PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, … · 2016. 7. 27. · PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAINPENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA

PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAHTERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA

BALIKPAPAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Yohanes Eko Adventino

NIM: 122114034

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2016

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA

PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAHTERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA

BALIKPAPAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:


NIM: 122114034

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2016


Skripsi

PENGARUHPENDAPATANASLIDAERAH,DANAPERllWBANGAN,DANLAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA

DAERAHDIKOTABALmPAPAN

Oleh:


NIM: 122114034

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Ak., CA

11

Tanggal : 25 Mei 2016


Skripsi

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP

BELANJA DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN

Dipersiapkan dan ditulis oleh


NIM: 122114034

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tangga115 Juni 2016

Dan dinyatakan Mememihi Syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua Dr. Fr. Reni Retno Anggraini. M.Si., Ak., CA

Sekretaris Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA

Tanda Tangan

Anggota

Anggota

Anggota

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Ak., CA

Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA

Josephine Woo, S.E., M.Si.

iii


iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai

dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil

menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-

berkasnya”

(Mazmur 126: 5-6)

Try Not To Become A Man Of Success, But Rather Try To Become A Man Of

Value

- Albert Einstein -

You’ll Never Walk Alone

- Liverpool FC -

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria

Kedua Orang Tuaku, Markun Indarto & Rosali Kumarurung

Adikku, Riky Antonius

Penyemangatku, Nungky Windasari

Sahabat dan Teman-teman Akuntansi 2012 Kelas A


l;;h;•.~j

.-~ -n ..~•• ~

UNIVERSITAS SANATA DHARMAFAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI - PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DANLAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA

DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN

Dan diajukan lmtuk diuji pada tanggal 15 Juni 2016 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan seslmgguhnya bahwa dalam skripsi initidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengancara meyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yangmenunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akuiseolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhantulisan yang saya salin, tim, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpamemberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, denganini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiriini. Bila kemudian terbukti bahwa saya temyata melakukan tindakan menyalin ataumeniru tulisan orang lain seolah-olall hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar danijasall yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima

Yogyakarta, 29 Juli 2016Yang membuat pemyataan,

1fYohanes Eko Adventino

v


LEMBARPERNYATAANPERSETUJUANPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama

Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

: Yohanes Eko Adventino

: 122114034

Demi pengembangan ilmu pengetahuan saya berikan kepada perpustakaan Universitas

Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DANLAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA


Beserta perangkat yang dipedukan (bila ada). Dengan demikian, saya memberikan

kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan

dalam bentuk media lain untuk kepentingan akademis tanpa pedn meminta izin dari

saya maUptID memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya

sebagai penulis.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan seharusnya.

Yogyakarta, 29 Juli 2016


Vi


vii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang

senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi ini dengan judul PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,

DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BALIKPAPAN. Penulisan

skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan

motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima

kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan memberi karunia-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan

mengembangkan kepribadian kepada penulis.

3. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang

telah membimbing dan memberi arahan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan yang telah

memberikan ijin pada penulis untuk melakukan penelitian.

5. Ibu Herda yang telah meluangkan waktu untukmembantu penulis memperoleh data

dalam proses penelitian.

6. Orangtua tercinta, Bapak Markun Indarto dan Mama Rosali Kumarurung serta Riky

Antonius, teman berantem di rumah atas dukungan doa, semangat, cinta dan

perhatiannya pada penulis yang tak ternilai.


7. Ntmgky Windasari yang selalu mengingatkan, mendukung dan membantu penulis

dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Sahabat dan teman seperjuanganku Akuntansi 2012 Kelas A, "perusuh" grup Akt

A Wisuda Santai, dan ternan-ternan Akuntansi 2012 lainnya terima atas pelajaran

hidup, persaudaraan, kebersamaan, dan petualangan roller coaster yang indah.

9. Semua pillak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas dukungan kepada

penulis secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu

penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

pembaca.

Yogyakarta, 29 Juli 2016

1fPenulis

VllI


ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ............................... v

HALAMAN LEMBAR PUBLIKASI .................................................................... vi

KATA PENGANTAR ........................................................................................... vii

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL .................................................................................................. xi

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xii

ABSTRAK ............................................................................................................. xiii

ABSTRACK ............................................................................................................ xiv

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 4

C. Batasan Masalah....................................................................... 5

D. Tujuan Penelitian ..................................................................... 5

E. Manfaat Penelitian ................................................................... 5

F. Sistematika Penulisan .............................................................. 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................. 8

A. Landasan Teori ......................................................................... 8

1. Keuangan Daerah ............................................................... 8

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ........................ 9

3. Belanja Daerah ................................................................... 15

4. Pendapatan Asli Daerah ..................................................... 21

5. Dana Perimbangan ............................................................. 25

6. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ............................ 28

B. Penelitian Terdahulu ................................................................ 29

C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis .......................................... 31


x

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja

Daerah ................................................................................ 33

2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja

Daerah ................................................................................ 34

3. Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Terhadap Belanja Daerah ................................................... 36

BAB III METODE PENELITIAN................................................................ 38

A. Jenis Penelitian ......................................................................... 38

B. Subjek dan Objek Penelitian .................................................... 38

C. Tempat dan Waktu Penelitian .................................................. 39

D. Jenis dan Sumber Data ............................................................. 39

E. Definisi Operasional Variabel .................................................. 39

F. Desain Penelitian ...................................................................... 41

G. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 42

H. Teknik Analisis Data ................................................................ 42

BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH ........................................ 50

A. Sejarah Kota Balikpapan .......................................................... 50

B. Kondisi Geografis .................................................................... 52

C. Keadaan Penduduk ................................................................... 59

D. Perekonomian Daerah .............................................................. 61

E. Sumber Pendapatan Daerah Kota Balikpapan ......................... 62

F. Alokasi Belanja Daerah Kota Balikpapan................................ 66

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ................................... 68

A. Deskripsi Data .......................................................................... 68

B. Analisis Data ............................................................................ 71

C. Pembahasan .............................................................................. 87

BAB VI PENUTUP ..................................................................................... 92

A. Kesimpulan .............................................................................. 92

B. Keterbatasan Penelitian ............................................................ 92

C. Saran ......................................................................................... 92

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 94

LAMPIRAN ........................................................................................................... 96


xi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

di Kota Balikpapan ............................................................................. 57

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Balikpapan .................................................... 60

Tabel 4.3 Sumber Perekonomian Kota Balikpapan ............................................ 62

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2015 ......................... 69

Tabel 5.2 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2010-2015 ................................. 70

Tabel 5.3 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tahun 2010-2015 ................................................................................ 71

Tabel 5.4 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2010-2015 ...................................... 71

Tabel 5.5 Statistics Descriptive .......................................................................... 72

Tabel 5.6 Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov–Smirnov) .................................... 78

Table 5.7 Hasil Pengujian Multikolinearitas ...................................................... 79

Tabel 5.8 Hasil Pengujian Autokorelasi ............................................................. 81

Tabel 5.9 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas ................................................... 82

Tabel 5.10 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda .......................................... 83

Tabel 5.11 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi .............................................. 85

Tabel 5.12 Hasil Uji F .......................................................................................... 87


xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur APBD ............................................................................... 12

Gambar 2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .................................... 14

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual ..................................................................... 32

Gambar 5.1 Normal Probability Plot ................................................................. 77


xiii

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA



NIM: 122114034

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah,

Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja

Daerah di kota Balikpapan

Data diperoleh dengan melakukan dokumentasi. Data yang didapat bersumber

dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota

Balikpapan dari tahun 2010 – 2015. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier

berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwaPendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak berpengaruh terhadap

Belanja Daerah. Pendapatan Daerah kota Balikpapan yang terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami

penurunan dan kurang mampu membiayai Belanja Daerah yang mengalami

peningkatan.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah

yang sah, belanja daerah


xiv

ABSTRACT

THE EFFECTS OF LOCAL REVENUES, BALANCE FUNDS, AND

OTHER LEGITIMATE INCOME TOWARD REGIONAL EXPENDITURE

ON BALIKPAPAN CITY


NIM :122114034

Sanata Dharma University

Yogyakarta

The aims of this research is to observe the influence of the Local Revenues,

Balance Funds, and Other Legitimate Income toward Regional Expense on Balikpapan

city.

Data obtained by the documentation. Data obtained from the reports on the

realization of the budget revenues and expenditures on Balikpapan City for six years

(2010-2015). Analysis tool used was multiple linear regressions.

The result shows that the Local Revenues, Balance Funds, and Other

Legitimate Income do not affect the Regional Expense. Regional Revenues of

Balikpapan city which consisted of Local Revenues, Balance Funds and Other

Legitimate Income had been decreasing and could not finance Regional Expenses

which where increasing.

Keywords: local revenues, balance funds, other legitimate income, regional expense


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia telah memasuki babak baru dalam kehidupan masyarakatnya

dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004). Implikasi

dari kebijakan otonomi daerah tersebut adalah daerah diberikan tanggung

jawab dan wewenang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta

kewenangan untuk memanfaatkan peluang untuk menggali segala potensi

daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai

modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah.Pemberian

wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah

berdampak baik bagi perkembangan pembangunan daerah-daerah di Indonesia

yang berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan, dan

jaminan hidup masyarakat yang lebih baik.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah didukung pula oleh

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sebagaimana tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan


2

Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah. Dalam UU tersebut yang

dimaksudkan dengan perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah

adanya suatu sistem pembiayaan pemerintah, yang mencakup pembagian

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan daerah secara

proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi,

kondisi, dan kebutuhan di setiap daerah.

Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya Dana

Perimbangan yang berasal dari pusat. Dana Perimbangan adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan

untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah (Darise, 2008). Untuk

beberapa daerah yang memiliki PAD relatif kecil, jalannya roda pemerintahan

akan bergantung pada tersedianya Dana Perimbangan (Bawono dan Novelsyah,

2012: 16-17). Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selain berasal dari Dana Perimbangan, pemerintah daerah dapat

memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya melalui Pendapatan Asli

Daerah yang dijadikan sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah

(PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan


3

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah

dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh

daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan guna memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi dari

pemerintah pusat.

Kedua jenis pendapatan daerah tersebut akan bersama-sama dengan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang juga merupakan pendapatan

daerah akan digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah terdiri daripendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dan Pendapatan

Lainnya. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan

dapat memenuhi aspirasi masyarakat, selain itu pemerintah daerah diharapkan

dapat lebih memanfaatkan pendapatan daerah yang diterima sehingga dapat

membiayai pengeluarannya untuk pelaksanaan belanja daerahnya.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban

daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka

mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi

atau kabupaten/kota yang tediri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (PP No. 58 Tahun 2005).

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak


4

dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh

pemerintah daerah. Sementara itu, urusan pilihan adalah urusan pemerintah

yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Belanja

daerah menurut program dan pelaksanaannya terdiri dari belanja langsung dan

belanja tidak langsung.

Untuk menjalankan roda pemerintahannya, pemerintah daerah harus

menganggarkan terlebih dahulu segala kebutuhannya dalam APBD dan harus

disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima. Setiap daerah

mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-

kegiatannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengambil

kebijakan yang tepat dalam membelanjakan kebutuhannya secara efektif dan

efisien demi kelangsungan hidupnya serta untuk mensejahterakan

masyarakatnya di daerah, mengingat sumber pendapatan daerah yang diterima

juga memiliki keterbatasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:


5

Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di kota

Balikpapan?

C. Batasan Masalah

Penelitian difokuskan pada data realisasi APBD kota Balikpapan

periode 2010 – 2015.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan

Daerah terhadap Belanja Daerah di kota Balikpapan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah

daerah dalam upaya-upaya dan kebijakan untuk mengelola keuangan

daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah demi

kesejahteraan masyarakat.


6

2. Bagi Peneliti Lain dan Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi

pembaca. Peneliti lain juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai

referensi tentang pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana

perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja

daerah di kota atau kabupaten lain di Indonesia.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan

bagi penulis untuk membuat penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dikelompokkan menjadi enam bab, yaitu bab

pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab gambaran

umum pemerintah, bab analisis data dan pembahasan, serta bab penutup.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, serta sistematika penulisan.


7

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam

penelitian yang terdiri atas: tinjauan pustaka, penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini terdiri atas: jenis penelitian, subjek dan objek

penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data,

definisi operasional variabel, desain penelitian, teknik

pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Pemerintah

Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang keadaan

Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan data-data yang

diperoleh.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini terdiri atas: deskripsi data, analisis data, serta

pembahasan.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian,

dan saran.


8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah tersebut (UU No. 32 Tahun 2004). Menurut UU

No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, Pasal 66 Ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan

memperlihatkan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Secara umum, konsep ekonomis, efisien, efektif (value for money),

transparan, dan akuntabilitas (tanggung jawab) publik merupakan tiga dari

delapan karakteristik tata kelola yang baik (good governance) versi United

Nations Development Programme (UNDP) yang dapat diperankan

akuntansi sektor publik (Mardiasmo, 2002).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,


9

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan

Pemerintah No.58 Tahun 2005). Kemampuan pemerintah daerah dalam

mengelola keuangan terdapat dalam APBD secara langsung maupun tidak

langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial

masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara

optimal apabila penyelenggaraan urusan Pemerintah diikuti dengan

pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan

mengacu kepada UU No.33 Tahun 2004 yang besarnya disesuaikan dan

diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah.

Keuangan daerah di Indonesia meliputi keuangan Provinsi,

Kabupaten/Kota, serta Kecamatan dan Kelurahan. Pemerintah Daerah

memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan berbagai usaha guna

melayani kepentingan masyarakat dan menjalankan program-program

pembangunan yang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh

karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memperoleh dana yang

cukup, untuk membiayai setiap pengeluaran Pemerintah Daerah.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh


10

pemerintah daerah dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan

ditetapkan dengan peraturan pemerintah (UU No. 33 Tahun 2004).

