Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum

Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 2018 1

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Opini Audit sebagai Variabel

Moderasi

(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)

Eny Dwi Jayanti

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas

Kristen Satya Wacana Salatiga

Priyo Hari Adi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas

Kristen Satya Wacana Salatiga

[email protected]

Abstract: The purpose of this study is to examine the influence of Local Own Revenue or

Pendapatan Asli Daerah (PAD) and General Allocation Grant or Dana Alokasi Umum (DAU) to

regional government performance of Indonesia’s districts/cities and audit opinion as its moderate

variabel. This research uses 1135 districts/cities with purposive sampling methods that are listed

in Badan Pusat Statistik (BPS). Data analyzes method used in this paper is multiple linear

regression. The results show that PAD and Audit Opinion has a significant and positive

relationship with regional government performance. On the other hand, DAU has a significant

and negative relationship with regional government performance. Meanwhile, moderation

variabel (auidit opinion) is able to moderate the relationship between PAD and regional

government performance to a positive direction and be able to moderate DAU relationship with

regional government performance to a negative direction.

Keywords: Local Own Revenue, General Allocation Grant, Audit Opinion, Regional

Government Performance

mailto:[email protected]



1. Pendahuluan

Adanya perubahan pola sistem pemerintahan sentralisasi pada masa orde baru ke pola

desentralisasi pada masa reformasi, telah menghasilkan konsep baru mengenai kebijakan

pemerintahan di dalam kerangka otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dibentuknya otonomi daerah dimaksudkan agar ketergantungan pemerintah

daerah kepada pemerintah pusat dapat berkurang sehingga kemandirian daerah dapat terwujud

(Hasthoro dan Sunardi 2016). Jadi Otonomi daerah dapat memberikan kebebasan bagi

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya serta menggali potensi yang dimiliki

daerah demi tercapainya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kinerja daerah dan

pelayanan publik.

Tercapainya pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat juga berasal dari tata

cara pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah yang

efektif dan efisien akan berdampak pada kinerja daerah yang salah satunya ditunjukkan dengan

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber pembiayaan daerah bukan hanya berasal

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, namun juga berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri

dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH)

(Mulya dan Bustamam 2016). Kebijakan dari pemerintah tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi

kesenjangan fiskal dan perbedaan kemampuan pada setiap daerah. Namun penggunaan DAU



dianggap yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan sejumlah penggunaan Dana

Perimbangan lainnya, dengan harapan penggunaan DAU tersebut dapat dikelola secara tepat

sehingga dapat mendorong perkembangan perekonomian di daerah.

Menurut Kuncoro (2007) sumber dana kegiatan pembiayaan belanja pemerintah daerah

yang berasal dari PAD hanya mampu berkontribusi 20%. Lebih lanjut, Calvin dan Yuliana

(2016) menyatakan bahwa penerimaan DAU yang lebih besar akan diberikan kepada daerah

dengan kapasitas fiskal yang rendah sehingga ketergantungan daerah pada transfer dari pusat

menjadi meningkat. Untuk dapat melihat kondisi ketidakefisienan pada dana tersebut, dapat

dilihat dari respon pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan teori Flypaper Effect

(Mulya dan Bustamam 2016). Apriliawati dan Handayani (2016) menyatakan bahwa suatu daerah

dapat dikatakan mengalami flypaper effect apabila respon (belanja) daerah terhadap transfer lebih

tinggi. Sehingga dampak yang timbul dengan adanya flypaper effect adalah daerah akan kesulitan

untuk berkembang dan kesenjangan fiskal pada tiap daerah menjadi sulit untuk diatasi.

Kemudian muncul fenomena bahwa pada saat penerimaan bantuan transfer DAU besar,

pemerintah daerah kemudian menginginkan agar penerimaan DAU pada periode berikutnya tetap

besar atau malah dapat bertambah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ndadari dan Adi (2008)

yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berperilaku asimetris dengan cara melakukan

manipulasi data pada jumlah pengeluaran pemerintah menjadi setinggi mungkin dan tidak

berusaha meningkatkan PAD dengan maksud supaya dapat memperoleh bantuan berupa transfer

dari pemerintah pusat. Padahal semestinya dengan adanya kebijakan bantuan transfer dana

tersebut, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber dana yang diterima guna

pengembangan pada sektor-sektor produktif sehingga dapat meningkatkan investasi daerah yang

kemudian berdampak pada peningkatan penerimaan PAD.

Peningkatan PAD yang seharusnya menjadi ciri kemajuan suatu daerah pada

kenyataannya belum dapat terlaksana di sejumlah daerah, dikarenakan daerah masih sering



bergantung pada dana transfer pusat. Bagi pemerintah pusat, pembagian DAU dijadikan sebagai

instrumen untuk mengatasi kesenjangan horizontal (horizontal imbalance) atau fiscal gap,

sedangkan bagi pemerintah daerah DAU digunakan sebagai sarana untuk mendukung kecukupan

(sufficiency) (Ndadari dan Adi 2008).

Indikator keberhasilan daerah tidak hanya dilihat dari peningkatan PAD atau

pengelolaan keuangan saja tetapi juga dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini

dikarenakan otonomi daerah belum benar-benar diikuti dengan pelimpahan penuh dari sisi

finansial. Pemerintah pusat beranggapan bahwa politik otonomi daerah tidak harus diikuti dengan

desentralisasi fiskal. Sehingga menyebabkan kontrol pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

dari sisi finansial masih tetap ada (Saragih 2014). Lebih lanjut Brodjonegoro (2001) menyatakan

bahwa mulai tahun 2001 sebagian besar tugas pengeluaran akan ditanggung oleh pemerintah

kabupaten dan kota, namun untuk tugas pengeluaran seperti penerimaan pajak utama dari pajak

penghasilan dan pajak pertambahan nilai masih menjadi milik pusat pemerintah, sementara

pemerintah daerah hanya memiliki akses terhadap pajak daerah yang tidak signifikan. Oleh karena

itu, apabila indikator keberhasilan pemerintah daerah dilihat dari sisi finansial saja sudah tidak

relevan karena pemerintah pusat masih ikut campur tangan dalam sisi finansial. Dengan adanya

angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijadikan dasar mengukur kinerja pemerintah

daerah untuk mewujudkan keberhasilan suatu daerah.

Hasil penelitian Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin (2012) membuktikan adanya

pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di

Provinsi Aceh. Kemudian Rustiyaningsih dan Immanuela (2014) menyimpulkan bahwa secara

parsial PAD dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah

pada 275 kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian lainnya oleh Rukmana (2013) yang

menyatakan bahwa DAU sebagai bagian dari Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja

keuangan di Provinsi Riau.



