar Nasional Peran Ahli Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Home Coming Day 35 Tahun PSIL UI, Depok 30 Agustus 2016

PENGARUSUTAMAAN PRINSIP PEMBANGUNAN …sil.ui.ac.id/wp-content/uploads/Pengarusutamaan-Prinsip... · PENGARUSUTAMAAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERENCANAAN ... Kedudukan

Embed Size (px)

Citation preview

PENGARUSUTAMAAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERENCANAAN

TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN

Iwan KustiwanKK-Perencanaan dan Perancangan Kota

SAPPK ITB

Seminar NasionalPeran Ahli Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

Home Coming Day 35 Tahun PSIL UI, Depok 30 Agustus 2016

urbanisasi> 50%

Hal yang sama terjadidi Indonesia

Urbanisasi sebagaiKecenderunganGlobal Meskipun penduduk perkotaanmenempati hanya 4% darilahan bumi, kawasanperkotaan mengkomsumsi 75% sumberdaya bumi

Isu Pertumbuhan perkotaan Urban Sprawl• Pertumbuhan perkotaan didominasi oleh kota metropolitan dan

kota besar, berdampak masalah lingkungan kemudian menghinggapi kota-kota ini: – kurang efektif dan efisiennya pendayagunaan sumberdaya air– alih fungsi pertanian yang terjadi secara besar-besaran dan tidak

terkendali– penyedotan air bawah tanah secara besar-besaran untuk kebutuhan

industri– limbah padat dan limbah cair yang sudah di luar kemampuan

pengelolaan pemerintah kota– ruang terbuka hijau yang masih jauh dari pemenuhan kebutuhan

minimal. • Pertumbuhan perkotaan dan dinamikanya baik secara fisik,

demografis maupun ekonomi yang terjadi selama ini, telah berdampak langsung terhadap penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat menjadi ancaman terhadap keberlanjutanperkotaan di masa yang akan datang.

Jabodetabek-Karpur

Bandung Metropolitan Areaea

Isu Pertumbuhan perkotaan Urban Sprawl

• Pertumbuhan perkotaan didominasi oleh kota metropolitan dan kota besar, berdampakmasalah lingkungan menghinggapi kota-kota ini: kurang efektif dan efisiennya pendayagunaan sumberdaya air; alih fungsi pertanian; penyedotan air bawah tanah; limbah padat dan limbah cair yang sudah di luar kemampuan pengelolaan pemerintah kota; RTH yang masih jauh dari pemenuhan kebutuhan minimal.

• Pertumbuhan perkotaan dan dinamikanya baik secara fisik, demografis maupun ekonomi yang terjadi selama ini, telah berdampak langsung terhadap penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat menjadi ancaman terhadap keberlanjutanperkotaan di masa yang akan datang.

KeterkaitanBentuk perkotaan - Keberlanjutan

Konteks Penataang Ruang di Indonesia• Dalam konteks penataaan ruang di Indonesia, upaya untuk

memengaruhi bentuk perkotaan adalah melalui perencanaan tata ruang (penetapan struktur dan pola ruang), yang wilayah perencanaannya berbasis wilayah administratif. Produk perencanaan tata ruang ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, yang berlaku pada Kota-kotaotonom.

• Kawasan perkotaan sejatinya tidak hanya mencakup wilayahadministratif Kota, namun juga mencakup kawasan pinggiran(bagian dari wilayah Kabupaten) yang mempunyaikarakteristik perkotaan. Kawasan perkotaan: kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (UU 26/2007).

Pengarusitamaan prinsip pembangunanberkelanjutan?• Dalam pengembangan kawasan perkotaan yang lebih

bersifat fungsional, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan lebih potensial untuk diarusutamakan secara spesifik, karena dapat dilakukan dengan berbasisekoregion, sehingga pengembangan/bentuk perkotaan menjadi lebih berkelanjutan.

• Makalah ini akan membahas pengembangan strategi untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan, baik dalam proses teknis maupun prosedur penyusunannya, dengan tetap mempertimbangkan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dalam penataanruang dan instrumen pengelolaan lingkungan.

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan(KKT Bumi, 1992)

(1) Keadilan antar generasi(2) Keadilan dalam satu generasi(3) Pencegahan dini(4) Perlindungan keanekaragaman hayati(5) Internalisasi biaya lingkungan dan

mekanisme insentif.

Sustainable Development Goals (SDGs)• SDGs: serangkaian tujuan universal baru, target dan indikator

yang diharapkan akan digunakan oleh negara-negara anggota PBB sebagai agenda dan kebijakan politik 15 tahun ke depan.