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar

laporan keuangan semakin informatif. Untuk itu, APBD dalam bentuk yang

baru terdiri dari tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD semakin informatif,

yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah.

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan

antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk

melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk

menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila

diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran

mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan

bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah dalam

suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun,

tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu

lebih atau kurang dari setahun.

Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas beberapa komponen, yaitu:


11

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan

perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta

dasar hukum penerimanya. Komponen Pendapatan Daerah terdiri atas

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain

Pedapatan Daerah Yang Sah.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Belanja

penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas

umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan

Belanja Langsung

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada


12

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Komponen Pembiayaan Daerah adalah Penerimaan

Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Sisa Lebih Pembiayaan

(SILPA) Tahun Berjalan.

Gambar 2.1: Struktur APBD

Sumber: Darise (2008: 134)

Gambar 2.1 merupakan uraian Struktur APBD antara pendapatan,

belanja dan pembiayaan. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan

anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya suplus atau defisit

APBD. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah

diperkirakan lebih besar dari anggaran Belanja Daerah. Defisit anggaran

STRUKTUR APBD

A. Pendapatan Daerah xxx

B. Belanja Daerah xxx (-)

Surplus/Defisit xxx (-/+)

C. Pembiayaan Daerah

1. Surplus → Pengeluaran Pembiayaan

a. Transfer ke dana cadangan

b. Penyertaan modal

c. Pembayaran hutang jatuh tempo

d. Pemberian pinjaman

e. Sisa lebih tahun berjalan

2. Defisit → Penerimaan Pembiayaan

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu

b. Penggunaan dana cadangan

c. Penerimaan pinjaman

d. Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman atau

penerimaan piutang


13

terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari

anggaran Belanja Daerah. Surplus dalam APBD digunakan untuk

pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian

pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah, transfer ke Dana Cadangan dan

Sisa Lebih Tahun Anggaran Berjalan yang disebut Pengeluaran

Pembiayaan. Defisit dalam APBD ditetapkan pembiayaan untuk menutup

defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Lalu, penggunaan Dana Cadangan, penerimaan pinjaman, hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali

pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.


14

Gambar 2.2: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sumber: Permendagri No. 13 Tahun 2006

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Aloksi Khusus

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Hibah

Dana Darurat

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan

Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Bunga

Subsidi

Hibah

Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil

Bantuan Keuangan

Belanja Tak Terduga

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pemerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Penerimaan piutang daerah

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan dana cadangan

Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah

Pembayaran pokok utang

Pemberian pinjaman daerah


15

3. Belanja Daerah

a. Pengertian Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaaan bersih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi

ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu

tahun anggaran. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi

atau kabupaten/kota yang tediri dari urusan wajib dan urusan pilihan

yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (PP No. 58

Tahun 2005).

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang

berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang

wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah seperti, pelayanan dasar

kepada masyarakat antara lain pelayanan bidang di bidang pendidikan,

kesehatan, dan pengadaan infrastruktur sarana prasarana daerah.

Sementara itu, urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara

nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah seperti, daerah

yang berada di kawasan pesisir pantai akan mengembangkan potensi


16

dalam bidang perikanan dan kelautan (Bawono dan Novelsyah,

2012:19)

b. Kategori Belanja Daerah

Berdasarkan penjelasan Pasal 70 Ayat (3) UU No. 33 Tahun 2004 dalam

Bawono dan Novelsyah (2012: 20-22), kategori belanja daerah adalah

sebagai berikut:

1) Belanja Daerah menurut organisasi

Perincian Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan

susunan perangkat daerah, lembaga teknis daerah, dan struktur

organisasi pemerintah daerah. Organisasi pemerintah daerah

diantaranya: DPRD, Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat

Dewan, Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan,

Lembaga Teknis, dan Kelurahan

2) Belanja Daerah menurut fungsi

Perincian Belanja Daerah menurut fungsi merupakan

pengklasifikasian Belanja Daerah sesuai kewenangan daerah untuk

menjalankan fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut

meliputi: layanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi,

lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan,

pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.


17

3) Belanja Daerah menurut jenis belanja meliputi:

a) Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk

gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan

kepada pegawai negeri sipil, pimpinan anggota DPRD, kepada

daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan. Contoh: gaji dan tunjangan,

honorarium, lembur, uang representasi, dan sejenisnya.

b) Belanja Barang dan Jasa, merupakan belanja yang digunakan

untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan

pemerintah daerah. Contoh: bahan/material, jasa kantor, premi

asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan,

sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa

alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan

dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,

pakaian khusus, dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, serta

perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

c) Belanja Modal, merupakan belanja yang digunakan untuk

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau

pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang


18

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi

dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

d) Bunga, merupakan pembayaran bunga atas cicilan atau angsuran

pokok pinjaman (utang). Contoh: bunga utang kepada

pemerintah pusat, bunga utang kepada pemerintah daerah, dan

bunga utang kepada bank atau lembaga keuangan.

e) Subsidi, merupakan belanja yang digunakan untuk

menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau

lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan

dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

f) Hibah, merupakan belanja yang digunakan untuk

menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang

dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah

lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah

merupakan bantuan yang tidak bersifat mengikat atau tidak

secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah

daerah.


19

g) Bantuan Sosial, merupakan belanja yang digunakan untuk

menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau

barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Bantuan kepada partai politik

merupakan salah satu contoh dari bantuan sosial.

h) Belanja Bagi Hasil, merupakan belanja yang digunakan untuk

menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari

pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan

kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan

pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

i) Belanja Bantuan Keuangan, merupakan belanja yang digunakan

untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum

atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah

desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari

pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan

pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau

peningkatan kemampuan keuangan. Contoh: belanja bantuan

keuangan, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa

merupakan dana dari APBD yang dialokasikan ke desa sebagai


20

bantuan dari pemerimtah kabupaten/kota kepada pemerintah

desa.

j) Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti

halnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang

tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang

telah ditutup.

c. Kelompok Belanja

Kelompok belanja jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya,

diklasifikasikan menjadi dua jenis, terdiri atas:

1) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja

Langsung meliputi: Belanja Pegawai (upah dan honorarium),

Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal. Belanja tersebut

dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan

pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

2) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan

tidak terkait secara langsung dalam pelaksanaan program dan

kegiatan. Belanja Tidak Langsung meliputi: Belanja Pegawai (gaji

dan tunjangan, uang representasi), Belanja Bunga, Belanja Subsidi,


21

Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja

Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja-belanja

tersebut yang termasuk dalam Belanja Tidak langsung hanya dapat

dianggarkan oleh SKPD.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Menurut Halim (2007),

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal

dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Siahaan (2005), Pendapatan Asli

Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan

daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin

maupun pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang

bertujuan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah

sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah wujud

representasi kemampuan daerah dalam menggali potensi yang dimiliki.

Semakin besar PAD yang dihasilkan, maka semakin mandiri daerah


22

tersebut secara finansial dalam membiayai pemerintahannya dan

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan PAD yang besar

juga merupakan tolak ukur keberhasilan dari otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, disebutkan

bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerahadalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009).

Pajak Daerah dirinci menjadi Pajak Provinsi dan Pajak

Kabupaten/kota. Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air

Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan


23

Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau Badan (UU No. 28 Tahun 2009). Jenis-jenis Retribusi Daerah

terdiri atas: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan

Retribusi Perizinan Tertentu

c. Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

merupakan hasil atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dari pengelolan APBD. Jika ada laba BUMD yang kemudian

dibagihasilkan kepada pemerintah daerah sebagai hasil dari

penyertaan modal pemerintah daerah, hal tersebut merupakan PAD

diperoleh dari pengelolaan kekaayaan daerah yang dipisahkan.

Penyertaan modal pemerintah daerah tidak terbatas pada badan

usaha milik daerah (BUMD) saja, tetapi dapat pada badan usaha

milik negara (BUMN), perusahaan milik swasta, atau kelompok

usaha masyarakat (Bawono dan Novelsyah, 2012: 15-16).


24

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 pada bagian Ketiga pasal 26 (3) bahwa jenis hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

(1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD;

(2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan

milikpemerintah/BUMN; dan

(3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

swasta ataukelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

mengatakan bahwa jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang

Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang

tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dirinci

menurut obyek pendapatan yang mencakup :

(1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

(2) Jasa giro;

(3) Pendapatan bunga;


25

(4) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uangasing;

(5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai

akibat daripenjualan dan/ataupengadaan barang dan/atau jasa

oleh daerah;

5. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Pada intinya,

Dana Perimbangan merupakan dana alokasi dari pemerintah pusat yang

berfungsi untuk mendorong otonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang

memiliki PAD relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung

pada tersedianya Dana Perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan himpunan atas hasil setoran

pendapatan pajak dan nonpajak dari daerah yang kemudian dibagikan

kembali ke daerah melalui persentase. Dana Bagi Hasil bersifat

proporsional untuk setiap daerah, dalam arti penerimaan DBH setiap


26

daerah tidak sama, tergantung pada kontribusi setiap daerah dalam

meningkatkan pendapatan negara.

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup

potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah

dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah

yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil

penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang

didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak bersumber

dari : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal

29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21.

Sedangkan penerimaan DBH nonpajak berasal dari sumber daya alam

bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan,

Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan

Panas Bumi (UU No. 33 Tahun 2004).

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Fungsi DAU sebagai faktor pemerataan

kapasitas fiskal dengan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sekurang-


27

kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri

neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU suatu daerah ditentukan atas

besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan

selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dengan potensi daerah

(fiscal capacity). Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah

yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan

daerah yang ada.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah

dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai

kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang

belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan

pembangunan daerah. Pelayanan dasar masyarakat meliputi

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan prasarana pemerintah daerah.

Sementara itu, untuk bidang teknis tertentu, seperti bidang kelautan dan

perikanan, bidang pertanian, bidang lingkungan hidup, dan lain-lain.

Sesuai Pasal 41 UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah daerah penerima

DAK wajib menganggarkan dan menyediakan dana sekurang-

kurangnya 10% dari alokasi DAK dalam APBD. Meski demikian,


28

wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu

menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak

semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan

dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai

prioritas nasional.

6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang

diterima oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari pendapatan hibah

danpendapatan dana darurat. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang

sah mencakup:

a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya,

badan/lembaga/ organisasi swastadalam negeri, kelompok

masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;

b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan

korban/kerusakan akibat bencana alam;

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;

d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh

pemerintah; dan

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berupa uangdan/atau jasa

yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalamnegeri


29

atau luar negeri.Pendapatan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah

Pusat dari APBNkepada Pemerintah Daerah untuk mendanai keperluan

yang mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat

ditanggulangi APBD. Bagi daerah,pemasukan kas daerah dari sumbangan

pendapatan lain-lain memang tidak begitubesar, namun diharapkan mampu

membiayai pengeluaran pembangunan yangakan dilaksanakan.

Penghasilan yang termasuk dalam pendapatan lain-lain adalah:Jasa giro,

angsuran cicilan rumah dinas, angsuran cicilan kendaraan bermotor

rodadua dan roda empat, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah,

pelelanganiklan, setoran pembinaan lembaga keuangan daerah, dan lain-

lain pendapatan.

B. Penelitian Terdahulu

Yanti (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli

daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja

daerah di Kota Cimahi tahun anggaran 2005-2014. Untuk mengelola dan

menganalisa data menggunakan metode statistik analisis regresi linier,

koefisien korelasi dan determinasi, dan pengujian hipotesis dengan ui F dan uji

T. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana

perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap belanja daerah.


30

Farizi (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli

daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pada 9 pemerintah kota

di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013. Pengujian statistik yang digunakan

adalah analisis regresi linier berganda, analisis korelasi, koefisien determinasi,

dan uji hipotesis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli

daerah dan dana perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

belanja daerah.

Igna (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli

daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap

belanja daerah di Kabupaten Bengkayang dengan periode data tahun 2009-

2014. Pengolahan data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang

sah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja

daerah.

Wulansari (2015) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan

dana perimbangan terhadap belanja daerah serta analisis flypaper effect studi

kasus pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, dan Jawa Barat tahun 2012-2013. Alat analisis yang digunakan adalah

regresi berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAK

tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hipotesis kelima


31

menunjukkan bahwa terdapat flypaper effect pada belanja pemerintah di

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, hal ini terjadi karena

pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih tinggi dibandingkan dengan

pengaruh PAD terhadap belanja daerah.

Ferdian (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli

daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap

belanja daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan periode data

tahun 2007-2011. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan uji t

statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh signifikan

positif terhadap belanja daerah.

C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal

dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Semakin

besar pendapatan asli daerah yang diterima suatu daerah, akan menentukan

tingkat kemampuan keuangannya untuk membiayai Belanja Daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Dana Perimbangan yang

meningkat ke daerah juga akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah

melalui APBD. Peningkatan pengeluaran pemerintah pada era desentralisasi ini


32

juga disebabkan oleh aliran dana yang meningkat dari pusat ke daerah. Selain

itu, pemerintah daerah juga mendapatkan pemasukan yang berasal dari Lain-

Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa pendapatan hibah dan pendapatan

dana darurat yang nantinya akan membiayai pengeluaran pemerintah daerah

dalam belanja daerah yang tertuang dalam APBD.

Gambar 2.3: Kerangka Konseptual

Pendapatan Asli Daerah

(X1)

Dana Perimbangan (X2)

Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah (X3)

Belanja Daerah (Y)


33

Berdasarkan kerangka di atas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini

adalah pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain

Pendapatan Daerah yang sah baik secara parsial dan simultan terhadap Belanja

Daerah di kota Balikpapan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang

bertujuan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai

perwujudan desentralisasi. Semakin besar PAD yang dihasilkan maka

semakin mandiri daerah tersebut secara finansial dalam membiayai

pemerintahannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran

daerah sudah pernah dilakukan antara lain oleh Aziz et al. (2000), Blackley

(1986), Joulfaian dan Mokeerjee (1990), Legrenzi dan Milas (2001), Von

Furstenberg et al. (dalam Sukriy dan Halim, 2003). Beberapa penelitian

tersebut, hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah

mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah disebut dengan tax-

spend hypotesis. Hipotesis ini mengandung makna bahwa kebijakan


34

pemerintah daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan

dengan pendapatan daerah yang diterima.

Ferdian (2013), Yanti (2016) dan Wulansari (2015) mengemukakan

hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Semakin tinggi

pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka semakin

tinggi pula pengeluaran untuk Belanja Daerah.

Melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari

daerah itu sendiri dan merupakan elemen penting suatu daerah dalam

memenuhi kebutuhan belanjanya dan melaksanakan penyelenggaraan

pemerintah di daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka

akan meningkatkan Belanja Daerah yang juga akan berdampak pada

peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan infrastruktur, dan

pembangunan daerah itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka ditarik hipotesis:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam


35

rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana

Perimbangan merupakan dana alokasi dari pemerintah pusat yang berfungsi

untuk mendorong otonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang memiliki

Pendapatan Asli Daerah relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan

bergantung pada tersedianya Dana Perimbangan (dana transfer).

Gamkhar dan Oates (1996) dalam Prakosa (2004), menyatakan studi

tentang pengaruh transfer atau grants dari pemerintah terhadap keputusan

pengeluaran atau belanja daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Menurut

Bradford dan Oates (1971) dalam Prakosa (2004), secara teoritis respon

tersebut mempunyai efek distributif alokatif yang tidak berbeda dengan

sumber pendanaan lain, misalnya pendapatan pajak daerah. Namun, dalam

studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi, artinya stimulus terhadap

pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer dana perimbangan atau

grants tersebut sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari

pendapatan (pajak) daerah sendiri (flypaper effect).

Wulansari (2015) dan Ferdian (2013) mengemukakan hasil

penelitiannya yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh

signifikan terhadap Belanja Daerah yang artinya jika Dana Perimbangan

meningkat maka Belanja Daerah juga meningkat.

Berbagai literatur ekonomi dan keuangan daerah menyatakan bahwa

hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak


36

akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara

empiris menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja. Holtz-

Eakin, et al (1985) dalam Prakosa (2004) menyatakan bahwa terdapat

keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja

Pemerintah Daerah. Riyanto (2005) dalam Ferdian (2013) menyatakan

bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah daerah pada era desentralisasi

ini disebabkan oleh aliran dana perimbangan yang juga meningkat dari

pemerintah pusat ke daerah.


H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

3. Pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut UU No. 32 Tahun 2004

Pasal 164 Ayat (1) tentang Pemerintah Daerah merupakan seluruh

pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah,

dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Melalui

hibah, pemerintah daerah menerima pendapatan melalui bantuan berupa

uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan

badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Sedangkan pendapatan dana

darurat diterima dari pemerintah pusat melalui APBN kepada pemerintah

daerah untuk membiyai keperluan yang mendesak yang diakibatkan oleh


37

peristiwa tertentu yang tidak bisa ditanggulangi oleh APBD. Peningkatan

penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah akan meningkatkan

alokasi belanja daerah pemerintah daerah dalam APBD.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferdian (2013) dan Igna (2015)

menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh

signifikan terhadap belanja daerah yang artinya jika lain-lain pendapatan

daerah yang sah meningkat maka belanja daerah juga akan meningkat.


H3 : Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Belanja

Daerah.


38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus di Pemerintah Daerah kota

Balikpapan. Studi kasus adalah jenis penelitian terhadap suatu objek tertentu

dimana hasil penelitian tersebut hanya berlaku pada tempat dimana penelitian

dilakukan dan pada waktu tertentu.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang bertindak sebagai pemberi

informasi tentang objek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini

adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota

Balikpapan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok penelitian. Objek

penelitian yang diteliti adalah laporan realisasi APBD kota Balikpapan

periode 2010 sampai dengan 2015.


39

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) kota Balikpapan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 13

No. 1 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kalimantan

Timur pada bulan April – Mei 2016.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data

kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala secara numerik. Sumber

data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh

lewat pihak lain dan tidak langsung didapatkan oleh peneliti dari subjek

penelitiannya (Wiyono, 2011: 131). Data yang digunakan berupa data rentet

waktu (time series) yaitu Laporan Realisasi APBD Pemerintah kota Balikpapan

Tahun 2010-2015 yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) kota Balikpapan.

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel

independen (Wiyono, 2011: 31). Variabel terikat dalam penelitian ini


40

adalah Belanja Daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaaan bersih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan (UU No. 33 Tahun 2004).

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi

sebab terjadinya perubahan terhadap variabel dependen (Wiyono, 2011:

31). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli

Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah (X3),

a. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh

Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan

Asli Daerah dalam penelitian ini adalah penerimaan Pendapatan Asli

Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2015 kota

Balikpapan.

b. Dana Perimbangan (X2)

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33

Tahun 2004).Dana Perimbangan dalam penelitian ini adalah


41

penerimaan Dana Perimbangan dalam Laporan Realisasi Anggaran

Tahun 2010-2015 kota Balikpapan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X3)

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan

yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari pendapatan

hibah danpendapatan dana daruratUU No. 32 Tahun 2004. Lain-lain

pendapatan daerah dalam penelitian ini adalah penerimaan Lain-lain

pendapatan daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010-

2015 kota Balikpapan.

F. Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan asli

daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara

parsial maupun simultan berpengaruh terhadap belanja daerah. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi APBD kota

Balikpapan Tahun 2010 sampai dengan 2015 yang bersumber dari Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Balikpapan. Data

tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Analisis data yang

digunakan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dalam angka-angka. Alat

analisis data digunakan adalah regresi linier berganda.


42

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik dokumentasi, dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis

data sekunder. Data variabel Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sahmenggunakan

laporan realisasi APBD kota Balikpapan Tahun 2010-2015 yang bersumber

dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Balikpapan.

H. Teknik Analisis Data

1. Pengujian Data

Pengujian data dilakukan dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik

bertujuan untuk menguji data-data (variabel) yang akan dimasukkan ke

dalam model penelitian. Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan

setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari

asumsi klasik yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel independen dan variabel dependen, keduanya

mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik

harus mempunyai distribusi normal atau mendekati normal, Ghozali

(2006). Pengujian dilakukan dengan analisis grafik (scatterplot) yaitu


43

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi

kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk

satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan

dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis

diagonalnya.

Untuk memperkuat pengujian, uji normalitas yang dapat

digunakan adalah uji Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogrov-

Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual

terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov

menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual

terdistribusi tidak normal (Ghozali,2006).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006).

Uji multikolinearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat

asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas

dari gejala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel

independen.

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau

tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation


44

Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi

variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Pengambilan keputusan:

Tolerance value< 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolinearitas.

Tolerance value> 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model

regresi linear terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan

residual periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika

ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya

signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai. Menurut Ghozali (2006),

untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji

Durbin-Watson (DW test). Kriteria pengujian Durbin Watson sebagai

berikut:

(1) Jika angka statistik D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.


45

(2) Jika angka statistik D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada

autokorelasi.

(3) Jika angka statistik D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2006), uji heteroskedastisitas bertujuan

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas.

Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada

suatu model dapat menggunakan uji glejser. Dasar pengambilan

keputusan sebagai berikut:

Jika nilai Sig variabel independen < 0,05 terjadi Heterokedastitas.

Jika nilai Sig variabel independen > 0,05 tidak terjadi Heterokedastitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda

dengan tingkat signifikan 0,05 untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

terhadap Belanja Daerah. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

Y = α + β1X1 +β2X2 +β3X3 + e


46

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Perimbangan

X3 = Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = eror

3. Uji Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat

diukur dari Goodness of Fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur

dari nilaikoefisien determinasi, nilai statistik uji F dan nilai statistik uji t.

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji

statistiknya berada dalam daerahkritis (daerah dimana Ho ditolak).

Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai ujistatistiknya berada dalam

daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2006).

a. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi atau koefisien penentu R2merupakan

suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk persen, yang

menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen. Koefisien determinasi R2digunakan untuk mengukur


47

kebenaran hubungan dari model yang dipakai yaitu angka yang

menunjukkan besarnya kemampuan varians/penyebaran dari variabel

independen yang menerangkan variabel dependen. Besarnya nilai

R2adalah 0 ≤ R2 ≤1, dimana semakin mendekati 1 berarti model tersebut

dapat dikatakan baik karena semakin dekat hubungan antar variabel

independen dengan variabel dependen, demikian sebaliknya (Ghozali,

2006).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan

untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama

terhadap variabel terikat (Ghozali, 2006). Pengujian ini dilakukan

dengan melihat nilai probabilitas signifikansi (Sig.) F yang

dibandingkan dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar

0,05. Cara yang dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung

dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

Ho = 0, berarti tidak ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah,

Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah terhadap Belanja Daerah secara bersama-sama.

Ho > 0, berarti ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

terhadap Belanja Daerah secara bersama-sama.


48

Kriteria Penilaian:

1) Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang

berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara bersama-sama

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.

2) Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang

berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara bersama-sama tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas

secara individual mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi

variabel independen lainnya konstan. Uji signifikansi-t dimaksudkan

untuk pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen dalam penelitian sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis

penelitan ini. Selain untuk menguji pengaruh tersebut, uji ini juga

digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing

variabel independen sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t

dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan

ketentuan sebagai berikut:


49

Ho = 0, berarti tidak ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

terhadap Belanja Daerah secara parsial.

Ho > 0, berarti ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sahterhadap

belanja daerah secara parsial.

Kriteria penilaian:

1) Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti

bahwa ada pengaruh yang signifikan dari penerimaan Pendapatan

Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sahterhadap Belanja Daerah secara parsial.

2) Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dariPendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sahterhadap Belanja Daerah secara parsial.


50

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH

KOTA BALIKPAPAN

A. Sejarah Kota Balikpapan

Nama Balikpapan tidak diketahui asal dan makna yang jelas, menilik

susunan katanya dapat dimasukkan ke dalam asal kata bahasa Melayu.

Disebutkan suatu daerah di hulu sungai di sebuah Teluk sekitar tiga mil dari

pantai, desa itu bernama “Bilipapan”. Terlepas dari persoalan ucapan maupun

pendengaran, nama tersebut dikaitkan dengan sebuah komunitas pedesaan di

teluk yang sekarang dikenal dengan nama Teluk Balikpapan. Menurut cerita,

nama Balikpapan berasal dari sebuah peristiwa mengenai adanya sepuluh

keping papan yang kembali ke sebuah wilayah bernama Jenebora. Dari 1000

keping papan yang diminta oleh Sultan Muhammad Idris, Sultan Kutai pada

masa itu, sebagai sumbangan bahan bangunan untuk pembangunan istana baru

di Kutai Lama. Kesepuluh papan yang kembali, dianggap masyarakat sekitar

sebagai papan yang tidak mau ikut disumbangkan, maka orang Kutai

menyebutnya dengan Baliklah-papan Tu. Sehingga wilayah sepanjang teluk

tepatnya di wilayah Jenebora disebut Balikpapan.

Sejarah Kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dengan Minyak yaitu

lebih tepatnya dengan sumur minyak Mathilda, sumur pengeboran perdana

pada tanggal 10 Februari 1897 di kaki gunung Komendur di sisi timur Teluk


51

Balikpapan. Penamaan sumur minyak ini berasal dari nama anak JH Menten

dari JH Menten dan Firma Samuel & Co sebagai pemenang hak konsesi

pengeboran di yang ditunjuk pemerintah Hindia Belanda yang telah

mengontrak Balikpapan dari Kesultanan Kutai.

Di awal tahun 1900-an bertambahnya jumlah penemuan dan

pengeboran minyak di Balikpapan telah membawa pendatang dalam jumlah

besar ke Balikpapan. Pendatang ini kebanyakan adalah orang Cina dan para

pekerja pengeboran yang rata-rata berasal dari jawa dan berbagai daerah

lainnya seperti India. Pekerja dari Cina dan India inilah yang menjadi cikal

bakal penghuni desa di Tukung (Klandasan) dan Jumpi (Kampung Baru) yang

merupakan asal usul sebagian besar warga Balikpapan. Selain itu keberadaan

minyak, yaitu minyak tanah atau "lantung", juga mengundang semakin

besarnya jumlah pedagang yang datang dari daerah Kerajaan Banjar di

Banjarmasin dan Bone di Sulawesi Selatan untuk berdagang dan singgah di

Balikpapan.

Seiring dengan berkembangnya waktu Balikpapan telah berkembang

menjadi "Kota Minyak" dengan besarnya produksi minyak yang dihasilkan

yang mencapai 86 juta barrel per tahun. Perkembangan industri minyak inilah

yang telah membangun Balikpapan menjadi kota industri. Namun Saat ini

Balikpapan tidak lagi menjadi Kota Minyak yang berorientasi pada pengeboran

melainkan pada jasa pengolahan minyak yang telah mengolah minyak mentah


52

dari sekitar Balikpapan, yaitu Sepinggan, Handil, Bekapai, Sanga-sanga,

Tarakan, Bunyu dan Tanjung serta minyak mentah yang diimpor dari negara

lain.

B. Kondisi Geografis

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang terletak di sebelah

selatan Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memiliki luas wilayah

daratan kurang lebih 50.330,57 Ha atau sekitar 503,3 Km2, dan luas

pengelolaan laut mencapai 160,10 km2. Kota Balikpapan terletak pada posisi

116,5˚ BT—117,0˚ BT dan 1,0˚ LS—1,5˚ LS, dengan batas-batas wilayah kota

Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Utara : Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Timur : Selat Makassar

3. Selatan : Selat Makasar

4. Barat : Teluk Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1996

kota Balikpapan terdiri dari 5 kecamatan dan 27 Kelurahan. Namun, pada tahun

2012 terdapat Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 7 Tahun 2012

tentang Pembentukan 7 Kelurahan dalam wilayah kota Balikpapan, dan

Peraturan Daerah kota Balikpapan No. 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan

Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah kota Balikpapan, sehingga menjadi

6 Kecamatan dan 34 Kelurahan. Enam Kecamatan tersebut adalah Kecamatan


53

Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan

Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Barat, dan

Kecamatan Balikpapan Kota. Kecamatan-kecamatan tersebut dibagi menjadi

34 kelurahan diantaranya adalah:

1. Kecamatan Balikpapan Timur, terdiri atas:Kelurahan Manggar,

Kelurahan Manggar Baru, Kelurahan Lamaru, Kelurahan Teritip.

2. Kecamatan Balikpapan Selatan, terdiri atas:Kelurahan Damai Baru,

Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Sepinggan Baru, Kelurahan

Sungai Nangka, Kelurahan Sepinggan Raya, Kelurahan Gunung

Bahagia, Kelurahan Sepinggan.

3. Kecamatan Balikpapan Tengah, terdiri atas Kelurahan Gunung Sari

Ilir, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kelurahan Mekar Sari, Kelurahan

Karang Rejo, Kelurahan Sumber Rejo, Kelurahan Karang Jati.

4. Kecamatan Balikpapan Utara, terdiri atas:Kelurahan Gunung

Samarinda, Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Batu Ampar,

Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Gunung Samarinda Baru,

Kelurahan Graha Indah.

5. Kecamatan Balikpapan Barat, terdiri atas:Kelurahan Baru Ilir,

Kelurahan Margo Mulyo, Kelurahan Marga Sari, Kelurahan Baru

Tengah, Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Kariangau.


54

6. Kecamatan Balikpapan Kota, terdiri atas:Kelurahan Prapatan,

Kelurahan Telaga Sari, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan

Klandasan Ilir, Kelurahan Damai.

Secara umum, kemiringan dan ketinggian permukaan tanah dari

permukaan air laut beragam, mulai yang terendah dari wilayah pantai dengan

ketinggian 0 meter sampai dengan wilayah berbukit dengan ketinggian 100

meter dari permukaan laut (d.p.l). Ketinggian 0-10 mdpl memiliki luas 6.980,00

ha atau 13 % dari wilayah kota Balikpapan. Ketinggian >10-20 mdpl memiliki

luas 17.260,00 ha, sedangkan ketinggian >20-100 mdpl memiliki luas sebesar

26.090,57 ha. Dominasi wilayah berbukit membuat sebagian besar wiayah

42,33% memiliki kelas kemiringan antara 15% sampai dengan 40% yang rawan

tanah longsor.

Keadaan topografi kota Balikpapan adalah sekitar 85% daerah berbukit

dan hanya sekitar 15% daerah datar yang sempit dan terletak di daerah

sepanjang pantai. Struktur tanah di kota Balikpapan terdiri atas podsolik merah

kuning, tanah alluvial, dan pasir kwarsa. Di antara ketiga jenis yang paling

banyak terdapat di wilayah kota Balikpapan adalah jenis tanah podsolik merah

kuning yang mempunyai tingkat kesuburan yang rendah disebabkan karena

lapisan topsoilnya yang tipis dan batuannya muda sehingga tanahnya bersifat

labil dan terdapat pada daerah perbukitan yang mempunyai kemiringan di atas

15%, apabila curah hujannya tinggi akan mengakibatkan tanah tersebut merosot


55

dan terkikis karena erosi, sehingga daerah ini tidak memungkinkan dapat

dikembangkan tanaman pertanian pangan tetapi lebih cocok untuk

pengembangan tanaman keras/perkebunan. Sebagian kecil lain daerah ini

terdiri dari tanah alluvial yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif baik

dan pasir kwarsa sebagai bahan dasar pembuatan kaca. Jenis batuan yang ada

terdiri dari endapan permukaan dan batuan sedimen dan gunung api. Endapan

permukaan berupa endapan alluvium umumnya tersebar disepanjang pantai

timur di sekitar Tanah Grogot, Teluk Adang, dan Teluk Balikpapan. Jenis

batuan sedimen dan gunung api, terdiri dari tiga formasi batuan yaitu Formasi

Pulau Balang, Formasi Balikpapan, dan Formasi Kampung Baru.

Topografi Kota Balikpapan yang sebagian besar adalah berbukit berada

di bagian utara seperti, Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, dan

Balikpapan Timur. Daerah ini dijadikan sebagai tempat penyangga kota, di

antaranya hutan lindung kota di Kecamatan Balikpapan Selatan, lokasi

konservasi alam di Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Selatan serta

hutan lindung Sungai Wain di wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat.

Bagian selatan, tepatnya di sepanjang Teluk Balikpapan, terbentang dataran

landai di Kecamatan Balikpapan Selatan dan Tengah. Kegiatan perekonomian

Kota Balikpapan berpusat di daerah ini, bahkan industri pengolahan terutama

minyak dan gas bumi terkonsentrasi di wilayah ini.


56

Balikpapan beriklim tropis memiliki musim yang hampir sama dengan

wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu musim penghujan dan musim

kemarau. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan

bukan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November

sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang

diselingi dengan musim peralihan (pancaroba) pada bulan-bulan tertentu.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya

tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum,

kota Balikpapan beriklim panas dengan suhu udara pada Tahun 2014 berkisar

antara 22,0˚C sampai dengan 34,7˚C. Sedangkan kelembaban udaranya berada

pada kisaran kelembaban sedang-tinggi yaitu antara 78 hingga 86 persen.

Balikpapan berhawa panas dan lembab yang dipengaruhi oleh angin laut.

Hampir 75% luas Balikpapan masih berupa hutan yang ditumbuhi berbagai

flora endemic Kalimantan Timur, seperti meranti, ulin, damar, kayu kapur,

rotan dan bermacam-macam tumbuhan pakis.

Curah hujan di kota Balikpapan sangat bervariasi menurut bulan. Rata-

rata curah hujan tertinggi dan terendah selama tahun 2014 yang tercatat pada

Stasiun Meteorologi Kota Balikpapan masing-masing sebesar 12,2 mm dan

421,9 mm. Selama tahun 2014, kecepatan angin berkisar antara 4,5 knot sampai

dengan 6,3 knot.


57

Rata-rata penyinaran matahari yang terjadi di kota Balikpapan setiap

bulan berkisar antara 38,0-52,5 persen, sedangkan untuk tekanan udara di Kota

Balikpapan mempunyai rata-rata tekanan udara sebesar 1.011,0 Mbs, dengan

tekanan udara minimum sebesar 1.010 Mbs dan tekanan maksimum sebesar

1.011,9 Mbs.

Adapun luas wilayah, dan tingkat kepadatan masing-masing Kecamatan

di kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di kota

Balikpapan

Sumber:Badan Pusat Statistik Balikpapan

Kecamatan/District

Luas Wilayah/

Total Area (Km2)

Kepadatan

Penduduk per

Km2/Population

Density per Km2 (1) (2) (3) (4)

1 Balikpapan Selatan 37.818 3.331

2 Balikpapan Timur 137.158 513

3 Balikpapan Utara 132.166 1.015

4 Balikpapan Tengah 11.073 9.324

5 Balikpapan Barat 179.952 502

6 Balikpapan Kota 10.128 8.445

Jumlah/Total 508.386 1200


58

Visi dan Misi Kota Balikpapan

Untuk melaksanakan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan

penduduk, pemerintah kota merumuskan sebuah semboyan “Balikpapan

Beriman”. Beriman sendiri merupakan akronim dari bersih, indah, aman dan

nyaman, yang kesemuanya merupakan keadaan yang ingin diwujudkan oleh

kota Balikpapan.

Sementara itu, Visi dan Misi kota Balikpapan seperti yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-

2025 (Perda No. 1 Tahun 2013) adalah sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi: Jasa, Industri,

Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan & Budaya dalam Bingkai Madinatul

Iman“

Misi :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing;

2. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;

3. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;

5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik


59

C. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.7 dan No. 8 Tahun

2012 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1996, terjadi

pemekaran wilayah di Kota Balikpapan yang semula terdiri dari 5 Kecamatan

dan 27 Kelurahan menjadi 6 Kecamatan dan 34 Kelurahan. Kecamatan

Balikpapan Kota merupakan Kecamatan baru sebagai pecahan dari Kecamatan

Balikpapan Selatan.

Jumlah penduduk kota Balikpapan mengalami peningkatan dari tahun

2013 berjumlah 599.685 jiwa dan penduduk kota Balikpapan pada akhir tahun

2014 berjumlah 610.313 jiwa yang tersebar dalam 6 kecamatan dengan

persebaran yang kurang seimbang. Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai

jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 134.146 jiwa atau sekitar 21,98

persen penduduk, sedangkan Kecamatan Balikpapan Timur mempunyai jumlah

penduduk paling sedikit yaitu sebesar 70.295 jiwa atau sekitar 11,52 persen

penduduk.

Mayoritas penduduk Balikpapan mendiami pusat kota yang terletak di

wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah dengan luas wilayah hanya 11,07 Km2

yang dihuni oleh 103.254 jiwa, atau dengan kepadatan penduduk sekitar 9.324

jiwa per Km2, sedangkan Kecamatan Balikpapan Barat dengan wilayah terluas

179,95 Km2 hanya dihuni oleh 90.344 jiwa atau dengan kepadatan penduduk

sekitar 502 jiwa per Km2.


60

Adapun jumlah penduduk kota Balikpapan menurut kelompok umur

dan jenis kelamin di kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tabel Jumlah Penduduk Kota Balikpapan

Sumber: Badan Pusat Statistik Balikpapan

Kelompok

Umur/Age

Groups

Laki-

laki/

Male

% Perempuan

/Female

% Jumlah/

Total

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0-4 31.385 9.95 29.871 10.13 61.256 10.04

5-9 28.177 8.94 26.023 8.82 54.200 8.88

10-14 27.146 8.61 25.407 8.61 52.553 8.61

15-19 25.865 8.20 24.700 8.37 50.565 8.29

20-24 26.918 8.54 25.438 8.62 52.356 8.58

25-29 29.519 9.36 28.090 9.52 57.609 9.44

30-34 29.747 9.43 27.957 9.48 57.704 9.45

35-39 27.333 8.67 25.388 8.61 52.721 8.64

40-44 23.674 7.51 22.548 7.64 46.222 7.57

45-49 20.774 6.59 19.391 6.57 40.165 6.58

50-54 16.704 5.30 15.447 5.24 32.151 5.27

55-59 13.025 4.13 10.689 3.62 23.714 3.89

60-64 7.557 2.40 5.662 1.92 13.219 2.17

65+ 7.475 2.37 8.403 2.85 15.878 2.60

Total 315.299 100.00 295.014 100.00 610.313 100.00


61

D. Perekonomian Daerah

Perekonomian kota Balikpapan padatahun 2010-2014 didominasi oleh

tiga sektor. Struktur perekonomian Balikpapan masih didominasi Lapangan

Usaha berbasis sumberdaya alam, yaitu Industri Pengolahan (Migas), yang

terlihat daribesarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap

pembentukan PDRB Balikpapan. Sumbangan terbesar pada tahun 2014

dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, kemudian konstruksi,

transportasi dan pergudangan dan lapangan usaha perdagangan besar dan

eceran; reparasi mobil dan motor. Sementara peranan lapangan usaha lainnya

di bawah 5 persen.

Perekonomian Balikpapan pada tahun 2014 mengalami percepatan

dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan

PDRB Balikpapan yang mencapai 4,67 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar

3,60 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha

pengadaan listrik dan gas sebesar 16,53 persen. Disusul pertumbuhan lapangan

usaha jasa pendidikan sebesar 15,02 persen dan informasi dan komunikasi serta

jasa perusahaan masing-masing tumbuh sebesar 9,55 persen dan 6,87 persen.

Lapangan usaha yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif

seluruhnya.

Sumber perekonomian kota Balikpapan dilihat dari Produk Domestik

Regional tahun 2010-2014 yaitu:


62

Tabel 4.3: Sumber Perekonomian Kota Balikpapan

LapanganUsaha 2010 2011 2012 2013 2014

Pertanian,Kehutanan,danPerikanan 1,03 1,11 1,13 1,09 1,00

PertambangandanPenggalian 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05

IndustriPengolahan 60,89 54,62 49,93 49,17 49,60

PengadaanListrikdanGas 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

PengadaanAir,PengelolaanSampah,

LimbahdanDaur Ulang

0,08 0,08 0,09 0,08 0,08

Konstruksi 12,37 14,08 15,70 15,63 15,45

PerdaganganBesardanEceran

ReparasiMobildan Sepeda Motor

7,47 8,87 9,28 9,06 8,58

Transportasidan Pergudangan 6,53 7,81 8,92 9,64 10,23

PenyediaanAkomodasidanMakan

Minum

1,24 1,39 1,65 1,63 1,60

InformasidanKomunikasi 2,48 2,89 3,22 3,28 3,24

JasaKeuangan danAsuransi 2,94 3,28 3,87 4,21 4,00

Real Estat 1,57 1,72 1,86 1,88 1,88

JasaPerusahaan 0,26 0,32 0,35 0,35 0,36

AdministrasiPemerintahan, Pertahanan

danJaminanSosialWajib

1,38 1,59 1,53 1,44 1,38

JasaPendidikan 0,68 0,90 1,12 1,27 1,34

JasaKesehatandanKegiatan Sosial 0,42 0,54 0,57 0,54 0,53

Jasalainnya 0,58 0,69 0,67 0,62 0,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan

E. Sumber Pendapatan Daerah Kota Balikpapan


a. Pajak Daerah

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame


63

5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Parkir

7) Pajak Air Bawah Tanah

8) Pajak Sarang Burung Walet

9) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

10) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

b. Retribusi Daerah

1) Retribusi Jasa Umum

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

c) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

d) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

e) Retribusi Pelayanan Pasar

f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

h) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

i) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

j) Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan

2) Retribusi Jasa Usaha

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah


64

b) Retribusi Terminal

c) Retribusi Rumah Potong Hewan

d) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

e) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

3) Retribusi Perizinan Tertentu

a) Retribusi Izin Mendirikan Membangun Bangunan

b) Retribusi Izin Gangguan/Karamaian

c) Retribusi Izin Trayek

d) Retribusi Izin Ketenagakerjaan/Bidang Perizinan Tenaga Kerja

Asing

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD

2) BUMD (PDAM)

3) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Penerimaan Jasa Giro

2) Pendapatan Bunga Deposito

3) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

4) Pendapatan Denda Pajak

5) Pendapatan Denda Retribusi


65

6) Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan

7) Tak Terduga

8) Rekening Listrik Pasar

9) Penggunaan Mobil Jenazah

10) Pendapatan BLUD

11) Pendapatan Kontribusi Plaza/Pasar/Hotel

12) Dana Kapitasi JKN Pada FKTP

2. Dana Perimbangan

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Bagi Hasil Pajak

a) Bagi Hasil dari Pajak Bumi Dan Bangunan

b) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

a) Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

b) Bagi Hasil dari Dana Reboisasi

c) Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)

d) Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty)

e) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

f) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

b. Dana Alokasi Umum


66

c. Dana Alokasi Khusus

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Pendapatan Hibah

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

1) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Dana Penyesuaian

a) Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD

b) Tunjangan Profesi Guru PNSD

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

F. Alokasi Belanja Daerah Kota Balikpapan

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Bunga

c. Belanja Hibah

d. Belanja Bantuan Sosial

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupatan/Kota

f. Belanja Tak Terduga


67

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal


68

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Balikpapan.

Data dalam penelitian ini berupa data realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta Belanja

Daerah selama 6 (enam) tahun yaitu tahun 2010 sampai 2015. Data yang sudah

diperoleh kemudian dilakukan pengujian data dengan uji asumsi klasik,

kemudian uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan

aplikasi SPSS 21.


Tabel 5.1 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah kota

Balikpapan selalu melebihi target. Namun, target dan realisasi Pendapatan Asli

Daerah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2015. Komponen

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah Yang Sah. Pajak Daerah merupakan komponen yang memiliki

pengaruh terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di


69

kotaBalikpapan. Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan

pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah kota Balikpapan dalam

jangka waktu 6 (enam) tahun, yaitu tahun 2010 sampai 2015.

Tabel 5.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2015

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp)

2010 130.345.817.293 143.796.987.896,69

2011 200.000.000.000 237.029.073.666,77

2012 303.983.530.207 352.034.256,557.17

2013 354.840.272.692 470.719.063.632,97

752,582,581,776.47

2014 638.630.681.123 752.582.581.776,47

5444,846,650.15

547,744,846,650.15

2015 539.892.356.090 547.744.846.650,15

Sumber: BPKAD Kota Balikpapan

2. Dana Perimbangan

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa penerimaan Dana Perimbangan dari

tahun 2010 sampai 2015 melebihi target dan mengalami fluktuasi. Namun,

realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2015 tidak melebihi target bahkan

mengalami penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Komponen Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil merupakan komponen yang

memiliki pengaruh terbesar terhadap penerimaan Dana Perimbangan di kota

Balikpapan. Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan

pendapatan daerah melalui Dana Perimbangan dalam jangka waktu 6 (enam)

tahun, yaitu tahun 2010 sampai 2015.


70

Tabel 5.2. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2010-2015


2010 860.955.026.958 844.535.994.856,00

1.151,703,793,532.00

2011 1.020.920.490.660 1.151.703.793.532,00

2012 1.130.891.282.606 1.339.024.155.296,00

2013 1.173.881.648.321 1.281.536.428.792,00

2014 1.176.771.223.989 1.321.528.732.432,00

2015 1.430.910.142.069 1.145.301.044.119,00


3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah tidak selalu melebihi target walaupun tiap tahun

selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampi 2013. Namun,

penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2014

mengalami penurunan yang signifikan dan kembali mengalami peningkatan

pada tahun 2015. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri

dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang

ditetapkan Pemerintah. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan

komponen Pendapatan Daerah yang memiliki penerimaan terkecil. Berikut

merupakan data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah melalui

lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, yaitu

tahun 2010 sampai 2015.


71

Tabel 5.3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2010-2015

Tahun

Target (Rp) Realisasi (Rp)

2010 317.631.846.165,00 254.947.162.700,00

2011

399.588.286.878,44 415.610.143.290,00

2012 515.350.455.413,19 515.345.193.000,00

2013 686.269.516.828,00 669.955.801.300,00

2014 428.020.309.975,00 424.429.182.750,00

2015 558.199.447.625,00 505.704.934.625,00


4. Belanja Daerah

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa realisasi Belanja Daerah kota

Balikpapan selalu mengalami peningkatan dan tidak melebihi target pada tahun

2010 sampai 2015. Berikut merupakan data target dan realisasi pengeluaran

daerah dalam belanja daerah dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, yaitu tahun

2010 sampai 2015.

Tabel 5.4. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2010-2015


2010 1.641.154.771.229,90 1.377.337.385.051,36

2011 1.810.464.618.753,67 1.527.432.248.857,77

2012 2.399.400.871.072,42 1.671.847.876.316,97

2013 3.167.626.103.188,43 2.420.847.444.080,94

2014 3.171.727.528.472,00 2.499.585.182.573,13

2015 3.431.637.949.914,80 2.897.353.662.621,07


B. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bagian dari analisis data yang

memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan dalam


72

penelitian. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel yang terdiri dari

1 (satu) variabel dependen dan 3 (tiga) variabel independen. Variabel

dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah, sedangkan variabel

indepnden dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Gambaran atau

deskriptif data dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-

rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel dalam penelitian dapat

dilihat pada tabel sebagi berikut.

Tabel 5.5 Statistics Descriptive

Sumber: Data Diolah

a. Pendapatan Asli Daerah

(1) Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar

Rp143.796.987.897,00. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan

Asli Daerah terendah pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa

Kota Balikpapan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat

untuk membiayai belanja daerahnya, sehingga Balikpapan harus

meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali segala

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

PAD 6 143796987897 752582581776 417317801696.70 220837036701.757

DP 6 844535994856 1339024155296 1180605024837.83 184481601087.960

LLPDYS 6 254947162700 669955801300 464332069610.83 137406897554.291

BD 6 1377337385051 2897353662621 2065733966583.54 620439944431.479

Valid N

(listwise)

6


73

potensi daerah yang dimilikinya sendiri baik secara intensifikasi dan

ekstensifikasi.

(2) Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai maksimum sebesar

Rp752.582.581.776,00. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan

Asli Daerah tertinggi kota Balikpapan adalah pada tahun 2014.

Tingginya PAD Kota Balikpapan pada tahun 2014 menunjukkan

bahwa kota Balikpapan memiliki kemandirian otonomi daerah yang

lebih besar dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri.

(3) Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) selama 6

(enam) tahun sebesar Rp417.317.801.696,70.

(4) Pendapatan Asli Daerah memiliki standar deviasi sebesar

Rp220.837.036.701,75lebih kecil dari mean Rp417.317.801.696,70

menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

b. Dana Perimbangan

(1) Dana Perimbangan memiliki nilai minimum sebesar

Rp844.535.994.856. Hasil penelitian menunjukkan Dana

Perimbangan terendah pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa

Kota Balikpapan yang memiliki wilayah daerah tidak terlalu luas

bisa mandiri dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

(2) Dana Perimbangan memiliki nilai maksimum sebesar

Rp1.339.024.155.296. Hasil penelitian menunjukkan Dana


74

Perimbangan tertinggi Kota Balikpapan adalah pada tahun 2012.

Hal ini menunjukkan bahwa kota Balikpapan masih bergantung

pada dana dari Pemerintah Pusat

(3) Dana Perimbangan memiliki nilai rata-rata (mean) selama 6 (enam)

tahun sebesar Rp1.180.605.024.837,83.

(4) Dana Perimbangan memiliki standar deviasi sebesar

Rp184.481.601.087,96 lebih kecil dari mean

Rp1.180.605.024.837.83 menunjukkan bahwa distribusi data

cenderung normal.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki nilai minimum

sebesar Rp254.947.162.70. Hasil penelitian menunjukkan Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah terendah pada tahun 2010 yang

menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki pendapatan selain

dari PAD dan Dana Perimbangan yang cukup besar untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih mengoptimalkan

potensi daerahnya karena pendapatan yang berasal dari Pendapatan

Asli Daerah lebih kecil daripada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah pada tahun 2010.


75

(2) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki nilai maksimum

sebesar Rp669.955.801.300. Hasil penelitian menunjukkan Lain-

lain Pendapatan Daerah Yang Sah tertinggi kota Balikpapan adalah

pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa kota Balikpapan

cukup bisa membiayai belanja daerahnya sendiri dan tidak

tergantung pada pembiayaan pusat pada tahun 2013.

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki nilai rata-rata

(mean) selama 6 (enam) tahun sebesar Rp464.332.069.610,83.

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki standar deviasi

sebesar Rp137.406.897.554,29 lebih kecil dari mean

Rp464.332.069.610,83 menunjukkan bahwa distribusi data

cenderung normal.

d. Belanja Daerah

(1) Belanja Daerah memiliki nilai minimum sebesar

Rp1.377.337.385.051,00. Hasil penelitian menunjukkan Belanja

Daerah terendah pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa kota

Balikpapan dengan luas wilayah yang kecil dan jumlah

penduduknya yang sedikit dapat membiayai belanja daerahnya

dengan dana sebesar Rp1.377.337.385.051,00.

(2) Belanja Daerah memiliki nilai maksimum sebesar

Rp2.897.353.662.621,00. Hasil penelitian menunjukkan Belanja


76

Daerah tertinggi kota Balikpapan adalah pada tahun 2015. Hal ini

menunjukkan bahwa kota Balikpapan mengalokasikan sebagian

besar dananya untuk kegiatan pembangunan daerahnya.

(3) Belanja Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) selama 6 (enam)

tahun sebesar Rp2.065.733.966.583,54.

(4) Belanja Daerah memiliki standar deviasi sebesar

Rp620.439.944.431,47 lebih kecil dari mean

Rp2.065.733.966.583,54menunjukkan bahwa distribusi data

cenderung normal.

2. Pengujian Data

Pengujian data dilakukan dengan uji asumsi klasik. Pengujian regresi linier

berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi

syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel independen dan variabel dependen, keduanya

mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Pengujian dilakukan

dengan analisis grafik (scatterplot) yaitu dengan melihat normal

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus


77

diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis

diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Gambar 5.1: Normal Probability Plot

Sumber: Data Diolah

Hasil uji normalitas menggunakan analisis grafik menunjukkan bahwa

titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi

normalitas.

Uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati

secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik belum tentu

normal. Oleh karena itu, untuk memperkuat pengujian dilakukan

ujiKolmogrov-Smirnov. Uji ini dilakukan untuk menghasilkan angka


78

yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai

lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos uji normalitas

apabila nilai signifikansi uji kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 0,05

(Ghozali, 2006).

Tabel 5.6. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 5.6 tersebut menunjukkan besarnya nilai

signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,858 yang berarti data

terdistribusi normal. Hasil uji ini konsisten dengan analisis grafik

normal probability plot, sehingga dapat disimpulkan bahwa model

regresi memenuhi asumsi normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 6

Normal Parametersa,b

Mean .0002848

Std. Deviation 144575679798.

58655000

Most Extreme Differences

Absolute .247

Positive .247

Negative -.137

Kolmogorov-Smirnov Z .604

Asymp. Sig. (2-tailed) .858

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


79

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006).

Ujimultikolinearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat

asumsi yangmengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas

dari gejalamultikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel

independen.Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas

atau tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation

Factor (VIF). Jika nilai Tolerance value< 0,10 atau VIF > 10 maka

terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika nilai Tolerance value> 0,10

atau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.Hasil pengujian

multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Sumber: Data Diolah

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. Collinearity

Statistics

B Std.

Error

Beta Tolerance VIF

1

(Constant)

240666

455946

0.523

772388

955751.

336

3.116 .089

PAD 2.984 .621 1.062 4.803 .041 .555 1.801

DP -2.503 .993 -.744 -2.521 .128 .311 3.212

LLPDYS 2.949 1.109 .653 2.659 .117 .450 2.222

a. Dependent Variable: BD


80

Berdasarkan tabel 5.7 tersebut terlihat bahwa seluruh variabel

independen yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan

(DP), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDYS) memiliki

nilaiVariance Inflation Factors (VIF) di bawah 10 dan nilaitolerance

yang menunjukkan lebih dari0,10. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa model yang terbentuk tidakterdapat adanya gejala

multikolinearitas antar variabel independen dalam modelregresi.

c. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model

regresilinear terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan

residual periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika

ada masalahautokorelasi, maka model regresi yang seharusnya

signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai.Menurut Ghozali (2006),

untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji

Durbin-Watson (DW test). Bila angka D-W diantara -2 sampai +2,

berarti tidak terjadi autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi dapat

dilihat pada tabel berikut.


81

Tabel 5.8. Hasil Pengujian Autokorelasi

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson

sebesar 1,742 yang berada diatara -2 dan +2. Hal ini dapat disimpulkan

bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorekasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakahdalam

model regresi terjadiketidaksamaan varians dari residual pada satu

pengamatan ke pengamatan yanglain. Jika varians dari residual

satupengamatan ke pengamatan lain tetap,maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas.

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya

heteroskedastisitas pada suatu model dapat menggunakan uji glejser.

Jika nilai Sig variabel independen < 0,05 maka terdapat gejala

heteroskedastitas,sedangkan jika nilai Sig variabel independen > 0,05

Model Summaryb

Mode

l

R R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 .972a .946 .864 2285942212

15.364

1.742

a. Predictors: (Constant), LLPDYS, PAD, DP

b. Dependent Variable: BD


82

tidak terdapat gejala heteroskedastitas. Hasil pengujian

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.9. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 5.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk ketiga

variabel yaitu pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,121, dana

perimbangan (DP) sebesar 0,086, dan lain-lain pendapatan daerah yang

sah (LLPDYS) sebesar 0,109. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai

signifikan masing-masing variabel independen lebih dari 0,05 maka

dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model

regresi.

Coefficientsa


Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) 39371884

2295.096

13077640

0525.503

3.011 .095

PAD .274 .105 .897 2.606 .121

DP -.537 .168 -1.467 -3.192 .086

LLPDYS .522 .188 1.062 2.780 .109

a. Dependent Variable: ABS_RES


83

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen. Analisis ini menggunakan

program IBM SPSS Statistics 21.

Tabel 5.10. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Sumber: Data Diolah

Hasil estimasi model dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

Belanja Daerah = 2,407 + 2,984PAD – 2,503DP + 2,949LLPDYS

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

a. Nilai konstanta (α) sebesar 2,407 menyatakan bahwa pada saat variabel

independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan

(DP), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDYS) bernilai

0 (X1=0, X2=0, X3=0) maka Belanja Daerah (BD) bernilai Rp2,407

satuan.

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 2.407E+12 7.724E+11 3.116 .089

PAD 2.984 .621 1.062 4.803 .041

DP -2.503 .993 -.744 -2.521 .128

LLPDYS 2.949 1.109 .653 2.659 .117



84

b. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,984 artinya,

jika Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar satu persen

(1%) dan variabel independen lain bernilai tetap maka Belanja Daerah

akan mengalami peningkatan sebesar 2,984 persen.

c. Koefisien regresi Dana Perimbangan (DP) sebesar -2,503 artinya, jika

Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar satu persen (1%) dan

variabel independen lain bernilai tetap maka Belanja Daerah akan

mengalami penurunan sebesar 2,503 persen.

d. Koefisien regresi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDYS)

sebesar 2,949 artinya, jika Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

mengalami kenaikan sebesar satu persen (1%) dan variabel independen

lain bernilai tetap maka Belanja Daerah akan mengalami peningkatan

sebesar 2,949 persen.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini diukur dari nilaikoefisien determinasi,

nilai statistik uji F dan nilai statistik uji t. Perhitungan statistik disebut

signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam

daerahkritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak

signifikan bila nilai ujistatistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima

(Ghozali, 2006). Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.


85

H2 :Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

H3 : Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh positif terhadap

Belanja Daerah.

a. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji Koefisien determinasi (R2)digunakan untuk

mengukurbesarnya presentase pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen. Besarnya nilai R2adalah 0 ≤ R2 ≤1, dimana semakin

mendekati 1 berarti model tersebut dapat dikatakan baik karena semakin

dekat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen,

demikian sebaliknya (Ghozali, 2006). Hasil pengujian koefisien

determinasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.11. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Sumber: Data Diolah

Hasil tampilan outputModel Summary diatas menunjukkan

bahwa besarnya AdjustedR Squareadalah 0,864. Besarnya angka

koefisien determinasi 0,864 atau sama dengan 86,4%. Hal ini

menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel

independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 86,4% sedangkan sisanya 13,6%

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .972a 0.946 0.864 2.286E+11


86

(100-86,4%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak

dimasukkan dalam model penelitian ini.

Standard Error of the Estimate(SEE) adalah suatu ukuran

banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y. Nilai

Standard Error of Estimate (SEE) pada tabel adalah 2,286E11. Nilai ini

akan digunakan untuk menilai kelayakan prediktor (variabel bebas)

dalam kaitannya dengan variabel tergantung. Jika nilai SEE < nilai

standar deviasi, maka prediktor yang digunakan untuk memprediksi

variabel tergantung sudah layak. Pada keluaran di atas, nilai SEE < nilai

standar deviasi untuk variabel tergantung belanja daerah (2,286E11 <

6,204E11). Ini artinya variabel bebas Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sudah layak

dijadikan prediktor untuk variabel tergantung belanja daerah. Semakin

kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam

memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2006:86).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (uji F) bertujuan untuk melihat

pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap

variabel terikat (Ghozali, 2006). Pengujian ini dilakukan dengan

menggunakan hasil F hitung yang dibandingkan F Tabel dengan α =

0,05. Hasil pengujian simultan (Uji F) dapat dilihat pada tabel berikut.


87

Tabel 5.12. Hasil Uji F

Sumber: Data Diolah

Hasil uji F (ANOVA) menunjukkan bahwa FHitung< FTabelyaitu 11,611

<19,16dengan nilai signifikan sebesar 0,080 > 0,05 yang berarti


Daerah Yang Sah secara bersama-samatidak berpengaruh terhadap

Belanja Daerah.

C. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan alat uji regresi linier berganda. Pengujiandata

dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dilakukan dengan

uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t untuk menguji pengaruh Pendapatan

Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

terhadap belanja daerah. Penelitian menggunakan empat variabel yang diuji,

yaitu Belanja Daerah sebagai variabel dependen dan Pendapatan Asli Daerah,

Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai variabel

independen.

ANOVAa

Model Sum of Squares Df

Mean Square F Sig.

1 Regression 1.820E+24 3 6.067E+23 11.611 .080b

Residual 1.045E+23 2 5.226E+22

Total 1.925E+24 5


b. Predictors: (Constant), LLPDYS, PAD, DP


88

Hasil pengujian asumsi klasik diketahui bahwa syarat-syarat pengujian

asumsi klasik telah terpenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data

tersebut harus berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi

autokorelasi, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Oleh karena itu, ketiga

variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah dapat masuk dalam model regresi. Hasil pengujian hipotesis

diketahui bahwa kekuatan pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam memprediksi

belanja daerah sebesar 86,4%. Pada uji F didapatkan hasil bahwa secara

simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Yang Sah tidak berpengaruh terhadap Belanja

Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga komponen pendapatan

daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak berpengaruh terhadapBelanja

Daerah kota Balikpapan. Hal ini disebabkan Pendapatan Daerah yang diterima

menurun dan kurang mampu membiayai Belanja Daerah yang mengalami

peningkatan. Penurunan Pendapatan Daerah salah satunya adalah Pendapatan

Asli Daerah.Pendapatan Asli Daerahkota Balikpapan mengalami peningkatan

tahun 2010 sampai 2014, tetapi tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini

disebabkan lesunya ekonomi (krisis) sehingga pemungutan setiap komponen


89

Pendapatan Asli Daerah tidak berjalan secara optimal. Pajak daerah kota

Balikpapan di sektor jasa menjadi ladang pendapatan asli daerah kota

Balikpapan terlihat dengan penerimaan yang besar dari Pajak Hotel dan Pajak

Restoran. Selain dari sektor jasa, penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui

Pajak Daerah yang terbesar adalah dari Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Pajak Daerah yang

dipungut pemerintah kota Balikpapan ada 11 jenistetapi tidak semua

memberikan kontribusi yang besar misalnya untuk Pajak Sarang Burung Walet

yang kurang bisa dimanfaatkan karena sedikitnya subjek pajak.

Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan kota Balikpapan juga

mengalami penurunanpada tahun 2013 dan 2015. Untuk tahun 2015 mengalami

penurunan yang cukup besar sekitar 176 miliar. Penurunan tersebut disebabkan

penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pajak maupun non pajak yang

mengecil. Lesunya ekonomi (krisis) pada tahun 2015 berdampak pada

penerimaan dana bagi hasil kota Balikpapan tidak mampu melampaui target,

padahal dana bagi hasil merupakan komponen Dana Perimbangan yang

memiliki kontribusi paling besar untuk penerimaan Pendapatan Daerah kota

Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan Dana

Perimbanganakan berdampak pada peningkatan Belanja Daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa pemerintah kota Balikpapan masih sangat bergantung

pada dana bantuan dari pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di


90

daerah dimana sumber pendanaan melalui Pendapatan Asli Daerah kurang

mampu membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dan masih

bergantung kepada Dana Perimbangan dari pusat.

Komponen Pendapatan Daerah yang terakhir adalah Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah dimana penerimaannya relatif stabil walaupun tahun 2014

mengalami penurunan tetapi kembali meningkat di tahun 2015. Penerimaan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terbesar adalah melalui Dana Bagi

Hasil pajak dari provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah berdampak meningkatnya Belanja Daerah di kota

Balikpapan.

Ketiga komponen pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah akan digunakan

oleh pemerintah daerah untuk mendanai setiap pelaksanaan kegiatan melalui

Belanja Daerah. Belanja Daerah suatu daerah setiap tahun pasti akan

mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam

menjalankan roda pemerintahannya untuk melaksanakan kegiatan

pembangunan. Belanja Daerah kota Balikpapan mengalami peningkatan salah

satunya disebabkan masih ada beberapa proyek pembangunan pemerintah kota

Balikpapan yang belum selesai dan membutuhkan dana yang cukup besar

dalam pengerjaannya seperti pembangunan stadion, pembangunan Balikpapan


91

Islamic Center (BIC), pembangunan waduk teritip, dan lain-lain.Ditambah lagi

Dana Perimbangan tahun 2015 dari pemerintah pusat yang belum turun

seluruhnya dan masih kurang sebesar 285 miliar.

Selain itu, 20% Belanja Daerah kota Balikpapan dialokasikan untuk sektor

pendidikan yang membuat pemerintah kota Balikpapan harus membuat

kebijakan dalam mengalokasikan anggarannya secara efektif dan efisien.

Terlebih belanja pegawai yang tiap tahun mengalami peningkatan dengan

adanya kenaikan gaji pegawai negeri sipil secara berkala dan juga penambahan

jumlah pegawai negeri sipil di setiap tahunnya.Pemekaran wilayah kota

Balikpapan pada tahun 2012 yang sekarang menjadi 6 (enam) kecamatan

dengan 34 (tiga puluh empat) kelurahan berpengaruh terhadap meningkatnya

Belanja Daerah untuk mebiayai biaya operasionaldi tiap kelurahan yang

mengalami peningkatan.Belanja Daerah mengalami peningkatan setiap tahun

tetapi tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari


Daerah Yang Sahyang mengalami penurunan sehingga terjadi defisit anggaran.


92

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang pengaruh

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah di kota Balikpapan, maka dapat

diambil kesimpulan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-

Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara bersama-sama tidak berpengaruh

terhadap Belanja Daerah di kota Balikpapan.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data laporan realisasi APBD

tahun 2015 belum diaudit secara keseluruhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) sehingga penulis menggunakan data yang ada sebelum dilakukan audit

oleh BPK.

C. Saran

Beberapa saran yang penulis berikan setelah melakukan penelitian di Kota

Balikpapan yaitu :


93

1. Penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah yang jumlahnya terbatas merupakan

acuan dalam mengalokasikan belanja daerah. Penyusunan kebijakan umum

anggaran yang dijabarkan dalam rencana kerja anggaran SKPD disesuaikan

dengan kemampuan anggaran berdasarkan prioritas agar perencanaan yang

disusun dapat lebih rasional dan realistis, serta dapat diimplementasikan

sehingga kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih optimal

dansebagai upaya untuk mengendalikan terjadinya defisit anggaran.

2. Untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan data realisasi APBD yang

telah diaudit oleh BPK sehingga data yang didapatkan dapat diolah dan

dianalisis secara akurat.


94

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim (2004), Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintahan Daerah:

Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta: Simposium

Nasional Akuntansi VI, Surabaya 16-17 Oktober 2003.

Bawono, Icuk Rangga dan Novelsyah, Mochamad. (2012). Tata Cara Penatausahaan

Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD Dan SKPKD. Edisi 1.

Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.

Darise, Nurlan. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik).

Cetakan 1. Jakarta: Indeks.

Farizi, Sina Muhammad Salman. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan

Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada 9 Pemerintah Kota Di

Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013. Universitas Komputer Indonesia.

Ferdian, Yuriko. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah. Skripsi

Tidak Dipublikasikan. Universitas Negeri Padang.

Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi

4. Semarang, Indonesia: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3.

Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.

Hartono, Jogiyanto. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan

Pengalaman-Pengalaman. Edisi 6. Yogyakarta, Indonesia: BPFE Yogyakarta.

Igna, Gregorius. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah di

Kabupaten Bengkayang. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata

Dharma.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi

Prakosa, Kesit Bambang. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah: Studi

Empirik Di Wilayah Jawa Tengah Dan DIY. Jurnal JAAI Volume 8 No. 2.

(Desember). Hal: 101-119.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


95

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sarwono, Jonathan. (2015). Rumus-Rumus Popular Dalam SPSS 22 Untuk Riset

Skripsi, Edisi 1. Yogyakarta: Andi.

Siahaan, Marihot. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta, Indonesia:

Grafindo

Siregar, Syofian. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan

Perhitungan Manual & SPSS, Edisi 1. Jakarta, Indonesia: Kencana

Prenadamedia Group

Wiyono, Gendro. (2011). 3 In One: Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis

SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0. Edisi 1. Yogyakarta, Indonesia: UPP STIM YKPN

Wulansari, Dessy Tri. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana

Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Studi

Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Dan Jawa Barat Tahun 2012-2013. Naskah Publikasi.

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yanti, Reny Devi. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,

Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kota

Cimahi Tahun Anggaran 2005-2014. Skripsi Tidak Dipublikasikan.

Universitas Pasundan.


96

LAMPIRAN


97


98

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN

2009

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI Lebih/(Kurang) (%)

1,308,932,690,416.00 1,243,280,145,452.69 (65,652,544,963.31) (5.02)

130,345,817,293.00 143,796,987,896.69 13,451,170,603.69 10.32

79,912,849,921.00 88,442,340,406.00 8,529,490,485.00 10.67

31,320,124,972.00 29,083,290,115.00 (2,236,834,857.00) (7.14)

7,385,000,000.00 7,386,370,494.94 1,370,494.94 0.02

11,727,842,400.00 18,884,986,880.75 7,157,144,480.75 61.03

860,955,026,958.00 844,535,994,856.00 (16,419,032,102.00) (1.91)

777,474,304,958.00 761,055,272,856.00 (16,419,032,102.00) (2.11)

76,988,322,000.00 76,988,322,000.00 - -

6,492,400,000.00 6,492,400,000.00 - -

317,631,846,165.00 254,947,162,700.00 (62,684,683,465.00) (19.74)

163,281,466,965.00 103,498,133,500.00 (59,783,333,465.00) (36.61)

53,997,579,200.00 51,096,229,200.00 (2,901,350,000.00) (5.37)

100,352,800,000.00 100,352,800,000.00 - -

1,308,932,690,416.00 1,243,280,145,452.69 (65,652,544,963.31) (5.02)

1,641,154,771,229.90 1,377,337,385,051.36 (263,722,427,638.54) (16.07)

672,777,440,961.49 620,003,061,301.29 (52,679,421,120.20) (7.83)

435,570,008,500.00 401,597,712,845.20 (33,972,295,654.80) (7.80)

124,511,387.55 124,511,387.55 - -

79,205,678,000.00 76,512,263,217.00 (2,693,414,783.00) (3.40)

150,614,259,338.00 135,970,224,560.54 (14,644,034,777.46) (9.72)

2,732,000,000.00 2,637,041,460.00

4,530,983,735.94 3,161,307,831.00 (1,369,675,904.94) (30.23)

968,377,330,268.41 757,334,323,750.07 (211,043,006,518.34) (21.79)

90,649,884,939.76 76,256,100,487.34 (14,393,784,452.42) (15.88)

473,824,896,438.40 417,324,368,722.42 (56,500,527,715.98) (11.92)

403,902,548,890.25 263,753,854,540.31 (140,148,694,349.94) (34.70)

1,641,154,771,229.90 1,377,337,385,051.36 (263,722,427,638.54) (16.07)

(332,222,080,813.90) (134,057,239,598.67) 198,069,882,675.23 (59.62)

332,222,080,813.90 336,888,080,813.90 4,666,000,000.00 1.40

348,587,897,793.87 348,087,897,793.87 (500,000,000.00) (0.14)

158,332,941,457.67 157,832,941,457.67 (500,000,000.00) (0.32)

190,254,956,336.20 190,254,956,336.20 - -

348,587,897,793.87 348,087,897,793.87 (500,000,000.00) (0.14)

16,365,816,979.97 11,199,816,979.97 (5,166,000,000.00) (31.57)

12,551,000,000.00 7,385,000,000.00 (5,166,000,000.00) (41.16)

3,814,816,979.97 3,814,816,979.97 - -

16,365,816,979.97 11,199,816,979.97 (5,166,000,000.00) (31.57)

332,222,080,813.90 336,888,080,813.90 4,666,000,000.00 1.40

- 202,830,841,215.23 (202,830,841,215.23) -

Pembayaran Pokok Utang

JUMLAH PENGELUARAN

PEMBIAYAAN NETTO

SILPA Tahun Berkenaan

SILPA Tahun Sebelumnya


JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PENGELUARAN DAERAH

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Tak Terduga

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Barang & Jasa

Belanja Modal

JUMLAH BELANJA

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN DAERAH

Belanja Bantuan Sosial

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari Propinsi dan

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Hibah

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

DANA PERIMBANGAN

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi khusus

PENDAPATAN

URAIAN


99

KOTA BALIKPAPAN

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

1 3 6

1,620,508,777,538.44 111.34

200,000,000,000.00 118.51

4.1.1. 143,584,347,507.32 118.66

4.1.2. 28,147,271,394.00 97.07

4.1.3. 9,875,961,842.68 100.00

4.1.4. 18,392,419,256.00 160.18

1,020,920,490,660.00 112.81

4.2.1. 744,856,202,660.00 117.55

4.2.2. 268,135,688,000.00 100.03

4.2.3. 7,928,600,000.00 100.00

399,588,286,878.44 104.01

4.3.1. 3,000,000,000.00 0.00

4.3.3. 167,524,655,478.44 114.74

4.3.4. 87,824,781,400.00 100.37

4.3.5. 141,238,850,000.00 93.63

1,620,508,777,538.44 111.34

1,810,464,618,753.67 84.37

734,093,300,923.13 90.72

5.1.1. 476,061,813,120.00 93.97

5.1.4. 101,894,243,400.00 86.40

5.1.5. 149,017,244,403.13 83.96

5.1.7. 820,000,000.00 94.96

5.1.8. 6,300,000,000.00 74.00

1,076,371,317,830.54 80.03

5.2.1. 126,665,206,091.60 82.41

5.2.2. 494,727,595,529.20 88.36

5.2.3. 454,978,516,209.74 70.31

1,810,464,618,753.67 84.37

(189,955,841,215.23) (145.78)

189,955,841,215.23 100.00

202,830,841,215.23 100.00

6.1.1. 202,830,841,215.23 100.00

6.1.6. - 0.00

202,830,841,215.23 100.00

12,875,000,000.00 100.00

6.2.2. 12,875,000,000.00 100.00

12,875,000,000.00 100.00

-SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

(SILPA)

466,866,602,846.23 466,866,602,846.23

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 12,875,000,000.00 -

JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN 12,875,000,000.00 -

JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN 202,830,841,215.23 -

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 12,875,000,000.00 -

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun

Sebelumnya

202,830,841,215.23 -

Penerimaan piutang daerah - -

PEMBIAYAAN 189,955,841,215.23 -

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 202,830,841,215.23 -

JUMLAH 1,527,432,248,857.77 283,032,369,895.90

SURPLUS/(DEFISIT) 276,910,761,631.00 466,866,602,846.23

Belanja Barang dan Jasa 437,157,977,846.45 57,569,617,682.75

Belanja Modal 319,912,959,694.20 135,065,556,515.54

BELANJA LANGSUNG 861,457,202,954.85 214,914,114,875.69

Belanja Pegawai 104,386,265,414.20 22,278,940,677.40

Belanja Bantuan Keuangan Kepada 778,659,076.00 41,340,924.00

Belanja Tidak Terduga 4,661,824,740.00 1,638,175,260.00

Belanja Hibah 88,039,062,324.09 13,855,181,075.91

Belanja Bantuan Sosial 125,122,035,918.65 23,895,208,484.48

BELANJA TIDAK LANGSUNG 665,975,045,902.92 68,118,255,020.21

Belanja Pegawai 447,373,463,844.18 28,688,349,275.82

JUMLAH 1,804,343,010,488.77 183,834,232,950.33

BELANJA 1,527,432,248,857.77 283,032,369,895.90

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 88,147,637,290.00 322,855,890.00

Bantuan keuangan dari Prov insi atau pemerintah

daerah lainnya

132,238,850,000.00 (9,000,000,000.00)

Pendapatan Hibah 3,000,000,000.00 -

Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov insi 2) 192,223,656,000.00 24,699,000,521.56

Dana Alokasi Khusus 7,928,600,000.00 -

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH

415,610,143,290.00 16,021,856,411.56

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 875,545,969,532.00 130,689,766,872.00

Dana Alokasi Umum 268,229,224,000.00 93,536,000.00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 29,460,728,892.09 11,068,309,636.09

DANA PERIMBANGAN 1,151,703,793,532.00 130,783,302,872.00

Hasil Retribusi Daerah 1) 27,322,311,854.00 (824,959,540.00)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 9,875,961,842.68 -

PENDAPATAN ASLI DAERAH 237,029,073,666.77 37,029,073,666.77

Hasil Pajak Daerah1) 170,370,071,078.00 26,785,723,570.68

%

2 4 5

PENDAPATAN DAERAH 1,804,343,010,488.77 183,834,232,950.33

Nomor

UrutUraian

Anggaran Setelah

Perubahan 2011Realisasi

Bertambah/(berkurang)

(Rp)


100


RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2012

NoANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI LEBIH/(KURANG) (%)

4 1,950,225,268,226.19 2,206,403,604,853.17 256,178,336,626.98 113.14

4 .1 303,983,530,207.00 352,034,256,557.17 48,050,726,350.17 115.81

4 .1 .1. 235,170,966,501.00 261,380,972,015.37 26,210,005,514.37 111.15

4 .1 .2. 37,849,480,240.00 43,791,684,142.77 5,942,203,902.77 115.70

4 .1 .3. 13,191,116,874.00 13,191,116,874.76 0.76 100.00

4 .1 .4. 17,771,966,592.00 33,670,483,524.27 15,898,516,932.27 189.46

4.2. 1,130,891,282,606.00 1,339,024,155,296.00 208,132,872,690.00 118.40

4.2.1. 732,346,736,606.00 940,479,609,296.00 208,132,872,690.00 128.42

4.2.2. 385,085,246,000.00 385,085,246,000.00 - 100.00

4.2.3. 13,459,300,000.00 13,459,300,000.00 - 100.00

4.3. 515,350,455,413.19 515,345,193,000.00 (5,262,413.19) 100.00

4.3.1. 0.00 0.00 - -

4.3.3. 219,695,602,413.19 219,690,340,000.00 (5,262,413.19) 100.00

4.3.4. 63,214,153,000.00 63,214,153,000.00 - 100.00

4.3.5 232,440,700,000.00 232,440,700,000.00 - 100.00

1,950,225,268,226.19 2,206,403,604,853.17 256,178,336,626.98 113.14

5 2,399,400,871,072.42 1,671,847,876,316.97 727,552,994,755.45 69.68

5.1. 788,433,922,116.00 636,400,738,757.38 152,033,183,358.62 80.72

5.1.1. 621,025,934,440.00 497,913,703,093.78 123,112,231,346.22 80.18

5.1.2. - - - -

5.1.4. 143,979,328,600.00 119,936,557,310.60 24,042,771,289.40 83.30

5.1.5 7,650,000,000.00 7,435,354,000.00 214,646,000.00 97.19

5.1.7 778,659,076.00 778,659,076.00 - 100.00

5.1.8 15,000,000,000.00 10,336,465,277.00 4,663,534,723.00 68.91

5.2. 1,610,966,948,956.42 1,035,447,137,559.59 575,519,811,396.83 64.27

5.2.1. 178,777,202,454.60 155,760,614,729.40 23,016,587,725.20 87.13

5.2.2. 495,065,956,761.20 401,358,109,565.31 93,707,847,195.89 81.07

5.2.3. 937,123,789,740.62 478,328,413,264.88 458,795,376,475.74 51.04

2,399,400,871,072.42 1,671,847,876,316.97 727,552,994,755.45 69.68

(449,175,602,846.23) 534,555,728,536.20 983,731,331,382.43 (119.01)

6 449,175,602,846.23 449,668,936,811.23 (493,333,965.00) 100.11

6.1. 466,866,602,846.23 467,358,936,811.23 492,333,965.00 100.11

6.1.1. 466,866,602,846.23 467,358,936,811.23 (492,333,965.00) 100.11

466,866,602,846.23 467,358,936,811.23 (492,333,965.00) 100.11

6.2. 17,691,000,000.00 17,690,000,000.00 1,000,000.00 99.99

6.2.2. 17,691,000,000.00 17,690,000,000.00 1,000,000.00 99.99

-

17,691,000,000.00 17,690,000,000.00 1,000,000.00 99.99

449,175,602,846.23 449,668,936,811.23 (493,333,965.00) 100.11

- 984,224,665,347.43 (984,224,665,347.43) -

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETTO


PENGELUARAN DAERAH


Belanja Modal

JUMLAH BELANJA


PEMBIAYAAN DAERAH




Belanja Pegawai

BELANJA DAERAH


Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Hibah


Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota

Belanja Tak Terduga

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH PENDAPATAN

DANA PERIMBANGAN


Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Hibah



Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda lainnya

URAIAN

PENDAPATAN




Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


101



TAHUN ANGGARAN 2013

NoANGGARAN SETELAH


4 2,214,991,437,841.00 2,422,211,293,724.97 207,219,855,883.97 9.36

4 .1 354,840,272,692.00 470,719,063,632.97 115,878,790,940.97 32.66

4 .1 .1. 262,423,628,135.00 340,998,751,947.69 78,575,123,812.69 29.94

4 .1 .2. 51,248,954,189.00 57,381,026,799.94 6,132,072,610.94 11.97

4 .1 .3. 17,190,000,000.00 17,191,752,156.80 1,752,156.80 0.01

4 .1 .4. 23,977,690,368.00 55,147,532,728.54 31,169,842,360.54 130.00

4.2. 1,173,881,648,321.00 1,281,536,428,792.00 107,654,780,471.00 9.17

4.2.1. 723,561,592,321.00 831,216,372,792.00 107,654,780,471.00 14.88

4.2.2. 427,133,126,000.00 427,133,126,000.00 - 0.00

4.2.3. 23,186,930,000.00 23,186,930,000.00 - 0.00

4.3. 686,269,516,828.00 669,955,801,300.00 (16,313,715,528.00) (2.38)

4.3.1. 4,400,000,000.00 0.00 (4,400,000,000.00) (100.00)

4.3.3. 346,488,590,800.00 336,773,634,300.00 (9,714,956,500.00) (2.80)

4.3.4. 95,822,126,028.00 93,623,367,000.00 (2,198,759,028.00) (2.29)

4.3.5 239,558,800,000.00 239,558,800,000.00 - -

2,214,991,437,841.00 2,422,211,293,724.97 207,219,855,883.97 9.36

5 3,167,626,103,188.43 2,420,847,444,080.94 (746,778,659,107.49) (23.58)

5.1. 831,041,322,064.62 734,517,519,834.65 (96,523,802,229.97) (11.61)

5.1.1. 655,033,536,400.00 593,792,435,813.65 (61,241,100,586.35) (9.35)

5.1.2. - -

5.1.4. 153,667,231,540.00 132,592,728,210.00 (21,074,503,330.00) (13.71)

5.1.5 10,671,511,124.62 4,870,485,000.00 (5,801,026,124.62) (54.36)

5.1.7 778,667,000.00 778,659,076.00 (7,924.00) (0.00)

5.1.8 10,890,376,000.00 2,483,211,735.00 (8,407,164,265.00) (77.20)

5.2. 2,336,584,781,123.81 1,686,329,924,246.29 (650,254,856,877.52) (27.83)

5.2.1. 222,341,810,930.00 185,249,418,575.20 (37,092,392,354.80) (16.68)

5.2.2. 518,918,908,787.00 416,941,841,620.27 (101,977,067,166.73) (19.65)

5.2.3. 1,595,324,061,406.81 1,084,138,664,050.82 (511,185,397,355.99) (32.04)

3,167,626,103,188.43 2,420,847,444,080.94 (746,778,659,107.49) (23.58)

(952,634,665,347.43) 1,363,849,644.03 953,998,514,991.46 (100.14)

6 952,634,665,347.43 963,401,463,741.43 10,766,798,394.00 1.13

6.1. 984,224,665,347.43 984,401,463,741.43 176,798,394.00 0.02

6.1.1. 984,224,665,347.43 984,401,463,741.43 176,798,394.00 0.02

984,224,665,347.43 984,401,463,741.43 176,798,394.00 0.02

6.2. 31,590,000,000.00 21,000,000,000.00 (10,590,000,000.00) (33.52)

6.2.2. 31,590,000,000.00 21,000,000,000.00 (10,590,000,000.00) (33.52)

-

31,590,000,000.00 21,000,000,000.00 (10,590,000,000.00) (33.52)

952,634,665,347.43 963,401,463,741.43 10,766,798,394.00 1.13

- 964,765,313,385.46 (964,765,313,385.46) 0.00



PEMBIAYAAN NETTO


PENGELUARAN DAERAH


Belanja Modal

JUMLAH BELANJA


PEMBIAYAAN DAERAH




Belanja Pegawai

BELANJA DAERAH


Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Hibah



Belanja Tak Terduga

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH PENDAPATAN

DANA PERIMBANGAN


Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi khusus


Pendapatan Hibah




URAIAN

PENDAPATAN





Dipisahkan



102



TAHUN ANGGARAN 2014

NoANGGARAN SETELAH


4 2,243,422,215,087.00 2,498,540,496,958.47 255,118,281,871.47 111.37

4 .1 638,630,681,123.00 752,582,581,776.47 113,951,900,653.47 117.84

4 .1 .1. 496,803,855,927.00 575,567,514,291.74 78,763,658,364.74 115.85

4 .1 .2. 59,547,489,715.00 68,312,178,262.58 8,764,688,547.58 114.72

4 .1 .3. 22,000,000,000.00 18,557,696,204.15 (3,442,303,795.85) 84.35

4 .1 .4. 60,279,335,481.00 90,145,193,018.00 29,865,857,537.00 149.55

4.2. 1,176,771,223,989.00 1,321,528,732,432.00 144,757,508,443.00 112.30

4.2.1. 718,799,721,989.00 863,557,230,432.00 144,757,508,443.00 120.14

4.2.2. 449,982,262,000.00 449,982,262,000.00 - 100.00

4.2.3. 7,989,240,000.00 7,989,240,000.00 - 100.00

4.3. 428,020,309,975.00 424,429,182,750.00 (3,591,127,225.00) 99.16

4.3.1. 8,000,000,000.00 3,830,000,000.00 (4,170,000,000.00) 47.88

4.3.3. 211,256,756,000.00 210,276,878,775.00 (979,877,225.00) 99.54

4.3.4. 106,432,639,000.00 107,991,389,000.00 1,558,750,000.00 101.46

4.3.5 102,330,914,975.00 102,330,914,975.00 - 100.00

2,243,422,215,087.00 2,498,540,496,958.47 255,118,281,871.47 111.37

5 3,171,727,528,472.00 2,499,585,182,573.13 (672,142,345,898.87) 78.81

5.1. 855,194,718,790.00 783,390,898,940.53 (71,803,819,849.47) 91.60

5.1.1. 688,854,158,040.00 649,441,896,540.53 (39,412,261,499.47) 94.28

5.1.3. 800,000,000.00 800,000,000.00 - 100.00

5.1.4. 145,740,560,750.00 120,659,576,081.00 (25,080,984,669.00) 82.79

5.1.5 9,000,000,000.00 6,980,371,500.00 (2,019,628,500.00) 77.56

5.1.7 800,000,000.00 751,529,845.00 (48,470,155.00) 93.94

5.1.8 10,000,000,000.00 4,757,524,974.00 (5,242,475,026.00) 47.58

5.2. 2,316,532,809,682.00 1,716,194,283,632.60 (600,338,526,049.40) 74.08

5.2.1. 219,210,991,999.00 194,751,340,985.87 (24,459,651,013.13) 88.84

5.2.2. 596,771,691,501.00 488,636,554,844.34 (108,135,136,656.66) 81.88

5.2.3. 1,500,550,126,182.00 1,032,806,387,802.39 (467,743,738,379.61) 68.83

3,171,727,528,472.00 2,499,585,182,573.13 (672,142,345,898.87) 78.81

(928,305,313,385.00) (1,044,685,614.66) 927,260,627,770.34 0.11

6 928,305,313,385.00 936,740,689,745.46 8,435,376,360.46 100.91

6.1. 964,765,313,385.00 964,305,689,745.46 (459,623,639.54) 99.95

6.1.1. 964,765,313,385.00 964,305,689,745.46 (459,623,639.54) 99.95

964,765,313,385.00 964,305,689,745.46 (459,623,639.54) 99.95

6.2. 36,460,000,000.00 27,565,000,000.00 (8,895,000,000.00) 75.60

6.2.2. 36,460,000,000.00 27,565,000,000.00 (8,895,000,000.00) 75.60

-

36,460,000,000.00 27,565,000,000.00 (8,895,000,000.00) 75.60

928,305,313,385.00 936,740,689,745.46 8,435,376,360.46 100.91

- 935,696,004,130.80 (935,696,004,130.80)


PEMBIAYAAN NETTO




PENGELUARAN DAERAH




Belanja Tak Terduga

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai


Belanja Modal

JUMLAH BELANJA


PEMBIAYAAN DAERAH





JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA DAERAH


Belanja Pegawai

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Pendapatan Hibah





Dipisahkan


DANA PERIMBANGAN


Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi khusus


PENDAPATAN

URAIAN


103


LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG TERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

TAHUN ANGGARAN 2015

1 3 4 5 7

1. 2,529,001,945,784.00 2,198,750,825,394.15 330,251,120,389.85 86.94

1.1. 539,892,356,090.00 547,744,846,650.15 (7,852,490,560.15) 101.45

1.1.1. 353,408,000,000.00 385,494,515,123.31 (32,086,515,123.31) 109.08

1.1.2. 54,013,679,440.00 48,395,714,264.63 5,617,965,175.37 89.60

1.1.3. 28,560,000,000.00 17,124,595,484.65 11,435,404,515.35 59.96

1.1.4. 103,910,676,650.00 96,730,021,777.56 7,180,654,872.44 93.09

1.2. 1,430,910,142,069.00 1,145,301,044,119.00 285,609,097,950.00 80.04

1.2.1. 1,030,844,276,069.00 747,602,272,119.00 283,242,003,950.00 72.52

1.2.2. 388,230,396,000.00 388,230,396,000.00 - 100.00

1.2.3. 11,835,470,000.00 9,468,376,000.00 2,367,094,000.00 80.00

1.3. 558,199,447,625.00 505,704,934,625.00 52,494,513,000.00 90.60

1.3.1. 4,500,000,000.00 1,185,000,000.00 3,315,000,000.00 26.33

1.3.3. 252,545,976,625.00 222,438,963,625.00 30,107,013,000.00 88.08

1.3.4. 146,023,971,000.00 146,023,971,000.00 - 100.00

1.3.5. 155,129,500,000.00 136,057,000,000.00 19,072,500,000.00 87.71

2. 3,431,637,949,914.80 2,897,353,662,621.07 534,284,287,293.73 84.43

2.1. 1,078,027,912,885.80 990,651,523,663.37 87,376,389,222.43 91.89

2.1.1. 751,747,192,385.80 694,001,022,970.37 57,746,169,415.43 92.32

2.1.3. 800,000,000.00 800,000,000.00 - 100.00

2.1.4. 280,395,720,500.00 264,504,384,697.00 15,891,335,803.00 94.33

2.1.5. 9,000,000,000.00 6,254,308,000.00 2,745,692,000.00 69.49

2.1.7. 1,085,000,000.00 998,806,796.00 86,193,204.00 92.06

2.1.8. 35,000,000,000.00 24,093,001,200.00 10,906,998,800.00 68.84

2.2. 2,353,610,037,029.00 1,906,702,138,957.70 446,907,898,071.30 81.01

2.2.1. 291,345,136,300.00 250,712,015,643.57 40,633,120,656.43 86.05

2.2.2. 711,907,692,678.00 565,563,910,700.85 146,343,781,977.15 79.44

2.2.3. 1,350,357,208,051.00 1,090,426,212,613.28 259,930,995,437.72 80.75

(902,636,004,130.80) (698,602,837,226.92) (204,033,166,903.88) 77.40

3. 968,756,004,130.80 965,876,004,130.80 2,880,000,000.00 99.70

3.1. 935,696,004,130.80 935,696,004,130.80 - 100.00

3.1.1. 935,696,004,130.80 935,696,004,130.80 - 100.00

3.2. 33,060,000,000.00 30,180,000,000.00 2,880,000,000.00 91.29

3.2.2. 33,060,000,000.00 30,180,000,000.00 2,880,000,000.00 91.29

902,636,004,130.80 905,516,004,130.80 (2,880,000,000.00) 100.32

- 206,913,166,903.88 (206,913,166,903.88) -

%Anggaran Anggaran

Kode

Rekening

Jumlah Realisasi SisaUraian

Anggaran

PENDAPATAN 330,251,120,389.85


(PAD)

(7,852,490,560.15)

2 6

Prognosis

Pendapatan Pajak Daerah (32,086,515,123.31)

Pendapatan Retribusi Daerah 5,617,965,175.37

Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

11,435,404,515.35

Lain-lain PAD Yang Sah 7,180,654,872.44

DANA PERIMBANGAN 285,609,097,950.00

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

283,242,003,950.00

Dana Alokasi Umum (DAU) -

Dana Alokasi Khusus (DAK) 2,367,094,000.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH

52,494,513,000.00

Pendapatan Hibah 3,315,000,000.00

Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya

30,107,013,000.00

Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus

-

Bantuan Keuangan 19,072,500,000.00

BELANJA 534,284,287,293.73

BELANJA TIDAK LANGSUNG 87,376,389,222.43

Belanja Pegawai 57,746,169,415.43

Belanja Subsidi -

Belanja Hibah 15,891,335,803.00

Belanja Bantuan Sosial 2,745,692,000.00

Belanja Bantuan Keuangan

Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota,

Pemerintahan Desa dan Partai

Politik

86,193,204.00

Belanja Tidak Terduga 10,906,998,800.00

BELANJA LANGSUNG 446,907,898,071.30

Belanja Pegawai 40,633,120,656.43

Belanja Barang dan Jasa 146,343,781,977.15

BELANJA MODAL 259,930,995,437.72

SURPLUS/(DEFISIT) (204,033,166,903.88)

PEMBIAYAAN 2,880,000,000.00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN -

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya

-

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN

2,880,000,000.00

Penyertaan Modal/Investasi

Pemerintah Daerah

2,880,000,000.00

PEMBIAYAAN NETTO (2,880,000,000.00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN

ANGGARAN (SILPA)

(206,913,166,903.88)


104

Hasil Output SPSS

A. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

PAD 6 143796987897 752582581776 417317801696.70 220837036701.757

DP 6 844535994856 1339024155296 1180605024837.83 184481601087.960

LLPDYS 6 254947162700 669955801300 464332069610.83 137406897554.291

BD 6 1377337385051 2897353662621 2065733966583.54 620439944431.479

Valid N

(listwise)

6

B. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 6

Normal Parametersa,b

Mean .0002848

Std. Deviation 144575679798.

58655000

Most Extreme Differences

Absolute .247

Positive .247

Negative -.137

Kolmogorov-Smirnov Z .604

Asymp. Sig. (2-tailed) .858

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


105

C. Uji Multikolinearitas

D. Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Mode

l

R R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 .972a .946 .864 2285942212

15.364

1.742



Coefficientsa


Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. Collinearity

Statistics

B Std.

Error

Beta Tolerance VIF

1

(Constant)

2406664

559460.

523

772388

955751.

336

3.116 .089

PAD 2.984 .621 1.062 4.803 .041 .555 1.801

DP -2.503 .993 -.744 -2.521 .128 .311 3.212

LLPDYS 2.949 1.109 .653 2.659 .117 .450 2.222



106

E. Uji Heteroskedastisitas

F. Analisis Regresi Linier Berganda

Belanja Daerah = 2,407E12 + 2,984PAD – 2,503DP + 2,949LLPDYS

Coefficientsa


Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) 39371884

2295.096

13077640

0525.503

3.011 .095

PAD .274 .105 .897 2.606 .121

DP -.537 .168 -1.467 -3.192 .086

LLPDYS .522 .188 1.062 2.780 .109

a. Dependent Variable: ABS_RES

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 2.407E+12 7.724E+11 3.116 .089

PAD 2.984 .621 1.062 4.803 .041

DP -2.503 .993 -.744 -2.521 .128

LLPDYS 2.949 1.109 .653 2.659 .117



107

G. Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1 .972a 0.946 0.864 2.29E+11 1.742



H. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 1.820E+24 3 6.067E+23 11.611 .080b

Residual 1.045E+23 2 5.226E+22

Total 1.925E+24 5


b. Predictors: (Constant), LLPDYS, PAD, DP


Documents

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, … · 2016. 7. 27. · PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAINPENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA