Pengantar

Aliansi Masyarakat Peduli Evolusi Geothermal Salak (AMPEGS) merupakan jaringan relawan Group Facebookers yang memiliki kepedulian terhadap keberadaan Cevron Geothermal Salak, Ltd (CGS). AMPEGS mengkritisi isu-isu perbaikan kesenjangan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar Cevron Geothermal Salak,Ltd.

Sehubungan dengan itu, AMPEGS telah menyelenggarakan kegiatan dialog Tripartit antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Cevron Geothermal Salak,Ltd dan Masyarakat dari Kecamatan Kalapanunggal dan Kabandungan, yang laksanakan pada Hari Rabu, tanggal 27 Januari 2010 bertempat Gedung Koperasi Wibawa, Kec. Kalapanunggal.

Dialog tersebut bertujuan untuk membangun gagasan dan kesepakatan tiga pihak (Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat) dalam harmoni komunikasi dan informasi yang seimbang sehingga tercipta wacana berfikir konstruktif menuju kehidupan berdampingan yang saling mendukung

Dalam tradisi kajian kebijakan program publik, agenda setting bukan saja merupakan matarantai awal tapi sekaligus merupakan tahapan paling kritis dalam keseluruhan rangkaian proses kebijakan program tersebut. Pertarungan gagasan yang sesungguhnya dalam perumusan kebijakan program publik terletak di ranah ini, sebagai arena kontestasi pertarungan gagasan juga lebih bercorak ideologis-horisontal-politis, sehingga menjadi mungkin bagi kita untuk memprediksi apa yang disebut sebagai “policy behavior”, perilaku kebijakan, yang masing-masingnya akan memiliki implikasi yang berbeda pada masyarakat secara luas.

Di ranah ini pulalah, sebuah isu mendapatkan pijakan awal untuk memiliki legalitas dari birokrat dan dukungan dari masyarakat, lebih dari itu, kebijakan itu juga memerlukan sebuah kepastian agar dapat dilaksanakan secara konkret di tingkat implementasi program.

Atas dasar pemahaman tersebut –dan dengan mengingat kompleksitas persoalan yang terjadi– penyusunan rekomendasi dari Dialog Tripartit ini lebih memusatkan perhatian pada faktor-faktor dinamis baik pada tataran struktural, sosial, maupun kultural yang secara potensial mendinamisasi hasil kajian dari Dialog tersebut. (Transkrip Dialog terlampir)

Banyak orang mungkin setuju bahwa terdapat banyak faktor dinamis dari Dialog tersebut, namun tidak selalu semua bisa bersepakat untuk menentukan faktor mana yang lebih prioritas. Oleh karenanya, rekomendasi ini pun tak hendak berargumentasi tentang faktor mana yang dianggap paling penting dibandingkan yang lain, tetapi lebih mendeskripsikan faktor-faktor tersebut secara bersamaan. Dengan cara itu diharapkan dapat ditemukan solusi yang bersifat lebih komprehensif dalam menyikapi PLTP salak yang di kelola oleh CGS.

Team Inisiator Dialog Tripartit“AMPEGS”

BAB I

GAGASAN KRITIS AMPEGS

I. Sumber Daya Alam Dan Kemakmuran Rakyat

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan TAP MPR IX/MPR/2001 Uraian 116 D dan 116 E serta Peraturan Penerintah RI No.51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

“Tidak memanfaatkan karunia Tuhan ini untuk mengatasi krisis listrik adalah sebuah kebodohan, Tapi membiarkan eksplorasi dan eksploitasi geothermal merusak ekologi, mengabaikan reklamasi lahan dan sikap tak peduli atas munculnya dampak sosiologi ekonomi sebagai akibat ikutan untuk geothermal adalah kebodohan lain”.

Potensi panas bumi di Jawa Barat mencapai 5411 MW atau 20% dari total potensi yang dimiliki Indonesia. Sebagian potensi panas bumi tersebut bahkan telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik seperti PLTP Kamojang di dekat Garut, memiliki unit 1, 2, 3 dengan kapasitas total 140 MW. Potensi yang masih dapat dikembangkan sekitar 60 MW; PLTP Darajat, 60 km sebelah tenggara Bandung dengan kapasitas 55 MW; PLTP Gunung Salak di Sukabumi, terdiri dari unit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan kapasitas total 330 MW dan PLTP Wayang Windu di Pangalengan dengan kapasitas 110 MW. Jadi PLTP Salak yang dikelola oleh CGS merupakan Potensi energi terbesar yang ada di Jawa Barat.

