55PENGANGGURAN, INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diajukan sebagai tugas kelompok Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi

Oleh

HAMBALIIDAH WAHIDAH

KARINA PUJI FAUZIAHMEGA PUSPITA SARIM. FAUZI HIDAYAT

NOVITA AGISTIA SORAYA

( ADMINISTRASI NEGARA-B Semester II )

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN GUNUNG DJATIBANDUNG2010/1431

2

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.WbSegala puji dan syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena

berkat rahmat dan karunia-Nya, kami telah berhasil menyelesaikan makalah ini,

yang merupakan salah satu tugas dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi di

jurusan Administrasi Negara.

Kami menyadari bahwa dalam menyelesaikan makalah yang berjudul

“Pengangguran, Inflasi dan Kebijakan Pemerintah” ini tidak lepas dari kesalahan

dan kekurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengharapkan

kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna kesempurnaan

makalah ini.

Atas selesainya penyusunan tugas ini, kami sampaikan rasa terima kasih

yang setulus- tulusnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan atau

dorongan, baik moril maupun materil. Rasa terima kasih ini terutama untuk Ibu

Yulia Fithriany Rahmah sebagai dosen pembimbing dan kami sampaikan pula

rasa terima kasih kepada rekan- rekan administrasi Negara B.

Semoga semua amal yang telah diberikan kepada kami mendapatkan

imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata kami berharap, semoga

makalah ini bermanfaat bagi pihak- pihak yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandung, April 2010

Penulis

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………………..i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………....ii

BAB I PENDAHULUAN……………………………...……………………….....1 BAB II PEMBAHASAN

1. PENGANGGURANA. Pengertian Pengangguran………………………………...……2B. Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran………...…………2C. Jenis-Jenis Pengangguran………………………………..……2D. Beberapa Hal Yang Menyebabkan Pengangguran……..……..4

2. INFLASI A. Pengertian Inflasi……………………………………..……….4 B. Tiga Aspek Penting dalam Definisi Inflasi………………..…..5 C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Inflasi……...….5 D. Indeks Harga Konsumen dan Macam Inflasi…...……………..5 E. Kurva Phillips……………..…………………………………...8 F. Kebijakan Penanggulangan Inflasi…………………..……….10

3. KEBIJAKAN PEMERINTAHA. Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Kebijakan Moneter.…...11B. Kebijakan Fiskal………….………………………………….12C. Kebijakan Moneter………….…………………….………….12

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan……………………..……………………………………14B. Saran……………………………………………..…………………..14

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….iii

4

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam indikator ekonomi makro ada tiga hal terutama yang menjadi

pokok permasalahan ekonomi makro. Pertama adalah masalah pertumbuhan

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dikategorikan baik jika angka

pertumbuhan positif dan bukannya negatif. Kedua adalah masalah inflasi. Inflasi

adalah indikator pergerakan harga-harga barang dan jasa secara umum, yang

secara bersamaan juga berkaitan dengan kemampuan daya beli.

Inflasi mencerminkan stabilitas harga, semakin rendah nilai suatu inflasi

berarti semakin besar adanya kecenderungan ke arah stabilitas harga. Namun

masalah inflasi tidak hanya berkaitan dengan melonjaknya harga suatu barang dan

jasa. Inflasi juga sangat berkaitan dengan purchasing power atau daya beli dari

masyarakat. Sedangkan daya beli masyarakat sangat bergantung kepada upah riil.

Inflasi sebenarnya tidak terlalu bermasalah jika kenaikan harga dibarengi dengan

kenaikan upah riil.

Masalah ketiga adalah pengangguran. Memang masalah pengangguran

telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara

berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan

dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan

besarnya jumlah penduduk.

Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor kelangkaan

modal untuk berinvestasi. Masalah pengangguran itu sendiri tidak hanya terjadi di

negara-negara berkembang namun juga dialami oleh negara-negara maju. Namun

masalah pengangguran di negara-negara maju jauh lebih mudah terselesaikan

daripada di negara-negara berkembang karena hanya berkaitan dengan pasang

5

surutnya business cycle dan bukannya karena faktor kelangkaan investasi,

masalah ledakan penduduk, ataupun masalah sosial politik di negara tersebut.

Melalui makalah inilah kamimencoba untuk mengangkat masalah

pengangguran dengan segala dampaknya di Indonesia yang menurut pengamatan

kami sudah semakin memprihatinkan terutama ketika negara kita terkena imbas

dari krisis ekonomi sejak tahun 1997 .

6

BAB II

PEMBAHASAN

1. PENGANGGURAN

A. Pengertian Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai

64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang

yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa

sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena

sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

B. Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran

Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat

dar prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkaran kerja.

Tingkat Pengangguran = Jumlah pengangguran/ Jumlah Angkatan Kerja x 100%

Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain:

a. Penduduk yang relatif banyak

b. Pendidikan dan keterampilan yang rendah

c. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia

kerja

d. Teknologi yang semakin modern

e. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan

penghematan-penghematan.

f. Penerapan rasionalisasi

7

g. Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim

h. Ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu negara

C. Jenis- Jenis Pengangguran

a. Menurut faktor penyebabnya, terbagi atas :

1. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara

yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara

pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.

2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment

Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang

mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan

pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan

meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang

lebih baik dari sebelumnya.

3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment

Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya

fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus

nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan

duren yang menanti musim durian.

4. Pengangguran Siklikal

8

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat

imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah

daripada penawaran kerja.

b. Menurut jam kerja, terbagi atas :

1. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang benar-benar terlihat

menganggurnya, tidak ada pekerjaan sama sekali.

2. Setengah pengangguran, terdiri atas pengangguran sukarela (voluntary

unemployment) dan dukalara (involuntary unemployment). Pengangguran suka

rela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karena ingin

mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran duka lara

adalah pengengguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan

namun belum berhasil mendapatkan kerja.

c. Menurut ciri-cirinya, terdiri atas :

1. Pengangguran terbuka

2. Pengangguran tersembunyi

3. Pengangguran musiman

4. Setengah menganggur

D. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain:

i. Penduduk yang relatif banyak

j. Pendidikan dan keterampilan yang rendah

k. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia

kerja

l. Teknologi yang semakin modern

9

m. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan

penghematan-penghematan.

n. Penerapan rasionalisasi

o. Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim

p. Ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu negara

2. INFLASI

A. Pengertian

Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kenaikan harga umum

secara terus-menerus. Jadi bukan harga satu atau dua macan barang saja,

melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan pula bukan

hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan haraga secara terus-

menerus.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan

inflasi itu seringkali digunakan indeks harga. Selain iti, untuk meneliti laju inflasi

biasanya macam barang dikelompokkan menjadi kelompok pangan, sandang,

papan dan lain-lain. Semua kelompok barang tersebut mengalami kenaikan harga

yang ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks harga masing-masing.

Pembedaan inflasi atas parah tidaknya berguna untuk melihat dampak dari

inflasi yang bersangkutan. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai

pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk

berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat

orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung,

maupun mengadakan investasi.

10

Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi

hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau. Dan perekonomian

menjadi lesu, orang banyak tidak bersemangat, menabung, maupun mengadakan

investasi dan produksi. Tabungan akan semakin lenyap, dan digantikan dengan

hoarding, yaitu menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang.

Sebagai akibat keseluruhan, jumlah barang dan jasa menjadi semakin

langka dalam perekonomian, sehingga harga tidak menjadi semakin reda

kenaikannya, tetati justru akan menjadi semakin cepat, dan perekonomian menjadi

semakin parah keadaannya. Nilai uang merosot terus, dank arena itu uang semakin

tidak berharga sehingga begitu diterima terus dibelanjakan lagi. Keadaan ini akan

semakin memperparah perekonomian.

B. Tiga aspek penting dalam definisi inflasi, yaitu sebagai berikut :

a. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin

saja tingkat harga yang terjadi/actual pada waktu tertentu turun atau naik

dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan

yang meningkat.

b. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus, yang berarti bukan

terjadi pada suatu waktu saja.

c. Mencakup pengertian tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang

meningkat bukan hanya pada satu waktu atau beberapa komoditas saja.

C.Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut

:

a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan barang dan jasa

11

b. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja.

c. Kenaikan harga barang impor

d. Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru

e. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia

tahun 1998. akibatnya angka inflasi mencapai 70%.

D. Indeks Harga Konsumen dan Macam Inflasi

1. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks harga konsumen adalah ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu

paket komoditas (commodity basket) dalam suatu kurun waktu tertentu atau

antarwaktu.

Tujuan penghitungan IHK adalah sebagai berikut.

a.Mengetahui perkembangan harga barang dan jasa yang tergantung pada

diagram timbangan IHK.

b.Sebagai pedoman untuk menentukan suatu kebijaksanaan yang akan datang,

terutama di bidang pembangunan ekonomi.

c.Sebagai penghitungan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK)

d.Mempermudah pemantauan supply dan demand khususnya barang

kebutuhan masyarakat yang ada di pasar.

2. Macam Inflasi

1. Berdasarkan laju pertumbuhan Indeks Harga Konsumsi (IHK) atau menurut

berdasarkan parah tidaknya inflasi terbagi atas :

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun)

12

2. Inflasi sedang (antara 10-30% per tahun)

3. Inflasi berat (antara 30-100% per tahun)

Pembedaan inflasi atas parah tidaknya berguna untuk melihat dampak dari

inflasi yang bersangkutan. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai

pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk

berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat

orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung,

maupun mengadakan investasi.

Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi

hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau. Dan perekonomian

menjadi lesu, orang banyak tidak bersemangat, menabung, maupun mengadakan

investasi dan produksi. Tabungan akan semakin lenyap, dan digantikan dengan

hoarding, yaitu menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang.

Sebagai akibat keseluruhan, jumlah barang dan jasa menjadi semakin

langka dalam perekonomian, sehingga harga tidak menjadi semakin reda

kenaikannya, tetati justru akan menjadi semakin cepat, dan perekonomian menjadi

semakin parah keadaannya. Nilai uang merosot terus, dank arena itu uang semakin

tidak berharga sehingga begitu diterima terus dibelanjakan lagi. Keadaan ini akan

semakin memperparah perekonomian.

2. Berdasarkan dari penyebabnya, inflasi terbagi atas :

1. Inflasi permintaan (demand pull inflation) adalah inflasi yang disebabkan oleh

adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga mendorong harga

untuk meningkat. Tarikan permintaan ini biasanya disebabkan oleh adanya

pembelanjaan defisit atau anggaran belanja pemerintah yang defisit

(deficit financing).

13

Gambar 1.1

Kenaikan Harga karena Tarikan Permintaan

0

P

P1

P0

S

S

D

D

D1

D1

Dx=Sy Dx1=Sx1 X/S.t

2. Inflasi penawaran (cost push inflation) adalah inflasi yang ditimbulkan karena

desakan kenaikan biaya produksi, terutama kenaikan biaya tenaga kerja atau

upah buruh.

14

Gambar 1.2

Kenaikan Harga karena DoronganKenaikan Biaya Produksi

O

P

D

DD

S1

S1

SS

S

P0

P1

YDx1=Sy1 Dx=Sx

3. Inflasi spiral (spiral inflation) adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan

harga yang didorong oleh kenaikan upah, dan diikuti oleh kenaikan harga

lagi, dan diikuti oleh kenaikan upah lagi.

4. Inflasi Impor atau Imported Inflation

Inflasi jenis ini terjadi karena pengaruh inflasi dari luar negeri, yaitu akibat

Adanya perdagangan antar Negara.

15

E. Kurva Phillips

Terdapat suatu trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran,

yaitu bila tingkat pengangguran tinggi, laju inflasi rendah; sedangkan bila tingkat

pengangguran rendah, laju inflasi tinggi. Keadaan ini pertama kali dikemukakan

oleh A.W. Phillips pada tahun 1958 yang mulanya melukiskan hubungan antara

tingkat perubahan upah dengan tingkat perubahan kesempatan kerja.

Kurva Phillips ini memiliki tiga ciri yaitu :

1. mempunyai lereng yang negatif , sehingga kurva ini turun dari kiri atas ke

kanan bawah.

2. Kurva Phillips mempunyai intersep pada sumbu horizontal pada tingkat

pengangguran natural, di mana pada saat itu tingkat inflasi sama degan

nol.

3. Kurva ini menunjukkan tanggapan tingkat pengangguran terhadap

perubahan tingkat inflasi. Ini ditunjukkan oleh besar kecilnya lereng kurva

Phillips tersebut.

Gambar 1.3

16

U Pengangguran (%)

Kurva Phillips

TingkatInflasi (%)

O

Kurva Phillips

Kurva Phillips ini tidak selalu tetap letaknya, tetapi seperti pendapat

Friedman dan Phelps, bahw kurva Phillips tidak menunjukkan suatu hubungan

jangka panjang yang stabil. Kurva Phillips itu akan bergeser ke luar bila

pengambil keputusan mencoba mempertahankan tingkat pengangguran di bawah

tingkat pengangguran natural, dan sebaliknya bila tingkat pengangguran dibiarkan

berada di atas tingkat pengangguran natural, maka kurva Phillips akan bergeser

ke bawah. Selanjutnya Friedman dan Phelps seperti halnya dengan Phillips sendiri

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran semakin cepat kenaikan

tingkat upah dan harga; dan semakin tinggi inflasi akan semakin cepat pada

kenaikan tingkat upah.

17

F. Kebijakan Penanggulangan Inflasi

Menurut kaum Klasik maupun Keynes inflasi tidak hanya berkaitan

dengan uang beredar, tetepi juga dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia

dalam perekonomian. Oleh karena itu, untuk menanggulangi inflasi yang utama

ialah menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar atau mengurangi

jumlah uang yang beredar. Cara ini dapat di tempuh dengan berbagai kebijakan

sebagai berikut:

1. Kebijakan bertahap (gradual approach) yaitu menghendaki pengurangan

laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tindakan ini akan

mengurangi laju peningkatan harga, tetapi juga akan menambah tingkat

pengangguran.

2. Kebijakan drastis (cold turkey approach) yaitu menghendaki pengurangan

jumlah uang beredar secara drastis, pengambil kebijakan berusaha

menghilangkan inflasi secara cepat, namun dengan pendekatan ini

peningkatan jumlah pengangguran menjadi lebih besar.

3. Kebijakan penghasilan (income policy) yaitu menghendaki adanya

penekanan tingkat upah secara cepat baik dengan perundang-undangan

atau dengan himbauan. Jadi kebijakan penghasilan adalah kebijakan yang

mencoba mengurangi kenaikan tingkat upah dan tingkat harga secara

cepat.

4. Kebijakan insentif perpajakan (tax incentive plan), dalam kebijakan ini

pemerintah mengenakana pajak tambahan terhadap perusahaan-perusahaan

yang menaikkan tingkat upah, dan justru mengurangi pajak terhadap

perusahaan yang tidak melakukan kenaikan tingkat upah.

18

3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter umumnya dianggap sebagai

kebijakan untuk mengelola sisi permintaan akan barang dan jasa dalam suatu

perekonomian. Kedua kebijakan ini menyangkut masalah pengelolaan permintaan

dengan tujuan untuk mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian atau

suatu negara yang mendekati kesempatan kerja penuh (full employment) dan juga

mempertahankan tingkat harga barang dan jasa pada tingkat yang sudah tercapai

sekarang. Apabila terdapat kelebihan permintaan di atas penawaran akan dapat

menimbulkan inflasi, sedangkan apabila terdapat kelebihan penawaran di atas

permintaan akan terjadi deflasi dan pengangguran.

Pemerintah dapat mempengaruhi permintaan dalam perekonomian dengan

menggunakan kebijakan fiskal yaitu dengan cara meningkatkan dan mengurangi

pengeluaran pemerintah dan subsidi, meningkatkan dan mengurangi tingkat pajak,

sedangkan dengan kebijakan moneter pemerintah dapat mengurangi atau

menambah jumlah uang yang beredar, atau dengan campuran dua kebijakan itu

yaitu dengan mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang

beredar secara bersama-sama.

Hubungan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dapat dilukiskan

pada gambar di bawah ini :

19

KebijakanMoneter

Pasar Uang &Surat Berharga

TingkatBunga

Permintaanagregat

Kebijakanfiskal

Penawaranagregat

Pasarbarang

Pendapatan

Harga barang &Kesempatan kerja

Upah harapan

Pada gambar di atas, dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat

berharga.

2. Kedua pasar tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga,

dan tingkat bunga akan mempengaruhi permintaan agregat.

3. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat

dan penawaran agregat.

4. Pada gilirannya permintaan agregat dan penawaran agregat itu akan

menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.

5. Kondisi pasar barang dan jasa itu akan menentukan tingkat harga dan

pengerjaan dari faktor-faktor produksi.

6. Selanjutnya tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat

pendapatan dan tingkat upah yang diharapkan.

7. Keduanya akan mempunyai umpan balik yaitu terhadap permintaan

agregat, dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran

agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.

20

1.Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah

dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara, artinya

pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau

belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat

pendapatan nasional.

Pada umumnya pemerintah akan berusaha menentukan target belanja

Negara, kemudian menentukan tingkat pendapatannya paling tidak dapat

menutup seluruh anggaran belanja yang telah ditetapkan tersebut. Pada

umumnya sangat sulit bagi negara yang sedang berkembang untuk

menyesuaikan pengeluaran atau belanja negara terhadap pendapatannya. Hal

ini disebabkan oleh adanya pendapatan negara yang umumnya masih sangat

rendah, sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta

membelanjai keperluan lain sangat besar.

Adapun pengeluaran pemerintah itu dapat dibedakan menjadi

pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa (exhaustive expenditure), dan

pengeluaran transfer (transfer expenditure) seperti subsidi, bantuan bencana

alam dan sebagainya. Di bagian depan telah disebutkan bahwa dampak dari

kedua macam pengeluaran pemerintah itu tidak sama, karena masing-masing

jenis pengeluaran atau belanja pemerintah itu memiliki koefisien pengganda

yang berlainan, walaupun keduanya memiliki dampak positif terhadap

pendapatan nasional.

21

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mempengaruhi permintaan

dan penawaran akan uang guna menjamin kestabilan ekonomi. Adapun

kebijakan moneter ini secara umum dibedakan menjadi kebijakan uang ketat

(tight money policy) dan kebijakan uang longgar (easy money policy).

Selanjutnya instrument dari kebijakan itu dapat dibedakan menjadi tiga

macam instrument yaitu :

a. Kebijakan atau politik pasar terbuka (open market operation)

b. Kebijakan atau politik diskonto (rediscount policy)

c. Kebijakan atau politik deking perbankan (legal reserve requirement)

a) Kebijakan pasar terbuka

Kebijakan moneter dengan pasar terbuka ini digunakan untuk menambah

atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara pemerintah dalam hal

ini bank sentral turut serta dalam jual beli surat berharga. Kalau pemerintah

ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka ia membeli surat berharga

di pasar modal. Sedangkan kalau pemerintah bermaksud mengurangi jumlah

uang yang beredar, maka ia menjual surat berharga.

b) Kebijakan diskonto

Dalam kebijakan diskonto ini, pemerintah yaitu bank sentral menentukan

tingkat atau suku bunga kredit terhadap dana yana dipinjam oleh bank-bank

umum dari bank sentral. Kemudian bank umum dalam memberikan kredit

kepada nasabah harus memungut bunga pinjaman pula. Supaya bank umum

tidak menderita rugi maka ia harus memungut bunga dengn suku bung yang

lebihtinggi daripada suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral terhadap

bank umum.

22

c) Kebijakan deking atau cadangan perbankan

Bank sentral sebagai banknya bank dapat mengatur bank-bank lain dalam

melakukan usahanya, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan

pengendalian kestabilan ekonomi. Bank umum dalam memberikan kredit

kepada para nasabah harus mengingat ketentuan yang diberikan oleh

pemerintah yaitu bank sentral. Bank umum dalam memberikan kredit harus

dideking dengan sejumlah kekayaan tertentu, seperti emas, valuta asing

sertifikat bank Indonesia dan deposito berjangka dan uang inti.

23

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian diatas mengenai macam dan sebab, serta cara

menanggulangi inflasi, kita telah menahami bahwa inflasi pada tingkat yang

rendah akan berfungsi mendorong perkembangan perekonomian, sedangkan

inflasi pada laju yang tinggi justru akan menghambat perkembangan

perekonomian. Inflasi dapat disebabkan oleh tarikan permintaan yang biasanya

timbul karena meningkatnya anggaran deficit pemerintah, dan dapat pula

dikarenakan oleh meningkatnya biaya produksi karena desakan kenaikan upah

tenaga kerja oleh para organisasi buruh.

Terdapat suatu trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran,

yaitu bila tingkat inflasi ditekan, tingkat pengangguran meningkat; sebaliknya

bila tingkat pengangguran ditekan tingkat inflasi akan menjadi lebih cepat;

padahal kedua keadaan itu sama-sama tidak menyenangkan bagi masyarakat.

Infalsi yang sudah berkembang cepat perlu ditanggulangi karena akan

merusak struktur perekonomian, dan inflasi dapat ditanggulangi secara cepat,

namun dibarengi dengan timbulnya angka pengangguran yang tinggi, dan

alternative lain inflasi dapat ditanggulangi secara perlahan, tetapi penyembuhan

inflasi menjadi tidak jelas walaupun dibarengi dengan tingkat pengangguran

yang rendah. Tindakan yang diambil dapat dengan mengurangi jumlah uang

yang beredar, dengan himbauan, dan dapat pula dengan insentif perpajakan dan

kebijakan penghematan, atau dengan campuran dari semua kebijakan itu.

24

DAFTAR PUSTAKA

Suparmoko, M. 1991. Pengantar Ekonomika Makro. BPFE. Yogyakarta

www.google.com

25