Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    1/17

    MAGISTER MANAJEMEN UGM

    Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Moneter pada Industri

    Pembangkitan Listrik  

    PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali 

    GALIH HONGGO BASKORO 

    Dateline: 20 Maret 2014

    Submit: 25 Maret 2014

    Paper ini dibuat dalam pemenuhan terhadap mata kuliah General Business Environment

    Magister Manajemen UGM dalam topik Monetary & Fiskal Policy (Mata kuliah ini diampu

    oleh Prof. Wihana Kirana Jaya M.Soc.Sc., Ph.D. ). 

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    2/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  1

    1.  Pembukaan 

    Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal

    Adanya hubungan imbal balik antara kebijakan moneter dan fiskal dengan bisnis karenakebijakan moneter dan fiskal oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap bisnis, dan

    sebaliknya bisnis juga dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal yang akan diambil

    oleh pemerintah. Dalam paper ini akan dibahas dampak kebijakan fiskal dan moneter

    terhadap industry ketenagalistrikan di Indonesia, khususnya terhadap PT PLN (Persero) Unit

    Pembangkitan Jawa Bali, salah satu unit bisnis PT PLN (Persero) di bidang Pembangkitan.

    Peluang dan ancaman yang muncul pada kedua isu tersebut akan diidentifikasi dan dikelola

    dengan menciptakan strategi yang tepat untuk memaksimalkan peluang sekaligus

    meminimalkan ancaman.

    Profil PLN UPJB

    PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali, selanjutnya disebut PLN UPJB, yang

     berdiri sejak Juli 2011 merupakan salah satu unit bisnis PT PLN (Persero) yang dibangun

    dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi dan pemeliharaan

    serta untuk peningkatan kinerja dan percapaian target produksi pembangkit di Jawa-Bali

    khususnya Program Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW. PLN UPJB

    melingkupi Sektor Pembangkitan Cilegon, Sektor Pengendalian Pembangkitan I (yang

    mengelola aset PLTU Suralaya Unit 8, PLTU Labuan, dan PLTU Lontar), Sektor

    Pengendalian Pembangkitan II (yang mengelola aset PLTU Palabuan Ratu, PLTU

    Indramayu, dan PLTU Adipala), Sektor Pengendalian Pembangkitan III (yang mengelola aset

    PLTU Rembang, PLTU Tanjung Awar-awar, PLTU Pacitan dan PLTU Paiton Unit 9), dan

    Sektor Pengendalian Pembangkitan IV (yang mengelola aset PLTGU Muara Karang Blok 2,

    PLTGU Tanjung Priok Blok 3, dan PLTGU Muara Tawar Blok 5). Gambar 1 menunjukkan

    wilayah kerja PLN UPJB dalam Sistem Jawa Madura Bali (JAMALI) [1].

    Dalam rangka peningkatan kinerja dan percapaian target produksi pembangkit di Jawa-Bali

    khususnya Program Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW, sebagai Asset

    Manager 1, PLN UPJB mengelola sistem asetnya dengan tujuan optimalisasi risiko, biaya dan

    kinerja dengan pola pengusahaan sebagaimana pada Gambar 2 [1].

    1PLN UPJB sebagai Manajer Aset atas Unit Pembangkit 10.000 MW, dengan Operator Aset yaitu PT Indonesia

    Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali (Anak Perusahaan PT PLN (Persero)).

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    3/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  2

    Gambar 1. Wilayah Kerja PLN UPJB 

    Bertanggung jawab atas 10 PLTU FTP-1 dan 4 PLTGU

    Source: RJPP PLN UPJB [1]

    Gambar 2. Pola Pengelolaan Aset PLTU FTP1 JAMALI 

    PLN UPJB sebagai Aset Manager

    Source: RJPP PLN UPJB [1]

    Definisi Kebijakan Moneter dan Fiskal

    Kebijakan moneter adalah kebijakan pengendalian besaran moneter seperti: (1) jumlah uang

     beredar, (2) tingkat bunga, (3) dan kredit yang dilakukan oleh bank sentral. [2]

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    4/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  3

    Misalkan terjadi situasi inflasi disertai dengan rendahnya output, maka kebijakan moneter

    yang diambil yaitu penurunan atau pengurangan jumlah uang beredar dan menaikkan tingkat

    suku bunga pinjaman bank. Kedua hal tersebut akan mengakibatkan penurunan pengeluaran

    konsumsi dan investasi agregatif yang selanjutnya mengakibatkan penurunan inflasi,

    walaupun tidak bisa menaikkan tingkat produksi nasional serta kesempatan kerja. [3]

    Kebijakan moneter akan menaikkan atau menambah jumlah uang beredar selama

     perekonomian mengalami resesi untuk merangsang pengeluaran, dan sebaliknya membatasi

    dan mengurangi supplai uang selama masa-masa inflasi untuk mengerem pengeluaran.

    Kebijakan Moneter Ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang

    yang beredar. Kebijakan Moneter Kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka

    mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. [3]

    Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu

    antara lain :

    1.  Operasi Pasar Terbuka

    Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau

    membeli surat berharga pemerintah ( government securities). Jika ingin menambah jumlah

    uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin

     jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga

     pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah

    SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat

    Berharga Pasar Uang.

    2.  Fasilitas Diskonto

    Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan

    tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami

    kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang

     bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya

    menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

    3.  Rasio Cadangan Wajib

    Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan

     jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk

    menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk

    menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

    4.  Imbauan Moral

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    5/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  4

    Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan

     jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau

     perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk

    mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke

     bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

    Kebijakan Fiskal, merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan

     perekonomian dengan mengubah-ubah anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

    [4]

    Menurut Farid Wijaya, Kebijakan Fiskal memiliki tujuan agar APBN seimbang. Hal ini

    dicapai dengan merubah besarnya pajak dan/ atau pengeluaran pemerintah dengan tujuan

    menstabilkan harga serta tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau

    mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui kebijakan fiskal, yaitu melalui

     perubahan pajak dan pengeluarannya, dapat mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi yang

    diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB), distribusi pendapatan, dan sebagainya.

    Kebijakan fiskal dalam upaya untuk mencapai tingkat pendapatan atau output kesempatan

    kerja penuh, serta stabilisasi tingkat harga (inflasi). [3]

    Kebijakan fiskal memiliki dampak: (1) Kebijakan APBN surplus mempunyai impak

    deflasioner, (2) Kebijakan APBN defisit memiliki impak ekspansioner, dan (3) Kebijakan

    APBN seimbang mempunyai impak ekonomis yang ekspansioner dan terkendali. [3]

    Macam-macam Kebijakan Fiskal

    1. Functional finance : Pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional

    2. The managed

     budget approach

    : Pendekatan pengelolaan Anggaran

    3. The stabilizing

     budget

    : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila model ini gagal,

    maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti

    dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi

    4. Balance budget

    approach

    : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila model ini gagal,

    maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti

    dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    6/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  5

    2.  Pembahasan 

    Kebijakan Moneter BI

    Sesuai Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, bulan Desember 2014, KebijakanMoneter yang diambil oleh Bank Indonesia yaitu: [5]

       Mempertahankan BI Rate sebesar 7,75%, dengan suku bunga Lending Facility dan

     suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 8% dan 5,75%.

    Tingkat suku bunga tersebut untuk memastika tekanan inflasi jangka pendek pasca

    kebijakan realokasi subsidi BBM, selain itu diharapkan untuk mengendalikan deficit

    transaksi berjalan kea rah yang lebih sehat.

       Memperkuat bauran kebijakan dalam merespond kebijakan reformasi subsidi BBM

     yang ditempuh Pemerintah sebagai berikut:

    o  Mempersiapkan penyesuaian kebijakan makroprudensial guna memperluas

    sumber-sumber pendanaan bagi perankan sekaligus mendukung pendalaman

     pasar keuangan serta mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif yang

     prioritas. Kebijakan meliputi: (i) Perluasan cakupan definisi simpanan dengan

    memasukkan surat-surat berharga yang diterbitkan bank dalam perhitungan

    LDR, dan (ii) Pemberian insentif untuk mendorong penyaluran kredit UMKM.

    o  Memperkuat kebijakan system pembayaran penyaluran program-program

     bantuan pemerintah kepada masyarakat guna mengurangi dampak kenaikan

    BBM melalui penggunaan uang elektronik dan implementasi Layanan

    Keuangan Digital.

       Mendukung kebijakan reformasi fiskal pemerintah untuk realokasi anggaran subsidi

     BBM ke sektor yang produktif .

    Realokasi anggaran subsidi ke pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan

    infrastruktur dan berbagai kegiatan produktif akan meningkatkan kapasitas fiskal

     pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan

     berkelanjutan.

    Kebijakan Fiskal Pemerintah

    Kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan industri ketenagalistrikan,

    di antaranya adalah:

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    7/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  6

       Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Pembangunan dan

     Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik

    Dalam upaya menunjang perkembangan usaha penyediaan tenaga listrik yang

     berkelanjutan, pemerintah memberikan insentif berupa pemberian bea masuk barang

    modal untuk pembangunan pembangkit listrik untuk kepentingan umum melalui

    PERMEN Keuangan nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Atas Impor

    Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit

    Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan dirubah melalui PERMEN Keuangan

    nomor 128/PMK.011/2009. Insentif tersebut diberikan kepada PT PLN (Persero) dan

    Pemegang IUKI Terintegrasi yang memiliki daerah usaha serta Pemegang IUKU

    usaha pembangkitan yang memiliki kontrak jual beli dengan PT PLN (Persero)

    maupun Pemegang IUKU Terintegrasi yang memiliki daerah usaha.

       Kebijakan pemanfaatan energi primer untuk pembangkit tenaga listrik

    Pemberlakuan kebijakan  Domestic Market Obligation  (DMO) untuk pemanfaatan

    energi primer bagi pembangkit listrik ditujukan agar pasokan energi primer dapat

    terjamin. Kebijakan pengamanan pasokan energi primer tersebut dilakukan melalui

    dua sisi. Sisi pelaku usaha penyedia energi primer, khususnya batubara dan gas,

    diberikan kesempatan untuk memasok kebutuhan energi primer bagi pembangkit

    tenaga listrik sesuai dengan harga keekonomian. Sedangkan sisi pelaku usaha

     pembangkit tenaga listrik diantaranya kebijakan diversivikasi energi untuk tidak

    tergantung pada satu sumber energi, khususnya energi fosil.

       Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

    Pemerintah melakukan beberapa kali penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL2) pada

    tahun 2014, melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif

    Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) dan perubahannya pada

    PERMEN ESDM nomor 19 Tahun 2014. Melalui PERMEN ESDM no 31 Tahun

    2014 pemerintah juga menetapkan perubahan mekanisme tarif adjustment bagi 12

    golongan tarif yang beradasarkan TTL 2013 dan 2014 tidak lagi mendapatkan subsidi

    listrik. Mulai tahun 2015, Tarif Tenaga Listrik akan disesuaikan setiap bulan oleh PT

    PLN (Persero) sesuai dengan perubahan komponen inflasi, kurs (nilai tukar mata uang

    Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah), dan harga minyak mentah/  Indonesian

    2 Tarif Tenaga Listrik, sebelumnya disebut dengan istilah Tarif Dasar Listrik (TDL), adalah tarif yang boleh

    dikenakan oleh pemerintah untuk para pelanggan PT PLN (Persero).

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    8/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  7

    Crude Price. Penetapan mekanisme tarif adjustment sebagaimana di atas bertujuan

    untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan mendorong subsidi yang lebih tepat

    sasaran. Diharapkan potensi penerapan kebijakan tersebut akan menghemat subsidi

    energi sebesar Rp 8,4 triliun [6].

       Realokasi anggaran subsidi energi, termasuk di dalamnya subsidi istrik, ke sektor

     yang produktif.

    Subsidi listrik diberikan oleh pemerintah dengan tujuan agar harga jual listrik dapat

    dijangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu (Golongan 450-900 Va).

    Subsidi listrik dialokasikan karena rata-rata harga jual tenaga listrik lebih rendah

    dibandingkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada golongan tarif tersebut. Dari

    tahun ke tahun realisasi subidi listrik semakin meningkat, dari subsidi single digit

     pada periode 2005 dan sebelumnya hingga melebihi Rp 90 Triliun pada 2011 atau

    meningkat sebesar 24 kali (gambar 3).

    Rasbin memaparkan bahwa makin meningkatnya subsidi energi membuat pemerintah

    tidak leluasa dalam mengimplementasikan program-program prioritasnya. Di

    antaranya program pembangunan infrastrukturm pendidikan, kesehatan, dan program

     penurunan tingkat kemiskinan. [8]

      Transformasi Perhitungan Subsidi Listrik dari Skema Cost+Margin menjadi

     Performance Based Regulatory(PBR)

    Mulai tahun 2015, skema perhitungan subsidi listrik dirubah dari sebelumnya

    menggunakan “Biaya Pokok Penyediaan + Margin” menjadi  Performance Based

     Regulation (PBR). Skema PBR dilatarbelakang oleh alasan adanya paradox efficiency 

    dalam skema subsidi “cost + margin”. Melalui skema tersebut, PLN tidak akan

    mendapatkan insentif apabila melakukan efisiensi perusahaan, malah ia kan

    memperoleh kenaikan EBITDA apabila Biaya Pokok Penyediaan/ BPP-nya naik.

    Sebagaimana laporan McKinsey, di mana setiap kenaikan BPP listrik sebesar Rp 100/

    kwh produksi, PLN justru akan mendapatkan kenaikan EBITDA dari Pemerintah

    sebesar + Rp 2,5 triliun [9].

    PBR merupakan metode pengaturan subsidi berbasis target  performace  agar PLN

    dapat meningkatkan efisiensinya, memperbaiki kualitas pelayanannya, dan

    menurunkan biaya produksinya dan Pemerintah melalui subsidi memberikan reward

    atas pencapaian  performance  tersebut. Terkait dengan pengaturan kegiatan investasi,

    Pemerintah melalui subsidi listrik dan/atau Penanaman Modal Negara (PMN)

    memberikan alokasi dana investasi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban PLN.

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    9/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  8

    Biaya penyediaan listrik dibagi atas parameter terkendali dan parameter tidak

    terkendali. Parameter terkendali akan menjadi reward and punishment untuk

     perusahaan. Sedangkan parameter tidak terkendali akan menjadi tanggung jawab

     pemerintah dan pelanggan, contohnya yaitu: harga energi primer, kurs, inflasi,

     pertumbuhan listrik, dan ketidaktersediaan energi primer. [9]

    Dengan penerapan skema PBR, subsidi listrik tahun 2015 mengalami penurunan dari

    Rp 94,26 triliun pada APBNP 2014 menjadi Rp 68,69 triliun pada RAPBN 2015 atau

    mengalami penurunan sebesar Rp 25,57 triliun. [10]

    Gambar 3. Pertumbuhan Subsidi Listrik  

    Periode Tahun 2000-2011 (Rp triliun)

    Source: PUSDATIN ESDM [7]

    Indikator Perekonomian

      Inflasi dan Indeks Harga Konsumen

    Pada tahun 2014, inflasi yang terkendali dan rendah hingga Oktober kembali

    meningkat pada November-Desember 2014, yang terutama didorong oleh faktor

    kenaikan harga BBM bersubsidi, tarif angkutan darat, dan tarif tenaga listrik.

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    90

    100

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

    ALOKASI REALISASI

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    10/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  9

    Tabel 1. Inflasi dan IHK  

    Periode Tahun 2010-2014 (Rp triliun) 

    Source: BPS [11]

      Nilai tukar Mata Uang

    Melemahnya rupiah dipicu oleh masih tingginya permintaan valuta asing domestik di

    tengah pasokan yang terbatas dan meningkatnya tekanan terhadap kinerja transaksi

     berjalan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekspor yang masih terbatas dan impor

    yang masih tinggi, sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Pergerakan

    rupiah juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang menciptakan sentimen negatif.

    Sementara pemulihan ekonomi dunia terus berlanjut walau tidak merata dan

    cenderung lambat. Namun perekonomian Amerika sebagai motor pemulihan ekonomi

    global menunjukkan perbaikan dan berada dalam siklus meningkat. Normalisasi

    kebijakan moneter the Fed terus berlangsung dengan kemungkinan kenaikan Fed

    Fund Rate (FFR) mulai triwulan II-2015 sehingga mendorong apresiasi dolar AS yang

    kuat terhadap hampir seluruh mata uang dunia dan meningkatkan risiko pembalikan

    modal asing dari emerging market, termasuk Indonesia. [5] 

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    11/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  10

    Gambar 4. Trend Pelemahan Rupiah terhadap Dollar AS 

    Nilai Tukar Rupiah & Perbandingan Nilai Tukar Kawasan

    Keterangan: HBA yang ditetapkan Kementerian ESDM merupakan harga batubara untuk kesetaraan

    nilai 6.322 kilokalori/kilogram (Kkal/Kg) dengan basis GAR (gross as recieved).

    Source: BI [5]

      Harga Energi Primer (Batubara dan Minyak Mentah)

    Krisis yang belum mereda di Eropa dan perlambatan ekonomi Tiongkok yang

     berlangsung akibat proses rebalancing ekonomi yang ditempuh-nya, terus menekan

    harga komoditas mineral (termasuk batubara) lebih besar dari yang diperkirakan.

    Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5, bagaimana trend penurunan harga

     batubara.

    Sementara harga minyak dunia pun menurun drastis dan diperkirakan akan berlanjut

    di tahun 2015 seiring dengan pasokan yang meningkat dari AS di tengah permintaan

    dunia yang melambat (Gambar 6).

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    12/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  11

    Gambar 5. Penurunan Harga Batubara 

    Harga Acuan Batubara3 (US $/ Ton)

    Keterangan: HBA yang ditetapkan Kementerian ESDM merupakan harga batubara untuk kesetaraan

    nilai 6.322 kilokalori/kilogram (Kkal/Kg) dengan basis GAR (gross as recieved).

    Source: ESDM [12]

    Gambar 6. Trend Pelemahan Harga Minyak Mentah Indonesia 

    Nilai Tukar Rupiah & Perbandingan Nilai Tukar Kawasan

    Source: ESDM [13]

    3 Harga acuan ditetapkan berdasarkan rata-rata harga pada indeks harga Indonesia Coal Index (ICI), Platss 59,

     New Castle Export Index, dan New Castle Global Coal Index (GC). Formulanya, HBA = 25% ICC + 25%Platss59 + 25% NEX + 25% GC  

    -

     20.00

     40.00

     60.00

     80.00

     100.00

     120.00

     140.00

       J   A   N    '   1   2

       F   E   B    '   1   2

       M   A   R    '   1   2

       A   P   R    '   1   2

       M   E   I    '   1   2

       J   U   N    '   1   2

       J   U   L    '   1   2

       A   G   S    '   1   2

       S   E   P    '   1   2

       N   O   P    '   1   2

       D   E   S    '   1   2

       J   A   N    '   1   3

       F   E   B    '   1   3

       M   A   R    '   1   3

       M   E   I    '   1   3

       J   U   L    '   1   3

       A   G   S    '   1   3

       S   E   P    '   1   3

       O   K   T    '   1   3

       N   O   P    '   1   3

       D   E   S    '   1   3

       J   A   N    '   1   4

       F   E   B    '   1   4

       M   A   R    '   1   4

       A   P   R    '   1   4

       M   E   I    '   1   4

       J   U   N    '   1   4

       J   U   L    '   1   4

       A   G   S    '   1   4

       S   E   P    '   1   4

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    13/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  12

    3.  Analisa 

    Peluang

      Peningkatan Kepastian Pasokan dan Penur unan Biaya Bahan Bakar

    Pasokan bahan bakar energi primer yang merupakan resources  paling vital dalamindustri pembangkitan tenaga listrik, telah diamankan melalui kebijakan DMO

     batubara dan gas. Dengan demikian bargaining position PLN UPJB kepada supplier

     bahan bakar dapat meningkat, serta dapat mengamankan kepastian pasokan bahan

     bakar melalui kontrak jangka panjang.

    Kondisi penurunan harga minyak mentah dan batubara yang terjadi di tahun 2014 dan

    diproyeksikan masih akan terjadi pada 2015 sangat menguntungkan PLN UPJB, di

    mana komponen biaya energi primer mencapai 91% dari total biaya usaha. Dengan

     penurunan harga batubara sebesar USD 1/ton maka hal ini akan berdampak terhadap

     penurunan biaya operasi sebesar Rp. 15 Milyar hingga Rp. 25 Milyar per tahun

    (tergantung dari nilai kalori batubaranya). 

      Peluang memperoleh Allowed Revenue dari Pemerintah untuk kepentingan

    I nvestasi

    Melalui implementasi PBR, maka PLN UPJB hanya focus pada parameter biaya

    terkendali saja, yaitu efisiensi pembangkit yang diukur dengan indikator tara kalor/

    heat rate  pembangkit. Hal ini akan mengurangi risiko pelemahan kurs rupiah serta

    kenaikan biaya bahan bakar. PT PLN diberikan pendapatan operasi sebesar kebutuhan

    kas dalam melaksanakan penyediaan tenaga listrik. Dengan demikian, PLN tidak

    memiliki dana internal untuk melakukan investasi. Untuk menjaga kemampuan PLN

    dalam melakukan investasi, PLN diberikan dana oleh Pemerintah sebesar kewajiban

    PLN kepada lender (termasuk pemenuhan covenant [DSCR/CICR]).

    Disamping itu, mengingat besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur

    ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,

    Pemerintah dapat memberikan tambahan alokasi belanja investasi (1) sepanjang

    defisit APBN masih memungkinkan; (2) kondisi neraca PLN sudah tidak

    memungkinkan PLN untuk memperoleh pendanaan eksternal.

    Ancaman

      Potensi mengalami defi sit anggaran

    Selain menjadi peluang, penerapan PBR juga menyimpan potensi ancaman bagi PLN

    UPJB yaitu defisit anggaran. Apabila PLN UPJB gagal memenuhi target dalam

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    14/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  13

    Service Level Agreement   (SLA) dengan Pemerintah, maka  punishment   efisiensi

    operasi yang menjadi beban PLN merupakan defisit dana operasi.  Punishment ini

    akan menjadi kontrol atas kinerja Manajemen PLN. Apabila terdapat peningkatan

    Kebutuhan Pendapatan Operasi akibat parameter terkendali, maka tidak dapat

    diusulkan untuk menambah belanja subsidi listrik.

      Munculnya kompetitor pembangkitan tenaga listrik

    Ancaman semakin banyaknya kompetitor dalam industry pembangkitan tenaga listrik,

    dilandasi atas beberapa faktor berikut:

    o  Dibukanya kesempatan berbagai pihak untuk berparisipasi dalam

     pembangunan sektor ketenagalistrikan oleh pemerintah melalui UU No 30

    Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

    o  Adanya insentif pembebasan bea masuk barang modal dalam pembangunan

    dan pengembangan pembangkitan tenaga listrik.

    o  Telah disesuaikannya Tarif Tenaga Listrik yang menyebabkan 12 Golongan

    tidak lagi disubsidi.

    Maka PLN UPJB harus semakin meningkatkan daya saingnya untuk dapat

    mempertahankan pangsa pasarnya. Apalagi dengan keadaan tidak adanya kapasitas

    atau pembangkit baru.

      Potensi peningkatan biaya operasi dari pelemahan kurs dan inflasi

     Nilai tukar valuta asing dan inflasi sangat berpengaruh dalam kegiatan bisnis PLN

    UPJB. Dengan total belanja barang dan jasa untuk biaya pemeliharaan mencapai Rp 2

    T per tahun, maka kenaikan harga barang/ jasa akibat inflasi akan meningkatkan biaya

     penyediaan energi listrik PLN UPJB secara signifikan. Sedangkan apabila terjadi

    kenaikan nilai tukar valuta asing sebesar Rp. 1.000,- /USD 1 maka hal ini akan

     berdampak terhadap kenaikan biaya operasi dan beban bunga pinjaman rata-rata

    sebesar 10%.

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    15/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  14

    4.  Kesimpulan

    Atas peluang dan ancaman yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, maka PLN UPJB

     perlu mengambil beberapa inisiatif strategis berikut guna memaksimalkan benefit yang dapat

    diambil dari peluang yang ada dan meminimalisir dampak ancaman yang mungkin diterima.

      Mengoptimalkan Kinerja dan Biaya Operasi dan Pemeliharaan (O&M)

    pengelol aan Aset Pembangki t

    Yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan efisiensi unit

     pembangkit melalui penerapan Clean Coal Technology.  Dengan meningkatkan

    efisiensi unit pembangkit maka Biaya Bahan Bakar (sebagai komponen biaya

    terbesar) akan berkurang.

      Membuat Kontrak Jangka Panjang dengan Supplier Bahan Bakar

    Untuk memastikan ketersediaan pasokan energi primer, PLN UPJB perlu membuat

    kontrak jangka panjang kepada supplier energi primer (Batubara, Gas Alam, dan

    BBM) begitu pula dengan perusahaan angkutannya.

      Melakukan tindakan hedging

    Dilakukan dalam pembelian peralatan atau suku cadang impor, agar struktur biaya

    dapat diatur lebih pasti untuk menghindari adanya peningkatan valuta asing yang

    tidak terkendali dan mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah hutang.

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    16/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  15

    Daftar Pustaka 

    1.  PT PLN (Persero) UPJB. 2014. Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2014-2018.

    2. 

    Warijo Perry dan Solikin. 2003. Kebijakan Moneter di Indonesia. PPSK: Bank

    Indonesia.

    3. 

    Faried Wijaya.2000. Seri pengantar Ekonomika Ekonomi Makro Edisi 3. BPFE,

    Yogyakarta.

    4.  Rahardja Prathama dan Manurung Mandala. 2001. Teori Ekonomi Makro. Lembaga

    Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

    5.  Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia. 2014. Tinjauan Kebijakan

     Moneter: Ekonomi, Moneter, dan Keuangan Desember 2014.

    6. 

    http://www.pln.co.id/blog/pemerintah-terapkan-adjustment-tarif -listrik-di-tahun-

    2015/ 

    7.  Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral. 2012. Kajian Analisis

     Isu-isu Sektor ESDM . Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

    8. 

    Rasbin. 2014. Kebijakan Energi dan Subsidi Energi: Tantangan Pemimpin Baru

    Indonesia. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DRP

    RI. 

    9.  Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal. 2013. Kajian Efektivitas

     Penugasan Public Service Obligation (PSO) kepada BUMN Sektor Energi:

     Implementasi Performance-Based Regulatory (PBR) pada PT PLN (Persero).

    Kementerian Keuangan. 

    10. 

    Paramita Purwanto, Niken. 2014. Kebijakan Pengurangan Subsidi Listrik. Pusat

    Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DRP RI. 

    11. http://www.bps.go.id/ 

    12. http://www.minerga.esdm.go.id/ 

    13. 

    http://www.esdm.go.id 

    http://www.pln.co.id/blog/pemerintah-terapkan-adjustment-tarif%20-listrik-di-tahun-2015/http://www.pln.co.id/blog/pemerintah-terapkan-adjustment-tarif%20-listrik-di-tahun-2015/http://www.pln.co.id/blog/pemerintah-terapkan-adjustment-tarif%20-listrik-di-tahun-2015/http://www.pln.co.id/blog/pemerintah-terapkan-adjustment-tarif%20-listrik-di-tahun-2015/http://www.pln.co.id/blog/pemerintah-terapkan-adjustment-tarif%20-listrik-di-tahun-2015/http://www.bps.go.id/http://www.bps.go.id/http://www.bps.go.id/http://www.minerga.esdm.go.id/http://www.minerga.esdm.go.id/http://www.minerga.esdm.go.id/http://www.esdm.go.id/http://www.esdm.go.id/http://www.esdm.go.id/http://www.esdm.go.id/http://www.minerga.esdm.go.id/http://www.bps.go.id/http://www.pln.co.id/blog/pemerintah-terapkan-adjustment-tarif%20-listrik-di-tahun-2015/http://www.pln.co.id/blog/pemerintah-terapkan-adjustment-tarif%20-listrik-di-tahun-2015/

  • 8/18/2019 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Te

    17/17

    General Business Environment 

    Monetary and Fiskal Policy  16