• Agenda pembangunan pasca-2015 ini diharapkan dapatmengatasi berbagai masalah: mengentaskan kemiskinan dankelaparan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota yang ramah lingkungan, memerangidampak perubahan iklim, serta melindungi hutan dan lautan.

• Dari 17 tujuan, salah satu tujuan dalam SDGs adalahmewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (Tujuan 11). Kota/kawasan perkotaan merupakan ranah untukimplementasi prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Urban societyDimana dan bagaimana penduduk tinggal dan

bekerja Pembagian produksi, konsumsi danreproduksi secara sosial dan spasial

Lingkungan Binaandan Pembangunan ekonomi

Bentuk, kepadatan dan tata ruang permukiman

Penduduk dan KegiatanTransformasi Regulasi Manajemen

Lingkungan BiofisikSistem pendukung kehidupan

Sumber daya alam dan waste sink

Keberlanjutan sosial dan lingkungan: kualitas hidupkawasan perkotaan sebagai isu perdebatan.Penekanan pada keterkaitan antara kegiatan rutinharian rumah tangga dan tata ruang perkotaan

Pembangunan berkelanjutan:Proteksi lingkungan dengan pembangunanekonomiPenekanan pada peran manajemen pertumbuhandan tata ruang fungsi-fungsi secara efisiensi(terutama compact city)

Perdebatan lingkungan klasik:Fokus pada dampak negatif kegiatan manusia danketerbatasan lingkunganPenekanan pada keberlanjutan dan kesetaraanantar-generasi

Mata rantai Perdebatanyang Mengaitkan Isu-isu Keberlanjutan

Sumber: Jarvis, H. (2001)

1

2

3

Prinsip Kota BerkelanjutanEuropean Environment Agency, EEA (1995)

1. Daya dukung lingkungan: kota-kota harus dirancang dan dikelola dalam batas-batas yang ditentukan lingkungan alam –daya dukung lingkungan

2. Reversibilitas: intervensi sebaiknya bersifat reversible sehingga kota-kota dapat menyesuaikan terhadap tantangan baru dan permintaan dalam rangka aktivitas ekonomi tanpa mengganggu daya dukung lingkungan

3. Daya lenting (resilience): kota-kota sebaiknya bersifat lentur dan dapat menanggapi tekanan-tekanan eksternal

4. Efisiensi: manfaat ekonomi maksimal diperoleh dari tiap unit sumberdaya, pada saat yang sama ada jaminan efisiensi kesejahteraan secara maksimal.

5. Keadilan/pemerataan: sumberdaya dan pelayanan dapat menjangkau semua warga kota.

Sasaran Kota Berkelanjutan1. Bentuk kota yang kompak2. Preservasi ruang terbuka hijau dan ekosistem-ekosistem

yang sensitif3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor;4. Mengurangi limbah dan polusi5. Penggunaan kembali dan daur-ulang material6. Penciptaan lingkungan yang berorientasi pada komunitas7. Pengalokasian perumahan yang layak dan terjangkau;

peningkatan pemerataan sosial; dan pengembangan ekonomi lokal yang bersifat restoratif

((UN Habitat II City Summit di Istanbul, 1996)

Isu-isu Utama Perencanaan BerkelanjutanDalam Berbagai Lingkup/Skala Spasial

Sumber: Wheeler, 2004

Bentuk perkotaan berkelanjutan(Wheeler, 2004)

1. Bentuk perkotaan yang kompak, yang membatasi suburban sprawl dan mewujudkan penggunaan lahan yang lebih efisien dibandingkan dengan kawasan pinggiran konvensional.

2. Bentuk perkotaan yang menerus (contigous), yang berimplikasi bahwa perluasan baru yang dilakukan merupakan kelanjutan dari kawasan perkotaan eksisting.

3. Bentuk perkotaan yang terhubungkan dengan jalan dan koneksi visual dalam wilayah, dan juga jelas serta memudahkan penduduk untuk menemukan mereka berada dimana.

4. Bentuk perkotaan yang beragam, berisi campuran penggunaan lahan, bangunan dan tipe perumahan, gaya arsitektur, dan harga.

5. Bentuk perkotaan yang ekologis, mengintegrasikan lansekap alami ke dalam kota dengan melindungi dan mempertahankan ekosistem lokal sekaligus menyediakan kenyamanan rekreasional bagi penduduk.

1 2 3 4 5

International Guidelines on Urban and Territorial Planning (UN-Habitat, 2015)• Prinsip-prinsip dalam perencanaan perkotaan untuk

mewujudkan pembangunan berkelanjutan, baik dalamkonteks pembangunan sosial, pertumbuhan ekonomi, maupun lingkungan.

• Dalam konteks lingkungan, prinsip utamanya adalah: – Perencanaan perkotaan dan wilayah harus memberikan

kerangka spasial untuk melindungi dan mengelola lingkunganalam dan lingkungan binaan dari kota-kota dan wilayahnya(keanekaragaman hayati, lahan dan SDA, serta menjaminpembangunan yang terpadu dan berkelanjutan)

– Perencanaan perkotaan dan wilayah berkontribusi terhadappeningkatan human security melalui penguatan resiliensilingkungan dan sosial-ekonomi, meningkatkan mitigasi sertaadapatasi terhadap perubahan iklim dan meningkatkanpengelolaan bencana alam dan bencana lingkungan.

Prinsip dalam Perencanaan perkotaan• Mengkombinasikan berbagai dimensi tata ruang,

kelembagaan dan finansial, dalam berbagai kerangkawaktu dan skala geografis. prosesnya iteratif, berdasarkan regulasi yang kuat, yang ditujukan untuk mempromosikan kota-kota yang kompak dan sinergitas antar-wilayah.

• Mencakup perencanaan tata ruang: untukmemfasilitasi dan mengarikulasikan keputusan-keputusan politis berdasarkan skenario yang berbeda-beda. menerjemahkan keputusan ke dalam tindakan, yang akan mengubah ruang fisikal dan sosial, sertamendukung pengembangan kota-kota dan wilayahyang terintegrasi.

Proses dan Prosedur Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan (1)• Mengacu pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang.• Memberikan perhatian lebih besar pada aspek

keberlanjutan (Tujuan penataan ruang: aman, nyaman danproduktif, dan berkelanjutan)

• Prinsip hierarkis – komplementer antara rencana tataruang wilayah yang lebih luas dan wilayah di bawahnya, dan antara rencana umum yang berbasis wilayahadministrasi (provinsi, kabupaten/kota) dengan rencanarinci sebagai penjabarannya.

• Dalam lingkup wilayah kota otonom,produk perencanaantata ruang yang ditetapkan adalah Rencana Tata Ruangwilayah (RTRW) Kota.

Proses dan Prosedur Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan (2)• Perencanaan tata ruang wilayah kota meliputi proses dan prosedur

penyusunan serta penetapan RTRW Kota. • Penyusunan RTRW Kota dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-

kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota sekitarnya.

• Perencanaan tata ruang kota dilakukan untuk menghasilkan rencanatata ruang, yang terdiri atas rencana umum tata ruang (RTRW Kota) dan rencana rinci tata ruang (RDTR dan RTR KSK).

• Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif Kota dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

• Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan.

Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruangdan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Muatan RTRW Kota1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;2. Rencana struktur ruang wilayah kota (sistem pusat pelayanan sistem

jaringan prasarana wilayah kota);3. Rencana pola ruang wilayah kota (kawasan lindung dan kawasan

budidaya)4. Penetapan kawasan strategis kota5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota (indikasi program utama jangka

menengah lima tahunan)6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota ketentuan

umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi).

Muatan lainnya:• Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;• Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; • Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan

pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana.

RTRW Nasional

RTRW Provinsi

RTR Pulau

RTRW Kabupaten/Kota

RDTR Kabupaten/Kota

RTR Kawasan Perkotaan

RTR Kawasan Strategis

Kabupaten

PERATURAN DAERAH IJIN LOKASI/PERUNTUKAN

LAHAN

DED

PERATURAN DAERAH BANGUNAN GEDUNG

RTBL

Proses IMB dan Penyelenggaraan

Bangunan Gedung dan Lingkungan

PENATAAN RUANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

RTR Kawasan Strategis Nasional

RTR Kawasan Strategis Nasional

KAITAN PENATAAN RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN

PengarusutamaanPrinsip Pembangunan Berkelanjutan• Konteks Prosedural

melalui pengaturan secara formal dalam peraturan-perundang-undangan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah diakomodirdalam proses teknis dan prosedur perencanaan tata ruang. Berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sebagai acuan dalam pengembanganNorma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) di bidangpenataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

• Konteks Substantifpengarusutamaan ini dilakukan dengan penerapanberbagai strategi yang mengusung prinsip pembangunanberkelanjutan dalam substansi/muatan rencana tata ruang, baik yang menyangkut struktur ruang maupun pola ruang.

Pengarusutamaan PPB Prosedural• KLHS sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan

hidup selain tata ruang itu sendiri (UU 32/2009).• Aspek keberlanjutan: menjadi asas utama sekaligus tujuan

dari penataaan ruang Kota, sehingga dalam penyusunanRTR perlu ada jaminan bahwa prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan menjadi dasar danterintegrasi dalam proses dan produk perencanaan tataruang.

• Dalam KLHS dilakukan pengkajian pengaruh KRP terhadapkondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; perumusanalternatif penyempurnaan KRP, serta rekomendasiperbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

• Secara ideal KLHS dilakukan sebagai bagian yang tidakterpisahkan (merged/integrated proccess) dalam prosesperencanaan tata ruang.

• Salah satu aspek kajian utama dalam KLHS adalah kapasitas dayadukung lingkungan (DDL) dan daya tampung lingkungan (DTL), sebagai ukuran kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung suatu aktifitas sampai pada batas tertentu.

• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan DDL dalam Penataan Ruang Wilayah. Analisis DDL tujuannya untuk mengetahui berapa jumlah sumberdaya alam yang tersedia dan batasan yang dapat dimanfaatkan.

• Dalam konteks perencanaan tata ruang wilayah analisis DDL difokuskan pada lahan dan air. Status DDL dapat diukur dari neracaketersedian-kebutuhan lahan dan air.

• Analisis DDL pada dasarnya tidak dapat dibatasi berdasarkan bataswilayah administratif, penerapannya dalam RTRW harusmemperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensipemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah. Konsep ekoregion menjadi sangat penting sebagai basis analisis DDL dalam konteks perencanaan tata ruang wilayah, tadi cukup hanya wilayah administrasi Kota tetapi kawasan perkotaan secara fungsional.

Ruang lingkup Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup ( UU 32/2009)

• Kajian Lingkungan Hidup Strategis• Tata ruang• Baku mutu lingkungan hidup• Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup• Analisis mengenai Dampak Lingkungan• UKL-UPL

• Perizinan• Instrumen ekonomi lingkungan hidup• Peraturan perundangan berbasis LH• Anggaran berbasis lingkungan hidup• Analisis risiko lingkungan hidup• Audit lingkungan hidup.

INSTRUMEN PPLH

Pengarusutamaan PPB Substantif• Tercermin dalam muatan utama RTRW Kota/Kawasan

Perkotaan: rencana struktur ruang, rencana pola ruang

• Rencana struktur ruang: 1. Penerapan strategi kompaksi perkotaan sebagai strategi

pengembangan kawasan perkotaan berkelanjutan yang bersifat lintas-wilayah administratif.

2. Perencanaan struktur tata ruang yang bersifat polisentrik(sebagai bentuk perkotaan menerapkan konsepkonsentrasi terdesentralisasi)

3. Integrasi yang sinergis antara perencanaan tata ruangdengan pengembangan jaringan transportasi, untukmewujudkan efisiensi pola perjalanan penduduk.

Prinsip Kompaksi Perkotaan dan Manfatnyaterhadap Keberlanjutan Perkotaan

• Rencana pola ruang1. Keserasian antara kawasan lindung dan kawasan

budidaya. Kawasan perkotaanpengembangannya tetap harus memperhatikanlimitasi dan kendala sesuai dengan DDL wilayahyang melingkupinya.

2. Akomomodasi kepentingan perlindunganterhadap RTH sebagai salah satu sasaranperwujudan kota yang berkelanjutan( pengembangan infrastruktur hijau)

3. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sesuai dengan UU 41/2009.

4. Di kawasan pusat/dalam kota, strategi yang dapatditempuh adalah regenerasi kawasan yang dilakukanmelalui pengembangan perumahan yang lebihkompak (berkepadatan tinggi, dan menerapkanpenggunaan lahan campuran, pada kawasan yang mempunyai aksesibilitas tinggi).

5. Di kawasan pinggiran, strategi yang dapat ditempuhadalah pengembangan dengan pola konsentrasiterdesentralisasi, melalui pengembangan perumahanyang lebih kompak (berkepadatan tinggi, danmenerapkan penggunaan lahan campuran) padapusat-pusat primer dan sekunder serta koridortransportasi umum sebagai kawasan yang mempunyai aksesibilitas tinggi (TOD).

Iwan Kustiwan, Dr. Ir., MT.

Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan KotaSekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan

Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10 Bandung 40132Tel. 022-2504735, 2509171

Fax. 022-2501263E-mail: [email protected]; [email protected]

TERIMA KASIH30 Agustus 2016