Abstraksi –UJDIH-BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel

PENGARUSUTAMAAN-GENDER

PERDA KAB. SINJAI No. 12, LD.2013

16 Hal

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGARUSUTAMAAN

GENDER

ABSTRAK :

a. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan

ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian

gender. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk

menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan

perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi,

kontrol, dan manfaat pembangunan. Sehingga perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender

b. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Psl 18 ayat 6 UUD 1945,

UU No. 29 Th 1959; UU No. 7 Th 1984; UU No. 21 Th 1999; UU No.

39 Th 1999; UU No. 25 Th 2004; UU No. 12 Th 2011; PP No. 58 Th

2005; PP No. 38 Th 2007; PP No. 8 Th 2008; Instruksi Presiden No. 9

Th 2000; Permendagri Np. 53 Th 2011; Permendagri No. 67 Th 2011;

Perda No. 2 Kabupaten Sinjai Th 2009 .

c. Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pengarusutamaan Gender

(PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender

menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan di daerah. Pelaksanaan PUG dimaksudkan

untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah

Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan masyarakat yang responsif gender. Pemerintah Daerah

bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang

pelaksanaan pengerustamaan gender. Dalam melakukan analisis

gender dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender

Analisys Pathway) atau metode analisis lain. Analisis gender terhadap

rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing

SKPD.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26

Nopember 2013