HUKUM

BAB XXI

HUKUM

A. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum sesuai amanat GBI-IN 1993 diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum dalam PJP II yang diawali dengan Repelita VI mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Atas dasar itu, pembangunan hukum dalam Repelita VI dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukurn, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraaan negara yang makin tertib dan

XXI/3

teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.

Selama Repelita VI, dalam rangka pembangunan hukum, upaya pembentukan hukum telah menghasilkan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Sampai dengan tahun 1997/98 telah dihasilkan 63 undang-undang, 201 peraturan pemerintah, 292 keputusan presiden, dan 21 instruksi presiden. Selain itu juga telah dilakukan 122 kali penelitian hukum, 42 kali pertemuan ilmiah, 79 buah pengkajian hukum, dan 100 buah penyusunan naskah akademis.

Di bidang penyelenggaraan peradilan, sebagai hasil dari perbaikan administrasi peradilan, penanganan perkara telah dilaksa -nakan dengan lebih cepat, tepat dan biaya yang makin terjangkau. Rata-rata tingkat penyelesaian perkara pada pengadilan negeri mencapai 98,4% dari perkara yang ditangani, sedangkan pada pengadilan tinggi mencapai 83,5%. Sementara itu penanganan perkara di tingkat kejaksaan juga menunjukkan tingkat yang tinggi, yaitu 99,9% dari perkara yang masuk.

Kegiatan penyuluhan hukum telah berjalan makin terpadu dengan meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar instansi yang mempunyai tugas pokok di bidang hukum dengan berbagai instansi terkait lainnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Koordinasi dan keterpaduan mencakup baik mengenai materi penyuluhannya maupun kelompok sasaran penyuluhannya. Dengan peningkatan kegiatan penyuluhan hukum, dewasa ini kesadaran hukum masyarakat semakin berkembang sehingga masyarakat menjadi semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai

XXI/4

warganegara dari sebuah negara hukum dan semakin kritis dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum.

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, terutama bagi golongan yang kurang mampu, telah dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum. Selain melalui pengadilan negeri, pada Repelita VI pemberian bantuan hukum juga dilaksana -kan melalui lembaga bantuan hukum. Dari tahun 1993/94 sampai 1997/98 telah diberikan bantuan hukum bagi pencari keadilan sebanyak 46.154 baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Pembangunan hukum dalam Repelita VI telah banyak menghasilkan kemajuan dalam meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum, sehingga hukum semakin tampil kewibawaannya sebagai sarana untuk mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan serta untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia yang berkeadilan.

B. SASARAN, KEBIJAKSANAAN, DAN PROGRAM REPELITA VI

Sesuai dengan amanat GBHN 1993, sasaran pembangunan hukum dalam Repelita VI adalah penataan hukum nasional dengan meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945; penyusun-an kerangka sistem hukum nasional serta penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pembaharuan hukum nasional; peningkatan penegakan hukum dan pembinaan aparatur hukum; serta peningkatan sarana dan prasarana hukum.

XXI/5

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, berdasarkan arahan GBHN 1993, maka kebijaksanaan pembangunan hukum dalam Repelita VI meliputi: penataan hukum nasional; peningkatan pembinaan peradilan; peningkatan penerapan hukum dan penegakan hukum; peningkatan penyuluhan hukum; pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparatnya; dan peningkatan sarana dan prasarana hukum.

Kebijaksanaan tersebut di atas dituangkan lebih lanjut dalam program Repelita VI, yang meliputi tujuh program pokok, yaitu: program perencanaan dan pembentukan hukum; program pengem-bangan sistem hukum nasional; program pembinaan peradilan; program penerapan dan penegakan hukum; program penyuluhan hukum; program pelayanan dan bantuan hukum; dan program sarana dan prasarana hukum serta satu program penunjang, yaitu program pendidikan dan pelatihan di bidang hukum.

C. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN KEEMPAT REPELITA VI

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui berbagai program pokok dan program penunjang.

XXI/6

XXI/

1. Program Pokok

a. Program Perencanaan dan Pembentukan Hukum

Program perencanaan dan pembentukan hukum bertujuan untuk meningkatkan pembaharuan dan pembentukan perangkat hukum nasional yang mengayomi masyarakat, menjamin kelestarian dan integritas bangsa serta memberikan patokan, pengarahan dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disahkan sebagai Undang-Undang (UU) pada tahun terakhir Repelita V berjumlah 5 buah. Sementara itu dalam Repelita VI sampai dengan tahun keempat, jumlah rancangan undang-undang (RUU) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) mencapai 63 buah, termasuk di antaranya 23 buah yang disahkan pada tahun 1997/1998 (tabel XXI - 1). Beberapa UU tersebut diantaranya ialah (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World Trade Organization; (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; (5) Undang-Undang No.2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96;(6) Undang-Undang No.3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, Palu, Kendari, dan Kupang; (7) Undang-Undang No.8 Tahun 1995

XXI/7

XXI/

tentang Pasar Modal; (8) Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; (9) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; (10) Undang-Undang No.1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili; (11)Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; (12) Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan; (13) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; (14) Undang-Undang No.6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1997/98; (15) Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; (16) Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987; (17) Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten; (18) Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek; (19) Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik; (20) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; (2 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; (22) Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran; (23) Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; dan (24) Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) pada tahun 1993/94 sebagai. tahun terakhir Repelita V berjumlah 43 buah, dan selama empat tahun Repelita VI berjumlah 201 buah. Dari jumlah tersebut, 35 buah merupakan PP yang disahkan pada tahun 1997/98 (tabel XXI - 1). Beberapa PP tersebut adalah : (1) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; (2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; (3)

XXI/8

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing; (4) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); (5) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1994 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan; (6) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; (7) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; (8) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing; (9) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; (10) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan; (11) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian; (12) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian; (13) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim; (14) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia; (15) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik; (16) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Daerah; (17) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri; (18) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; (19) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1994 tentang

XXI/9

Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; (20) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1995; (21) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten; (22) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek; (23) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan Dalam rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor; (24) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengelolaan di Kawasan Berikat (KB); (25) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang. No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994; (26) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (27) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang; (28) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai; (29) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba; (30) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan (31) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

XXI/10

Selanjutnya, jumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang telah ditetapkan pada akhir Repelita V berjumlah 116 buah. Sementara itu sampai dengan tahun keempat Repelita VI telah ditetapkan sebanyak 292 buah, termasuk 34 buah diantaranya merupakan keputusan presiden yang ditetapkan pada tahun 1997/98 (tabel XXI-1). Diantara keputusan presiden tersebut ialah : (1) Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; (2) Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; (3) Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional; (4) Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal; (5) Keputusan Presiden No. 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing; (6) Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur; (7) Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik; (8) Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional; (9) Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) 1994/95-1998/99; (10) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS; (11) Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional; (12) Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional; (13) Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1994 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Hukum Militer 'AHM- PTHM; (14) Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan garam Beryodium; (15) Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; (16) Keputusan Presiden No. 6

XXI/11

Tahun 1995 tentang Tim Evaluasi Pengadaan; (16) Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim; (17) Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1996 tentang Penyediaan Dana Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera; (18) Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia; (19) Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol; dan (20) Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan.

Instruksi Presiden (Inpres) yang ditetapkan pada tahun terakhir Repelita V berjumlah 5 buah. Sementara itu hingga tahun keempat Repelita VI telah dihasilkan sejumlah 21 buah, sebuah dia -ntaranya merupakan instruksi presiden yang ditetapkan pada tahun 1997/98 (tabel XXI - 1). Beberapa instruksi presiden tersebut ialah : (1) Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Peringatan Ulang Tahun ke-50 Perserikatan Bangsa-Bangsa; (2) In -struksi Presiden No. 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggu-langan Kemiskinan; (3) Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1993 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata; (4) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; (5) Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1994 tenatng Penetapan Harga Dasar Gabah; (6) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat; (7) Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah; (8) Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1995 tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan RI; (9) Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri

XXI/12

Mobil Nasional; (10) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah; (11) Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak; dan (12) Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1997 tentang Penelitian Kekayaan yang Semestinya Bisa Dimanfaatkan oleh Negara.

Pada tahun terakhir Repelita VI, disamping melanjutkan kegiatan perencanaan dan pembentukan materi hukum juga akan dilakukan penyebar luasan yurisprudensi yang telah dilengkapi dengan anotasi (komentar) oleh pakar hukum sebagai suatu sumber hukum. Penyebar luasan tersebut tidak hanya terbatas pada badan peradilan saja tetapi juga kepada kalangan penegak hukum lainnya, perguruan tinggi dan masyarakat luas.

b. Program Pengembangan Sistem Hukum Nasional

Program ini mencakup kegiatan pengkajian hukum, penelitian hukum, serta penyusunan naskah akademis peraturan perundang-undangan, untuk menunjang kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan. Disamping itu juga dilakukan kegiatan penulisan karya ilmiah di bidang hukum, serta pertemuan ilmiah hukum yang menyajikan hasil pengkajian dan atau penelitian hukum.

Kegiatan pengkajian hukum dimaksudkan untuk menentukan ruang lingkup persoalan yang dihadapi serta menentukan jangkauan dan arah pengaturannya. Sedangkan penelitian hukum dimaksudkan untuk menemukenali permasalahan, melakukan penilaian serta memperoleh kesimpulan dari berbagai data dan informasi hukum yang ada. Pertemuan ilmiah hukum dimaksudkan

XXI/13

untuk menghimpun pendapat dan pemikiran para pakar hukum, praktisi hukum dan kalangan profesi hukum lainnya terhadap berbagai temuan yang didapat dari pengkajian dan penelitian hukum, selanjutnya dituangkan dalam bentuk naskah akademis peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1993/94 telah dilaksanakan 13 buah pengkajian hukum, dan dalam empat tahun Repelita VI telah dilaksanakan sebanyak 79 buah, termasuk 20 buah yang dilakukan pada tahun 1997/98. Diantara permasalahan yang dikaji antara lain : 1) Masalah hukum tentang cara penyelidikan oleh DPRD menurut pasal 29 (lg) UU No. 5 Tahun 1974; 2) Aspek hukum masalah pemogokan kerja dan penutupan perusahaan; 3) Pengaruh Trade Related Intellectual Property (TRIP-GATT) terhadap hak cipta, paten dan merek; 4) Aspek hukum perjanjian sepihak; 5) Aspek hukum komersialisasi dan privatisasi kegiatan satelit ruang angkasa; 6) Masalah hukum tentang kebangkrutan; 7) Masalah hukum tentang rahasia dagang; 8) Masalah hukum tentang penyesuaian kelamin; 9) Masalah hukum tentang penyanderaan (gijzeling); 10) Masalah pembentukan lembaga khusus penanganan kredit bermasalah; 11) Aspek hukum indikasi geografis barang Indonesia; 12) Masalah perlindungan anak terhadap produk industri mainan anak yang tidak memenuhi syarat; 13) Masalah pelaksanaan hak inisiatif DPR dalam hubungannya dengan ketentuan tata tertib DPR; 14) Masalah perlindungan tenaga kerja wanita yang bekerja malam hari pada perusahaan swasta; dan 15) Masalah hukum tentang reklamasi pantai.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengkajian hukum, dilaksanakan kegiatan penelitian hukum yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman maupun oleh Kejaksaan Agung. Pada