Eksplorasi Geothermal memang bukan jenis penambangan terbuka, karena menggunakan teknik pengeboran. Tapi pemandangan di lokasi bekas sumur geothermal itu seperti mementahkan klaim bahwa PLTP sebagai proyek energi ramah lingkungan. Di proses hilir (produksi), PLTP diakui membuang emisi gas yang rendah sehingga tidak beresiko besar mencemari udara. Tapi di proses hulu (tahap eksplorasi dan eskploitasi), cenderung merusak. Kegiatan geothermal tak cukup hanya membabat hutan untuk pengeboran, tapi juga memangkas punggung gunung untuk pembuatan sumur-sumur injeksi, kolam-kolam raksasa penampungan limbah, kolam pengendapan, sampai pembukaan jalan penghubung (jalan tambang) dari satu blok sumur geothermal ke blok sumur geothermal lainnya. Bisa dibayangkan bagaimana tingkat kerusakan ekologi jika pengembangan eksplorasi menyebar ke hutan-hutan lindung.

Pengelolaan usaha panas bumi oleh CGS, yang sudah di mulai dari tahun 1982 dan baru berproduksi pada 1994 ( ketika itu masih dikelola oleh Unocal Geothermal Indonesia/UGI kemudian pada bulan Juni tahun 2003 beralih ke Chevron Geothermal Salak/CGS ), dengan wilayah kerja panas bumi lapangan Gunung Salak seluas 100 KM2 terletak pada dua Kabupaten yaitu di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kabandungan dan akan mengarah ke Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi. Terdiri dari 69 sumur panas bumi, reservoir didominasi oleh uap dengan temparatur 220-315 derajat celcius, 6 unit pembangkit listrik yang mampu menghasilkan 375 MWe serta operator lapangan panas bumi. Khusus sumur panas bumi terdiri dari : 16 sumur injeksi, 6 sumur monitor, 4 sumur abandon/idle dan 43 sumur

produksi/pengembangan yang tersebar dalam beberapa tahap yaitu Salak I 60 MWe, Salak II 60 MWe, Salak III 60 MWe, Salak IV 65 MWe, Salak V 65 MWe dan Salak VI 65 MWe.

Aktivitas pengolahan usaha panas bumi yang dilakukan oleh CGS dalam kurun waktu tahun 2002-2006 telah menghasilkan produksi uap dan listrik tenaga panas bumi yaitu Tahun 2002 : uap 21,7 juta ton uap dan listrik 2,7 MWh. Tahun 2003 : uap 21,3 juta ton dan listrik 2,6 juta MWh. Tahun 2004 : uap 22,6 juta ton dan listrik 2,7 juta ton MWh. Tahun 2005 : uap 24,1 juta ton dan listrik 2,9 juta MWh serta di tahun 2006 : uap 24,5 juta ton dan listrik 2,9 juta MWh.

Dari data di atas, terdapat beberapa titik lokasi PLTP salak yang potensi sumur (well output)-nya tidak produktif atau tidak menghasilkan uap dan listrik, yaitu AWI 17/West 8, AWI 19/North, AWI 20, AWI 22/South 5.

II. Dampak Ekologi

Pengeboran sumur geothermal menghasilkan berbagai macam limbah, Dalam eksplorasi geothermal jumlah limbah yang paling besar dihasilkan adalah drill cutting (serpih bor), Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 jo 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), bahwa limbah yang dihasilkan termasuk dalam limbah B3 yang wajib untuk dikelola, salah satunya adalah drill cutting.

Dampak pembangunan PLTP Salak yang di kelola CGS ini sangatlah ekstensif, antara lain :

1. Ancaman hujan asam yang akan merugikan masyarakat2. Terganggunya stabilitas tanah sehingga bisa menimbulkan bahaya erosi dan amblesan

(subsidence) akibat pengeboran (Drilling) dan lalu lalangnya kendaraan pengangkut alat-alat berat (Trailler).

3. Menyusut dan menurunnya debit maupun kwalitas sumber mata air tanah maupun sungai-sungai di sekitar area pembangunan yang akan menyebabkan gangguan pada kehidupan biota perairan dan menurunkan kemampuan tanah untuk menahan air, sebagaimana yang terjadi pada Sungai Cibeureum.

4. Berubahnya tata guna lahan, terutama di kawasan enclave atau Taman Hutan Rakyat (Tahura), di mana diperlukan waktu antara 30-50 tahun untuk mengembalikan fungsi hutan seperti semula.

5. Terganggunya kelimpahan dan keanekaragaman jenis biota air karena diperkirakan akan tercemar zat-zat kimia SO 2, C0 2 , CO, NO 2 dan H 2 S,

6. Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat sekitar karena udara akan tercemar gas H 2 S yang dihasilkan PLTP pada tahap uji coba sumur pemboran.

Pertanyaanya kemudian,

- Berapa besar kehancuran ekologi bila terjadi kegagalan eksplorasi dan eksploitasi di Gunung Salak?,

- Bagaimana pula dampaknya jika reklamasi lahan tidak segera dilakukan begitu area bekas eksplorasi dan eksploitasi dibiarkan?,

- Seberapa besar tingkat kegempaan (seismisitas), akibat erosi dan amblesan (subsidence) tanah?,

- Seberapa besar bahaya zat-zat kimia SO 2, C0 2 , CO, NO 2 dan H 2 S terhadap lingkungan CGS ?,

- Sejauh mana CGS sudah menyampaikan atau melakukan sosialisasi dampak ekologi dari eksplorasi dan eksploitasi PLTP Salak kepada masyarakat?,

- Ke mana limbah-limbah drill cutting di buang?,atau kalau di kelola, untuk apa?, Apakah bermanfaat atau membahayakan untuk masyarakat?,

- Tindakan apa saja yang sudah, sedang dan akan dilakukan CGS untuk mengembalikan fungsi kawasan enklave atau Taman Hutan Rakyat (Tahura)?,

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi sangat penting untuk diketahui masyarakat Kalapanunggal-Kabandungan (mengingat kondisi Alam saat ini sulit diprediksi, bencana gempa, tanah longsor dan banjir terjadi di mana-mana), sehingga masyarakat bisa memahami seberapa besar tanggung jawab CGS dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan terhadap keberlangsungan ekologi Gunung Salak.

Mungkin banyak Masyarakat yang prihatin terhadap rusaknya lingkungan atau hutan (termasuk Gunung Salak) yang selama ini dituding sebagai penyebab terjadinya serangkaian bencana alam. Akan tetapi, kita seperti kesulitan, bahkan cenderung tidak bisa berbuat banyak karena belum muncul kesadaran kolegial untuk memperbaiki kerusakan lingkungan secara bersama, terintegrasi, dan mendasar. Untuk bahan renungan bersama, kita harus mengingat kembali pesan para leluhur di tanah pasundan “TATA DUNYA TITI BUMI, HIRUP WALUYA LALUGINA PATI” (Uruslah alam rawatlah bumi, sehingga hidup akan tenteram, matipun dalam kelapangan)

III. Dampak Sosial dan Ekonomi

Berbicara dampak social dan ekonomi, sudah pasti akan berbicara Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial yang wajib dilaksanakan CGS sebagai sebuah perusahaan terhadap masyarakat lokal – masyarakat di Kecamatan Kalapanunggal dan Kabandungan. Tanggung jawab sosial terhadap perusahaan sebelumnya hanya bersifat voluntary (sukarela), tetapi saat ini sifatnya sudah mandatory atau wajib bagi perusahaan, utamanya perusahaan yang melakukan pengolahan terhadap Sumber Daya Alam

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibiliy (CSR) sebagaimana termaktub di dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal LNNo.67 TLN No.4274, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL), muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa pada dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat dan lingkungan alam. Seiring dengan dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari stakeholder perusahaan, maka konsep tanggung jawab sosial muncul dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. Stakeholder yang dimaksud diantaranya adalah para shareholder, karyawan (buruh), customer, komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain sebagainya.

Demikian juga dengan Chevron Geothermal salak, Ltd (CGS), corporate social responsibiliy merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam kegiatan Perusahaan, khususnya organisasi Chevron Geothermal salak,Ltd (CGS). CGS jangan sekedar berfikir untuk mengeksploitasi keuntungan tanpa ada kepedulian terhadap lingkungan sekitar. CSR bukan cost tapi merupakan investasi untuk mengembangkan Chevron Geothermal salak,Ltd (CGS), baik dari sisi keamanan, kepedulian, termasuk kesejahteraan umum. Boleh jadi sukses yang dicapai oleh CGS, tidak semata – mata karena kepandaian manajemennya semata, tapi mungkin juga karena banyaknya do’a yang terpanjat dari lingkungan sekitar untuk Chevron Geothermal salak,Ltd.

CSR Chevron Geothermal salak,Ltd atau lebih dikenal dengan Community Engagement (CE) memaparkan kegiatan-kegiatannya selama tahun 2009 seperti yang disampaikan pada saat vendor days, tanggal 10 Desember 2009, pelaksanaantanggung jawab sosial Chevron Geothermal salak,Ltd ( CGS ) antara lain Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat Seperti Infrastruktur (26%), Kontribusi, LH dan Kebudayaan (10%), Pendidikan dan Pelatihan (20%), Kebutuhan dasar kesehatan (20%) serta LKM dan UKM (24%).

Tidak bisa dipungkiri, bagi perusahaan-perusanaan besar seperti CGS, adanya regulasi mengenai tanggung jawab sosial yang ketat terhadap perusahaan dapat menjadi alternatif untuk berpindah ke negara yang memiliki regulasi tanggung jawab sosialnya lebih longgar. Dilema ini yang dihadapi oleh negara miskin dan berkembang seperti Indonesia, jika terlalu ketat maka otomatis investor akan mengurungkan niatnya berinvestasi, tetapi sebaliknya jika terlalu longgar akan merugikan rakyat, lingkungan dan alam.

World Business Council on Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Definisi lain, CSR adalah tanggung jawab perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan stakeholders sehubungan dengan isu-isu etika, sosial dan lingkungan, di samping ekonomi.

Bagi perusahaan sebesar CGS, reputasi dan citra korporat merupakan aset utama dan tak ternilai harganya. Oleh karena itu segala upaya, daya dan biaya harus digunakan untuk memupuk, merawat serta menumbuhkembangkannya sehingga akan terwujud penegakan Good Corporate Governance (GCG) yang berlandaskan pada tiga hal:

1. Fair kepada seluruh stakeholders (tidak hanya kepada shareholders). 2. Proaktif sebagai agent of change dalam pemberdayaan masyarakat lokal. 3. Efisien dan berhati-hati dalam menentukan kebijakan anggaran untuk seluas-luasnya

kepentingan Masyarakat.

Sasaran dari Program CSR baik Pengembangan Masyarakat maupun Pengembangan Hubungan (Community Development/CD & Relations Development/RD) adalah :

- Pemberdayaan Sumber Daya Manusia/SDM - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. - Pembangunan Fasilitas Sosial/Umum. - Pengembangan Kesehatan Masyarakat, Pendidikan, Sosial dan Budaya.

Dalam Annual Report CGS, 2007 di jelaskan : ”Chevron Geothermal Salak Ltd. (CGS) merupakan perusahaan pertambangan yang bergerak dalam bidang pertambangan gas alam dengan

memanfaatkan panas yang terkandung didalam perut bumi (Geothermal Energy). Keberlangsungan perusahaan ini tidak terlepas dari kewajibannya untuk membayar pajak dan melakukan CSR (Corporate Social Responsibility) yang dalam prosesnya diurusi oleh bagian eksternal perusahaan atau yang biasa disebut kehumasan yang berhubungan dengan pihak-pihak luar perusahaan. CSR CGS lebih disebut sebagai Community Engagement (CE) daripada Community Development/Corporate Social Responsibility karena konsep CE lebih bersifat luas dengan memadu padankan konsep-konsep yang terdapat pada pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi dengan pihak lain, tidak hanya sekedar memberdayakan masyarakat saja tetapi melihat keberlangsungan dan keterlibatan aktif berbagai pihak dalam menjalankan prosesnya. CE yang dilakukan CGS berdasar pada 3 aspek yaitu; Pendidikan, Kesehatan, Komunikasi dan berfokus di tiga kecamatan sekitar wilayah kerja yaitu; Kalapanunggal, Kabandungan dan Pamijahan”

Implementasi dari CSR Chevron Geothermal Salak Ltd. (CGS) adalah program-program Community Development and Local Business Development (CD LBD), dengan harapan terwujudnya integrasi kepentingan dan tanggung jawab antara Corporate, Birokrat Dan Masyarakat dalam kerangka saling menguntungkan (teori simbiosis mutualisme).

Akan tetapi fakta yang terjadi, semua bertahan pada kepentingan masing-masing ;

1. Masyarakat masih jauh dari merasa puas terhadap apa yang dilakukan oleh CGS melalui program-program CSR-nya, sehingga Masyarakat merasa masih memiliki hak untuk menuntut lebih banyak.

2. Corporate CGS merasa sudah berbuat banyak bahkan lebih dari cukup untuk kepentingan Masyarakat.

3. Birokrat ( Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa ) merasa memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak yang terdiri atas Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bahkan mungkin bagi hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dengan terjadinya peralihan pengelolaan PLTP salak, dari semula oleh Unocal Gheothermal Ingonesia (UGI) ke Chevron Geothermal Salak Ltd. (CGS) sebagai sebuah peristiwa hukum yang memiliki konskuensi hukum pula seperti termaktub didalam Undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang kewajiban membayar BPHTB jika terdapat peristiwa hukum yang mengakibatkan perolehan hak atas tanah.

Berbagai permasalahan sosial kemudian timbul ( walaupun bentuk permasalahannya bisa di sebut ‘antara ada dan tiada’ ) sebagai dampak sosio phsycologis dari kondisi tersebut, antara lain :

1) Masalah ketenagakerjaan. Masih derasnya tuntutan prioritas tenaga kerja ‘Pribumi’ atau Putra Daerah yang terkadang harus dilakukan dengan cara frontal untuk mendapat respon, baik dari CGS maupun Perusahaan rekanan CGS. Hal yang wajar jika kemudian issue ‘Pribumi / Putra Daerah’ dan ‘Non Pribumi’ semakin menguat. Kasus terjadinya pemulangan paksa tenaga-tenaga kerja yang berasal dari daerah lain oleh masyarakat lokal di Chevron Geothermal Darajat – Garut tidaklah perlu terjadi di CGS. Hal ini sangat berbahaya dan perlu mendapat perhatian serius dari corporate maupun birokrat.

2) Masalah pemberdayaan pengusaha lokal (LBD) yang cenderung tebang pilih bahkan terkesan menafikan azas persaingan sehat dalam tender. (Hal yang lebih buruk adalah munculnya image ada oknum-oknum internal CGS yang ikut bermain menjadi ‘Makelar’ Tender atau bahkan menjadi pengusaha ‘Terselubung’)

3) Amarah Sosial menjadi hal yang rentan dan mudah terpicu, Masyarakat Kalapanunggal-Kabandungan akan sangat mudah terprovokasi, persoalan kesejahteraan masyarakat yang berkolaborasi dengan kondisi perekonomian yang sulit menjadi pemantik utama, sehingga keamanan iklim investasi CGS, setiap saat bisa berubah menjadi status ‘Terancam’, ketika Amarah Sosial ini membuncah, sulit digambarkan apa yang akan terjadi. Kasus yang terjadi di Freeport Indonesia di Papua tidak perlu terulang di CGS di Gunung Salak.

4) Harmoni Komunikasi dan informasi antara Corporate dengan Masyarakat seolah tidak berjalan, Masyarakat memandang CGS terlalu Over Protectif ( Untuk masuk ke area CGS, Masyarakat merasa terlalu dipersulit, bahkan terkesan dilarang, ditambah oleh sikap arogan sebagian kecil oknum karyawan CGS, hal ini menumbuhkan rasa tidak memiliki yang kuat dalam diri masyarakat terhadap CGS), pada sisi lain CGS menganggap Masyarakat terlalu banyak menuntut (dengan banyaknya permintaan bantuan mengatasnamakan kepentingan Umum/Masyarakat yang tidak ada hentinya).

5) Kurangnya perhatian dan sentuhan CGS (mungkin lebih tepatnya tidak adanya pemerataan) terhadap pemberdayaan dan pembangunan desa-desa di Kecamatan Kalapanunggal-Kabandungan yang letak geografis-nya jauh dari lokasi CGS. Hal ini memperlebar gap sosial masyarakat di desa-desa tersebut.

6) Kebijakan-kebijakan pelaksanaan CSR CGS yang terkesan sepihak, lebih mengakomodir kepentingan daripada kebutuhan masyarakat, akibatnya banyak kebijakan CSR CGS yang salah sasaran, bersifat temporer bahkan dianggap tidak berarti.

7) Tidak transparannya besaran anggaran dan penggunanaan dana CSR CGS yang dialokasikan untuk Kecamatan Kalapanunggal-Kabandungan menyimpan tanda tanya besar di masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki hak untuk menuntut dan mencari tahu tentang hal tersebut.

8) Birokrat tidak terlalu banyak memberikan kontribusi berarti, karena berada pada posisi yang sulit di antara dua kepentingan yang berbeda, kepentingan corporate dan kepentingan masyarakat, sehingga berbagai persoalan di atas seakan tak kunjung terselesaikan. Permasalahan-permasalahan sosial tersebut mungkin hanya sebagian kecil saja, masih banyak permasalahan sosial lainnya yang perlu dicari dan dikaji, sehingga solusi lebih dulu di dapat sebelum masalah terjadi (Sedia payung sebelum hujan).

Keberadaan CGS dengan segala aktifitas dan dampak yang ditimbulkan hanyalah satu kasus yang terjadi di sebuah perusahaan yang beraktifitas di Kabupaten Sukabumi. Masih sekian banyak lagi perusahaan yag melakukan operasi usaha di wilayah ini. Oleh karena itu, sudah saatnya diKabupaten Sukabumi memiliki regulasi yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi agar lebih berkontribusi dalam membangun kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Pada akhirnya diperlukan sebuah kelompok kerja yang dapat menjadi mediator dan fasilitator bagi semua pihak yang berkepentingan. Sekaligus berperan sebagai institusi pengawas implementasi CSR perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

BAB II

R E K O M E N D A S I

A. Chevron Geothermal Salak,Ltd (CGS)1. Masalah CSR :

a. Mengkaji ulang program CSR 2010 sampai ada kesepakatan dengan semua pihak (Birokrat, Corporate dam Masyarakat )

b. Focusing program CSR pada peberdayaan ekonomi masyarakat disertai peningkatan pembangunan fisik/infrastruktur,

c. Comdev sebagai bagian CSR, dilakukan melalui sebuah proses yang mengutamakan keterlibatan masyarakat

d. Transparansi fakta data dan informasi besarnya anggaran maupun penggunaan dana CSR yang dialokasikan bagi Kecamatan Kalapanunggal dan Kabandungan untuk setiap Tahun Anggaran.

e. Membangun CSR CGS yang professional dan terbuka sehingga transparan pertanggungjawaban terhadap manajemen dan stakeholder dapat terukur.

f. Membangun kelembagaan CSR di tingkat manajemen dan menjalankan program-program CSR secara riil di masyarakat sesuai dengan usulan kebutuhan masyarakat.

2. Masalah Pemberdayaan Pengusaha Lokal / Local Bussines Development :a. Pembakuan system lelangb. Transfaransi dalam setiap proses pelaksanaan lelang.c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengusaha lokal dalam upaya

pemberdayaan profesionalisme pengusaha lokal.d. Menyediakan fasilitas kerjasama dengan pihak perbankan agar PO dan WSO

CGS dapat menjadi referensi untuk memperoleh dan meningkatkan penguatan modal usaha.

e. Mengkaji ulang kontrak kerjasama dengan PT TRIPATRA berikut system management fee- nya yang akan berdampak pada timbulnya marginalisasi pengusaha lokal.

3. Masalah ketenagakerjaan :a. Mengkaji ulang Mekanisme pelaksanaan outsourcing system ketenagakerjaan,b. Mengutamakan kesempatan lebih besar pada tenaga kerja lokal.

4. Membuka akses untuk masyarakat di area kerja CGS dengan tetap dalam batas pengawasan, sebagai wahana pembelajaran masyarakat dan terjadinya kontrol publik sehingga akan tumbuh ‘sence of belonging’ terhadap CGS.

5. Melakukan gap analisis antara apa yang ideal harus dilakukan dengan apa yang telah dilakukan (existing) saat ini. Hasil dari gap analisis ini dapat menjadi acuan bagi CGS untuk mendapatkan solusi yang benar-benar dibutuhkan sehingga kehadiran CGS tersebut memberikan dampak positif bagi stakeholder maupun Shareholder.

6. Konsistensi semua level manajemen Chevron Geothermal Salak, Ltd dalam menjalankan komitmen. Oleh karenanya tanggung jawab sosial CGS harus menjadi bagian dalam strategic plan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan CGS di masa yang akan datang.

7. Mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan organisasi / lembaga masyarakat lokal sebagai mitra strategis dalam mendukung iklim usaha yang sehat (3P – planet, people, profit)

B. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sukabumi :1. Menjelaskan tentang sharing dana royalti dari Chevron Geothermal Salak, Ltd dalam

APBD untuk kecamatan Kalapanunggal dan Kabandungan.Jika diperlukan sharing dana royalty untuk kec. Kalapanunggal dan Kabandungan dibuat regulasi khusus.

2. Memfasilitasi pertemuan Mangement Chevron Geothermal Salak, Ltd pada level penentu kebijakan tertinggi dengan masyarakat

3. Merumuskan Regulasi CSR menjadi kebijakan publik yang pro hak-hak dasar. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat lembaga strategis dan membuat peraturan daerah yang mengatur standar audit dan mengawasi pelaksanaan CSR semua perusahaan

4. Mengundang pertamina, untuk memberikan penjelasan tentang kontribusi dana CSR Cevron Geothermal Salak untuk wilayah Kalapanunggal dan Kabandungan.

5. Memprioritaskan agenda-agenda penanganan masalah lingkungan hidup di kawasan Gunung Salak secara substansial dan mendasar. Kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi harus mulai diarahkan bagi terbangunnya komitmen untuk restorasi sosial dan ekosistem. Upaya pemulihan (restorasi) penting, sehigga semangat untuk memulihkan kondisi ekosistem dan sosial budaya yang terganggu akibat kebijakan pembangunan daerah saat ini menjadi komitmen kolektif pemerintah daerah. Restorasi sebaiknya melibatkan partisipasi penduduk lokal secara maksimal, sehingga akan berdampak pada tumbuhnya ekonomi setempat.

6. Membuat terobosan yang mendasar dalam pengelolaan hutan gunung salak sebagai komitmen untuk mereduksi laju kerusakan hutan dan pengurangan emisi karbon. Komitmen pemerintah daerah untuk mereduksi laju kerusakan perlu dijabarkan lebih baik dalam bentuk peraturan daerah yang mengikat.

BAB III

P E N U T U P

Demikianlah rekomendasi ini Kami sampaikan –yang dihasilkan dari kolaborasi dinamis dalam Dialog Tripartit antara Birokrat, Corporate/CGS dan Masyarakat. Rekomendasi ini disusun secara cukup hati-hati, dengan mempertimbangkan aspek teoritik, prinsip-prinsip dasar dalam memahami dinamika yang terjadi di masyarakat Kalapanunggal-Kabandungan maupun pengalaman empirik para rekomendernya. Namun demikian kami tetap tidak gegabah hendak menyimpulkan bahwa rekomendasi ini sebagai hal yang cukup sempurna. Kami yang terlibat dalam proses penyusunan rekomendasi ini pun menyadari benar bahwa dinamika yang terjadi di masyarakat Kalapanunggal-Kabandungan tidak bergerak secara linear sehingga dapat dengan mudah diprediksi arah ke depan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip maupun fungsi-fungsi yang dapat dimainkan oleh Birokrat, Corporate dan Masyarakat, semuanya memiliki arti penting secara bersamaan. Yang satu tidak lebih penting dari yang lain. Kesemuanya dapat bersinergi di dalamnya.

Namun demikian, arti penting dari rekomendasi ini, menurut hemat kami, setidaknya adalah sebagai salah satu bentuk dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat agar Corporate dan Birokrat tidak sama sekali buta dalam memperhitungkan dinamika di masyarakat Kalapanunggal-Kabandungan. Walau seluruh poin persoalan yang dikemukakan masih harus dicermati dan dikaji lebih dalam, namun mengawalinya dengan berupaya mengenali berbagai persoalan tersebut sudah merupakan sebuah langkah maju untuk mendekati penyelesaiannya. Tinggal soalnya adalah menemukan model maupun program kesepakatan yang memungkinkan kompleksitas persoalan tadi dapat dijawab dengan tepat. Tentu saja, karena alasan kompleksitas tadi, rekomenadasi kebijakan ini pun menuntut komitmen besar serta keberanian dan ketegasan dari pihak-pihak yang berkompeten untuk mengambil keputusan-keputusan penting secara lebih cepat dan tepat.

Kalapanunggal, 08 Pebruari 2010Team Inisiator Dialog Tripartit

“AMPEGS”

Menyetujui,Perwakilan Tokoh Masyarakat Kec. Kalapanunggal

No N a m a Alamat Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Menyetujui,Perwakilan Tokoh Masyarakat Kec. Kabandungan

No N a m a Alamat Jabatan Tanda Tangan

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.