Judul : Pengaruh Kebudayaan Dalam Persatuan NKRI

Nama/NPM : Fuad Muhammad Alhamid/1306405023

Data Publikasi : Depok: Universitas Indonesia, 2013, Hal 93-116 ( Buku ajar II

MPKTA)

Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau – sambung menyambung menjadi satu –

itulah Indonesia. Demikian penggalan syair salah satu lagu kebangsaan kita yang

merefleksikan begitu luasnya Indonesia, begitu besarnya Indonesia, begitu kayanya

Indonesia, begitu beragamnya Indonesia sebagai sebuah entitas geografis, entitas kebangsaan,

dan entitas kenegaraan.

Indonesia sebagai negara kepulauan kiranya tidak lagi memerlukan penegasan. Ini

dipahami karena sebahagian besar wilayahnya adalah laut dan terdiri dari ribuan pulau.

Deretan pulau-pulau tersebut membentang dari Sabang diujung barat hingga Papua di ufuk

timur – dari Talaut di utara hingga Rote di perairan selatan. Oleh karenanya dalam konsep

wawasan nusantara terminologi negara kepulauan diasumsikan bahwa laut adalah

penghubung (bukan pemisah) antar pulau. Pemahaman inilah yang berkembang dalam lintas

kearifan lokal bangsa Indonesia dengan menyebut Indonesia sebagai nusantara; nusa berarti

pulau dan antara berarti penghubung.

Realitas historis menunjukkan bahwa nun jauh menembus sekat-sekat masa silam, di

nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan/kesultanan-kesultanan dengan latar belakang etnis

dan budaya yang majemuk. Letak geografisnya yang berada pada titik silang jalur lalulintas

pelayaran dunia serta kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah (tongkat yang ditanam

pun bisa menjadi pohon – seperti syair lagu Koes Ploes) menyebabkan

kerajaan-kerajaan/kesultanan-kesultanan di nusantara turut memainkan peran dalam interaksi

dengan dunia luar yang tidak luput dari tarik menarik kepentingan global. Kondisi ini terus

berlangsung hingga kerajaan-kerajaan/kesultanan-kesultanan lebur dalam satu wadah

kenegaraan; NKRI. Karenanya, Indonesia tumbuh sebagai sebuah nation state(negara-bangsa)

dengan khasanah kesejarahan dan kebudayaan yang majemuk.

Kekayaan yang terefleksi dari kemajemukan etnis, budaya dan agama mengatarkan

Indonesia menjadi sebuah negara dengan kekuatan budaya yang khas di dunia. Warisan

kesejarahan dari sejumlah kerajaan dan kesultanan di nusantara tentu menjadi sumber utama

tatanan nilai lokal yang dapat memberi sumbangan bagi penguatan karakter bangsa (nation

building) sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi cermin bangsa-bangsa di dunia yang

mampu menyatu dalam kemajemukannya. Dimensi kemajemukan Indonesia inilah yang

mewujud dalam ajang Festival Keraton Nusantara (FKN) yang pada 2012 ini dipusatkan di

Kota Baubau; kota yang menjadi sentrum kegemilangan peradaban Buton – pusat Negeri

Khalifatul Khamis – kota pemilik benteng terluas  di dunia yang terus disiapkan menjadi

ibukota calon Provinsi Buton Raya.

Ajang FKN VIII di Kota Baubau yang berlangsung pada 1 - 4 September telah usai. Para

kafilah peserta pun kini telah kembali ke daerahnya masing-masing dengan membawah

beragam kesan. Namun diluar semua itu, sebagai bangsa – kita akan terus memikul pekerjaan

rumah besar yakni bagaimana menjadikan kemajemukan (cermin kearifan budaya lokal) kita

sebagai kekuatan bangsa. Terhadap persoalan ini, pemberdayaan kearifan lokal sebagai pilar

kekuatan bangsa kiranya adalah jawabnya. Ikhtiar ini antara lain dapat dilakukan melalui

pendidikan yang berbasis karakter. Ke arah itu diperlukan penyesuaian atau reorientasi

kurikulum pendidikan nasional. Beberapa mata pelajaran yang berdimensi pembentukan

karakter bangsa seperti bahasa Indonesia, bahasa daerah, sejarah, PMP/PPKN, antropologi,

sosiologi idealnya memperoleh ruang yang cukup dalam jam pembelajaran. Juga dipandang

perlu penyertaan mata pelajaran akhlak dan budi pekerti. Konten dari deretan mata pelajaran

dimaksud adalah nilai-nilai kearifan lokal yang bersemai dalam kemajemukan budaya

Indonesia. Pemberdayaan intitusi adat (keraton dan semacamnya) juga tidak kalah

pentingnya. Eksistensi keraton atau institusi adat lainnya hendaknya memperoleh payung

regulasi dalam kedudukannya sebagai lembaga pemangku, pelestari dan pesemaian nilai-nilai

budaya. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat juga mutlak mendapatkan perhatian.

Letupan-letupan konflik (baca: refleksi perlawanan terhadap negara) oleh masyarakat adat

dibeberapa  daerah yang mengemuka akhir-akhir ini lebih di determinasi kian terdegradasinya

hak-hak komunal (adat) oleh pembangunan. Terhadap persoalan ini kita berharap, RUU

Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat secepatnya dibahas dan ditetapkan menjadi UU.

Kemajemukan Indonesia sebagaimana terefleksi melalui ajang FKN adalah sebuah

keniscaan. Kecerdasan yang disertai kearifan dalam mengelola kemajemukan itu adalah kunci

bagi kebertahanan dan keberlangsungan Indonesia sebagai sebuah nation state. Indonesia

yang kita cita-citakan adalah Indonesia yang satu, bulat dan utuh dalam kemajemukannya.

Khasanah kesejarahan Buton; salah satu nation state di nusantara yang dapat  eksis ±7 abad

adalah sebuah referensi berharga bagi kita anak Indonesia yang hidup hari ini dan yang akan

datang kemudian. Dimensi kebertahanan ini mewujud karena Negeri Khalifatul Khamis itu

mampu mengelola kemajemukannya secara cerdas dan arif.