XXI/14

tahun 1993/1994 kegiatan penelitian hukum telah dilaksanakan sebanyak 23 kali. Sedangkan pada empat tahun Repelita VI, kegiatan penelitian hukum dilaksanakan sebanyak 122 kali, sehingga dalam lima tahun terakhir telah dilaksanakan kegiatan penelitian hukum sebanyak 145 kali. Penelitian hukum tersebut dilakukan terhadap berbagai permasalahan hukum dan kemasyarakatan yang antara lain meliputi : 1) Aspek hukum Commercial Paper (Surat Sanggup Atas Bawa dalam Praktek Perbankan); 2) Aspek Hukum Penyesuaian Kelamin; 3) Pengaruh Putusan Arbitrase Asing terhadap Peningkatan Ekonomi; 4) Aspek Hukum Kegiatan Bisnis Periklanan pada Kehidupan Masyarakat; 5) Hukum Adat Kelautan yang Berlaku di Masyarakat Pesisir dan Pantai; 6) Perkembangan Pembagian Harta Warisan dalam Yurisprudensi; 7) Aspek Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hutan dalam rangka Pembangunan yang Berkelanjutan; 8) Pelaksanaan Penetapan Zona Sempadan Pantai sebagai Kawasan Lindung; 9) Faktor Penyebab Terlambatnya Eksekusi Putusan Hakim; 10) Aspek I-Iukum Surat Keterangan Medis dan Penerapan Sanksi dalam UU No. 4 Tahun 1982 terhadap Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan; 11) Aspek Hukum tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi; 12) Penerapan Nilai Sosiologis dan Yuridis dalam Proses Pembentukan Hukum; 13) Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Tepat dengan Biaya yang Terjangkau oleh Semua Lapisan Masyarakat; dan 14) Peranan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya pada tahun terakhir Repelita V telah dilakukan 8 kegiatan pertemuan ilmiah hukum, sedangkan pada empat tahun Repelita VI kegiatan ini telah dilakukan sebanyak 42 kali. Dengan demikian selama lima tahun terakhir telah dilaksanakan sebanyak 50 kali kegiatan pertemuan ilmiah hukum. Permasalahan hukum

XXI/15

yang diangkat dan disajikan antara lain meliputi : 1) Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional; 2) Analisa Ekonomi Terhadap Hukum; 3) Aspek Hukum Electronic Funds Transfer dalam Perbankan; 4) Efektifitas Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 5) Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup dalam Penegakan Hukum; 6) Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana; 7) Aspek Hukum dalam Penyelesaian Piutang-Piutang Negara; 8) Tanggungjawab Bank dalam Pemenuhan Syarat-Syarat Perkreditan; 9) Kedudukan dan Peranan Biro-Biro Hukum Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pembangunan Hukum/peraturan perundang-undangan; dan 10) Kesaksian dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitannya dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Penyusunan naskah akademis peraturan perundang-undangan yang merupakan rancangan awal yang memuat alasan pembuatan suatu undang-undang, gagasan materi hukum yang diperkuat oleh dasar-dasar pemikiran, landasan dan prinsip hukum yang telah dianalisa secara sistemik holistik, telah dilakukan sejak Repelita IV. Pada tahun 1993/94 kegiatan ini telah menghasilkan sebanyak 15 buah naskah akademis, sedangkan pada empat tahun pertama Repelita VI, jumlah naskah akademis yang dihasilkan mencapai 100 buah, sehingga dalam lima tahun terakhir, jumlah naskah akademis yang dihasilkan telah mencapai 115 buah. Diantaranya naskah akademis peraturan perundang-undangan itu adalah mengenai : 1) Perlindungan Produk Bioteknologi; 2) Pengerahan Dana dan Penggunaannya bagi Kegiatan Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat; 3) Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar; 4) Perimbangan Keuangan di Daerah dan Pusat; 5) Kegiatan Penitipan (Custodian) di Perbankan; 6) Perusahaan Modal Ventura; 7) Pengolahan Limbah Radio Aktif; 8) Tubrukan dan

XXI/16

Penyelamatan Kapal di Perairan Indonesia; 9) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; 10) Rahasia Negara; 11) Mutu Pangan; 12) Tanggungjawab Industri Pangan; 13) Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai IPTEK; 14) Lembaga Kemasyaraka-tan; dan 15) Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja di Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai amanat GBHN 1993, juga telah dilaksanakan penelitian pengkajian produk-produk hukum kolonial sebagai kegiatan awal proses pencabutan, penggantian dan pembaharuan produk hukum kolonial termaksud. Penelitian telah dilaksanakan terhadap 288 buah (dari kurang lebih 400 buah) peraturan perundang-undangan kolonial dan nasional yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dari jumlah tersebut, 48 buah di antaranya direkomendasikan untuk dicabut dan 240 buah direkomendasikan untuk disusun menjadi 74 buah naskah akademis peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyebarluasan berbagai informasi hukum dengan cepat, tepat dan cermat, kegiatan pengembangan dan pemantapan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum antara Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan unit-unit jaringan yang tersebar di berbagai instansi pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah serta institusi terkait lainnya, telah ditingkatkan dan lebih dimantapkan.

Pada tahun kelima Repelita VI kegiatan pengkajian, peneli -tian hukum serta penyusunan naskah akademis peraturan perundang-undangan akan terus dilanjutkan dalam upaya pemba-haruan hukum nasional dan penggantian produk hukum kolonial

XXI/17

dan hukum nasional yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

c. Program Pembinaan Peradilan

Salah satu tujuan program pembinaan peradilan adalah terselenggaranya proses peradilan yang lebih sederhana, cepat dan tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat pencari keadilan dan terpenuhinya rasa keadilan bagi semua warga masyarakat.

Dalam kurun waktu Repelita VI pembinaan peradilan mendapatkan perhatian yang besar, dan upaya-upaya untuk mewujudkan pengadilan sebagai benteng utama bagi pencari keadilan telah pula dilakukan. Untuk meningkatkan citra aparat hukum di lingkungan badan peradilan, telah dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis hukum terhadap para hakim, panitera dan juru sita dari semua lingkungan peradilan (peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer). Pada tahun 1993/94 telah dilaksanakan pelatihan teknis yustisial bagi 8.281 orang hakim, panitera, dan juru sita, dan selama empat tahun Repelita V1 telah dilatih sebanyak 9.023 orang. Pelatihan teknis yustisial ini antara lain mencakup pemberian materi-materi hukum yang berkaitan dengan perkembangan hukum sebagai akibat globalisasi seperti hukum lingkungan, intellectual property rights (hak atas kekayaan inteletual) dan hukum ekonomi.

Upaya untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih cepat, murah, dan efisien telah pula dilakukan. Hal ini dapat terlihat pada kemampuan lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara yang ada di lingkungan peradilan umum, baik tingkat pertama maupun

XXI/18

tingkat banding yang telah menunjukan peningkatan. Pada awal Repelita VI, dari 1.627 ribu perkara yang ada di pengadilan negeri dapat diselesaikan sebanyak 1,615 ribu atau sebesar 99.2%. Selan-jutnya dalarn tahun kedua Repelita VI, dari perkara yang ada sebanyak 1,431 ribu telah dapat diselesaikan sebanyak 1,419 ribu atau 99.2%. Pada tahun 1996/97, dari perkara yang ada sebanyak 1,749 ribu, dapat diselesaikan sebanyak 1,743 ribu atau 99%. Selanjutnya pada tahun 1997/98, dari sebanyak 1,201 ribu perkara yang ada dapat diselesaikan sebanyak 96,3% atau sebanyak 1,157 ribu. Sementara itu ditingkat banding pada tahun 1994/95 jumlah perkara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan tinggi sebanyak 7,431 perkara dari 9,253 perkara yang ada atau 80,3%. Selanjutnya pada tahun kedua Repelita VI perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 5,758 dari 7.575 perkara atau 75,9%. Pada tahun 1996/97 perkara yang ada sebanyak 8,615 dan dapat diselesaikan sebanyak 7.208 perkara atau 83,6% . Selanjutnya dari tahun 1997/98 perkara yang ada sebanyak 6,691 dan dapat diselesaikan sebanyak 6,310 atau 94,3%.

Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan tata usaha negara tidaklah terlalu menggembirakan, meskipun demikian perkembangan dari tahun ke tahun tetap menunjukan peningkatan. Pada tahun 1993/94 jurnlah perkara yang ada pada pengadilan tata usaha negara sebanyak 849 buah, 450 buah atau 53% diantaranya berhasil diselesaikan. Pada tahun pertama Repelita VI dapat disele -saikan 484 perkara dari 807 perkara atau 59,9%, kemudian pada tahun berikutnya dapat diselesaikan 434 perkara dari 1,022 perkara atau 42,5%. Selanjutnya pada tahun 1996/97 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari jumlah perkara yang masuk ke pengadilan tata usaha negara yaitu 1.054 perkara dan dapat diselesaikan sejumlah 695 perkara atau 66%, tetapi pada tahun 1997/98, sampai

XXI/19

laporan ini dibuat dari 1.442 perkara yang ada dapat diselesaikan 288 atau 19,9%.

Demikian juga yang terjadi pada tingkat banding. Pada tahun 1993/94 jumlah perkara banding pada pengadilan tinggi tata usaha negara adalah 400 buah, 163 buah atau 40% diantaranya telah diselesaikan. Pada tahun 1994/95 jumlah perkara yang masuk ke pengadilan tinggi tata usaha negara mencapai 565 dan yang dapat diselesaikan sebanyak 217 perkara atau 38.4%. Selanjutnya pada tahun ke dua Repelita VI dari 895 perkara yang ada dapat diselesai -kan sebanyak 360 perkara atau 40.2%, kemudian pada tahun berikutnya dari 637 perkara yang ada dapat diselesaikan 372 perkara atau 58,4%. Pada tahun 1997/98 dari 3.010 perkara yang ada, sampai laporan ini disusun, dapat diselesaikan 510 perkara atau sebesar 16,9%.

Sementara itu Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, pada tahun 1993/94 berhasil menyelesaikan 8,136 perkara atau 31.6% dari jumlah perkara yang ada, yaitu 25,729 buah. Pada tahun 1994/95 dapat menyelesaikan sebanyak 9.608 perkara dari 25.816 perkara atau 37,0%, kemudian pada tahun berikutnya dapat menyelesaikan 7.560 perkara atau 32,4% dari 23.307 perkara yang ada. Sementara itu pada tahun ke tiga Repelita VI dapat diselesaikan 5.199 perkara atau 23,6% dari 22.019 perkara yang ada, dan pada tahun 1997/98, sampai laporan ini dibuat dapat diselesaikan 4.430 perkara atau 20,9% dari 21.180 perkara Besarnya jumlah perkara yang ada karena adanya penumpukan dari perkara yang tidak dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya. Upaya peningkatan penyelesaian perkara pada tingkat kasasi didorong pula oleh kegiatan crash program penyelesaian perkara yang telah dimulai sejak tahun 1993/94 (Tabel XXI-2).

