PENGARUH EFEKTIVITAS FUNGSI AUDIT INTERNAL TERHADAPPENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCEDI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

TESIS

Oleh

MAGISTER ILMU AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG2016

Reny Astuti

PENGARUH EFEKTIVITAS FUNGSI AUDITINTERNAL TERHADAP PENERAPANGOOD GOVERNMENT GOVERNANCE

DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh

RENY ASTUTI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER SAINS AKUNTANSI

Pada

Program Magister Ilmu Akuntansi FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Lampunng

MAGISTER ILMU AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNGBANDAR LAMPUNG

2017

PENGARUH EFEKTIVITAS FUNGSI AUDIT INTERNAL TERHADAP

PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE

DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

RENY ASTUTI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektifitas fungsi audit internal terhadap

penerapan good government governance pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

pemerintah daerah provinsi lampung.

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan metode skala likert . Populasi

dalam penelitian ini adalah 5 SKPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah provinsi

lampung. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode survei.. Jenis data yang digunakan

adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data primer.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis

yang digunakan adalah analisis SEM berbasis PLS (partial least square)

Dari hasil penelitian menggunakan software SmartPLS diperoleh nilai Beta Koefisien sebesar

0,812089, berarah positif dengan αlpa 5%. Artinya variabel EFAI memberikan kontribusi positif

dan signifikan terhadap variabel GGG. dimana nilai t hitung > nilai t tabel (n-k-1) pada

signifikansi αlpa 5% (20,774762> 1.96). Artinya hipotesis diterima. atau dengan kata lain

semakin baik Fungsi Audit Internal maka Good Government Governance oleh Pemerintah

daerah juga semakin baik, sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan

bahwa Efektifitas Fungsi Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Good

Government Governance. Hal ini dapat dilihat pada hasil pengujian hipotesis, dimana nilai t

hitung > nilai t tabel pada signifikansi alpa 5%. Dalam penelitian ini disarankan: (1) pemerintah

menetapkan indikator kinerja agar kinerja pemerintah lebih mudah untuk diukur oleh auditor

dan penerapan Good Government Governance dapat tercapai, dan (2) penelitian selanjutnya

dapat menambahakan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap penerapan Good

Government Governance.

Kata kunci: Efektifitas Fungsi Audit Internal, Good Government Governance

EFFECT OF EFFECTIVENESS OF INTERNAL AUDIT FUNCTION

GOVERNMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE

PROVINCIAL GOVERNMENT IN LAMPUNG

RENY ASTUTI

Abstract

This study aimed to examine the effect of the effectiveness of the internal audit function to the

implementation of good governance in government work units (SKPD) in the provincial

government of Lampung. This research is classified as qualitative study using the Likert scale

method. The population in this study was 5 SKPD in the neighborhood of Lampung provincial

government. Sampling was conducted by survey method .. The data used is the data subject, and

the sources of data used are primary data.

Data collection method used is by using a questionnaire. The analysis is the analysis of SEM-

based PLS (partial least square).

From the research results obtained using software SmartPLS Beta coefficient value of 0.812089,

with a positive directional αlpa 5%. This means EFAI variables contributing positively and

significantly to the variable GGG. where t count> t table (n-k-1) at the 5% significance αlpa

(20.774762> 1.96). This means that the hypothesis was accepted. or in other words, the better

the Internal Audit function, the Good Government Governance by local government is also

getting better, so the results of this study accepts the hypothesis that the effectiveness of the

Internal Audit Function significant positive effect on Good Government Governance. This can

be seen in the results of hypothesis testing, where the value t count> t table at alpha 5%

significance.

In this study suggested: (1) the government set performance indicators for the performance of

the government easier to measure by Government auditors and application of good governance

can be achieved, and (2) further research can be adding other variables that affect the

application of the Good Government Governance.

Keywords: Effectiveness of Internal Audit Function, Good Government Governance

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, tanggal 18 November 1977, sebagai anak

kelima dari lima bersaudara pasangan Bapak H. Iskandar Saleh, SE dan Ibu Eca

Hapsah (Alm).

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar (SD)

di SDN 2 Gotong royong Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 1989. Tahun

1992 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

di SMPN 5 Bandar Lampung, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan pada

tahun 1996 di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Pendidikan Sarjana Akuntansi di

Fakultas Ekonomi Universitas Lampung diselesaikan pada tahun 2001. Kemudian,

pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis memulai karir sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2008, dan

ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

MOTO HIDUP

“Selalu ada harapan bagi mereka yang seringberdo’a

Selalu ada jalan bagi mereka yang seringberusaha........”

“Do the best, be good, then you will be the best”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya penuh perjuangan ini kepada:

Papaku H. Iskandar Saleh, SE, yang tiada henti-hentinya memberikan

dukungan dan doa untuk menyelesaikan studi ini dan Mamaku Almarhumah

Hj. Eca Hapsah yang slalu ku rindukan, smoga mama ikut bahagia

walaupun berada ditempat yang jauh.

Papa mertuaku H. Drg. Agus Rahmanda dan Mama Mertuaku Hj. Anggraini, S.IPTerima kasih atas semua dukungan dan bimbingannya

yang telah diberikan selama ini.

My Priest, Ilham Esa Wirahman, S.T terimakasih atas kasih sayang,

perhatian dan kesabarannya yang telah memberiku semangat dan inspirasi

dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Kedua Malaikatku, KK Rheysa dan Adek Aufa yang selalu menemani hari-hariku.

Kepala BPKP Pusat dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studidalam rangka meningkatkan kualitas

sumber daya aparatur pemerintah khususnya pengelola keuangan.

Semua orang yang terlibat dalam penyelesaian studiku.

SANWACANA

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat

rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Tesis yang berjudul “Pengaruh Efektifitas Fungsi Audit Internal Terhadap

Penerapan Good Government Governance Di Pemerintah Daerah Provinsi

Lampung”, disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu

Akuntansi pada Jurusan Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan

kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Ibu Susi Sarumpaet, Ph.D.,Akt., selaku Ketua Program Magister Ilmu

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Utama

yang telah memberikan saran, masukan dan nasihatnya dalam penyelesaian

tesis ini.

4. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia

meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk memberikan ilmunya, tenaga,

dan pikirannya dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. Ende Evana, S.E., M.Si., Akt., selaku Penguji Utama yang telah

memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.

6. Ibu Dr. Farickah, S.E., M.Si., Akt., selaku Sekretaris Penguji yang telah

memberikan saran dan nasihatnya dalam penyelesaian tesis ini.

7. Kedua orang tuaku, Papa H. Iskandar Saleh dan Mama Eca Hapsah (Alm)

yang telah memberikan dukungan serta doa serta senantiasa berkorban dan

mengusahakan yang terbaik bagi penulis tanpa mengenal lelah.

8. My Soulmate, My Priest, Ilham Esa Wirahman, S.T, terimakasih atas

perhatian, dukungan, doa dan nasihatnya bagi penulis, untuk menjadi pribadi

yang lebih baik.

9. My Inspiration, My Spirit, My Lovely: Rheysa dan Aufa terimakasih sayang

untuk setiap pelukan dan ciumannya.

10. Kakak-kakakku tersayang, terimakasih atas perhatian dan doanya.

11. Bapak Kepala BPKP Pusat dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi serta dukungan

baik moril maupun materil.

12. Bapak Drs. Hery Suliyanto, M.M., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Lampung, atas dukungan dan izin yang telah diberikan untuk penulis

dalam melaksanakan studi ini.

13. Seluruh staf dan karyawan program studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

14. Sahabatku dan keluarga The Cruell Brother, yang tidak lelah memberikan

dukungan moril dalam menyelesaikan tesis ini.

15. Teman-teman Magister Ilmu Akuntansi Star BPKP Batch I , Acep, Sukani,

Zayendra, Lilis Suryani, Mega, Sadu Fitriani, Siti Juweni, Firda, Anifa, Ovi,

Wahdani, Sidiq, Fadriansyah, Windy, Feria, Nani, Endang, Dwi Laila, Nurul,

Desi, Dewi, Henny, Maisaroh, Bernadeta. Terimakasih atas kebersamaannya

selama perkuliahan.

16. Teman teman dan keluargaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta

pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung terimakasih

atas dukungan dan doa yang telah diberikan.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan membantu pihak-pihak yang

berkepentingan. Terima kasih.

Bandar Lampung, Januari 2017

Penulis

Reny Astuti

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

1.1

1.2

1.3

Latar Belakang Penelitian ……………………………………..

Perumusan Masalah ……………………………………………

Tujuan Penelitian ……………………………………………....

1

5

5

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Agency Theory dalam pemerintahan .…………………………

Efektifitas Fungsi Audit Internal ........…………………………

Good Government Governance.. ………………………………

Pengembangan Hipotesis...................... ………………………..

Kerangka Pemikiran..............................………………………..

Penelitian Terdahulu.......……………………………………….

6

7

9

13

15

15

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1

3.2

3.3

3.4

Desain Penelitian ……........................…………………………

Operasional Variabel ……………..........………………………

Populasi dan Sampel ……...............……………………………

Uji Kualitas Data................ ……………..……………………..

18

18

21

21

3.5 Metode Analisis data 21

3.5.1

3.5.2

Menilai Outer Model. ………………………………..

Menilai Inner Model………………………………….

22

24

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

4.2

4.3

4.4

Deskripsi Data dan Responden ….…….…………………….…

Karakteristik Responden ...................... ……………..…………

Statistik Deskriptif .................................………………………

Evaluasi Sampel ...…………...…………..……………………..

26

27

29

46

4.5 Uji Kualitas Data ...............……….…………………………… 47

4.5.1

4.5.2

Validitas Alat Ukur ..............…………………..……..

Reliabilitas Alat Ukur ….…………………………….

47

51

4.6 Analisis Data 51

4.6.1

4.6.2

Model Pengukuran Data .......…………………………

4.6.1.1. Outer Model .......…………………………….

Pengujian Model Struktural .………………………....

51

52

60

4.7

4.8

Pengujian Hipotesis ..............…………………………………..

Pembahasan .................................................................................

61

63

BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKAS, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1

5.2

5.3

5.4

Kesimpulan …………………..…..………………………….…

Implikasi ……………….......................……………..…………

Keterbatasan ...…………………………………………………

Saran .......................…….…...…………..……………………..

65

66

67

67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .................................26

Tabel 4.2. Informasi Umum Responden ...................................................28

Tabel 4.3. Statistik Deskritif ......................................................................29

Tabel 4.5.1 Hasil Uji Validitas (KMO and Bartlett's Test) Variabel

Efektifitas Fungsi Auditor Internal ...........................................48

Tabel 4.5.2 Hasil Uji Validitas (Component Matrixa) Variabel Efektifitas

Fungsi Auditor Internal .............................................................48

Tabel 4.5.3 Hasil UjiValiditas (KMO and Bartlett's Test) Variabel Good

Goverment Governance .............................................................49

Tabel 4.5.4 Hasil Uji Validitas (Component Matrixa) Variabel Good

Government Governance ..........................................................50

Tabel 4.5.5 Hasil Uji Reliabilitas .................................................................51

Tabel 4.6 Model Pengukuran PLS ..............................................................51

Tabel 4.6.1 Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values) .............................55

Tabel 4.6.2 Cross Loading (Discriminant Validity) ....................................57

Tabel 4.6.3 Square Rootof Average Variance Extracted .............................59

Tabel 4.6.4 Latent Variable Correlations .....................................................59

Tabel 4.6.5 Nilai Average Variance Extracted Masing-Masing Variabel .....59

Tabel 4.6.6 Nilai Composite Reliability ......................................................60

Tabel 4.6.7 Nilai R-Square ...........................................................................61

Tabel 4.7 Path Coeffcients (Mean, STDEV, T-Value) ..............................62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..................................................................15

Gambar 4.6 Nilai Outer Model Orginal Sampel ............................................53

Gambar 4.7 Nilai Outer Model ......................................................................54

Gambar 4.8 Model Struktural ........................................................................62

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas dan transparansi dimaksudkan untuk memastikan bahwa

pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan

dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi

sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik

dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah.

Pemerintah mulai melakukan perubahan untuk perbaikan pengelolaan keuangan

negara yang berawal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang

terjadi pada masa orde baru yang berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya.

Kesempatan untuk melakukan korupsi pada masa tersebut telah menggerogoti

keuangan negara dan menyebabkan runtuhnya perekonomian negara. Dalam

penelitian Badjuri dan Trihapsari (2004) mengatakan bahwa Akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan

tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Pengelolaan

keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang

berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan

memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan

penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum

2

terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya. Peneliaan diatas sejalan

dengan pendapat Basuki dan Krisna (2006) yang menyatakan bahwa kualitas audit

merupakan suatu issue yang komplek, karena begitu banyak faktor yang dapat

mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut pandang masing-masing

pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit pengukurannya, sehingga

menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku 2 individual yang melakukan audit.

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber

daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah selama satu periode yaitu dalam

bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan

pemerintah daerah diwajibkan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Tujuan diterapkannya hal tersebut

adalah agar lebih accountable dan peningkatan kualitas informasi laporan

keuangan, dikarenakan tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap

terwujudnya good government governance di Indonesia semakin meningkat dan

tuntutan ini dianggap wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa

terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya

pengelolaan (bad governance) buruknya birokrasi dapat dilihat dari permasalahan

yang ditemui pada masyarakat misalnya dari segi pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur sehingga hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum

menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Sunarsip, 2001).

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung

terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan,

pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan

oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat

3

Daerah (DPRD) yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintahan.

Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk

menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Salah satu unit yang melakukan

audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah selaku

auditor internal pemerintah daerah.

Menurut Boynton yang dikutip dari Rohman (2007), fungsi auditor internal

adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi

penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan

mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal

diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan

efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor

internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses

terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Oleh karena itu kita perlu fungsi audit internal yang efektif dalam rangka

menciptakan pelaporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Hal

ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, bahwa fungsi audit internal dapat

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Schneider &Wilner, 1990; Goodwin

and Seow, 2002; Prawitt et al., 2008; Gramling et al., 2011). Didukung dari

penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa efektivitas fungsi audit internal

adalah kemampuan audit internal dalam merencanakan, melaksanakan dan

mengkomunikasikan hasil temuan yang berguna sebagai masukan bagi

pemerintah daerah (Xiangdong, 1997; Spraakman, 1997; Dittenhofer, 2001;

Mihret and Yismaw, 2007). Faktanya, seperti diungkapkan oleh Menteri Dalam

4

Negeri Gamawan Fauzi (2011), bahwa fungsi auditor internal Pemda belum

memuaskan, sebagian besar auditor internal sekarang, lebih fokus ke pemeriksaan,

padahal seharusnya juga berfokus pada bagaimana mengevaluasi dan

menyarankan sistem pengendalian intern. Keberadaan audit internal untuk

menjalankan fungsi pemeriksaan seperti yang dijelaskan Mardiasmo (2005) dapat

mendorong terciptanya pelaksanaan tata kelola yang baik. Auditor internal

merupakan kunci keberhasilan kerja audit internal yang efektif. Hal ini terbukti

dari masih banyaknya laporan keuangan pemerintah baik di tingkat kementerian

maupun di tingkat daerah yang masih mendapatkan opini disclaimer dari BPK.

Menurut hemat penulis, hal ini merupakan masalah serius yang harus segera dicari

alternatif jalan keluarnya sehingga tidak sampai menimbulkan kerugian pada

pihak-pihak tertentu yang terkait dengan permasalahan ini.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk membangun

pengendalian. Pengendalian internal dapat membantu pemerintah untuk

meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan dan resiko kecurangan. Penulis

mengakui secara jujur bahwa selama ini tugas-tugas yang dilaksanakan oleh audit

internal pemerintah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga

banyak melakukan fungsi pelayanan dan konsultansi dalam rangka peningkatan

kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan paradigma auditor internal

yang dikehendaki pada saat ini. Hanya saja, masih kurang dianggap penting peran

dan arti audit internal pemerintah dalam membantu terwujudnya good government

governace pada sektor publik. Untuk merespon wacana yang berkembang di

5

masyarakat tersebut, maka saatnya bagi pemerintah pusat dan daerah untuk

secara jelas memformulasikan ruang lingkup pekerjaan, peranan, dan kewenangan

audit internal pemerintah. Perancangan pengendalian internal di setiap lingkungan

instansi pemerintah diharapkan nantinya mampu memberikan keyakinan yang

memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, kehandalan

pertanggung- jawaban, dan kepatuhan terhadap hukum sehingga tata kelola

pemerintahan yang baik dapat terwujud. Berdasarkan fenomena yang telah

dipaparkan, mendorong peneliti untuk dapat melakukan penelitian yang bertujuan

mengetahui pengaruh efektivitas fungsi audit internal dilingkungan pemerintah

daerah, mengingat bahwa pentingnya pengaruh efektivitas fungsi audit internal

dalam penerapan good government governance pada pemerintah daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi masalah

dalam penelitian ini adalah:

Seberapa besar pengaruhnya peran audit internal didalam penerapan good

government governance.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh bukti empiris mengenai

pengaruh peran audit internal terhadap pelaksanaan good government

governance pada pemerintah daerah provinsi Lampung.

BAB IILANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenaan

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kontrak antara pihak

yang memberi wewenang yaitu pemilik (principal) dengan pihak yang menerima

wewenang (agent) yaitu manajer. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa

hubungan keagenan adalah :

“a contract under which one or more persons (the principal(s)) engageanother person (the agent) to perform some service on their behalf whichinvolves delegating some decision making authority to the agent.”

Definisi di atas menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau

lebih individu (principal) mempekerjakan individu lain (agent) untuk memberikan

suatu jasa dan kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk membuat

suatu keputusan atas nama principal. Hal tersebut yang menjadi dasar bahwa

pihak manajemen harus melakukan pelaporan dan pengungkapan mengenai

perusahaan kepada pemilik sebagai perwujudan akuntabilitas manajemen terhadap

pemilik (Hikmah, Chairina dan Rahmayanti, 2011).

Tujuan dari teori agensi adalah pertama, untuk meningkatkan kemampuan

individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana

keputusan harus diambil (The belief revision role). Kedua, untuk mengevaluasi

7

hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil

antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (The performance

evaluation role).

2.2. Efektivitas Fungsi Audit Internal

Definisi audit internal menurut Moeller (2005) adalah sebagai berikut:

“Internal auditing is an independent appraisal function established withinan organization to examine and evaluate its activities as a service to theorganization.”

Sedangkan pengertian audit internal menurut Mulyadi (2008:29) adalah

sebagai berikut :

“ Audit Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan(perusahaan Negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalahmenentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemenpuncak telah dipenuhi, menentukan baik atau buruknya penjagaan terhadapkekayaan organisasi, menentukan efesiensi dan efektivitas prosedur kegiatanorganisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagianberbagai organisasi.”

Pengertian Audit Internal menurut Agoes (2004) adalah sebagai berikut :

“ Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagianperusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan,maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang yang telahditentukan oleh ketaatan peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dariikatan profesi yang berlaku”

Menurut Tugiman (2006) adalah:

“ Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsipenilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji danmengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan)).”

8

Fungsi internal audit adalah sebuah aktivitas penilaian yang dibangun,

berfungsi menyediakan pelayanan bagi suatu entitas yang meliputi: menguji,

mengevaluasi, dan memonitor kecukupan dan keefektifan pengendalian internal.

Cohen dan Sayag (2010) menyatakan bahwa fungsi audit internal akan efektif

apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan audit internal adalah

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi (Eden dan Moriah, 1996).

Lebih lanjut lagi dalam pengertian audit internal menurut IIA yang dikutip oleh

Sawyer (2005) menyatakan bahwa audit internal adalah sebagai berikut:

“Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektifyang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh filosofipenambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan. Audit tersebutmembantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatanyang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitasproses pengelolaan resiko, kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi”

Fungsi audit internal merupakan kegiatan yang bebas, yang terdapat dalam

organisasi, yang dilakukan dengan memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan

lain¸untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung

jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan

komentar–komentar penting terhadap kegiatan manajemen. Menurut Sawyer

(2005) fungsi audit internal bagi manajemen sebagai berikut: 1. Mengawasi

kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak. 2.

Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko. 3. Memvalidasi laporan ke

manajemen senior. 4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis. 5.

Membantu proses pengambilan keputusan. 6. Menganalisis masa depan, bukan

hanya untuk masa lalu. 7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan

9

Menurut Moeller (2005), berdasarkan Performance Standard of Internal

Auditor oleh Institute of Internal Auditors (IIA) bahwa audit internal harus

mengelola aktifvitas audit internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa

aktivitas tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi/pemangku

kepentingan yang sedang di audit, sehingga fungsi audit internal yang efektif

memiliki 6 dimensi sebagai berikut:

1. Planning (Perencanaan),2. Communication and Approval (Komunikasi dan persetujuan),3. Resource Management (Pengelolaan sumber daya),4. Policies and Procedures (Kebijakan dan prosedur),5. Coordination (Koordinasi),6. Reporting to the Board and Senior Management (Pelaporan kepadadewan dan manajemen senior).

2.3. Good Government Governance

Dalam Mardiasmo (2002) Governance dapat diartikan sebagai cara

mengelola urusan-urusan publik. United National Development Program (UNDP)

memberikan pengertian good governance sebagai berikut : “the exercise of

political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at

all levels”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan

lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan

kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan

menjebatani perbedan-perbedaan diantara mereka. Sementara itu World Bank

mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip

demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan

pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin

10

anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas

usaha (Mardiasmo, 2002). Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP,

orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance.

Pengertian good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik.

Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab

yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah

alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political

framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002

pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam penerapan good corporate governance di

BUMN terdapat lima prinsip utama. Kelima prinsip tersebut adalah: (1)

Transparency (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi

materiil dan relevan mengenai perusahaan (2) Accountability (akuntabilitas) yaitu

kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (3) Responsibility

(pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan

perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan

yang berlaku (4) Fairness (kewajaran) yaitu perlakuan yang adil dan setara di

dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta

peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja

11

manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan

lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (5)

Independency (Kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak

manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Good Governance menghendaki

pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik,

seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan dsn

kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan

pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran

dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip good governance

dalam penyelenggaran negara tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan

transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah (Cadbury, 1992

dalan Zeyn, 2011). Menurut Organization for Economic Corporation and

Development (OECD Business Sector Advisory Group on Corporate Governance,

1998) menyebutkan 4 hal pokok yang menjadi prinsip dasar Good Governance,

diantaranya adalah:

1. Kewajaran (fairness)

Melindungi segenap kepentingan masyarakat dan Stakeholder lainnya dari

rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan

peraturan yang berlaku.

12

2. Transparansi (transparency)

Meningkatkan keterbukaan (disclosure) dari kinerja pemerintah daerah

secara teratur dan tepat waktu (timely basis) serta benar (accurate).

3. Dapat dikontrol (accountability)

Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan

keseimbangan kekuasaan (distribution and balance of power).

4. Tanggungjawab (responsibility)

Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk mematuhi hukum dan

ketentuan peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan

masyarakat.

Adapun konsekuensi dari pelaksanaan good governance, setidaknya terlihat dari 3

hal berikut : pertama pemerintah mengambil posisi sebagai fasilitator dan

advocator kepentingan public, kedua adanya perlindungan yang nyata terhadap

“ruang dan wacana” public, serta yang ketiga mengakui dan menghormati

kemajemukan politik dalam rangka mendorong partisipasi dan mewujudkan

desentralisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

Menurut Pratikno (2009), good governance selain merujuk mekanisme pasar yang

dianggap paling efisien dalam pengelolaan sumberdaya, good governance juga

dirumuskan sebagai pola pemerintahan yang demokratis. Good Governance

sebagai democratic politics ini ditandai oleh beberapa karakter, seperti

transparansi, partisipasi, representasi, akuntabilitas dan penegakkan hak asasi

manusia.

13

2.4. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Efektivitas fungsi audit internal terhadap penerapan Good

Government Governance.

Menurut Mardiasmo (2000), Good Governance merupakan suatu pola

kinerja yang baik dalam suatu instansi untuk mencapai tujuan instansi secara

efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan para stakeholder. Pengaruh

Satuan Pengawas audit Internal terhadap pelaksanaan Good Governance sangatlah

besar, karena telah diketahui bahwa peran internal audit adalah untuk menetapkan

tingkat kesesuaian pelaksanaan instansi dengan peraturan yang ada dan juga

prinsip-prinsip dari Good Governance. Bahkan hal tersebut telah jelas tertuang di

dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI), tepatnya pada Standar Kinerja

dalam sub standar Lingkup Penugasan “Fungsi audit internal melakukan evaluasi

dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko,

pengendalian, dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis,

teratur dan menyeluruh”. Dari standar tersebut jelas terlihat bahwa peranan

pengawas audit Internal salah satunya adalah untuk menciptakan suasana Good

Government Governance di dalam instansi pemerintah. Dapat ditarik kesimpulan

bahwa dengan diterapkannya audit internal melalui Satuan Pengawas Internal

yang efektif maka akan meningkatkan keefektifan pelaksanaan Good Government

Governance.

Penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Sawyer (2005) yang

menyatakan bahwa, fungsi audit internal adalah melakukan analisis, rekomendasi,

konsultasi, dan informasi yang berhubungan dengan aktivitas yang dinilai, adalah

untuk direksi dan dewan komisaris, dan dimaksudkan untuk menjaga pelaksanaan

14

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Audit internal berpengaruh secara

signifikan terhadap implementasi GCG dimana semakin tinggi peran audit

internal maka akan semakin mendukung kinerja implementasi GCG

Zarkasyi (2008). Auditor internal berperan untuk memastikan terlaksananya

prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

kemandirian dan kewajaran yang nantinya akan memberikan kejelasan mengenai

fungsi, hak, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas

perusahaan, proses pengendalian internal dan menciptakan keseimbangan

antara organ perusahaan dan juga keseimbangan antar stakeholders.

Tugiman (2001), Fungsi audit internal saat ini tidak sekedar dituntut

menemukan permasalahan namun sekaligus menjadi bagian dari solusi dan

memberikan usulan perbaikan. Audit internal terlibat dan berperan aktif

memantau aktivitas unit bisnis dan memberikan peran konsultatif dalam

pelaksanaan proses operasi perusahaan. Dengan demikian, peran audit internal

tidak hanya sebatas sebagai “detector” namun bisa lebih yaitu sebagai pencegah

yang diharapkan mampu mendukung dan mendorong proses terwujudnya good

governance. Hubungan pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan Good

Corporate Governance juga dibuktikan dalam penelitian Gumilang (2009),

Kusmayadi (2009), dan Wardoyo dan Lena (2010). Hasil penelitiannya

membuktikan bahwa fungsi audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap

penerapan Good Corporate Governance. Selaras dengan penelitian sebelumnya

Rahmatika (2014) mengambil kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa

efektivitas fungsi audit internal memiliki dampak yang signifikan terhadap

15

penerapan Good Governance Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya

maka diturunkan Hipotesis :

Ha. Efektivitas fungsi audit internal berpengaruh positif signifikan didalampenerapan Good Government Governance.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka keterkaitan antar

konsep penelitian dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran seperti terlihat

pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Penelitian Terhadulu

Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian

Dien NovianyRahmatika(2014)

The Impact of Internal AuditFunction Effectiveness on Qualityof Financial Reporting and itsImplications on GoodGovernment (Research on LocalGovernment Indonesia)

Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa: (1)Dari hasil uji KrusskalWallis, tidak ada perbedaanyang signifikan antaraefektivitas audit internal,pelaporan keuanganberkualitas dan tatapemerintahan yang baik di 7pemerintah daerah (2)efektivitas fungsi auditinternal memiliki pengaruhyang signifikanpada kualitas pelaporankeuangan. 3) Fungsi auditinternal memiliki dampakyang signifikan terhadap

Efektivitas Fungsi Audit Internal Good Government Governance

16

Good Governance, 4)Kualitas pelaporan keuanganmemiliki dampak yangsignifikan terhadappenerapan Good Governance

Trimanto S.Wardoyo (2014)

Peranan Auditor InternalL dalamMenunjang PelaksanaanGood Corporate Governance(Studi Kasus Pada PT. DirgantaraIndonesia)

hasil penelitian, penulismenarik kesimpulan sebagaiberikut; (1) keberhasilan dariseorang audit Internal dapatdilihat dengan a. Kode etiketik profesi dan standarprofesional audit internal (2)Pelaksanaan good corporategovernance di PT DirgantaraIndonesia sudah cukup baik.Pelaksanaan prinsiptransparansi sudah cukupbaik karena respondenmenganggap pihakmanajemen kurangmemberikan informasikepada mereka, untuk prinsipakuntabilitas, kemandirian,pertanggungjawaban dankewajaran sudah baik,perusahaan mempunyaipembagian tugas sesuaidengan fungsi dan tanggungjawabnya. (3)Dalam persyaratan jabatanperusahaan mewajibkanadanya pendidikannonformal berupa sertifikasibaik QIA/PIA/CIA, tetapidari data responden yangdidapat terdapat 50%responden yang tidakmemiliki sertifikasi sepertiyang disyaratkan olehperusahaan.

Rindu RikaGamayuni (2014)

The effect of internal auditorcompetence and objectivity, andmanagement support oneffectiveness of internal auditfunction and financial reportingquality implications at localgovernment

Hasil penelitian inimenunjukkan bahwakompetensi auditor internaldan objektivitas auditorinternal berpengaruhsignifikan terhadapefektivitas fungsi auditinternal. Fungsi audit internalyang belum efektifdisebabkan karena auditor

17

internal yang belumkompeten dan belumobjektif. Untuk memecahkanmasalah yang terjadidiperlukan peningkatanpengetahuan dan keahlianauditor internal terutamatentang Standar AkuntansiPemerintah (SAP) danSistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP),peningkatan objektivitasauditor internal denganmenanamkan sikapindependen dan objektifmelalui sosialisasi danpenegakan Kode Etik danStandar Audit APIP.

Zulkarnain(2010)

Analisis Pengaruh PerananInternal AuditorSebagai Salah Satu FungsiPenerapan Tata Kelola (GoodCorporate Governance) TerhadapKinerja Perusahaan PerkebunanNegara(Studi Kasus : PT PerkebunanNusantara II)

Peneliti menarik Kesimpulandari penelitiannya yaituperanan internal auditorsebagai salah satu fungsiGood Corporate Governanceyang mencakup transparansi,kemandirian, akuntabilitaspertanggungjawabandan kewajaran secarasimultan sangat berpengaruhsignifikan terhadap kinerjaperusahaan di PTPerkebunan Nusantara II.

BAB IIIMETODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

survei, dengan kuadrat terkecil parsial (PLS) sebagai metode analisis. Unit

analisis dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

3.2 Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel eksogen dan variabel endogen adalah:

1 variabel eksogen terdiri dari Efektivitas Fungsi Audit Internal (EFAI).

2 variabel endogen terdiri dari Good Government Governance (GGG).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari instrumen adaptasi dan

instrumen yang dibangun sendiri, item pertanyaannya berdasarkan hasil

eksplorasi. Metode skala yang dipakai yaitu skala 5 likert. Dimulai dari sangat

tidak setuju sampai sangat setuju. Selain itu pada instrumen penelitian, setiap

pertanyaan mengandung indikator sesuai dengan variabel yang digunakan.

Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data-data kualitatif

dari kuisioner menjadi suatu ukuran Metode skala yang dipakai yaitu data

kuantitatif adalah Summated Rating Method : Likert Schale (Skala Likert).

Dengan perincian sebagai berikut:

19

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (NS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

VARIABEL DIMENSI INDIKATORNo.

PertanyaanEfektivitas FungsiAudit internal

1. Perencanaan1.1Mempertimbangkan resiko

1(EFAI) 1.2 Pertimbangan pimpinan 2Moeller (2005) 1.3Mengidentifikasi,

menganalisis, mengevaluasidan mendokumentasikaninformasi yang memadai untukmencapai tujuan penugasan. 31.4 Penyusunan rencanadidasarkan atas prinsipkeserasian, keterpaduan,menghindari tumpang tindihdan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikanefisiensi dan efektifitaspenggunaan sumber daya. 4

2. Komunikasidan persetujuan

2.1 Komunikasi kepadapimpinan 5

3. Pengelolaansumber daya

3.1 Mengelola danmemanfaatkan sumber dayayang dimiliki secara ekonomis,efisien dan efektif

6, 7

4. Kebijakan danprosedur

4.1 Isi kebijakan dan prosedur 84.2 Review kebijakan danprosedur terus menerus agarefektif.

9

5. Koordinasi 5.1 Koordinasi rencanapengawasan serta hasil-hasilpengawasan dengan auditorinternal dan eksternal

10

6.Laporankepada pimpinan

6.2 Laporan disampaikansecara berkala kepadapimpinan.

11

20

VARIABEL DIMENSI INDIKATORNo.

PertanyaanGoodGovernmentGovernance(GGG)

1. Transparansi(transparency)

1.1.Informasi disediakan tepatwaktu

1Organization forEconomicCorporation andDevelopment(OECD)

1.2 Informasi jelas dan mudahdi akses

21.3 Pengungkapan informasimeliputi 3keadaan keuangan danpengelolaanpemerintah1.4 Tetap menjaga kerahasiaan 4organisasi1.5 Keterbukaan terhadapkebijakan 5

2. Kewajaran 2.1 Kebebasan berpendapat 6

(fairness)2.2 Perlakuan yang setara danwajar 72.3 Adanya kebijakankompensasi 8positif dan negatif

3. Akuntabilitas3.1 Tugas dan tanggungjawabditetap

9(accountability) kan secara jelas3.2 Kemampuan pegawai sesuai

10dengan bidangnya3.3 SPI dilakukan secara efektif 113.4 Berpegang pada etika dan 12pedoman perilaku

4.Responsibilitas(responsibility)

4.1 Patuh terhadap peraturandan 13Undang-undang yang berlaku4.2 Tanggungjawab sosial 14

21

3.3 Populasi dan sampel

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah 5 Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di Provinsi Lampung. yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum sebagai Instansi

pemerintah daerah yang bersentuhan dekat dengan pelayanan pada masyarakat.

Dinas Pendapatan Daerah sebagai Instansi yang menggali dan mengelola sumber

pendapatan daerah, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

yang memiliki tugas pokok meneliti dan merencanakan pembangunan daerah.

Menurut Sugiyono (2008). Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan

menjadi dua, yaitu probability sampling dan nonprobability sampling.

Probability sampling meliputi: simple random, proportioned stratified random,

disproportionate stratified random dan cluster /area random. Sedangkan

nonprobobility sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling

aksidental, purposive sampling, sampling jenuh dan snowball sampling. Penelitian

ini menggunakan simple random samping.

3.4. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Instrumen

b. Uji Reliabilitas Instrumen

3.5. Metode Analisis Data

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis

Partial Least Square (PLS) memerlukan 2 tahap untuk menilai Fit Model dari

sebuah model penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

22

3.5. 1. Menilai Outer Model atau Measurement Model

Pengujian model pengukuran digunakan untuk memvalidasi model

penelitian yang dibangun.dua parameter utama yang dibangun adalah pengujian

validitas konstruk (Convergent ValiditydanDiscriminant Validity) dan pengujian

konsistensi internal (Composite Reliability). Convergent validity dari model

pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item

score/componen score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual

dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur.

Namun menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2006) untuk penelitian tahap awal

dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap

cukup memadai. Discriminant Validity dari model pengukuran dengan refleksif

indikator dinilai berdasarkan Cross Loading pengukuran dengan konstruk. Jika

korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk

lainnya, maka hal tersebut menunjukkan konstruk laten memprediksi ukuran pada

blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk

menilai Discriminant Validity adalah membandingkan nilai Root Of Average

Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk

dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai AVE setiap konstruk lebih besar

daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model,

maka dikatakan memiliki nilai Discriminant Validity yang baik (Fornell dan

Larcker, 1981 dalam Ghozali 2006). Berikut ini rumus untuk menghitung AVE:

23

Dimana λi adalah component loading ke indikator ke var (εi ) = 1- λi².

Jika semua indikator di standardized, maka ukuran ini sama dengan

AverageCommunalities dalam blok. Fornell dan Larcker (1981, dalam Ghozali,

2006) menyatakan bahwa pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur

reliabilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif

dibanding dengan composite reliability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih

besar dari nilai 0,50.

Composite reliability blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat

dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency yang

dikembangkan oleh Wert, et.al (1979, dalam Ghozali, 2006). dengan

menggunakan output yang dihasilkan PLS maka Composite reliability dapat

dihitung dengan rumus:

dimana λi adalah component loading ke indikator dan var (εi ) = 1- λi².

Dibanding dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak mengasumsikan tau

equivalence antar pengukuran dengan asumsi semua indikator diberi bobot sama.

Sehingga Cronbach Alpha cenderung lower bound estimate reliability, sedangkan

ρc merupakan closer approximation dengan asumsi estimate parameter adalah

akurat. ρc sebagai ukuran internal consistence hanya dapat digunakan untuk

kostruk reflektif indikator (Ghozali, 2006).

24

Secara ringkas untuk menilai outer model yaitu Convergent Validity,

Discriminant Validit, Cronbach Alpha dan Composite Reliability dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

UnsurPengujian

Parameter Pengujian Standar Pengujian

VALIDITASKONTRUK

ConvergentValidity

Average VarianceExtracted (AVE)

≥ 0.5

Communality ≥ 0.5

Discriminant Validity Cross Loading ≥ Correlations

RELIABILITAS

Cronbachs Alpha ≥ 0.6

CompositeReliability

≥ 0.7

3.5.2. Inner Model Atau Structural Model

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian.

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk

dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance dan uji t serta

signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural (Ghozali, 2006). Dalam

menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel

laten dependen. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai

pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen

apakah menpunyai pengaruh yang substantive. Pengaruh besarnya f² dapat

dihitung dengan rumus sebagai berikut :

25

Dimana R² included dan R² excluded adalah R-square dari variabel laten

dependen ketika prediktor variabel laten digunakan atau dikeluarkan di dalam

persamaan struktural. Disamping melihat nilai R-square, model PLS juga

dievaluasi dengan melihat Q-Square predictive relevance untuk model konstruk.

Q-Square predictive relevance mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan

oleh model dan juga estimasi parameternya. nilai Q-Square predictive relevance

lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive

relevance, sedangkan nilai Q-Square predictive relevance kurang dari 0

menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance (Ghozali,

2006).

65

BAB VKESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Government Governance pada

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Efektivitas Fungsi Audit Internal secara umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penerapan Good Government Governance pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Hal

ini menjelaskan bahwa semakin efektif pelaksanaan fungsi audit internal melalui perencanaan

yang baik, komunikasi dan koordinasi, serta pengelolaan sumber daya yang baik maka

pelaksanaan good goverment governance yang diterapkan pada pemerintah daerah atau

organisasi akan menjadi akuntabel, transparansi sesuai pada perinsip dari good goverment

governance.

5.2 Implikasi

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi semua Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) bahwasanya betapa pentingnya Fungsi Audit Internal yang terencana,

terkoordinasi dan memiliki kebijakan serta prosedur yang baik didalam penerapan

Good Goverment Governance.

66

2. Dalam Penerapan Good Goverment Governance di pemerintah daerah atau organisasi

yang menganut pada perinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas serta

responsibilitas membuktikan bahwa fungsi audit internal yang baik menjadikan

penerapan good goverment governance sesuai dengan yang dibutuhkan serta harapan

masyarakat.

5.3 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Instrumen dan daftar pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini mengadopsi item-item

pertanyaan dari penelitian sebelumnya dengan sedikit merubah bentuk pertanyaan

yang disesuaikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah

Provinsi Lampung yang mana dalam penelitian ini masih dirasakan banyak

kelemahan-kelemahannya.

2. Sampel pada penelitian ini hanya dilakukan pada 5 Satuan Perangkat Kerja Daerah

(SKPD) di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dianggap kurang mewakili

penilaian SKPD terhadap tata kelola pemerintah yang baik (Good Government

Governance).

3. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, sementara

yang dianggap mampu dalam menilai pengaruh efektifitas fungsi audit internal

terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance) adalah

Inspektorat sebagai lembaga audit internal dalam Permerintah Daerah.

67

5.4 Saran

Berdasarkan pada hasil di atas peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut :

a. Dalam penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian dan wilayah penelitian

sehingga menyempurnakan hasil penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

b. Agar dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang lain dan dapat lebih

mengembangkan dimensi serta indikator baru yang dapat menjadikan penelitian

berikutnya menjadi lebih baik dan sempurna.

c. Pemerintah daerah sebaiknya memberikan dukungan dan perhatian penuh dalam

meningkatkan peran pengawasan internal pemerintah dalam melaksanakan peran serta

fungsi audit internal dalam mereviu Laporan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Cohen & G.Sayag, 2010. The Effectiveness of Internal Auditing: An EmpiricalExamination of its Determinants in Israeli Organisations. AustralianAccounting Review No. 54 Vol. 20 Issue 3 2010.

Agoes, Sukrisno. 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik.Edisi Ketiga. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

Arens, A.A., J.K. Loebbecke. 2000. Auditing: An Integrated Approach. Eight Edition. NewJersey: Prentice Hall International Inc.

Alim, M. Nizarul., Trisni,Hapsari.,Lilik,Purwanti. 2007. Pengaruh Kompetensi danIndependensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabe lModerasi. SNA X Makassar.AUEP-08.

Boyton William C. , Walter G. Kell. 2005. Modern Auditing, Assurance Service andIntegrity of Financial Reporting. 8th edition. John Wiley and Sons, Inc., NewYork.

Cangemi, Michael P. and Singleton, Tommie W. 2003. Managing the Audit Function: ACorporate Audit Department Procedures Guide. John Wiley &Sons.

Cadbury. 1992, The Financial Aspects of corporate governance. The comittee on thefinancial aspects of corporate governance and gee and co.Ltd

Dien Noviany Rahmatika. 2014, The Impact of Internal Audit Function Effectiveness onQuality of Financial Reporting and its Implications on Good Government(Research on Local Government Indonesia) Research Journal of Finance andAccounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.5, No.18,2014.

Eden, D. And Moriah, L. 1996. ‘Impact of Internal Auditing on Branch BankPerformance: AField Experiment’, Organizational Behavior and HumanDecision Performance, 68: 262–71.

Falah, S. 2005. “Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika terhadapSensitivitas Etika”. Tesis.Semarang: Universitas Diponegoro.

Gramling, Audrey A., Irem Nuhoglu, David A. Wood. 2011. Factors Associated withthe Internal Audit Function Having an Impact: Comparisons between

Organizations in a Developed and an Emerging Economy. BogaziciUniversity, Research Fund Center. Electronic copy available at:http://ssrn.com/abstract=1947393

Ghozali, Imam,2014, Structural Equation Modeling, Metode Alternatif DenganPARTIAL LEAST SQUARES (PLS), Semarang UNDIP, Edisi 4

International Federation of Accountants (IFAC), (1998). International managementaccounting practice statement: Management accounting concepts. New York.

Kode Etik dan Standar Audit APIP. 2008. Pusat Pendidikan dan Pelatihan PengawasanBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan UsahaMilik Negara (BUMN)

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A TAHUN 2003 TentangPedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Jabatan PegawaiNegeri Sipil.

Mardiasmo, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: PenerbitAndi

Mardiasmo. 2005 dan 2009. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit Andi.Yogyakarta

Moeller, Robert R. 2005. Brink’s modern internal auditing. 6th ed. John Wiley & Sons,Inc., Hoboken, New Jersey

Mulyadi. 2002. Auditing. PT Salemba. Jakarta

Mihret, Dessalegn Getie and Yismaw, Aderajew Wondim. 2007. Internal auditeffectiveness: an Ethiopian public sector case study. The Auditor Internal.Vol.7 No. 2;pg. 470-484.

Machfoedz, Mahmud. 2005. Kewirausahaan : Metode, Manajemen, dan Implementasi.Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta.

Muh. Taufiq Efendy. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi terhadapKualitas Audit Aparat Inpektorat dalam Pengawasan Keuangan Ddaerah (StudiEmpiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). Tesis Universitas Diponegoro

Organization for Economis Cooperation and Development. 1999. OECD Principles ofCorporate Governance, The OECD Paris

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 tahun 2013 tentangPenerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan JabatanPegawai Negeri Sipil. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 TAHUN 2015 TentangPedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Auditor Kepegawaian

Patricia Saptapradipta. 2013 Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internalterhadap Pelaksanaan Good Governance (Studi pada Badan Layanan UmumUniversitas Brawijaya Malang). Universitas Brawijaya Malang

Prayitno, Widodo dan Suprapto, 2002. Standarisasi Kompetensi Pegawai Negeri SipilMenuju Era Globalisasi Global. Seri Kertas Kerja Volume II Nomor 05, PusatPenelitian dan Pengembangan BKN, Jakarta.

RR Gamayuni ,2014. The effect of internal auditor competence and objectivity, andmanagement support on effectiveness of internal audit function and financialreporting quality implications at local government,

Sawyer, B Lawrence., et al. 2005. Internal Auditing. The IIA: Salemba Empat.

Sawyer, B Lawrence. 2003. The Practice of Modern Internal Auditing. 5th Edition,IIA.

Spencer, M. Lyle, 1993. Competence At Work. New York. Wiley

Sugiyono. 2010 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.

Sunarsip, 2001, Coorporat Governance Audit : Paradigma Baru Profesi Akuntansidalam Mewujudkan Good Coorporate Governance, Media Akuntansi, No.17/Th. VII.pp. II-VII

Trimanto S. Wardoyo ,2014, Peranan Auditor InternalL dalam Menunjang PelaksanaanGood Corporate Governance (Studi Kasus Pada PT. Dirgantara Indonesia),

Jurnal Ilmiah Akuntansi No.3 Tahun ke-1 September-Desember 2010

Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahterhadap Akuntabilitas Keuangan. Trikonomika. Volume 10, No. 1 Juni 2011.

Zulkarnain. 2010, Analisis Pengaruh Peranan Internal Auditor. Tesis UniversitasSumatera Utara