PENGARUH INISIATIF OBOR

(ONE BELT ONE ROAD) TIONGKOK TERHADAP

PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR INDONESIA

TAHUN 2017

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Rhinanda Avifa Fahmi

11141130000092

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2018

ii

iii

iv

v

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang proyek One Belt One Road (OBOR) yang

diinisiasi oleh Tiongkok pada tahun 2013 di Indonesia serta pengaruhnya terhadap

perkembangan infrastruktur Indonesia pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan

dengan tujuan untuk melihat sebesar apa pengaruh Inisiatif OBOR terhadap

perkembangan infrastruktur Indonesia, khususnya melihat pesatnya pembangunan

fasilitas publik seperti jalan tol, pelabuhan laut, lapangan udara, pembangkit

listrik dan sebagainya yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Teori Neo liberalisme, konsep kerja sama internasional, serta kepentingan

nasional digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung analisis mengenai

kerja sama OBOR antara Indonesia dan Tiongkok. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode eksplanatif succesionist dengan melihat pengaruh

variabel “inisiatif OBOR Tiongkok” terhadap variabel “perkembangan

infrastruktur Indonesia.” Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini

bersumber dari wawancara, studi kepustakaan serta data-data online. Sebagai

kekuatan ekonomi baru dunia, Tiongkok mencanangkan inisiatif OBOR.

Indonesia sebagai negara berkembang menjadi salah satu negara anggota OBOR

guna meningkatkan perekonomian-nya. Dalam pelaksanaannya, kerja sama

infrastruktur antara kedua negara terus meningkat yang berefek pada

perkembangan infrastruktur Indonesia secara signifikan, meskipun tidak dapat

dimungkiri terdapat banyak kendala yang perlu dihadapi.

Kata Kunci: Perkembangan Ekonomi Tiongkok, Inisiatif One Belt One Road

(OBOR) dan Infrastruktur Indonesia.

vi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang

telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini

dapat selesai tepat pada waktunya. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Inisiatif

OBOR (One Belt One Road) Tiongkok Terhadap Perkembangan Infrastruktur

Indonesia Tahun 2017.” Penelitian ini membahas tentang Tiongkok sebagai

kekuatan ekonomi baru dunia melalui inisiatif Belt and Road yang amat

berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, khususnya dalam

bidang infrastruktur. Penelitian ini menggunakan teori Liberalisme Institusional,

serta konsep Kerja Sama Internasional dan Kepentingan Nasional.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, saya mendapat banyak sekali

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zulkifli, MA. selaku Dekan FISIP UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Ahmad Alfajri, MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan

Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Dr. Badrus Sholeh, MA selaku dosen mata kuliah Seminar Proposal

sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya

dengan penuh perhatian dan kesabaran.

vii

4. Bapak Feny Zamzari selaku Diplomat di Fungsi Politik dan Mr. Li Feng

Pipa selaku Sekretaris Umum International Seng He Society atas

kesediaannya menjadi narasumber dalam penelitian ini.

5. Teman-teman mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai teman seperjuangan

selama menempuh perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Terakhir, Umi, Abi, Nazwa, Om, Tante dan keluarga besar yang selalu

memberikan dukungan berupa moril maupun materil.

Semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Saya mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak

kekurangan. Saya bersedia menerima segala kritik dan saran yang bersifat

membangun untuk masa yang akan datang. Terakhir, semoga laporan ini dapat

diterima sebagai persyaratan kelulusan dan dapat menjadi referensi bagi

mahasiswa Indonesia.

Jakarta, September 2018

Rhinanda Avifa Fahmi

NIM.11141130000092

viii

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI................................................... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI................................................ iv

ABSTRAK...................................................................................................... v

KATA PENGANTAR.................................................................................... vi

DAFTAR ISI................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL........................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR...................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah............................................................ 1

B. Pertanyaan Penelitian.......................................................... 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian........................................... 9

D. Tinjauan Pustaka................................................................. 10

E. Kerangka Teoritis................................................................ 14

F. Metode Penelitian................................................................ 22

G. Pembahasan......................................................................... 26

BAB II SEJARAH INISIATIF ONE BELT ONE ROAD (OBOR)

A. Sejarah Jalur Sutra Kuno..................................................... 28

B. Perkembangan Ekonomi Tiongkok Tahun 1960-2016....... 31

C. Inisiatif OBOR (One Belt One Road) ................................ 34

D. Kepentingan Tiongkok Dalam Inisiatif One Belt One

Road (OBOR)......................................................................

37

BAB III KEPENTINGAN INDONESIA DALAM INISIATIF ONE

BELT ONE ROAD (OBOR)

A. Kepentingan Indonesia Dalam Inisiatif One Belt One

Road (OBOR)......................................................................

44

B. Dampak One Belt One Road (OBOR) Bagi Indonesia....... 48

C. Penyebab Investasi OBOR di Indonesia Tersendat............ 52

BAB IV PENGARUH OBOR TERHADAP PERKEMBANGAN

INFRASTRUKTUR INDONESIA TAHUN 2017

A. Pengaruh OBOR Terhadap Perkembangan Infrastruktur

Indonesia Tahun 2017.........................................................

58

B. Pengaruh Lain OBOR di Indonesia Tahun 2017………… 64

ix

C. Analisis Teori...................................................................... 70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan......................................................................... 74

B. Saran.................................................................................... 77

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 80

LAMPIRAN

x

DAFTAR TABEL

Tabel I.A.1. Daftar Lima Besar GDP (Gross Domestic Product) Negara di

Dunia......................................................................................... 4

Tabel III.B.1. Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Kelompok

Peminjaman Tahun 2012-2016 (Juta USD).............................. 50

Tabel III.B.2. Neraca Perdagangan Nonmigas Indonesia Dengan ASEAN

dan Tiongkok Tahun 2012-2016 (Juta US$)............................. 51

Tabel IV.A.1 Daftar Proyek One Belt One Rad (OBOR) di Indonesia

Tahun 2017................................................................................ 60

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.A.1. Daftar Lima Besar Investor Indonesia Berdasarkan Negara

Asal.......................................................................................

3

Gambar I.A.2. Jalur One Belt One Road (OBOR)....................................... 5

Gambar II.A.1. Peta Kerajaan dan Nomaden di Wilayah Tiongkok Tahun

800 SM-100 M..................................................................... 28

Gambar II.A.2. Peta Jalur Sutra Tahun 500 SM-500M................................. 30

Gambar II.B.1. Pertumbuhan GDP Tiongkok Tahun 1960-2016.................. 33

Gambar II.C.1. Peta Jalur One Belt One Road (OBOR)............................... 37

Gambar IV.B.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia tahun

2012-2017.............................................................................

66

Gambar IV.B.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

Triwulan II/2017 Menurut Kategori (Persen) .....................

69

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Selama beberapa dekade, Jepang telah menjadi rekan perdagangan terbesar

bagi Indonesia. Berbagai komoditas yang diimpor dari Jepang mayoritas

merupakan produk-produk bernilai tinggi, seperti mesin-mesin dan suku-cadang,

produk plastik dan kimia, perlengkapan listrik, baja, perlengkapan elektronik,

mesin alat transportasi, suku-cadang mobil dan lain sebagainya.1 Berdasarkan data

Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 2000 hingga 2005, nilai impor

Indonesia dari Jepang selalu menempati posisi pertama. Pada tahun 2000, nilai

impor asal Jepang adalah sebesar US$ 5,39 miliar. Angka tersebut fluktuatif

hingga tahun 2005, yaitu mencapai US$6,90 miliar. Namun, sejak tahun 2006,

Jepang tidak lagi menempati posisi pertama, melainkan Tiongkok.2

Pada tahun 2006, nilai impor Indonesia asal Tiongkok berhasil mengungguli

Jepang dengan nilai US$ 6,63 miliar. Sedangkan, nilai impor asal Jepang hanya

mencapai US$ 5,51 miliar pada tahun yang sama. Hingga tahun 2016 lalu, nilai

impor dari Tiongkok masih menempati posisi pertama senilai US$ 30,80 miliar,

lalu disusul Jepang pada posisi kedua dengan nilai US$ 12,98 miliar.3 Produk

ponsel dan komputer adalah dua produk terbesar yang diimpor dari Tiongkok.

1 http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html diakses pada tanggal 02 Juli 2018 pukul 13.50. 2 https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1036/nilai-impor-menurut-negara-asal-utama--nilai-cif--juta-us----2000-2016.html diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 11.57. 3 https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1036/nilai-impor-menurut-negara-asal-utama--nilai-cif--juta-us----2000-2016.html diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 11.58

2

Harga yang murah dan kualitas yang cukup baik menjadi salah satu faktor utama

bagi peningkatan minat terhadap produk-produk tersebut.4

Selain itu, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),

akumulasi investasi Tiongkok dan Hongkong di Indonesia mencapai US$ 5,5

miliar pada tahun 2017, mengalahkan Jepang dengan nilai investasi US$ 4,9

miliar. Sedangkan, investasi Singapura menempati posisi pertama dengan nilai

US$ 8,4 miliar. Kemudian, Korea Selatan menempati posisi kelima dengan nilai

investasi sebesar US$ 2,0 miliar. 5 Padahal, sampai tahun 2015, nilai investasi

Tiongkok di Indonesia bahkan tidak mencapai posisi lima besar.6 Sedangkan,

pada tahun 2016, investasi Tiongkok ke Indonesia hanya mencapai US$ 2,7

miliar.7 Nilai investasi yang terus meningkat tampaknya menjadikan Tiongkok

sebagai negara yang cukup berpengaruh bagi Indonesia, khususnya dalam sektor

ekonomi. Berikut tabel investasi di Indonesia berdasarkan negara asal.

4 http://bisnis.liputan6.com/read/2484206/ini-barang-impor-dari-tiongkok-yang-bikin-perdagangan-ri-tekor diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 12.22. 5 BKPM. Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV dan Januari-Desember 2017 (Jakarta: BKPM, 30 Januari 2018), h.20. 6 BKPM. Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV dan Januari-Desember 2017 (Jakarta: BKPM, 30 Januari 2018), h. 35. 7 http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/04/03/onshut408-seberapa-banyak-sih-investasi-cina-di-indonesia-sebenarnya, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 pukul 20.45.

3

Gambar I.A.1. Daftar Lima Besar Investor Indonesia Berdasarkan Negara

Asal

Sumber: BKPM. Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV

dan Januari-Desember 2017 (Jakarta: BKPM, 30 Januari 2018)

Berdasarkan data terbaru CIA (Central Intelligence Agency), Tiongkok

adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dilanjutkan dengan Uni

Eropa, Amerika Serikat, India dan Jepang. Indikator yang digunakan untuk

menentukan tingkat perekonomian adalah GDP (Gross Domestic Product), untuk

selanjutnya disebut dengan istilah Produk Domestik Bruto (PDB), berikut data

lima negara dengan GDP terbesar di dunia.

4

Tabel I.A.1. Daftar Lima Besar GDP (Gross Domestic Product) Negara di

Dunia

Rank Country GDP (Purchasing

Power Parity)

Date of

Information

1 China $23,120,000,000,000 2017 est.

2 European Union $19,970,000,000,000 2016 est.

3 United States $19,360,000,000,000 2017 est.

4 India $9,447,000,000,000 2017 est.

5 Japan $5,405,000,000,000 2017 est.

Sumber: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-

factbook/rankorder/2001rank.html

Tiongkok memulai pembangunan negaranya yang berdasarkan ideologi

komunisme dan sosialisme setelah Mao Zedong mengumumkan berdirinya

Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949.8 Kemudian, pada tahun

1978, setelah kematian Mao Zedong, Deng Xiaoping bersama dengan Partai

Komunis Tiongkok (PKT) dan kekuatan kapitalis dunia kemudian melakukan

liberalisasi perdagangan guna meningkatkan perekonomian negara.9 Deng

Xiaoping pernah mengungkapkan bahwa menjadi kaya adalah mulia. Ungkapan

memang sekedar ungkapan, namun nilai yang tertanam di dalamnya sedikit-

banyak telah mampu mendorong Tiongkok untuk tidak pernah tanggung-tanggung

dalam berinvestasi.10 Salah satu investasi terbesar Tiongkok selama dekade ini

adalah pembangunan One Belt One Road (OBOR).

One Belt One Road (OBOR), untuk selanjutnya disebut OBOR, adalah

sebuah jalur perdagangan dan ekonomi baru yang menghubungkan Asia hingga

8 Ivan Taniputera. History of China (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h.590. 9 Abd. Malik Rusman, Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Terhadap Amerika Serikat Dalam Kaitannya Dengan Trans-Pacific Partnership (Skripsi Mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Tahun 2016), hal. 18. 10 Bagus Dharmawan, Ed. Cermin dari China: Geliat Sang Naga di Era Globalisasi (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 4.

5

Eropa dan terdiri dari sekitar 60 negara yang melalui jalur sutra. OBOR memiliki

dua prinsip utama, yaitu One Belt dan One Road. One Belt mengacu pada Silk

Economic Road atau rute perdagangan yang melalui jalur sutra berbasis daratan

dari Tiongkok, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah hingga

Eropa yang juga akan didukung dengan jalur rel, jalan raya, dan jaringan pipa

baru. Sedangkan, One Road mengacu pada 21st Century Maritime Silk Road atau

sebuah jalur sutra berbasis laut yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia

Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah dan Eropa.11

Gambar I.A.2. Jalur One Belt One Road (OBOR)

Sumber: China-Britain Business Council, One Belt One Road: A Role for UK

Companies in Developing China’s New Initiative (London: Foreign and

Commonwealth Office)

11 Scott Enright & Associates, One Belt One Road: Insights for Finland (Team Finland Future Watch Report, January 2016), hal. 3.

6

OBOR pertama kali diinisiasikan oleh presiden Tiongkok, Xi Jinping pada

bulan September 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dunia

serta menciptakan sebuah jalur perdagangan baru yang memiliki peluang bisnis

yang lebih besar bagi Tiongkok. Inisiasi OBOR dikelola oleh sebuah kelompok

kecil yang terdiri dari the National Development and Reform Commission

(NDRC), Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan Tiongkok

yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli. Mengenai masalah

pembiayaan, Tiongkok telah mengeluarkan modal sebesar £ 25,5 miliar pada

bulan Desember 2014 yang diperoleh dari devisa negara, perusahaan-perusahaan

investasi, bank ekspor-impor dan China Development Bank untuk membangun

jalur sutra tersebut. Sedangkan, pembangunan jalur OBOR sendiri sudah dimulai

sejak tahun 2015.12

Pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OBOR yang

dilaksanakan pada Mei 2017 lalu, pemerintah Indonesia berusaha mengumpulkan

investor sebanyak mungkin guna mendukung pembangunan infrastruktur terkait

dengan inisiasi OBOR. Namun sayangnya, dana OBOR yang diinvestasikan

Tiongkok untuk Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan Pakistan

yang mencapai angka US$ 62 miliar.13 Sedangkan, menurut Thomas Lembong,

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga tahun 2017,

investasi OBOR Tiongkok ke Indonesia hanya mencapai US$ 5 miliar. Nilai

tersebut terdiri dari investasi kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar US$ 1 miliar

12 China-Britain Business Council, One Belt One Road: A Role for UK Companies in Developing China’s New Initiative (London: Foreign and Commonwealth Office), h. 6-8. 13 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2947476/ri-kalah-dari-malaysia-soal-dana-investasi-china, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 09.43.

7

dan kucuran dana dari China Development Bank (CDB) ke tiga Bank Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar US$ 1 miliar untuk masing-masing Bank

tersebut.14 Tiga bank BUMN tersebut antara lain PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank

Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk.15

Menurut BKPM, terdapat empat sektor yang menjadi tujuan utama investasi

Tiongkok, antara lain smelter, electronic appliances, infrastruktur, dan industri

minuman.16 Penanaman modal dalam sektor infrastruktur di Indonesia merupakan

salah satu upaya Tiongkok guna merealisasikan inisiatif OBOR. Investasi yang

masuk ke Indonesia memang tidak hanya didominasi oleh Tiongkok, namun

modal yang masuk dari Tiongkok sedikit-banyak berpengaruh terhadap

perkembangan dan kemajuan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, kemajuan

infrastruktur akan meningkatkan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana

pengaruh yang ditimbulkan OBOR Tiongkok terhadap pembangunan infrastruktur

di Indonesia. Apakah OBOR Tiongkok memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap perkembangan infrastruktur Indonesia atau mungkin tidak. Khususnya

jika melihat minimnya nilai investasi OBOR hingga tahun 2017. Penelitian ini

membahas tentang kepentingan Tiongkok dan Indonesia dalam OBOR, serta

pengaruh yang ditimbulkan OBOR atau investasi Tiongkok dalam rangka

mendukung proyek OBOR terhadap perkembangan infrastruktur Indonesia pada

14 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170510143338-92-213836/indonesia-incar-puluhan-miliar-dollar-dari-china-lewat-obor diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 06.00. 15 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160314183053-78-117364/pinjaman-bank-china-us-3-m-habis-sekejap-oleh-3-bank-bumn diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 06.04. 16 https://bisnis.tempo.co/read/780014/bkpm-perusahaan-cina-minati-4-sektor-investasi-indonesia diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 07.42.

8

tahun 2017 , baik pengaruh negatif maupun pengaruh positif. Selain itu, penelitian

ini juga akan menjabarkan alasan yang menyebabkan minimnya investasi

Tiongkok di Indonesia dibandingkan Negara lain di Asia Tenggara, serta

memberikan solusi terhadap masalah yang ada.

Penelitian ini menggunakan salah satu teori besar dalam hubungan

internasional, yaitu teori Neo Liberalisme. Neo Liberalisme adalah pembaharuan

dari ideologi Liberalisme yang sangat idealis. Neo Liberalisme menggunakan

negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, tetapi masih mengakui

pentingnya aktor non-negara seperti organisasi internasional non-pemerintah dan

perusahaan multinasional. Neo Liberalisme menggunakan ide-ide liberalis tentang

kemajuan dan perubahan, tetapi menolak idealisme. Teori ini melihat bahwa

hubungan internasional yang bersifat anarki dapat diatasi dengan suatu integrasi.

Integrasi tersebut mengacu pada suatu kerja sama internasional yang intensif.17

Meskipun begitu, dalam hubungan kerja sama, tetap ada kepentingan

nasional yang menjadi tujuan utama. Kemudian, kepentingan dan power yang

dimiliki suatu negara akan mempengaruhi kemampuan negara dalam negosiasi

yang kemudian menciptakan asimetris interdependensi atau kesalingtergantungan

yang tidak seimbang. Dalam kasus Tiongkok dan Indonesia, kemampuan

Bargaining Power yang berbeda antara kedua negara akan berpengaruh terhadap

ketergantungan satu sama lain. Hal ini juga terlihat dari nilai impor-ekspor dari

dan ke Tiongkok yang nampaknya tidak seimbang. Selain itu, nilai investasi

17 Robert Jackson & Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 63.

9

Tiongkok di Indonesia juga sangat jauh bila dibandingkan dengan investasi

Indonesia di Tiongkok.

Peneliti melihat bahwa hubungan yang terjalin antara Indonesia dan

Tiongkok adalah hubungan yang sarat akan unsur ekonomi yang mengandung

kepentingan dari masing-masing negara. Indonesia sebagai negara yang memiliki

kepentingan melihat bahwa OBOR Tiongkok memiliki dampak positif dan negatif

bagi Indonesia. Melihat hal tersebut Indonesia perlu lebih teliti lagi dalam

mempelajari dampak mana yang lebih besar sehingga Indonesia dapat

menghasilkan kebijakan yang terbaik.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan

diajukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana pengaruh inisiatif One Belt One Road (OBOR) Tiongkok

terhadap perkembangan infrastruktur Indonesia pada tahun 2017?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan

teori-teori konsep yang ada dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan pengaruh inisiatif One Belt One Road (OBOR)

Tiongkok terhadap perkembangan infrastruktur Indonesia pada tahun

2017.

10

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama

belajar di program studi Ilmu Hubungan Internasional.

b. Sebagai sumber bacaan bagi peminat studi Ilmu Hubungan Internasional,

serta sumber rujukan bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian yang

berkaitan dengan One Belt One Road (OBOR).

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang dapat dikaji untuk mencari informasi

mengenai pengaruh OBOR Tiongkok terhadap perekonomian Indonesia pada

tahun 2017. Penulis menggunakan buku, jurnal, artikel dan berbagai penelitian

lain sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian penulis.

Penelitian terkait Tiongkok pernah dibahas dalam buku “China’s Rise:

Challenges and Opportunities” yang ditulis oleh C. Fred Bergsten, Charles

Freeman, Nicholas R. Lardy dan Derek J. Mitchell pada tahun 2008. Buku ini

membahas tentang perubahan Tiongkok yang begitu signifikan sejak 36 tahun

lalu. Pemerintah Tiongkok telah dengan cerdas mengadopsi sistem politik dan

perekonomian Neoliberal tanpa melepaskan karakteristik budayanya. Selain itu,

Fred juga mengungkapkan bahwa Tiongkok mampu bersaing dengan Amerika

Serikat sebagai negara adidaya di dunia tanpa harus berperang.18

Buku ini menggunakan teori Liberalisme Institusional untuk memahami

pertumbuhan sistem ekonomi Tiongkok. Fred menjelaskan bahwa Tiongkok

18 C. Fred Bergsten, et al. China’s Rise: Challenges and Opportunities (Washington, DC: Peterson Institute For International Economics Center For Strategic and International Studies, 2008), h. 235.

11

mereformasi sistem perekonomian-nya dari sistem Sosialis menjadi Neo

Kapitalis dengan menggunakan demokrasi yang tetap menerapkan karakteristik

Tiongkok yang khas. Selain itu, dalam buku ini, Fred juga membahas tentang

kepemimpinan, korupsi, implikasi energi terhadap ekonomi negara, sektor militer

modern, serta kepentingan Amerika Serikat terhadap Tiongkok.

Tulisan Fred menggunakan tema dan teori yang bersinggungan dengan

penelitian ini, yaitu kebangkitan ekonomi Tiongkok dengan menggunakan teori

Liberalisme Institusional. Namun, tulisan ini lebih spesifik membahas tentang isu

terbaru berupa OBOR yang dicanangkan oleh Tiongkok dan dikaitkan dengan

perkembangan infrastruktur Indonesia. Isu kebangkitan Tiongkok sebagai negara

Adidaya baru juga dibahas melalui perspektif Neo Liberalisme dengan

mempertimbangkan kemajuan ekonominya.

Penelitian selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh David Murphy yang

berjudul One Belt One Road: International Development Finance With Chinese

Characteristics dalam buku berjudul Pollution. Artikel ini menjelaskan tentang

kepentingan Tiongkok dalam OBOR dengan menggunakan teori Neo Realisme.

Guna membiayai pembangunan proyek OBOR tersebut, Tiongkok menggunakan

China Development Bank, sebuah institusi baru bernama Asia Infrastructure

Investment Bank (AIIB). David menyamakan AIIB dan Cina Development Bank

dengan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, di mana semua

institusi tersebut adalah institusi yang dibangun untuk kepentingan negara asalnya

semata. David melihat bahwa konsep yang digunakan dalam inisiasi OBOR bukan

12

semata-mata berdasarkan pada kemajuan ekonomi bersama, tetapi berdasarkan

ambisi dominasi Tiongkok di dunia sebagai kekuatan ekonomi.19

Artikel yang ditulis oleh David tersebut menggunakan latar belakang

masalah yang sama dengan penelitian ini, yaitu OBOR Tiongkok. Namun, David

lebih fokus kepada analisis Neo Realisme-nya tentang kepentingan Tiongkok di

balik inisiasi OBOR melalui China Development Bank dan Asia Infrastructure

Investment Bank (AIIB) serta membandingkannya dengan institusi ekonomi dunia

seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Sedangkan, tulisan

ini lebih fokus membahas tentang seberapa besar peluang ekonomi yang diperoleh

Indonesia dalam inisiasi OBOR tersebut serta pengaruh OBOR terhadap

perkembangan infrastruktur di Indonesia. Meskipun proyek pembangunan OBOR

masih dalam proses, tetapi penulis melihat bahwa OBOR telah memberikan

pengaruh besar bagi Indonesia.

Penelitian selanjutnya adalah artikel dengan judul Promoting the Belt and

Road Initiative by Strengthening ‘5 + 1’ Cooperation yang ditulis oleh Biliang

Hu, Qingjie Liu dan Jiao Yan dan diterbitkan dalam buku berjudul China's New

Sources of Economic Growth. Artikel ini membahas tentang promosi yang

dilakukan oleh Tiongkok dalam rangka membangun OBOR dengan memperkuat

strategi 5+1. Konsep 5+1 tersebut mengacu pada kerja sama antara Tiongkok dan

5 negara anggota Eurasian Economic Union (EEU), yaitu Russia, Belarus,

19 David Murphy. One Belt One Road: International Development Finance Withchinese Characteristics dalam Pollution (Canberra: ANU Press, 2016), h. 248.

13

Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Armenia.20 Berdasarkan data yang diperoleh dari

Bank Dunia, ke-enam negara tersebut memiliki kepentingan dalam inisiasi

OBOR. Hal ini terbukti dari luas lahan yang dimiliki oleh ke-lima negara tersebut,

tidak termasuk Tiongkok, yang mencapai 19,5 juta km atau sekitar 48% dari total

lahan OBOR yang dimiliki oleh 64 negara lainnya.

Biliang Hu menggunakan teori Neo Realisme dengan menjabarkan

kepentingan 5 negara EEU dalam inisiasi OBOR Tiongkok. Biliang Hu

berpendapat bahwa Tiongkok adalah mitra dagang terbesar mereka. Sehingga,

adanya OBOR akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi negara-

negara tersebut. Artikel ini juga didukung dengan banyaknya data yang

dicantumkan oleh Biliang Hu mengenai besarnya nilai ekspor-impor yang telah

dilakukan oleh negara-negara tersebut dengan Tiongkok selama tahun 2014 dan

2015. Selain itu, dia juga membahas tentang pentingnya kerja sama antara negara-

negara EEU dan Tiongkok dalam bidang infrastruktur energi dan transportasi

yang sedang dibangun guna melancarkan inisiasi OBOR.

Penelitian Biliang Hu dan tulisan ini menggunakan latar belakang masalah

OBOR. Namun, penulis lebih fokus membahas tentang hubungan ekonomi antara

Indonesia dan Tiongkok dalam OBOR serta dampak OBOR terhadap

perkembangan infrastruktur Indonesia. sedangkan, tulisan Biliang Hu membahas

hubungan ekonomi antara Tiongkok dan 5 negara EUU, yaitu Russia, Belarus,

Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Armenia, serta kepentingan kelima negara tersebut

20 Biliang Hu, et al. Promoting the Belt and Road Initiative by Strengthening ‘5 + 1’ Cooperation (Canberra: ANU Press, 2017), h. 409.

14

dalam inisiasi OBOR. Selain itu, teori yang digunakan juga berbeda, di mana

penulis menggunakan teori Liberalisme Institusional dalam anallisanya.

Sedangkan, Biliang Hu menggunakan teori Neo Realisme.

E. Kerangka Teoritis

1. Neo Liberalisme

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori Neo

Liberalisme. Studi Ilmu Hubungan Internasional memiliki berbagai aliran yang

berbeda-beda, seperti Realisme, Liberalisme, Neo Realisme dan Liberalisme

Institusional. Semua aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda terhadap

dunia internasional, terutama mengenai hubungan antara negara-negara di dunia.

Berbeda dengan aliran Neo Realisme yang menganggap bahwa negara adalah

satu-satunya aktor penting dalam hubungan internasional yang memungkinkan

organisasi internasional non-pemerintah memiliki pengaruh sistemis terhadap

pola perilaku internasional, Neo Liberalisme memiliki pandangan yang berbeda.21

Neo Liberalisme melihat bahwa institusi internasional memiliki peran yang

kuat, kepentingan yang independen serta kemampuan untuk meningkatkan kerja

sama antarnegara di dunia. Institusi internasional adalah suatu organisasi

internasional seperti North Atlantic Treaty Organization (NATO), European

Union (EU), atau World Trade Organization (WTO) yang merupakan seperangkat

aturan yang dapat mengatur kebijakan negara dalam urusan tertentu yang disebut

dengan “rezim”. Sedangkan, Robert Jackson dan George Sorensen sendiri

21 Tim Dunne, et al. International Relations Theories: Discipline and Diversity (New York: Oxford University Press, 2007), h. 11.

15

menyatakan bahwa institusi internasional memiliki jenis institusi yang lebih

mendasar seperti kedaulatan negara atau Balance of Power.22

Meskipun teori Neo Liberalisme meyakini tentang perlunya peran aktor

non-negara, namun Neo Liberalisme tetap melihat pentingnya peran negara.

Friedrich von Hayek, seorang tokoh Liberalis terkemuka asal Eropa mengartikan

Neo Liberalisme sebagai berikut:

a “neoliberalism,” which would preserve laissez-faire markets while adding

a role for what they considered a minimal state. This minimal state would

protect private property, maintain order, and provide some protection for

the poor. In spite of its anti-state rhetoric, neoliberal policies were not

meant to eradicate the state, but rather to have forged a new kind of state;

yang artinya: Neo Liberalisme adalah sesuatu yang akan menjaga Laissez-

Faire (Laissez Faire digunakan sebagai istilah untuk menyebut ekonomi

pasar bebas) dengan menambahkan peran untuk apa yang mereka sebut

sebagai negara minimal. Negara minimal ini akan melindungi properti

pribadi, menjaga ketertiban, dan memberikan perlindungan bagi orang

miskin. Terlepas dari retorika-nya yang anti-negara, kebijakan neoliberal

tidak dimaksudkan untuk menghilangkan peran negara, melainkan

membentuk negara baru.

Friedrich mengungkapkan bahwa Neo Liberalisme memandang perlunya

peran negara-meskipun hanya sedikit-untuk menjaga keseimbangan pasar. Negara

perlu melindungi properti pribadi, menjaga ketertiban dengan membuat kebijakan

yang dapat melindungi pasar. Neo Liberalisme tidak dimaksudkan untuk

menghilangkan peran negara secara keseluruhan, tetapi menempatkan negara pada

posisi yang tepat dalam sistem perekonomian.23

22 Robert Jackson dan George Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, terj. Dadan Suryadipura (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 154. 23 Johanna Bockman, Neoliberalism (The American Sociological Association: Contexts, Vol. 12, No. 3, SUMMER 2013), h. 14.

16

Berkaitan dengan masalah pengaruh inisiasi OBOR terhadap perekonomian

Indonesia, teori Neo Liberalisme menjelaskan mengenai pentingnya hubungan

kerja sama ekonomi antara Tiongkok dan Indonesia. Pada dasarnya, inisiasi

OBOR memiliki dimensi politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, Tiongkok

menginisiasikan pembangunan OBOR sebagai salah satu upaya politiknya guna

menjadi negara yang berpengaruh dan mengamankan posisinya di Asia.

Sedangkan, dalam bidang ekonomi, OBOR tentunya akan meningkatkan

pendapatan nasional serta memajukan ekonomi Tiongkok. Sedangkan, bagi

Indonesia, inisiasi OBOR adalah tantangan baru bagi posisi Indonesia dalam

pemolitikan serta perekonomian dunia. Jika Indonesia mampu menghadapi

tantangan tersebut, maka Bargaining Power Indonesia di dunia juga akan

meningkat.

Selain itu, Tiongkok dan Indonesia sebagai negara yang juga mengadopsi

aliran Neo Liberalisme dalam sistem perekonomian-nya melihat bahwa peran

negara dan aktor non-negara dapat diseimbangkan guna mencapai kepentingan

keduanya. Inisiasi OBOR dengan berbagai aktor di dalamnya dapat

mempengaruhi perkembangan ekonomi Tiongkok dan Indonesia. Pasar

Internasional juga berpengaruh, di mana pembangunan OBOR akan berdampak

pada kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara-negara di dunia, terutama

terhadap hubungan ekonominya dengan Indonesia.

17

2. Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional adalah upaya yang perlu dilakukan untuk

memperoleh Power, terutama menurut aliran Neo L iberalisme. Kerja sama

internasional adalah hubungan timbal-balik yang terjadi antara negara-negara

guna meningkatkan hubungan baik dan mendapat keuntungan. Kerja sama dapat

dilakukan antara dua negara atau banyak negara melalui institusi internasional.

Keuntungan dapat diperoleh melalui kerja sama ekonomi. Kerja sama dapat pula

ditingkatkan melalui pembentukan institusi dan norma yang dapat dipatuhi

bersama.24 Kerja sama yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan

tentu dilakukan secara rasional oleh negara maupun aktor non-negara. Namun,

dalam hal ini, penulis akan fokus pada kerja sama dalam bidang infrastruktur yang

dilakukan oleh aktor negara saja.

Menurut Immanuel Kant, kerja sama adalah pilihan paling rasional yang

dapat diambil oleh sebuah negara. Pada sistem yang anarki, negara akan memilih

pilihan yang paling rasional guna mencapai kepentingan nasionalnya. Negara

memilih bekerja sama sebab hal tersebut dapat memenuhi kepentingannya.

Dibandingkan dengan konflik yang diungkapkan oleh Realis, kerja sama

tampaknya lebih rasional. Selain itu, konsep “Prisoner’s Dilemma” juga

digunakan dalam Neo Liberalisme di mana kerja sama menjadi penentunya.

24 Joshua S. Goldstein & Jon C. Pevehouse, International Relations (New Jersey: Pearson Education, 2014), h. 87-88.

18

Negara akan mendapat keuntungan jika hanya salah satu negara yang cacat, tetapi

mereka akan rugi jika keduanya cacat.25

Kerja sama internasional dapat mencakup berbagai bidang, seperti kerja

sama politik, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Kerja sama ekonomi

tentunya merupakan kerja sama dengan keuntungan paling nyata. Inisiasi OBOR

adalah kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok dengan berbagai negara di dunia

untuk membangun sebuah jalur perdagangan yang pada zaman dahulu merupakan

jalur yang dilewati oleh pedagang dari Eropa ke Cina. Perkembangan teknologi

yang begitu pesat telah mendorong Tiongkok untuk membangun kembali jalur

tersebut dengan upaya untuk memajukan perekonomian dunia serta

menghidupkan kembali jalur sutra dan menjadikannya jalur perekonomian

terbesar di dunia.

Pada sadarnya, hubungan antara kerajaan-kerajaan di wilayah Tiongkok dan

Indonesia telah berlangsung selama ribuan tahun. Pedagang asal Tiongkok yang

menuju Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika singgah di Indonesia, seperti

rombongan Laksamana Ceng Ho ke Samudera Hindia yang selalu melalui laut

Indonesia dan bahkan sering mengunjungi Cirebon. Setelah kemerdekaan

Indonesia dan perang sipil yang terjadi di Tiongkok, kedua negara menyepakati

hubungan diplomatik pada tanggal 13 April 1950. Hubungan kedua negara terus

berkembang pasca diadakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada bulan

25 Joshua S. Goldstein & Jon C. Pevehouse. International Relations (New Jersey: Pearson Education, 2014), h. 88-89.

19

April 1955. Meskipun hubungan diplomat kedua negara sempat dibekukan pada

tahun 1967-1990, hubungan kerja sama kedua negara tetap berlangsung.26

Hingga saat ini, Indonesia dan Tiongkok masih aktif bekerja sama dalam

berbagai bidang, seperti ekonomi, infrastruktur, sains dan teknologi.27 Kerja sama

ekonomi dan Infrastruktur antara Indonesia dan Tiongkok terus meningkat setiap

tahun khususnya setelah proyek OBOR dijalankan. Hal ini terlihat dari naiknya

peringkat Tiongkok yang berakumulasi dengan Hong Kong sebagai negara

sumber investasi terbesar kedua di Indonesia pada tahun 2017 setelah

mengalahkan Jepang, dengan Singapura di posisi pertama.28 Sayangnya, hal

tersebut tidak dibarengi dengan keuntungan yang setara bagi Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, neraca

perdagangan Indonesia dengan Tiongkok selalu mengalami defisit setiap

tahunnya. Pada tahun 2017, defisit neraca perdagangan Indonesia defisit sebesar

US$ 12 miliar, meningkat pesat dibandingkan defisit pada tahun 2013 sebesar

US$ 7 miliar.29

3. Kepentingan Nasional

Selain kerja sama, kepentingan nasional suatu negara juga menjadi salah

satu fokus utama dalam teori Neo Liberalisme. Kepentingan nasional adalah

26 Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA. 65 Tahun Hubungan Indonesia-Tiongkok dalam 65 Tahun Hubungan Indonesia-Tiongkok: Kemitraan untuk Perdamaian dan Kesejahteraan (Beijing: Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2016), h.44. 27 https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Peringatan-60-Tahun-Hubungan-Diplomatik-Republik-Indonesia-Republik-Rakyat-Tiongkok.aspx diakses pada tanggal 03 Juni 2018 pukul 13.35. 28 https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/China-becomes-Indonesia-s-No.-2-investor-with-infrastructure-drive diakses pada tanggal 03 Juli 2018 pukul 13.55. 29 http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=116 diakses pada tanggal 03 Juli 2018 Pukul 14.08.

20

upaya suatu negara untuk mengejar power, di mana power adalah segala sesuatu

yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap

negara lain. Power dapat digunakan dengan cara pemaksaan maupun kerja sama.

Oleh karena itu, power dan kepentingan nasional dipandang sebagai sarana

maupun tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam dunia

internasional.30

Neo Liberalisme menyamakan kepentingan nasional suatu negara dengan

upaya untuk memperoleh keuntungan melalui peningkatan kekuatan kapitalis.

Berdasarkan logika pasar mengenai efisiensi, kompetisi serta keuntungan yang

didapat melalui sistem kapital akan meningkatkan power suatu negara.31 Negara

dengan sistem perekonomian Neo Kapitalis seperti Tiongkok memanfaatkan

kebijakan pro-pasar dalam negara sosialis, perusahaan swasta, hukum represif

yang terus berkembang serta budaya konsumen untuk mencari keuntungan. Selain

itu, pasar global adalah arena “bermain” bagi negara penganut aliran Neo

Liberalisme. Terdapat pola dinamis yang menghubungkan negara-negara di dunia

dalam sistem Neo Kapitalisme tersebut. Negara model ini bahkan menggunakan

pilihan berdasarkan kalkulasi keuntungan kapital guna menyelesaikan masalah

dalam hubungan internasional-nya. 32

30 Risma Yeni, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Bawah Presiden Barack Obama Terhadap Program Nuklir Iran (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatllah Jakarta, 2013), h. 14. 31 Johanna Bockman, Neoliberalism (The American Sociological Association: Contexts, Vol. 12, No. 3, SUMMER 2013), h. 14-15. 32 Aihwa Ong, Neoliberalism as a Mobile Technology (Wiley on behalf of The Royal Geographical Soci with Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 32, No. 1, Jan., 2007), h. 6-7.

21

Inisiasi OBOR adalah upaya yang dilakukan Tiongkok untuk mendapatkan

keuntungan. Melalui pembangunan OBOR, transaksi miliaran dolar terjadi.

Negara-negara di seluruh dunia, terutama 64 negara yang memiliki akses

langsung terhadap wilayah yang dilalui OBOR dengan antusias merespons

inisiasi tersebut. Keuntungan dan perekonomian negara-negara yang dilalui oleh

jalur OBOR akan meningkat pesat. Namun, sampai saat ini, pembangunan

infrastruktur dan investasi asing di Indonesia tampaknya masih tertinggal dari

negara berkembang lain di Asia seperti Pakistan. Meskipun begitu, upaya

Indonesia untuk menarik investasi asing, terutama dari Tiongkok, gencar

dilakukan.

Tiongkok sebagai negara besar dengan ekonomi yang terus berkembang

pesat menggunakan OBOR sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian

negaranya, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di seluruh dunia. OBOR akan

membuka akses yang lebih besar terhadap kerja sama miliaran dolar dengan

negara lain. Menurut US-China Bussines Council, terdapat lima kepentingan

Tiongkok dalam OBOR, yaitu; 1) diversifikasi komoditas strategis Tiongkok,

seperti energi dan makanan guna menyejahterakan rakyat sebab, meskipun

Tiongkok adalah negara dengan populasi terbesar di dunia, namun persentase

lahan suburnya hanya tujuh persen, 3) menjaga perkembangan dan stabilitas

perbatasan, 4) menjadi pemimpin global dengan menggunakan Soft Power, 5)

membangun infrastruktur baru, 6) Globalisasi mata uang Yuan.33

33 https://www.usda.gov/oce/forum/2018/speeches/Erin_Ennis.pdf diakses pada tanggal 03 Juli 2017 pukul 14.41.

22

Sedangkan, Indonesia melihat pentingnya OBOR sebagai sarana

peningkatan ekonomi negara melalui pembangunan infrastruktur dengan

menggunakan investasi dari Tiongkok. Selain itu, OBOR juga dapat mendukung

tujuan Indonesia untuk menjadi poros maritime dunia. Dalam hal ini, kedua

negara menggunakan OBOR sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian

dan pembangunan infrastruktur. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan

proyek-proyek OBOR di Indonesia, kedua negara tampaknya dipersulit dengan

kondisi infrastruktur dasar yang kurang memadai, birokrasi dan peraturan yang

berbelit-belit, tidak adanya kepastian hukum serta minimnya sumber daya

manusia yang bersertifikat. Hal ini merupakan tantangan bagi Indonesia untuk

terus memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut guna menarik minat investor

Tiongkok di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Penelitian

eksplanatif membahas tentang alasan yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi

dan mengapa demikian. Terdapat dua pandangan dalam penelitian eksplanatif,

yaitu succesionist dan generative. Menurut pandangan succesionist, suatu

peristiwa dapat terjadi di dunia jika disebabkan oleh kejadian lain sebelumnya.

Kejadian yang menjadi penyebab itu disebut dengan variabel independen dan

dampak yang terjadi akibat peristiwa tersebut disebut dengan variabel dependen.

Sedangkan, pandangan generative meyakini bahwa terdapat hal lain yang menjadi

23

penyebab terjadinya suatu peristiwa, sehingga perlu dilakukan identifikasi

mendalam.34 Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif succesionist.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer

berupa wawancara dan studi kepustakaan, dokumenter dan penelusuran data

online. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh data penelitian melalui

metode tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden

dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.35 Wawancara dalam

penelitian kualitatif memiliki tiga teknik, yaitu wawancara melalui pembicaraan

formal, wawancara umum yang terarah dan wawancara terbuka yang standar.36

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara melalui pembicaraan formal,

sehingga data yang diperoleh menjadi lebih fokus pada masalah yang diteliti.

Selain itu, berdasarkan jenis respondennya, penelitian ini menggunakan jenis

wawancara elit yaitu wawancara yang dilakukan dengan kelompok atau individu

elit tertentu yang sudah sangat memahami seluk-beluk dalam bidangnya, seperti

elit pemerintahan.37

Terdapat dua orang responden yang diperlukan guna memperoleh data

dalam penelitian ini, yaitu Bapak Feny Zamzari selaku Diplomat di Fungsi Politik

KBRI Beijing dan Mr Lufeng Pipa selaku sebagai Sekretaris Umum International

Zheng He Society. Wawancara dengan Bapak Feny Zamzari diharapkan dapat

34 Iskandar Dinata, Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas (Jakarta: Penerbit UI Press, 2008), hal. 197. 35 Iskandar Dinata, Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas (Jakarta: Penerbit UI Press, 2008), hal. 119. 36 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 224. 37 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 226.

24

memberikan data mengenai kebijakan Indonesia dalam menghadapi Inisiasi

OBOR oleh Tiongkok, perkembangan infrastruktur Indonesia setelah inisiasi

OBOR, serta kepentingan dan keuntungan yang didapatkan kedua negara dari

OBOR. Sedangkan, wawancara dengan Mr. Li Feng Pipa dilakukan guna

memperoleh data mengenai kerja sama OBOR melalui sudut pandang Tiongkok.

Mr. Li Feng sendiri merupakan aktivis yang telah banyak berperan dalam

menghubungkan pengusaha Tiongkok dengan pengusaha Indonesia

Menurut Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian”, studi

kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi

sebanyak-banyaknya tentang topik yang dibahas dalam penelitian melalui sumber-

sumber kepustakaan seperti buku, skripsi, disertasi, jurnal, artikel dan sumber lain

yang berkaitan.38 Sedangkan, menurut Sugiono, studi kepustakaan adalah

penelitian tentang nilai, budaya dan norma yang berkembang dalam lingkungan

sosial yang diteliti dengan menggunakan kajian teoretis, literatur ilmiah dan

referensi lain yang berkaitan.39

Kemudian, penelitian ini juga menggunakan metode dokumenter dan

penelusuran data online. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data

secara tidak langsung melalui dokumen baik resmi maupun tidak resmi. Dokumen

tersebut bisa berupa catatan harian individu, pidato presiden, dokumen resmi

pemerintah dan sebagainya.40 Penelitian ini menggunakan data berupa dokumen-

38 Nazir. Metode Penelitian. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 112. 39 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 291. 40 Iskandar Dinata. Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas (Jakarta: UI-Press, 2008), h. 134.

25

dokumen resmi pemerintah Indonesia dan Tiongkok, organisasi internasional

nasional pemerintah maupun non-pemerintah serta pidato presiden dan penjabat

negara dari Indonesia dan Tiongkok.

Terakhir, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah penelusuran

data online, yaitu pengumpulan dari dengan menggunakan internet. Prosedur

terpenting dalam metode ini adalah penyebutan alamat link dan waktu akses. Hal

ini untuk memudahkan pengecekan validitas data yang diperoleh seta

sumbernya.41 Data yang diperoleh dari internet lebih beragam dari pada studi

pustaka dan dokumentasi. Meskipun begitu, penelitian ini membatasi data berupa

dokumen resmi, data statistik, artikel, jurnal, berita dan tulisan-tulisan ilmiah lain

dari sumber yang terpercaya seperti website pemerintah, organisasi internasional

dan media berita nasional dan internasional. Sedangkan sumber-sumber yang

tidak terpercaya tidak akan dicantumkan guna meminimalkan kesalahan dalam

penelitian.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat proses

yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan

kesimpulan dan verifikasi. Reduksi adalah proses memilih, menyederhanakan,

mengabstraksi dan mengubah data kasar yang didapatkan saat proses

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, semua data kasar yang didapatkan dari

proses wawancara akan dipilih dan diubah menjadi data yang lebih sederhana dan

mudah dipahami. Selanjutnya, penyajian data adalah sekumpulan informasi yang

41 Iskandar Dinata. Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas (Jakarta: UI-Press, 2008), h. 135-136.

26

telah tersusun rapi sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan

mengambil tindakan yang perlu dilakukan. Proses terakhir adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang utuh mungkin tidak akan langsung

didapat ketika penelitian berakhir, sehingga perlu dilakukan verifikasi. Verifikasi

adalah proses pengujian validitas, kebenaran, kecocokan dan kekuatan dari data

yang telah diperoleh. Proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

dan verifikasi dalam penelitian ini dapat dilakukan berulang-ulang hingga

mendapatkan kesimpulan yang utuh atau hingga batas waktu penelitian berakhir.42

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

induktif yaitu metode penulisan yang dimulai dengan data-data atau fakta yang

bersifat khusus, kemudian diambil suatu kesimpulan umum.43 Secara singkat,

penelitian induktif menggunakan fakta dan kasus sebagai tumpuan. Adapun teori

yang digunakan dalam penelitian hanya sebagai penunjang saja. Sehingga, teori

yang kurang sesuai sering kali dapat disanggah ataupun dimodifikasi sebab teori

sosial tidak bersifat mutlak.

G. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bagian, yaitu:

Bab I. Bab ini berisi pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka teoritis.

42 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 15-19. 43 Izhar. Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks dan Referensi Pragmatik (Jurnal Pesona Volume 2 No. 1, Januari 2016), hal. 68.

27

Bab II. Bab ini akan membahas tentang latar belakang dan runutan sejarah

mengenai inisiatif OBOR. Pembahasan dalam bab ini akan dimulai dengan

sejarah jalur sutra sejak ribuan tahun lalu hingga saat ini. Kemudian,

perkembangan ekonomi Tiongkok selama beberapa dekade terakhir serta berbagai

upaya yang dilakukan negara tersebut guna meningkatkan perekonomiannya.

Terakhir, Kepentingan dan keuntungan yang diperoleh Tiongkok dalam OBOR.

Bab III. Bab ini akan membahas tentang kepentingan Indonesia terhadap Inisiasi

OBOR. Pertama, peneliti akan menjabarkan tentang kepentingan Indonesia dalam

Inisiasi OBOR, alasan yang mengharuskan Indonesia berpartisipasi dalam OBOR,

serta alasan minimnya nilai investasi OBOR di Indonesia

Bab IV. Bab ini akan menganalisa tentang bagaimana pengaruh inisiasi OBOR

terhadap perkembangan infrastruktur Indonesia selama tahun 2017 dengan

mempertimbangkan investasi asing yang diperoleh Indonesia dalam upaya

membangun infrastruktur, khususnya investasi asal Tiongkok. Pengaruh OBOR

terhadap sektor lain, seperti sosial, hukum dan ekonomi juga turut dibahas.

Bab VI. Bab ini akan memberikan kesimpulan mengenai sejauh mana

perkembangan pembangunan infrastruktur Indonesia pada tahun 2017 dan apakah

inisiasi OBOR memberikan manfaat yang signifikan terhadap infrastruktur dan

perekonomian Indonesia pada tahun 2017 atau justru berdampak negatif.

28

BAB II

SEJARAH INISIATIF ONE BELT ONE ROAD (OBOR)

A. Sejarah Jalur Sutra Kuno

Pada dasarnya, sejarah jalur sutra tidak terlepas dari sejarah Tiongkok.

Peradaban Tiongkok telah berusia ribuan tahun, bahkan sebelum Tiongkok

menjadi negara berdaulat. Wilayah di kawasan Asia ini telah mengalami

pertempuran antara kelompok Nomaden dan yang menetap. Para pengelana yang

datang dari padang rumput di bagian Barat Tiongkok menjarah gandum, biji-

bijian dan sutra dari desa-desa di wilayah Timur. Pada masa itu, bahan sutra yang

umum di rumah-rumah di Tiongkok sangat berharga bagi kelompok Nomaden.

Bahan sutra umum di Tiongkok sebab, teknik mengekstrak benang sutra,

Serikultur, telah muncul di wilayah ini sejak abad ketiga sebelum masehi.44

Gambar II.A.1. Peta Kerajaan dan Nomaden di Wilayah Tiongkok Tahun

800 SM-100M.

44 Xinru Liu. The Silk Road in World History (New York: Oxford University Press, 2016), h. 1.

29

Sumber: Xinru Liu, The Silk Road in World History, New York: Oxford

University Press, 2016

Kemudian, pada masa Dinasti Han (206 SM-220 M) peran sutra menjadi

sangat penting. Sutra digunakan oleh kerajaan pada masa itu sebagai persembahan

guna mempererat hubungan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain. Pedagang

asing yang datang ke daratan Tiongkok untuk menjual barang pecah belah

Romawi, tekstil katun India, rempah-rempah dan wewangian, batu permata,

tekstil wol sangat meminati kain sutra asal Tiongkok. Kain sutra menjadi terkenal

hingga ke Barat. Kelompok-kelompok Nomaden dan kekaisaran Tiongkok mulai

memproduksi sutra guna memenuhi permintaan di rute khusus yang kemudian

menjadi jalur perdagangan, komunikasi dan transportasi di Eurasia. Pada masa

selanjutnya, jalur ini disebut dengan Jalur Sutra. 45

Istilah jalur sutra sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ahli Geografi dan

penjelajah asal Jerman, Ferdinand von Richthofen, pada tahun 1877 Masehi, yang

menyebut rute tersebut sebagai 'Seidenstrasse' (jalan sutra) atau 'Seidenstrassen'

(rute sutra). Jalur sutra adalah jaringan rute perdagangan kuno yang didirikan

secara resmi selama Dinasti Han yang menghubungkan kawasan dunia kuno dari

Asia ke Eropa dalam perdagangan antara tahun 130 SM – 1453 M. Barang-barang

yang dijual oleh pedagang Barat ke Asia antara lain, kuda, anggur, anjing, bulu

dan kulit binatang, madu, buah-buahan, barang pecah belah, selimut wol, karpet,

tekstil, emas, perak, unta, budak, senjata dan besi. Sedangkan, barang yang dibeli

oleh pedagang Barat dari Asia antara lain, sutra, teh, pewarna, batu berharga,

45 Xinru Liu. The Silk Road in World History (New York: Oxford University Press, 2016), h. 9-10.

30

barang pecah belah, porselen, rempah-rempah, artefak perunggu dan emas, obat,

parfum, gading, beras, kertas dan bubuk mesiu.46

Gambar II.A.2. Peta Jalur Sutra Tahun 500 SM-500M

Sumber: https://www.ancient.eu/Silk_Road/

Kemudian, pada akhir abad ke-15, penjelajah asal Portugis, Vasco da

Gama, menemukan jalur langsung dari Eropa ke India dengan berlayar melalui

Tanjung Harapan di Afrika. Jalur ini dipilih guna menghindari perjalanan melalui

Jalur Sutra yang tidak aman dari para penjarah. Pada abad ke-16 dan 17, Portugis,

Belanda, dan Inggris mulai bersaing memperebutkan kekuasaan di wilayah

perdagangan laut ini. Sebab, dengan menaklukan pelabuhan di sepanjang jalur

maritim, kerajaan-kerajaan tersebut dapat memonopoli jalur perdagangan,

mengklaim monopoli atas barang-barang eksotik yang dicari dan mengumpulkan

46 https://www.ancient.eu/Silk_Road/, diakses pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 10.58.

31

pajak dari kapal dagang yang kemudian membawa kekayaan dan kekuasaan bagi

mereka.47 Sejak saat itu, popularitas jalur sutra di kalangan pedagang Eropa

semakin berkurang.

B. Perkembangan Ekonomi Tiongkok Tahun 1960-2016

Pada tahun 1966, Mao Zedong yang saat itu menjabat sebagai ketua Partai

Komunis Tiongkok (PKT) meluncurkan Revolusi Kebudayaan yang berlangsung

hingga tahun 1976.48 Kebijakan Mao tersebut menimbulkan pertikaian dalam

masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat

Tiongkok. Namun, setelah kematian Mao, Deng Xiaoping muncul dengan

reformasi ekonomi sekitar tahun 1978.49 Ungkapan Deng yang paling terkenal

adalah“ tidak penting kucing itu berwarna putih atau hitam, kalau ia pandai

menangkap tikus, itulah kucing yang baik.” Jika Mao menggunakan ideologi

Komunisme dalam setiap kebijakan politik dan ekonominya, Deng memiliki

pandangan yang berbeda. Melihat kegagalan Mao, Deng memilih menerapkan

Kapitalisme dalam sistem perekonomian Tiongkok dan Komunisme dalam sistem

politiknya.

Salah satu bentuk kebijakan “kapital” Deng Xiaoping adalah dengan

membuka Tiongkok terhadap dunia. Tiongkok mulai menjalin kerja sama dengan

Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara yang selama ini dimusuhi Mao. Pada

47 https://en.unesco.org/silkroad/about-silk-road, diakses pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 11.37. 48 C. Fed Bergsten, et al. China’s Rise: Challenges and Opportunities (Washington: Peterson Institute for International Economics, 2008), h. Xiii. 49 C. Fed Bergsten, et al. China’s Rise: Challenges and Opportunities (Washington: Peterson Institute for International Economics, 2008), h. 9.

32

tahun 1977, Tiongkok telah menjadi anggota 21 Organisasi Pemerintah

Internasional (Intergovernmental Organization-IGO) dan 71 Organisasi Non-

Pemerintah Internasional (International Non-governmental Organization-INGO).

Organisasi-organisasi tersebut, antara lain Asian Development Bank, International

Monetary Fund (IMF), selanjutnya disebut IMF, dan World Bank dan lain

sebagainya. Dua dekade setelahnya, angka tersebut meningkat menjadi 50 IGO

dan 955 INGO.50

Reformasi ekonomi Deng Xiaoping mulai membuahkan hasil. Pada tahun

1980-an, perekonomian Tiongkok mulai bangkit atas dukungan dari peningkatan

jumlah wira usaha yang tidak hanya terdiri dari para pemilik pabrik, tetapi juga

para pejabat pemerintah. PDB Tiongkok yang pada tahun 1965 sebesar 6,4%

meningkat menjadi 10,1% pada tahun 1980. Selanjutnya, pada tahun 1989, PDB

kembali meningkat menjadi 11,5%. Pada masa itu, produk Tiongkok mulai

diminati dunia, terutama produk ringan, seperti sepatu, pakaian, mainan, dan

peralatan listrik kecil.51

Perekonomian Tiongkok terus berkembang pesat beberapa dekade

setelahnya, terutama setelah tahun 2000. Negara ini berubah dari negara miskin

menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.52 Berdasarkan data World Bank,

Tiongkok adalah negara dengan PDB (berdasarkan nilai tukar) terbesar kedua di

dunia, setelah Amerika Serikat pada tahun 2017. Nilai PDB Amerika adalah

50 David M. Lampton. China (Foreign Policy, No. 110, Special Edition: Frontiers of Knowledge, Spring, 1998) h. 14. 51 Ashoka Mody dan Fengyi Wang. Explaining Industrial Growth in Coastal China: Economic Reforms ... and What Else? (The World Bank Economic Review, Vol. 11 No. 2) h. 293-294. 52 Fabrizio Zilibotti. Growing and Slowing Down Like China (Journal of the European Economic Association 2017 15(5):943–988), h. 943.

33

sebesar US$ 18 triliun. Kemudian, dilanjutkan dengan Tiongkok sebesar US$ 11

triliun. Meskipun begitu, posisi Amerika Serikat nampaknya tidak akan bertahan

lama jika melihat pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang jauh melampaui

Amerika. Menurut data IMF, ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 6,7% pada tahun

2016, sedangkan Amerika Serikat hanya 1,6%.53 Selain itu, Tiongkok juga

berhasil menjadi negara eksportir terbesar di dunia pada tahun 2010, dan negara

perdagangan terbesar pada tahun 2013. Meskipun begitu, pendapatan per kapita

Tiongkok masih berada di bawah rata-rata dunia.54

Gambar II.B.1. Pertumbuhan GDP Tiongkok Tahun 1960-2016

Sumber: https://data.worldbank.org/country/china

Melalui grafik di atas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 1960 hingga

satu dekade setelahnya atau selama Mao Zedong menjabat, PDB Tiongkok tidak

53 https://www.weforum.org/agenda/2017/03/worlds-biggest-economies-in-2017/, diakses pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 15.33. 54 https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ch.html, diakses pada tanggal 04 April 2018 pukul 18.45.

34

pernah mengalami perubahan yang berarti. Namun, setelah tahun 1980 yaitu sejak

Reformasi Ekonomi dicetuskan oleh Deng Xiaoping, PDB Tiongkok meningkat

secara bertahap dan melonjak pesat sejak tahun 2000-an.

C. Inisiatif One Belt One Road (OBOR)

Pada tahun 2013, persis setelah diangkat menjadi Presiden Tiongkok, Xi

Jinping dalam kunjungan luar negeri pertama-nya, mengumumkan pada dua

pidato berbeda, pertama di Kazakhstan, kemudian di Indonesia tentang “Silk Road

Economic Belt” dan “21st Century Maritime Silk Road” yang kemudian disebut

dengan One Belt One Road atau Belt and Road. Istilah Belt mengacu kepada

serangkaian jalan darat, jalur pipa, kereta api dan infrastruktur lainnya yang

melalui Asia Tengah, Asia Selatan dan Timur Tengah hingga ke Eropa.

Sedangkan, Road mengacu pada serangkaian pelabuhan dan jalur perdagangan

maritim yang melalui Laut Tiongkok Selatan dan Samudera Hindia ke Timur

Tengah, pantai timur Afrika, dan seterusnya sampai ke Eropa.55 Indonesia

merupakan salah satu negara yang dilewati jalur laut “Road.”

Inisiatif OBOR dibangun atas dasar historis, empiris dan praktis.

Berdasarkan sejarah, jalur sutra adalah jalur perdagangan yang telah ada sejak

ribuan tahun lalu dan Tiongkok berinisiatif untuk kembali menghidupkan jalur

tersebut. Secara empiris, nilai "perdamaian dan kerja sama, keterbukaan dan

inklusif, saling belajar dan saling menguntungkan" telah tertanam dalam diri

masyarakat sepanjang jalur sutra dari generasi ke generasi dan mendorong

55 Howard J. Shatz. U.S. International Economic Strategy in a Turbulent World (Santa Monica: RAND Corporation, 2016), h. 93.

35

kemakmuran serta pembangunan negara-negara di sepanjang jalur ini. Secara

praktis, kondisi internasional dan domestik negara di sepanjang jalur saat ini

semakin rumit dan pertumbuhan ekonomi dunia sedang lemah. Oleh karena itu,

Tiongkok berinisiatif membangun kembali jalur sutra dengan tujuan agar negara-

negara sepanjang jalur dapat bekerja sama dengan saling menguntungkan untuk

menghadapi tantangan ekonomi, sosial dan politik internasional.56

Tujuan utama dari OBOR termasuk dalam 'empat konsep inti,' yaitu

perdamaian, kerja sama, pengembangan, dan saling menguntungkan.57 Strategi

pembangunan yang diluncurkan oleh pemerintah Tiongkok ini bertujuan untuk

mempromosikan kerja sama ekonomi antarnegara sepanjang jalur OBOR guna

meningkatkan arus bebas ekonomi, mengalokasikan sumber daya secara efisien,

memajukan integrasi pasar, serta menciptakan kerangka kerja sama ekonomi

regional yang dapat bermanfaat bagi perekonomian dunia. Selain itu, Inisiatif

OBOR dicanangkan dapat menghidupkan kembali arus modal serta barang dan

jasa dari Asia ke seluruh dunia dengan tidak hanya melibatkan perusahaan multi

nasional, namun juga Usaha Kecil dan Menengah (UKM).58

Guna mempercepat pembangunan OBOR, Sidang Pleno Ketiga Komite

Pusat PKT ke-18 menyerukan untuk memfasilitasi Inisiatif OBOR sebagai upaya

mempercepat jaringan infrastruktur di antara negara-negara tetangga. Pada Maret

56 Zeng Lingliang. Conceptual Analysis of China’s Belt and Road Initiative: A Road towards a Regional Community of Common Destiny (Chinese Journal of International Law, 2016, 517–541) h. 519. 57 Desheng Hu, Jun Ou, et al. On the Environmental Responsibility of Chinese Enterprises for Their FDIs in Countries within the One Belt and One Road Initiative (The ChineseJournal of Comparative Law (2017) Vol.5 No.1 pp.36-57) h. 37. 58 https://beltandroad.hktdc.com/en/belt-and-road-basics diakses pada tanggal 17 Maret 2018 pukul 11.19.

36

2014, Perdana Menteri Li Keqiang diberi mandat untuk mempercepat

pembangunan OBOR. Kemudian, Presiden XI Jinping mengumumkan bahwa

Tiongkok akan berinvestasi sebesar US$ 40 miliar untuk mendukung pendanaan

pembangunan infrastruktur OBOR dalam pertemuan APEC pada November 2014

di Beijing. Pada bulan Desember di tahun yang sama, Konferensi Kerja Ekonomi

PKT membuat sketsa pelaksanaan strategi OBOR.59

Sebagai sebuah proyek yang sangat besar, pembiayaan OBOR tentu menjadi

hal yang signifikan. Oleh karena itu, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

dibentuk dan mulai beroperasi pada tanggal 16 Januari 2016 untuk membiayai

proyek infrastruktur di Asia. Meskipun begitu, AIIB tidak terbatas hanya untuk

Asia dan OBOR saja. Saat perjanjian pembentukan AIIB mulai berlaku pada 25

Desember 2015, 57 Calon Anggota Pendiri tidak hanya memasukkan negara-

negara Asia tetapi juga Eropa, Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Piagam

perjanjian AIIB yang ditandatangani oleh 57 negara tersebut bahkan tidak sama

sekali menyebutkan tentang Inisiatif OBOR.60 Hingga saat ini, ada sekitar 71

negara menjadi partner OBOR, termasuk Indonesia.61

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik

Rakyat Tiongkok (Ministry of Commerce, People’s Republic of China), negara ini

telah melakukan investasi langsung non-finansial sebesar US $ 14,36 miliar di

59 Zeng Lingliang. Conceptual Analysis of China’s Belt and Road Initiative: A Road towards a Regional Community of Common Destiny (Chinese Journal of International Law, 2016, 517–541) h. 518. 60 Gerard J. Sanders. The Asian Infrastructure Investment Bank and the Belt and Road Initiative: Complementarities and Contrasts (Chinese Journal of International Law (2017), 367–371) h. 368. 61 https://beltandroad.hktdc.com/en/country-profiles, diakses pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 17.59.

37

negara-negara sepanjang jalur OBOR pada tahun 2017. Angka tersebut meningkat

sebesar 3,5% dari investasi Tiongkok untuk OBOR di tahun sebelumnya dan

sekitar 12% dari total Investasi Tiongkok. Kementerian perdagangan Tiongkok

juga merilis perkembangan infrastruktur OBOR terbaru, seperti kereta api

Ethiopia-Djibouti yang telah secara resmi dibuka, dan kereta api Tiongkok-Laos

serta kota pelabuhan Kolombo Sri Lanka yang sedang dibangun secara tertib.62

Gambar II.C.1. Peta Jalur One Belt One Road (OBOR)

Sumber: Hepeng Jia, Scientific collaborations shine on Belt and Road,

National Science Review 4:652–657,2017

D. Kepentingan Tiongkok Dalam Inisiatif One Belt One Road (OBOR)

Setiap Negara berdaulat memiliki kepentingan dalam setiap kebijakan yang

diambil. Sebagai Negara yang berdaulat, Tiongkok tentunya memiliki

62 http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_overview2017/news/201803/20180302718793.shtml diakses pada tanggal 13 April 2017 pukul 15.51.

38

kepentingan dalam inisiatif OBOR, berikut kepentingan Tiongkok dalam Inisiatif

OBOR:

1. Meningkatkan Perekonomian Negara

Tiongkok adalah negara dengan perkembangan pembangunan yang sangat

pesat, terutama Beijing dan Shanghai. Kedua kota besar ini telah tumbuh sangat

cepat selama beberapa dekade terakhir. Pembangunan infrastruktur publik gencar

dilakukan demi meningkatkan perekonomian. Meskipun beberapa wilayah masih

dilanda kemiskinan, seperti Guizhou, provinsi termiskin di Tiongkok, namun

pemerintah terus berupaya untuk memberantas hal tersebut. Salah satunya adalah

dengan memindahkan sekitar 750.000 orang ke sekitar 3.600 lokasi baru di

provinsi Gansu, Sichuan dan Guangxi.63

Menurut Zeng Peiyan, Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok,

pertumbuhan ekonomi akan mencapai 8% per-tahun hanya jika investasi

infrastruktur tumbuh sebesar 15% hingga 18% per-tahun. Ketersediaan

infrastruktur akan mengurangi biaya produksi serta transportasi barang dan jasa,

meningkatkan keuntungan dan memperlancar siklus bisnis. Teori ekonomi makro

tentang infrastruktur berpendapat bahwa peningkatan investasi sektor publik

dalam infrastruktur, khususnya transportasi, meningkatkan efisiensi dan

profitabilitas sektor bisnis yang kemudian merangsang investasi bisnis dalam

modal swasta. Dalam kasus Tiongkok, pembangunan infrastruktur telah

63 https://www.theguardian.com/world/2018/jan/07/china-move-millions-people-homes-anti-poverty-drive diakses pada tanggal 04 April 2018 pukul 19.41.

39

memberikan efek positif terhadap ekonomi di kota-kota dan provinsi- provinsi di

negara tersebut.64

Seiring perkembangan ekonomi dan peningkatan produksi dalam negeri,

Tiongkok telah berkembang menjadi negara dengan perekonomian kedua terbesar

di dunia (2017). Kepentingan ekonomi negara ini tidak lagi terbatas di dalam

negeri saja. Oleh sebab itu, pemerintah merasa perlu untuk membuat sebuah jalur

transportasi baru, OBOR, yang menghubungkan negara-negara di dunia, dalam

kasus ini, negara di Asia hingga ke Eropa, guna mengefisienkan distribusi barang

dan jasa dari dan ke negara-negara tersebut. Dalam pembangunan OBOR,

berbagai kerja sama dilakukan oleh Tiongkok dengan negara-negara sepanjang

jalur untuk membangun infrastruktur publik pendukung, seperti jalan raya,

pelabuhan, bandara dan sebagainya.

2. Menjadi Kekuatan Ekonomi Dunia

Selama inisiatif OBOR berlangsung, Tiongkok telah melakukan banyak

kerja sama dengan negara partner untuk membangun beberapa infrastruktur

publik, seperti Pelabuhan Gwadar dengan India, yang akan membuka rute

perdagangan Tiongkok di wilayah Barat Daya Xinjiang, proyek pipa dengan

Myanmar yang akan menjadi akses darat pertama terhadap minyak mentah Timur

Tengah, serta Pelabuhan Piraeus dengan Yunani yang akan menjadi gerbang

maritim di Eropa Tengah.65 Menurut beberapa pendapat, berbagai kerja sama

64 Atif Ansar et. al. Does infrastructure investment lead to economic growth or economic fragility? (Oxford Review of Economic Policy, Volume 32, Number 3, 2016 ) h. 361. 65 https://tirto.id/ambisi-cina-dengan-proyek-jalur-sutra-abad-21-cv27 diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 21.26.

40

tersebut merupakan strategi Tiongkok untuk menguasai perekonomian dunia,

khususnya Asia dan menyaingi pengaruh Amerika Serikat. Namun, bila

diperhatikan lebih dalam, “menguasai ekonomi dunia” tampaknya adalah bonus

dari OBOR, sebab tujuan utama Tiongkok adalah meningkatkan perekonomian

negara mereka sendiri.

Meskipun begitu, isu menghalau pengaruh Amerika Serikat di Asia dan

menguasai perdagangan dunia sepertinya cukup menarik untuk dibahas. Tidak

dapat dimungkiri bahwa Inisiatif OBOR akan meningkatkan bargaining power

Tiongkok terhadap negara-negara lain, terutama dalam hal kerja sama ekonomi.

Tiongkok akan memiliki akses yang sangat baik terhadap negara-negara

sepanjang jalur OBOR hingga ke Eropa dan mendapatkan keuntungan yang

sangat besar dalam proyek ini. Semakin besar Soft Power yang dimiliki Tiongkok

maka semakin lemah pengaruh Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia.

Khususnya, pengaruh Amerika Serikat di Asia, terutama setelah Donald Trump

memutuskan untuk mengeluarkan Amerika Serikat dari Trans-Pacific Partnership

(TPP) dan fokus pada ekonomi domestik saja. Bila diperhatikan, keluarnya

Amerika Serikat dari TPP justru membuat isu menghalau Amerika Serikat di Asia

semakin tidak beralasan. Bahkan bila Tiongkok memang pernah memiliki niat

tersebut pada awalnya.

3. Pemerataan Pembangunan dan Mencegah Separatisme

Terlepas dari kepentingan luar negeri Tiongkok, kepentingan dalam negeri

juga perlu diperhatikan. Sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia,

41

Tiongkok memiliki risiko besar terhadap gerakan separatisme dan kemiskinan

merupakan salah satu pendorong utama gerakan separatisme. Meskipun selama

beberapa tahun terakhir ekonomi Tiongkok terus meningkat pesat. Tetapi,

masyakat di beberapa provinsi masih mengalami kemiskinan, sebut saja, Gansu,

Hainan, Ningxia, Qinghai dan Tibet yang menempati provinsi dengan PDB

Perkapita terendah pada tahun 2016.66 Untuk menghindari hal tersebut, maka

Tiongkok mengajukan Inisiatif OBOR guna mengembangkan jaringan

transportasi, investasi dan infrastruktur di dalam negeri yang sebagian besar akan

pergi ke bagian Barat Tiongkok yang akan menjadi bagian dari “Belt.’’67 Dengan

begitu, istilah “one stone, two birds” menjadi nyata bagi Tiongkok. Jalur ekonomi

internasional yang memberikan akses perdagangan tanpa hambatan bagi Tiongkok

terlaksana dan wilayah miskin di Tiongkok juga semakin berkurang.68

Meskipun begitu, sebenarnya rencana pembangunan wilayah Barat

Tiongkok telah berlangsung sejak awal tahun 1990. Kemudian, Negara ini

membuat sebuah rencana pembangunan yang disebut dengan China’s Western

Development Program pada tahun 1999.69 Program “go west” ini dilakukan untuk

menggenjot kemajuan ekonomi di 12 provinsi dan wilayah di bagian Barat

Tiongkok, antara lain Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shaanxi,

Gansu, Ningxia, Xinjiang, Inner Mongolia, Guangxi and Qinghai yang

66 http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103 diakses pada tanggal 13 April 2018 pukul 17.06. 67 Peter Ferdinand. Westward ho—the China dream and ‘one belt, one road’: Chinese foreign policy under Xi Jinping (International Affairs 92: 4, 2016) h. 950. 68 Wawancara dengan Bapak Feny Zamzari, Diplomat di Fungsi Politik KBRI Beijing pada tanggal 25 Januari 2018. 69 Hongyi Harry Lai. China's Western Development Program: Its Rationale, Implementation, and Prospects (Modern China, Vol. 28, No. 4 (Oct., 2002), pp. 432-466), hal. 433.

42

berpenduduk sekitar 400 juta orang.70 Sebagai pendukung strategi tersebut,

pemerintah membuat beberapa kebijakan, salah satu kebijakan terbarunya adalah

New Five-Year Plan (rencana lima tahun) untuk mengembangkan wilayah Barat

Tiongkok dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan sehat serta

meningkatkan kepercayaan investor luar negeri.71 Maka, dapat dilihat bahwa

OBOR sebuah program yang diadakan untuk mendukung China Western

Development Program.

4. Mengamankan Perdagangan Laut Tiongkok

Pada dasarnya, Road sendiri dibangun atas dasar kepentingan Negara untuk

mengamankan jalur perdagangan lautnya. Selama ribuan tahun, Tiongkok telah

disibukkan dengan perang sipil antara masyarakat di dalam dan di luar tembok

(the Great Wall). Sehingga, ketika Jepang menginvasi Tiongkok pada Perang

Dunia II dan menutup pelabuhan lautnya, negara tersebut kehilangan aksesnya

terhadap perdagangan dengan Negara lain. Oleh karena itu, OBOR menjadi

sebuah solusi atas kekhawatiran Tiongkok terhadap ancaman asing, khususnya

Amerika Serikat, yang mungkin saja terjadi. Sedangkan, jika dilihat melalui

perkembangan terbaru, dengan kata lain, Road dibangun sebagai bagian dari Nine

Dash Line di laut Tiongkok Selatan, hanya saja dengan menggunakan kerja sama

ekonomi dan perdagangan sebagai alatnya.72 OBOR menjadi alat strategis bagi

Tiongkok untuk menopang kepentingan negara ini atas negara-negara yang

70 http://english.gov.cn/premier/news/2016/12/27/content_281475526349906.htm diakses pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 18.27. 71 http://english.gov.cn/premier/news/2016/12/27/content_281475526349906.htm diakses pada tanggal 3 Juli pukul 18.47. 72 Wawancara dengan Lifeng pada tanggal 18 Mei 2018.

43

“merasa terancam” dalam kasus laut Tiongkok Selatan. Buktinya, sejak tahun

2015 setelah proyek OBOR dilaksanakan, konflik antara Tiongkok dan Filipina

serta negara-negara lain yang bersengketa dalam kasus ini mulai mereda.73

5. Menjalin Hubungan Antarbangsa atas Dasar Kesalingpengertian, Khususnya

Terhadap Masyarakat Tiongkok.

Terlepas dari kerja sama ekonomi dan perdagangan, ikatan yang terjalin

antarbangsa juga merupakan salah satu kepentingan Tiongkok. Secara eksplisit,

Tiongkok menjabarkan lima prioritas utama dalam kerja sama OBOR, antara lain

koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan,

integrasi keuangan dan ikatan antarbangsa.74 Sejarah panjang Tiongkok dengan

Tribute System dan komunisme-nya sedikit banyak mempengaruhi pandangan

dunia terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Negara tersebut. Oleh

karena itu, Tiongkok menggunakan OBOR sebagai sarana menjalin hubungan

yang lebih erat antarabangsa di dunia, memperkenalkan Tiongkok sebagai Negara

damai yang tidak perlu ditakuti. Dengan begitu, maka tercipta lah rasa saling

pengertian antarbangsa, khususnya terhadap Tiongkok.

73 http://internasional.metrotvnews.com/asia/3NOE5Pyk-konflik-laut-china-selatan-mereda-tiga-tahun-terakhir diakses pada tanggal 03 Juli 2018 pukul 16.19. 74 https://eng.yidaiyilu.gov.cn/index.htm, diakses pada tanggal 31 Mei 2018.

44

BAB III

KEPENTINGAN INDONESIA DALAM INISIATIF ONE BELT ONE ROAD

(OBOR)

A. Kepentingan Indonesia Dalam Inisiatif One Belt One Road (OBOR)

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi bagian

dari Road atau jalur laut dalam inisiatif OBOR yang dicanangkan oleh Tiongkok.

Sejak tahun 2013, Indonesia telah mendapatkan perhatian lebih dari Tiongkok

dalam proyek ini, terutama saat Xi Jinping memilih Indonesia untuk mencetuskan

konsep “21st Century Maritime Silk Road”-nya. Menurut laporan Kementerian

Perdagangan Tiongkok tahun 2017, Tiongkok telah memberikan investasi

langsung non-finansial sepanjang rute OBOR dan menyumbangkan US $ 14,36

miliar yang sebagian besarnya diinvestasikan kepada Indonesia, Singapura,

Malaysia, Laos, Pakistan, Vietnam, Rusia, Uni Emirat Arab dan Kamboja. Angka

tersebut setara dengan 12 % dari total investasi Tiongkok pada tahun yang sama.75

Walaupun begitu, jika dibandingkan Pakistan dan Malaysia, investasi yang

diperoleh Indonesia masih relatif lebih kecil.

Menurut Kepala BKPM Thomas Lembong, sampai tahun 2017, total

pendanaan proyek OBOR di Pakistan telah mencapai US$ 62 miliar, Malaysia

sebesar US$ 30 miliar dan Filipina sebesar US$ 24 miliar. Sedangkan, Indonesia

hanya sekitar US$ 5 miliar. Sebagai negara yang dipilih Xi Jinping untuk

mencetuskan OBOR, Indonesia tentu masih sangat tertinggal dari pada negara

75 http://en.silkroad.news.cn/2018/0123/80863.shtml diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 09.30.

45

partner OBOR lain di Asia. Hal ini sangat mempengaruhi daya saing Indonesia,

terutama dalam hal infrastruktur. Faktanya, infrastruktur Indonesia, terutama di

daerah pinggiran dan perairannya masih sangat tertinggal.76

Terdapat beberapa alasan utama yang menjadikan kucuran dana dari

Tiongkok sedikit tersendat, salah satunya adalah regulasi dan birokrasi di

Indonesia yang cukup membingungkan dan menyulitkan. Penegakan hukum di

Indonesia masih cukup lemah. Sehingga, investor memiliki kekhawatiran besar

terhadap sengketa hukum dan berbagai masalah lain yang mungkin terjadi dalam

proses pelaksanaan proyek. Selain itu, sistem birokrasi yang berbelit-belit juga

menyulitkan pengusaha asing, khususnya Tiongkok yang ingin berinvestasi di

Indonesia.77 Bahkan, beberapa peraturan lebih menguntungkan bagi BUMN dari

pada investor. Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, mengungkapkan dalam acara

Indonesia Infrastructure Finance Forum di Jakarta pada tahun 2017 lalu bahwa

setidaknya terdapat 100 perundang-undangan tentang Kerja Sama Pemerintah dan

Badan Usaha di Indonesia yang tidak konsisten satu sama lain dan kurang

menguntungkan bagi investor asing.78 Selain itu, masalah kemacetan dan

buruknya infrastruktur yang menyebabkan mahalnya biaya distribusi juga menjadi

hambatan.

Sebagai negara berkembang yang membutuhkan banyak dana dan investasi

asing untuk membangun perekonomian, Indonesia sangat membutuhkan suntikan

76 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2947476/ri-kalah-dari-malaysia-soal-dana-investasi-china diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 10.23. 77https://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/20/121300026/kenapa.investasi.asing.di.indonesia.kalah.dibandingkan.china.dan.vietnam diakses pada tanggal 25 April 2018 pukul 21.23. 78 https://www.liputan6.com/bisnis/read/3034862/penghambat-investasi-di-indonesia-versi-bank-dunia diakses pada tanggal 25 April 2018 pukul 21.22.

46

dana dari negara lain. Oleh karena itu, Inisiatif OBOR menjadi sebuah solusi atas

masalah yang dihadapi Indonesia. Di sisi lain, Indonesia tentu tidak memiliki

pilihan selain mengikuti Inisiatif OBOR. Sebab, sangat disayangkan bila negara

lain di Asia bisa memperoleh miliaran dolar untuk membangun infrastruktur,

sedangkan Indonesia tidak. Terlepas dari kucuran dana yang diberikan Tiongkok

pada negara-negara lain, Investasi Tiongkok di Indonesia tetap memberikan

keuntungan yang sangat besar.

Selain itu, “21st Century Maritime Silk Road” dalam Inisiatif OBOR pada

dasarnya sejalan dengan gagasan Presiden Joko Widodo mengenai Indonesia

sebagai poros maritim dunia, atau yang disebut dengan “Global Maritime

Fulcrum”. Presiden Joko Widodo melihat bahwa Asia Timur sedang dalam proses

menjadi Pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia, terutama jika

dikaitkan dengan kebangkitan ekonomi Tiongkok. Negara-negara di wilayah ini

terus berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara

kepulauan terbesar di dunia sangat berpotensi untuk menjadi poros maritim dunia.

Gagasan tersebut disampaikan oleh Joko Widodo dalam KTT Asia Timur, di Nay

Pyi Taw, Myanmar pada tanggal 13 November 2015.79 Kemudian, gagasan ini

semakin didukung dengan disahkannya National Ocean Policy melalui Peraturan

Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.80

Sebagai bagian dari proyek OBOR, Indonesia telah menandatangani Nota

Kesepahaman antara Komisi Reformasi Republik Rakyat Tiongkok dan

79 http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html diakses pada tanggal 23 April 2017 pukul 08.49. 80 https://maritim.go.id/presiden-joko-widodo-teken-peraturan-presiden-tentang-kebijakan-kelautan-indonesia/ diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 09.04.

47

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengenai kerja sama

ekonomi pada Dialog Ekonomi Tingkat Tinggi di Beijing pada tanggal 26 Januari

2015. Kedua belah pihak sepakat untuk mempererat kerja sama dalam bidang

infrastruktur dan industri, seperti mengembangkan Zona Khusus Ekonomi Bitung,

menyepakati Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, serta melakukan kerja

sama pada sewa dan operasi pembangkit listrik tenaga batubara sebesar 10.000

MW pada fase pertama dan 35.000 MW pada fase berikutnya.81 Meskipun proyek

OBOR di Indonesia merupakan proyek maritim, pemerintah Tiongkok tidak

hanya fokus pada pembangunan infrastruktur di jalur laut saja, melainkan jalur

darat juga.

Dalam pelaksanaan proyek ini, kebijakan OBOR banyak mendapat kritik

dari oposisi dalam negeri. Beberapa isu mengenai pro-kontra OBOR sering kali

diangkat oleh media-media nasional, misalnya isu maraknya tenaga kerja asing

dari Tiongkok yang mengancam ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat

Indonesia, serta ketidakmampuan mereka dalam berbahasa Indonesia, padahal

mereka bekerja di Indonesia. Tenaga kerja asing asal Tiongkok beberapa tahun ini

memang meningkat pesat. Berdasarkan data Pengendalian Penggunaan Tenaga

Kerja Asing (PPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tenaga

kerja asing yang aktif bekerja di Indonesia sebanyak 77.149 orang pada tahun

2015, 80.375 orang pada tahun 2017 dan 85.974 pada tahun 2017.82 Mayoritas

81 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1249201.shtml diakses pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 08.45. 82https://kemenag.go.id/berita/read/507561/menaker--perpres-tka-penting-untuk-genjot-investasi-dan-ciptakan-lapangan-kerja diakses pada tanggal 03 Juli 2018 pukul 17.08.

48

tenaga kerja asing tersebut memang berasal dari Tiongkok. 83 Sebagai tanggapan,

pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mewajibkan beberapa hal,

antara lain: 1) menunjuk pekerja Indonesia menjadi tenaga kerja pendamping, 2)

mendidik dan melatih pekerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi serta jabatan

pekerja asing, serta 3) memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia

bagi pekerja asing.84 Hal ini dimaksudkan agar ketika pekerja asing selesai masa

kontraknya di Indonesia, pekerja Indonesia dapat melanjutkan pekerjaan tersebut.

B. Dampak Inisiatif One Belt One Road (OBOR) Bagi Indonesia

Inisiatif OBOR memang disinyalir akan memberikan banyak keuntungan

bagi Indonesia, khususnya dalam bidang infrastruktur. Meskipun investasi OBOR

di Indonesia belum maksimal, namun OBOR menjadi salah satu faktor pendorong

bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur Indonesia guna menggenjot

investasi. Presiden Joko Widodo dalam sidang paripurna DPR pada Agustus 2017

lalu telah memaparkan proyek infrastruktur yang telah dibangun selama tahun

2015 hingga 2016, antara lain pembangunan dan perbaikan 7 ribu kilometer jalan

nasional, pembangunan empat bandara baru, pembangunan 199,6 kilometer jalur

kereta baru85 serta pembangunan 24 pelabuhan sebagai simpul jalur tol laut dan 41

83 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180306201957-92-280945/jumlah-tenaga-kerja-asing-membludak-mayoritas-dari-china diakses pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 17.14. 84 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 26 Ayat 1. 85 https://bisnis.tempo.co/read/900576/jokowi-pamerkan-proyek-proyek-infrastruktur-yang-sukses-dibangun diakses pada tanggal 27 April 2018 pukul 09.55.

49

pelabuhan non-komersil sebagai pendukung.86 Namun, OBOR juga bisa

menimbulkan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Bila

dianalisis lebih lanjut, dampak-dampak tersebut erat kaitannya dengan kedaulatan

negara, batas teritori, utang negara bahkan kemunduran ekonomi.

Globalisasi memang telah menyamarkan bahkan membuat batas-batas

antarnegara seakan tanpa sekat. Kerja sama ekonomi terus berlangsung antara

negara-negara di dunia, tetapi batas teritori tetap dipertahankan. Proyek OBOR

yang pada prinsipnya ingin menghilangkan hambatan dagang dangan membangun

infrastruktur yang menghubungkan negara-negara dari Asia hingga Eropa ini

tampaknya cukup menimbulkan masalah. Investasi Tiongkok pada jalur OBOR

yang melewati Kashmir telah menyebabkan ketegangan antara India dan Pakistan

semakin meningkat. Indonesia juga tampaknya tidak lepas dari masalah ini. Sebut

saja wilayah perairan di sekitar pulau Ambalat yang masih disengketakan oleh

Indonesia dengan negara tetangganya, Malaysia. Wilayah ini terletak di antara

Kalimantan Timur dan Sabah. Hingga saat ini belum ada batas yang disepakati

dan kedua negara masih sama-sama mengklaim pulau tersebut ke dalam wilayah

masing-masing. Oleh karena itu, Inisiatif OBOR diperkirakan akan menambah

ketegangan antara kedua negara. Namun, bila dilihat lebih lanjut, OBOR mungkin

juga dapat mendorong kedua negara untuk mencapai kesepakatan. Mengingat

proyek OBOR terus berlangsung.

86https://nasional.kompas.com/read/2016/08/16/14453101/ini.infrastruktur.yang.dibangun.selama.dua.tahun.jokowi-jk diakses pada tanggal 27 April 2018 pukul 09.59.

50

Masalah lain yang juga dipengaruhi oleh Inisiatif OBOR terhadap Indonesia

adalah peningkatan utang luar negeri. Investasi OBOR Tiongkok di Indonesia

dapat dikatakan tidak sebanding dengan negara lain di Asia dan belum dapat

menutupi dana pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan harus terus

berjalan. Sedangkan, suatu negara tidak akan menggunakan kas negara untuk

melakukan pembangunan. Sehingga, Indonesia akan memilih untuk meningkatkan

utang luar negerinya. Maka, bertambahlah beban utang yang ditanggung

Indonesia. Utang Indonesia pada Desember 2012 mencapai US$ 252 miliar.

Utang tersebut terus meningkat secara signifikan pertahun hingga tahun 2016

menjadi US$ 320 miliar. Berdasarkan posisi utang menurut kelompok

peminjaman, utang Pemerintah dan Bank Sentral meningkat dari tahun 2015

sebesar US$ 142 miliar menjadi US$ 158 miliar di tahun 2016 atau sekitar 11%.

Sedangkan, utang swasta justru berkurang sekitar 4% dari tahun 2015 sebesar

US$ 168 miliar menjadi US$ 162 miliar pada tahun berikutnya. Berikut tabel

posisi utang luar negeri Indonesia berdasarkan kelompok peminjaman.

Tabel III.B.1. Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Menurut Kelompok

Peminjaman Tahun 2012-2016 (Juta USD)

2012 2013 2014 2015 2016

1. Pemerintah & Bank

Sentral 126.119 123.548 129.736 142.608 158.283

1.1. Pemerintah

116.187

114.294

123.806

137.396

154.875

1.2. Bank Sentral 9.932 9.255 5.930 5.212 3.408

2. Swasta

126.245

142.561

163.592

168.123

161.722

2.1 Lembaga Keuangan 30.730 32.378 41.822 42.997 40.062

2.1.1. Bank 23.018 24.431 31.673 31.920 30.247

2.1.2. LKBB 7.713 7.947 10.149 11.077 9.815

2.2 Bukan Lembaga 95.515

51

Keuangan 110.183 121.771 125.125 121.661

Total 252.364 266.109 293.328 310.730 320.006

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia.

Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Vol: IX April 2018.

Selain itu, OBOR juga berdampak buruk terhadap keseimbangan neraca

perdagangan Indonesia. Pasalnya, mayoritas negara tujuan ekspor dalam inisiatif

OBOR tidak banyak berkontribusi terhadap ekspor Indonesia. Hanya sedikit

negara yang memiliki kontribusi cukup besar, antara lain Tiongkok (11,5%), India

(7,55%), dan Singapura (6,64%). Sedangkan, negara tujuan utama ekspor

Indonesia seperti Amerika Serikat, Jepang, Belanda dan Italia bukan merupakan

negara anggota OBOR. Minimnya nilai ekspor Indonesia terhadap negara partner

OBOR ini berdampak pada peningkatan defisit neraca perdagangan Indonesia.

Berdasarkan data kementerian perdagangan RI tahun 2016, neraca perdagangan

non-migas Indonesia dengan Tiongkok, Thailand dan Vietnam mengalami defisit.

Nilai defisit tersebut antara lain, Indonesia-Tiongkok sebesar US$ 15,58 miliar,

Indonesia-Thailand sebesar US$ 3,99 miliar dan Indonesia-Vietnam sebesar US$

144 juta,87 berikut neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan ASEAN.

Tabel III.B.2. Neraca Perdagangan Nonmigas Indonesia Dengan ASEAN dan

Tiongkok Tahun 2012-2016 (Juta US$)

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

Singapura -86,9 226,9 -84,6 -314,3 1.679,0

Malaysia 2.147,9 1.339,1 618,7 1.248,4 1.291,4

Thailand -5.808,6 -5.399,6 -4.691, -3.418,2 -3.990,9

Pilipina 2.894,5 3.025,8 3.188,7 3.237,0 4.436,7

Vietnam -313,7 -318,2 -789,1 -424,5 -143,6

87 Rafika Sari. Prospek Jalan Sutra Modern Bagi Perekonomian Indonesia (Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI Vol. IX, No. 10/II/Puslit/Mei/2017), h. 14-15.

52

Myanmar 337,3 482,5 444,3 453,0 490,0

Kamboja 280,1 294,3 397,0 408,6 401,6

Brunai Darussalam 67,0 116,3 74,1 64,5 80,6

Laos 20,5 -1,7 -46,7 6,9 1,7

Tiongkok -8.097,9 -8.288,9 -14.002,5 -15.964,1 -15.571,5

Sumber : http://www.kemendag.go.id/files/mtf/2017-07-mtf.pdf

C. Penyebab Investasi OBOR di Indonesia Tersendat

Investasi OBOR terus masuk ke Indonesia dalam jumlah yang banyak.

Namun, jika dibandingkan dengan Negara tetangga lain di Asia Tenggara seperti

Malaysia dan Myanmar, Indonesia tampaknya masih sangat tertinggal, terutama

berdasarkan jumlah nilai investasi Tiongkok yang masuk. Setidaknya terdapat tiga

alasan utama yang mendasari sulitnya Investasi OBOR di Indonesia, yaitu: 1)

fasilitas Pelabuhan Laut (Sea Port) Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan

dengan Negara tetangganya, Malaysia, 2) ketiadaan efisiensi bagi investor asing,

dan 3) Regulasi di Indonesia berbelit-belit dan membingungkan bagi investor

asing,88 serta 4) tidak tersedia tenaga ahli yang mencukupi.

1. Ketertinggalan fasilitas Pelabuhan Laut (Sea Port) Indonesia

Berdasarkan laporan World Economic Forum pada tahun 2012 sampai 2013,

kualitas infrastruktur Indonesia hanya menempati peringkat ke-92, jauh dibawah

Thailand pada posisi ke-49, Malaysia di posisi ke-29 dan Singapura di posisi ke-2.

Meskipun Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia dengan luas

lautan sebesar 3,25 juta km2 dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar

2,55 juta km2.89 Namun, faktanya, infrastruktur Indonesia, khususnya Pelabuhan

Lautnya masih sangat tertinggal. Pada tahun 2013, sebuah pelabuhan di Singapura

88 Wawancara dengan Mr. Li Feng Pipa pada tanggal 18 Mei 2018. 89 https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA diakses pada tanggal 30 Mei 2018, pukul 9.19.

53

mampu menerima kapal dengan kapasitas hingga 16.000-18.000 TEUs.

Sedangkan, pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan paling besar dan

paling sibuk di Indonesia hanya mampu menampung sekitar 1.500 TEUs pada

tahun yang sama.90

Keterbatasan kapasitas tersebut membuat kapal-kapal besar yang datang

dari Eropa dan Amerika tidak dapat masuk ke Indonesia. Sehingga, mereka lebih

memilih untuk berlabuh di Singapura atau Malaysia. Ini menjadi salah satu faktor

mengapa Tiongkok lebih cenderung tertarik untuk berinvestasi di Malaysia dan

Thailand dari pada Indonesia, sebab besarnya kapasitas pelabuhan merupakan

salah satu pendorong ekonomi Negara dan efisiensi investasi. Hal ini kemudian

mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pelabuhannya.

Sehingga pada tahun 2017, kapasitas kapal di pelabuhan Tanjung Priok meningkat

menjadi 10.000 TEUs dengan kedalaman laut mencapai 14 sampai 15 meter.91

2. Ketiadaan efisiensi bagi investor asing

Efisiensi memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor, terutama investor

Tiongkok yang sudah terbiasa menyediakan infrastruktur dasar (Basic

Infrastructure) bagi investor asing sejak awal tahun 2000 dalam proyek China

Western Development Program. Basic Infrastructure yang dimaksud memiliki

tiga kategori, yaitu 1) infrastruktur kota, seperti penerangan jalan, jalan perkotaan,

jembatan dan jalan bawah tanah; 2) utilitas, seperti gas, air dan listrik; 3)

90 http://pajak.go.id/article/infrastruktur-seberapa-pentingkah, diakses pada tanggal 04 Juni 2018 pukul 09.53. 91 http://pajak.go.id/article/infrastruktur-seberapa-pentingkah, diakses pada tanggal 04 Juni 2018 pukul 10.03.

54

transportasi, seperti jalan raya dan kereta api; 4) infrastruktur sosial, seperti

sekolah dan rumah sakit.92 Pemerintah Tiongkok banyak berinvestasi dalam

proyek infrastruktur dasar guna menarik minat investor asing. Sehingga,

pengusaha asing yang datang ke Tiongkok mendapatkan efisiensi untuk

membangun usaha di Negara tersebut tanpa disibukkan dengan perizinan yang

berbelit-belit, pembebasan tanah, dan pembangunan infrastruktur dasar yang

menghabiskan banyak biaya. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi

investor.

Namun, efisiensi ini tidak tersedia di Indonesia. Faktanya, untuk

membangun usaha di Indonesia, investor asing perlu melakukan beberapa

prosedur, yaitu mengajukan; 1) Izin Prinsip ke PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP

Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK secara

serentak, 2) Pertimbangan Teknis Pertanahan; 3) Izin Lokasi, 3) Izin Mendirikan

Bangunan (IMB), 4) Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

(RPTKA), 5) Izin Lingkungan, 6) Surat Keputusan Fasilitas, 7) Rekomendasi

Teknis, 8) Sertifikat Layak Operasi, atau 9) Izin Operasional.93 Semua perizinan

tersebut membutuhkan biaya besar dan waktu yang cukup lama. Kemudian,

setelah perizinan-perizinan tersebut selesai, investor masih harus melakukan

pembebasan tanah dengan proses yang berbelit-belit, pembangun infrastruktur

dasar yang mayoritas belum tersedia di daerah-daerah di Indonesia, serta

92 Kelsey Wilkins and Andrew Zurawski. Infrastructure Investment in China (Reserve Bank of Australia. Bulletin | JUNE Quarter 2014), hal. 28. 93 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, Pasal 10 Ayat 1 & 3.

55

membuka akses jalan menuju lokasi pembangunan. Selain itu, penelitian Center

for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengungkap bahwa untuk mengurus

perizinan investasi dibutuhkan waktu hingga 23 hari. Padahal, target yang

ditetapkan pemerintah adalah tujuh hari.94

3. Regulasi di Indonesia berbelit-belit dan membingungkan bagi investor asing

Sebelumnya, penelitian Bank Dunia pada tahun 2017 mengungkapkan

setidaknya terdapat sekitar 100 peraturan yang tumpang tindih dan kurang

menguntungkan di Indonesia.95 Kemudian, berbagai organisasi pemerintah dan

asosiasi kemasyarakatan mulai berbondong-bondong melakukan pemeriksaan

terhadap peraturan-peraturan tersebut, salah satunya, Asosiasi Pengusaha

Indonesia (Apindo). Dalam pertemuan anggota yang diadakan pada akhir Januari

2018 lalu, Apindo menjabarkan beberapa contoh peraturan yang tumpang tindih,

misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria menyebutkan bahwa jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB)

adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun. Namun, dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, jangka waktu

HGB adalah 80 tahun dan dapat diperpanjang di muka 50 tahun serta diperbarui

untuk 30 tahun.96

94 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/08/080644226/indonesia-tujuan-investasi-ke-2-dunia-perizinan-masih-harus-dibenahi diakses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 08.27.S 95 http://ekbis.rmol.co/read/2017/07/27/300630/BKPM-Keluhkan-Masih-Banyak-Regulasi-Yang-Hambat-Investasi- diakses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 08.52. 96 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/30/061600826/catatan-apindo-tentang-regulasi-pemerintah-yang-masih-tumpang-tindih diakses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 09.00.

56

Kemudian, terdapat peraturan lain yang juga dianggap kurang

menguntungkan bagi investor lokal maupun asing, misalnya Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 58 Ayat 1

yang mewajibkan pengusaha untuk menyediakan minimal 20% lahan dari total

luas areal kebun perusahaan bagi petani lokal.97 Peraturan ini pada dasarnya

memang dibuat untuk memberdayakan dan meningkatkan produktivitas

masyarakat. Namun, faktanya, sangat sulit bagi pengusaha untuk menyesuaikan

produksi petani lokal dengan standar produk yang ditetapkan oleh perusahaan.

Selain itu, pengusaha juga perlu mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan

penyuluhan dan membina masyarakat.

4. Tidak tersedia tenaga ahli yang mencukupi

Sejak proyek OBOR berjalan di Indonesia, pemerintah terus mengupayakan

kemudahan bagi investor asing, salah satunya dengan membuat undang-undang

baru dan menyesuaikan atau mengubah undang-undang lama. Dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 33, pemerintah

memberikan persyaratan bagi pengusaha asing untuk mempekerjakan lebih

banyak orang Indonesia dari pada pekerja asing, menjadikan warga Negara

Indonesia sebagai pimpinan tertinggi, serta mengutamakan material dan teknologi

dalam negeri. Kemudian, pada pasal 43, pemerintah juga mengimbau kepada

97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

57

pengusaha tentang standar remunerasi atau upah yang diperoleh oleh tenaga kerja

ahli sebagai upaya peningkatan tenaga ahli di Indonesia.98

Namun, ironisnya, kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan

tenaga ahli. Pada tahun 2017, tenaga ahli dalam bidang konstruksi hanya

berjumlah 365.471 dari total 8,1 Juta pekerja Konstruksi di Indonesia. Kemudian,

tenaga terampil yang berasal dari SMA dan SMK hanya berjumlah 1,7 juta

pekerja. Sedangkan, sisanya hanyalah buruh kasar lulusan SD, SMP atau tidak

sekolah sama sekali.99 Sangat tidak masuk akal jika para pengusaha asing ini

dihadapkan pada kondisi dimana negara memberikan peraturan untuk lebih

banyak menggunakan pekerja lokal dan membatasi pekerja asing, sedangkan

negara tersebut justru tidak menyediakan tenaga ahli yang mencukupi. Oleh

karena itu, investor sering kali mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di

Indonesia dan lebih memilih Negara tetangganya seperti Vietnam dan Thailand

yang memberikan kebijakan yang lebih ringan.

98 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 99 https://properti.kompas.com/read/2018/02/15/202314221/hanya-365471-yang-ahli-dari-81-juta-tenaga-konstruksi-indonesia, diakses pada tanggal 07 Juni 2018 pukul 11.43.

58

BAB IV

PENGARUH OBOR TERHADAP PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR

INDONESIA TAHUN 2017

A. Pengaruh OBOR Terhadap Perkembangan Infrastruktur Indonesia

Tahun 2017

Infrastruktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti

prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya

suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya), seperti jalan dan

angkutan yang penting bagi pembangunan suatu daerah.100 Sedangkan menurut

Setyaningrum, infrastruktur merupakan biaya tetap sosial yang dapat mendukung

produksi secara langsung.101 Infrastruktur dapat digolongkan menjadi infrastruktur

dasar dan pelengkap. Infrastruktur dasar mencakup sektor publik yang menjadi

dasar bagi perekonomian dan tidak dapat diperjualbelikan seperti jalan raya, rel

kereta, pelabuhan laut, bendungan dan sebagainya. Sedangkan, infrastruktur

pelengkap mencakup prasarana pendukung seperti gas, listrik, telepon dan saluran

air.102 Proyek OBOR di Indonesia bertujuan untuk membangun infrastruktur,

khususnya infrastruktur laut atau yang disebut dengan istilah “Road”.

Selama tahun 2017, pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur

guna mendukung inisiatif OBOR di Indonesia. Berbagai proyek pembangunan

100 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prasarana diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 18.16. 101 Roestanto Wahidi D. Membangun Perdesaan Modern: Tata Kelola Infrastruktur Desa (Bogor: Penerbit Indodata Development Center, 2015), h. 32. 102 Roestanto Wahidi D. Membangun Perdesaan Modern: Tata Kelola Infrastruktur Desa (Bogor: Penerbit Indodata Development Center, 2015), h. 33.

59

sedang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia yang selama ini belum

terjamah pemerintah, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, serta

Sumatera. Beberapa fasilitas infrastruktur di pulau Jawa dan Bali juga turut

dibangun dan diperbaiki guna menyusul agenda Asian Games pada akhir tahun

2018, sekaligus sebagai proyek dengan manfaat jangka panjang bagi Indonesia.

Pemerintah setidaknya telah menghabiskan dana sebesar 388 triliun rupiah pada

tahun 2017 untuk membangun proyek-proyek tersebut.103

Dalam rapat koordinasi yang diadakan di kantor Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman pada tahun 2017, Direktur Jenderal Perdagangan Luar

Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menyatakan bahwa proyek

OBOR akan dilakukan dengan sistem Business to Business (B2B). Proyek OBOR

tidak akan dibiayai oleh Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

sehingga tidak menambah hutang luar negeri Indonesia.104 Pemerintah juga telah

menetapkan tiga wilayah yang menjadi fokus utama pembangunan proyek OBOR,

yaitu Bitung, Kalimantan Utara, dan Sumatera Utara. Meskipun menggunakan

sistem B2B, pemerintah tetap membantu pelaksanaannya dengan melibatkan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menyesuaikan regulasi dengan iklim

investasi.105

103 https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018 diakses pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 13.02. 104 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170529143521-92-218019/pemerintah-jamin-proyek-obor-tak-didanai-apbn diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 08.58. 105 https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/05/29/oqphkq382-indonesia-realisasikan-3-proyek-kerja-sama-jalur-sutra-baru-cina diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 09.13.

60

Namun, bila diperhatikan lebih saksama, investasi proyek OBOR di

Indonesia tampaknya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap

perkembangan infrastruktur Indonesia. Nilai investasi OBOR secara keseluruhan

hingga tahun 2017 hanya mencapai US$ 5 miliar-US$ 6 miliar setara dengan Rp.

66 triliun-Rp 80 triliun.106 Sedangkan, nilai investasi OBOR yang masuk ke

Indonesia pada tahun 2017 hanya sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun

untuk kereta Cepat Jakarta-Bandung.107 Itu berarti, dari total pembangunan

infrastruktur di Indonesia senilai Rp. 388 triliun pada tahun 2017, kontribusi

investasi OBOR hanya mencapai sekitar tiga persen saja. Berikut ini merupakan

tabel proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun 2017 yang

berhubungan dengan inisiatif OBOR.

Tabel IV.A.1. Daftar Proyek One Belt One Road (OBOR) di Indonesia Tahun

2017

NO Nama Proyek Nilai Proyek Keterangan

1 Proyek kereta

cepat Jakarta-

Bandung

USD 5,5 miliar Salah satu proyek infrastruktur kunci

pada skema OBOR. Telah mendapatkan

persetujuan pendanaan sebesar US$ 4,5

miliar dari China Development Bank

pada Mei 2017.

2 Proyek

pembangunan

infrastruktur

transportasi

Sulawesi

Utara

USD 69,45

miliar

Merupakan proyek pengembangan

Bandara Sam Ratulangi Manado,dan

pengembangan pelabuhan Bitung.

106 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2947476/ri-kalah-dari-malaysia-soal-dana-investasi-china diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 09.34. 107 https://bisnis.tempo.co/read/874547/pekan-depan-cina-cairkan-pinjaman-kereta-cepat-rp-13-triliun/full&view=ok diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 21.40.

61

3 Proyek

pengembangan

energi di

Kalimantan

Utara

USD 45,98

miliar

Merupakan proyek pembangunan PLTA

7.200 MW dan pembangunan smelter

aluminium. Dikerjakan oleh perusahaan

CITIC.

4 Proyek

pembangunan

infrastruktur

transportasi di

Sumatera

Utara

USD86,2 miliar Proyek pembangunan infrastruktur yang

menghubungkan Kuala Tanjung, Danau

Toba, Duri, Dumai, dan Pekan Baru.

Termasuk didalamnya pengembangan

Kuala Tanjung International Hub Port,

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke,

Kuala Namu International Airport and

Aerocity, dan pengembangan kawasan

Danau Toba

Sumber: Fajri Ramadhan, Akankah Inisiatif OBOR “Menerangi” Indonesia?,

Buletin APBN: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Edisi 16 Vol.II

Agustus 2017

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu rangkaian

pembangunan infrastruktur OBOR di Indonesia. Pendanaan proyek ini terdiri dari

75% dana China Development Bank (CDB) dan 25% dari PT Kereta Cepat

Indonesia China (KCIC).108 Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah mendapatkan

persetujuan pendanaan sebesar US$ 4,498 miliar dari CBD pada Mei 2017 di

Beijing.109 Namun, pencairan dana pertama baru akan turun pada tahun 2018.

108 https://www.liputan6.com/bisnis/read/3304088/investasi-kereta-cepat-jakarta-bandung-bengkak-rp-1-triliun diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 06.17 pukul 06.26. 109 https://ekbis.sindonews.com/read/1207442/34/nilai-investasi-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-meningkat-1495524755 diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 06.17 pukul 06.39.

62

Sedangkan, pembiayaan awal masih ditanggung oleh konsorsium asal Tiongkok

senilai US$ 1 miliar atau Rp13 triliun.110

Dalam pelaksaannya, pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

mengalami banyak kendala. Dana proyek terus meningkat dari perkiraan awal

sebesar US$ 5,5 miliar menjadi US$ 5,99 miliar dan bertambah lagi menjadi US$

6,07 miliar pada akhir tahun 2017.111 Investor Tiongkok menunda pencairan dana

sampai proses pembebasan lahan selesai dan tahap konstruksi dimulai.

Sedangkan, proses pembebasan lahan berjalan lambat karena perizinan dari

berbagai badan pemerintah berbelit-belit. Hal ini membuat pengerjaan proyek

terus mundur dari target yang telah ditetapkan. Menteri Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), Rini Soemarno, bahkan mengungkapkan bahwa pembangunan

Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru akan terlaksana pada Oktober 2020.112

Selain Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Indonesia juga menawarkan sejumlah

proyek dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OBOR di Beijing pada bulan Mei

2017. Nilai proyek-proyek yang ditawarkan pemerintah Indonesia mencapai US$

201,6 miliar yang terdiri dari proyek di Kalimantan Utara (US$45,98 miliar),

Sulawesi Utara (US$ 69,45 miliar) dan Sumatera Utara (US$ 86,2 miliar).113

Daftar proyek tersebut antara lain, pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung di

Sumatera Utara, pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, pembangkit listrik tenaga

110 http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/gNQlX95K-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-mulai-tahap-konstruksi diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 06.17 pukul07.03. 111 https://www.liputan6.com/bisnis/read/3304088/investasi-kereta-cepat-jakarta-bandung-bengkak-rp-1-triliun diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 07.17. 112 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180219131139-92-277153/maret-2018-dana-untuk-kereta-cepat-jakarta-bandung-cair diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 07.27. 113 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170905135144-92-239549/pemerintah-tawarkan-tiga-kawasan-industri-untuk-proyek-obor diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 07.32

63

mikrohidro dan smelter aluminium di Kalimantan Utara dan beberapa proyek

jalan tol, seperti jalan tol ruas Padang-Pekanbaru, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-

Parapat, Banda Aceh-Sigli dan sebagainya.114 Proyek-proyek tersebut masih

dalam tahap perencanaan untuk mencapai kesepakatan. Salah satunya, pada bulan

September 2017, pemerintah Indonesia menawarkan investasi tenaga listrik

berkapasitas 7.080 Megawatt (MW), kawasan industri seluas 4 ribu hektare dan

area pembangunan smelter alumina dan industri aluminium seluas 100 hektare

kepada 21 perwakilan dari Tiongkok yang ingin berinvestasi di Indonesia.115

Berdasarkan data-data tersebut, inisiatif OBOR tampaknya belum

memberikan pengaruh yang signifikan, terutama bila melihat nilai investasi yang

masih jauh dari investasi yang diperoleh Pakistan maupun negara tetangga di Asia

Tenggara, seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, investasi OBOR juga

tampaknya kurang tepat sasaran. Sesuai dengan konsep “One Belt” yang

merupakan serangkaian infrastruktur laut yang menghubungkan jalur perdagangan

dari Asia hingga ke Eropa yang melewati Indonesia, target pembangunan OBOR

di Indonesia seharusnya difokuskan pada jalur laut, seperti proyek pelabuhan

Bitung dan Kuala Tanjung. Namun, mayoritas proyek yang ditawarkan oleh

Indonesia justru berlokasi di darat, seperti pembangunan jalan tol, jalur kereta api

dan bandara.

Pemerintah Indonesia melakukan hal tersebut sebenarnya bukan tanpa

alasan. Pemerintah ingin meningkatkan infrastruktur darat terlebih dahulu agar

114 Rafika Sari. Prospek Jalan Sutra Modern Bagi Perekonomian Indonesia (Majalah Singkat Info Ekonomi dan Kebijakan Publik: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. IX, No. 10/II/Puslit/Mei/2017), h.16. 115 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170905135144-92-239549/pemerintah-tawarkan-tiga-kawasan-industri-untuk-proyek-obor diakses pada 21 Agutus 2018 pukul 20.28.

64

proses distribusi dan biaya transportasi logistik darat menjadi lebih murah.

Faktanya, biaya distribusi barang di Indonesia mencapai 2,5 kali biaya distribusi

di Malaysia dan Singapura.116 Agar dapat bersaing dengan negara lain dalam

OBOR, pemerintah menggunakan APBN, pinjaman luar negeri, bantuan BUMN

dan kerja sama dengan swasta untuk membangun infrastruktur darat dan terus

menawarkan proyek infrastruktur darat dalam investasi OBOR. Hal ini juga

menjadi salah satu penyebab minimnya investasi OBOR, karena target “Belt”

yang ditetapkan Tiongkok tidak sesuai dengan proyek yang disediakan oleh

pemerintah Indonesia.

B. Pengaruh Lain OBOR di Indonesia Tahun 2017

Meskipun OBOR tidak berpengaruh secara langsung, namun OBOR ikut

memberikan dorongan terhadap perubahan dalam beberapa bidang, seperti sosial,

hukum dan ekonomi, berikut pengaruh lain OBOR di Indonesia pada tahun 2017:

1. Perubahan undang-undang Republik Indonesia

Guna menyesuaikan iklim investasi yang terus berlangsung pasca inisiatif

OBOR diperkenalkan pada tahun 2013, pemerintah terus berupaya menyesuaikan

undang-undang di Indonesia yang tumpang tindih dan atau kurang mendukung

investasi. Pada tahun 2017, Kementerian Hukum dan HAM merilis 50 Program

Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi

prioritas dan telah disetujui oleh DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah. Beberapa

RUU tersebut antara lain menyangkut Jasa Konstruksi, Arsitek, Kewirausahaan

Nasional, Ekonomi Kreatif, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

116 https://www.liputan6.com/bisnis/read/3131572/jokowi-ungkap-alasan-gencar-membangun-infrastruktur diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 21.21.

65

Pertembakauan, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

Perkelapasawitan, Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara

dan sebagainya.117 Rancangan undang-undang ini diharapkan akan meningkatkan

kepercayaan publik, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi para

investor, khususnya investor asing.

Sebagai hasil nyata, 18 Undang-Undang telah berhasil disahkan selama

tahun 2017 yang terdiri dari 6 Prolegnas RUU Prioritas 2016 dan 2017 dan 7

RUU kumulatif tahun 2016 sampai 2017.118 Antara beberapa undang-undang

tersebut yang terkait dengan investasi antara lain, UU No. 6 Tahun 2017 Tentang

Arsitek, UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan UU RI Nomor 8

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016

Tentang Anggaran Pendapatan, Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan lain

sebagainya. Perubahan dan penambahan undang-undang ini terus berlangsung

guna menyesuaikan iklim investasi dan menarik investor asing.

2. Penambahan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia

Investasi yang masuk ke Indonesia melalui proyek OBOR juga telah

memberikan peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data (Badan

Pusat Statistik (BPS), selanjutnya disebut BPS, tingkat pengangguran terbuka atau

angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali mengalami

penurunan yang fluktuatif cenderung menurun sejak tahun 2012 hingga tahun

117 https://www.kemenkumham.go.id/berita/resmi-50-ruu-menjadi-prioritas-di-tahun-2017 diakses pada tanggal 08 Juni 2018 pukul 10.19. 118 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4b364bb8f96/18-uu-terbit-sepanjang-2017--ini-daftarnya diakses pada tanggal 08 Juni 2018 pukul 10.46.

66

2017. Pada Agustus 2017, Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mencapai

6,13 %, namun pada tahun 2017 TPT berhasil turun hingga mencapai 5,50%.

Berikut ini grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2012-

2017.119

Gambar IV.B.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia

Tahun 2012-2017

Semakin menurunnya tingkat pengangguran maka semakin bertambahnya

jumlah pekerja. Pada Agustus 2017, jumlah angkatan kerja yang aktif bekerja

mencapai 74.736.546 orang, bertambah dari tahun sebelumnya yang hanya

mencapai 72.943.627 pekerja. Sedangkan, jumlah pengangguran berkurang dari

4.411.543 orang pada tahun 2016 menjadi 4.375.251 orang pada tahun 2017. Data

tersebut menunjukkan bahwa ada sekiranya 36 ribu pengangguran yang berhasil

119 https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2017.html diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 11.16.

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Februari

Agustus

67

mendapat pekerjaan pada tahun 2017.120 Para pekerja tersebut umumnya bekerja

pada beberapa bidang, antara lain; pertanian 29,69%, perdagangan 23,28%, jasa

kemasyarakatan 16,92%, Industri 14,05%, bangunan 6,73%, angkutan 4,76%,

keuangan 3,10%, pertambangan 1,15% serta listrik, gas dan air 0,32%.121

Meskipun sektor pertanian masih menempati peringkat pertama, namun

persentase pekerjanya justru menurun sebesar 2,21% dari tahun 2016. Sebaliknya,

sektor lain justru mengalami peningkatan, seperti sektor industri sebesar 0,93%,

sektor perdagangan sebesar 0,74% dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 0,49%.

Sedangkan, sektor pembangunan atau konstruksi justru mengalami penurunan

sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya.122

Sektor pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fokus utama

OBOR. Faktanya, pembangunan infrastruktur akan menambah lapangan kerja

bagi masyarakat Indonesia. Jika dibandingkan, jumlah pekerja dalam bidang

pembangunan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan,

yaitu sekitar 1.285.636 pekerja dari tahun 2012, menjadi 8.136.636 pekerja.123

Berdasarkan klasifikasi wilayah, para pekerja tersebut tersebar di berbagai proyek

pembangunan, antara lain 4 proyek di Kalimantan, 27 proyek di Sulawesi, 13

proyek di Maluku dan Papua, 61 proyek di Sumatera, dan lain sebagainya. Para

120 Badan Pusat Statistik. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2017. Katalog BPS: 2303004, h. 6. 121 Badan Pusat Statistik. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2017. Katalog BPS: 2303004, h. Liv. 122 https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/11/06/1377/agustus-2017--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-50-persen.html diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 14.06. 123 https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2017.html diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 14.03.

68

buruh yang bekerja dalam pembangunan proyek-proyek tersebut juga merasa

dipermudah dengan durasi pembangunan yang cukup panjang, sebab mereka tidak

perlu pusing mencari pekerjaan untuk beberapa waktu mendatang.124

Salah satu proyek OBOR yang sedang dalam tahap konstruksi saat ini,

Kereta Cepat Jakrta-Bandung, telah menyerap sekitar 20.000 tenaga kerja hingga

tahun 2017. PT. Kereta Cepat Indonesia China juga telah memperkirakan bahwa

proyek tersebut akan menyerap sekitar 39.000 pekerja yang mayoritas merupakan

pekerja lokal. 125 Meskipun tenaga ahli masih didatangkan dari Tiongkok, namun

pelatihan tenaga lokal terus dilakukan. Bila dihitung lagi, OBOR hanya

menyumbang sekitar 0,5% dari total tujuh juta tenaga kerja di bidang infrastruktur

sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Meskipun begitu, OBOR tetap menjadi salah

satu pendorong pemerintah Indonesia untuk gencar melakukan pembangunan

infrastruktur.

3. Kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2017

Berdasarkan data BPS, PDB Indonesia atas dasar harga berlaku meningkat

dari tahun 2016 sebesar Rp12.406,8 triliun menjadi Rp13.588,8 triliun pada tahun

2017. 126 Sedangkan, PDB perkapita meningkat dari Rp47,96 juta pada tahun 2016

124 https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/12/083000626/cerita-jokowi-tentang-kerja-buruh-konstruksi-dan-sumbangsih-ke-infrastruktur diakses pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 14.12. 125 https://www.liputan6.com/bisnis/read/2986920/bos-kai-pede-kereta-cepat-jakarta-bandung-rampung-tepat-waktu diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 22.32. 126 https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/02/06/1363/ekonomi-indonesia-tahun-2016-tumbuh-5-02-persen-lebih-tinggi-dibanding-capaian-tahun--2015--sebesar-4-88-persen.html diakses pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 16.28.

69

menjadi Rp51,89 juta pada tahun 2017.127 Pertambahan jumlah lapangan kerja

sebagai efek dari pembangunan proyek-proyek OBOR di Indonesia merupakan

salah satu hal yang mempengaruhi peningkatan tersebut. Meskipun persentase

rata-rata distribusi PDB dari tahun 2013 hingga 2016 masih didominasi oleh

sektor industri (20,91%) dan pertanian (13, 41%),128 namun laju pertumbuhan

sektor konstruksi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada

tahun 2017. Berikut ini data laju pertumbuhan PDB Triwulan II/2016 dibanding

Triwulan II/2017.

Gambar IV.B.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

Triwulan II/2017 Menurut Kategori (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Bruto Indonesia

Triwulanan 2013-2017, katalog 9301003

127 https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html diakses pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 16.31. 128 Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2013-2017 (kaltalog 9301003), h. 38.

-2

0

2

4

6

8

10

12

70

Keterangan:

A = Pertanian, Kehutanan dan Perikanan I = Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

B = Pertambangan dan Penggalian J = Informasi dan Komunikasi

C = Industri Pengolahan K = Jasa Keuangan dan Asuransi

D = Pengadaan Listrik dan Gas L = Real Estat

E = Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan M,N = Jasa Perusahaan

Daur Ulang O = Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan

F = Konstruksi Jaminan Sosial Wajib G = Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi P = Jasa Pendidikan

Mobil dan Sepeda Motor Q = Jasa Kesehatan dan Jasa Kegiatan Sosial

H = Transportasi dan Pergudangan R,S,T,U = Jasa Lainnya

Pada bulan Juni 2017, PDB jasa konstruksi mengalami peningkatan sebesar

6,46% dibandingkan PDB pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh

proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon II yang telah memasuki

masa pembangunan, perbaikan kawasan Gelora Bung Karno, arena ketangkasan

berkuda (equestrian), serta arena balap sepeda (velodrome) menyusul pagelaran

Asian Games 2018, pembangunan apartemen Loftvilles City di Tangerang Selatan

dan Hotel Platinum di Surabaya, serta pembangunan Light Rail Transit (LRT)

atau kereta cepat. Selain itu, perbaikan infrastruktur menyusul lebaran juga turut

mendukung peningkatan tersebut.129

C. Analisis Teori

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya,

dapat dianalisis bahwa Tiongkok sebagai sebuah negara yang mengadopsi pasar

bebas dalam kebijakan-kebijakan ekonominya, cenderung memilih sebuah kerja

sama, khususnya dalam bidang infrastruktur dan ekonomi dengan menginisiasikan

proyek OBOR. Proyek OBOR juga sedikit banyak mengatasi konflik di Laut

129 Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2013-2017 (katalog 9301003), h.53.

71

Tiongkok Selatan yang sarat akan ketegangan militer, meskipun belum sampai

terjadi perang. Bila kebijakan Nine Line Dash membuat negara di sekitarnya

merasa terancam, OBOR menjadi sebuah kebijakan ekspansi ekonomi Tiongkok

tanpa membuat negara-negara tersebut “merasa terancam.” Sedangkan, bagi

Indonesia yang memang lebih “senang” melakukan kerja sama dari pada konflik

dalam hubungan internasional-nya, OBOR merupakan pilihan tepat guna

meningkatkan ekonomi negara. kedua negara, baik Tiongkok maupun Indonesia,

memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan proyek OBOR. Dengan

diberlakukannya sistem B2B, pemerintah tidak membatasi kerja sama antara

perusahaan-perusahaan di kedua negara, melainkan mengawasi dan memandu

pengusaha, baik asing maupun lokal, dengan memberlakukan kebijakan yang

mendukung iklim investasi. Meskipun begitu, bila dibandingkan antara kedua

negara, kontrol pemerintah Tiongkok terhadap pengusahanya cenderung lebih

besar dari pada pemerintah Indonesia.

Setelah presiden Xi Jinping menginisiasikan OBOR, kerja sama bilateral

kedua negara semakin meningkat. Investasi Tiongkok ke Indonesia juga terus

bertambah, seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan

infrastruktur lain di wilayah Indonesia. Kerja sama kedua negara tidak pula

terbatas pada kerja sama pembangunan infrastruktur, melainkan teknologi dan

ekonomi. Proyek OBOR merupakan sarana bagi Indonesia dan Tiongkok untuk

berbagi teknologi sebab pemerintah telah mewajibkan kepada pekerja asing untuk

memiliki pendamping pekerja lokal dan membimbing pekerja tersebut agar

pekerja lokal dapat memiliki keterampilan yang sama. Pemerintah Indonesia juga

72

menyarankan kepada pengusaha di Indonesia untuk segera mencari partner bisnis

di Tiongkok. Meskipun investasi dan impor barang dari Tiongkok terus

meningkat setiap tahunnya, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan

peningkatan yang sama dari Indonesia, bahkan neraca perdagangan Indonesia

terus mengalami defisit.

Sebagai negara berdaulat, kedua negara tentunya memiliki kepentingan

nasional dalam OBOR. OBOR memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk

meningkatkan infrastruktur negara yang relatif tertinggal dibandingkan negara

tetangganya di Asia tenggara. Proyek ini juga membuka peluang bagi pengusaha

lokal Indonesia untuk membuka pasar di dunia. Selain itu, proyek-proyek

pembangunan infrastruktur OBOR telah menambah lapangan kerja bagi tenaga

kerja kasar di Indonesia sehingga mereka memiliki pendapatan yang relatif stabil

dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, OBOR juga memberikan

beberapa keuntungan bagi Tiongkok, antara lain:130

1) Peningkatan ekonomi Tiongkok. Investasi dalam negeri yang sudah

melebihi kapasitas cenderung tidak sehat bagi ekonomi negara. Oleh karena

itu, pemerintah melakukan ekspansi ekonomi melalui OBOR agar siklus

ekonomi negara tetap berjalan.

2) Pemerataan pembangunan di wilayah Barat dan penghalau gerakan

separatism. Tiongkok adalah negara dengan wilayah yang luas dan

penduduk yang sangat banyak, sehingga ketimpangan seringkali terjadi.

Ketimpangan akan mendorong gerakan separatism. Oleh karena itu,

130 Wawancara dengan Mr. Li Feng Pipa pada tanggal 18 Mei 2018.

73

Tiongkok menggunakan OBOR sebagai sarana membangun wilayah Barat

yang masih tertinggal.

3) Mengamankan perdagangan laut. Sejarah invasi Jepang ke Tiongkok

menjadi salah satu alasan mengapa Tiongkok merasa perlu menjaga wilayah

lautnya, salah satunya dengan kebijakan Nine Dash Line. Namun, kebijakan

tersebut membawa ketegangan di kawasan, sehingga Tiongkok

menggunakan OBOR sebagai pereda konflik dengan mempererat kerja

sama.

4) Menjadi kekuatan ekonomi dunia. Menjadi kekuatan dunia memang

merupakan keuntungan yang akan diperoleh Tiongkok jika proyek OBOR

benar-benar selesai. Namun, ini bukanlah tujuan utama sebab watak

masyarakat Tiongkok sejak dahulu bukanlah watak penguasa. Tujuan utama

Tiongkok hanya satu yaitu terus meningkatkan ekonomi negara, bagaimana

pun caranya.

74

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Inisiatif OBOR terinspirasi dari sejarah jalur sutra. Jalur sutra pertama kali

diperkenalkan oleh Ferdinand von Richthofen, seorang ahli geografi dan

penjelajah asal Jerman sebagai 'Seidenstrasse' (jalan sutra) atau 'Seidenstrassen'

(rute sutra). Istilah jalur sutra berarti sebuah jalur perdagangan dan transportasi

kuno yang menghubungkan Asia hingga Eropa yang dibangun secara resmi oleh

dinasti Han dan beroperasi pada tahun 130 SM – 1453 M. Penggunaan istilah

“sutra” terinspirasi dari pengaruh bahan sutra dalam sistem perdagangan dan

pemerintahan Tiongkok di masa itu. Bahan sutra amat diminati oleh pemerintah

lokal hingga pedagang internasional. Pemerintah Tiongkok bahkan menggunakan

bahan sutra sebagai upeti dan persembahan kepada Emperor dan para raja.

Namun, ketika Vasco da Gama, penjelajah asal Portugis, menemukan jalur laut

dari India ke Eropa melalui Tanjung Harapan di Afrika pada abad ke-15, pengaruh

jalur sutra mulai terkikis.

Beberapa abad setelah runtuhnya jalur sutra yang dilanjutkan dengan perang

antara kerajaan-kerajaan di Eropa, hingga perang dunia dua, Tiongkok terus

mengalami kemajuan. Pasca kekacauan yang diakibatkan oleh Revolusi

Kebudayaan yang dicanangkan oleh Mao Zedong pada tahun 1966-1976,

pemerintahan Tiongkok digantikan oleh Deng Xiaoping dengan reformasi

ekonominya. Reformasi ekonomi Deng Xiaoping terbukti membawa kemajuan

75

bagi perekonomian Tiongkok. Pada tahun 1980, PDB Tiongkok meningkat dari

tahun 1965 sebesar 6,4% menjadi 10,1%. Kemudian, lima tahun setelahnya PDB

kembali meningkat menjadi 11,5%. Setelah tahun 2000, ekonomi Tiongkok

melaju kencang. Negara ini menjadi negara dengan perekonomian kedua terbesar

setelah Amerika Serikat berdasarkan GDP pada tahun 2016. Menurut data IMF,

ekonomi Tiongkok bahkan tumbuh sebesar 6,7% pada tahun 2016, sedangkan

Amerika Serikat hanya 1,6% . Meskipun begitu, pendapatan perkapita Tiongkok

masih jauh di bawah rata-rata negara maju.

Ketika perekonomian Tiongkok terus meningkat pesat, presiden Xi Jinping

mencanangkan Inisiatif OBOR dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan

Kazakhstan pada tahun 2013. Inisiatif OBOR terbagi menjadi dua, yaitu “Silk

Road Economic Belt” dan “21st Century Maritime Silk Road.” Belt merupakan

serangkaian infrastruktur darat yang menghubungkan Asia Tengah, Asia Selatan,

Timur Tengah hingga ke Eropa. Sedangkan, Road merupakan jalur perdagangan

maritim yang melewati Laut Tiongkok Selatan dan Samudera Hindia ke Timur

Tengah, pantai timur Afrika, sampai ke Eropa. Tiongkok menginisiasikan OBOR

dengan tujuan untuk membangun kerja sama antarnegara dari Asia hingga Eropa

sehingga tercipta sebuah jaringan dagang internasional yang efisien, aman dan

saling menguntungkan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Tiongkok

mengumumkan akan berinvestasi sebesar US$ 40 miliar pada tahun 2014.

Tiongkok juga membangun Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) guna

mendukung pembiayaan OBOR, meskipun anggotanya tidak hanya negara

anggota OBOR saja.

76

Sebagai sebuah negara bedaulat, Tiongkok tentunya memiliki kepentingan

dalam setiap kebijakannya. Kepentingan Tiongkok dalam Inisiatif OBOR antara

lain; 1) meningkatkan perekonomian Tiongkok melalui pembangunan

infrastruktur yang tidak terbatas di dalam negeri saja, melainkan internasional, 2)

menjadi kekuatan ekonomi dunia, 3) memajukan wilayah yang tertinggal dan

mencegah separatisme, 4) mengamankan perdagangan laut Tiongkok, serta 5)

menjalin hubungan antarbangsa atas dasar kesalingpengertian, khususnya

terhadap masyarakat Tiongkok. Selain Tiongkok, sebagai Negara anggota OBOR,

Indonesia juga memiliki kepentingannya, yaitu memperoleh investasi untuk

meningkatkan infrastruktur Negara di wilayah-wilayah yang selama ini kurang

diperhatikan. Inisiatif OBOR juga sejalan dengan gagasan presiden Joko Widodo

tentang “Global Maritime Fulcrum” yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia

sebagai poros maritime dunia.

Meskipun digadang akan memberikan keuntungan yang besar bagi

Indonesia, namun Inisiatif OBOR juga tetap memberikan beberapa dampak

negatif, seperti; 1) menimbulkan masalah di perbatasan laut Indonesia dan

Malaysia (pulau Ambalat), sebagaimana masalah yang terjadi di perbatasan

Kashmir. Namun, di sisi lain, OBOR justru akan mendorong kedua negara

tersebut untuk memberikan kejelasan terhadap status Ambalat, 2) menambah

utang luar negeri Indonesia, serta 3) berdampak buruk terhadap keseimbangan

neraca perdagangan akibat mayoritas negara tujuan ekspor Indonesia bukan

merupakan anggota OBOR, seperti Jepang dan Amerika.

77

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

bahwa Inisiatif OBOR belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

perkembangan infrastruktur Indonesia pada tahun 2017. Dari total Rp. 388 triliun

yang telah dihabiskan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, kontribusi

dana yang berasal dari investasi OBOR hanya mencapai Rp. 13 triliun atau sekitar

tiga persen. Selain itu, proyek OBOR juga dirasa kurang tepat sasaran. Bila

disesuaikan dengan konsep awal “Belt,” investasi seharusnya difokuskan pada

pembangunan infrastruktur jalur laut, seperti pelabuhan dan tol laut. Namun,

proyek yang didahulukan justru Kereta Api cepat Jakarta-bandung. Selain itu,

pemerintah juga lebih banyak menyediakan proyek darat dari pada laut dalam

KTT OBOR pada bulan Mei 2017 di Beijing. Meskipun begitu, OBOR tetap

menjadi salah satu pendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.

B. Saran

Minimnya jumlah investasi yang masuk ke Indonesia tentunya menjadi

masalah tersendiri yang perlu mendapatkan solusi. Berikut ini beberapa saran

yang perlu diterapkan pemerintah Indonesia agar Indonesia dapat menarik

Investasi asing di Indonesia.131

1. Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan Vocational Education bagi

masyarakat Indonesia

Kemajuan teknologi pada masa ini terus meningkat dan menjadi salah satu

penentu kemajuan ekonomi suatu negara. Semakin maju perkembangan teknologi

131 Wawancara dengan Lifeng Pipa pada tanggal 18 Mei 2018.

78

negara tersebut, maka semakin maju perekonomian-nya, ataupun sebaliknya.

Faktanya, sedikit masyarakat Indonesia yang memiliki keahlian dalam bidang

teknologi, khususnya High Technology. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia

perlu secara intensif menerapkan Vocational Education bagi masyarakat

Indonesia, terutama sejak pendidikan tingkat atas atau Sekolah Menegah Atas

(SMA). Vocational Education ini menekankan pada pendidikan teknologi yang

lebih maju seperti pembuatan mobil pesawat dan sebagainya, sehingga setelah

lulus mereka dapat menjadi tenaga yang cukup ahli dalam bidang-bidang tersebut.

Meskipun sudah banyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia,

namun sepertinya pemerintah masih kurang memberi perhatian kepada

perkembangan pendidikan mereka. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah

jumlah SMK yang memiliki tingkat pendidikan baik dengan tenaga pengajar yang

ahli dalam bidangnya. Kemudian, siswa yang lulus dari sekolah-sekolah tersebut

juga perlu mendapat jaminan pekerjaan di perusahaan-perusahaan teknologi

sehingga minat siswa Indonesia semakin meningkat untuk mengecam pendidikan

kejuruan.

2. Pemerintah Indonesia perlu menerapkan sistem One Stop yang

sesungguhnya bagi Investor Asing.

Sistem One Stop pada dasarnya sudah diterapkan oleh BKPM sejak Inisiatif

OBOR mulai berjalan dengan ketentuan perizinan akan turun dalam waktu tiga

jam setelah investor menghubungi BKPM. Menurut perkembangan terbaru,

pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan sistem perizinan terpadu (Online

Single Submission) pada tanggal 21 Mei 2018 yang mempermudah perizinan bagi

79

investor mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Namun, faktanya, sistem ini

tidak berarti bahwa investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia hanya

perlu berurusan dengan sistem perizinan online saja, lalu urusan selesai. Setelah

mendapatkan izin usaha, investor tetap perlu menghabiskan biaya yang lebih

besar untuk mengurus masalah pembebasan tanah, pembangunan akses jalan

menuju lokasi proyek pembangunan, pembangunan infrastruktur dasar lain seperti

saluran air, listrik, gas, internet, kerataan tanah dan sebagainya.

Jauh sebelum Tiongkok menjadi negara maju seperti saat ini, sistem

perizinan investasi asing di negara tersebut juga masih sangat berbelit-belit seprti

Indonesia. Namun, mereka belajar dari negara-negara maju seperti Jepang,

Singapura dan Amerika Serikat dalam hal berbisnis. Kemudian, Tiongkok

mendirikan West Promotion Bureau pada tahun 1992 untuk mempromosikan

investasi asing di wilayah Barat Tiongkok yang saat itu tingkat perekonomian--

nya masih cukup rendah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerapkan sistem

One Stop Consulting Service bagi investor asing, dimana investor hanya perlu

mengurus perizinan dengan pemerintah pusat dan urusan ke tingkat daerah dan

selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah bahkan telah

menyediakan infrastruktur dasar agar lahan siap digunakan oleh investor asing.

Hal ini tentu sangat efisien bagi investor sehingga minat mereka terus meningkat

untuk menanamkan modalnya di Tiongkok.

3. Pemerintah Perlu Segera Meningkatkan Kualitas Infrastruktur di Indonesia

Salah satu kekurangan Indonesia dibandingkan negara tetangganya, seperti

Malaysia dan Singapura adalah infrastruktur yang kurang memadai. Saat ini,

80

Tiongkok sedang berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan laut di Malaysia

guna menjadi pengimbang pelabuhan laut di Singapura. Hal tersebut tentunya

didasari atas beberapa pertimbangan, salah satunya keadaan infrastruktur

Malaysia yang lebih maju dibandingkan Negara lain di Asia Tenggara, khususnya

Indonesia. Meskipun Indonesia adalah Negara dengan luas laut terbesar di Asia

Tenggara, namun kondisi infrastruktur yang kurang baik menjadi penghalang bagi

perkembangan ekonomi negara.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa masih banyak jalan rusak dan

kurang memenuhi standar di Indonesia memiliki risiko membahayakan dan

memperlambat proses distribusi. Kerusakan jalan mempengaruhi tingginya

kecelakaan dan kemacetan di berbagai daerah, terutama pulau Jawa. Sedangkan,

bila pengusaha Tiongkok memilih membangun lokasi usaha di luar pulau Jawa,

infrastruktur belum tersedia. Meskipun pembangunan memang sedang gencar

dilakukan sejak awal tahun 2013, namun pemerintah perlu segera menyelesaikan

pembangunan guna menarik minat pengusaha Tiongkok untuk berinvestasi di

Indonesia. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi pengertian tentang pentingnya

inisiatif OBOR bagi kemajuan Indonesia, sehingga masyarakat bias ikut

mendukung prosesnya.

81

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Realisasi Penanaman Modal

PMDN-PMA Triwulan IV dan Januari-Desember 2017. Jakarta: BKPM, 30

Januari 2018.

Bergsten, C. Fed et al., China’s Rise: Challenges and Opportunities. Washington:

Peterson Institute for International Economics, 2008.

China-Britain Business Council. One Belt One Road: A Role for UK Companies

in Developing China’s New Initiative. London: Foreign and Commonwealth

Office.

Dharmawan, Bagus Ed., Cermin dari China: Geliat Sang Naga di Era

Globalisasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Dinata, Iskandar. Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas. Jakarta:

Penerbit UI Press, 2008.

Dirdjojuwono, Roestanto Wahidi. Membangun Perdesaan Modern: Tata Kelola

Infrastruktur Desa. Bogor: Penerbit Indodata Development Center, 2015.

Djalal, Prof. Dr. Hasjim MA. 65 Tahun Hubungan Indonesia-Tiongkok dalam 65

Tahun Hubungan Indonesia-Tiongkok: Kemitraan untuk Perdamaian dan

Kesejahteraan. Beijing: Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2016.

Dunne, Tim et al., International Relations Theories: Discipline and Diversity.

New York: Oxford University Press, 2007.

Goldstein, Joshua S. & Jon C. Pevehouse. International Relations. New Jersey:

Pearson Education, 2014.

Hu, Biliang et al., Promoting the Belt and Road Initiative by Strengthening ‘5 +

1’ Cooperation. Canberra: ANU Press, 2017.

Jackson, Robert & Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional.

Terj., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Liu, Xinru. The Silk Road in World History. New York: Oxford University Press,

2016.

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku

Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi.

Jakarta: UI Press, 1992.

Murphy, David. One Belt One Road: International Development Finance

Withchinese Characteristics dalam Pollution. Canberra: ANU Press, 2016.

Nazir. Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

82

Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta:

Graha Ilmu, 2006.

Shatz, Howard J., U.S. International Economic Strategy in a Turbulent World.

Santa Monica: RAND Corporation, 2016.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta, 2012).

Taniputera, Ivan. History of China. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Jurnal:

Ansar, Atif et al., Does infrastructure investment lead to economic growth or

economic fragility?. Oxford Review of Economic Policy, Volume 32,

Number 3, 2016.

Bockman, Johanna. Neoliberalism. The American Sociological Association:

Contexts, Vol. 12, No. 3, SUMMER 2013.

Ferdinand, Peter. Westward ho—the China dream and ‘one belt, one road’:

Chinese foreign policy under Xi Jinping. International Affairs 92: 4, 2016.

Hu, Desheng, Jun Ou, et al., On the Environmental Responsibility of Chinese

Enterprises for Their FDIs in Countries within the One Belt and One Road

Initiative. The ChineseJournal of Comparative Law (2017) Vol.5 No.1

pp.36-57.

Izhar. Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan Induktif Dalam Teks Bacaan

Melalui Pengetahuan Koteks dan Referensi Pragmatik. Jurnal Pesona

Volume 2 No. 1, Januari 2016.

Lai, Hongyi Harry. China's Western Development Program: Its Rationale,

Implementation, and Prospects. Modern China, Vol. 28, No. 4 (Oct., 2002),

pp. 432-466.

Lampton, David M. China. Foreign Policy, No. 110, Special Edition: Frontiers of

Knowledge, Spring, 1998.

Lingliang, Zeng. Conceptual Analysis of China’s Belt and Road Initiative: A Road

towards a Regional Community of Common Destiny. Chinese Journal of

International Law, 2016, 517–541.

Ong, Aihwa. Neoliberalism as a Mobile Technology. Wiley on behalf of The

Royal Geographical Soci with Transactions of the Institute of British

Geographers, New Series, Vol. 32, No. 1, Jan., 2007.

83

Sanders, Gerard J. The Asian Infrastructure Investment Bank and the Belt and

Road Initiative: Complementarities and Contrasts. Chinese Journal of

International Law (2017), 367–371.

Zilibotti, Fabrizio. Growing and Slowing Down Like China. Journal of the

European Economic Association 2017 15(5):943–988.

Skripsi:

Rusman, Abd. Malik. Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Terhadap Amerika Serikat

Dalam Kaitannya Dengan Trans-Pacific Partnership. Skripsi Mahasiswa

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Hasanuddin Tahun 2016.

Yeni, Risma. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Bawah Presiden Barack

Obama Terhadap Program Nuklir Iran. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2013.

Laporan/Majalah/Katalog/Buletin Ilmiah:

Badan Pusat Statistik. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2017.

Katalog BPS: 2303004.

Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2013-2017.

Katalog 9301003.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia. Statistik Utang

Luar Negeri Indonesia. Vol: IX April 2018.

Ramadhan, Fajri. Akankah Inisiatif OBOR “Menerangi” Indonesia?. Buletin

APBN: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Edisi 16 Vol.II

Agustus 2017.

Sari, Rafika. Prospek Jalan Sutra Modern Bagi Perekonomian Indonesia. Majalah

Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan

Keahlian DPR RI Vol. IX, No. 10/II/Puslit/Mei/2017.

Wilkins, Kelsey & Andrew Zurawski. Infrastructure Investment in China.

Reserve Bank of Australia. Bulletin | JUNE Quarter 2014.

84

Website:

http://bisnis.liputan6.com/read/2484206/ini-barang-impor-dari-tiongkok-yang-

bikin-perdagangan-ri-tekor diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 12.22.

http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103 diakses pada tanggal 13

April 2018 pukul 17.06.

http://ekbis.rmol.co/read/2017/07/27/300630/BKPM-Keluhkan-Masih-Banyak-

Regulasi-Yang-Hambat-Investasi- diakses pada tanggal 06 Juni 2018 pukul

08.52.

http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/gNQlX95K-proyek-kereta-cepat-jakarta-

bandung-mulai-tahap-konstruksi diakses pada tanggal 21 Agustus 2018

pukul 06.17 pukul07.03.

http://en.silkroad.news.cn/2018/0123/80863.shtml diakses pada tanggal 16 April

2018 pukul 09.30.

http://english.gov.cn/premier/news/2016/12/27/content_281475526349906.ht

diakses pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 18.27.

http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_overview2017/news/201803/2018030271

8793.shtml diakses pada tanggal 13 April 2017 pukul 15.51.

http://internasional.metrotvnews.com/asia/3NOE5Pyk-konflik-laut-china-selatan-

mereda-tiga-tahun-terakhir diakses pada tanggal 03 Juli 2018 pukul 16.19.

http://pajak.go.id/article/infrastruktur-seberapa-pentingkah diakses pada tanggal

04 Juni 2018 pukul 10.03.

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1249201.shtml

diakses pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 08.45.

http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html diakses pada tanggal 02 Juli

2018 pukul 13.50.

http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-

import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=116 diakses

pada tanggal 03 Juli 2018 Pukul 14.08.

http://www.kemendag.go.id/files/mtf/2017-07-mtf.pdf diakses pada tanggal 1 Mei

2017 pukul 09.21.

http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/indonesia-sebagai-poros-maritim-

dunia.html diakses pada tanggal 23 April 2017 pukul 08.49.

http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/04/03/onshut408-

seberapa-banyak-sih-investasi-cina-di-indonesia-sebenarnya diakses pada

tanggal 20 Oktober 2017 pukul 20.45.

85

https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/China-becomes-

Indonesia-s-No.-2-investor-with-infrastructure-drive diakses pada tanggal

18 Mei 2018 pukul 11.45.

https://beltandroad.hktdc.com/en/belt-and-road-basics diakses pada tanggal 17

Maret 2018 pukul 11.19.

https://beltandroad.hktdc.com/en/country-profiles diakses pada tanggal 30 Maret

2018 pukul 17.59.

https://bisnis.tempo.co/read/780014/bkpm-perusahaan-cina-minati-4-sektor-

investasi-indonesia diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 07.42.

https://bisnis.tempo.co/read/874547/pekan-depan-cina-cairkan-pinjaman-kereta-

cepat-rp-13-triliun/full&view=ok diakses pada tanggal 21 Agustus 2018

pukul 21.40.

https://bisnis.tempo.co/read/900576/jokowi-pamerkan-proyek-proyek-

infrastruktur-yang-sukses-dibangun diakses pada tanggal 27 April 2018

pukul 09.55.

https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-

NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA diakses pada

tanggal 30 Mei 2018, pukul 9.19.

https://data.worldbank.org/country/china diakses pada tanggal 30 Maret 2017,

pukul 15.53.

https://ekbis.sindonews.com/read/1207442/34/nilai-investasi-proyek-kereta-cepat-

jakarta-bandung-meningkat-1495524755 diakses pada tanggal 21 Agustus

2018 pukul 06.17 pukul 06.39.

https://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/20/121300026/kenapa.investasi.asing.

di.indonesia.kalah.dibandingkan.china.dan.vietnam diakses pada tanggal 25

April 2018 pukul 21.23.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/12/083000626/cerita-jokowi-tentang-

kerja-buruh-konstruksi-dan-sumbangsih-ke-infrastruktur diakses pada

tanggal 27 Juni 2018 pukul 14.12.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/30/061600826/catatan-apindo-tentang-

regulasi-pemerintah-yang-masih-tumpang-tindih diakses pada tanggal 06

Juni 2018 pukul 09.00.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/08/080644226/indonesia-tujuan-

investasi-ke-2-dunia-perizinan-masih-harus-dibenahi diakses pada tanggal

06 Juni 2018 pukul 08.27.S

https://en.unesco.org/silkroad/about-silk-road diakses pada tanggal 24 Maret 2018

pukul 11.37.

https://eng.yidaiyilu.gov.cn/index.htm diakses pada tanggal 31 Mei 2018.

86

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prasarana diakses pada tanggal 20 Agustus

2018 pukul 18.16.

https://kemenag.go.id/berita/read/507561/menaker--perpres-tka-penting-untuk-

genjot-investasi-dan-ciptakan-lapangan-kerja diakses pada tanggal 03 Juli

2018 pukul 17.08.

https://maritim.go.id/presiden-joko-widodo-teken-peraturan-presiden-tentang-

kebijakan-kelautan-indonesia/ diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul

09.04.

https://nasional.kompas.com/read/2016/08/16/14453101/ini.infrastruktur.yang.dib

angun.selama.dua.tahun.jokowi-jk diakses pada tanggal 27 April 2018 pukul

09.59.

https://properti.kompas.com/read/2018/02/15/202314221/hanya-365471-yang-

ahli-dari-81-juta-tenaga-konstruksi-indonesia diakses pada tanggal 07 Juni

2018 pukul 11.43.

https://tirto.id/ambisi-cina-dengan-proyek-jalur-sutra-abad-21-cv27 diakses pada

tanggal 4 April 2018 pukul 21.26.

https://www.ancient.eu/Silk_Road/ diakses pada tanggal 24 Maret 2018 pukul

10.59.

https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/11/06/1377/agustus-2017--tingkat-

pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-50-persen.html diakses pada tanggal

27 Juni 2018 pukul 14.06.

https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/02/06/1363/ekonomi-indonesia-tahun-

2016-tumbuh-5-02-persen-lebih-tinggi-dibanding-capaian-tahun--2015--

sebesar-4-88-persen.html diakses pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 16.28.

https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia-triwulan-

iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html diakses pada tanggal 28 Juni 2018 pukul

11.37.

https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-

yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2017.html diakses

pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 14.03.

https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1036/nilai-impor-menurut-negara-

asal-utama--nilai-cif--juta-us----2000-2016.html diakses pada tanggal 1

Maret 2018 pukul 11.57.

https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/15/981/tingkat-pengangguran-terbuka-

tpt-menurut-provinsi-1986---2017.html diakses pada tanggal 27 Juni 2018

pukul 11.16.

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-

factbook/geos/ch.html diakses pada tanggal 04 April 2018 pukul 18.45.

87

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-

factbook/rankorder/2001rank.html diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pukul

13.03.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160314183053-78-117364/pinjaman-

bank-china-us-3-m-habis-sekejap-oleh-3-bank-bumn diakses pada tanggal

15 Agustus 2017 pukul 06.04.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170510143338-92-213836/indonesia-

incar-puluhan-miliar-dollar-dari-china-lewat-obor diakses pada tanggal 15

Agustus 2017 pukul 06.00.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170529143521-92-

218019/pemerintah-jamin-proyek-obor-tak-didanai-apbn diakses pada

tanggal 20 Agustus 2018 pukul 08.58.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170905135144-92-

239549/pemerintah-tawarkan-tiga-kawasan-industri-untuk-proyek-obor

diakses pada 21 Agutus 2018 pukul 20.28.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180306201957-92-280945/jumlah-

tenaga-kerja-asing-membludak-mayoritas-dari-china diakses pada tanggal 3

Juli 2018 pukul 17.14.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180219131139-92-277153/maret-

2018-dana-untuk-kereta-cepat-jakarta-bandung-cair diakses pada tanggal 21

Agustus 2018 pukul 07.27.

https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018 diakses pada tanggal 28 Juni 2018 pukul

13.02.

https://www.kemenkumham.go.id/berita/resmi-50-ruu-menjadi-prioritas-di-tahun-

2017 diakses pada tanggal 08 Juni 2018 pukul 10.19.

https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Peringatan-60-Tahun-

Hubungan-Diplomatik-Republik-Indonesia-Republik-Rakyat-

Tiongkok.aspx diakses pada tanggal 03 Juni 2018 pukul 13.35.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/2947476/ri-kalah-dari-malaysia-soal-dana-

investasi-china diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 10.23.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/2986920/bos-kai-pede-kereta-cepat-jakarta-

bandung-rampung-tepat-waktu diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul

22.32.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3034862/penghambat-investasi-di-

indonesia-versi-bank-dunia diakses pada tanggal 25 April 2018 pukul 21.22.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3131572/jokowi-ungkap-alasan-gencar-

membangun-infrastruktur diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul

21.21.

88

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3304088/investasi-kereta-cepat-jakarta-

bandung-bengkak-rp-1-triliun diaksses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul

21.56.

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/05/29/oqphkq382-

indonesia-realisasikan-3-proyek-kerja-sama-jalur-sutra-baru-cina diakses

pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 09.13.

https://www.theguardian.com/world/2018/jan/07/china-move-millions-people-

homes-anti-poverty-drive diakses pada tanggal 04 April 2018 pukul 19.41.

https://www.usda.gov/oce/forum/2018/speeches/Erin_Ennis.pdf diakses pada

tanggal 03 Juli 2017 pukul 14.41.

https://www.weforum.org/agenda/2017/03/worlds-biggest-economies-in-2017/

diakses pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 15.33.

Lain-lain:

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, Pasal 10 Ayat 1 & 3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 26 Ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Wawancara dengan Bapak Feny Zamzari, Diplomat di Fungsi Politik KBRI

Beijing pada tanggal 25 Januari 2018.

Wawancara dengan Lifeng pada tanggal 18 Mei 2018.

LAMPIRAN 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Materi : Inisiatif One Belt One Road (OBOR)

Narasumber : Lifeng Pipa

Jabatan : Sekertaris Umun International Zheng He Society

Tempat : Konko Hostel, Jakarta Pusat

Tanggal : 18 Mei 2018

P Apakah tujuan utama Tiongkok menginisiasikan OBOR? Politik, ekonomi

atau menjadi kekuatan dunia?

N Sejak ribuan tahun lalu hinga tahun 1990-an, perekonomian Tiongkok

bergantung pada agrikultur. Masyarakat Tiongkok awalnya bukanlah

pengusaha seperti masyarakat Eropa dan Timur Tengah, melainkan petani.

Sehingga, pemikiran mereka juga adalah pemikiran petani. Zaman dahulu,

Tiongkok memproduksi barang sedangkan Eropa yang memiliki kapal,

menjual produk tersebut. Itu berarti bahwa masyarakat Tiongkok adalah

petani, sedangkan Eropa adalah pedagang. Barulah, ketika kondisi global

mulai berubah, masyarakat Tiongkok mulai belajar berbisnis untuk

memproduksi barang agar dapat masuk ke pasar dunia.

Pada dasarnya, petani tidak memiliki ambisi untuk berperang dan berkuasa,

mereka hanya bertani. Pada tahun 1940an hingga 1990an, Inggris ingin

melakukan bisnis dengan Tiongkok. Namun, Tiongkok tidak memiliki

pengetahuan untuk berbisnis, sehingga mereka memilih untuk menutup

negaranya. Sehingga, terjadilah banyak sekali perang sepanjang tahun-tahun

tersebut antara Tiongkok dan Barat (Inggris). Selain itu, dalam pembagian

kasta di Tiongkok, golongan pebisnis adalah golongan paling rendah,

sedangkan pelajar dan pemerintah adalah golongan yang paling dihormati.

Tahun 1990an, revolusi mulai terjadi di Tiongkok, masyarakat Tiongkok

menempuh pendidikan di negara-negara maju di Jepang, Eropa, Amerika dan

negara-negara lain di dunia. Sehingga, pemikiran yang beragam mulai muncul

di Tiongkok. Banyak terjadi perang sipil karena pemikiran yang berbeda.

Sebelum tahun 1978, ada dua pemikiran yang berperang, yaitu golongan yang

mendukung pasar dan yang tidak mendukung pasar. Namun, pada tahun 1978-

1992, Deng Xiaoping mereformasi ekonomi Tiongkok. Dia mengubah

beberapa hal, antara lain: 1) Masyarakat Tiongkok difokuskan untuk

memajukan sektor ekonomi, namun masih banyak yang tidak mendukung

kebijakan pro pasar sehingga pada tahun 1996 banyak terjadi perang sipil. 2)

Tiongkok mengumumkan bahwa mereka membuka pasar ke seluruh dunia

dan bergabung dengan organisasi ekonomi dunia seperti WTO dan

sebagainya. 3) Sejak tahun tersebut hingga saat ini, Tiongkok telah berubah

menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.

Berdasarkan sejarah panjang ini, bisa disimpulkan bahwa Tiongkok tidak

menjadikan OBOR sebagai alat untuk menjadi Global Power, tapi sebagai

salah satu proses panjang dalam perkembangan ekonomi Tiongkok.

Sedangkan, istilah New Silk Road sendiri pada mulanya muncul saat makan

malam antara Xi Jinping dan kelompok konsultan-nya sebelum berpidato di

Khazakhstan pada tahun 2013. Setiap kali seorang presiden akan berpidato,

maka kelompok konsultan-nya kan memberikan saran mengenai topik yang

perlu dibahas dalam pidato. Lalu, muncullah istilah New Silk Road.

Penggunaan kata New sendiri terinspirasi dari banyaknya penggunaan kata

New dalam berbagai slogan pemerintah pasca Summer Olympic Games pada

2008, seperti New Olympic dan New Beijing. Meskipun begitu, New Silk

Road didasari atas pemikiran panjang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa

OBOR didasari atas dua hal yaitu, ekonomi dan sejarah panjang pemikiran-

pemikiran di Tiongkok.

Selain itu, peradaban Tiongkok juga sudah sangat tua, sehingga

perekonomian-nya juga menjadi sangat berat. Oleh karena itu, OBOR

dibentuk sebagai cara untuk me-refresh perekonomian Tiongkok.

P Sebelum melanjutkan, saya penasaran mengapa pada masa Revolusi Budaya

Mao Zedong masyarakat Tiongkok menjadi miskin?

N Pada masa itu, banyak terjadi perang saudara karena pemikiran yang berbeda-

beda. Masyarakat Tiongkok yang belajar ke luar negeri membawa banyak ide

yang bervariasi sehingga banyak kekacauan terjadi dan masyarakat menderita

karena keadaan ekonomi yang tidak stabil. Sejak 1978, Deng Xiaoping

mengubah sistem ekonomi dan mendorong masyarakat fokus pada bisnis dan

menghasilkan uang. Banyak pemikiran yang berubah di Tiongkok.

Pemerintah mulai mengadopsi sistem ekonomi Barat. Mereka juga membuka

pasar Tiongkok ke dunia. Pada masa ini banyak investor yang datang ke

Tiongkok dan mereka mengizinkan investor Barat untuk masuk. Maka sejak

saat itu, Tiongkok berubah menjadi pabrik dunia.

P Bagaimana tanggapan anda mengenai isu bahwa Tiongkok ingin menjadi

negara Adidaya di dunia?

N Berdasarkan sejarah, masyarakat Tiongkok telah mengalami perang sipil

selama ribuan tahun, antara orang-orang di luar tembok (Tembok Cina) dan di

dalam tembok. Tiongkok adalah wilayah yang luar biasa luas. Mereka sudah

terlalu sibuk dengan urusan dalam negeri sehingga menguasai dunia bukan

ambisi mereka. Mereka hanya mementingkan dua hal, yaitu bagaimana

melindungi bisnis dan bagaimana berperang satu sama lain. Menurut saya,

mengapa Amerika sangat takut jika Tiongkok menjadi kekuatan dunia dan

membuat nilai baru di dunia karena kerajaan/emperor Tiongkok pada masa

lalu menganut kepercayaan bahwa emperor kekuasaannya berada di bawah

tuhan sedangkan kerajaan lain di dunia berada di bawah emperor. Meskipun

begitu, Tiongkok tidak pernah menginvasi negara tetangganya seperti Jepang

dan Korea, justru di masa lalu utusan kerajaan-kerajaan tersebutlah yang

mengunjungi Tiongkok dan memberikan persembahan-persembahan kepada

emperor. Selain itu, alasan lain mengapa Amerika takut dengan kemampuan

Tiongkok adalah karena teori Clash Of Civilization milik Samuel Huntington.

Ada ungkapan yang menyatakan bahwa masyarakat Konghucu akan

bergabung dengan masyarakat Muslim untuk menyerang Barat. Mungkin itu

juga yang ditakutkan oleh Amerika. Jika Amerika takut Tiongkok akan

menjadi kekuatan dunia, maka menurut saya tidak perlu. Masyarakat

Tiongkok tidak memiliki keinginan tersebut. Kami hanya ingin berbisnis.

P Apakah benar bahwa OBOR pada mulanya dibentuk untuk pemerataan

pembangunan wilayah miskin di Tiongkok serta menghalau gerakan

separatisme?

N Ketika Tiongkok menjadi pabrik dunia, mereka banyak menghasilkan uang

dari negara-negara Barat. Namun, saat itu, mereka menemui masalah ketika

Amerika tiba-tiba mengganti kebijakannya di Asia. Jika sebuah negara

“menutup pintu” dan hanya memproduksi di dalam negeri maka negara

tersebut mungkin dapat bertahan. Sehingga, mereka mulai memikirkan

banyak solusi, salah satunya adalah pembangunan “Belt” untuk Barat, bukan

negara-negara Barat, tetapi wilayah di bagian Barat Tiongkok. Teman saya di

provinsi Xinjiang melakukan penelitian tentang “Belt New Silk Road” sekitar

tahun 2010. Dia melakukan penelitian di provinsi Xinjiang, salah satu

provinsi di bagian Barat yang menjadi kunci pembangunan Barat. Pada tahun

2000-an, ekonomi Tiongkok di bagian Timur sudah maju, tetapi di Barat

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat rendah dan investasi tidak terlalu

tinggi. Dia mengungkapkan bahwa bagian Barat memiliki potensi. Maka saat

itu, pemerintah membuat sebuah kebijakan pembangunan untuk Barat

Tiongkok yang disebut dengan “Western Development Strategy.” Dengan

begitu, jika ekonomi di bagian barat membaik, maka masyarakat di sana juga

akan menjadi sejahtera.

P Jadi pemerintah Tiongkok membuat China Development Strategy baru

menginisiasikan OBOR?

N ya, China Development Strategy merupakan dasar dari inisiasi “belt” dalam

OBOR.

N Pada tahun 2000an, ekonomi di beberapa negara tetangga seperti Pakistan,

dan Afganistan juga tidak terlalu baik. Maka, tokoh-tokoh di Barat

mengajukan pembangunan sebuah jalur kereta api dari Tiongkok ke Eropa.

Lalu pemerintah mulai bekerja sama dengan negara tetangganya di “darat”

untuk membangun infrastruktur. Mereka juga membangun “ Khorgos Land

Port” di kota perbatasan antara Kazakhstan dan Tiongkok. Banyak sekali

transaksi yang dilakukan di Land Port tersebut. Bertahun-tahun berlalu,

hingga Xi Jinping akhirnya menginisiasikan OBOR. Maka dapat kita pahami,

mengapa Xi Jinping pertama kali mengumumkan Inisiatif Belt and Road di

Kazakhstan.

Lalu, mengenai gerakan separatisme. Tahun 1930, orang Uighur ,yaitu orang

keturunan Turki yang tinggal di bagian Barat Tiongkok ingin memisahkan diri

dan membangun negara sendiri. Mereka melakukan terorisme dan menyerang

masyarakat Tiongkok tetapi kemudian dihentikan oleh pemerintah. Oleh

karena itu, pemerintah ingin membangun bagian Barat Tiongkok agar hal ini

tidak terulang.

P Apakah tujuan utama Tiongkok berinvestasi di Indonesia? Atau apa

keuntungan Tiongkok berinvestasi di Indonesia?

N Pada tahun 2013 saat Xi Jinping memperkenalkan OBOR di Indonesia, teman

saya berada di sana sebagai penerjemah untuk Xi Jinping. Berdasarkan

sejarah perang dunia II, ketika Jepang dengan didukung Amerika menutup

pelabuhan laut Tiongkok, perekonomian Tiongkok tertutup dan satu-satunya

jalur perdagangan yang masih aktif hanyalah melalui darat yang melewati

banyak pegunungan. Maka, ketika presiden Obama mengubah kebijakan

Amerika terhadap Asia dengan mempromosikan Transpasific Partnership dan

juga membangun jalan, saluran listrik dan jaringan ekonomi dari Iran ke India

dan juga Pakistan, Tiongkok merasa terancam. Bisa kita lihat dari peta,

pelabuhan laut Tiongkok dikelilingi oleh Jepang, Korea dan negara lain.

Maka, sebagai negara besar, Tiongkok harus mengamankan wilayah lautnya.

Hal ini juga menjadi alasan mengapa Tiongkok mengeluarkan klaim Nine

Dash Line di laut Tiongkok selatan. Sehingga, klaim Tiongkok tersebut

merupakan pengimbang kekuatan Amerika di Laut Tiongkok Selatan.

Menurut saya, kenapa Xi Jinping mengumumkan OBOR di Indonesia karena

Indonesia merupakan jalan yang dilalui laut pasifik dan laut India. Sekitar

45% persen perdagangan global yang dikirim melalui laut melewati

Indonesia. Kenapa harus Indonesia? Karena mayoritas perdagangan

Tiongkok tergantung pada Indonesia dan Malaysia, sedangkan Singapura

dikontrol oleh Amerika Serikat. Maka, menurut pendapat saya, tujuan utama

Tiongkok berinvestasi di Indonesia juga adalah ekonomi dan untuk

menyeimbangkan pengaruh Amerika di Asia.

P Mengapa investasi OBOR di Indonesia relatif lebih kecil dibandingkan negara

tetangganya seperti Malaysia, Vietnam dan sebagainya?

N Perdagangan dunia saat ini bergantung salah satunya pada Sea Port. Jika

dibandingkan antara pelabuhan laut di Indonesia dan di Tiongkok, fasilitas,

kapasitas dan kualitas pelabuhan laut Indonesia tidak mampu mendukung

perdagangan dunia. Setahu saya kedalaman laut di pelabuhan Indonesia di

Jakarta hanya sekitar empat atau lima meter, padahal sebuah pelabuhan yang

bagus harus memiliki kedalaman lebih dari 40 meter. Maka dari itu,

pemerintah Tiongkok memilih membangun pelabuhan laut dan infrastruktur

lain di negara-negara anggota OBOR lain seperti Malaysia, Srilanka, Yunani

dan sebagainya untuk mendukung Tiongkok meningkatkan perekonomian

dunia. Jika dibandingkan, ekonomi Malaysia sudah lebih maju dari Indonesia

sejak tahun 1980, lebih cepat dari pada Indonesia. Selain itu, untuk

membangun usaha di Indonesia juga kurang efisien sebab kami perlu

membayar banyak konsultan. Sehingga, lebih banyak keuntungan yang akan

diperoleh jika berbisnis dengan Malaysia dari pada Indonesia. Perlu diketahui,

Tiongkok tidak memberikan dukungan militer di negara-negara tersebut.

Kalaupun ada itu hanya ditujukan untuk ekonomi.

Perlu kamu ketahui bahwa kualitas pelabuhan laut di Jakarta tidak memenuhi

kualifikasi sebagai pelabuhan laut internasional, misalnya kapasitas kapal di

Jakarta tidak bisa menampung kapal besar sebagaimana pelabuhan di

Malaysia dan Singapura. Selain itu, level industri, teknologi dan ekonomi

Indonesia tidak terlalu baik. Kondisi Ekonomi dan infrastruktur Malaysia

masih lebih baik dari pada Indonesia.

Saya pernah datang ke Cirebon untuk mencari lahan pembangunan pabrik

salah satu pengusaha Tiongkok, tapi ternyata akses menuju lokasi tersebut

sangat sulit. Investor perlu membangun sendiri infrastruktur dasarnya, seperti

saluran air, saluran listrik, jalan utama dan sebagainya. Hal ini berbanding

terbalik dengan keadaan di Tiongkok yang justru pemerintahnya sudah

menyediakan infrastruktur dasar tersebut. Selain itu, birokrasi di Indonesia

juga menyulitkan pengusaha Tiongkok. Saya pernah mendatangi BKPM

untuk mendaftarkan izin usaha. Mereka sudah menerapkan sistem “one Stop”

sehingga perizinan usaha dapat turun dalam tiga jam bagi pengusaha asing,

namun ternyata ini bukan benar-benar one stop, karena kami masih perlu

mengurus perizinan yang berbelit-belit dengan pemerintah daerah,

pembebasan tanah dengan masyarakat lokal dan pembangunan infrastruktur

dasar. Sangat sulit bagi pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Akhirnya,

kami memindahkan pembangunan ini ke Vietnam. Sebab, peraturan-peraturan

di Vietnam, Thailand dan lain-lain lebih memudahkan investor.

P Bagaimana respons komite OBOR terhadap investasi di Indonesia? Dan

bagaimana jika dibandingkan dengan negara lain?

N Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, kondisi infrastruktur yang kurang

memadai, ekonomi yang kurang stabil, peraturan dan birokrasi yang berbelit-

belit membuat pemerintah Tiongkok kurang berminat untuk berinvestasi di

Indonesia, sehingga mereka lebih memilih untuk membangun pelabuhan

lautnya di Malaysia.

P Mengapa investasi OBOR lebih banyak di Belt dari pada di Road?

N Investasi OBOR tidak lebih banyak di darat dari pada di laut. Pemerintah

menyeimbangkan investasi di kedua sisi berdasarkan pertimbangan matang.

P Apa saran anda agar investor Tiongkok tertarik menanamkan modalnya di

Indonesia?

N Saya memiliki tiga saran yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu:

1. Pemerintah perlu menyiapkan Vocational Education bagi masyarakat

Indonesia

Salah satu masalah yang juga saya hadapi dalam melakukan bisnis di

Indonesia adalah kualitas sumber daya manusianya yang kurang

memadai. Dalam salah satu proyek yang saya tangani, pemerintah

memberikan tenggat waktu kepada kami untuk menyelesaikan proyek.

Untuk menyelesaikan proyek dalam waktu tersebut kami

membutuhkan jumlah pekerja ahli yang banyak, tapi tidak tersedia di

Indonesia. Ketika kami ingin membawa pekerja dari negara kami,

pemerintah justru tidak mengizinkan. Jadi, bagaimana kami bisa

menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu. Ini adalah masalah yang

harus ditangani.

2. Pemerintah perlu menerapkan sistem One Stop yang sesungguhnya.

Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, sistem one stop di

Indonesia tidak berjalan sesuai dengan prinsipnya. Setelah izin dari

pusat, pemerintah harus melalui banyak sekali tahapan yang

membutuhkan banyak biaya dan waktu. Jauh sebelum Tiongkok

menjadi seperti sekarang, sistem perizinan di sana juga berbelit belit

seperti Indonesia, tapi kemudian kami belajar dari Amerika, Jepang

dan Singapura dalam melakukan bisnis. Pemerintah kemudian

mendirikan West Promotion Bureau pada tahun 1992 untuk

mempromosikan investasi asing di wilayah Barat Tiongkok yang saat

itu tingkat perekonomian-nya masih cukup rendah. Sistem One Stop

Consulting Service dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah

sehingga pengusaha hanya perlu berurusan dengan satu konsultan dan

sisanya akan diurus oleh konsultan tersebut.

3. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas infrastruktur Indonesia.

Kamu pasti tahu bahwa infrastruktur di wilayah-wilayah Indonesia

masih tertinggal. Pembangunan infrastruktur dasar harus dilakukan

pemerintah agar investor tertarik untuk berbisnis di Indonesia.

Banyak sekali hal yang harus diperbaiki oleh Indonesia, baik ekonomi, sistem

produksi, infrastruktur, pelayanan konsultasi dan sebagainya.

Keterangan:

N : Narasumber

P : Peneliti

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Materi : Inisiatif One Belt One Road (OBOR)

Narasumber : Feny Zamzary

Jabatan : Diplomat Indonesia Divisi Politik KBRI Beijing

Tempat : Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing

Tanggal : 25 Januari 2018

N Rhinanda! Jadi, bagaimana tulisan kamu tentang arah kebijakan Xi Jinping?

P Kalau berdasarkan sumber-sumber yang bapak berikan pada saya, sepertinya

arak kebijakan Tiongkok tahun 2017 cenderung menuju ke Barat, khususnya

Amerika Serikat, pak.

N Ya, kamu benar. Jika kamu perhatikan, kalau di tahun-tahun sebelumnya Xi

Jinping lebih banyak mengunjungi Asia untuk mendukung proyek OBOR,

tahun 2017 dia lebih sering berkunjung ke Amerika. Kunjungan ini ibarat

menyeimbangkan arah kebijakan luar negeri Tiongkok.

P Bicara tentang OBOR saya jadi tertarik membahas OBOR dengan bapak.

N Oh, ya. Silakan!

P Apa tanggapan bapak mengenai OBOR? Sebenarnya apa tujuan Xi Jinping

menginisiasikan OBOR?

N Nah! Mengenai itu, sebelumnya kamu harus tau kalau OBOR awalnya dibuat

untuk menghindari gerakan separatisme di wilayah Barat Tiongkok. Di

Tiongkok itu tidak semua wilayahnya maju. Beberapa provinsi di bagian

Barat masih mengalami kemiskinan. Orang kalau kelaparan mereka lebih

rentan untuk memberontak. Makanya, pemerintah membangun wilayah Barat

dengan menggunakan OBOR.

P Apa itu berarti Tiongkok tidak berniat menjadi kekuatan dunia, pak?

N Keinginan menjadi kekuatan dunia mungkin ada, tapi bukan itu tujuannya.

Menjadi kekuatan dunia hanya bonus yang diperoleh negara setelah

terlaksananya proyek OBOR. Sekarang saja Tiongkok sudah menjadi salah

satu kekuatan ekonomi dunia, kok.

P Lalu menurut bapak sendiri, Indonesia tuh penting atau tidak bagi Tiongkok

dalam OBOR? Antara Indonesia dan Tiongkok, mana yang lebih

berkepentingan?

N Ya, jelas Indonesia. Indonesia membutuhkan banyak dana untuk membangun

infrastruktur. Apa lagi, presiden Jokowi kampanye-nya kan membangun

daerah pinggiran. Sedangkan, bagi Tiongkok, kalau tidak ada Indonesia,

masih ada banyak negara lain di Asia Tenggara yang ingin menerima dana

OBOR. Bukan berarti saya bilang Indonesia tidak penting, ya. Indonesia tetap

penting melihat kondisi luas lautnya. Namun, Tiongkok masih punya banyak

pilihan lain selain Indonesia, sedangkan Indonesia, tidak. Terutama, sejak

presiden Trump mengubah kebijakan ekonomi Amerika menjadi lebih

tertutup.

P Oh, Begitu. Baik, pak. Terima kasih.

N Ya, sama-sama.

Keterangan:

N : Narasumber

P : Peneliti