XXI/20

Pada tahun terakhir Repelita VI, program pembinaan peradi-lan akan terus dilanjutkan dan dimantapkan. Penyelesaian perkara pada tingkat kasasi akan memperoleh perhatian mendalam dan akan diupayakan pemenahan masalahnya secara konseptual. Untuk lebih meningkatkan citra para hakim, peningkatan kemampuan yustisial bagi mereka juga terus dilanjutkan melalui pelatihan dan penataran serta pendalaman materi utamanya yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dewasa ini.

d. Program Penerapan dan Penegakan Hukum

Program penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pengayoman dan perlindungan akan hak-haknya. Penegakan hukum bertujuan pula untuk mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dalam Repelita VI penegakan hukurn telah diupayakan dengan menggunakan metode analisis yuridis yang komprehensif untuk memecahkan permasalahan hukum, kasus dan perkara dengan ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan sosial-politik yang mengacu pada stabilitas politik, keamanan dan ketertiban, pendekatan sosial-ekonomi yang mengacu pada aspek kesejahteraan, serta pendekatan sosial-kultural yang mengacu pada pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Penerapan dan penegakan hukum pelaksanaannya ditunjang melalui kegiatan operasi yustisi untuk mengamankan hasil pemba-ngunan dan menyelamatkan keuangan negara dan menanggulangi

XXI/21

perbuatan hukum yang merugikan dan dan membahayakan negara. Di samping itu, telah ditingkatkan pula penertiban pengawasan terhadap aliran kepercayaan, barang cetakan dan berbagai produk yang mengancam stabilitas, integritas, persatuan dan kesatuan bangsa.

Penyelesaian perkara di lingkungan Kejaksaan menunjukkan perkembangan yang semakin mantap. Sejak tahun terakhir Repelita V hingga tahun keempat Repelita VI, tingkat penyelesaian mencapai 99.9% (Tabel XXI-3). Dari perkara yang ditangani tersebut, di samping terdapat perkara tindak pidana umum juga mencakup 5.377 perkara tindak pidana khusus yang meliputi 1.207 tindak pidana ekonomi, 888 tindak pidana korupsi, dan 21 tindak pidana subversi serta 3.261 tindak pidana narkotika.

Di samping menangani berbagai perkara pidana, Kejaksaan juga telah menjalankan fungsi perdata dengan bertindak sebagai pengacara pemerintah mewakili berbagai instansi pemerintah dan badan usaha milik negara dalam menghadapi berbagai gugatan dalam perkara perdata dan perkara tata usaha negara, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan. Dalam tahun 1993/94, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan meliputi 787.080 perkara atau 99.9% dari 787.868 perkara yang ada, sedangkan dalam empat tahun terakhir ini (1994/95 sampai dengan 1997/98) adalah sebanyak 12,423 ribu atau 99.9% dari 12,430 ribu perkara yang ada.

Di bidang pemasyarakatan, untuk lebih meningkatkan dan memberikan landasan hukum yang mantap telah diundangkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang merugakan pengganti dari Gestichten Reglement 1917 dan peraturan kolonial

XXI/22

lainnya. Lahirnya Undang-undang Pemasyarakatan tersebut telah meningkatkan kedudukan para petugas pemasyarakatan menjadi pejabat fungsional penegak hukum, serta memberikan landasan hukum yang lebih baik dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas di bidang pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-undang Pernasyarakatan, pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan anak didik dimaksudkan untuk mempersiapkan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, agar setelah selesai menjalani pidananya mereka dapat kembali menjadi warga masyarakat yang produktif, taat pada hukum dan menghormati norma-norma pergaulan hidup masyarakat. Khusus bagi anak didik dan warga binaan usia muda, diupayakan kegiatan yang meliputi pembinaan kehidupan beragama, kepramukaan dan pembinaan keterampilan.

Selain pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan peningkatan kesadaran beragama, hukum, berbangsa dan bernegara, kepada warga binaan pemasyarakatan juga diberikan pembinaan kernarnpuan intelektual dan pembinaan kemandirian yang bertujuan memberikan bekal keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan keahlian warga binaan pemasyarakatan dalam rangka mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Di samping dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik dilaksana-kan pula di luar lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk membimbing para klien pemasyarakatan, yaitu warga binaan pema-syarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat dan bekas warga binaan pemasyarakatan, untuk kembali bermasyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan

XXI/23

(BAPAS). Namun demikian, dalam pelaksanaannya kegiatan ini belum dapat dilaksanakan secara optimal karena di samping wilayah kerjanya yang terlalu luas, jumlah petugas pembimbing yang berfungsi sebagai pekerja sosial dan sarana penunjangnya juga belum memadai.

Sampai dengan akhir Repelita V jumlah warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan/cabang rumah tahanan di seluruh Indonesia mencapai rata-rata 40.000 orang per tahun. Sedangkan selama empat tahun terakhir Repelita VI jumlah warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyara-katan/rumah tahanan/cabang rumah tahanan di seluruh Indonesia menunjukkan angka yang stabil yaitu juga kurang lebih 40.000 orang per tahun. Sedangkan pada tahun keempat Repelita VI jumlah tersebut 40.288 orang. Apabila dibandingkan dengan kapasitas Lapas dan Rutan, maka rata-rata jumlah tahanan dan warga binaan pemasyarakatan tersebut masih di bawah batas toleransi kapasitas Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia yaitu sebesar 69.212 orang. Namun demikian, dari segi penyebarannya masih terdapat sejumlah Lapas/Rutan yang tingkat huniannya melebihi jumlah kapasitas. Sementara itu jumlah warga binaan pemasyarakatan terbanyak berturut-turut terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

Di bidang keimigrasian, perhatian yang lebih besar diberikan kepada upaya pengawasan dan pengamatan keimigrasian dengan tujuan antara lain untuk menghambat masuknya imigran gelap. Upaya penertiban pengawasan atas orang asing telah ditindaklanjuti dengan peningkatan upaya pelacakan dan penindakan terhadap orang-orang asing yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku. Pelacakan dan penindakan ini antara lain dilakukan terhadap orang-

XXI/24

orang asing yang melakukan kegiatan atau usaha yang tidak sah di wilayah Republik Indonesia. Pengawasan terhadap pengeluaran paspor Republik Indonesia juga semakin diperketat dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak berhak.

Dalam rangka menunjang arus lalu lintas orang dari dan ke luar negeri telah dilakukan peningkatan pelayanan keimigrasian pada pelabuhan udara dan pelabuhan laut internasional. Selama Repelita VI terdapat kecenderungan kedatangan dan keberang-katan dari dan atau ke luar negeri yang terus meningkat. Pada tahun 1993/94 jumlah orang yang datang dari luar negeri (orang Indonesia dan orang asing) adalah sebanyak 4,1 juta orang. Dan pada empat tahun Repelita VI (data Juni 1997) berjumlah 21,7 juta orang. Jumlah orang yang berangkat ke luar.negeri pada tahun 1993/94 adalah 4,3 juta orang, dan selama Repelita VI sampai dengan tahun keempat (data Juni 1997) berjumlah 20,8 juta orang (Tabel XXI-5).

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri, telah dilakukan penyederhanaan prosedur berupa pembebasan dari keharusan memiliki izin berangkat (exit permit) yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1992 dan diberlakukan bagi warga negara Indonesia pemegang paspor biasa atau surat perjalanan laksana paspor.

e. Program Penyuluhan Hukum

Dalam rangka meningkatkan kadar kesadaran hukum ma-syarakat yang tinggi sehingga masyarakat menyadari hak dan

XXI/25

kewajibannya sebagai warga negara dari sebuah negara hukum, telah dilanjutkan kegiatan penyuluhan hukum. Sasaran program penyuluhan hukum tidak hanya anggota masyarakat tetapi juga aparatur negara sehingga aparatur negara juga mempunyai kesadaran hukum yang tinggi agar dapat memberikan teladan dalam berperi laku tertib dan taat hukum dalam kehidupan sehari -hari.

Program penyuluhan hukum dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung maupun berbagai pola penyuluhan hukum lainnya.

1) Penyuluhan Hukum Langsung dan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung

Kegiatan penyuluhan hukum langsung antara lain melalui ceramah, pameran, pentas panggung, tatap muka serta temu wicara. Penyuluhan hukum tidak langsung dilakukan melalui wawancara di Radio Republik Indonesia (RRI), fragmen/sandiwara di RRI, penyiaran penyuluhan hukum di Televisi Republik Indonesia (TVRI), sinetron di TVRI serta penyampaian pesan hukum melalui spanduk pada berbagai tempat yang strategis. Keterangan mengenai upaya ini dapat dilihat pada Tabel XXI-6.

2) Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum

Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dilaksana-kan melalui kegiatan temu sadar hukum yang bertujuan agar masyarakat secara mandiri dapat menghadapi permasalahan hukum dan mengerti cara terbaik untuk menyelesaikannya. Kegiatan temu

XXI/26

sadar hukum mencakup simulasi bidang hukum, tebak tepat dan lomba kadarkum serta pencanangan Desa Sadar Hukum.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (1993/94, dan 1994/95-1997/98) telah dilakukan pembentukan sebanyak 13.094 kelompok Kadarkum yang melibatkan kurang lebih 1.300.000 orang, pembentukan 2.602 kelompok diantaranya dilaksanakan pada tahun 1993/94 serta peresmian Desa Sadar Hukum sebanyak 25 desa. Pada tahun 1996 telah dilaksanakan lomba kadarkum tingkat nasional yang diikuti oleh berbagai kelompok kadarkum yang mewakili masing-masing propinsi.

3) Jaksa dalam tertib Hukum di Perdesaan dan Jaksa dalam Tertib Hukum di Laut

Program penyuluhan hukum juga dilaksanakan melalui kegiatan Jaksa dalam Tertib Hukum di Perdesaan dengan sasaran utama masyarakat perdesaan dan dikembangkan dengan kegiatan penerangan hukum kepada masyarakat perkotaan. Selama kurun waktu 1993/94 sampai 1997/98 kegiatan Jaksa dalam Tertib Hukum di Perdesaan telah dilaksanakan di 9.650 desa.

Kegiatan Jaksa dalam Tertib Hukum di Laut bertujuan untuk meningkatkan pengamanan, keselamatan dan penegakan hukum di perairan Indonesia dan telah dilaksanakan di 13 propinsi. Sasaran kegiatan ini meliputi para nakhoda dan anak buah kapal patroli TNI Angkatan Laut, petugas patroli Bea dan Cukai serta polisi perairan. Sementara itu dalam kurun waktu lima tahun telah dilaksanakan sebanyak 258 kali kegiatan Jaksa dalam Tertib Hukum di Laut, termasuk di dalamnya 42 kali kegiatan yang dilakukan pada tahun 1993/94. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Daerah Istimewa

XXI/27

Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya.

Pada tahun kelima Repelita VI kegiatan penyuluhan hukum akan diperluas jangkauannya dengan meningkatkan koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab dalam pembangunan hukum dengan instansi terkait lainnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Koordinasi dilakukan baik mengenai sasaran maupun materi penyuluhannya.

f. Program Pelayanan dan Bantuan Hukum

Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, maka tuntutan masyarakat akan pelayanan hukum yang lebih baik semakin meningkat pula. Untuk meningkatkan pelayanan hukum antara lain dilakukan dengan upaya menyederhanakan prosedur dan persyaratan, serta dengan meninjau kembali peraturan yang menjadi dasar operasional pelayanan hukum.

Pelayanan hukum diupayakan untuk tidak memberatkan masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain meliputi penyelesaian permohonan pewarganegaraan; penerbitan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), pengesahan badan hukum; perubahan nama keluarga; pemberian grasi; serta pendaftaran hak cipta, paten, dan merek.

Sampai dengan akhir Repelita V telah diselesaikan permo-honan pewarganegaraan sebanyak 29.675 buah, 124.734 buah pengesahan badan hukum, 15.485 buah pengesahan pergantian nama, dan 7.478 buah pemberian grasi. Dalam Repelita VI sampai

XXI/28

dengan tahun ke empat telah diselesaikan permohonan pewarganegaraan sejumlah 153.906 buah, 66.642 buah pengesahan badan hukum, 3.844 buah pengesahan pergantian nama, dan 2.697 buah pemberian grasi (Tabel XX-7).

Dengan semakin sadarnya masyarakat akan hak milik inte-lektual (intellectual property rigths) maka permohonan untuk pendaftaran baik hak cipta, paten, dan merek semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tahun 1993/94 sampai dengan tahun keempat Repelita VI telah diselesaikan lebih dari 15 ribu buah permohonan pendaftaran hak cipta, 14 ribu buah permohonan pendaftaran hak paten, dan 86,3 ribu permohonan pendaftaran hak merek, termasuk 3,5 ribu hak cipta, 8,7 ribu hak paten dan 4,2 hak merek diberikan pada tahun 1993/94 (Tabel XX-8).

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan pemberian pelayanan hukum untuk memperoleh keadilan, telah ditingkatkan pemberian bantuan hukum bagi pencari keadilan dari golongan masyarakat yang kurang mampu. Pemberian dana bantuan hukum ini selain disalurkan melalui pangadilan-pengadilan negeri, sejak awal Repelita VI telah diberikan langsung melalui lembaga bantuan hukum masyarakat, sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat. Namun demikian pelaksanaan proyek rintisan ini tampaknya tidak berjalan selancar yang diharapkan, karena persyaratan, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan masih sulit dipenuhi oleh mereka yang menerimanya. Pada tahun 1993/94 telah diberikan bantuan hukum untuk lebih dari 1,9 ribu perkara. Sedangkan sampai tahun keempat Repelita VI telah diberikan bantuan hukum terhadap lebih dari 46 ribu perkara yang tersebar di

XXI/29

seluruh pengadilan negeri di seluruh Indonesia baik dalam perkara pidana maupun perdata.

Program pelayanan dan pemberian bantuan hukum akan terus dilanjutkan dalam tahun terakhir Repelita VI dengan penyederhanaan prosedur dan komputerisasi administrasi pelayanan hukum dalam rangka memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Kegiatan proyek rintisan dalam pelaksanaannya akan ditinjau kembali untuk disempurnakan mekanisme dan prosedur penyalurannya.

g. Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum

Dalam rangka menunjang pelaksanaan penegakan hukum, pembentukan hukum, pengkajian dan penelitian hukum, pelayanan serta informasi hukum telah ditingkatkan pembangunan sarana dan prasarana hukum. Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk memperlancar pelaksanaan tugas hukum, telah diupayakan peningkatan dan modernisasi sarana dan prasarana hukum. Perhatian khusus diberikan kepada sarana dan prasarana badan peradilan dalam rangka mendukung penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan peningkatan citra peradilan secara keseluruhan.

Pembangunan prasarana hukum dilaksanakan melalui pembangunan/pembangunan kembali, penyempurnaan, rehabilitasi dan perluasan berbagai kantor penegak dan pelayanan hukum, yang meliputi gedung kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, rumah penyimpanan benda sitaan negara, balai pemasyarakatan, kantor imigrasi dan pos imigrasi serta karantina imigrasi.

XXI/30

Selanjutnya telah dilakukan pula peningkatan sarana pemba-ngunan hukum berupa penataan dan pengolahan bahan dokumentasi hukum untuk menunjang kegiatan perencanaan hukum dan perundang-undangan serta penyebaran informasi. Keberadaan perpustakaan hukum dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan lnformasi (SJDI) Hukum terus dimantapkan untuk mempercepat penemuan kembali bahan hukum dan meningkatkan kecepatan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.

Dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan peradilan pada tahun terakhir Repelita V telah dilaksanakan pembangunan 5 gedung pengadilan di PTUN Samarinda, PTUN Denpasar, PN Maumere, PN Ende dan PT Dili. Sedangkan dalam kurun waktu 4 tahun Repelita VI telah dilaksanakan pembangunan 17 buah pengadilan, yaitu antara lain Pengadilan Negeri (PN) Pante Makasar, PN Kabupaten Bogor dan PN Kabupaten Malang serta pembangunan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, PTUN Pekanbaru, PTUN Jambi, PTUN Bengkulu, PTUN Tanjung Karang, PTUN Yogyakarta, PTUN Palangkaraya, PTUN Palu, PTUN Kendari, PTUN Mataram, dan PTUN Dili. Dengan demikian sampai dengan tahun keempat Repelita VI jumlah Pengadilan Negeri telah mencapai 298 buah dan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi 27 buah yang berarti telah ada di semua propinsi. Di samping itu telah dilaksanakan pula rehabilitasi/renovasi dan perluasan 285 gedung pengadilan, termasuk 59 gedung yang dilaksanakan pada tahun 1993/94.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dan memperlancar kegiatan penegakan hukurn, telah dilaksanakan pembangunan 3 kantor kejaksaan negeri pada tahun 1993/94 yaitu Kantor Kejari

XXI/31

Cibinong, Kantor Kejati Kaltim dan gedung Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung. Sedangkan dalam empat tahun Repelita VI telah dibangun 5 kantor kejaksaan yaitu kantor Kejaksaan Negeri Marabahan, Liwa, Rengat serta Cabang Kejaksaan Negeri Fak-fak di Timika dan Cabang Kejaksaan Negeri Baucau di Los Palos. Dengan demikian sampai dengan tahun keempat Repelita VI kantor Kejaksaan Negeri seluruhnya berjumlah 298 buah dan Cabang Kejaksaan Negeri 144 buah. Di samping itu, telah dilaksanakan pula perluasan 48 kantor kejaksaan negeri antara lain di Banyumas, Praya, Belawan dan Batam serta rehabilitasi pada sejumlah kantor kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri yang tersebar di berbagai propinsi.

Di bidang pemasyarakatan, dalam kurun waktu 1993/94 sampai 1997/98 telah dilaksanakan pembangunan baru maupun pembangunan kembali sejumlah lembaga pemasyarakatan. Dalam tahun 1993/94 telah dibangun atau dibangun kembali Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lhok Seumawe, LP Ende, LP Sorong, dan selama Repelita VI LP Kendari, LP Tanjung Pinang dan LP Anak di Jambi. Di samping itu pada tahun 1993/94 telah dilakukan penbangunan baru maupun pembangunan kembali 21 rumah tahanan negara dan cabang rumah tahanan negara antara lain di Pangkajene, Maumere, Larantuka, Manatuto, Tanjung Balai Karimun. Selama empat tahun Repelita VI dibangun di Suai, Pante Makasar, Sungai Liat, Ambon, Tarutung, Bagan Siapi-api, Labuan Bilik, Sleman, Samarinda, Banjarmasin, Aileu, Barru, Bangkinang, Tapak Tuan, Palembang, Enrekang dan Tamako. Dengan demikian jumlah lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara dan cabang rumah tahanan negara di seluruh Indonesia telah menjadi 379 buah. Selanjutnya pada tahun 1993/94 telah dilaksanakan rehabilitasi terhadap 53 lembaga pemasyarakatan dan 43 rumah

XXI/32

tahanan negara/cabang rumah tahanan negara, terutama yang kondisi fisiknya sudah sangat memprihatinkan. Dalam Repelita VI sampai dengan tahun keempat telah dilaksanakan rehabilitasi terhadap 142 lembaga pemasyarakatan dan 170 rumah tahanan dan cabang rumah tahanan. Sementara itu dalam kurun waktu 1993/94 - 1997/98 juga telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi 41 buah balai pemasyarakatan (Bapas).

Untuk mendukung tugas-tugas keimigrasian telah dilaksanakan pembangunan baru dan pembangunan kembali kantor imigrasi di Jakarta Pusat, Sekupang dan Samarinda yang dilaksanakan pada tahun 1993/94 dan lima buah yang dilaksanakan selama empat tahun Repelita VI yaitu di Tanjung Uban, Tangerang, Tanjung Karang, Bagan Siapi-api dan Sorong. Telah dilaksanakan pula rehabilitasi 62 kantor imigrasi/pos imigrasi/karantina imigrasi dan pengadaan berbagai sarana operasional keimigrasian antara lain komputer dan alat komunikasi.

2. Program Penunjang

a. Program Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Hukum

Pembinaan aparatur hukum merupakan upaya untuk me-ningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sehingga menjadi aparatur yang efisien, bersih dan berwibawa.

Peningkatan kualitas tersebut dilaksanakan melalui pendidi - kan dan pelatihan teknis fungsional hukum dan pendidikan penjenjangan. Kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi

XXI/33

penataran calon hakim, penataran dan pelatihan panitera dan juru sita, pembentukan jaksa dan pendidikan jaksa spesialis (untuk perkara korupsi, penyelundupan, lingkungan, subversi dan narkotika), pendidikan teknis tenaga pemasyarakatan dan tenaga keimigrasian serta penataran teknis hukum (penyusunan dan perancangan perundang-undangan, peneliti hukum, penyuluh hukum dan dokumentasi hukum).

Pada akhir Repelita V telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang hukum yang melibatkan sebanyak 5.746 orang di antaranya 80 orang penataran calon hakim, 200 orang pembentukan jaksa, 2.886 orang hakim dari semua lingkungan peradilan serta 330 orang juru sita. Selama empat tahun Repelita VI telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi 24.171 orang, di antaranya calon hakim 206 orang, pembentukan jaksa 800 orang, hakim dari semua lingkungan peradilan sebanyak 5.007 orang, penataran dan penjenjangan (ADUM, SPAMA, SPAMEN, SPATI) sebanyak 3.864 orang (Tabel XXI-10).

D. PENUTUP

Pembangunan hukum dalam Repelita VI telah menghasilkan kemajuan dalam membangun Indonesia menjadi sebuah negara hukum, sesuai amanat UUD 1945. Dalam pembangunan hukum diupayakan untuk mengembangkan kesadaran dan ketaatan setiap warga negara termasuk penyelenggara negara pada hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Pembangunan hukum juga berupaya untuk meningkatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi segenap masyarakat.

XXI/34

Dalam rangka pembangunan materi hukum dalam Repelita VI telah dihasilkan berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan serta telah mencerminkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Upaya pembaharuan hukum telah dilaksanakan dengan penelitian awal terhadap 288 buah dari lebih kurang 400 buah peraturan perundang-undangan kolonial yang diidentifikasikan pada akhir Repelita V.

Penyelesaian perkara di tingkat pertama maupun di tingkat banding telah meningkat sebagai hasil dari upaya perbaikan administrasi peradilan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga peradilan, serta peningkatan sarana dan prasarana penunjangnya. Kegiatan penerapan dan penegakan hukum telah ditingkatkan melalui penataan kembali fungsi dan peranan organisasi/lembaga hukum, profesi hukum, serta badan peradilan. Koordinasi antar aparat penegak hukum terus diupayakan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih tegas dan lugas dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Upaya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat dilakukan antara lain dengan penyederhanaan prosedur pelayanan. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu melalui pengadilan negeri telah diupayakan untuk ditingkatkan.

Penyuluhan hukum telah dilaksanakan oleh berbagai instansi hukum dan organisasi masyarakat melalui berbagai pola untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kadar kesadaran hukum masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga

XXI/35

negara dari sebuah negara hukum yang semakin meningkat, telah meningkatkan pula tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan hukum dan kepastian hukum. Peningkatan tuntutan akan pelayanan hukum dan jaminan kepastian hukum ini merupakan tantangan yang harus sungguh-sungguh dapat dipenuhi, oleh karena itu pembangunan hukum harus makin ditingkatkan diwaktu yang akan datang, baik lembaga-lembaganya, pranata-pranatanya maupun sumber daya manusianya.

Demikian pula sarana dan prasarana hukum secara bertahap harus dipenuhi. Peralatannya harus ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya, agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan modernisasi kehidupan. Dalam hal ini aparatur hukum tidak seyogyanya tertinggal dibandingkan dengan kemajuan kehidupan di masyarakat.

Globalisasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, kadar keadilan, kepastian dan integritasnya sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi, karena masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan ekonomi acapkali harus diselesaikan melalui hukum. Krisis moneter yang sekarang sedang melanda, termasuk Indonesia menunjukan bahwa keyakinan dunia usaha, atau "pasar" terhadap sistem hukum dan penerapannya di Indonesia sangatlah lemah. Hal ini telah memperbesar suasana ketidakpastian dan mendorong kegiatan-kegiatan yang bersifat spekulatif.

Berbagai masalah tersebut, di samping masalah-masalah lainnya merupakan tantangan yang harus dapat dijawab dalam tahap-tahap pembangunan selanjutnya, melalui pembangunan hukum yang berlanjut dan harus semakin dipacu kemajuannya.

XXI/36

TABEL xxi - 1PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN HUKUM1992/1993, 1993/94, 1994/95-1997/1998

1) Dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung2) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XXI/37

TABEL XXI-1.APELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN HUKUM

1968,1973/74, 1978/79, 1983/84,1988/89

No. Uraian 1968

AkhirRepelita I

1973/74 ²)

AkhirRepelita II

1978/79

Akhir AkhirRepelita III Repelita IV

1983184 2) 1981489 2)

1. Rancengan Undang-Undang (RUU)yang teleh disahkan sebegaiUndang-Undang (UU) 27 56 37 50 46

2. Rancangan Peraturan-Pemerintah(RPP) yang telah disahkan sebagaiPeratuan Pemerintah (PP) 48 259 156 210 182

3. Penetapan Keputusan Presiden 276 311 238 356 332

4. Penetapan Instruksi Presiden 41 45 67 80 37

5. Penetitian Hukum ¹) 85 120 48

6. Pertemuen Ilmiah ¹) 43 54 25

7. Pengkajian Hukum 16 61

8. Penyusunan Naskah Akademis 41

1) Dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman dan Kejeksaan Agung2) Angka kumulatif lima tahunan

XXI/38

TABEL XXI - 2PENYELESAIAN PERKARA PADA BADAN PERADILAN1992/93, 1993/94, 1994/95-1997/98

1

1) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XXI/39

TABEL XXI – 2aPENYELESAIAN PERKARA PADA BADAN PERADILAN1968,1973/74, 1978/79, 1983/84, 1988/89

1) Angka kumulatif lima tahunan

XXI/40

1992/93, 1993/94PENYELESAIAN PERKARA PADA KEJAKSAAN1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

1) Angka diperbatlri2) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XXI/41

TABEL XXI – 3.APENYELESAIAN PERKARA PADA KEJAKSAAN1968, 1973/74, 1978/79, 1983/84, 1988/89

1) Angka kumulatif lima tahunan

XXI/42

TABEL XXI – 7JUMLAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN/RUMAH TAHANANNEGARA/CABANG RUMAH TAHANAN NEGARADAN NARAPIDANA/TAHANAN1992/93, 1993/94, 1994/95-1997/98

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XXI/43

TABEL XXI - 4.AJUMLAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN/RUMAH TAHANANNEGARA/CABANG RUMAH TAHANAN NEGARADAN NARAPIDANA/TAHANAN1968,1973/74,1978/79,1983/84,1988/89

Jumlah LP/ Jumlah Narapidana/tahanan

No. WilayahRUTAN/CARUT

1968

AkhirRepeliteI1973/7

AkhirRepelhall1978/79s

AkhirRepelitalll1983/84

AkhirRepeliteIV1988/89 ¹)

1968

1. Daerah Istimewe Aceh 18 4.825 21.994 19.483 15.801 6.5992. Sumatra Ulara 23 12.799

3. Sumatra Barat 29 4. 414 7.095 4.1844. Riau 13 4.065

5. Jambi 5 2.1636. Sumatra Selatan 18 8.0817. Lampung 8 2.975 13.145 10.556 13.872 7.3248. Bengkulu 4 1.4589. DKI Jakarta 6 3.208 12.727 14.420 15.850 15.886

10. Jewa Barat 21 3.847 14.057 14.691 12022 14,52311. Jewa Tengah 43 17.428 54.931 32.396 22.243 17.33912. Daerah Istimewa Yogyakarta 3 1.15913. JawaTimur 32 12.619 49.651 45.259 34.916 25.611 14. Bali 8 2.409 11.011 10.567 10.020 2.01415. Nusa Tenggara Barat 6 4,68716. NusaTenggaraTimur/Tim-

Tim14 5.471

17. Kelimantan Barat 8 2.40518. Kalimantan Selalan 10 3437 5,898 2.70319. Kalimantan Tengah 6 2.41820. Kalimantan Timur 5 3.44821. Sulawesi Selatan 25 3.554 15,663 12.366 9.840 9.69222. Sulawesi Tenggara 4 1.06223. Sulawesi Utara 13 2.015 4.670 3.44824. Sulawesi Tengah 9 1.37825. Maluku 16 221 1.913 2.856 4.312 1.87426. Irian Jaya 18 479 4.241 5.166 2.234

Jumlah 365

51.086 195.571 176.701 161.695 163.025

1) Angka kumulatif lima tahunan

XXI/44

TABEL XXI - 5KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN DARI DAN/ATAU KE LUAR NEGERI1992/93, 1993/94, 1994/95-1997/98

Akhir Repelita V

Repelita VNo. Uraian 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997 98

¹)

1.

2.

Datang dari Luar Negeri :

Orang Indonesia

Orang Asing

Berangkat ke Luar Negeri :

Orang Indonesia

Orang Asing

3.101.28 4.063.084 5.877.624 5.860.512 6.902.143 3.064377

868.363

2.232.922

3.144.67

1.169.646

2.893.438

4.250.871

1.543.354

4.334.270

5.985.419

1.649.251

4.211.261

5.994.815

1.900.471

5.001.672

6.706.606

1.073.667

1.990.710

918.734

2..225.944

1.184.606

3.066.265

1.747.490

4.237.929

1.814.064

4.180.751

1.959.186

4.747.420

1.073.667

1) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XXI/45

TABEL XXI – 5.AKEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN DARI DAN/ATAU KE LUAR NEGERI1968, 1973/74, 1978/79, 1983/84, 1988/89

Akhir Akhir Akhir Akhir

No. Uraian 1968Repelita I1973/74

Repelita II1978/79 ¹)

Repelita III Repelita IV1983/84 ¹) 1988/89

1. Datang dari Luar Negeri 108.918 1.602.22 2.774553 5.349.861 6.716.890Orang Indonesia 49.774 64

1.7031.012.887 1.939.474 1.841.443

Orang Asing 59.144 960.518

1.761.666 3.410387 4.875.447

2. Berangkat ke Luar Negeri 118.169 1.923.132

2.096.938 5.504.753 6.932.449

Orang Indonesia 56.553 852.626

724.901 2.059.941 2.076.267

Orang Asing 61.616 1.070.506

1.372.037 3.444.812 4.856.182

1) Angka kumulatif lima tahunan

XXI/46

TABEL XXI-6KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM1992/93, 1993/94, 1994/95-1997/98

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XXI/47

TABEL XXI-6AKEGIATAN PENYULUHAN HUKUM ¹)1968, 1973/74, 1978/79, 1983/84, 1988/89

1) Dimulai tahun pertama Repelita III2) Dimulai tahun 19853) Dimulai tahun pertama Repelita V- = Kegiatan belum dilaksanakan

‘ = Data belum tersedia

XXI/48

TABEL XXI - 7KEGIATAN PELAYANAN HUKUM1992/93, 1993/94, 1994/95-1997/98

No. Uraian 1992/93

AkhirRepelita V

1993/94

Repelita VI

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 ¹)

1. Penyelesaian permohonan Pewarganegaraan 2.698 9.118 5.497 80.504 65506 2399

2. Penyelesaian permohonan Sumt Bukti Kewarganegaraan Repubhk Indonesia (SBKRI)

15..841 33595 14.061 10.848 41589 53.915

3. Pengesahan Badan Hukum 40.172 24294 17.457 26398 20.204 2583

4. Pengesahan Penggantian Nama Keluarga 2.034 1.688 1.099 922 1.690 133

5. Pemberian Grasi 415 485 1.163 605 520 409

1) Angka sementara sampai dengan Desember 1997X

XI/49

TABEL XXI - 7.AKEGIATAN PELAYANAN HUKUM

1968, 1973/74, 1978/79, 1983/84, 1988/89

Akhir Akhir Akhir Akhir

No. Uraian 1968Repelita I1973/74 ¹ )

Repelita II1978/79 ¹ )

Repelita III Repelita IV 1983/84 ¹ ) 1988/89 ¹)

1. Penyelesaian permohonan Pewarganegaraan 453 1.924 14.703 8.045

2. Penyelesaian permohonan Surat Bukti Ke-

warganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) 2.612 36.378 50.093

3. Pengesahan Badan Hukum 7.825 9.675 15.454 11.577

4. Pengesahan Penggantian Nama Keluarga 2.297 2.950 4.371 16.371

5. Pemberian Grasi 2.160 947 3.893 3.523

1) Angka kumulatif lima tahunan

XXI/50

TABEL XXI - 8PENYELESAIAN PERMOHONAN HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK1992/93, 1993/94, 1994/95 – 1997/98

No. Uraian 1992/93

AkhirRepelita V

1993/94

Repelita VI

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 ¹)

1.

2.

3.

Penyelesaian permohonan pendaftaranHak Cipta

Penyelesaian pemohonan pendaftaranHak Paten

2.608

4.640

3.505

8.706

4279

2.272

120

18.225

4551

559

23.545

4504

4.103

21.042

568

784

19.241

1) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XX

I/51

TABEL XXI - 8APENYELESAIAN PERMOHONAN HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK

1968, 1973/74, 1978/79, 1983/84,1988/89

No. Uraian 1968

AkhirRepelita I1973/74

AkhirRepelita II1978/79

Akhir AkhirRepelita III Repelita IV1983/84 1998/89

1. Penyelesaian permohonan pendaftaran Hak Cipta

2. Penyelesaian permohonan pendaftaran Hak Paten

3. Penyeksaian permohonan pendaftaran Hak Merek

369 ¹)

- ²)

18.531

1) W No. 7/87 tentang Hak Cipta mulai berlaku sejak tahun 19872) W No. 6189 tentang Paten, mulai berlaku sejak tahun 1991

XX

I/52

TABEL XXI-9KEGIATAN PENINGKATAN PRASARANA HUKUM1992/93, 1993/94, 1994/95-1997/98

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara sampai dengan Desember 1997

XXI/53

TABEL XXI-9.AKEGIATAN PENINGKATAN PRASARANA HUKUM1968, 1973/74, 1978/79, 1983/84, 1988/89, 1993/94

!) Angka kumulatif lima tahunanXXI/54

TABEL XXI - 10PENDIDIKAN/LATIHAN TENAGA PENEGAK HUKUMDAN TENAGA TEKNIS LAINNYA1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98

1) Angka sementara sampai Desember 1997

XXI/55

TABEL XXI - 10.APENDIDIKAN/LATIHAN TENAGA PENEGAK HUKUMDAN TENAGA TEKNIS LAIINYA

1968, 1973/74, 1978/79, 1983/84, 1985/89, 1993/94

1) Angka kumulatif lima tahunan

XXI/56

GROSSE AKTA

A. Pengertian Grosse Akta

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang

dapat diterbitkan grosse aktanya adalah "akta pengakuan hutang," dengan

demikian di luar akta tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang

diterbitkan grosse aktanya. 

Grosse akta sebagai salah satu akta notaris yang mempunyai sifat

dan karakteristik yang khusus bila dibanding dengan akta otentik lainnya.

Agar grosse akta bisa berfungsi sesuai dengan makna yang tercantum

dalam undang-undang, maka perlu dicari format hukum yang

menjembatani perbedaan penafsiran antara hakim dan notaris melalui

penelaahan pada syarat-syarat grosse akta dan masalah eksekusi grosse

akta yang dialami selama ini. Menurut Peraturan Jabatan Notaris (PJN)

grosse merupakan salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan

memuat di atasnya (judul akta) kata-kata:

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan

dibawahnya dicantumkan kata-kata: "Diberikan sebagai grosse pertama"

dengan menyebutkan nama dari orang, yang atas permintaannya grosse itu

diberikan dan tanggal pemberiannya. Dengan berlakunya Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), PJN dinyatakan

secara tegas dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku, sehingga arti dari

grosse seperti tercantum dalam pasal 1 angka (11) UUJN adalah salah

satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta "Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dimana salinan

tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka sifat

penelitian ini adalah deskriptif analitis maksudnya adalah suatu analisis

data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.

Dilihat dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan

yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum

dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun

bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara

melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksekusi

terhadap jaminan kredit berdasarkan grosse Akta Pengakuan Hutang yang

dibuat oleh Notaris, tidak dapat dilakukan secara serta merta oleh kreditur.

Meskipun grosse Akta Pengakuan Hutang tersebut memakai irah-irah

”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” namun untuk

melakukan eksekusi terhadap jaminan tetap harus melalui suatu putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perlindungan terhadap

kreditur dapat dilakukan dengan penjualan objek jaminan yang dilakukan

dengan Akta Pengakuan Hutang. Akta Pengakuan Hutang tersebut ditanda

tangani oleh pihak bank (kreditur) dan peminjam (debitur). Dasar hukum

melakukan gugatan tersebut ke pengadilan dapat berdasarkan grosse akta

pengakuan hutang. Namun dalam hal gugatan tersebut, debitur dapat

mengajukan perlawanan terhadap gugatan kreditur agar eksekusi

dibatalkan ataupun ditangguhkan.

Grosse akta pengakuan utang ialah suatu salinan atau kutipan

(secara pengecualian) dari minuta akta (naskah asli) yang di atasnya (di

atas judul akta) memuat kata-kata: ?Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa? dan di bawahnya dicantumkan kata-kata: ?

Diberikan sebagai Grosse Pertama?, dengan menyebut nama dari orang,

yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.

B. Dasar Hukum Grosse Akta

1. Sesuai Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg ada dua macam

grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial,

yaitu grosse akta pengakuan hutang dan grosse sita

hipotik.

2. Grosse adalah salinan pertama dan akta otentik.

Salinan pertama ini diberikan kepada kreditur.

3. Oleh karena salinan pertama dan alas pengakuan

hutang yang dibuat oleh Notaris mempunyai

kekuatan eksekusi, maka salinan pertama ini harus

ada kepala/ irah-irah yang berbunyi ”Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Salinan

lainnya yang diberikan kepada debitur tidak

memakai kepala/ irah-irah Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asli dari

akta (minit) disimpan oleh Notaris dalam arsip dan

tidak memakai kepala/ irah-irah.

4. Grosse atas pengakuan hutang yang berkepala Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

oleh Notaris diserahkan kepada kreditor yang

dikemudian hari bisa diperlukan dapat langsung

dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan

Negeri.

5. Eksekusi berdasarkan Grosse akta pengakuan

hutang Fixed Loan hanya dapat dilaksanakan apabila

debitur sewaktu ditegur, membenarkan jumlah

hutangnya itu.

6. Apabila debitur membantah jumlah hutang tersebut,

dan besarnya hutang menjadi tidak fixed, maka

eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur, yaitu bank

untuk dapat mengajukan tagihannya harus melalui

suatu gugatan, yang dalam hal ini, apabila syarat-

syarat terpenuhi, dapat dijatuhkan putusan serta

merta.

7. Pasal 14 Undang-undang Pelepas Uang

(Geldschieters Ordonantie, S.1938-523), melarang

Notaris membuat atas pengakuan hutang dan

mengeluarkan grosse aktanya untuk perjanjian

hutang-piutang dengan seorang pelepas uang.

8. Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBg. tidak berlaku untuk

grosse akta semacam ini.

9. Grosse akta pengakuan hutang yang diatur dalam

Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBg, adalah sebuah surat

yang dibuat oleh Notaris antara Orang Alamiah/

Badan Hukum yang dengan kata-kata sederhana

yang bersangkutan mengaku, berhutang uang

sejumlah tertentu dan ia berjanji akan

mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu,

misalnya dalam waktu 6 (enam) bulan, dengan

disertai bunga sebesar 2 % sebulan.

10. lumlah yang sudah pasti dalam surat

pengakuan hutang bentuknya sangat sederhana dan

tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan

lain.

11. Kreditur yang memegang grosse atas

pengakuan hutang yang berkepala "Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat

langsung memohon eksekusi kepada Ketua

Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal

debitur ingkar janji.

C. Macam-Macam Akta

1. Hukum Perdata Akta Perjanjian Kredit sebagai Grosse Akta

Adapun pengertian Grosse Akta adalah salah satu salinan akta

untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang

mempunyai kekuatan eksekutorial (pasal 1 angkat 11 UU No. 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris). Mengenai grosse akta diatur pula dalam

pasal 224 HIR. 

Jadi, akta perjanjian kredit tidak dapat dikeluarkan grosse-nya oleh

notaris. Yang dapat dikeluarkan grosse aktanya adalah akta pengakuan

hutang.   Akta pengakuan hutang memuat pernyataan pengakuan hutang

sejumlah uang tertentu dari debitur kepada kreditur. Akta pengakuan

hutang berbeda dengan perjanjian kredit. Isi dari akta pengakuan hutang

adalah: 

1) Isi akta pengakuan hutang adalah pengakuan hutang saja.

Sedangkan, perjanjian kredit isinya tidak hanya itu, melainkan

juga hak dan kewajiban debitur dan kreditur, bunga, janji-janji,

kuasa, dan sebagainya.

2) Akta pengakuan hutang merupakan pernyataan sepihak.

Sedangkan, perjanjian kredit merupakan perjanjian antara para

pihak, yaitu kreditur dan debitur.

3) Dalam akta pengakuan hutang jumlah utang debitur berupa

sejumlah uang harus ditentukan secara tegas dan pasti. Sedangkan,

dalam perjanjian kredit jumlah utang belum jelas dan pasti, karena

adanya bunga, denda, biaya-biaya lain, dan sebagainya. 

Akta pengakuan hutang murni isinya pengakuan hutang sejumlah

uang dan tidak mengandung bunga, janji-janji, dan sebagainya seperti

perjanjian kredit. 

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat. 

2. Akta Pengakuan Hutang

Akta Pengakuan Hutang adalah suatu akta yang berisi pengakuan

hutang sepihak, dimana Debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai

kewajiban membayar kepada Kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang

pasti (tetap).

Sedangkan yang dimaksud dengan Grosse Akta Pengakuan

Hutang adalah salinan dari suatu Akta Pengakuan Hutang Notariil yang

diberikan kepada yang berkepentingan. Ia merupakan salinan dari suatu

minuta, yang tetap ada pada pejabat yang bersangkutan.

Suatu grosse akta yang pada bagian kepala aktanya dicantumkan

irah-irah; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial,

dimana apabila pihak debitur wanprestasi, pihak kreditur dapat langsung

memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui proses

gugatan perdata.

Mengenai grosse akta ini diatur dalam Pasal 224 Herzein

Inlandsch Reglement (“HIR”).   Berdasarkan Pasal 224 HIR di atas, suatu

grosse akta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Syarat Formil:

a. Berbentuk Notariil;

b. Memuat titel eksekutorial:

Kepala akta dituliskan irah-irah “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Pada bagian akhir akta tersebut tercantum kalimat 

“Sebagai Grose pertama diberikan atas permintaan

kreditur”.

2) Syarat Materiil:

a. Memuat rumusan pernyataan sepihak dari Debitur:

- pengakuan berhutang kepada kreditur

- pengakuan kewajiban membayar pada waktu yang

ditentukan

b. Tidak memuat ketentuan perjanjian jaminan;

c. Jumlah hutang sudah pasti (fix loan),

Apabila grosse akta memenuhi ketentuan/syarat-syarat

sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR maka grosse akta tersebut

mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan hakim yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pihak Kreditur dapat

langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri,  tanpa

pelalui proses gugatan perdata terhadap harta kekayaan Debitur.

Namun apabila grosse akta tidak memenuhi ketentuan/syarat-syarat

sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR maka grosse akta tersebut cacat

yuridis, akta tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga

apabila Debitur wanprestasi atau lalai atas kewajibannya maka Bank

harus mengajukan gugatan perdata biasa melalui pengadilan.

D. Hubungan Akta Pengakuan Hutang Dengan Perjanjian Kredit

Berdasarkan Surat Mahkamah Agung No.133/154/86/Um-Tu/Pdt

tanggal 18 Maret 1986 menyebutkan bahwa perjanjian kredit tidak dapat

dibuat dalam bentuk pengakuan hutang.

Akta pengakuan hutang haruslah murni, dibuat tersendiri dan tidak

boleh dimasukkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit.  Apabila

suatu grosse akta pengakuan hutang dicampuradukkan dengan ketentuan-

ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kredit, seperti mengenai

suku bunga, penalty (denda), pengakhiran jangka waktu pinjaman dan

sebagainya, maka dengan sendirinya melenyapkan kepastian bentuk

Grosse Akta Pengakuan Hutang sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 224

HIR.  Sehingga membuat grosse akta tersebut mengandung cacat yuridis

dan mengakibatkan tidak sah sebagai suatu grosse akta. Grosse akta

tersebut kehilangan executorial kracht dan menjadikannya sebagi grosse

akta yang non-executable.

GROSSE AKTA

E. Pengertian Grosse Akta

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang

dapat diterbitkan grosse aktanya adalah "akta pengakuan hutang," dengan

demikian di luar akta tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang

diterbitkan grosse aktanya. 

Grosse akta sebagai salah satu akta notaris yang mempunyai sifat

dan karakteristik yang khusus bila dibanding dengan akta otentik lainnya.

Agar grosse akta bisa berfungsi sesuai dengan makna yang tercantum

dalam undang-undang, maka perlu dicari format hukum yang

menjembatani perbedaan penafsiran antara hakim dan notaris melalui

penelaahan pada syarat-syarat grosse akta dan masalah eksekusi grosse

akta yang dialami selama ini. Menurut Peraturan Jabatan Notaris (PJN)

grosse merupakan salinan atau (secara pengecualian) kutipan, dengan

memuat di atasnya (judul akta) kata-kata:

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan

dibawahnya dicantumkan kata-kata: "Diberikan sebagai grosse pertama"

dengan menyebutkan nama dari orang, yang atas permintaannya grosse itu

diberikan dan tanggal pemberiannya. Dengan berlakunya Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), PJN dinyatakan

secara tegas dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku, sehingga arti dari

grosse seperti tercantum dalam pasal 1 angka (11) UUJN adalah salah

satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta "Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dimana salinan

tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka sifat

penelitian ini adalah deskriptif analitis maksudnya adalah suatu analisis

data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.

Dilihat dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan

yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum

dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun

bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara

melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksekusi

terhadap jaminan kredit berdasarkan grosse Akta Pengakuan Hutang yang

dibuat oleh Notaris, tidak dapat dilakukan secara serta merta oleh kreditur.

Meskipun grosse Akta Pengakuan Hutang tersebut memakai irah-irah

”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” namun untuk

melakukan eksekusi terhadap jaminan tetap harus melalui suatu putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perlindungan terhadap

kreditur dapat dilakukan dengan penjualan objek jaminan yang dilakukan

dengan Akta Pengakuan Hutang. Akta Pengakuan Hutang tersebut ditanda

tangani oleh pihak bank (kreditur) dan peminjam (debitur). Dasar hukum

melakukan gugatan tersebut ke pengadilan dapat berdasarkan grosse akta

pengakuan hutang. Namun dalam hal gugatan tersebut, debitur dapat

mengajukan perlawanan terhadap gugatan kreditur agar eksekusi

dibatalkan ataupun ditangguhkan.

Grosse akta pengakuan utang ialah suatu salinan atau kutipan

(secara pengecualian) dari minuta akta (naskah asli) yang di atasnya (di

atas judul akta) memuat kata-kata: ?Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa? dan di bawahnya dicantumkan kata-kata: ?

Diberikan sebagai Grosse Pertama?, dengan menyebut nama dari orang,

yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.

F. Dasar Hukum Grosse Akta

12. Sesuai Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg ada dua

macam grosse yang mempunyai kekuatan

eksekutorial, yaitu grosse akta pengakuan hutang

dan grosse sita hipotik.

13. Grosse adalah salinan pertama dan akta

otentik. Salinan pertama ini diberikan kepada

kreditur.

14. Oleh karena salinan pertama dan alas

pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris

mempunyai kekuatan eksekusi, maka salinan

pertama ini harus ada kepala/ irah-irah yang

berbunyi ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa”. Salinan lainnya yang diberikan

kepada debitur tidak memakai kepala/ irah-irah

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Asli dari akta (minit) disimpan oleh Notaris

dalam arsip dan tidak memakai kepala/ irah-irah.

15. Grosse atas pengakuan hutang yang berkepala

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa, oleh Notaris diserahkan kepada kreditor yang

dikemudian hari bisa diperlukan dapat langsung

dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan

Negeri.

16. Eksekusi berdasarkan Grosse akta pengakuan

hutang Fixed Loan hanya dapat dilaksanakan apabila

debitur sewaktu ditegur, membenarkan jumlah

hutangnya itu.

17. Apabila debitur membantah jumlah hutang

tersebut, dan besarnya hutang menjadi tidak fixed,

maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur, yaitu

bank untuk dapat mengajukan tagihannya harus

melalui suatu gugatan, yang dalam hal ini, apabila

syarat-syarat terpenuhi, dapat dijatuhkan putusan

serta merta.

18. Pasal 14 Undang-undang Pelepas Uang

(Geldschieters Ordonantie, S.1938-523), melarang

Notaris membuat atas pengakuan hutang dan

mengeluarkan grosse aktanya untuk perjanjian

hutang-piutang dengan seorang pelepas uang.

19. Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBg. tidak berlaku

untuk grosse akta semacam ini.

20. Grosse akta pengakuan hutang yang diatur

dalam Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBg, adalah sebuah

surat yang dibuat oleh Notaris antara Orang

Alamiah/ Badan Hukum yang dengan kata-kata

sederhana yang bersangkutan mengaku, berhutang

uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan

mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu,

misalnya dalam waktu 6 (enam) bulan, dengan

disertai bunga sebesar 2 % sebulan.

21. lumlah yang sudah pasti dalam surat

pengakuan hutang bentuknya sangat sederhana dan

tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan

lain.

22. Kreditur yang memegang grosse atas

pengakuan hutang yang berkepala "Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat

langsung memohon eksekusi kepada Ketua

Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal

debitur ingkar janji.

G. Macam-Macam Akta

2. Hukum Perdata Akta Perjanjian Kredit sebagai Grosse Akta

Adapun pengertian Grosse Akta adalah salah satu salinan akta

untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang

mempunyai kekuatan eksekutorial (pasal 1 angkat 11 UU No. 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris). Mengenai grosse akta diatur pula dalam

pasal 224 HIR. 

Jadi, akta perjanjian kredit tidak dapat dikeluarkan grosse-nya oleh

notaris. Yang dapat dikeluarkan grosse aktanya adalah akta pengakuan

hutang.   Akta pengakuan hutang memuat pernyataan pengakuan hutang

sejumlah uang tertentu dari debitur kepada kreditur. Akta pengakuan

hutang berbeda dengan perjanjian kredit. Isi dari akta pengakuan hutang

adalah: 

4) Isi akta pengakuan hutang adalah pengakuan hutang saja.

Sedangkan, perjanjian kredit isinya tidak hanya itu, melainkan

juga hak dan kewajiban debitur dan kreditur, bunga, janji-janji,

kuasa, dan sebagainya.

5) Akta pengakuan hutang merupakan pernyataan sepihak.

Sedangkan, perjanjian kredit merupakan perjanjian antara para

pihak, yaitu kreditur dan debitur.

6) Dalam akta pengakuan hutang jumlah utang debitur berupa

sejumlah uang harus ditentukan secara tegas dan pasti. Sedangkan,

dalam perjanjian kredit jumlah utang belum jelas dan pasti, karena

adanya bunga, denda, biaya-biaya lain, dan sebagainya. 

Akta pengakuan hutang murni isinya pengakuan hutang sejumlah

uang dan tidak mengandung bunga, janji-janji, dan sebagainya seperti

perjanjian kredit. 

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat. 

2. Akta Pengakuan Hutang

Akta Pengakuan Hutang adalah suatu akta yang berisi pengakuan

hutang sepihak, dimana Debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai

kewajiban membayar kepada Kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang

pasti (tetap).

Sedangkan yang dimaksud dengan Grosse Akta Pengakuan

Hutang adalah salinan dari suatu Akta Pengakuan Hutang Notariil yang

diberikan kepada yang berkepentingan. Ia merupakan salinan dari suatu

minuta, yang tetap ada pada pejabat yang bersangkutan.

Suatu grosse akta yang pada bagian kepala aktanya dicantumkan

irah-irah; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial,

dimana apabila pihak debitur wanprestasi, pihak kreditur dapat langsung

memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui proses

gugatan perdata.

Mengenai grosse akta ini diatur dalam Pasal 224 Herzein

Inlandsch Reglement (“HIR”).   Berdasarkan Pasal 224 HIR di atas, suatu

grosse akta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

3) Syarat Formil:

c. Berbentuk Notariil;

d. Memuat titel eksekutorial:

Kepala akta dituliskan irah-irah “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Pada bagian akhir akta tersebut tercantum kalimat 

“Sebagai Grose pertama diberikan atas permintaan

kreditur”.

4) Syarat Materiil:

a. Memuat rumusan pernyataan sepihak dari Debitur:

- pengakuan berhutang kepada kreditur

- pengakuan kewajiban membayar pada waktu yang

ditentukan

b. Tidak memuat ketentuan perjanjian jaminan;

c. Jumlah hutang sudah pasti (fix loan),

Apabila grosse akta memenuhi ketentuan/syarat-syarat

sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR maka grosse akta tersebut

mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan hakim yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pihak Kreditur dapat

langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri,  tanpa

pelalui proses gugatan perdata terhadap harta kekayaan Debitur.

Namun apabila grosse akta tidak memenuhi ketentuan/syarat-syarat

sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR maka grosse akta tersebut cacat

yuridis, akta tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga

apabila Debitur wanprestasi atau lalai atas kewajibannya maka Bank

harus mengajukan gugatan perdata biasa melalui pengadilan.

H. Hubungan Akta Pengakuan Hutang Dengan Perjanjian Kredit

Berdasarkan Surat Mahkamah Agung No.133/154/86/Um-Tu/Pdt

tanggal 18 Maret 1986 menyebutkan bahwa perjanjian kredit tidak dapat

dibuat dalam bentuk pengakuan hutang.

Akta pengakuan hutang haruslah murni, dibuat tersendiri dan tidak

boleh dimasukkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit.  Apabila

suatu grosse akta pengakuan hutang dicampuradukkan dengan ketentuan-

ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kredit, seperti mengenai

suku bunga, penalty (denda), pengakhiran jangka waktu pinjaman dan

sebagainya, maka dengan sendirinya melenyapkan kepastian bentuk

Grosse Akta Pengakuan Hutang sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 224

HIR.  Sehingga membuat grosse akta tersebut mengandung cacat yuridis

dan mengakibatkan tidak sah sebagai suatu grosse akta. Grosse akta

tersebut kehilangan executorial kracht dan menjadikannya sebagi grosse

akta yang non-executable.

Waka MA RI Bid. Yudisial, YM. H. Abdul Kadir Mappong (kedua dari kiri) menyerahkan kenang-kenangan kepada hakim Federal Magistrate Court Dandenong, Phipps, didampingi Dirjen Badilag, Wahyu Widiana (kiri) dan KPT Palangkaraya (kanan).

Melbourne | badilag.net (5/7/2010)

Keseriusan Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan program bantuan hukum untuk masyarakat miskin memang bukan sekedar lip service. MA menggarap program ini dengan terlebih dahulu membuat draft pedoman

pemberian bantuan hukum yang bisa digunakan pengadilan mulai 2011 mendatang.

Untuk penyempurnaan draft pedoman tersebut, rombongan MA yang terdiri dari delegasi Badilum, Badilag, Kepaniteraan dan BUA dengan dipimpin Waka MA RI Bid. Yudisial, YM. H. Abdul Kadir Mappong, SH, mengadakan kunjungan ke berbagai lembaga bantuan hukum dan pengadilan di Australia sejak 5 -9 Juli 2010.

“Saya harap peserta kunjungan kerja ini serius menggali hal-hal yang diperlukan untuk penyempurnaan draft pedoman bantuan hukum yang sedang disusun Badilum dan Badilag saat ini,” tegas Wakil Ketua MA sebelum berangkat memimpin rombongan menuju Commonwealth Law Courts di Dandenong, Melbourne, negara bagian Victoria, Australia (5/7/2010).

Selain dari Mahkamah Agung, beberapa perwakilan institusi yang ikut dalam rombongan ini adalah dari Bappenas, YLBHI, PERADI, LSM PEKKA, dan LBH APIK. AusAID yang memfasilitasi kunjungan ini sengaja melibatkan beberapa lembaga terkait demi komprehensifitas draft pedoman bantuan hukum.

Di hari pertama ini, peserta mengunjungi Family Court of Australia dan Federal Magistrate Court yang berada satu lokasi di gedung Commonwealth Law Courts di kota Dandenong, 45 menit perjalanan bis dari pusat kota Melbourne.

Dandenong dipilih pertama kali karena masyarakat di sini rata-rata jauh lebih miskin dibanding mereka yang di kota Melbourne. Budayanya juga lebih multi kultural.

“Dan yang lebih menarik lagi, Pengadilan di Dandenong menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dikelola oleh perguruan tinggi (Monash University) dan komunitas sipil lainnya,” kata Registry Manager FcoA Dandenong, Brenda Field.

Peserta studi banding berpose bersama dengan pejabat pengadilan dan pengelola posbakum di Dandenong.

Program Bantuan Hukum Keluarga

Posbakum yang dikelola fakultas hukum Monash University menempati ruang tersendiri di Family Court of Australia di Dandenong. Mereka mengelola Program Bantuan Hukum Keluarga (Family Law Assistance Program/FLAP), sebuah praktek bantuan hukum gratis yang khusus menangani masalah hukum keluarga.

Menariknya, posbakum ini dijalankan oleh para mahasiswa fakultas hukum tingkat akhir. Dengan diawasi oleh seorang advokat, para mahasiswa ini memberikan bantuan dalam setiap tahap hukum kepada masyarakat pencari keadilan dalam bidang perceraian, pengaturan hak asuh anak, penetapan kesepakatan, pembagian harta bersama dan tunjangan anak.

Hanya saja mereka tidak bisa mewakili/bertindak sebagai kuasa hukum di depan sidang pengadilan karena mereka bukan advokat.

“Tapi itu tidak masalah karena hampir 99 % para pihak yang mengajukan perkara disini tidak memakai kuasa hukum,” kata Phipps, seorang hakim Federal Magistrate Court ketika memberikan penjelasan.

FLAP melayani rata-rata 50 klien tiap minggunya. Khusus pada hari Senin dimana mereka  melayani klien di pengadilan, jumlah klien yang ditangani sekitar 25. FLAP setiap hari menyediakan pengacara yang bertugas/standby. Pengacara ini biasa disebut ‘Duty Solicitor.’

Seorang mahasiswa tingkat akhir fakultas hukum Univ. Melbourne (kiri) sedang memberikan pelayanan kepada klien.

Masyarakat yang datang ke posbakum FLAP dilayani dan diwawancarai oleh 1-2 mahasiswa. Setelah mendapatkan fakta yang relevan dari klien,

mereka kemudian membahas masalah hukum keluarga dari klien tersebut dengan advokat pengawas. Selanjutnya advokat pengawas memberikan advis dan mahasiswa menyampaikan advis tersebut kepada klien.

“Sering juga advokat pengawas menyerahkan kepada mahasiswa tingkat akhir untuk memberikan advis nya langsung kepada klien,” ungkap Dr. Rhenata Alexander, Duty Solicitor yang juga dosen di fakultas hukum universitas Melbourne.

Banyak manfaat dari posbakum FLAP ini. Masyarakat bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang akan dilaluinya di pengadilan. Selain itu mereka juga bisa menghemat uang, waktu dan tenaga dengan bantuan dari FLAP.

“Pengadilan tentu sangat terbantu dengan adanya bantuan hukum tersebut. Salah satunya adalah memudahkan tugas hakim. Masyarakat yang datang ke persidangan sudah memiliki dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sehingga proses berperkara bisa lebih lancar,” ungkap hakim Phipps.

Monash University terletak sekitar 15 kilometer dari Dandenong. Ini satu-satunya universitas yang mendapat biaya bantuan hukum dari pemerintah federal Australia. Pelayanan bantuan hukum diberikan sejak tahun 1970 dan baru memperoleh dana dari pemerintah sejak 1990.

Brendan Stockpole dari Peninsula Community Legal Center memberikan penjelasan seputar layanan bantuan hukum yang diberikan lembaganya.

Peninsula Community Legal Center

Selain FLAP, ada juga pelayanan bantuan hukum yang dijalankan oleh komunitas lainnya, namanya Peninsula Community Legal Center. Sama halnya dengan FLAP, pos bantuan hukum Peninsula ini disediakan secara cuma-cuma bagi semua orang yang hendak mengajukan perkaranya di pengadilan.

“Semua orang bisa mengakses layanan kami. Dari membuat surat gugatan, memperoleh saran hukum sampai cara menjalankan perkara/beracara di persidangan,” kata Brendan Stockpole, pengacara yang pada hari itu bertugas sebagai Duty Solicitor di posbakum ini.

“Sumber dana kami pada awalnya berasal dari Victorian Legal Aid (LBH pusat untuk negara bagian Victoria). Tapi sejak 2008, dananya bersumber langsung dari pemerintah,” kata pengacara yang digaji bulanan oleh lembaganya ini.

Wakil Ketua MA, Abdul Kadir Mappong, tampak serius mengikuti semua paparan dan observasi langsung ke pengadilan dan posbakum yang tersedia. Beliau nampak antusias dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

Sementara itu Dirjen Badilag Wahyu Widiana berpesan agar Peradilan Agama harus siap mental dengan adanya posbakum nanti. “Peradilan Agama harus benar-benar membantu (khususnya) masyarakat miskin dalam memperoleh akses keadilan,” imbuhnya kepada badilag.net. (c)

 SOAL POS BAKUM (http://www.padumai.net/home/44-berita/224-soal-posbakum-pa-akan-mampu-capai-target)

Dari kiri: Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Badilag, Azhari, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badilag, Purwosusilo dan Kepala Biro Perencanaan MA, Hariri YS.

Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung, Drs. H. Hariri YS, SH, MH, yakin Peradilan Agama akan mampu mencapai target yang dibebankan negara untuk membantu masyarakat pencari keadilan melalui pos bantuan hukum (posbakum).

“Dalam rentang waktu 10 bulan, mulai Maret hingga Desember 2011, peradilan agama diberi target 11.553 perkara dengan total biaya Rp 4.182.500.000. Saya yakin peradilan agama mampu mencapai target itu,” kata Hariri, dalam rapat koordinasi dengan 46 Panitera/Sekretaris PA di Hotel Red Top, Jakarta, Jumat (25/2/2011).

Sebagaimana diketahui, posbakum di peradilan agama akan dioperasikan mulai Maret 2011. Untuk saat ini, belum seluruh Pengadiln Agama atau Mahkamah Syar’iyah memiliki posbakum. MA baru menetapkan 46 dari 343 PA/MSy sebagai project pilot.

Menurut Hariri, pihaknya yakin peradilan agama bakal mampu mencapai target karena target 11.553 perkara itu baru mencapai 15 % dari total perkara yang masuk di 46 PA yang menjadi project pilot Posbakum.

Agar Posbakum dapat beroperasi dengan baik, Hariri menyarankan agar pihak PA bekerjasama dengan organisasi advokat tertentu yang mewajibkan calon advokat untuk magang dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Selain organisasi advokat, pihak lain yang bisa diajak kerja sama ialah perguruan tinggi dan LSM yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sesuai SEMA 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, pemberi jasa bantuan hukum di lingkungan peradilan agama harus Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.

Sosialisasi Juklak

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SEMA 10/2010 telah diterbitkan pada 21 Februari lalu. Juklak itu berisi Keputusan Tuada Uldilag Ma RI dan

Keputusan Sekretaris MA RI. Isinya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan teknis yustisial maupun non-teknis yustisial.

Di hadapan para peserta rapat, Drs. H. Purwosusilo, SH, MH mengupas Juklak tersebut. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama itu sejak awal memang terlibat secara aktif dalam penyusunan SEMA 10/2010, khususnya lampiran B, beserta Juklaknya.

Mantan Panitera Muda Perdata Agama itu menjelaskan, SEMA 10/2010 mengatur hal-hal yang mendasar dan tidak memberikan penjelasan tentang teknis pelaksanaannya.

“Dengan adanya juklak ini, pengadilan agama akan lebih mudah melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum, karena di dalam juklak ini sudah diatur tentang tatacara kerjasama dengan lembaga bantuan hukum, bahkan format MoU-nya pun sudah disiapkan contohnya,” kata Purwosusilo.

Dia menambahkan, Juklak juga mengatur tentang proses berperkara secara prodeo dan sidang keliling secara rinci.

Program Mulia

Sebelum menutup acara ini, Dirjen Badilag Wahyu Widiana menyegarkan kembali pemahaman mengenai program justice for all.

“Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan. Ini program yang sangat mulia,” tandas Dirjen.

Dirjen mengingatkan, pengguna peradilan agama rata-rata berpendidikan rendah. Mereka tidak mengerti proses beracara di pengadilan. Mereka juga tidak mampu secara ekonomi sehingga tidak sanggup membayar jasa pengacara.

“Adanya Pelayanan Posbakum ini menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh pelayanan pengadilan,” kata Dirjen.

Selain dengan Posbakum, masyarakat yang kurang mampu juga dapat beracara secara cuma-cuma melalui prodeo dengan syarat-syarat yang diperingan, misalnya hanya dengan melampirkan SKTM atau lainnya.

Dirjen juga menyampaikan bahwa saat ini sudah banyak pengadilan agama yang telah menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum atau dengan individu pengacara walaupun juklak tentang hal itu baru belakangan ini ditanda tangani.

“Saya berharap agar kerjsama itu ditinjau ulang dan jangan dilakukan lagi. Bagaimana mungkin posbakum telah dilaksanakan sedangkan aturannya baru saat ini disosialisasikan?” ujarnya.

Di samping itu, Dirjen juga berpesan agar Posbakum tidak malah mempersulit masyarakat dalam mengakses pelayanan pengadilan. “Juga jangan sampai pengadilan menjadi bagian mafia hukum yang mempersulit masyarakat pencari keadilan,” Dirjen mengingatkan. (Badilag)