PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …repository.fe.unjani.ac.id/pdf/01._Artikel_Pajak_revisi_.pdfEra otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak

Pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Keuangan Dan AsetDaerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012-2016)

1

PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BANDUNG BARAT

(Studi Kasus pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBandung Barat Tahun 2012-2016)

Disusun Oleh :Bella Nurfaizah

[email protected] Jenderal Achmad yani

ABSTRAK

Pajak Penerangan Jalan merupakan komponen pendapatan asli daerah yangsangat potensial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Baratmengingat jumlah penerangan jalan di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat.Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi PajakPenerangan Jalan terhadap PendapatanAsli Daerah Kabupaten Bandung Barat.Pengujian statistik yang digunakan ialah analisis regresi linier sederhana, koefisienkorelasi pearson, uji t, dan koefisien determinasi. Pajak Penerangan Jalan berkontribusisebesar 6.9% terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah, Badan PendapatanKeuangan dan Aset Daerah.

AbstractStreet Lighting Tax is a very potential component of regional income towards

West Bandung Regency Regional Revenue (PAD) considering that the amount of streetlighting in West Bandung Regency continues to increase. The purpose of this study is tofind out how much the contribution of the tax on street lighting to the income of thelocal region of West Bandung Regency. The test statistic used is simple linearregression analysis, Pearson correlation coefficient, t test, and coefficient ofdetermination. Road Lighting Tax contributes 6.9% to Regional Original Revenue.

Keywords: Road Lighting Tax, Regional Original Revenue, Revenue AgencyRegional Finance and Assets.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah pembangunan yang berlangsung secara terusmenerus dan berkesinambungan serta merata di seluruh tanah air yang bertujuan untukmencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secaraadil dan merata. Hal ini dilakukan guna meningkatkan seluruh aspek kehidupanmasyarakat, bangsa dan negara. Untuk merealisasikan tujuan tersebut negaramemerlukan sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peran

Portofolio Volume 14 No. 1, Mei 2017 : 1 – 24 ISSN : 1829 -7188

2

penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri.Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersamadalam berbagai bentuk serta diantaranya adalah pajak, karena pajak merupakanpendapatan yang besar di dalam suatu negara. Definisi pajak menurut Mardiasmo(2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapatdipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapatditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1januari 2001 menghendaki daerah untuk berupaya secara optimal mencari sumberpenerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangkamenyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD)merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam memperoleh dana utukpembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakanalokasi sumber-sumber keuangan pemerintah untuk daerah yang disebabkan olehadanya permintaan daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yangsemakin meningkat yang dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah,pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah2. Hasil Retribusi Daerah3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan4. Lain-lain PAD yang sah

Dari berbagai alterntif penerimaan daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkanpajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yangbersumber dari dalam daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisimaisng-masing daerah (Puji wibowo, 2008).

Tabel 1Perbandingan Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Bandung Barat serta Persentase Pajak Daerah terhadapPendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2010-2014No Tahun Realisasi Pajak

DaerahRealisasi PAD %

TerhadapPAD

1 2010 106.722.746.973 138.322.183.436,36 77.152 2011 153.764.055.782 187.170.467.143,05 82.153 2012 169.333.416.634 228.048.870.386,59 74.254 2013 217.833.359.547 269.959.752.974,71 80.625 2014 263.939.808.206 316.896.936.113.05 83.23

Rata-rata

1.823.186.774 3.168.969.361 79.48

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat


3

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penerimaan pajakdaerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bandung Barat setiap tahun mengalamipeningkatan. Penerimaan pajak daerah memiliki kontribusi yang besar terhadappenerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat. Rata-ratakontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu limatahun sebesar 79,48 persen, angka tersebut masih bisa dipertahankan dan ditingkatkandengan melakukan beberapa upaya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Pajak Penerangan Jalan merupakan pungutan daerah atas penggunaan tenagalistrik baik untuk industri maupun non industri. Dengan melihat semakin baiknyaperekonomian Kabupaten Bandung Barat, maka tidak heran jika pemasukan pemerintahdaerah dari sektor Pajak Daerah juga meningkat, tidak terkecuali Pajak PeneranganJalan. Meningkatnya Pajak Penerangan Jalan lebih terpengaruh oleh bertambahnyapengguna listrik sebagaic ontoh sumber listrik yang sudah terjangkau ke daerah-daerahterpencil di Kabupaten Bandung Barat yang menyebabkan bertambahnya penggunalistrik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PajakDalam rangka pembangunan Negara, pemerintah Indonesia memerlukan

dukungan dana yang cukup besar. Sumber pendanaan dapat berasal dari internalmaupun dari kesternal. Salah satu sumber internal berasal dari pajak. Pengertian pajakmenurut. Rochmat Soemitro, dalam Mardiasmo (2013:1):

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi),yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayarpengeluaran umum.”

Adapun menurut Suparmoko (2011:25) adalah sebagai berikut :“Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat

dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjukan.”

Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu (1) iuran atau pungutan, (2)dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidakmemperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapatdipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan dan tidakmendapatkan prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Fungsi Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 adalah sebagaiberikut :

“1. Fungsi Anggaran (Budgetair)Fungsi anggaran merupakan fungsi pembiayaan untuk pembangunan danpenyelenggaraan negara. Biasanya, penerimaan pajak sebagaipelaksanaan fungsi anggaran tercermin dalam APBN/APBD.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)


4

Selain mengemban fungsi penerimaan negara, pajak juga berfungsisebagai alat kebijakan ekonomi-politik yang akan mempengaruhipertumbuhan ekonomi atau tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat.”

Sesuai dengan undang-undang pajak di Indonesia, pajak dapatdigoolongkan/dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Menurut Mardiasmo(2016:7) pengelompokan pajak terdiri dari :

“1. Menurut golongannyaa) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada Orang Lain.b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirna bebannya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN danPPnBm).

2. Berdasarkan Lembaga Pemungutannyaa. Pajak Pusat/Pajak Negara

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untukmembiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan BeaMaterai.

b. Pajak DaerahAdalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakanuntuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor.2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel,

Pajak Reklame dll.3. Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan padasubjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh:Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpamemperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Jadi dengan kata lain pajakobjektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisiobjeknya saja.”

Menurut Mardiasmo (2016:8), cara pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:“1. Stelsel PajakPemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:a. Stelsel nyata (riel stelsel)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur olehundang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan


5

tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapatditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel campuranStelsel ini merupakan kombinasi anara stelsel nyata dan stelselanggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatuanggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangan nya.Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapatdiminta kembali.

2. Sistem Pemungutan PajakSistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini:a. Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberiwewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajakyang terutang.Ciri-Ciri Official Assessment adalah sebagai berikut:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang beradapada fiskus.

2) Wajib pajak bersifat pasif.3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.b. Sistem Self Assessmet

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,keperayaan, tangung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajakyang harus dibayar.

c. Sistem WithholdingSistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberiwewenang kepada pihak ketiga untuk memotongatau memungutbesarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.”

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 PengertianPajak DaerahPengertian Pajak menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah pasal 1 ayat 10 yaitu:“Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepadaDaerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalansecaralangsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.”

2.2.2 Jenis-JenisPajakDaerahBerdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak

daerah dan retribusi daerah , Pajak daerah digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu:“2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel


6

b. Pajak Restoranc. Pajak Hiburand. Pajak Reklamee. Pajak Penerangan Jalanf. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuang. Pajak Parkirh. Pajak Air Tanahi. Paak Sarang Burung Waletj. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaank.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

1.2. Pajak Penerangan Jalan2.3.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Pengertian Pajak Penerangan Jalan menurut Azhari Aziz Samudra (2015:237),adalah sebagai berikut:

“Pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketetntuan bahwa diwilayahDaerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar olehpemerintah daerah:1.Pelanggan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah setiap orang

pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dariPLN.

2. Pelanggan listrik non PLN adalah setiap orang pribadi atau badan yangmenggunakan tenaga listrik non PLN.

3. Tenaga listrik non PLN adalah tenaga listrik yang dihasilkan olehpenggunaan mesin pembakit tenaga listrik non PLN yangdimiliki/dikelola oleh orang pribadi atau badan.”

2.3.2 Objek Pajak Penerangan JalanMenurut Azhari Aziz Samudra (2015:237), objek pajak penerangan jalan

yaitu:“Penggunaan tenaga listrik PLN (PT Perusahaan Listrik Negara) dan non

PLN yang menggunakan energi primer. Yang dimaksud dengan pembangkittenaga listrik non PLN antara lain genset, sedangkan yang dimaksud denganenergi primer antara lain bensin, solar, gas, tenaga matahari, tenaga air,tenaga angin, dan tenaga nuklir.”

Azhari Aziz Samudra (2015:237), menurut undang-undang subjek PajakPenerangan Jalan adalah:

“Orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. AdapunWajib Pajak Penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yangmenggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan olehsumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.”

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, Wajib Pajak pengguna tenaga listriknon PLN dapat diwakili dalam hal:

1. Orang pribadi, oleh kuasanya atau ahli warisnya2. Badan oleh pengurus atau kuasanya


7

3. Orang pribadi atau badan yang berdomisili atau berkedudukan diluar daerahyang bersangkutan, oleh kuasanya atau pengurusannya yang berkedudukandidaerah yang dimaksud.

2.3.3 Dasar Pengenaan Pajak Penerangan JalanMenurut Azhari Aziz Samudra (2015:238), Dasar Pengenaan Pajak Penerangan

Jalan adalah:“Nilai jual tenaga listrik.”

Nilai jual tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian di atasditetapkan:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran,nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambahdengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekeninglistrik.

2. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrikdihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik,jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan.

2.3.4 Tarif Pajak Penerangan JalanTarif pajak yang diterapkan atas Pajak Penerangan Jalan menurut Undang –

Undang 28 Tahun 2009, yaitu :“Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dari dasar pengenaan pajak sebagai

berikut :1) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain, bukan oleh industri,

pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalanditetapkan sebesar 5% (lima persen).

2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambanganminyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 3%(tiga persen).

3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak peneranganjalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).”

2.3.5 Perhitungan Pajak Penerangan JalanMenurut Azhari Aziz Samudra, (2015:237), tata cara Perhitungan Pajak

Penerangan Jalan yaitu:“Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak dengan tidak tergantung pada

adanya SKP. Besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak yangdiberitahukan oleh wajib pajak dalam SPT menjadi pasti apabila dalamjangka waktu 5 tahun setelah berakhirnya mas apajak tidak diterbitkan SKPoleh gubernur kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.”

Dalam jangka waktu 5 tahun setelah berakhirnya masa pajak, kepala Dispendaatau pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan SKP apabila berdasarkanpemeriksaan atau keterangan lain ternyata:

1. Jumlah pajak terutang tidak atau kurang dibayar


8

Jumlah pajak terutang dalam SKP akan ditambah dengan tambahan 100%dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

2. Pendaftaran tidak dilakukanJumlah pajak terutang ditetapkan secara jabatan yang dihitung berdasarkanpenggunaan listrik pada tingkat beban puncak selama satu tahun danditambah dengan tambahan pajak 200% dari jumlah pajak terutang.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerahbahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas kepada daerahnya untukmengatur, mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sehingga daerahdituntut untuk lebih mandiri dalam memenuhi berbagai kebutuhan daerah secarabertanggungjawab, terutama dalam hal pemungutan pajak daerah yang dituntut untuklebih kreatif dan inovatif dalam rangka menghindari terjadinya korupsi ataupunpenyelewengan guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan denganpendapatan pajak daerah seperti pajak Penerangan Jalan, Pemerintah Daerah jugadiberi kewenangan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang dipungut sesuaidengan peraturan daerah yang telah dibuat. Besarnya pajak Penerangan Jalanmenurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang pajak PeneranganJalan adalah untuk pengguna Tenaga Listrik yang berasal dari PLN bukan untukindustri seperti rumah, tarif yang digunakan adalah 3%. Dan untuk penggunaanTenaga Listrik seperti industri besar sebesar 8,3% dan industri menengah dankecil sebesar 10%. Adapun masa pajak pada pajak Penerangan Jalan, padapemerintahan Kabupaten Bandung adalah 1 (satu) bulan takwim, yang berarti pajakpenerangan jalan dipungut setiap bulan dengan dasar pengenaan pajak adalah besanyapenggunaan listrik. Maka untuk perhitungan besarya pajak pada pajak PeneranganJalan adalah ( Tarif x DPP ( Nilai Jual Tenaga Listrik yaitu besarnya biaya penggunaanlistrik).

Proses pemungutan pada pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh pihak PLN yangmendasar naskah perjanjian kerjasama (MOU) PLN dengan pemerintah daerahKabupaten Bandung. Dalam perjanjian tersebut PLN wajib memungut pajakPenerangan Jalan dari pelanggan PLN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta PLNwajib menyetor hasil pemungutan pajak Penerangan Jalan ke Kas daerah sesuai dengantanggal yang telah ditentukan. Keadaan ini sering disalahgunakan oleh pihak PLN untukbernegosiasi dengan para fiskus mengenai penetapan atau perhitungan besarnya pajakterutang.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah mengenai kegiatanpenyetoran yang berkenaan dengan pendapatan pajak daerah seperti pajak PeneranganJalan adalah sering terjadi keterlambatan PLN dalam menyetorkan pungutan pajak,sehingga penyetoran tersebut tidak akan masuk dalam perhitungan pendapatan daerahdari penerimaan pajak Penerangan Jalan dalam periode tersebut. Hal ini diakibatkankarena PT. PLN tidak menyetorkan pungutan pajak kepada Bendaharawan khususpenerima atau ke Kas Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung melainkankepada fiskus, tentu saja hal ini rentan terjadinya penyelewengan oleh fiskus. Karenayang menetapkan dan yang menerima pembayaran dari pungutan pajak pada pajakPenerangan Jalan hanyalah fiskus. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnyapendapatan dari sektor itu, tidak ada bagian lain yang berfungsi sebagai pengendalikarena itu kegiatan penyetoran yang dilakukan dinilai kurang baik. Seharusnya


9

dilakukan adanya pengawasan atau pemeriksaan pada PT. PLN juga fiskus ataspenyetoran pungutan pajak tersebut. Agar hasil pemungutan pajak Penerangan Jalan keKas daerah sesuai tanggal yang telah ditentukan dan mencapai target yang maksimal.Masalah lain yang terjadi pada Pemerintah Daerah yaitu ketidaklengkapan data-datayang akurat dari seluruh pelanggan listrik. Selama ini Pemerintah Daerah hanyamenerima data-data pelanggan listrik dari PT. PLN. Hal ini diakibatkan karenakurangnya pengawasan pada instansi Pemerintah Daerah mengenai potensi pajakPenerangan Jalan yang selama ini telah diterima dari PT. PLN.2.4 Pendapatan Asli Daerah2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut M. Syam Kusufi (2013:101), yaitu:“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan aslidaerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:1. Pajak daerah2. Retribusi daerah3. Hasil pengelolaan kekayan milik daerah yang dipisahkan4. Lain-lain PAD yang sah.”

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.33 Tahun2004 Pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah yang berbunyi:

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatanyang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan pendapatan aslidaerah merupakan sumber pendaptan daerah yang diperoleh dan dipungut yang berasaldari sumber ekonomi asli daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

2.4.2 Sumber-sumberPendapatanAsli DaerahMenurut Azhari Aziz Samudra, (2015:55),kelompok PAD dipisahkan menjadi

empat jenis pendaptan, yaitu:“1. Pajak Daerah2. Retribusi Daerah3. Hasil Pengolahan Kekayaan daerah yang dipisahkan4. Lain-lain Pendaptan Asli Daerah (PAD) yang sah.”

Berikut ini akan diuraikan satu per satu dari jenis-jenis pendaptan asli daerahtersebut, yaitu:

1. Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undangdengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


10

2. Retribusidaerah,yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan orangpribadi atau badan.

3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerahyang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan inimerupakan penerimaan daerah yang berasal dari pendaptan lain-lain milikpemerintah daerah.

2.5 Kontribusi Pajak Penerangan JalanMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013:303), Kontribus iadalah:“Kontribusi adalah iuran atau sumbangan.”

Sedangkan Menurut Kamus Ekonomi (Guritno 1997:76) dalam KhatmiTamtami 2015 menyatakan bahwa:

“Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lainuntuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.”

Dari pengertian kontribusi tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalahsumbangan yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap besarnyaBelanja Pembangunan Daerah. Adapun perhitungan mengetahui kontribusi dilakukandengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak penerangan jalan)maka peneliti menggunakan rumus :

Kontribusi =� �

� ��

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model penelitian kuantitatif(Sugiyono (2014:13). Metode Penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian inimenggunakan metode deskriptif dan metode asosiatif menurut Sugiyono (2015:35)metode deskriptif adalah sebagai berikut :“Metode penelitian deskripif adalah suatumetode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatupemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada sekarang.”. Berikut tabel Operasionalvariabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1Operasionalisasi Variabel

Variabel Konsep Indikator SkalaVariabel

Independen(X)

KontribusiPajak

PeneranganJalan

Kontribusi PajakPenerangan Jalanadalah untukmengetahui sejumlahmana pajakpenerangan jalanmemberikansumbangan dalam

KontribusiPajak

PeneranganJalan =

Realisasipenerimaan

PPJ÷Realisasi

Rasio


11

Variabel Konsep Indikator Skalapenerimaan pajakdaeah. Semakin besarhasilnya berartisemakin besar pulaperanan pajakpenerangan jalanterhadap pajakdaerah, begitu pulasebaliknya, jika hasilperbandingannyaterlalu kecil berartiperanan pajakpenerangan jalanterhadap pajak daerahjuga kecil.Sumber : (Mahmudi2010 dalam LonexDandel Anumpitan).

penerimaanPAD

VariabelDependen

(Y)Pendapatan

AsliDaerah

Pendapatan AsliDaerah (PAD)adalah pendapatanyang diperolehdaerah yangdipungutberdasarkanPeraturan daerahsesuai denganperaturanperundang-undangan.Sumber: Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 33Tahun 2004 pasal 1anka 18.

LaporanPenerimaanPAD tahun2012-2016

Rasio

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :H0: Kontribusi Pajak Penerangan Jalan tidak berengaruh terhadap Pendapatan Asli

Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.Ha:Kontribusi Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Bandung Barat.Pengujian hipotesis digunakan analisis regresi sederhana. Menurut Sugiyono (2014)persamaan analisis regresi linear secara umum adalah sebagai berikut:


12

Y = a + b X

Keterangan:Y = Subyek dalam variabel dependen diprediksikan.a = Harga Y bila X= 0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupunpenurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+)maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan.

Nilai a dan b dicari terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan sebagaiberikut;

Keterangan :Y = Pendapatan Asli DaerahX = Kontribusi Pajak Penerangan Jalana = Intercept konstanb = Koefisien regresin = Ukuran sampel atau jumlah sampel data

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel bebasterhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi. Rumuskoefisien determinasi menurut sugiyono (2012:257) yaitu sebagai berikut:

Keterangan :Kd = Koefisien determinasiR = Koefisien korelasi yang dikuadratkan rumus.”

Apabila koefisien determinasi semakin mendekati 1 maka pengaruh variabel bebasterhadap variabel tak bebas semakin tinggi. Analisis ini banyak digunakan untukmengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut digunakananalisis korelasi person.Koefisien korelasi person digunakan untuk mencari hubungandua variabel bila kedua variabel berskala interval atau rasio dan sumber data dari duavariabel atau lebih.

b =n. ƩXY − (ƩX)(ƩY)

n. ƩXYଶ− (ƩX)ଶ

a =ƩY − b. ƩX

Kd = r 2 x 100%


13

Koefisien korelasi person menurut Suharyadi dan Purwanto S.K (2009:159)adalah sebagai berikut:

Keterangan:r = Koefisien korelasin = Jumlah tahun yang dihitungX = Variabel bebas (independen)Y = Variabel terikat (dependen)

Analisis korelasi itu digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya dua variabeldengan catatan dari koefisien korelasi (r) yang diterima itu harus berkisar antara 1 dan+1 atau -1 ≤ r ≤ +1. Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K (2009:159) tanda positif dan negatif pada koefisien memiliki arti sebagai berikut:

“ 1. Bila r = +1, berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel Xdenagn variabel Y dan positif serta bersifat searah (jika X naik maka Ynaik);

2. Bila r = -1, berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel Xdan variabel Y dan negatif serta bersifat terbalik (jika X naik maka Y turun)

3. Bila r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara variabel X dan Y sangatlemah atau tidak ada hubungannya sama sekali.”

Untuk dapat menginterpretasikan besar kecilnya korelasi diperlukan adanyasuatu pedoman yang mendasar, yaitu dengan menggunakan tabel interval koefisien yangdikemukakan oleh Sugiyono (2014:184) sebagai berikut :

Tabel 3.2Interpretasi dan Nilai Koreksi

Interval Koreksi Tingkat Hubungan0,00 – 0,199 Sangat Rendah

0,20 – 0,399 Rendah0,40 – 0,599 Sedang0,60 – 0,799 Kuat

0,80 – 1.000; Sangat Kuat

Selanjutnya untuk dapat menarik kesimpulan diterima atau ditolak atas hipotesis yangdiajukan, dialakukan dengan menggunakan distribusi uji t dimana tingkat keyakinansebesar 95% (a=0,05). Karena angka tersebut telah umum digunakan dalam melakukanpenelitian ilmu-ilmu sosial.

Pada penelitian ini menggunakan Uji Normalitas dan Uji beda (T-test). UjiNormalitas menurut Imam Ghozali (2012:160). .Ada beberapa cara yang dapat

r =n(ΣXY) − (ΣX)(ΣY)

ඥ(nΣXYଶ− (ΣXଶ)). (nΣXYଶ− (ΣYଶ))


14

digunakan untuk melihat normalitas data dalam penelitian ini, yaitu denganmenggunakan alat uji, yaitu :1. Uji Kolmogrov Smirnov, dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam pengambilan

keputusan yaitu :a. Jika nilai signifikan < 0,05 maka distribusi data tidak normalb. Jika nilai signifikan > 0,05 maka distribusi data normal

Hipotesis yang digunakan :(1) Ho : data residual berdistribusi normal(2) Ha : data residual tidak berdistribusi normal

Tingkat signifikansi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar5%. Tingkat signifikansi sebesar 0,05 artinya kemungkinan besar dari hasil penarikankesimpulan mempunyai probabilitas sebesar 95% atau toleransi kesalahan sebesar 95%.

Kesimpulan yang akan diambil adalah sebagai berikut:1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat

perbedaan yang signifikan dari hasil penghitungan dengan Kontribusi PajakPenerangan Jalanterhadap penghitungan Pendapatan Asli Daerah pada DinasPendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidakterdapat perbedaan yang signifikan dari hasil penghitungan dengan Kontribusi PajakPenerangan Jalanterhadap penghitungan Pendapatan Asli Daerah pada DinasPendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Data yang diukur dalam penelitian ini adalah pengaruh kontribusi pajakpenerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah, tahapan dalam analisis data yaitu:1. Mendapatkan data yang diperlukan yaitu dengan melakukan pengambilan data

langsung kepada Badan Pegelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.2. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, data tersebut ditabulasikan kemudian

mencari persentase.3. Mencari koefisien korelasi dan koefisien determinasi serta menguji hipotesis yang

menggunakan bantuan komputer dengan software microsoft Exel 2010 danProgram SPSS.statistics.v22.x86-Equinox.

4. Penarikan kesimpulan statistik.Metode penentuan sampel yang digunakan dalam peneitian ini adalah sampling

purosive.Menurut Sugiyono (2016:126) yaitu :“Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan

tertentu.”

Dengan kata lain metode purposive sampling merupakan pengambilan sampelberdasarkan pertimbangan subjek penelitian, sampel dipilih berdasarkan padakesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh sampelyang representatif.

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel dengan teknik purposivesampling adalah sebagai berikut:

a. Realisasi Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Daerah KabupatenBandung Barat tahun 2012-2016.

b. Target Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Daerah KabupatenBandung Barat tahun 2012-2016.


15

c. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2012-2016.Dari data di atas sampel penelitian ini adalah laporan bulanan penerimaan

pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak penerangan jalan selama 5 tahun.Sehinggajumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 60 sampel yang berasal dari 5 tahun dikali12 bulan.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagaiberikut :1. Penelitian Lapangan (field research)

Dalam penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara menghimpun data daribeberapa sumber, kemudian mempelajari dan menganalisis data, serta dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.

2. Penelitian Kepustakaan (library research)Penelitian kepustakaan dilakukan dengan library resesearch maupun internetresearch dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, situs dan berbagai karya tulislainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan dengantujuan agar menunjang pengolahan data yang dikumpulkan secara sekunder.

4.1 HASIL PENELITIAN4.1.1 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama antara Pemerintahan DaerahKabupaten Bandung Barat dengan PT. PLN dalam rangka penyesuaian data wajib pajakpenerangan jalan di Pemerintahan Kabupaten Bandung. Kegiatan pendaftaran danpendataan pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan cara WajibPajak (PT.PLN) didatangi langsung oleh petugas Dispenda, untuk mengetahui data daripara wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan.

Adapun kegiatan pendaftaran dan pendataan yang dilakukan oleh Dispendauntuk yang belum memiliki NPWPD adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran yang mengerjakannya yaitu bagian pendapatan, dengan tahap-tahap pekerjaannya adalah sebagai berikut : Menyiapkan form pendaftaran. Mengirimkan form pendaftaran kepada WPD setelah dicatat dalam daftar

form pendaftaran. Menerima dan memeriksa kelengkapan form pendaftaran WPD yang

telah diisi oleh WP, jika pengisiannya benar dan lampirannya lengkap,dalam daftar form pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan danselanjutnya dicatat dalam daftar induk WP pergolongan, serta dibuatkanNPWPD, dan jika terdapat kesalahan atau lampirannya belum lengkap,maka lampirannya dikembalikan kepada WP.

2. Pendataan yang mengerjakannya yaitu seksi pendapatan, dengan tahap-tahappekerjaannya adalah sebagai berikut : Menyiapkan form pendataan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)

Menyampaikan form pendataan kepada WP setelah dicatat dalamSPTPD.


16

Menerima dan memeriksa kelengkapan form pendataan (SPTPD) yangtelah diisi oleh WP.

Mencatat data pajak daerah dalam kartu data yang selanjutnyadiserahkan kepada unit kerja yang membidangi untuk proses penetapan.

Sedangkan adapun kegiatan pendaftaran dan pendataan yang dilakukan olehDispenda untuk yang sudah memiliki NPWPD adalah sebagai berikut :

Menyiapkan formulir pendataan (SPTPD) berdasarkan WP. Menyerahkan formulir pendataan (SPTPD) kepada WP, setelah

dilakukan pencatatan pada daftar SPTPD. Menerima dan kemudian memeriksakan kelengkapan data pada formulir

yang telah diisi oleh WP. Kemudian mencatatkan jumlah pajak daerah pada kartu data untuk

selanjutnya diproses.Namun pemutahiran data tentang pendataan wajib pajak tidak dilakukan per

periode. Adapun periode pendataan tersebut seharusnya dilakukan setiap 4 bulan sekaliatau pada bulan April dan Agustus. Untuk mengetahui banyaknya jumlah WPdidasarkan pada data sebelumnya, yang berarti kurangnya pembaruan data jumlah WPpajak penerangan jalan. Masalah yang terjadi pada Dispenda Kabupaten BandungBarat dalam hal pendataaan yaitu ketidaklengkapan data-data yang akurat dari seluruhpelanggan listrik. Karena Dispenda hanya menerima data-data pelanggan listrik dari PT.PLN saja. Hal ini diakibatkan kurangnya pengawasan pada instansi Pemerintah Daerahmengenai potensi pajak Penerangan Jalan yang selama ini telah diterima dari PT. PLN.Analisis kontribusi pajak penerangan jalan menggambarkan antara realisasi penerimaanpajak penerangan jalan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pendapatan aslidaerah pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KabupatenBandung Barat tahun 2012-2016. Pada analisis ini data kontribusi pajak peneranganjalan dinyatakan dalam bentuk persentase. Berikut disajikan tabel kontribusi pajakpenerangan jalan:

Tabel 4.1Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

tahun 2012-2016

TAHUN TARGET REALISASI %

2012 25.000.000.000 26.272.246.109 105,08

2013 29.000.000.000 32.533.504.947 112,18

2014 35.000.000.000 38.609.732.435 110,31

2015 45.246.000.000 45.665.216.091 100,92

2016 43.000.000.000 46.069.064.284 107,13

Rata-rata 107,13(Sumber:BPKAD Kabupaten Bandung Barat, data diolah)


17

Gambar 4.1Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Terlihat pada tabel 4.1 dapat dilihat dari 5 tahun tersebut penerimaan pajakpenerangan jalan selalu mengalami peningkatan. Rata-rata kontribusi penerimaanpajak penerangan jalan pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2012-2016 adalahsebesar53.56%, namun dari penerimaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatanterjadi penurunan pada persentase ditahun 2014 hingga 2016.

4.1.2 PendapatanAsli DaerahPendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6,Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah;2. Retribusi Daerah;3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan;4. Lain-lain PAD yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan PendapatanKeuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bandung Barat terdiri dari beberapajenis pajak di bawah ini:

1. Pajak Hotel2. Pajak Restoran3. Pajak Hiburan4. Pajak Reklame5. Pajak Penerangan Jalan6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan7. Pajak Parkir8. Pajak Air Tanah9. Pajak Sarang Burung WaletBerikut adalah data realisasi macam-macam penerimaan Pajak Daerah yang

diolah oleh Badan Pendaptan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barattahun 2012-2016:

05.000.000.000

10.000.000.00015.000.000.00020.000.000.00025.000.000.00030.000.000.00035.000.000.00040.000.000.00045.000.000.00050.000.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

Pajak Penerangan Jalan 2012-2016

Target

Realisasi

Tahun


18

Tabel 4.3Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2012-2016

(Sumber:BPKAD Kabupaten Bandung Barat, data diolah)

4.1.3 Hubungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan AsliDaerahPendapatan pajak penerangan jalan yang dilakukan pada Badan Pendapatan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan jumlahpenerimaan pajak daerah dalam beberapa tahun ini. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini yang memperlihatkan peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan yangmempengaruhi penerimaan pajak daerah pada tahun 2012 sampai 2016.

Tabel 4.4Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Bandung Barat 2012-2016

(dalam Rupiah)

(Sumber:BPKADKabupaten Bandung Barat, data diolah)

Dilihat dari tabel di atas rata-rata pajak penerangan jalan memberikan kontribusikepada Pendapatan Asli Daerah yaitu 16,01% ini berarti jika dilihat pada tablekalsifikasi criteria kontribusi berdasarkan Tim Litbang DepDagri-FispolUGM 1991(dalamYuliaAnggara Sari:2011), pajak penerangan jalan terhadap PendapatanAsliDaerah tergolong kurang dengan kriteria 10,10%-20%.

Tahun Target Realisasi % Persentase

2012 113.213.153.861 138.322.183.436 100 122,184

2013 176.874.685.841 187.170.467.143 100 105,82

2014 245.795.835.592 228.048.870.387 100 92,77

2015 284.203.549.356 314.608.109.975 100 110,69

2016 342.227.266.893 376.220.711.006 100 109,93Rata-Rata 541,41

TAHUNREALISASI

PPJREALISASI

PAD% Persentase

2012 26.272.246.109 138.322.183.436 100 19,0%

2013 32.533.504.947 187.170.467.143 100 17,4%

2014 38.609.732.435 228.048.870.387 100 16,9%

2015 45.665.216.091 314.608.109.975 100 14,5%

2016 46.069.064.284 376.220.711.006 100 12,2%

Rata-rata 16,01%


19

4.2 Pembahasan4.2.1 Hasil Uj iNormalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikatdan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresiyang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Adapunalat pengujian yang digunakan oleh penulisya itu dengan menggunakan tes KolmogrovSmirnov. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusinormal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Tabel 4.5HasilUjiNormalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

KontribusiPajak

PeneranganJalan

N 60

NormalParametersa,b

Mean ,0000000Std.Deviation

,32243840

Most ExtremeDifferences

Absolute ,102Positive ,102Negative -,070

Kolmogorov-Smirnov Z ,792Asymp. Sig. (2-tailed) ,557

a. Test distribution is Normal.b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 20.0Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi (Asymp.Sig.(2tailed)) dari uji

Kolmogrov Smirnov sebesar 0,557 dan lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansiuji Kolmogrov Smirnov lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa modelregresi telah memenuhi asumsi normalitas. Dengan kata lain Kontribusi PajakPenerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah pada BPKAD mengalami distribusinormal. Setelah dilakukan uji normalitas dan hasilnya terdistribusi normal, makapenelitian ini mengalami regresi yang baik.

4.2.2 Hasil Analisis Koefisien Korelasi PearsonAnalisis korelasi yang digunakan adalah korelasi Pearson (Product moment).

Deraja tkeeratan hubungan variabel berkisarantara -1 dan +1. Semakin mendekati angka1 maka semakin erat hubungannya. Arah hubungan positif menunjukkan pola hubungansearah atau menjelaskan bahwa Kontribusi Pajak Penerangan Jalan yang semakin besardapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, jika arah hubungan negative makamenunjukkan pola hubungan yang tidak searah dimana ketika salah satu variabel naikmaka variabel lainnya turun. Nilai korelasi antara variabel pengaruh Kontribusi PajakPenerangan Jalan dan Pendapatan Asli daerah dapat dilihat pada table berikut ini:


20

Tabel 4.6Hasil Uji Analisis Korelasi Pearson

Correlations

PAD Kontribusi_PPJ

PearsonCorrelation

PAD 1,000 -,262

Kontribusi_PPJ

-,262 1,000

Sig. (1-tailed)PAD . ,022Kontribusi_PPJ

,022 .

NPAD 60 60

Kontribusi_PPJ

60 60

Sumber: Output SPSS 20.0Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai koefisien korelasi

yang diperoleh antara Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dengan Pendapatan AsliDaerah adalah sebesar -0,262. Hal ini menunjukkan kedua variabel itu rendahdikarenakan r diposisi rendah 0,20-0,399 dan nilai r juga negative jadi setiap kenaikanPajak Penerangan Jalan disertai penurunan Pendapatan Asli Daerah karena nilainyamin.

4.2.3 Hasil AnalisisRegreasi Linear SederhanaOleh karena data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan

model regresi sederhana. Berikut ini adalah hasil pengujian yang diperoleh:

Tabel 4.7Hasil UjiRegresi Linier Sederhana

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients

t Sig.

B Std.Error

(Constant),665 ,076 8,73

0,00

0

Kontribusi_PPJ

-,646 ,313 -2,06

5

,043

a. Dependent Variable: PADSumber: SPSS 20.0


21

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Dari hasil persamaan regresi linear sederhana tersebut masing-masing variabeldapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstansta sebesar 0,665, artinya ketika Kontribusi Pajak Penerangan Jalanbernilai nol (0) dan tidak ada perubahan maka Pendapatan Asli Daerahbernilai sebesar 0,665.

b. Variabel X yaitu Kontribusi Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai koefisienregresi sebesar 0,646, artinya ketika Kontribusi Pajak Penerangan Jalanmeningkat, maka Pendapatan Asli daerah akan meningkat sebesar 0,646.

Koefisien Kontribusi Pajak Penerangan Jalan bernilai negative artinya jikamengalami kenaikan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan maka akan menurunkanpendapatan asli daerah.

4.2.4 Hasil Analisis KoefisienDeterminasiKoefisien determinasi merupakan kuadrat dari nilai koefisien korelasi (R2) atau

disebut dengan nilai R-Square yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh atauseberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabeldependen.

Tabel 4.8Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model

R RSquare

Adjusted RSquare

Std. Errorof the

Estimate

1 ,262a ,069 ,052 ,32521

a. Predictors: (Constant), Kontribusi_PPJb. Dependent Variable: PADSumber: Output SPSS 20.0

Berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat bahwa nilai korelasi (R) sebesar 0.069,dengan demikian koefisien determinasi dapat dihitung sebagai berikut:

KD= r2x100%= 0,2622x100%= 6,9%

Pada tabel di atas dapat dilihat Nilai adjusted R.Squaresebesar 0,052 adalahsebesar 5,2%. Sedangkan sisanya 94,2% merupakan variabel lain.

4.2.5 Hasil Pengujian HipotesisUntuk membuktikan apakah Kontribusi Pajak Penerangan Jalan berpengaruh

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dilakukan pengujian hipotesisdengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Y=0,665-0,646


22

H0: Kontribusi Pajak Penerangan Jalan tidak berengaruh terhadap PendapatanAsli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ha:Kontribusi Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan AsliDaerah Kabupaten Bandung Barat.

Taraf signifikansi (α): 0,05 (5%) dan criteria uji, H0 ditolak dan Ha diterima jikanilai t-hitung ˃ t-tabel, H0 diterima dan Ha ditolak jika nilai t-hitung< t-tabel. Nilaistatistic uji t dapat diketahui dari tabel output sebagai berikut:

Tabel 4.9Hasil Pengujian Hipotesis

Coefficientsa

Model UnstandardizedCoefficients

t Sig.

B Std. Error

(Constant)

,665 ,076 8,730

,000

Kontribusi_PPJ

-,646 ,313 -2,06

5

,043

a. Dependent Variable: PADSumber: Output SPSS 20.0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikan 0,043 < 0,005 makaH0 ditolak dan Ha diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kontribusipajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Maka artinya jika kontribusipajak penerangan jalan mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah punmeningkat.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SimpulanBerdasarkan hasil analisis data dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KabupatenBandung Barat tahun 2012-2016 tergolong masih kurang.

2. Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2012-2016 mengalamipeningkatan danpenurunan.

3. Kontribusi pajak penerangan jalan berpengaruh signfikan terhadappendapatan asli daerah pada periode 2012-2016.


23

5.2 SaranBerdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan

saran sebagai bahan pertimbangan bag ipenelitia selanjutnya, diharapkan untukmenambah variabeli ndependen yang lain selain yang digunakan dalam penelitian inidengan menambahkan variabel bebas terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun denganunit analisis yang berbeda dan penggunaan sampel yang lebih banyak agar dapat lebihdikembangkan dan memperkuat penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfan A. Lamian, Davied P.E Saerang, Heince R.N Wokas,2015, Analisis Efektivitasdan Kontribusi Pemungutan Pajak restoran, Pajak Reklame dan Pajak PeneranganJalan Terhadap Pendapatan Asli DaerahPada kabupaten Minahasa Utara, Skripsi,Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Sam Ratulangi Manado

Guritno, 1976 , Kamus Ekonomi

Imam Gozali, 2013, Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21, Edisi Ketiga,Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi Kelima 2016

Mardiasmo,2016, Perpajakan,Edisi Terbaru Andi, Yogjakarta

Ridel S.M Mongonsidi, 2013, Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di DinasPengelolaan Keuangan, Aset dan pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa,Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam ratulangi , Manado

Muhammad Syam Kusufi, 2013, Akuntansi Keuangan daerah, Salemba Emat, Jakarta

Siti Resmi, 2014, Perpajakan Teori dan Kasus, EdisiKedelapan, Salemba Empat, JakartaSelatan

Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kombinasi ( Mixmethode), Bandung Alfabet

Suharyadi Purwanto, 2015, Analisis Ktiris Atas laporan Keuangan Modern, CetakanKeempat, Jakarta Salemba empat

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan pemerintah daerah

Erly Suandy. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta: 2000.

Indra Bastian. Sistem Akuntansi Sektor Publik Buku 1. Edisi Pertama. Salemba Empat.Jakarta : 2004.

Inspektorat Daerah. Pedoman Operasional Pemeriksaan. Pemerintahan KabupatenBandung:2008.


24

Peraturan Daerah. Pajak Penerangan Jalan. Pemerintah Kabupaten Bandung: 2008.

Peraturan Bupati. Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat. PemerintahKabupaten Bandung: 2007.

Permendagri Nomor 23 Tahun 2007. Bp Cipta Jaya. Jakarta: 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008. Bp Cipta Jaya. Jakarta. 2008.

Peraturan Menteri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001. Mini JayaAbadi, Jakarta: 2001.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2005. Mini Jaya Abadi. Jakarta: 2005.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajakdaerah dan retribusi daerah.

Riduwan. Dasar-Dasar Statistika. Bandung. Alfabeta: 2002.

Rochmat Soemitro. Azas Dasar-Dasar Perpajakan I. PT. Eresco. Bandung: 2002.

Siti Resmi. Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta: 2004.

Soewarno Handayaningrat. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.Penerbit Gunung Agung. Jakarta: 1998.

Sudjana. Statistik untuk Ekonomi Dan Niaga. Tarsito. Bandung: 2004.

Sukarna. Dasar-dasar Manajemen. CV Mandar Maju. Bandung: 1998.

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian. Edisi Revisi VI. Rineka Cipta. Jakarta : 2004.

Sugiyono. Metode Statistik Penelitian. Alfabeta. Jakarta: 2004.

Uma Sekaran. Metode Penelitian untuk Bisnis. Salemba Empat. Jakarta : 2006.

Biodata penulis :

Bella Nurfadillah adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Jenderal Achmad Yani.

Documents

PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN …repository.fe.unjani.ac.id/pdf/01._Artikel_Pajak_revisi_.pdfEra otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak