PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA …repository.stieykpn.ac.id/815/1/Ringkasan Skripsi Monilia... · 2020. 4. 9. · Klasifikasi belanja daerah

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANAALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI

KABUPATEN DAN KOTA SE-NUSA TENGGARA BARAT,NUSA TENGGARA TIMUR, MALUKU, MALUKU UTARA,

PAPUA, DAN PAPUA BARAT TAHUN 2014-2018

RINGKASAN SKRIPSIDiajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

MONILIA ANNISA

NIM. 111629191

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2020

SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UⅣ IUⅣI

TERHADAP BELANJA Ⅳ10DAL DI KABUPATEN DAN KOTA SE‐ NUSA

TENGGARA BARAT,NUSA TENGGARA TIPIUR,PIIALUKU,Ⅳ lALUKU

UTARA,PAPUA,DAN PAPUA BARAT TAHUN 2014‐ 2018

E)ipersiapkan dan disusun oleh:

MONILIA ANNISA

No lnduk】噸ahasislwa:111`29191

telah dipresentasikan di depan Ti I 17 Febnrari 2020 dan dinyatakan telah

memenuhi syarat untuk aratan untuk memperoleh gelar

ntansi.

″ ′

Dr.,M.Si。 ,Ak。tika Jauharia Hatt

Yogyakarta,17 Februari 2020

Sckolah TinggiIImu EkOnomi YKPN Yogyakarta

Ｓ

陶ｖｉｔ

Ｍ

I(etua

ubiyakto,Dr.,

Rudy Badrudin, Dr., M.Si., Ak.

祐高猿薫愁卜




Monilia Annisa

Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara

ABSTRAK

Otonomi daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyejahterakanmasyarakat melalui peningkatan fasilitas prasarana dan sarana. Tingkatkesejahteraan masyarakat dapat dihitung menggunakan indeks pembangunanmanusia (IPM). IPM pada daerah yang digunakan dalam riset ini termasuk dalamperingkat sepuluh provinsi terendah di Indonesia. Tujuan riset ini adalah untukmengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan danaalokasi umum (DAU) terhadap belanja modal (BM). Daerah yang dipilih yaitukabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku,Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Riset ini mengambil data laporan realisasianggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahunan di Direktorat JenderalPerimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan selama periode 2014-2018. Riset ini mengambil seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa TenggaraBarat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Baratsebagai populasi. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling sehinggaditentukan dua karakteristik untuk mengambil sampel. Pengambilan sampeldengan cara tersebut menghasilkan total 457 data. Hasil pengujian secara parsialriset ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadapBM dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM. PAD yang negatifmengindikasikan bahwa terdapat fenomena flypaper effect dalam riset ini.Pengujian secara simultan menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh positif dansignifikan terhadap BM.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal (BM)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

repository.stieykpn.ac.id




Monilia Annisa

Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara

ABSTRACT

Regional autonomy is used by local governments to improve the welfare of thecommunity through the improvement of infrastructure and facilities. The level ofcommunity welfare can be calculated using the human development index (HDI).HDI in the regions used in this research is included in the ranking of the tenlowest provinces in Indonesia. The purpose of this research is to find out andanalyze the effect of regional own-source revenue (PAD) and general allocationfunds (DAU) on capital expenditure (BM). The chosen regions are regencies andcities in Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara,Papua and Papua Barat. This research takes data on the annual realization of theregional budget (APBD) in the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK)Ministry of Finance during the 2014-2018 period. This research took allregencies and cities in the provinces of Nusa Tenggara Barat, Nusa TenggaraTimur, Maluku, Maluku Utara, Papua and Papua Barat as populations. Thesample was selected using purposive sampling so that two characteristics weredetermined to take the sample. Sampling in this way produced a total of 457 data.The partial test results of this research indicate that PAD has a negative andsignificant effect on BM and DAU has a positive and significant effect on BM. Anegative PAD indicates that there is a flypaper effect phenomenon in thisresearch. Simultaneous testing shows that PAD and DAU have a positive andsignificant effect on BM.

Keywords: Regional Local Government Revenue/Regional Own-Source Revenue(PAD), General Allocation Fund (DAU), Capital Expenditures (BM)



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akhir dari pemerintahan orde baru pada 1998 memberikan harapan bagi

perbaikan pelaksanaan pemerintahan. Lahirlah Undang-Undang (UU) Nomor 22

Tahun 1999, mengubah pengaturan kewenangan menjadi sistem desentralisasi

kemudian membagi dua pengaturan kewenangan pemerintahan meliputi

pemerintah pusat (pempus) dan pemerintah daerah (pemda). Pemda ialah

penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kewenangan di daerah

otonom meliputi wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Daerah otonom menjadi

perwujudan dari asas devolusi dan dekonsentrasi atas desentralisasi. Dewasa ini

era desentralisasi lebih diketahui sebagai era otonomi daerah.

Kebijakan otonomi daerah saat ini diterapkan oleh pemerintah melalui UU

23/2014. Selaras dengan UU yang mengatur mengenai otonomi daerah, maka

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat harus diurus dan diatur sendiri

oleh daerah otonom sejalan dengan hak, wewenang, dan kewajiban yang telah

diberikan. Kewenangan pemda dalam penyelenggaraan otonomi daerah digunakan

untuk mencari lebih banyak sumber keuangan sesuai dengan kemampuan

daerahnya masing-masing. Sumber keuangan daerah ditetapkan di Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah (PP) 12/2019 menguraikan bahwa APBD dibagi atas

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran terbesar di

APBD terdapat pada pendapatan daerah serta belanja daerah. Pendapatan daerah

adalah seluruh penambah nilai kekayaan bersih suatu daerah yang diakui dan

1



2

dinyatakan sebagai hak daerah. Terdapat tiga pendapatan daerah, antara lain:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang sah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran atau belanja yang

mengurangi nilai kekayaan bersih daerah dan diakui serta dinyatakan sebagai

kewajiban pemda. Pengklasifikasian belanja daerah meliputi Belanja Operasi,

Belanja Modal (BM), Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Perencanaan

pembangunan daerah harus diperhatikan ketika melakukan perencanaan dan

penyusunan APBD.

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

yang dikuasai daerah oleh pemda dan masyarakat dalam menghadapi

ketergantungan sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

daerah. Salah satu faktor dalam mewujudkan pembangunan daerah adalah fasilitas

prasarana dan sarana. Pembangunan prasarana dan sarana di berbagai daerah

selama ini masih dalam keadaan tidak optimal. Akibatnya banyak wilayah di

Indonesia, salah satunya kawasan timur Indonesia (KTI) belum terjangkau oleh

kegiatan pembangunan. Ketidakmerataan persebaran pembangunan prasarana dan

sarana berpengaruh terhadap kecepatan pembangunan sosial ekonomi dan

perwujudan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Tingkat kesejahteraan

masyarakat dapat memperlihatkan kondisi mengenai keadaan kehidupan

masyarakat suatu daerah yang ditunjukkan melalui standar kehidupan masyarakat

(Badrudin, 2017:149).

Standar kehidupan masyarakat diukur menggunakan Human Development

Index (HDI) atau disebut juga sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM



3

meliputi tiga dimensi dasar untuk perhitungannya, yaitu kesehatan, pendidikan,

dan pengeluaran. Hasil perhitungan IPM akan menunjukkan cara penduduk untuk

mampu mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan,

pendapatan, dan lainnya.

IPM di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku,

Maluku Utara (Malut), Papua, dan Papua Barat (Pabar) pada 2014 sampai dengan

2018 hasilnya relatif di bawah dan masih dalam kategori sedang walaupun ada

peningkatan indeks. Dari penjelasan tersebut, berdasarkan data-data yang ada saat

ini keenam provinsi merupakan daerah yang masuk dalam peringkat 10 provinsi

terendah di Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018 dalam hal IPM. Padahal,

IPM ialah ukuran pencapaian pembangunan manusia berlandas beberapa unsur

dasar kualitas hidup. Pencapaian kualitas hidup yang baik salah satunya dilakukan

dengan pengelolaan anggaran belanja oleh pemda terutama BM. BM dipengaruhi

oleh unsur-unsur meliputi: PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

sah.

Kuncoro (2014:7) menerangkan bahwa PAD bersumber dari perusahaan

daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Fungsi utama PAD adalah untuk

memenuhi kepentingan masyarakat melalui program pemerintah. Salah satu unsur

yang memengaruhi PAD adalah BM jadi, dapat dikatakan bahwa dua hal ini

saling memengaruhi. Banyaknya realisasi dana PAD pada total pendapatan daerah

ditunjukkan oleh seberapa besar persentase PAD terhadap pendapatan daerah.



4

PAD dapat mencerminkan taraf kemandirian daerah. Angka PAD yang

tinggi membuktikan bahwa suatu daerah mampu mengurangi ketergantungan

terhadap pempus. Tidak hanya peningkatan PAD, untuk memperkecil

ketergantungan juga harus diimbangi dengan pengelolaan pendapatan transfer

yang baik. Pendapatan transfer terdiri dari transfer pempus dan transfer antar-

daerah.

Salah satu pendapatan transfer pempus adalah dana perimbangan. Siregar

(2017:82) menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan dana untuk

membiayai kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi yang

didistribusikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

kemudian diserahkan kepada daerah. Dana perimbangan meliputi Dana Transfer

Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). DTU mencakup DAU dan

DBH.

Tujuan DAU ialah untuk mengurangi ketidakseimbangan horizontal

(horizontal imbalance) antar-pemda. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa DAU

menjadi salah satu faktor yang memengaruhi BM. DAU juga dapat mencerminkan

taraf kemandirian daerah. Penerimaan yang makin besar diharapkan dapat

meningkatkan alokasi BM, tetapi semakin besar persentase DAU berarti tingkat

ketergantungan pemda terhadap pempus semakin tinggi.

Realisasi DAU pada tahun 2014 sampai dengan 2018 keenam provinsi

memiliki persentase yang fluktuatif. Realisasi yang tinggi dari DAU dapat

memunculkan fenomena flypaper effect (FE). FE menyebabkan alokasi dana

perimbangan tidak optimal, fenomena ini diperlihatkan oleh jumlah DAU yang



5

didapat pemda (Badrudin dan Kuncorojati, 2017:57). Tingginya angka DAU

didukung pernyataan Bhakti (2013:71) bahwa ketimbang mengusahakan

peningkatan PAD, pemda justru semakin bergantung diri pada DAU.

Ketergantungan disebabkan oleh beban belanja daerah yang besar. Oleh sebab itu,

penting adanya perubahan pola pengelolaan belanja daerah yang rasional dan

memiliki sifat investasi produktif dalam mendorong kemandirian.

Klasifikasi belanja daerah salah satunya adalah BM. Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) menerangkan bahwa BM adalah pengeluaran untuk

pembentukan modal yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan

bersifat menambah aset tetap dan aset lainnya. Penambahan aset tetap dilakukan

dengan dialokasikannya dana APBD dalam bentuk anggaran BM yang bersumber

dari pendapatan daerah. Aset tetap dan aset lainnya diadakan bagi kebutuhan

daerah berdasarkan prasarana dan sarana.

Realisasi BM di daerah NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar

memiliki persentase fluktuatif, tetapi proporsi rasio masih rendah. Tidak ada BM

dari enam provinsi yang mencapai 30 persen dari belanja daerah. Penjelasan dari

data tersebut menunjukkan tidak ada penambahan aset skala besar dalam

meningkatkan prasarana dan sarana.

Di samping itu, walaupun pada 2014 sampai dengan 2018 realisasi dana

PAD rendah dengan persentase cenderung turun, dana DAU fluktuatif yang di

beberapa daerah memiliki ketergantungan tinggi, dan proporsi BM masih dalam

rasio rendah, tidak menghalangi peningkatan IPM setiap tahunnya meski masih

dalam kategori sedang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesejahteraan dan



6

kualitas hidup masyarakat di Provinsi NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan

Pabar mengalami perkembangan yang baik.

Berdasar dari uraian latar belakang, peneliti menaruh minat untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi

Umum Terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Se-Nusa Tenggara

Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Dan Papua

Barat Tahun 2014-2018”.

Rumusan Masalah

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap BM di Kabupaten dan Kota se-NTB, NTT,

Maluku, Malut, Papua, dan Pabar pada tahun 2014-2018?

2. Apakah DAU berpengaruh terhadap BM di Kabupaten dan Kota se-NTB, NTT,

Maluku, Malut, Papua, dan Pabar pada tahun 2014-2018?

3. Apakah PAD dan DAU berpengaruh terhadap BM di Kabupaten dan Kota se-

NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar pada tahun 2014-2018?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh PAD terhadap BM di Kabupaten dan

Kota se-NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar pada tahun 2014-2018.

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh DAU terhadap BM di Kabupaten dan

Kota se-NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar pada tahun 2014-2018.

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh PAD dan DAU terhadap BM di

Kabupaten dan Kota se-NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar pada

tahun 2014-2018.



7

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan mula-mula dikenalkan oleh Jensen dan Meckling pada 1976.

Teori ini menerangkan tentang hubungan dua pelaku ekonomi yang memiliki

ikatan perjanjian dan terdiri dari pihak yang memberi tanggung jawab (prinsipal)

dan pihak yang diberi tanggung jawab (agen) (Jensen dan Meckling, 1976:308).

Belkaoui (2011:188) menyatakan bahwa suatu penyelesaian yang efisien terhadap

masalah kepentingan mengawali munculnya teori keagenan melalui adanya

kontrak yang muncul di antara berbagai pihak organisasi. Hubungan keagenan

antara pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah DPRD

sebagai prinsipal bagi Pemda (agen). DPRD juga menjadi agen bagi masyarakat

(prinsipal).

Otonomi Daerah

Sejak tahun 1999 Indonesia menganut sistem otonomi daerah dalam

melaksanakan pemerintahannya. Hal tersebut sesuai UU 22/1999 yang saat ini

telah diubah dalam UU 23/2014 dengan perubahan kedua UU 9/2015 karena

adanya penyesuaian tugas dan wewenang. Otonomi daerah menurut perundang-

undangan adalah bagaimana pemda mengurus dan mengatur sendiri daerahnya

sesuai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang telah diberikan.

Simanjuntak (2013:66) menjelaskan otonomi daerah adalah pencapaian tujuan

yang tidak melenceng dari peraturan perundang-undangan melalui bagaimana

pemda mampu mengendalikan daerah dengan baik, tidak terdapat kesenjangan

antara masyarakat dan pemerintah, dan tidak ada kesenjangan antar-masyarakat.



8

Sjafrizal (2014:106) menerangkan bahwa hakikatnya otonomi daerah adalah hak

atau wewenang suatu daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Djaenuri (2012:88) menyatakan PAD ialah penerimaan berdasarkan peraturan

daerah yang dipungut dan diperoleh dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri.

Halim dan Kusufi (2012:101) menuturkan bahwa PAD adalah sumber ekonomi

asli daerah yang menjadi penerimaan daerah. Tujuan PAD adalah sebagai

perwujudan desentralisasi, maka sesuai dengan potensi daerah diberikan

kewenangan terhadap pemda untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah

(Nuarisa, 2013).

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dalam perundang-undangan dijelaskan sebagai dana yang asalnya dari

pendapatan APBN dan didistribusikan dengan tujuan untuk meratakan

kemampuan keuangan antardaerah. Awaniz (2011:19) menyatakan DAU adalah

klasifikasi transfer dana antar tingkat pemerintahan dimana dana tersebut tidak

terikat dengan rencana pengeluaran tertentu. DAU memiliki sifat “Block Grant”

yang artinya keputusan penggunaan diberikan seluruhnya kepada pemda sehingga

pemda leluasa untuk menentukan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan dalam

meningkatkan pelayanan umum terhadap masyarakat di daerah.

Belanja Modal (BM)

BM dalam perundang-undangan dijelaskan sebagai pengeluaran anggaran dalam

menambah aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu



9

periode akuntansi. Aset tetap yang dianggarkan dalam BM dihitung sejumlah

harga beli atau bangun aset kemudian ditambah dengan seluruh belanja pengadaan

dan pembangunan aset hingga aset siap digunakan. Felix (2012) menyatakan

bahwa peningkatan BM yang dianggarkan mengakibatkan peningkatan BM dalam

hubungannya dengan penambahan infrastruktur dan sarana prasarana publik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia menurut United Nation Development Programme (UNDP)

adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan manusia (“Human

development is the process of enlarging people’s choices”). Human Development

Report (HDR) dirilis oleh UNDP pada tahun 1990. Badan Pusat Statistik (BPS)

(2019) menyatakan bahwa pembangunan manusia secara tidak langsung menjadi

tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB). TPB ialah agenda pembangunan global yang disepakati oleh

negara-negara di dunia hingga tahun 2030.

Kerangka Teoritis

PADH1

Variabel DependenVariabel Independen

DAU

Y

H2BM

H3



10

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM)

Kemandirian suatu daerah dapat tercermin dari PAD. PAD diperhitungkan oleh

pemda dalam APBD guna mendanai BM pemda. Peningkatan PAD suatu daerah

biasanya akan diikuti oleh meningkatnya BM daerah tersebut dengan

menyesuaikan kondisi daerah pada saat tahun anggaran. Penelitian oleh Hairiyah,

Malisan dan Fakhroni (2017), Gerungan, Saerang, dan Ilat (2017), dan Juniawan

dan Suryantini (2018) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan dan

positif terhadap BM. Nurlis (2016) menemukan bahwa PAD tidak memengaruhi

secara signifikan kepada BM. Berdasar penjelasan dan penelitian terdahulu lantas

ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM di kabupaten dan kota

se-NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar tahun 2014-2018.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM)

DAU dijelaskan pada UU 23/2014 sebagai uang yang disediakan dan asalnya dari

pendapatan APBN. Kemandirian suatu daerah juga dapat terlihat dari DAU.

Sukarna (2013:42) menyatakan bahwa selisih kebutuhan daerah dan kemampuan

daerah dapat menghitung tingkat kemampuan daerah untuk membantu

pendistribusian DAU. Penelitian Vanesha, Rahmadi, dan Parmadi (2019),

Adyatma dan Oktaviani (2015), dan Junaedy (2015) menemukan bahwa DAU

berpengaruh signifikan dan positif terhadap BM. Purbarini dan Masdjojo (2015)

dan Nurlis (2016) menemukan bahwa DAU memengaruhi secara tidak signifikan

terhadap BM Berdasar penjelasan dan penelitian terdahulu lantas ditarik hipotesis

sebagai berikut:



11

H2 : DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM di kabupaten dan kota

se-NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar tahun 2014-2018.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

terhadap Belanja Modal (BM)

PAD dan DAU termasuk dalam komponen yang mendanai BM pemda. Sumber

pendapatan tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan fasilitas

prasarana dan sarana. Penelitian oleh Mawarni, Dawarnis, dan Abdullah (2013),

Yawa dan Runtu (2015) dan Suryani dan Pariani (2018) menemukan bahwa

terdapat pengaruh signifikan dan positif dari PAD dan DAU secara bersama

terhadap BM. Berdasar penjelasan dan penelitian terdahulu lantas ditarik hipotesis

sebagai berikut:

H3 : PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM di kabupaten

dan kota se-NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar tahun 2014-2018.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Riset memfokuskan pada pengaruh PAD serta DAU terhadap BM di kabupaten

dan kota se-NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar dengan menggunakan

data tahunan laporan realisasi APBD selama masa lima tahun dari tahun 2014-

2018.



12

Sampel dan Data Penelitian

Populasi dan Sampel

Penulis mengambil populasi kabupaten dan kota yang mencantumkan dan

menyampaikan data PAD, DAU, dan BM dalam laporan realisasi APBD tahunan

kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) periode 2014 sampai

dengan 2018. Penentuan sampel menggunakan karakteristik antara lain kabupaten/

kota di NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar yang sudah

mempublikasikan laporan realisasi APBD tahunan dan kabupaten/kota di NTB,

NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar yang realisasi anggaran PAD, DAU dan

BM tidak bernilai nol (0) atau minus (-). Karakteristik tersebut menghasilkan dan

mengumpulkan data kabupaten/kota tahun 2014-2018 sebanyak 457 data untuk

menjadi sampel penelitian ini. Pemilihan sampel pada tahun 2014-2018 karena

merupakan periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Jenis dan Sumber Data

Peneliti memilih untuk mempergunakan data yang berjenis data dokumenter.

Sumber data untuk mendapat jenis data tersebut yakni data sekunder. Data

sekunder dalam riset ini yakni data APBD berupa data laporan hasil realisasi

PAD, data laporan hasil realisasi DAU, dan data laporan hasil realisasi BM dapat

diperoleh dari website DJPK Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Teknik Pengumpulan Data

Penghimpunan data mempergunakan metode dokumentasi dengan menyatukan

semua dokumen yang dibutuhkan untuk diteliti kemudian dianalisis yang

selanjutnya diproses sesuai dengan masalah yang diteliti. Data dikumpulkan

melalui instansi terkait, yaitu DJPK Kemenkeu yang dapat diperoleh dari



13

websitenya guna mempermudah proses pengumpulan data. Artikel pendukung

studi berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang beberapa

diantaranya telah dipublikasikan juga melalui website.

Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah segala sesuatu atau representasi dari abstraksi fenomena

kehidupan yang bisa diukur dan diberi bermacam nilai (Indriantoro dan Supomo,

2016:61). Pengukuran variabel-variabel dalam riset ini menggunakan satuan

moneter yakni Rupiah (Rp). Operasional variabel merupakan bagaimana cara

dalam mengukur ide konsep dan bagaimana konsep tersebut dapat diukur agar

menghasilkan variabel memengaruhi (independen) dan variabel dipengaruhi

(dependen).

Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas atau variabel independen (X) yaitu tipe variabel yang menjelaskan

atau memengaruhi variabel lain (Indriantoro dan Supomo, 2016:63). Variabel

independen dalam penelitian ini adalah PAD (X1) dan DAU (X2). Variabel-

variabel tersebut diukur dalam satuan moneter rupiah.

Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat disebut juga variabel dependen (Y) ialah tipe variabel yang

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam riset ini adalah

BM. Pengukuran variabel BM menggunakan satuan moneter rupiah.

Model Penelitian

Keterangan:



14

X1 = PAD

X2 = DAU

Y = BM

f = fungsi

Metode dan Teknik Analisis

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif di penelitian ini berperan untuk membandingkan data PAD,

DAU, dan BM.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Penggunaan uji normalitas pada penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov (Uji

K-S atau KS) untuk membandingkan distribusi data sehingga jika hasil perolehan

diperlihatkan dengan nilai signifikansi (sig.) > α = 0,05 berarti data model regresi

berdistribusi normal. Bila nilai signifikansi (sig.) < α = 0,05 menandakan data

model regresi tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tidak adanya multikolinearitas antar variabel bebas yakni jika nilai tolerance >

0,10 dan nilai VIF < 10. Bila nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10 model

regresi dikatakan terdapat kasus multikolinearitas (Ghozali, 2016:103).



15

Uji Heteroskedastisitas

Jika hasil pengujian Glejser menunjukkan nilai signifikansi (sig.) > α = 0,05,

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, kalau hasil pengujian

memperlihatkan nilai signifikansi (sig.) < α = 0,05, maka terjadi

heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Riset ini menggunakan uji secara parsial (t-Test) dan uji secara simultan (uji F).

Uji Parsial (t-Test)

Rancangan hipotesis statistik uji parsial yang diuji pada riset ini yakni sebagai

berikut:

H01 (β1 ≤ 0) : PAD tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM.

H02 (β2 ≤ 0) : DAU tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM.

HA1 (β1 > 0) : PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM.

HA2 (β2 > 0) : DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM.

Uji F (Pengujian secara Simultan)

Persamaan uji simultan, yaitu:

H0 : β0 = β1 = β2 = 0, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel

independen terhadap variabel dependen secara simultan.

HA : β0 ≠ β1 ≠ β2 ≠ 0, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel

independen terhadap variabel dependen secara simultan.



16

Analisis Regresi

Analisis Regresi Linear Berganda

Alat analisis pengujian hipotesis penelitian ini mempergunakan analisis regresi

berganda (multiple regression analysis). Persamaan umum dalam riset ini adalah

sebagai berikut:

Keterangan:

Y = BM

X1 = PAD

X2 = DAU

β0 = Konstanta/intersep persamaan regresi populasi

β1 = Koefisien regresi X1 pada persamaan regresi populasi

β2 = Koefisien regresi X2 pada persamaan regresi populasi

ε = Random error

Penetapan Tingkat Signifikan (α))

Penelitian ini menetapkan tingkat signifikansi α (significance level of α) sebesar

0,05 atau 5% karena dinilai sudah cukup untuk menguji dan menganalisis

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang diuji.



17

Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Besarnya koefisien determinasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Makin mendekati nol,

maka makin kecil pengaruh seluruh variabel independen kepada dependen.

Kebalikannya, makin mendekati satu, maka makin besar pengaruh seluruh

variabel independen kepada dependen (Algifari, 2016:256).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASANAnalisis Data

Deskripsi Data Penelitian

Pemungutan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling dengan

beberapa karakteristik yang disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.Seleksi Sampel Penelitian

No.

Karakteristik Sampel Jumlah

1 Kabupaten/kota telah mempublikasikan laporan realisasi APBDdi website DJPK Kemenkeu tahun 2014-2018.

475

2 Kabupaten/kota melaporkan realisasi anggaran PAD, DAU, danBM bernilai nol (0) atau minus (-).

(2)

3 Data outlier (16)Total 457

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel Analisis Statistik DeskriptifMinimum Maximum Mean Std. Deviation

PAD 429322856 737781447484 54691951199,88 62556278537,032DAU 85432173000 1232993695000 565670744508,46 166023027477,820BM 26805775170 473844284797 240736044158,26 85931504147,326


Nilai minimum PAD dengan angka sebesar Rp429.322.856 berasal dari

Manokwari Selatan, Pabar. Nilai maksimum PAD sebesar Rp737.781.447.484



18

dimiliki oleh Bima, NTB. Rata-rata hitung PAD sebesar Rp54.691.951.199,88.

Standar deviasi PAD kabupaten/kota dalam penelitian ini sebesar

62.556.278.537,032.


Nilai minimum DAU sebesar Rp85.432.173.000 yang berasal dari Manokwari

Selatan, Pabar. Nilai maksimum DAU sebesar Rp1.232.993.695.000 dari

Merauke, Papua. Rata-rata hitung variabel DAU adalah sebesar

Rp565.670.744.508,46. Standar deviasi DAU kabupaten/kota yang dijadikan

populasi sebesar 166.023.027.477,820.

Belanja Modal (BM)

Nilai minimum BM sebesar Rp26.805.775.170 yang dimiliki oleh Pulau Taliabu,

Malut. Kabupaten/kota yang memiliki nilai maksimum BM sebesar

Rp473.844.284.797 adalah Jayawijaya, Papua. Rata-rata variabel BM adalah

sebesar Rp240.736.044.158,26. Standar deviasi BM kabupaten/kota yang

dijadikan populasi penelitian ini sebesar 85.931.504.147,326.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel One-Sample KS TestUnstandardized Residual

N 457Kolmogorov-Smirnov Z ,890Asymp. Sig. (2-tailed) ,407

Uji KS memperlihatkan angka sebesar 0,890. Nilai probabilitas adalah 0,407

dengan α = 0,05. Probabilitas yang menunjukkan angka 0,407 > α = 0,05 memiliki



19

arti bahwa data riset ini berdistribusi normal dan model regresi memenuhi uji

normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel Uji MultikolinearitasCollinearity Statistics

Tolerance VIFPAD ,882 1,134DAU ,882 1,134

Nilai tolerance variabel PAD dan DAU ditunjukkan oleh Tabel 4.4. memiliki

besar 0,882 lebih besar dari 0,10. Nilai VIF PAD dan DAU memiliki besar 1,134

lebih kecil dari 10,00. Hasil tersebut berarti multikolinearitas antar variabel bebas

tidak ada dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel Uji Heteroskedastisitas

Variabel Sig.PAD ,171DAU ,302

Nilai signifikansi (sig.) variabel PAD (X1) yang ditunjukkan oleh Tabel 4.5.

adalah 0,171. Nilai sig. variabel DAU (X2) sebesar 0,302. Kedua variabel

independen mempunyai nilai sig. lebih besar dari 0,05, maka model regresi

dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas.



20

Uji Hipotesis

Uji Statistik t (Uji Parsial)

Tabel Uji Parsial (Uji t)

Variabel T Sig.PAD -2,313 ,021DAU 13,194 ,000


Nilai thitung variabel PAD sebesar -2,313 ditunjukkan uji t yang bila dibandingkan

dengan ttabel, maka thitung -2,313 < ttabel 1,960. Nilai sig. variabel PAD sejumlah

0,021 < α = 0,05. Perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa PAD berpengaruh

signifikan, tetapi negatif terhadap BM. Keputusan yang diambil adalah menolak

HA1.


Variabel DAU memiliki thitung sebesar 13,194 > ttabel 1,960. Nilai sig. variabel DAU

sejumlah 0,000 < α = 0,05. Hal tersebut artinya DAU berpengaruh signifikan dan

positif terhadap BM. Keputusan yang diambil adalah menerima HA2.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM)

Hipotesis pertama (H1) menyatakan PAD berpengaruh positif dan signifikan

terhadap BM di kabupaten dan kota se-NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan

Pabar tahun 2014-2018. Uji t memperoleh hasil nilai thitung -2,313 < ttabel 1,960 dan

nilai signifikan sebesar 0,021 < α = 0,05 yang artinya PAD berpengaruh

signifikan, tetapi negatif terhadap BM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa



21

semakin meningkat PAD, BM semakin turun. BM yang turun saat PAD naik

dapat disebabkan karena PAD lebih dianggarkan pada belanja daerah lainnya.

Kejadian ini dapat diindikasikan sebagai fenomena FE. Pengalokasian dan

pemanfaatan yang baik agar PAD digunakan dengan semaksimal mungkin sangat

dibutuhkan. Dengan demikian H1 ditolak, yaitu PAD memengaruhi positif dan

signifikan terhadap BM. Temuan ini sejalan dengan riset Nurlis (2016) bahwa

PAD memengaruhi secara negatif kepada BM.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM)

Hipotesis kedua (H2) menyatakan DAU berpengaruh positif dan signifikan

terhadap BM di kabupaten dan kota se-NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan

Pabar tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil analisis data dinyatakan bahwa DAU

mempunyai pengaruh signifikan terhadap BM pada kabupaten dan kota se-NTB,

NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar tahun 2014-2018. Uji t memperoleh hasil

nilai thitung 13,194 > ttabel 1,960 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang berarti DAU

mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap BM. Hasil riset ini

mendukung riset Adyatma dan Oktaviani (2015) yang mengemukakan bahwa

DAU secara parsial mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap BM.

Hasil riset ini menyimpulkan bahwa makin besar DAU yang diterima, makin

besar pula BM pemda. Dengan demikian H2 diterima, yaitu DAU berpengaruh

positif dan signifikan terhadap BM. Temuan ini sejalan dengan riset Vanesha,

Rahmadi, dan Parmadi (2019), Yawa dan Runtu (2015), Junaedy (2015), serta

Juniawan dan Suryantini (2018) yang mengemukakan bahwa DAU terhadap BM

mempunyai pengaruh signifikan dan positif.



22

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

terhadap Belanja Modal (BM)

Uji statistik F memperlihatkan bahwa Fhitung sejumlah 89,840 dan Ftabel adalah 3,00

yang memiliki arti Fhitung lebih besar dari Ftabel yang berarti PAD dan DAU secara

simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap BM. Hasil analisis regresi

berganda memperlihatkan koefisien korelasi sejumlah 0,532 yang positif serta

koefisien determinasi sebesar 28,4%. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa

PAD dan DAU secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap BM sebesar

28,4%. Dengan demikian H3 diterima, yaitu PAD dan DAU mempunyai pengaruh

positif dan signifikan terhadap BM. Hasil penelitian ini sejalan dengan riset

Mawarni, Darwanis, dan Abdullah (2013), Gerungan, Saerang, dan Ilat (2017),

serta Suryani dan Pariani (2018) yang mengemukakan bahwa PAD dan DAU

mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap BM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasar hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dan

pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap BM di Kabupaten dan Kota

se-NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar pada tahun 2014-2018. PAD

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap BM, terlihat dari nilai

signifikan sebesar 0,021 < α = 0,05. Pengaruh PAD terbilang negatif karena

nilai thitung -2,313 < ttabel 1,960.



23

2. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM di Kabupaten dan Kota

se-NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar pada tahun 2014-2018. Hasil

tersebut ditunjukkan dari nilai thitung 13,194 > ttabel 1,960 dan nilai signifikan

0,000 < α = 0,05.

3. PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM di Kabupaten

dan Kota se-NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar pada tahun 2014-

2018. Keadaan tersebut diperlihatkan oleh angka koefisien korelasi sejumlah

0,532, koefisien determinasi sejumlah 28,4%, dan Fhitung 89,840 > Ftabel 3,00.

Keterbatasan Penelitian

Berdasar temuan teoritis dan empiris yang dihasilkan dalam riset ini, terdapat

keterbatasan yang melingkupi riset ini, yaitu:

1. Riset ini hanya menggunakan enam provinsi yang jarang untuk diteliti oleh

peneliti lain yakni NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Pabar.

2. Peneliti hanya menggunakan DAU untuk dibandingkan dan mengabaikan

variabel lain, sementara terdapat dana perimbangan lainnya seperti DBH dan

DAK.

Saran

Berdasar hasil pembahasan dan simpulan sehingga saran yang peneliti bisa

diberikan yakni:

1. Pemda diharapkan dapat menggali lebih banyak sumber PAD dan

memanfaatkannya dengan baik dan maksimal guna meningkatkan pendanaan

agar kualitas pelayanan umum di daerah meningkat.

2. Pemda diharapkan sanggup mengendalikan DAU dan memanfaatkan

seluruhnya dengan baik agar kualitas pelayanan umum di daerah meningkat.



24

3. Pemda diharapkan sanggup mengutamakan dana yang dihasilkan dan dimiliki

sendiri oleh daerah ke dalam BM supaya digunakan bagi kepentingan umum

untuk peningkatan prasarana dan sarana daerah supaya dapat membantu

kehidupan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

4. Peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya agar mempertimbangkan dan

menambahkan variabel dana perimbangan selain DAU yaitu DBH dan DAK

sebagai variabel independen untuk menganalisis pengaruh terhadap BM.

5. Peneliti berikutnya agar mempertimbangkan dan menggunakan kawasan timur

Indonesia lain selain keenam provinsi yang telah digunakan dalam riset ini

supaya pengetahuan mengenai kawasan timur semakin bertambah.



DAFTAR PUSTAKA

Adyatma, E. dan Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah danDana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan PertumbuhanEkonomi sebagai Pemoderasi. Dinamika Akuntansi, Keuangan danPerbankan, 4 (2): 190-205.

Algifari. (2016). Statistika Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi 3.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Ardiansyah dan Widiyaningsih, V. A. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap IndeksPembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah.Lombok: SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram.

Awaniz, B. N. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan PendapatanAsli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks KarasidenanPekalongan. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Badan Pusat Statistik. (2019). Indeks Pembangunan Manusia 2018. Retrievedfrom Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik. (2019, Oktober 21). Peringkat Indeks PembangunanManusia Menurut Provinsi, 2010-2018 (Metode Baru). Retrieved fromBadan Pusat Statistik:https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211

Badrudin, R. (2017). Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.

Badrudin, R., dan B. Siregar. (2017). Degree of Fiscal Decentralization andFlypaper Effect: Evidence from Indonesia. Advanced Science Letters23:9013-9019.

Badrudin, R., dan I. Kuncorojati. (2017). The Effect of District Own-SourceRevenue and Balance Funds on Public Welfare by Capital Expenditure andEconomic Growth as an Intervening Variable in Special District ofYogyakarta. JMK 19(1):54-59.

Belkaoui, A. R. 2011. Accounting Theory (Teori Akuntansi). Edisi Kelima. Buku Dua. Jakarta: Salemba Empat.



Bhakti, A. (2013). Deteksi Ilusi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi:Pengujian Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah dalam Merespon DanaPerimbangan. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 1(2): 71-79.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2019,Oktober 8). APBD 2014-2018. Retrieved from Direktorat JenderalPerimbangan Keuangan: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412

Djaenuri, M. A. (2012). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah : elemen-elemenpenting hubungan keuangan pusat-daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.

Felix, O. (2012). Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting inthe local government system of Ondo State, Nigeria. Journal ofAccounting and Taxation, 4(1).

Gerungan, H. P., Saerang, D. P. E., dan Ilat, V. (2017). Pengaruh Pendapatan AsliDaerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus TerhadapBelanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kotadi Provinsi Sulawesi Utara). Jurnal Riset Akuntansi dan AuditingGoodwill, 8 (1). Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hairiyah, Malisan, L., dan Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh Dana Alokasi UmumDAU Dana Alokasi Khusus DAK dan Pendapatan Asli Daerah PADTerhadap Belanja Modal. Kinerja : Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 14(2): 85-91. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Halim, A. & Kusufi, S. (2012). Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep danaplikasi. Salemba Empat : Jakarta.

Indriantoro, N. dan Supomo, B. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis UntukAkuntansi & Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE

Jensen, M. C., and W. H. Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerialbehavior, agency costs and ownership structure. Journal of financialeconomics 3 (4):305-360.

Junaedy. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, DanaBagi Hasil, Sisa Lebih Pembayaran Anggaran, dan Luas WilayahTerhadap Belanja Modal. Future : Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 2(2): 162-177. Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua.



Juniawan, M. A. dan Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAKTerhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. E-JurnalManajemen Universitas Udayana, 7 (3): 1255-1281.

Kuncoro, M. (2014). Otonomi Daerah:Menuju Era Baru Pembangunan Daerah.Jakarta: Erlangga.

Latifah, N. P. (2010). Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi AgencyTheory Di Sektor Publik?. Fokus Ekonomi, 5 (2): 85-94.

Mawarni, Darwanis, dan Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerahdan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta DampaknyaTerhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan KotaDi Aceh). Jurnal Akuntansi, 2 (2): 80-90. Pascasarjana Universitas SyiahKuala.

Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2017). Auditing & AssuranceServices: A Systematic Approach (10th ed). United States of America,New York: McGraw-Hill Education.

Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: MenujuPemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Politik Profetik, 1 (1).

Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap PengalokasianAnggaran Belanja Modal. Accounting Analysis Journal, 2(1): 89-95.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun2019, No. 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun2010, No. 123. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244.Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 TentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 126. Sekretariat Negara.Jakarta.

Simanjuntak, B. A., Kaputra, I., Banjarnahor, A., Dalimunthe, A. M., Matondang,A., dan Tanjung, F. N. (2013). Dampak Otonomi Daerah di Indonesia :



Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia.

Siregar, B. (2017). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan PemerintahDaerah Berbasis Akrual). Edisi kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi.Jakarta: Rajawali Pers.

Sukarna, W. (2013). Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik. Yogyakarta : P3DISetjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Suryana. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal. JurnalIlmu Manajemen & Bisnis, 9 (2): 67-74.

Suryani F. dan Pariani E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan DanaAlokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di ProvinsiRiau. Peka : Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Pekanbaru,6 (1): 11-22.

Vanesha, V. T., Rahmadi, S., dan Parmadi. (2019). Pengaruh Pendapatan AsliDaerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap BelanjaModal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jurnal ParadigmaEkonomika, 14 (1): 27-36.

Venkataraman, S. and Urmi, A. (2017). Development Expenditure, FiscalConsolidation and Public Revenue in India. International Journal ofAccounting and Economic Studies, 5 (1): 16-18.

Yawa, H. dan Runtu, T. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) danPendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal di Kota Manado.Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi, 15 (04): 390-400.



Documents

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA …repository.stieykpn.ac.id/815/1/Ringkasan Skripsi Monilia... · 2020. 4. 9. · Klasifikasi belanja daerah