Namun hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahim

(2008) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berupa DAU tidak berpengaruh terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Takalar. Kemudian diperkuat oleh Hamara

(2014) yang menyatkan bahwa Dana Perimbangan berupa DAU, DAK tidak berpengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat adanya inkonsistensi hasil-hasil penelitian

sebelumnya, sehingga peneliti bermaksud untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh

Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin (2012) mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun indikator

pengukuran kinerja pada penelitian ini menggunakan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

untuk mengetahui serta mengukur keberhasilan dan kinerja suatu daerah dalam upaya

membangun kualitas hidup manusia. Sedangkan Dana Perimbangan yang digunakan yaitu Dana

Alokasi Umum saja. Hal ini dikarenakan, kegiatan pembiayaan pemerintah daerah lebih

didominasi menggunakan PAD dan DAU.

Penelitian ini menambah opini audit sebagai variabel moderasi untuk mengetahui

pernyataan opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai tingkat kewajaran

informasi dan perbandingan keuangan ataupun kinerja pemerintah pada setiap daerah. Lebih

lanjut opini audit melalui pemeriksaan oleh BPK dimaksudkan agar transparansi dan akuntabilitas

keuangan negara dapat terwujud, dan untuk mengetahui upaya instansi pemerintah dalam

meningkatkan kesejahteraan rakyat (Badan Pemeriksa Keuangan 2015). Kemudian Hasthoro dan

Sunardi (2016) menyatakan bahwa di dalam era reformasi sektor publik, pemerintah juga

diharapkan bisa melaporkan hasil dari program yang telah dijalankan untuk dapat dinilai apakah

pemerintah bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien. Menurut Hartati (2011), salah satu

kriteria pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan dalam rangka memberikan

pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan, yang disajikan dalam laporan keuangan salah



satunya berdasarkan pada pengungkapan yang lengkap (full disclosure). Oleh karena itu

pengungkapan (disclosure) merupakan hal yang sangat penting dalam pemeriksaan untuk

mengeluarkan opini atas laporan keuangan. Sehingga penilaian opini dapat dilihat dari

pengungkapan laporan keuangan tersebut. Dengan adanya opini audit oleh BPK sebagai variabel

moderasi dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kebijakan pengalokasian dana yang dilakukan

oleh pemerintah daerah, dengan dikaitkan antara laporan keuangan pemerintah daerah dengan

keadaan yang ada.

Opini audit sebagai variabel moderasi dapat memperkuat ataupun memperlemah

hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap

kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya opini audit oleh BPK sebagai Sehingga rumusan

masalah dalam penelitian ini yaitu apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum

(DAU), dan Opini Audit sebagai variabel moderasi dapat berpengaruh terhadap kinerja

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh PAD, DAU dan Opini Audit sebagai variabel moderasi terhadap kinerja

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

pembaca sebagai referensi bahan penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini dapat

memberikan pedoman bagi pemerintah pusat agar dapat menindaklanjuti kinerja pemerintah

daerah dan ikut serta berperan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan

bagi pemerintah daerah dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi agar kedepannya menjadi

lebih baik dalam peningkatan kinerja daerah.



2. Kajian Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Kajian Pustaka

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli

Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah

dalam mengelola sumber kekayaan ataupun potensi yang dimiliki daerah, yang kemudian

nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan, baik untuk belanja daerah ataupun untuk

membiayai tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, besarnya jumlah PAD

yang dihasilkan pemerintah daerah akan menentukan kinerja keuangan daerah. Penerimaan PAD

tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan pemerintah daerah dalam upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat

memanfaatkan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing agar penerimaan PAD dapat

meningkat dan kinerja pemerintah daerah menjadi semakin baik.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33

Tahun 2004). DAU yang nantinya akan dibagikan pada setiap daerah ditentukan berdasarkan

fiscal gap suatu daerah, yang merupakan selisih antara potensi suatu daerah dengan kebutuhan

daerah. Daerah yang memiliki potensi sumber kekayaan yang besar namun kebutuhan fiskalnya

kecil maka DAU yang diterima akan relatif kecil. Sebaliknya, pembagian DAU yang relatif besar

akan diberikan kepada daerah yang memiliki potensi sumber kekayaan kecil namun kebutuhan

fiskal yang dibutuhkan relatif besar (Harahap 2011).



Opini Audit

Kegiatan audit merupakan suatu bentuk pembuktian independen yang dilakukan oleh

auditor. Beberapa tujuan audit kinerja adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di

suatu organisasi/instansi pemerintah kemudian memberikan alternatif penyelesaiannya,

mengidentifikasi peluang atau kemungkinan untuk mengatasi keborosan maupun

ketidakefisienan, melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal agar dapat menilai apakah

mekanisme pada pelaporan telah menyediakan informasi tentang efektivitas dan efisiensi

operasional, melaporkan ketidakberesan ataupun adanya penyimpangan yang terjadi di dalam

organisasi/instansi pemerintah (Rai 2008).

Opini audit BPK merupakan pernyataan profesional sebagai suatu kesimpulan pemeriksa

mengenai tingkat kewajaran informasi yang dituangkan dalam laporan keuangan. Tingkat

kepercayaan pemangku kepentingan dapat berubah naik ataupun turun dengan mengetahui opini

audit yang telah disajikan oleh BPK (Masdiantini dan Erawati (2016). Auditor pemerintah harus

memberikan fakta spesifik yang berkaitan dengan sejauh mana kesalahan yang terjadi pada

sampel dalam laporan audit agar dapat memperkuat temuan auditnya. (Rahardja 2008). Dari hasil

pemeriksaan oleh BPK, seharusnya dapat dijadikan rekomendasi untuk perbaikan sistem

kedepannya, bukan hanya mengungkap “keberhasilan” laporan keuangan di suatu daerah, tetapi

juga menemukan fakta mengenai penyelewengan penggunaan dana yang menyebabkan kerugian

negara (Gutomo 2018).

Setiap tahun BPK melakukan kegiatan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) serta pemberian opini atas hasil laporan tersebut. Opini yang diberikan oleh auditor

sering dijadikan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah, sehingga sering

timbul gejala di daerah yang terkesan memburu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

(Suryaningsih dan Sisdyani 2016). Begitu pula menurut Marfiana dan Kurniasih (2013) bahwa

opini oleh auditor dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku



kepentingan mengenai hasil laporan atas pihak yang diaudit, dalam hal ini adalah entitas

pemerintah daerah.

Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah

Kinerja merupakan hasil suatu pencapaian yang telah direncanakan sebelumnya, baik

oleh pribadi maupun organisasi. Apabila hasil pencapaian sesuai dengan apa yang telah

direncanakan maka suatu kinerja sudah berjalan dengan baik, dan apabila hasil pencapaian

melebihi perencanaan sebelumnya maka kinerja tersebut dapat dikatakan sangat baik. Sebaliknya,

suatu kinerja dapat dikatakan buruk apabila hasil pencapaian tidak sesuai dengan perencanaan

sebelumnya (Sularso dan Restianto 2011).

Penelitian mengenai adanya faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah,

diantaranya Mustikarini dan Fitriasari (2012) menemukan hasil penelitian bahwa tingkat

kekayaan daerah yang diukur dengan PAD, tingkat ketergantungan daerah terhadap dana dari

pemerintah pusat, temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpengaruh signifikan

terhadap skor kinerja pemeirntah daerah. Kemudian Rustiyaningsih dan Immanuel (2014) juga

menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan hasil temuan audit berpengaruh terhadap kinerja

pemerintah daerah.

Penelitian lainnya mengenai pengukuran kinerja pemerintah daerah telah dilakukan oleh

Suryaningsih dan Sisdyani (2016) yang menyatakan bahwa variabel opini audit oleh BPK

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Apabila ditemukan opini wajar, maka semakin

mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, BPK mengeluarkan Standar Audit Pemerintahan (SAP)

pada tahun 1995 sebagai acuan standar pemeriksaan dan juga merupakan standar audit kinerja

terhadap APBN, APBD, BUMN dan BUMD, serta yayasan yang didirikan oleh pemerintah



ataupun yang menerima bantuan dari pemerintah. Audit di dalam organisasi pemerintahan bisa

dilakukan oleh badan audit pemerintahan ataupun auditor independen (Suhayati 2011).

Indikator untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja, dapat

menggunakan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memuat penjelasan mengenai

bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, antara lain pendidikan, kesehatan,

pendapatan, dan sebagainya. Di Indonesia, IPM digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja

pemerintah daerah serta alokator penentuan DAU. Selain itu, penggunaan IPM juga berguna ntuk

mengetahui serta mengukur keberhasilan pada setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam

membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) (Badan Pusat Statistik 2017).

Menurut Ridhanie (2012) , IPM merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator

yang dapat menggambarkan pembangunan manusia secara terukur dan representative, semakin

tinggi capaian IPM di suatu negara/daerah maka akan menunjukkan pencapaian pembangunan

manusia yang semakin baik dan hal tersebut perlu dipertahankan supaya kualitas dari sumber daya

manusia menjadi produktif sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Putra dan Ulupui

2015).

2.2. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja

Pendapatan asli daerah sangat menentukan jalannya pemerintahan daerah. Semakin

banyak pendapatan asli daerah, maka daerah akan mampu memenuhi dan membiayai keperluan

masyarakat (Putra dan Ulupui 2015). Apabila pengalokasian dana PAD, DAU dan DAK dikelola

secara tepat, hal tersebut dapat meningkatkan PAD, DAU, dan DAK. Sehingga memungkinkan

adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan angka Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Budi (2017).

PAD merupakan sumber pembiayaan daerah, pelaksanaan kemampuan ekonomi diukur

dari besarnya kontribusi PAD kepada APBD. PAD mempengaruhi IPM dikarenakan penggunaan



PAD sebagai pembiayaan belanja daerah dapat membiayai pembangunan di sektor-sektor terkait

pembangunan manusia yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.

Wenny (2011) menyatakan bahwa PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, kemudian secara

parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil

perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan dalam mempengaruhi kinerja keuangan pada

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian lainnya oleh Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin (2012) membuktikan adanya

pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di

Provinsi Aceh, yang berjumlah 23 kabupaten/kota, terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Penelitian

ini mengambil data lengkap dalam laporan APBD kabupaten/kota serta laporan realisasi APBD

dalam kurun waktu tiga tahun yaitu mulai dari tahun 2009-2011. Kemudian adanya pengaruh

PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah juga terjadi di kabupaten/kota se-Sumatera Bagian

selatan periode 2011-2013 dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini

sebanyak 29 kabupaten dan kota yang terdaftar di DJPK (Abdullah, Asmawanti dan Febriansyah

2015). Lebih lanjut Rustiyaningsih dan Immanuela (2014) menyimpulkan bahwa secara parsial

PAD dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada 275

kabupaten/kota di Indonesia.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar kontribusi PAD dalam membiayai

belanja pemerintah dan upaya peningkatan pelayanan masyarakat, maka kinerja pemerintah

daerah dapat dikatakan semakin meningkat (Abdullah, Asmawanti dan Febriansyah 2015).

Dari latar belakang diatas, maka hipotetis yang diusulkan peneliti sebagai berikut:



H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Kinerja

DAU yang bersumber dari pemerintah pusat digunakan sebagai pembiayaan kebutuhan

daerah untuk dalam rangka desentralisasi. Hal tersebut, berarti bahwa DAU dapat digunakan oleh

pemerintah daerah untuk memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat

menciptakan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan standar hidup masyarakat, dan

menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup yang panjang (Harahap 2011).

Sumarjo (2010) menyatakan bahwa intergovernmental revenue (DAU) berpengaruh

positif terhadap kinerja keuangan pada 333 kabupaten/kota di Indonesia, penelitian tersebut

dibuktikan dengan adanya ketersediaan dana pemerintah tersebut digunakan untuk

penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Julitawati, Darwanis

dan Jalaluddin (2012) membuktikan bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan

periode waktu dari tahun 2009-2011. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian

Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan tingkat

ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah pada 275

kabupaten/kota di Indonesia. Kemudian diperkuat oleh Rukmana (2013) yang menyatakan bahwa

DAU sebagai bagian dari Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Provinsi

Riau.

Semakin besar penerimaan DAU maka pengawasan pemerintah pusat akan semakin ketat

(Mustikarini dan Fitriasari 2012). Dengan demikian, adanya penerimaan DAU yang besar akan

mempengaruhi pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat dan pembelanjaan kebutuhan

daerah secara efektif dan efisien. Sehingga terjadi peningkatan kinerja pemerintah daerah.




H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Opini Audit dengan Kinerja

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 pasal 2 menyatakan bahwa Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab negara. Hasil pemeriksaan keuangan yang dihasilkan

oleh BPK berupa hasil opini audit, temuan audit, kesimpulan audit, serta rekomendasi yang

dituangkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Pada penelitian ini menggunakan

variabel hasil audit oleh BPK yang berupa opini audit. Opini audit yang disampaikan oleh BPK

dijadikan acuan sebagai penilaian untuk mengetahui tingkat materialitas penyajian laporan

keuangan pada setiap daerah dan upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hal ini kemudian

diperkuat oleh penelitian Artha, Basuki dan Alamsyah (2015) bahwa pengawasan terhadap

pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi

pelanggaran ataupun penyelewengan terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga dengan adanya

pemeriksaan oleh auditor tersebut diharapkan dapat mempengaruhi pemerintah daerah dalam

mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Rustiyaningsih dan Immanuela (2014)

menyatakan bahwa hasil audit atau hasil oleh BPK pada 275 kabupaten/kota di Indonesia secara

bersama-sama variabel ukuran/size pemerintah daerah, PAD, belanja daerah, pinjaman, DAU,

jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian

tersebut selaras dengan Suryaningsih dan Sisdyani (2016) yang menyatakan bahwa opini audit

BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2013 dengan

jumlah sampel sebanyak 295 pemerintah daerah di Indonesia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa apabila ditemukan opini wajar oleh BPK di suatu

pemerintah daerah, maka kinerja pemerintah daerah tersebut dapat dikatakan semakin baik

(Suryaningsih dan Sisdyani 2016). Dengan adanya opini audit juga dapat mempengaruhi



interaksi antara PAD terhadap kinerja pemerintah daerah serta DAU terhadap kinerja pemerintah

daerah , dikarenakan opini audit memuat tentang hasil pemeriksaan mengenai kewajaran laporan

keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektifitas sistem

pengendalian internal (Budianto 2012).

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Hasthoro dan Sunardi (2016) menyebutkan

bahwa dalam era reformasi sektor publik pemerintah diharapkan melaporkan hasil dari program

yang telah dijalankan untuk dapat dinilai apakah pemerintah bekerja secara ekonomis, efektif dan

efisien. Sehingga dengan adanya opini audit, dapat mendorong kinerja pemerintah daerah menjadi

lebih baik khususnya pengelolaan keuangan daerah seperti PAD dan DAU .


H3a: Hasil Opini Audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

H3b: Interaksi Pendapatan Asli Daerah dan Opini Audit berpengaruh positif terhadap

kinerja pemerintah daerah.

H3c: Interaksi Dana Alokasi Umum dan Opini Audit berpengaruh positif terhadap kinerja

pemerintah daerah.

2.3. Kerangka Konseptual

Berikut merupakan gambar kerangka koseptual dari penjelasan diatas.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

3. Metoda Penelitian

3.1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD (X1), DAU (X2), dan Opini Audit (X3) sebagai

variabel moderasi terhadap kinerja pemerintah daerah (Y). Berdasarkan uraian diatas, maka

penelitan yang dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data

yang bersumber dari website resmi BPS dan BPK.. Sedangkan objek penelitian yang digunakan

adalah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder mulai tahun 2011-2015 dari Pemerintah

kabupaten/kota di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari

website resmi instansi terkait. Untuk variabel PAD, DAU , dan data Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) sebagai pengukuran kinerja pemerintah daerah, menggunakan sumber data

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat

Pendapatan Asli Daerah

(X1)

(

Hasil Opini Audit

(X3)

Dana Alokasi Umum

(X2)

Kinerja Pemerintah Daerah

(Y)



Statistik (BPS). Kemudian untuk Opini Audit oleh BPK diperoleh dari Ikhtisar Hasil

Pemeriksaan Semester I dan II.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 514 pemerintah kabupaten/kota di

Indonesia pada tahun 2011-2015 (Badan Pusat Statistik 2015). Sedangkan untuk pengambilan

sampel yang dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Hal tersebut dikarenakan

pemilihan sampel yang dipilih berdasarkan kelengkapan sampel yang telah ditentukan. Sampel

penelitian diambil, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2011-2015 yang

dipublikasikan oleh BPS.

2. Opini Audit tahun sebelumnya pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada tahun

2010-2014 yang dipublikasikan oleh BPK.

3. Data Indeks Pengembangan Manusia (IPM) dari tahun 2011-2015 yang dipublikasikan

oleh BPS.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan variabel bebas (independent variable) adalah PAD, DAU. Kemudian variabel

moderasi yang digunakan adalah Opini Audit.

1. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator pengukuran kinerja pemerintah daerah pada penelitian ini menggunakan angka

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu, umur

panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi yang pertama,

mengenai umur panjang dan hidup sehat dapat diukur dengan menggunakan indikator



Angka Harapan Hidup (AHH) yang mempresentasikan aspek kesehatan. Semakin tinggi

AHH, maka mengindikasikan bahwa kesehatan masyarakat Indonesia semakin baik.

Dimensi yang kedua, mengenai pengetahuan dapat diukur dengan menggunakan Angka

Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Kemudian terakhir adalah

dimensi yang ketiga, mengenai standar hidup layak dapat diukur dengan indikator

pengeluaran per kapita per tahun yang telah disesuaikan dan menggambarkan tingkat

kesejahteraan penduduk (Badan Pusat Statistik 2017).

2. Variabel Bebas (Independent Variable)

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Data PAD yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari Data Statistik

Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2011-2015. PAD yang digunakan terdiri

dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-lain

PAD yang sah. Untuk mengetahui total PAD pada setiap daerah, dapat menggunakan

rumus:

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah + Lain-

lain PAD yang sah

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pengukuran jumlah DAU yang diterima oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran

dapat menggunakan satuan Rupiah (Rp). Untuk dapat mengetahui jumlah DAU yang

diterima, dapat dilihat di Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun

2011-2015. Menurut Suparmoko (2002), cara untuk menghitung DAU pada

kabupaten/kota atas dasar alokasi adalah sebagai berikut:

DAU = (% x bobot) x (DAU kabupaten/kota)

3. Variabel Moderasi



Opini Audit

Penelitian ini menggunakan opini audit oleh BPK pada setiap pemerintah kabupaten/kota

di Indonesia mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan di dalam laporan

keuangan pemerintah. Penggunaan opini audit dikarenakan, apabila dilihat dari

perkembangan masyarakat pada saat ini mengenai tuntutan pelaksanaan akuntabilitas

publik oleh organisasi sektor publik semakin menguat. Oleh karena itu, diperlukan

adanya bukti yang menggambarkan upaya kinerja pemerintah daerah baik dalam hal

keuangan maupun non keuangan melalui pelaksanaan kegiatan audit oleh BPK.

Pernyataan opini bisa dalam bentuk:

a. Tidak Memberikan Pendapat, diberi skor = 1

b. Tidak Wajar, diberi skor = 2

c. Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diberi skor = 3

d. Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), diberi skor = 4

e. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diberi skor = 5

Jadi, apabila skor dari opini audit yang dihasilkan semakin tinggi maka kinerja

pemerintah daerah tersebut dapat dikatakan semakin baik.

3.5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data pada penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Sebelum

melakukan pengujian hipotesis, peneliti melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Sedangkan

untuk pengolahan dan analisis data menggunakan software SPSS 22.0 for Windows.

Dengan persamaan regresi sebagai berikut:

Y = a + b1PADt + b2DAUt + b3Audit(t-1)

Y = a + b1PADt + b2DAUt + b3Audit(t-1) + b4PADt . Audit(t-1) + b5DAUt . Audit(t-1) + e

Keterangan:



Y = Kinerja Pemerintah Daerah

a = Konstanta

b1b2b3b4 = Koefisien Regresi

e = error term

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Hasil

Jumlah sampel data kabupaten/kota yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak

1135, mulai dari tahun 2011-2015 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sampel yang diambil

berdasarkan kelengkapan datanya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel pengambilan sampel Keterangan Jumlah

Jumlah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2011-2015 514 kabupaten/kota

(-) Daerah pemekaran selama tahun 2011-2015 34 kabupaten/kota

(-) Daerah yang tidak lengkap datanya 173 kabupaten/kota

Jumlah data pengujian 227 kabupaten/kota

Sumber: Statistika Keuangan (Badan Pusat Statistik), diolah 2017

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan kejelasan mengenai

karakteristik setiap variabel penelitian. Karakteristik tersebut dapat dijelaskan melalui tabel

berikut ini:

Tabel 2. Tabel Analisis Statistik Deskriptif

Minimum Maksimum Mean Std.

Deviasi

IPM 3,94 4,44 4,2194 0,08440

PAD 22,34 28,25 25,0289 1,03925

DAU 26,06 28,11 26,9999 0,38410

Opini Audit 1 5 3,22 1,993

PADxAudit 15,48 65,03 45,1227 10,32307

DAUxAudit 18,17 64,15 48,5758 10,64268

Sumber: Data sekunder, diolah 2017



Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai

variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 3,94, nilai maksimum sebesar 4,44, mean

sebesar 4,2194 dan standar deviasi sebesar 0,08440.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki mean sebesar 25,0289 dengan nilai minimum sebesar

22,3, PAD maksimum sebesar 28,25 dan standar deviasi sebesar 1,03925. Dana Alokasi Umum

(DAU) memiliki mean sebesar 26,9999 dengan nilai minimum sebesar 26,06 , nilai maksimum

sebesar 28,11 dan standar deviasi sebesar 0,38410.

Opini Audit memiliki mean sebesar 3,22 dengan nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum

sebesar 5 dan standar deviasi sebesar 1,993. Semakin tinggi skor yang di dapat maka tingkat

kewajaran laporan keuangan semakin baik. Variabel moderasi PAD x Audit memiliki mean

sebesar 45,1227 dengan nilai minimum sebesar 15,48, nilai maksimum sebesar 65,03, dan standar

deviasi sebesar 10,32307. Variabel moderasi DAU x Audit memiliki mean sebesar 48,5758

dengan nilai minimum sebesar 18,17, nilai maksimum sebesar 64,15 dan standar deviasi sebesar

10,64268.

Analisis Regresi Linier Berganda

Sebelum dilakukan analisia regresi berganda untuk pengujian hipotesis, serangkaian pengujian

asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas autokorelasi maupun heteroskedastisitas) dilakukan

terhadap data penelitian. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian layak

untuk diuji dengan pendekatan multivariat dengan menggunkan regresi berganda. Pengujian

hipotesis dengan menggunakan regresi berganda tampak dalam tabel 3 berikut ini



Tabel 3 Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan (1)

Variabel Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t. Sig.

B Std. Eror Beta

(Constant) 5,389 0,159 - 33,852 0,000

PAD 0,065 0,003 0,810 23,367 0,000

DAU -0,105 0,007 -0,481 -14,181 0,000

Opini Audit 0,018 0,005 0,085 3,401 0,001

R2

0,362

Adjusted R2 0,361

F Hitung 213,579

Sig. F 0,000

Sumber: Data Sekunder, diolah 2017

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05,

maka hipotesis alternatif diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk

memprediksi kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan angka IPM atau dapat dikatakan

variabel PAD, DAU, dan Opini Audit berpengaruh terhadap variabel dependen nya yaitu IPM.

Sedangkan, Adjusted R2 sebesar 0,361 yang mempunyai arti bahwa 36,1 % perubahan

IPM dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, Opini Audit. Sedangkan sisanya 63,9 % dapat

dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Persamaan regresi (1) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

IPM = 5,389 + 0,065 PAD – 0,105 DAU + 0,018 Audit



Tabel 3 Analisis Regresi Linier Berganda (Variabel Moderasi)

Persamaan (2)

Variabel Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t. Sig.

B Std. Eror Beta

(Constant) 2,005 0,725 - 2,766 0,006

PAD 0,011 0,012 0,142 0,919 0,358

DAU 0,070 0,033 0,320 2,093 0,037

Opini Audit 1,940 0,398 8,947 4,872 0,000

PAD x Audit 0,031 0,007 3,753 4,499 0,000

DAU x Audit -0,100 0,019 -12,566 -5,372 0,000

R2

0,379

Adjusted R2 0,376

F Hitung 137,290

Sig. F 0,000

Sumber: Data Sekunder, diolah 2017

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa p-value untuk variabel moderasi yaitu PAD x

Audit dan DAU x Audit sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima.

Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja pemerintah daerah yang

diukur dengan angka IPM atau dapat dikatakan bahwa variabel moderasi berpengaruh terhadap

variabel dependen nya yaitu IPM.

Sedangkan, Adjusted R2 sebesar 0,376 yang mempunyai arti bahwa 37,6 % perubahan

IPM dapat dijelaskan oleh variabel moderasi. Sedangkan sisanya 62,4 % dapat dipengaruhi oleh

variabel lain diluar model. Adjusted R2 pada model persamaan kedua mengalami kenaikan sebesar

1,5% apabila dibandingkan dengan Adjusted R2 pada persamaan pertama.

Persamaan regresi (2) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

IPM = 2,005 + 0,011 PAD + 0,070 DAU + 1,940 Audit + 0,031 (PAD*Audit) –

0,100 (DAU*Audit)



4.2. Pembahasan

Hasil hipotesis pertama (H1) diperoleh hasil nilai tingkat signifikan uji t untuk variabel

PAD sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,065. Hal ini

dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada angka

Indeks Pembangunan Manusia, sehingga H1 diterima. Hasil penelitian menunjukka bahwa

semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh suatu daerah maka angka IPM yang dihasilkan akan

semakin tinggi. Hal tersebut mempunyai arti apabila semakin tinggi PAD, maka kinerja

pemerintah daerah dapat dikatakan semakin baik dalam membiayai kebutuhan masyarakat daerah

antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan serta sektor-sektor pembangunan lainnya dalam

upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Rustiyaningsih dan Immanuela (2014) yang membuktikan adanya pengaruh PAD

terhadap kinerja pemerintah daerah di 275 kabupaten dan kota di Indonesia.

Hasil hipotesis kedua (H2) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi uji t untuk variabel

DAU sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,105. Hasil ini

menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan pada angka IPM,

sehingga H2 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima

dari pemerintah pusat kepada suatu daerah, maka angka Indeks Pembangunan Manusia pada

daerah tersebut akan semakin menurun. Hal tersebut berarti bahwa transfer DAU yang diberikan

oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tidak dapat meningkatkan kinerja pemerintah

daerah. Adanya transfer DAU dari pemerintah pusat, menyebabkan pemerintah daerah lebih

bergantung pada DAU, sehingga kinerja pemerintah daerah semakin menurun, dengan dibuktikan

dengan adanya transfer DAU yang semakin meningkat dari tahun 2011-2015 pada data Statistik

Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Lugastoro dan Ananda (2012) dan Budi (2017) yang menyatakan bahwa DAU

berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penjelasan di dalamnya

mengatakan bahwa adanya peningkatan transfer DAU tetapi menyebabkan penurunan IPM,



disebabkan oleh komponen alokasi dasar masih menjadi menjadi komponen utama yang

mendominasi keseluruhan DAU yang diterima oleh daerah. Alokasi dasar yang dimaksud yaitu

merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai daerah. Padahal semestinya

dengan adanya kebijakan bantuan transfer dana tersebut, pemerintah daerah dapat

mengalokasikan sumber dana yang diterima guna pengembangan pada sektor-sektor produktif.

Hasil hipotesis ketiga (H3a) diperoleh hasil nilai tingkat signifikan uji t untuk variabel

Opini Audit sebesar 0,001 lebih kecil dari α = 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,018. Hal ini

menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan pada angka Indeks

Pembangunan Manusia, sehingga H3a diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin

tinggi skor opini audit yang dimiliki oleh suatu daerah maka angka IPM yang dihasilkan akan

semakin tinggi. Sehingga opini audit dikatakan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Semakin baik opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka penyelenggaraan kinerja

pemerintah daerah tersebut akan semakin baik. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang

dilakukan oleh Kusumawardani (2015) dan (Masdiantini dan Erawati (2016) yang menyatakan

bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah.

Hasil hipotesis ketiga untuk variabel moderasi (H3b) diperoleh hasil nilai tingkat

signifikansi uji t untuk variabel pemoderasi opini audit mempengaruhi hubungan antara PAD

dengan IPM sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,031, sehingga

H3b diterima. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan sehingga

dapat memoderasi hubungan PAD pada IPM. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa semakin

tinggi skor opini audit maka pengaruh PAD pada IPM semakin meningkat. Keadaan ini

menunjukkan bahwa dengan adanya opini audit dapat mendorong kinerja pemerintah daerah

menjadi meningkat dengan diikuti peningkatan PAD yang kemudian di alokasikan ke sektor-

sektor produktif IPM, antara lain pendidikan, kesehatan, dan sektor pembangunan manusia



lainnya. Hal ini dikarenakan adanya pemeriksaan oleh BPK dalam bentuk opini audit

dimaksudkan agar transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dapat terwujud (Badan Pusat

Statistik 2015). Selain itu, opini audit juga sebagai bentuk penilaian apakah pemerintah sudah

bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien.

Hasil hipotesis ketiga untuk variabel moderasi (H3c) diperoleh hasil nilai tingkat

signifikansi uji t untuk variabel pemoderasi opini audit mempengaruhi hubungan antara DAU

dengan IPM sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 dan nilai koefisien sebesar -0,100. Hal

ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan dan dapat memoderasi hubungan

DAU pada IPM dengan arah yang negatif, sehingga H3c ditolak. Hasil penelitian ini memiliki arti

bahwa semakin tinggi skor opini audit maka pengaruh DAU pada IPM semakin menurun.

Keadaan ini menunjukkan bahwa dengan adanya opini audit mendorong pemerintah daerah lebih

berupaya meningkatkan PAD sebagai pembiayaan kebutuhan daerahnya dan pengalokasian dana

untuk sektor-sektor produktif dalam peningkatan kualitas pembagunan manusia, daripada

menggunakan DAU yang berasal dari pemerintah pusat. Sehingga dengan ada atau tidaknya

opini audit, penggunaan DAU tidak mempengaruhi keputusan pemerintah daerah untuk lebih

dialokasikan ke sektor-sektor produktif.

5. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

5.1. Simpulan

Berdasarkan dari analisis data dan pembahasan, maka simpulan yang diperoleh adalah

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah

kabupaten/kota di Indonesia tahun 2011-2015. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2011-2015.

Opini Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah

kabupaten/kota di Indonesia tahun 2011-2015. Interaksi Pendapatan Asli Daerah dan Opini Audit

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di



Indonesia tahun 2011-2015. Interaksi Dana Alokasi Umum dan Opini Audit berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2011-2015.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang digunakan hanya sampai tahun 2015

dikarenakan data yang terbaru belum tersedia, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan

dapat menggunakan data yang terbaru. Variabel bebas dan variabel moderasi yang digunakan

dalam penelitian ini hanya dapat menerangkan sebagian kecil dari variabel terikat, sisanya dapat

diterangkan oleh variabel lain diluar model. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan

dapat menggunakan variabel lain yang lebih relevan sebagai pengukuran kinerja pemerintah

daerah. Variabel moderasi hasil audit yang digunakan di penelitian ini hanya menggunakan opini

audit dikarenakan kelengkapan data hasil audit yang lain belum memadai, sehingga untuk

penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan hasil audit yang lainnya seperti temuan

audit, dan kesimpulan audit. Untuk penggunaan variabel opini audit terkait dengan adanya kasus

manipulasi opini audit BPK di beberapa daerah pada tahun 2014, diharapkan untuk penelitian

selanjutnya dapat mengamati ataupun menggunakan opini audit secara berkelanjutan agar dapat

melihat perbedaan hasil opini audit dari tahun ke tahun untuk lebih mewaspadai adanya dugaan

manipulasi hasil opini audit. Objek penelitian yang digunakan hanya menguji pada tingkat

kabupaten dan kota saja, untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan data

pemerintah daerah pada tingkat provinsi. Kemudian untuk saran yang dapat direkomendasikan

kepada pemerintah daerah, yaitu sebaiknya dapat memanfaatkan sumber sumber potensi dan

sektor ekonomi daerah agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat sehingga daerah

akan lebih mandiri dan dapat mendanai kegiatan pembiayaan daerahnya sendiri. Sedangkan untuk

penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebaiknya dapat dimanfaatkan sebijak mungkin agar

ketimpangan yang terjadi antar daerah dapat segera teratasi dan kegiatan prasarana publik dapat

dilaksanakan dengan baik.



6. Daftar Pustaka

Abdullah, Dri Asmawanti, dan Febriansyah. 2015. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan.” Jurnal Akuntansi Volume 3 No. 1 41-67.

Angelina, Novita, dan Irsutami. 2014. “Hubungan Antara Opini Audit Atas Laporan Keuangan

Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kinerja

keuangan daerah kabupaten/kota.” Jurnal ABEC 1-6.

Apriliawati, Kiki Ninda, dan Nur Handayani. 2016. “Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja

Daerah Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume

5 No.2 1-16.

Apriliawati, Kiki Ninda, dan Nur Handayani. 2016. “Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja

Daerah pada Kabupaten/kota di Jawa Timur.” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 5

No.2 1-16.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV.

Jakarta: PT Rineka Cipta.

Artha, Risma Diri, Prayitno Basuki, dan Alamsyah. 2015. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah

Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi NTB).” Jurnal

InFestasi Volume 11, No.2 214-229.

Badan Pemeriksa Keuangan. 31 August 2015. www.bpk.go.id.

Badan Pusat Statistik. 2015. Diakses 2016. www.bps.go.id.

Badan Pusat Statistik. 8 July 2017. Diakses July 8, 2017. ww.bps.go.id.



Brodjonegoro, Bambang. 2001. “Indonesian Intergovernmental Transfer In Decentralization Era:

The Case Of General Allocation Fund.” An International Symposium on

Intergovernmental Transfers in Asian Countries : Issues and Practices Asian Tax and

Public Policy Program, Hitotsubashi University. Jakarta: Research Associate, The

Institute Of Economic and Social Research, University Of Indonesia (LPEM-FEUI). 1-

35.

Budi, Aris Setia. 2017. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja

Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di

Jawa Tengah Tahun 2012-2014.”

Budianto. 2012. Pengaruh Opini, Temuan Audit, dan Gender Terhadap Kierja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2010. Skripsi, Depok:

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Budianto, dan Stanly W Alexander. 2016. “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.” Jurnal

EMBA Voume 4, No.4 844-851.

Calvin, Yesdi Christian, dan Lia Yuliana. 2016. “Deteksi Ilusi Fiskal pada Keuangan Daerah

Kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur tahun 2008-2013.” Jurnal Ilmiah WIDYA 152-

159.

Dengah, Stefandy, Vicky Rumate, dan Audie Niode. 2014. “Analisis Pengaruh Pendapatan

Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun

2003-2012.” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 No. 3 71-81.

Ekawarna, Shita Unjaswati. 2017. “Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi

Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi).” Jurnal

Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol.4 No.3 167-184.



Hamara, Krisna Dwipayana. 2014. “Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah

Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus di Pemerintahan Kota Tasikmalaya).” Jurnal

Universitas Siliwangi 1-12.

Harahap, Riva Ubar. 2011. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana

Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./kota Propinsi Sumatera

Utara.” Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Volume 11, No 1 47-58.

Hartati, Yenni. 2011. “Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Opini Wajar Tanpa

Pengecualian .” Jurnal Universitas Andalas 1-20.

Hasthoro, Handoko A, dan Sunardi. 2016. “Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah di Indonesia.” Jurnal Ekonomika dan Bisnis Volume XIX, No 1 53-68.

Jensen, Michael C, dan William H Meckling. 1976. “Theory Of The Firm: Managerial Behavior,

Agency Costs and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics 3 305-360.

Julitawati, Ebit, Darwanis, dan Jalaluddin. 2012. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di

Provinsi Aceh.” Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 1 No.

1 15-29.

Khoiri, Rifki Hasan Al. 2015. “Flypaper Effect dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat.”

Signifikan Volume 4 No.2 211-230.

Kuncoro, Haryo. 2007. “Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Atas

Perubahan Besaran Transfer dari Pemerintah Pusat.” The 1st Accounting Conference

Faculty Of Economic Universitas Indonesia.



Kusumadewi, Dyah Ayu, dan Arief Rahman. 2007. “Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum

(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada

Kabupaten/kota di Indonesia.” JAAI Volume 11 No. 1 Juni 67-80.

Kusumawardani, Tri. 2015. Pengaruh Opini dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2013. Skripsi,

Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Maimunah, Mutiara. 2006. “Flypaper Effect pada Dana Alokasi UMUM (DAU) dan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.”

Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi. Padang 23 –26 Agustus

2006.

Marfiana, Nandhya, dan Lulus Kurniasih. 2013. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan

Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota .” Journal and Proceeding FEB Unsoed Voume 3, No.1 1-16.

Marfiana, Nandhya, dan Lulus Kurniasih. 2013. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan

Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.” Jurnal 1-16.

Marliana, Mukhtaruddin, dan Ika Sasti Ferina. 2012. “Analysis of Flypaper Effect Revenue

Sharing Fund (DBH) and Regionally Generated Revenue (PAD) Toward Capital

Expenditure by District/town in South Sumatera 2009-2011.” Akuntanbilitas: Jurnal

Penelitian dan Pengembangan Akuntansi 1-22.

Masdiantini, Putu Riesty, dan Ni Made Adi Erawati. 2016. “Pengaruh Ukuran Pemerintah

Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada

Kinerja Keuangan.” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 1150-1182.



Mulya, Rahmatul, dan Bustamam. 2016. “Pengaruh Flypaper Effect pada dana alokasi umum

(DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda

Aceh (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014).” Jurnal

Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No.2 190-198.

Munir, Misbahul, dan Nera Mandira Mahdar. 2016. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,

Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran

Belanja Modal dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.” Jurnal Bisnis dan

Komunikasi Vol. 3 No.2 30-37.

Mustikarini, Widya Astuti, dan Debby Fitriasari. 2012. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah

Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di

Indonesia Tahun Anggaran 2007.” Proceding SNA Volume 15 1-22.

Ndadari, Laras Wulan, dan Priyo Hari Adi. 2008. “Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah

Terhadap Transfer Pemerintah Pusat.” The 2nd National Conference UKWMS.

Ndadari, Laras Wulan, dan Priyo Hari Adi. 2008. “Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah

Terhadap Transfer Pemerintah Pusat.” The 2nd National Conference UKWMS.

Nurdini, Rini, Adi Wiratno, dan Yusriati Nur Farida. 2014. “Analisis Flypaper Effect pada Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/kota di Jawa

Barat.” Jurnal Akuntansi dan Keuangan 79-92.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. “Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai

Pemerintah Daerah.” Jakarta: Sekretariat Negara.

—. 2004. “Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 mengenai Pendapatan Asli

Daerah.” Jakarta: Sekretariat Negara.



Putra, Putu Gde Mahendra, dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015. “Pendapatan Asli Daerah,

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan

Manusia.” E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 863-877.

Rahim, Syamsuri. 2008. “Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan

Daerah Kabupaten Takalar.”

Rahmawati, Luluk Atika, dan Bambang Suryono. 2015. “Flypaper Effect Dana Alokasi Umum

dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah.” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi

Volume 4 No.9 1-20.

Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Ridhanie, Azhar. 2012. “Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Terhadap

Kualitas Pembangunan Manusia.” Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume

1 Edisi 2 73-92.

Rukmana, Wan Vidi. 2013. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.” Jurnal Universitas

Maritim Raja Ali Haji 1-15.

Rustiyaningsih, Sri, dan Intan Immanuela. 2014. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Pemerintah Daerah.” Widya Warta No. 2 190-202.

Sagbas, Iga, dan Naci Tolga Saruc. 2004. “Intergovernmental Transfers and The Flypaper Effect

in Turkey.” 1-22.

Saragih, Juli Panglima. 2014. “Politik Desentralisasi Fiskal: Permasalahan Dalam Implementasi

.” Politica Volume 5, No. 2 November 200-224.



Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini, dan Ni Luh Supadmi. 2014. “Pengaruh PAD, DAU, dan Silpa

pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi.” E-Jurnal

Akuntansi Universitas Udayana 7.2 477-495.

Suhayati, Ely. 2011. “Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Audit Performance.”

Majalah Ilmiah Unikom Volume 6, No.2 204-212.

Sukardi. 2010. Evaluasi Pendidikan, Prinsip, dan Operasionalnya. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sularso, Havid, dan Yanuar E Restianto. 2011. “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi

Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah.” Media Riset

Akuntansi Volume 1 No. 2 109-124.

Sumarjo, Hendro. 2010. “Pengaruh Karakterisitik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di

Indonesia .” Skripsi Sarjana.

Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta:

Andi.

Suryaningsih, Ni Made, dan Eka Ardhani Sisdyani. 2016. “Karakteristik Pemerintah Daerah dan

Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” E-Jurnal Akuntansu

Universitas Udayana Voume 15, No.2 1453-1481.

Wandansari, Nini D. 2013. “Perlakuan Akuntansi Atas PPh Pasal 21 pada PT Artha Prima Finance

Kotamobagu.” Jurnal EMBA Volume 1 No. 3 558-566.

Wenny, Cherrya Dhia. 2011. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap

Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan.”

Jurnal Ilmiah STIE MDP Volume 2 No. 1 39-51.



7. Daftar Lampiran

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

a. Sebelum Data Berdistribusi Normal

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Unstandardized Residual ,063 1135 ,000 ,930 1135 ,000

a. Lilliefors Significance Correction

b. Setelah Data Berdistribusi Normal

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

Unstandardized Residual ,023 1132 ,200* ,996 1132 ,002

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

2. Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardiz

ed

Coefficien

ts

t Sig.

Correlations

Collinearity

Statistics

B

Std.

Error Beta

Zero-

order Partial Part

Toleran

ce VIF

1 (Constant) 2,005 ,725 2,766 ,006

LNPAD ,011 ,012 ,142 ,919 ,358 ,494 ,027 ,022 ,023 43,228

LNDAU ,070 ,033 ,320 2,093 ,037 ,117 ,062 ,049 ,024 42,496

ln_audit_pad ,031 ,007 3,753 4,499 ,000 ,298 ,133 ,106 ,001 1260,699

ln_audit_dau -,100 ,019 -12,566 -5,372 ,000 ,226 -,158 -,126 ,000 9916,260

AUDIT 1,940 ,398 8,947 4,872 ,000 ,222 ,144 ,114 ,000 6110,828

a. Dependent Variable: LNIPM



3. Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Mo

del R

R

Square

Adjusted

R Square

Std. Error

of the

Estimate

Change Statistics

Durbin-

Watson

R Square

Change

F

Change df1 df2

Sig. F

Change

1 ,615a ,379 ,376 ,06644 ,379

137,29

0 5 1126 ,000 ,352

a. Predictors: (Constant), ln_audit_dau, LNDAU, LNPAD, ln_audit_pad, AUDIT

b. Dependent Variable: LNIPM

4. Uji Heterokedastisitas

Correlations

PAD DAU AUDIT

PAD X

AUDIT

DAUX

AUDIT

Unstandard

ized

Residual

Spearman's

rho

PAD Correlation

Coefficient 1,000 ,693** ,322** ,708** ,550** -,011

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,723

N 1132 1132 1132 1132 1132 1132

DAU Correlation

Coefficient ,693** 1,000 ,264** ,512** ,658** -,018

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,538

N 1132 1132 1132 1132 1132 1132

AUDIT Correlation

Coefficient ,322** ,264** 1,000 ,856** ,858** ,003

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,922

N 1132 1132 1132 1132 1132 1132

PAD X

AUDIT

Correlation

Coefficient ,708** ,512** ,856** 1,000 ,904** -,018

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,553

N 1132 1132 1132 1132 1132 1132

DAU X

AUDIT

Correlation

Coefficient ,550** ,658** ,858** ,904** 1,000 -,016

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,588

N 1132 1132 1132 1132 1132 1132

Unstanda

rdized

Residual

Correlation

Coefficient -,011 -,018 ,003 -,018 -,016 1,000

Sig. (2-tailed) ,723 ,538 ,922 ,553 ,588 .

N 1132 1132 1132 1132 1132 1132

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Documents

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi