HUKUM ACARA PIDANA

Dr. SETYO UTOMO, SH., M.Hum

Sistematika

1. Kedudukan, Pengertian dan Fungsi HAP2. Sejarah HAP3. Asas – Asas HAP4. Hak Tersangka / Terdakwa5. Tahapan HAP5. Tahapan HAP6. Koneksitas7. Pembuktian8. Alat Bukti dan Barang Bukti9. Upaya Hukum10. Pelaksanaan Putusan

A. KEDUDUKAN HAP

• Moeljatno :– Bagian dari keseluruhan hukum yg berlaku di

suatu negara

– Yang mengadakan dasar-dasar dan aturan – Yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan kapan dan dalam hal apa kpd yang melanggar larangan itu dapat dijatuhi pidana

• Hukum Pidana : Hukum Publik

B. PENGERTIAN HAP

1. Simons

2. Andi Hamzah / van Bemmelen

3. Wirjono Prodjodikoro

B.1. Simons

HAP adalah :

• Hukum yang mengatur :– Bagaimana negara

– Melalui alat-alatnya– Melalui alat-alatnya

– Melaksanakan haknya

– untuk memidana dan menjatuhkan pidana

B.2. Andi Hamzahvan Bemmelen

• HAP adalah :• Peraturan-Peraturan yg diciptakan oleh negara,

karena adanya terjadi pelanggaran undang-undang pidana :– Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran– Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran– Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu– Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna

menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya– Mengumpulkan bahan-bahan bukti– Hakim memberi keputusan– Upaya hukum– Melaksanakan keputusan

B.3. Wirjono Prodjodikoro

• HAP adalah :

• Rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan menegakkan hukum pidana

RangkumanPengertian HAP

HAP merupakan :

1. Serangkaian peraturan

2. Dibuat oleh negara ( UU )

3. Memberikan wewenang tkpd aparat 3. Memberikan wewenang tkpd aparat penegak hukum

4. Melakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan menjatuhkan pidana

5. Terhadap pelaku tindak pidana

C. FUNGSI / TUJUANHAP

1. Penegakan hukum

2. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil

3. Melaksanakan putusan pengadilan3. Melaksanakan putusan pengadilan

4. Melindungi HAM

Kesimpulan :

HAP adalah utk menegakkan hukum pidana materiil.

II. Sejarah + Ruang Lingkup HAP

A. Sejarah HAP di Indonesia

B. Sejarah KUHAP

C. Ruang Lingkup HAP Indonesia

II.A. Sejarah HAPdi Indonesia

• GG Hindia Bld melalui Firman Raja No.1 tanggal 6 Mei 1946; memerintahkan membuat Peraturan Peraturan tata usaha kepolisian utk Bumiputera.

• Mr.H.L. Wichers serahkan kpd GG –JJ.Rochussen tgl.6-8-1847 serahkan konsepJJ.Rochussen tgl.6-8-1847 serahkan konsep

• IR – Stb.1849 No. 63• HIR – Stb. 1941 no. 44• UU. No.1 Th.1951 perubahan total susunan

kehakiman• UU No. 8 Th 1981 KUHAP

II.B. Sejarah KUHAP

• 1967 – dibentuk Panitia Intern Depkeh• 1968 – Seminar Hukum Nasional II• 1973 – Prakarsa LPHN, Panitia Intern Depkeh

membahas dg Kejagung, Polri, Hankam • 12-9-1979 RUU diserahkan kpd DPR• 12-9-1979 RUU diserahkan kpd DPR• 9-10-1979 mulai dibicarakan di DPR• 22-5-1980 dibentuk Tim Sinkronisasi• 9-9-1981 disetujui Sigab Komisi III DPR• 23-9-1981 disetujui Paripurna DPR• 31-12-1981 disahkan menjadi UU

II.C. Ruang Lingkup KUHAP

• Lingkungan Peradilan Umum untuk semua tingkatan :– Mahkamah Agung– Pengadilan Tinggi– Pengadilan Negeri– Pengadilan Negeri

• Mengikuti asas-asas Hukum Pidana• Berlaku utk Tindak Pidana Khusus, kecuali

ditentukan lain :– UU Pasar Modal -- Tipikor -- Perikanan– UU Bapebbti -- HAM Berat -- Pengadilan Anak

III. ASAS-ASASHAP

1. Praduga Tak Bersalah

2. Sama di depan hukum

3. Peradilan bebas, sederhana, cepat dan biaya ringanbiaya ringan

4. Peradilan terbuka utk umum

5. Ganti rugi dan rehabilitasi

6. Upaya paksa berdasar perintah tertulis

III.1. Praduga Tak Bersalah

• Psl. 8 UU-4/2004 ttg KPKK

• Dalam KUHAP tidak ditegaskan

• Mengandung asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yg adil, warga negara melalui proses hukum yg adil, mencakup :– Perlindungan tindakan sewenang-wenang

– Pengadilan yg menentukan bersalah/tidak

– Di sidang terbuka

– Tersangka / terdakwa diberi jaminan membela diri.

III.2. Perlakuan Yang Samadi depan Hukum

• Konvensi Internasional ttg Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965

• Diratifikasi dg UU 29 / 1999

• Asas ini bermakna :• Asas ini bermakna :– Equal before the law

– Equal protection on the lawa

– Equal justice under the law

III.3. Peradilan Bebas, Sederhana,Cepat dan Biaya Ringan

• Pasal 158 KUHAP

• Pasal 18 ayat (2)

• Pasal 24(3), 25(3), 26(3), 27(3), 28(3), 29(5).

• Psl. 29(4) Pasal 107• Psl. 29(4) Pasal 107

• Pasal 50 Pasal 110

• Pasal 52 Pasal 102

• Biaya ringan SEMA 19 Okt 1981, minimal Rp.500,- max Rp.10.000,-

III.4.Peradilan TerbukaUntuk Umum

• Pasal 53 (3) KUHAP :“untuk keperluan pemeriksaan, Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum” kecuali perkara kesusilaan dan untuk umum” kecuali perkara kesusilaan dan anak-anak.

• Pasal 195 KUHAP :

“ semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”

III. Ganti Rugidan Rehabilitasi

• Penjelasan KUHAP

• Psl. 9 ayat (1) UU-KPKK

• Psl. 77 – 83 KUHAP ttg Pra Peradilan

• Psl. 95 – 97 KUHAP , Psl. 7 – 15 PP • Psl. 95 – 97 KUHAP , Psl. 7 – 15 PP 27/1983

• Psl. 9 ayat (2) UU-KPKK

III.6. Upaya Paksaberdasar Perintah Tertulis

Penangkapan( Psl. 1 no. 20; Psl. 16, 17, 18, 19 KUHAP )

a. Penahanan( Psl. 1 no.21; Psl. 20 – 31 KUHAP )( Psl. 1 no.21; Psl. 20 – 31 KUHAP )

b. Penggeledahan( Psl.1 no.17,18 ; Psl. 32 – 37 KUHAP )

c. Penyitaan( Psl.1 no.16 ; Psl.38 – 43 KUHAP )

IV. HAK-HAK TERSANGKA,TERDAKWA, PENASIHAT HUKUM1. Hak Tersangka

2. Hak Terdakwa

3. Hak Penasihat Hukum

IV.1. Hak Tersangka( Tingkat Penyidikan )

a. Segera diperiksa oleh penyidik (ps.50)b. Pemeriksaan baru dimulai setelah Tersangka

diberitahu perbuatan yang disangkakan (53) c. Memberikan keterangan secara bebas d. Mendapat bantuan Hukum (54-56)d. Mendapat bantuan Hukum (54-56)e. Mengajukan saksi / ahli yang meringankan

(65)f. Tidak dibebani pembuktian(66)g. Minta ganti rugi / rehabilitasi (77b,81,95-97)h. Memperoleh salinan BAP.

IV.2. Hak Terdakwa( Tingkat Penuntutan )

a. Perkaranya segera diadili

b. Mengerti dakwaannya

c. Memberikan keterangan dengan bebas

d. Diadili terbuka untuk umumd. Diadili terbuka untuk umum

e. Mengajukan pertanyaan kpd saksi

f. Mengajukan keberatan thd dakwaan

g. Menolak hakim yang ada hubungan keluarga

h. Menentukan sikap atas putusan

IV.3. Hak Penasihat Hukum

1. Menghubungi Tersangka/Terdakwa2. Memperoleh Turunan BAP3. Mengirim + menerima surat dari Tsk / Tdw4. Mengajukan penangguhan / pengalihan

penahananpenahanan5. Mengajukan alat bukti (yg meringankan)6. Mendampingi Tsk/Tdw di setiap tingkat

pemeriksaan7. Mengajukan Pembelaan / Duplik8. Mengajukan Upaya Hukum

V. TAHAPANHAP

• Van Bemmelen : lihat hal. 10 ( 7 tahap )• KUHAP :

1. Penyelidikan2. Penyidikan3. Pra Penuntutan / Penuntutan3. Pra Penuntutan / Penuntutan4. Pemeriksaan di Pengadilan5. Putusan Pengadilan6. Upaya Hukum7. Pelaksanaan Putusan8. Pengawasan Pelaksanaan Putusan

V.1. Penyelidikan

a. Pengertian

b. Wewenang Penyelidik

c. Penyelidik

V.1.a. Pengertian Penyelidikan

• Pasal 1 angka 5 KUHAP :– Serangkaian tindakan Penyelidik

– Untuk mencari dan menemukan

– suatu peristiwa– suatu peristiwa

– Yang diduga sebagai tindak pidana

– Guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

– Menurut cara yang diatur dalam UU.

V.1.b. Wewenang Penyelidik

1. Karena kewajibannya :a. Menerima laporan / pengaduanb. Mencari keterangan dan buktic. Menyuruh berhenti orang yang dicurigaid. Tindakan lain yg bert.jawabd. Tindakan lain yg bert.jawab

2. Atas perintah penyidik :a. Penangkapan, penggeledahan, penyitaanb. Pemeriksaan dan penyitaan suratc. Mengambil sidik jari, memotret orangd. Membawa orang ke penyidik

V.1.c. Penyelidik

• Pasal 1 angka 4 – Pejabat polisi negara RI

– Yang diberi wewenang oleh UU ini

– Untuk melakukan penyelidikan– Untuk melakukan penyelidikan

II. PENYIDIKAN

a. Pengertian

b. Macam-macam Penyidik

c. Wewenang :

1. Penyidik Polri1. Penyidik Polri

2. PPNS

3. Hubungan antar Penegak Hukum

II.a. Pengertian Penyidikan

• Pasal 1 angka 2 KUHAP– Serangkaian tindakan penyidik

– Dalam hal dan menurut cara dlm UU ini

– Untuk mencari dan mengumpulkan bukti– Untuk mencari dan mengumpulkan bukti

– Yang dg bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

– Dan guna menemukan tersangkanya

II.b. Macam-Macam Penyidik

1. Penyidik Polri

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

3. Penyidik Pembantu

4. Penyidik Perwira TNI-AL4. Penyidik Perwira TNI-AL

II.c.1. Wewenang PenyidikPolri

1. Menerima laporan2. Melakukan pertama di TKP3. Menyuruh berhenti orang4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

penyitaanpenyitaan5. Pemeriksaan surat6. Mengambil sidik jari / memotret7. Memanggil dan memeriksa Tsk, Saksi8. Mendatangkan ahli9. Menghentikan penyidikan10.Tindakan lain yang bert.jawab

II.c.2. Wewenang PenyidikPPNS

• Wewenang khusus yang diberikan UU (Pajak, Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Bapepam, Perikanan)

• Contoh : Psl. 101 (3) UU Perikanan :• Contoh : Psl. 101 (3) UU Perikanan :– Menahan orang

– Menyita kapal

– Membebaskan kapal / orang dg uang jaminan

II.c.3. Hubungan AntarPenegak Hukum

• Penyidik Polri dengan PPNS :a. PenPol Korwas PPNSb. PenPol beri bantuan dan petunjuk PPNSc. PPNS melaporkan tindak pidana kpd Penpold. SP-3 PPNS dilaporkan kpd PenPold. SP-3 PPNS dilaporkan kpd PenPol

• Penyidik dengan Penuntut Umum :a. Penyidik serahkan Berkas kpd PUb. PU berikan perpanjangan penahananc. PU beri petunjuk kpd Penyidikd. SPDPe. SP-3 diberitahukan kpd PUf. PU berikan turunan pelimpahan + dakwaan

III. PRA PENUNTUTAN

a. Pengertian

b. Tata Cara

III.a. Pengertian Pra Penuntutan

• Wewenang PU meneliti berkas perkara yang diterima dari penyidik, dan memberikan petunjuk dalam hal berkas perkara belum lengkap.perkara belum lengkap.

• Hubungan hukum secara horizontal dlm rangka sistem peradilan pidana terpadu

III.b. Tata CaraPra Penuntutan

1. Penyidik serahkan berkas kpd PU2. PU meneliti, 7 hari PU beritahu Penyidik

berkas sudah lengkap/belum3. Belum lengkap, PU kembalikan kpd 3. Belum lengkap, PU kembalikan kpd

Penyidik dengan Petunjuk4. 14 hari tidak dikembalikan oleh PU,

berkas dianggap lengkap5. 14 hari Penyidik melengkapi berkas dan

kembalikan kepada PU

IV. PENUNTUTAN

a. Pengertian

b. Wewenang Penuntut Umum

c. Surat dakwaan :1. Pengertian1. Pengertian

2. Fungsi / hakikat

3. Syarat

4. Bentuk

5. Perubahan

IV.a. Pengertian Penuntutan

Pasal 1 angka 7 KUHAP :

• Tindakan penuntut umum

• Melimpahkan perkara pidana

• ke pengadilan negeri yang berwenang• ke pengadilan negeri yang berwenang

• Dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini

• Dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

IV.b. WewenangPenuntut Umum

1. Menerima berkas perkara2. Melakukan Pra Penuntutan3. Memberikan perpanjangan penahanan4. Membuat surat dakwaan5. Melimpahkan perkara5. Melimpahkan perkara6. Memberitahukan waktu persidangan7. Melakukan penuntutan8. Menutup perkara demi hukum9. Melaksanakan penetapan hakim10. Melakukan tindakan lain

IV.c.1. PengertianSurat Dakwaan

• IR – 1848 :

• Surat / akta

• Memuat rumusan tindak pidana

• Yang didakwakan kpd terdakwa• Yang didakwakan kpd terdakwa

• Disimpulkan dari hasil penyidikan

• Merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan

IV.c.2. Fungsi / HakikatSurat Dakwaan

• Bagi Penuntut Umum :– Dasar penuntutan– Analisa yuridis dlm requisitoir– Upaya hukum

• Bagi Terdakwa / Penasihat Hukum:• Bagi Terdakwa / Penasihat Hukum:– Ajukan bukti yang meringankan– Dasar menyusun pembelaan– Upaya hukum

• Bagi Hakim :– Dasar pemeriksaan di sidang– Dasar menjatuhkan putusan

IV.c.3.Syarat-SyaratSurat Dakwaan

a. Syarat Formal :1. Tanggal dan tandatangan PU

2. Identitas terdakwa

b. Syarat Material :b. Syarat Material :1. Uraian cerjeleng tindak pidana

2. Waktu terjadinya tindak pidana

3. Tempat tindak pidana dilakukan

IV.c.4. BentukSurat Dakwaan

1. Tunggal

2. Alternatif

3. Subsidair

4. Kumulatif4. Kumulatif

5. Kombinasi / gabungan

IV.c.5. PerubahanSurat Dakwaan

• Pengadilan belum tetapkan hari sidang

• Paling lambat 7 hari sebelum sidang

• Bertujuan :– Sempurnakan surat dakwaan– Sempurnakan surat dakwaan

– Tidak melnjutkan penuntutan

V. UPAYA PAKSA

1. Penangkapan

2. Penahanan

3. Penggeledahan

4. Penyitaan 4. Penyitaan

V.1. Penangkapan

1. Pasal 1 angka 20

2. Pasal 16

3. Pasal 17

4. Pasal 184. Pasal 18

5. Pasal 19

V.1.1. Pasal 1 angka 20(Pengertian Penangkapan)

Adalah :

• Suatu tindakan penyidik

• Berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka / terdakwakebebasan tersangka / terdakwa

• Apabila terdapat cukup bukti

• Guna kepentingan penyidikan/penuntutan / peradilan

• Dalam hal dan menurut cara UU ini

V.1.2. Pasal 17 KUHAP

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukupcukup

V.1.3. Pasal 16

(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan

V.1.4. Pasal 18

(1) Pelaksana penangkapan petugas kepolisian ( penyidik lain ?)

(2) Tertangkap tangan tanpa SP

(3) Tembusan SP diberikan kpd keluarga(3) Tembusan SP diberikan kpd keluarga

V.1.5. Pasal 19 KUHAP

(1) Waktu penangkapan hanya 1 hari

(2) Terhadap pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecualui dua kali berturut-turt dipanggil tidak datang kali berturut-turt dipanggil tidak datang tanpa alasan yang sah.

V.2. Penahanan

a. Pengertianb. Syarat sahnya Penahananc. Tata cara Penahanand. Jenis Penahanand. Jenis Penahanane. Perhitungan Masa Tahananf. Penangguhan / Pengalihan Jenis

Penahanang. Batas Waktu Penahanan

V.2.a. Pengertian Penahanan

• Pasal 1 angka 21 KUHAP

Ialah :

• Penempatan tersangka / terdakwa di tempat tertentutempat tertentu

• Oleh penyidik / penuntut umum / hakim dengan penetapannya

• Dalam hal dan menurut cara dlm UU ini

V.2.b.Syarat sahnyaPenahanan

• Syarat Obyektif :a. Diancam pidana minimal 5 tahun/ lebihb. Tindak pidana tertentu

• Syarat Subyektif :• Syarat Subyektif :– Ada bukti yang cukup– Ada kekhawatiran tersangka/ terdakwa:

• Melarikan diri• Menghilangkan barang bukti• Mengulangi tindak pidana

V.2.c.Tata Cara Penahanan

• Dengan Surat perintah, memuat :– Identitas Tersangka/Terdakwa– Alasan penahanan– Tindak pidana yang disangkakan– Tindak pidana yang disangkakan

• Berita Acara Pelaksanaan :– Sejak kapan penahanan dilakukan– Tempat penahanan

• Turunan SP diberikan kpd keluargaTidak dipenuhi, dapat diajukan pra-peradilan

V.2.d. Jenis Penahanan

1. Tahanan Rumah Tahanan Negara

2. Tahanan Rumah

3. Tahanan Kota

V.2.e. Perhitungan Masa Tahanan

• Masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana yg dijatuhkan

• Penahanan RUTAN = jumlah lamanya ditahanditahan

• Penahanan Kota = 1/5

• Tahanan Rumah = 1/3

V.2.f. Penangguhan/PengalihanJenis Penahanan

1. Penangguhan Penahanan :a. Jaminan Uang

b. Jaminan Orang

2. Pengalihan Jenis Penahanan2. Pengalihan Jenis Penahanan

V.2.g. Batas Waktu Penahanan

• Penyidik : ………………….( 20 + 40 = 60 )– Alasan Khusus…………….. 30 + 30 = 60

• Penuntut Umum: …………( 20 + 30 = 50 )– Alasan Khusus…………….. 30 + 30 = 60

• Hakim Pengadilan Negeri..( 30 + 60 = 90 )• Hakim Pengadilan Negeri..( 30 + 60 = 90 )– Alasan Khusus……………… 30 + 30 = 60

• Hakim Pengadilan Tinggi… 30 + 60 = 90– Alasan Khusus……………… 30 + 30 = 60

• Hakim Mahkamah Agung… 50 + 60 = 110– Alasan Khusus……………… 30 + 30 = 60

V.3. Penggeledahan

a. Jenis Penggeledahan

b. Tata Cara Penggeledahan Rumah

c. Tata Cara Penggeledahan Badan

V.3.a. Jenis Penggeledahan

1. Penggeledahan Rumah

2. Penggeledahan Badan

3. Tata Cara Penggeledahan

V.3.a.1. Penggeledahan Rumah

• Tindakan Penyidik

• Memasuki rumah tempat tinggal, tempat tertutup lainnya

• Untuk melakukan tindakan :• Untuk melakukan tindakan :– Pemeriksaan

– penangkapan

• dalam hal menurut cara yang diatur dlm UU ini

V.3.a.2. PenggeledahanBadan

• Tindakan Penyidik

• memeriksa badan / pakaian Tsk

• Untuk mencari benda yg diduga keras ada pada badannya / dibawa pada badannya / dibawa

• Untuk di sita

V.3.b. Tata Cara Penggeledahan

1. Rumah :• Dibekali SP

• Izin dari Pengadilan Negeri

• Penghuni menolak / kosong didampingi • Penghuni menolak / kosong didampingi Kades / RW ,dua saksi

2. Badan

V.4. Penyitaan

a. Pengertian

b. Tata Cara Penyitaan

c. Benda yang dapat dilakukan penyitaan

d. Benda sitaan yg dapat dijual lelangd. Benda sitaan yg dapat dijual lelang

e. Pengembalian Benda Sitaan

V.4.a. Pengertian PenyitaanPsl. 1 angka 16 KUHAP

Adalah :• Serangkaian tindakan penyidik• Mengambil alih / menyimpan di bawah

penguasaannya• Benda : bergerak / tidak bergerak, berwujud / • Benda : bergerak / tidak bergerak, berwujud /

tidak berwujud• Untuk kepentingan pembuktian, dalam :

– Penyidikan– Penuntutan– Peradilan

V.4.b. Tata CaraPenyitaan

a. Oleh penyidik, dengan SP, Izin Ketua PNb. Sangat mendesak, tanpa izin setelah menyita

minta persetujuan Ketua PNc. Tertangkap tangan saat itu disitad. Menyita surat harus ada izin khususd. Menyita surat harus ada izin khususe. Benda ada pd orang lain, diminta utk

menyerahkan dg tanda terimaf. Surat rahasia harus ada izin khusus dari Ketua

PNg. Semua benda sitaan disimpan di Rupbasan

V.4.c.Benda yang dapatdilakukan Penyitaan

1. Benda/tagihan diperoleh dari tindak pidana

2. Alat melakukan tindak pidana3. Benda utk menghalangi penyidikan3. Benda utk menghalangi penyidikan4. Benda yg khusus dibuat utk melakukan

tindak pidana5. Benda lain yg mempunyai langsung dg

tindak pidana6. Benda yg ada dlm sitaan perdata/pailit

V.4.d.Benda Sitaanyang dapat di lelang

1. Benda yang cepat rusak, biaya simpan tinggi

2. Prosedur :a. Dengan persetujuan tersangkaa. Dengan persetujuan tersangka

b. Sisihkan utk BB

c. Uang Hasil lelang jadikan BB

d. BS berbahaya , terlarang > amankan

V.4.e.PengembalianBenda Sitaan

Sebelum putusan :• Tidak diperlukan lagi dik / tut• Perkara dihentikan dik / tut nya• Perkara dideponeer oleh JA• Perkara ditutup demi hukum• Perkara ditutup demi hukumSetelah putusan :• Dikembalikan kpd yg disebut dlm putusan• Dirampas untuk negara• Dirampas untuk dimusnahkan• Untuk bukti perkara lain

PEMERIKSAAN

a. Saksi

b. Ahli

c. Tersangka

Pemeriksaan Saksi

1. Menjadi saksi adalah kewajiban hukum2. Syarat sahnya kesaksian3. Pemanggilan4. Pemeriksaan dengan BA4. Pemeriksaan dengan BA5. Tidak dapat menjadi saksi dan dapat

mengundurkan diri sbg saksi6. BAP berisi tanya jawab7. Ditandatangani Penyidik, Saksi/Tsk

Pemeriksaan Ahli

• Minta pendapat

• Sebelum pemeriksaan disumpah/janji

• Dapat memberikan laporan

Pemeriksaan Tersangka

1. Tsk – Psl. 1 angka 14

2. Dipanggil secara sah

3. Diberitahukan :a. hak-haknya ( didampingi PH )a. hak-haknya ( didampingi PH )

b. Tindak pidana yg disangkakan

4. BAP dto Tersangka dan Penyidik

PRA PERADILAN

a. Pengertian

b. Obyek

c. Subyek

d. Acara d. Acara

e. Putusan

f. Gugurnya permintaan

Pengertian Praperadilan( Psl. 1 angka 10 )

Wewenang pengadilan negeri, untuk memeriksa dan memutus :

1. Sah/tidaknya penangkapan, penahanan atas permintaan Tsk/Kel/Kuasanya

2. Sah/tidaknya penghentian penyidikan / 2. Sah/tidaknya penghentian penyidikan / penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan

3. Permintaan ganti kerugian / rehabilitasi oleh Tsk/Kel/Kuasa yg perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Obyek Praperadilan

a. Tidak sahnya penangkapan

b. Tidak sahnya penahanan

c. Tidak sahnya penghentian Penyidikan

d. Tidak sahnya penghentian penuntutand. Tidak sahnya penghentian penuntutan

e. Tidak sahnya penyitaan

f. Ganti kerugian

g. Rehabilitasi

Subyek Praperadilan

1. Tidak sahnya penangkapan/penahananOleh : Tersangka / Keluarga / Kuasanya

2. Tidak sahnya penghentian penyidikanOleh : PU, Pihak ketiga ybkpt

3. Tidak sahnya penghentian penuntutan3. Tidak sahnya penghentian penuntutanOleh : Penyidik, Pihak Ketiga ybkpt

4. Tidak sahnya penyitaanOleh : Tsk / Kel, Pihak Ketiga ybkpt

5. Ganti rugi / RehabilitasiOleh Tsk / Kel, Pihak ketiga ybkpt

Acara PemeriksaanPraperadilan

1. Permintaan diajukan kpd PN tempat termohon tinggal

2. Hakim tunggal, panitera yg menetapkan setelah tiga hari ditunjuksetelah tiga hari ditunjuk

3. Hakim mendengar keterangan pemohon, Tsk, pejabat yg berwenang, surat-surat yg berhubungan dengan perkara

4. Tujuh hari harus sudah putus.

PutusanPraperadilan

1. Penangkapan / penahanan tidak sah :a. Tsk/Tdw segera dikeluarkanb. Besarnya ganti rugi + rehabilitasi

2. SP-3 tidak sah penyidikan/penuntutan dilanjutkandilanjutkan

3. SP-3 sah :a. Tsk ditahan > tetapkan ganti kerugian + rehabilitasib. Tsk tidak ditahan > rehabilitasi

4. Penyitaan tidak sah > BS dikembalikan 5. Tidak dapat dimintakan banding, kecuali SP-3

Gugurnya PermintaanPraperadilan

• Perkara pokoknya sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri

• Perkara praperadilan belum selesai / belum diputusbelum diputus

• Maka permintaan praperadilan gugur demi hukum.

GANTI KERUGIAN

a. Pengertian

b. Pemeriksaan

c. Bentuk Putusan

d. Daluarsad. Daluarsa

e. Jumlah besarnya

Pengertian

• Hak seseorang utk mendapatkan pemenuhan/tuntutannya

• Berupa imbalan sejumlah uang, karena :– ditangkap, ditahan, dituntut / diadili tanpa – ditangkap, ditahan, dituntut / diadili tanpa

alasan UU atau

– kekeliruan orangnya/hukum yg diterapkan

Pemeriksaan

1. Diperiksa oleh praperadilandlm hal perkara pokoknya belum diperiksa / diperiksa oleh pengadilan negeri

2. Diperiksa pengadilan negeria. Dalam hal perkara pokoknya sudah diperiksa /

diputus pengadilan

b. Sejauh mungkin diperiksa oleh hakim yg sama

c. Acara pemeriksaan praperadilan

d. Putusan berbentuk Penetapan.

Daluarsa

• Dalam waktu 3 bulan sejak putusan MKHT

• Terhadap sah/tidaknya penghentian dik / tut, 3 bln sejak SP-3 diberitahukan

Jumlah Besarnya

1. Rp.5.000,- s/d Rp.1.000.000,-

2. Mengakibatkan sakit/cacat max Rp.3.000.000,-

3. Ganti rugi dibayar oleh MenKeu / Kantor 3. Ganti rugi dibayar oleh MenKeu / Kantor Perbendaharaan negara.

Penggabungan Ganti Rugidg perkara pidana

• Tindak pidana menimbulkan kerugian

• Hakim atas permintaan korban dapat menetapkan digabungkan ganti rugi dengan perkara pidananyadengan perkara pidananya

• Sebelum PU mengajukan tuntutannya

• Dasar hukum Psl. 98 – 101 KUHAP

Tata cara Pemeriksaan

1. PN menimbang apakah berwenang mengadili gugatan perdata tsb;

2. HA Perdata yg berlaku

3. Putusan Hakim hanya menetapkan biaya yg 3. Putusan Hakim hanya menetapkan biaya yg telah dikeluarkan oleh korban;

4. Perkara pidana mkht, perdatanya juga mkht

5. Banding, termasuk perdatanya

6. Pidana tidak banding, perdatanya tidak bisa banding

Pelaksanaan Putusan

• Perkara pidananya oleh Jaksa

• Ganti rugi dilaksanakan oleh Panitera / Juru Sita.

Rehabilitasi

• Hak seseorang

• Untuk mendapat haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, karena :martabatnya, karena :– ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili

– Kekeliruan orang / hukumnya

Tata Cara Pengajuandan Pemeriksaan

Permintaan 14 hari setelah putusan 1. Pra peradilan :

1. Diajukan kpd PN yg berwenang2. Amar : memulihkan hak pemohon, dst.3. Petikan penetapan praperadilan disampaikan kpd 3. Petikan penetapan praperadilan disampaikan kpd

pejabat ybs dan ditempelkan di papan pengumuman.

2. Peradilan biasa1. Putusan bebas, ontslag maka rehabilitasi tanpa

diminta dicantumkan dalam putusan;2. Amar : memulihkan hak terdakwa…dst.3. Ditempelkan di papan pengumuman PN.

IX. KONEKSITAS

a. Pengertian

b. Penyidikan

c. Wewenang mengadili

d. Penuntutand. Penuntutan

e. Pemeriksaan Sidang

f. Praperadilan Koneksitas

IX.a. Pengertian Koneksitas

• Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk :– Lingkungan peradilan umum

– Lingkungan peradilan militer– Lingkungan peradilan militer

IX.b. PenyidikanKoneksitas

• Oleh Tim Tetap yang anggotanya :– Penyidik Polri, PPNS – Polisi Militer– Oditur Militer / Odmil tinggi

• Hasilnya diteliti bersama JPU dan Otmil utk • Hasilnya diteliti bersama JPU dan Otmil utk menentukan pengadilan mana yg berwenang;– Bila ke Peradilan Umum Papera membuat keputusan

dan segera menyerahkan kpd JPU– Bila ke Peradilan Militer, keputusan Papera menjadi

dasar Odmil utk usulkan ke Menhan + Menkumdang agar diadili oleh Pengadilan Militer.

IX.c. Wewenang MengadiliPerkara Koneksitas

• Titik berat pada kerugian akibat tindak pidana

• Diteliti oleh Jaksa Tinggi dan Odmil

• Ada perbedaan, diputus oleh Jaksa Agung • Ada perbedaan, diputus oleh Jaksa Agung + Oditur Jenderal.

IX.d. Peradilan Koneksitas

• Oleh Pengadilan Negeri :– Hakim Ketua dari PN

– Hakim anggota Hakim PN dan Hakim Militer

– Hukumnya : KUHAP– Hukumnya : KUHAP

• Oleh Pengadilan Militer :– Hakim Ketua dari Hakim Militer

– Anggota : Hakim Militer + Hakim PN

– Hukum Acara : UU 6/1950 jo UU 1/1958

PEMBUKTIANPERKARA PIDANA

1. Sistem / Teori Pembuktian :a. Umumb. Di Indonesia

2. Alat Bukti :a. Jenis Alat Buktia. Jenis Alat Buktib. Kekuatan pembuktianc. Barang Bukti

3. Pembuktian :a. Beban Pembuktianb. Tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutanc. Persidangand. Perbedaan keterangan di penyidikan dengan di sidang

Sistem / TeoriPembuktian

a. Umum :1. Keyakinan Hakim semata (conviction intime)2. Keyakinan Hakim atas alasan logis

( conviction raisonnee )3. Pembuktian menurut UU secara positif (positif

wettelijk stelsel)wettelijk stelsel)4. Pembuktian menurut UU secara negatif

( negatif wettelijk stelsel )b. Di Indonesia :

– Negatif wettelijk stelsel– Pasal : 183 KUHAP

JenisAlat Bukti

Pasal 184 KUHAP:

• Keterangan Saksi

• Keterangan Ahli

• Surat• Surat

• Petunjuk

• Keterangan Terdakwa

Kekuatan Pembuktianketerangan Saksi

Keterangan Saksi ( Psl.185 )1. Apa yang diterangkan di sidang ( disumpah )2. Seorang Saksi tidak cukup membuktikan3. Disertai satu alat bukti sah lain ( Ps. 183 )4. Bukti rantai (ketting bewijs)4. Bukti rantai (ketting bewijs)5. Pendapat, rekaan, bukan ket. Saksi ( Ps.1 no.27)6. Harus diperhatikan :

a. Persesuaian antar saksib. Persesuaian dg alat bukti lainc. Alasan memberikan keterangand. Cara hidup / kesusilaan saksi

Kekuatan BuktiKeterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP :

• Apa yang dinyatakan di sidang ( setelah disumpah )

• Dapat juga diberikan di penyidik / penuntut • Dapat juga diberikan di penyidik / penuntut umum dengan laporan dibawah sumpah

Kekuatan BuktiSurat

Pasal 187 KUHAP :

• Dibuat atas sumpah jabatan :– BA / surat lain ttg keterangan, kejadian,

keadaan, dilihat, dialamikeadaan, dilihat, dialami

– Yang dibuat menurut per-uu-an

– Surat keterangan ahli

– Surat lain yg ada hub. dg alat bukti lain

Kekuatan PembuktianPetunjuk

Pasal 188 KUHAP• Adalah : perbuatan, kejadian, keadaan

bersesuaian menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya

• Diperoleh dari : Ket. Saksi, Surat, Keterangan • Diperoleh dari : Ket. Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa

• Kekuatan pembuktian diserahkan kepada Hakim dg arif, bijaksana, cermat, seksama dan hati nurani.

• Tipikor, KPK : pengertiannya diperluas

Kekuatan PembuktianKeterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP :

1. Apa yg dinyatakan di sidang yg ia lakukan, ketahui, alami sendiri

2. Ket. diluar sidang dapat membantu 2. Ket. diluar sidang dapat membantu

3. Hanya dapat digunakan thd dirinya

4. Tidak cukup utk membuktikan, harus disertai alat bukti lain

Barang Bukti

• Ialah : benda bergerak, tidak bergerak, yg mempunyai hubungan dg tindak pidana

• Harus disita dg BA oleh penyidik dg izin Ketua PNKetua PN

• Barang bukti ini dapat menjadi petunjuk karena dapat menghubungkan antara TKP, Korban dan Tsk.

Beban Pembuktian

• Tidak diatur di KUHAP

• Pasal 66 Terdakwa tidak dibebani Pembuktian

• Perdata : siapa yang mendalilkan ia harus • Perdata : siapa yang mendalilkan ia harus membuktikan ( Jaksa mendakwa )

• UU -Tipikor :– PU wajib membuktikan

– Ada pembuktian terbalik

Pembuktiantahap Penyelidikan

• Tidak semua perkara melalui tahap LID• Penyelidik mempunyai wewenang:

– Menerima laporan + pengaduan– Mencari keterangan dan barang bukti– Menyuruh berhenti– Menyuruh berhenti– Tindakan lain

• Atas perintah penyidik :– Penangkapan, larangan meninggalkan tempat,

penggeledahan, penyitaan;– Pemeriksaan dan penyitaan surat– Mengambil sidik jari / memotret– Membawa orang ke penyidik

Pembuktian dalam TahapPenyidikan

• Tugas pokok penyidik adalah mencari bukti (termasuk barang bukti)

• Dari bukti-bukti itu, penyidik menentukan apakah perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

• Apabila penyidik dengan bukti-bukti itu berpendapat telah terjadi tindak pidana serta sudah dapat ditentukan tersangkanya maka ia melimpahkan ke PU

Pembuktian dalam Penuntutan

• PU menerima hasil penyidikan

• PU meneliti : apakah orang dan / benda hasil penyidikan telah memenuhi syarat pembuktian pembuktian

• Bila tidak cukup bukti PU menghentikan penuntutan

• Bila telah lengkap dan memenuhi persyaratan > dilimpahkan ke PN

Pembuktiandi Persidangan

• Bukti-bukti tahap DIK diperiksa di sidang apakah dapat dijadikan alat bukti yang sah

• Apakah yang dinyatakan di sidang oleh :– Saksi di sidang dapat menjadi alat bukti keterangan

saksi– Ahli di sidang dapat dijadikan alat bukti ket. Ahli– Terdakwa dapat dijadikan alat bukti keterangan

terdakwa– Apakah surat (barang bukti) yg diajukan di sidang

dapat dijadikan alat bukti surat• Apakah barang bukti,ket.saksi,surat, ket.Tdw

dapat dijadikan alat bukti petunjuk oleh Hakim

XI. UPAYA HUKUM

1. Pengertian

2. Jenis :a. Upaya hukum biasa :

1. Perlawanan1. Perlawanan

2. Banding

3. Kasasi

b. Upaya hukum luar biasa :1. Kasasi demi kepentingan hukum

2. Peninjauan kembali

XI.1. PengertianUpaya Hukum

• Pasal 1 angka 12 KUHAP :

• Hak terdakwa / PU

• Untuk tidak menerima putusan pengadilan

• Berupa :• Berupa :– Perlawanan -- Kasasi

– Banding -- Peninjauan Kembali

• Dalam hal dan menurut cara UU ini

XI.2.a.1. Perlawanan

• Psl. 156 KUHAP, keputusan Hakim atas :– Pengadilan tidak berwenang mengadili– Dakwaan tidak dapat diterima / dibatalkan

• Pasal 80, 81 KUHAP : perlawanan atas • Pasal 80, 81 KUHAP : perlawanan atas putusan praperadilan ttg sah/tidaknya penghentian penyidikan / penuntutan.

• Pasal 214 (4) : Perlawanan atas putusan APPLLJ yang tidak dihadiri TDW berupa perampasan kemerdekaan

XI.2.a.2. Upaya HukumBanding

• Psl. 21 UU - 22/2002 :– Putusan tidak : bebas, ontslag *)

• Psl. 67 KUHAP :– Putusan tidak : bebas, ontslag *) yang – Putusan tidak : bebas, ontslag *) yang

menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum,

– Putusan dlm perkara APC

*) lihat pasal 191 (2) KUHAP

XI.2.a.3. Upaya HukumKasasi

• Pasal 244 KUHAP :– Oleh PU atau Terdakwa / PH– Kecuali putusan bebas

• Pasal 253 (1) KUHAP, alasan Kasasi :– Peraturan hukum tidak diterapkan– Peraturan hukum tidak diterapkan– Cara mengadili tidak menurut UU– Pengadilan melampaui batas kewenangan

• Surat MARI : MA/Peb/2651/83 , Yurisprudensi MA No.19/Kr/1969 :– Putusan bebas tidak murni dapat dikasasi

XI.2.b.1. Upaya Hukum Luar BiasaKasasi demi Kepentingan Hukum

• Pasal 259 – 262 KUHAP

• Terhadap putusan MKHT : PN, PT, peradilan militer ; kecuali putusan MA

• Oleh Jaksa Agung• Oleh Jaksa Agung

• Tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan

XI.2.b.2. Upaya Hukum Luar BiasaPeninjauan Kembali

• Psl.23 UUKK : hanya satu kali• Pasal 263 KUHAP• Terhadap putusan MKHT ( semua tingkat)• Kecuali putusan bebas / ontslag• Terpidana / Ahli waris *)• Terpidana / Ahli waris *)• Alasan :

– Ada novum– terbukti tidak dipidana– Kekhilafan / kekeliruan Hakim

*) dalam perkembangannya Jaksa juga bisa PK : M.Pakpahan, Polycarpus.

X. PELAKSANAANPUTUSAN PENGADILAN

• Psl. 36 UUKK

• Psl. 270 – 276 KUHAP

• Terhadap Putusan yang telah MKHT

• Oleh Jaksa :• Oleh Jaksa :– Mati : menurut UU no. 2/Pnps/1964

– Penjara/kurungan > Lapas

– Denda : 1 bulan (dpt diperpanjang), APC = seketika

– Bersyarat : dilakukan dg wasmat sungguh-2

– Biaya perkara

Penutup

Terima kasih atas perhatiannya

WWW