Upload
dangphuc
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
P U T U S A N
Nomor 444/PDT/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
1. FATIA ZAI , Pekerjaan Tani, Umur ± 66 Tahun, Agama Kristen
Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, beramat di Loloana’a, Desa
Namohalu Kecamatan Namohalu, Kabupaten Nias Utara, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada FIRMAN HAREFA, S.H. dan
VICTORIUS MENDROFA, S.H. Advokat, pada Law Office Firman
Harefa, S.H. & Partners yang beralamat Kantor di Perum. Duta
Bintaro Claster Tampak Siring Blok D.1 Nomor 49, Kelurahan
Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2017,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I
Konvensi;
2. YASABAR HAREFA, Pekerjaan Tani, Umur ± 36 Tahun, Agama
Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, beramat di Loloana’a,
Desa Namohalu Kecamatan Namohalu, Kabupaten Nias Utara,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIRMAN HAREFA, S.H.
dan VICTORIUS MENDROFA, S.H. Advokat, pada Law Office
Firman Harefa, S.H. & Partners yang beralamat Kantor di Perum.
Duta Bintaro Claster Tampak Siring Blok D.1 Nomor 49, Kelurahan
Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret
2017,selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat
II Konvensi;
L A W A N:
SAMAHATI HAREFA ALIAS AMA GAYUSU, Umur ± 66 Tahun,
Agama: Kristen Protestan, pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin :
Laki-laki, Alamat : Hilimbaruzo RT/RW : 015/003 Desa Namohalu,
Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada KOSMAS DOHU AMAJIHONO,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
S.H.,M.H. dan SYUKUR KASIELI HULU,S.H.,M.H. Advokat, dan
IKHTIAR ELFASRI GULO ,SH. Advokat Magang pada Lembaga
Bantuan Hukum Kepulauan Nias(LBH – KEPNIS) yang beralamat
di Jalan Yossudarso Gg Cancer Desa Moawo, Kecamatan
Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Penggugat Konvensi; D A N
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA, beramat di jalan
Gunungsitoli-Lahewa KM 42 Lotu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding
semula Turut Tergugat
Pengadilan Tinggi Tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28
Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Gunungsitoli pada tanggal 28 Februari 2017 dalam Register Nomor
6/Pdt.G/2017/PN Gst , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Bahwa adapun dasar-dasar Penggugat mengajukan gugatan ini
dipengadilan adalah, sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak dan dikenal
umum di Desa Namohalu, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias
Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan ukuran dan batas-batas,
sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor : 14, tanggal 6-Februari - 2014
yang diperbuat dihadapan Notaris : SINODYA EUNICE TELAUMBANUA,SH
sebagai berikut:
− Sebelah Utara:Tanah milik ITOLO HAREFA dan MASA’ARO HAREFA,
ukuran ± 177 Meter;
− Sebelah Timur: Tanah milik HEZIDUHU HAREFA, ukuran ±36 Meter
− Sebelah Selatan:Jalan Menuju Kampung LOLOANA’Adan
LOLOFAOSO, ukuran ± 77 Meter;
− Sebelah Barat: Tanah milik FATIARO HAREF AdanJalan umum, ukuran
± 90 Meter;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
2. Bahwa tanah tersebut pada poin 1 (satu) diperoleh Penggugat dengan cara
hibah dari keturunan Almarhum FAONA HAREFA atas nama ADIMINA HAREFA, SAMAHATI HAREFA, USMAN HAREFA, ZUNIATI HAREFA;
3. Bahwa Turut Tergugat dahulu Pemerintah Kabupaten Nias melalui Dinas
Pendidikan Kabupaten Niastelah memohon pinjam Pakai sebagian tanah
yang sekarang termasuk tanah milik Penggugat dalam Akta Hibah Nomor
14, tanggal 6–Februari - 2014 yang diperbuat dihadapan Notaris: SYNODIA
EUNICE TELAUMBANUA,SH kepada Penggugat sekitar tahun 1978, untuk
peruntukkan tempat tinggal Guru,denganukuran ( 8 m×10 m = 80 M2) dan
batas-batas, sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Tanah milik ITOLO HAREFA dan MASA’ARO HAREFA;
- SebelahTimur: Tanah milik HEZIDUHU HAREFA;
- Sebelah Selatan: Jalan menuju kampong LOLOANA’A dan
LOLOFAOSO;
- Sebelah Barat: Tanah Milik FATIARO HAREFA dan Jalan Umum;
4. Bahwa Turut Tergugat tidak memakai lagi tanah tersebut pada point 3 (tiga)
sampai dengan sekarang;
5. Bahwa tindakan Turut Tergugat tersebut diatas pada point 4 (empat),maka
tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat tanah obyek sengketa tersebut
pada point 3 (tiga) telah dikuasai oleh Tergugat I dan II dengan cara
menanam daun ubi dan pohon pisang;
6. Bahwa seterusnya Penggugat telah mengingatkan / menegur Tergugat I
dan II baik secara lisan maupun secara tulisan untuk mengosongkan dan
mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, akan tetapi
Tergugat I dan II tidak mengindahkannya, yang menurut Hukum perbuatan
Tergugat I dan II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II yang telah menguasai tanah
obyek perkara pada point 3 diatas Penggugat mengalami kerugian materiil,
dan oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Penggadilan
Negeri Gunungsitoli untuk menghukum para Tergugat membayar kerugian
Materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
a. Bahwa harga Tanah obyek perkara Rp. 100.000/M× ( 8 m×10 m = 80 M2)
Rp 80.000.000 (Delapan Puluh juta Rupiah);
b. Bahwa biaya Operasional Penggugat dalam mengurus perkara ini
sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah);
8. Bahwa selain kerugian materiil tersebut, Penggugat juga mengalami
kerugian Immateriil berupa rasa malu terhadap masyarakat dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
terhambatnya Penggugat menguasai dan mengelolah tanah tersebut,
meskipun kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi oleh
karena menurut hukum kerugian tersebut dapat digantikan dengan nilai
uang. Maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Gunungsitoli untuk menghukum Tergugat I dan II membayar kerugian
Immateriil yang dialami oleh Penggugat dengan uang tunai secara lunas
sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari, maka Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk meletakkan
Sita Jaminan (Conservatoir beslag) di atas sebagian tanah milik
Penggugat dalam Akta Hibah Nomor 14, tanggal 6-Februari 2014, yang
diperbuat dihadapan Notaris : SINODYAEUNICE TELAUMBANUA,SH
sebagai tanah obyek sengketa yang terletak dan dikenal umum di Desa
Namohalu, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, yang telah
dikuasai oleh Tergugat I dan II dengan cara menanam daun ubi dan pohon pisang, dengan ukuran ( 8 m×10 m = 80 M2) dan batas-batas
sebagai berikut:
− Sebelah Utara :Tanah milik ITOLO HAREFA dan MASA’ARO
HAREFA
− SebelahTimur :Tanah milik HEZIDUHU HAREFA
− Sebelah Selatan :Jalan menuju kampung LOLOANA’A dan
LOLOFAOSO
− Sebelah Barat : Tanah Milik FATIARO HAREFA dan Jalan Umum
10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar menghukum
Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp
1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini
diajukan dipengadilan atas ketidaktaatan Para Penggugat menggembalikan
tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
DALAM PROVISI Bahwa mengingat tindakanTergugat I dan II menguasai tanpa hak, merusak,
mengelolah dengan menanam dan ubi dan Pohon Pisang di atas tanah
sengketa serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada Penggugat
maka sudah selayaknya sebelum perkara ini diputus kiranya Ketua Pengadilan
Negeri Gunungsitoli menjatuhkan putusan Provisi yang menyatakan :
memerintahkan Tergugat I dan II keluar dari tanah sengketa dan menghentikan segala kegiatan apapun di atas tanah sengketa;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, agar memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:
I. DALAM PROVISI Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya; II. DALAM POKOK PERKARA 1. MengabulkangugatanPenggugatuntukseluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik sah tanah
yang terletak dan dikenal umum di Desa Namohalu, Kecamatan Namohalu
Esiwa, Kabupaten Nias Utara,Propinsi Sumatera Utara dengan ukuran dan
batas-batas, sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor : 14, tanggal 6–
Februari - 2014, yang diperbuat dihadapan Notaris : SINODYA EUNICE
TELAUMBANUA,SH sebagaiberikut:
− Sebelah Utara : Tanah milik ITOLO HAREFA dan MASA’ARO
HAREFA, ukuran ± 177 Meter;
− Sebelah Timur : Tanah milik HEZIDUHU HAREFA , ukuran
±36 Meter;
− Sebelah Selatan : Jalan Menuju Kampung Loloana’a dan
Lolofaoso, ukuran ± 77 Meter;
− Sebelah Barat : Tanah milik FATIARO HAREFA dan Jalan
umum, ukuran ± 90 Meter;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa hibah antara Penggugat dengan
keturunan Almarhum FAONA HAREFA atas nama ADIMINA HAREFA, SAMAHATI HAREFA, USMAN HAREFA, ZUNIATI HAREFA, berdasarkan
Akta Hibah Nomor : 14, tanggal 6-Februari – 2014 yang diperbuat
dihadapan Notaris : SINODYA EUNICE TELAUMBANUA,SH adalah Sah
secara hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa sebagian tanah milik Penggugat dalam
Akta Hibah Nomor : 14, tanggal 6-Februari 2014, yang diperbuat dihadapan
Notaris : SINODYA EUNICE TELAUMBANUA,SH yang telah dikuasai oleh
Tergugat I dan II dengan cara menanam daun ubi dan pohon pisang
(yang merupakan tanah obyek sengketa) dengan ukuran ( 8 m×10 m = 80
M2)dan batas-batas sebagai berikut ;
− Sebelah Utara :Tanah milik ITOLO HAREFA dan MASA’ARO
HAREFA;
− SebelahTimur : Tanah milik HEZIDUHU HAREFA;
− Sebelah Selatan:Jalan menuju kampong LOLOANA’A dan
LOLOFAOSO;
− Sebelah Barat : Tanah Milik FATIARO HAREFA dan Jalan Umum;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
Adalah SAH MILIK PENGGUGAT;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengosongkan sebagian tanah milik
Penggugat dalam Akta Hibah Nomor : 14, tanggal 6-Februari 2014, yang
diperbuat dihadapan Notaris : SINODYA EUNICE TELAUMBANUA,SH yang
telah dikuasai oleh Tergugat I dan II dan mengembalikan kepada Penggugat
tanpa syarat dengan ukuran( 8 m×10 m = 80 M2) dan batas – batas sebagai
berikut;
− Sebelah Utara : Tanah milik ITOLO HAREFA dan MASA’ARO
HAREFA
− SebelahTimur : Tanah milik HEZIDUHU HAREFA
− Sebelah Selatan :Jalan menuju kampung LOLOANA’A dan
LOLOFAOSO
− Sebelah Barat : Tanah Milik FATIARO HAREFA dan Jalan
Umum;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa perjanjian Pinjam Pakai antara
Penggugat di atas sebagian tanah milik Penggugat dengan Turut Tergugat
dalam Akta Hibah Nomor : 14, tanggal 6 – Februari - 2014, yang diperbuat
dihadapan Notaris : SINODYA EUNICE TELAUMBANUA,SH sebagai tanah
obyek sengketa yang terletak dan dikenal umum di Desa Namohalu,
Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias utara, yang telah dikuasai
oleh Tergugat I dan II, dengan ukuran ( 8 m×10 m = 80 M2) dan batas-batas
sebagai berikut:
− Sebelah Utara :Tanah milik ITOLO HAREFA dan MASA’ARO
HAREFA
− Sebelah Timur : Tanah milik HEZIDUHU HAREFA
− Sebelah Selatan :Jalan menuju kampung LOLOANA’A dan
LOLOFAOSO
− Sebelah Barat : Tanah Milik FATIARO HAREFA dan Jalan Umum
Adalah BATAL DEMI HUKUM;
7. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II merupakan
Perbuatan Melawan Hukum ( Onrecht Matige Daad ); 8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materiil yang
dialami oleh Penggugat dengan uang tunai secara lunas, sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai
berikut:
a. Bahwa harga tanah obyek sengketa @Rp. 100.000/M× ( 8 m×10 m = 80
M2) sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta Rupiah);
b. Bahwa biaya operasional penggugat dalam mengurus perkara ini sebesar
Rp.50.000.000 (limapuluh Juta Rupiah);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
9. Menghukum Tergugat I dan IIuntuk membayar kerugian Immateriil yang
dialami oleh Penggugat dengan uang tunai secara lunas sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus juta rupiah);
10. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang
diletakkan di atassebagian tanah milik Penggugat dalam Akta Hibah Nomor
: 14, tanggal 6 – Februari - 2014, yang diperbuat dihadapan Notaris :
SINODYA EUNICE TELAUMBANUA,SH sebagai tanah obyek sengketa
yang terletak dan dikenal umum di Desa Namohalu, Kecamatan Namohalu
Esiwa, Kabupaten Nias utara, yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan II
dengan cara menanam daun ubi dan pohon pisang dengan ukuran ( 8
m×10 m = 80 M2)dan batas-batas sebagai berikut:
− Sebelah Utara :Tanah milik ITOLO HAREFA dan MASA’ARO
HAREFA
− SebelahTimur : Tanah milik HEZIDUHU HAREFA
− Sebelah Selatan :Jalan menuju kampung LOLOANA’A dan
LOLOFAOSO
− Sebelah Barat : Tanah Milik FATIARO HAREFA dan Jalan Umum
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwang song) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak
perkara ini diajukan dipengadilan atas ketidaktaatan Para Penggugat
menggembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
12. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun ada banding, verzet dan Kasasi (Uit voorbar bij voorraad);
13. Menghukum Tergugat I dan II untukmembayarseluruhbiaya yang
timbuldalamperkaraini secara tanggung renteng;.
Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain,
mohonPutusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat
Rekonvensi tersebut Kuasa Tergugat I Konvensi serta Tergugat II Konvensi /
Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai
berikut:
DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI:
1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing)
UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO.
Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing)
untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena alas hak Penggugat
untuk mengajukan gugatan berdasarkan Akta Hibah No. 14 Tanggal 6 Pebruari
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
2014 adalah sangat diragukan kebenarannya dengan alasan sebagai berikut :
A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI ALAS HAK ATAS TANAH "OBYEK
GUGATAN"
Bahwa dasar gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) adalah Akta Hibah
No. 14 Tanggal 6 Pebruari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Sinodya Eunce
Telaumbanua, artinya bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan
gugatan dalam perkara a quo baru timbul pada tahun 2014, dan disisi lain pada
dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa Penggugat
pernah meminjam pakai sebagian tanah "Obyek Perkara" kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten Nias pada tahun 1978. Dengan demikian Penggugat
tidak mempunyai alas hak untuk meminjam pakai tanah "Obyek Perkara"
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias pada tahun 1978;
Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai alas hak untuk meminjam
pakai tanah "Obyek Perkara" kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias pada
tahun 1978, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas untuk
mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat harus
dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard);
B. AKTA HIBAH NO. 14 TANGGAL 6 PEBRUARI 2014 ADALAH CACAT
HUKUM
Bahwa Akta Hibah No. 14 Tanggal 6 Pebruari 2014 adalah cacat hukum
atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena Akta Hibah tersebut dibuat oleh
Pejabat yang tidak mempunyai hak yaitu Notaris. Bahwa berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berhak membuat Akta Hibah adalah Penjabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukan Notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang
menyatakan : Hibah atas tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta
yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
Bahwa selain Akta Hibah No. 14 Tanggal 6 Pebruari 2014, dibuat oleh
Pejabat yang tidak berwewenang, maka terdapat kejanggalan dalam pembuatan
Akta Hibah tersebut. Kejanggalannya adalah Pemberi Hibah dan Penerima
Hibah adalah Orang yang lama yaitu Penggugat Bagaimana mungkin
seseorang yang mempunyai hak atas tanah menghibahkan pada dirinya sendiri;
Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum
(Legal Standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga
gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (Obscuur Libel)
A. BATAS-BATAS OBYEK GUGATAN TIDAK JELAS
Bahwa Batas-Batas obyek gugatan sebagaimana pada dalil gugatan
Penggugat pada angka 3 (tiga) dengan Batas-Batas tanah sebagaimana dalam
Akta Hibah No. 14 tanggal 6 Pebruari 2014 pada angka 1 (satu) adalah lama,
padahal obyek gugatan adalah sebagian dari tanah pada Akta Hibah No. 14
Tanggal 6 Pebruari 2014;
Bahwa dengan tidak jelasnya Batas-Batas obyek gugatan dalam perkara
a quo, mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur. Hal tersebut sesuai
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21
Agustus 1974 yang dalam pertimbangannya menyatakan "Apabila objek
gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" Jo. Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No. 1149/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang dalam
pertimbangannya menyatakan bahwa: "Apabila tidak jelas Batas-Batas tanah
sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";
B. POSITA DAN PETITUM GUGATAN KONTRADIKSI
Bahwa Posita gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) menyatakan
bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum ,
sedangkan pada Petitum gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) meminta
kepada ketua Pengadilan c.q. Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo
untuk membatalkan perjanjian pinjam pakai antara Penggugat dengan Turut
Tergugat. Dengan demikian Posita Gugatan Penggugat kontradiksi dengan
Petitum Gugatan Penggugat;
Bahwa oleh karena Posita Gugatan Penggugat kontradiksi dengan
Petitum, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, dan karenanya
Gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
Bahwa berdasarkan uraian diatas, Gugatan Penggugat Tidak jelas/Kabur atau
Isinya gelap (Onduidelijk), sehingga berakibat gugatan Penggugat kurang
sempurna dan harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak
dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH MENARIK PIHAK
Bahwa Gugatan Penggugat salah menarik pihak Tergugat I dalam
perkara a quo dengan alasan karena Tergugat I adalah seorang istri yang tidak
dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan suaminya, karena Tergugat I masih
tunduk pada hukum adat setempat dan perkawinan antara Tergugat I dengan
suaminya adalah perkawinan secara - adat dan tidak pernah dicatatkan di
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
Kantor Catatan Sipil Setempat, sehingga segala sesuatu tindakan istri harus
mendapat persetujuan dari suaminya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 105
KUH Perdata dan Pasal 110 KUH Perdata yang menyatakan "Istri tidak boleh
tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya". Oleh karena itu Penggugat
salah menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga
Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;
Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antar Tergugat I dengan
Penggugat, maka Penggugat telah menarik pihak yang salah atau pihak yang
tidak ada korelasinya dengan perkara a quo maka gugatan Penggugat
selayaknya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard);
4. PIHAK TERGUGAT KURANG LENGKAP.
Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak
menarik para Pemberi Hibah dan Notaris sebagai para pihak, meskipun
Penggugat diberi hak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, tetapi
seharusnya gugatan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dan ada
hubungannya dengan penyelesaian persoalan Penggugat, sehingga membuat
terang gugatan Penggugat. Oleh karena itu sangat relevan para Pemberi Hibah
dan Notaris sebagai pembuat Akta Hibah untuk ditarik sebagai pihak dalam
perkara a quo, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.
216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
No. 1424/Sip/1975 tanggal 16 Juni 1976 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
No. 879 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979, yang menyatakan "Bahwa tidak dapat
diterimanya gugatan a quo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang
seharusnya di gugat tetapi belum digugat" Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung
RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, Jo Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI No. 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984. Yang menyatakan
"Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka
gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat
kurang lengkap pihaknya dan harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontwankelijk Verklaard);
5. EKSEPSI NON PERSONA STANDI IN JUDICIO
Bahwa seyogianya eksepsi non personaa standi in judicio diajukan oleh
Turut Tergugat, dan oleh karena Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi ini,
maka untuk membuat terang dan jelas perkara a quo, maka Tergugat I dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
Tergugat II mengajukan eksepsi ini;
Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Turut
Tergugat, harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima, oleh karena adanya
kekeliruan Penggugat tersebut secara tegas tertera pada halaman pertama
surat gugatan, dimana Penggugat menyebutkan Turut Tergugat d'alam surat
gugatannya secara langsung ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Nias
Utara tanpa mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur
Sumatera Utara, selaku atasan Turut Tergugat. Oleh karena Pemerintah
Kabupaten Nias Utara Sebagai Turut Tergugat, bukanlah merupakan bagian
dan badan hukum yang disebut Negara, oleh sebab itu Turut Tergugat tidak
memiliki kualitas untuk dapat digugat dalam perkara Perdata dimuka Peradilan
Umum, apabila tidak dikaitkan dengan badan hukum induk dan instansi
atasannya.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan sesuai dengan
Reglement Verooedering (RV) Pasal 6 dan. Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 "tentang gugatan
yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat, maka Turut Tergugat tidak
berkualitas untuk diikutkan/ dituntut dimuka Peradilan Umum dan hal ini
berakibat gugatan Penggugat kurang sempurna dan harus dinyatakan ditolak
atau setidak-tidaknya diyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet
Ontvankelijk Verklaard);
DALAM POKOK PERKARA:
1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang
dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam
jawaban ini dan dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan
Penggugat pada angka 1, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak
mengetahui dan mengenal tanah yang dimaksud oleh Penggugat
sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat yang terletak dan dikenal
umum di Desa Namohalu, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias
Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran dan Batas-Batas,
sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 14, Tanggal 6 Pebruari 2014 yang
diperbuat dihadapan Notaris Sinodya Eunice Telaumbanua, S.H., sebagai
berikut :
Sebelah Utara : Tanah milik Itolo Harefa & Masa'aro Harefa,
ukuran ± 177 meter;
Sebelah Timor : Tanah milik Heziduhu Harefa, ukuran ± 36 meter;
Sebelah Selatan : Tanah menuju kampung Loloana'a dan Lolofaoso,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
ukuran ± 77 meter;
Sebelah Barat : Tanah milik Fatiaro Harefa dan jalan umum, ukuran
±90 meter;
Dan yang benar adalah Tergugat II memiliki tanah yang terletak di Kampung
Loloana'a, Desa Namohalu, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias
Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran dan Batas-Batas, sebagai
berikut
Sebelah Utara : Tanah milik Angerago Harefa alias Ama Noni
Harefa dan Tanah milik Natola Harefa alias Ama Tema Harefa;
Sebelah Timur : Tanah milik Februari Harefa alias Ama Helmi
Harefa dan Tanah milik Ya'atulo Harefa alias Ama Nitra Harefa;
Sebelah Selatan : Jalan dari depan Gereja Siwalubanua menuju
sungai Esiwa Desa Tuhenakhe I (satu);
Sebelah Barat : Tanah milik Natola Harefa alias Ama Tema
Harefa dan JalanUmum;
Bahwa Tergugat II memperoleh tanah tersebut dari hibah/ pemberian
secara lisan dari orangtua Tergugat II yang bernama FAOGODODO HAREFA
alias AMA SONI HAREFA dan orangtua Tergugat II memperoleh tanah tersebut
berdasarkan gadai dari ATONI HAREFA alias AMA GUSU HAREFA,
sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 3 Maret 2013;
Bahwa ATONI HAREFA alias AMA GUSU HAREFA memperoleh tanah
tersebut dari kakeknya bernama AMA DILIA Almarhum yang kemudian
diwariskan kepada anaknya bemama TELUMO Alias AMA ZIHAOGO
Almarhum, kemudian TELUMO Alias AMA ZIHAOGO Almarhum mewariskan
kepada anaknya bernama MOLO'O Alias AMA ATONI, kemudian MOLO'O Alias
AMA ATONI Almarhum mewariskan kepada anaknya bernama ATONI HAREFA
alias AMA GUSU HAREFA;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan
Penggugat pada angka 2, karena Penggugat tidak mempunyai tanah di
Kampung Loloana'a, Desa Namohalu, Kecamatan Namohalu Esiwa,
Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, karena Penggugat dahulu
berasal dari Kampung Hilimbaruzo, Desa Namohalu, Kecamatan Namohalu
Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang mana dahulu
Penggugat dan orangtua Penggugat yang bernama AMA ADIMINA
Almarhum berasal dari kampung Hilimbaruzo, Desa Namohalu dan kemudian
sekitar tahun 1950an Penggugat dan orangtua Penggugat pindah ke
kampung Lolo'ana'a, Desa Namohalu;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
Penggugat pada angka 3, karena Penggugat tidak mempunyai alas hak atau
dasar untuk mengklam bahwa Penggugat telah meminjam pakai tanah
"Obyek Perkara" kepada Turut Tergugat pada tahun 1978, sedangkan
pengakuan Penggugat sendiri bahwa baru memperoleh hak atas tanah
"Obyek Perkara" pada tahun 2014 berdasarkan Akta Hibah No. 14. Tanggal 6
Perbuari 2014, sehingga Penggugat tidak benar telah meminjam pakai
"Obyek Perkara" kepada Turut Tergugat pada tahun 1978;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan
Penggugat pada angka 4, 5 dan 6, yang mendalilkan bahwa Tergugat I dan
Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat I
dan Tergugat II menanam ubi jalar dan pohon pisang pada lahan atau tanah
bekas rumah Dinas Guru SD Negeri Sewalu Banua yang menjadi "Obyek
Perkara" telah mendapat persetujuan dari ahli waris dan atau ahli waris
pengganti dari kakek buyut kami AMA MBULU NIFA Almarhum;
Bahwa lahan atau tanah bekas rumah Dinas Guru SD Negeri
Sewalubanua adalah lahan/tanah hak milik kakek kami AMA MBULU NIFA
Almarhum, dimana kakek kami AMA MBULU NIFA Almarhum sekitar tahun
1978 telah meminjam pakai lahan/ tanah tersebut kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias sekarang Dinas Pendidikan kabupaten Nias Utara untuk
didirikan rumah Dinas Guru secara lisan. Dan oleh karena Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara tidak
memakai dan mempergunakan lahan / tanah tersebut, maka yang berhak
mempergunakannya adalah ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari kakek
kami AMA MBULU NIFA Almarhum, dan salah satu ahli waris pengganti adalah
Tergugat II;
Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II untuk menanam ubi jalar
dan pohon pisang pada lahan atau tanah bekas rumah Dinas Guru SD Negeri
Sewalubanua adalah "bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum" karena Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat persetujuan dari para ahli
waris dan ahli waris pengganti dari kakek kami AMA MBULU NIFA Almarhum;
6. Bahwa oleh karena tidak terbuktinya Tergugat I dan Tergugat II melakukan
Perbuatan Melawan Hukum, maka tuntutan Penggugat untuk menuntut
penggantian kerugian yang dideritanya baik kerugian materil maupun
kerugian immateril sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat pada angka 7
dan 8 selayaknya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
7. Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta Ketua Pengadilan Negeri
Gunungsitoli untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) diatas
tanah "Obyek Perkara" adalah tidak berdasar, dan oleh karenanya maka dalil
gugatan Penggugat pada angka 9 selayaknya ditolak atau setidak-tidaknya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
tidak dapat diterima, demikian juga dalil gugatan Penggugat pada angka 10
adalah selayaknya di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
8. Bahwa tuntutan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) yang ditujukan
kepada Tergugat I dan Tergugat II juga agar ditolak seluruhnya karena tidak
berdasar hukum;
9. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak
beralasan hukum, maka gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak seluruhnya,
sehingga biaya perkara yang timbal dalam perkara ini sudah seharusnya
dibebankan kepada PENGGUGAT;
DALAM REKONVENSI
1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dapat juga disebut Penggugat d.R/Tergugat
d.K, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat
Rekonpensi atau dapat juga disebut Tergugat d.R/Penggugat d.K;
2. Bahwa segala sesuatu hal yang telah Penggugat d.R/Tergugat d.K uraikan
pada uraian dalam eksepsi dan jawaban Gugatan Penggugat tersebut
diatas, secara mutatis mutandis dianggap telah pula diuraikan secara
lengkap pada uraian dalam Gugatan Rekonpensi ini dan merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga tidak perlu untuk diulang
kembali;
3. Bahwa dahulu Kakek Moyang kami yang bernama "TUADA O'OWA"
mempunyai 3 (tiga) orang istri, dan 6 (enam) orang anak yang terdiri dari:
Dari Istri ke-1 memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing
bernama:
1. BONA KALIGI.
2. SEBOLO ERO, dan
3. HARIMA'U ADU;
Dari istri Ke-2 (dua) memiliki 1 (satu) orang anak
bernama:
4. TU'A SESOLO.
Dari istri Ke-3 (tiga) memiliki 2 (dua) orang anak masing masing
bernama:
5. LARAGA KEI, dan
6. TU'ADA HIA;
4. Bahwa dari ke-6 (enam) anak Kakek Moyong kami, setiap anak setelah
berkeluarga mendirikan kampungnya masing masing yang diberi nama
sebagai berikut:
(1) BOHA KALIGI mendirikan kampung yang diberi nama HILIMBARUZO,
dahulu kampung PENGGUGAT;
(2) SEBOLO ERO mendirikan kampung yang diberi nama kampung
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
HILIMBOWO KAUKO;
(3) HARIMAU ADU mendirikan kampung yang diberi nama kampung
HILIWIGA;
(4) TUA SESOLO mendirikan kampung yang diberi nama kampung
NAMOHALU
(5) LARAGA KEI mendirikan kampung yang diberi nama kampung
LOLOFA'OSO;
(6) TUADA HIA mendirikan kampung yang diberi nama kampung LOLO
ANNA dan sekarang menjadi kampung PARA TERGUGAT;
5. Bahwa TUADA HIA dari perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak
yang masing-masing bernama : (1) AMA WARIATA, dan (2) AMA GANOSI;
6. Bahwa AMA WARIATA dari perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak
yang masing-masing bernama : (1) AMA DILIA, dan (2) AMA DABOI. AMA
DABOI sampai sekarang tidak ada keturunannya;
7. Bahwa AMA DILIA dari perkawinannya mempunyai 3 (tiga) orang anak
yang masing-masing bernama : (1) TELUMO alias AMA ZIHAOGO, (2)
HAKHODODO alias AMA WATIA, dan (3) TA'ASOGO alias AMA DALIAMI;
8. Bahwa AMA GANOSI dari perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak
yang masing masing bernama : (1) AMA NGA'ORO dan (2) AMA MBULU
NIFA;
9. Bahwa AMA NGA'ORO dari perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang anak
yang bernama : SINUFA alias AMA RAGINA;
10. Bahwa AMA MBULU NIFA dari perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang
anak yang bernama : SIMEONI alias AMA RATIBA;
11. Bahwa SINUFA alias AMA RAGINA dari perkawinannya mempunyai 2 (dua)
orang anak yang masing-masing bernama : (1) NATOLA alias AMA TEMA,
dan (2) GOFURO ARO alias AMA GADUHU
12. Bahwa SIMEONI alias AMA RATIBA dari perkawinannya mempunyai 3
(tiga) orang anak yang masing-masing bernama : (1) TALIMBORO alias
AMA KAKI, (2) FAOGODODO alias AMA SONI, dan (3) SOKHIFAO alias
AMA SYUKUR;
13. Bahwa TALIMBORO alias AMA KAKI dari perkawinannya mempunyai 1
(satu) orang anak bernama : KARIUS alias AMA YOPI;
14. Bahwa FA'OGODODO alias AMA SONI dari perkawinannya mempunyai 7
(tujuh) orang anak yang masing-masing bernama : (1) YASONA alias AMA
ESTER, (2) YASORI alias AMA RIMA, (3) PEBRUARI alias AMA HELMI,
(4) YA'ATULO alias AMA NITRA, (5) YAMONAHA, (6) YASABAR/Tergugat
II, dan (7) SUGIYANTO;
15. Bahwa SOKHIFAO alias AMA SYUKUR dari perkawinannya mempunyai 3
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
(tiga) orang anak yang masing-masing bernama : (1) AGUSTINUS alias
AMA SISCA, (2) ADRIANUS alias AMA YUKE, dan (3) JUNIMAN alias AMA
IFAN;
16. Bahwa kakek moyang kami bernama TU'ADA HIA, selain meninggalkan ahli
waris juga mendirikan kampung yang diberi nama kampung LOLO ANA'A.
Dan kakek moyang kami TU'ADA HIA pada waktu pendirian serta
pemberian nama kampung LOLO'ANA'A, kakek moyang kami bernama
TU'ADA HIA membuat acara adat dengan memanggil seluruh warga
kampung yang ada disekitarnya termasuk Pengetua-Pengetua Adat untuk
menyaksikan bahwa kakek moyang kami TU'ADA HIA yang berrhak atas
kampung tersebut dan sebagai pemilik sah atas semua tanah dan tanaman
yang ada diatasnya serta sebagai pemimpin tertinggi di kampung
LOLO'ANA'A;
17. Bahwa tanah hak milik kakek moyang kami TU'ADA HIA, telah diwariskan
kepada ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang salah satunya adalah
SIMEONI Alias AMA RATIBA;
18. Bahwa sekitar tahun 1950, kakek kami SIMEONI alias AMA RATIBA
memberi ijin kepada pihak Gereja BNKP untuk memakai tanah miliknya
guna mendirikan Gereja BNKP yang dikenal umum Gereja BNKP
Siwalubanua secara lisan, dan pada Tahun 2012 pihak Gereja BNKP
Siwalubanua dengan cara musyawarak mufakat duduk bersama dengan
para Ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari kakek kami SIMEONI
alias AMA RATIBA untuk memperbaharui atau memperbaiki dan atau
membuat surat hibah baru secara tertulis, guna menghindari sengketa di
kemudian hari;
19. Bahwa sekitar tahun 1952, AMA ADIMINA HAREFA (Orangtua Penggugat)
dahulu dari kampung HILIMBARUZO, meminta ijin kepada kaket kami
SIMEONI Alias AMA RATIBA untuk mendirikan rumah diatas tanah hak
milik Iaket kami SIMEONI Alias AMA RATIBA di Kampung LOLO'ANA'A
secara lisan, dan tanah milik kakek kami SIMEONI alias AMA RATIBA
sampai sekarang oleh kami ahli waris dan atau ahli waris pengganti tidak
pernah memperbaharui atau memperbaiki dan atau membuat surat hibah
secara tertulis kepada AMA ADIMINA HAREFA Almarhun atau ahli
warisnya;
20. Bahwa sekitar tahun 1961 kakek kami SIMEONI alias AMA RATIBA
memberikan ijin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias sekarang Dinas
Pendidikan Kabupaten Nias Utara untuk memakai tanah miliknya guna
didirikan Sekolah SD Negeri Siwalu Banua yang hingga sampai sekarang
ini masih dipergunakan oleh SD Negeri Siwalubanua;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
21. Bahwa sekitar tahun 1978 kakek kami SIMEONI Alias AMA RATIBA
memberikan ijin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias sekarang Dinas
Pendidikan Kabupaten Nias Utara untuk memakai tanah miliknya guna
didirikan Rumah Dinas Guru SD Negeri Siwalubanua;
22. Bahwa pada bulan December Tahun 2016, Rumah Dinas Guru SD Negeri
Siwalubanua telah dirobohkan oleh pihak sekolah dan tidak dipergunakan
lagi, maka Penggugat d.R/Tergugat d.K, sebagai ahli waris dan atau ahli
waris pengganti dari kaket kami SIMEONI Alias AMA RATIBA dan dengan
persetujuan para ahli waris dan atau ahli waris pengganti lainnya, maka
Penggugat d.R/Tergugat d.K menguasai dan menanam ubi jalar serta
pohon pisang diatas tanah bekas Rumah Dinas Guru SD Negeri
Siwalubanua tersebut;
23. Bahwa tanah bekas Rumah Dinas Guru SD Negeri Siwalubanua milik kakek
kami SIMEONI Alias AMA RATIBA Almarhum, Penggugat d.R/Tergugat d.K
telah menguasainya dan menanam ubi jalar serta pohon pisang diatasnya
dengan persetujuan dari para ahli waris dan atau ahli waris pengganti
lainnya, dengan demikian perbuatan Penggugat d.R/Tergugat d.K adalah
perbuatan yang beritikat baik dan harus dilindungi oleh hukum;
24. Bahwa perbuatan Tergugat d.R/Penggugat d.K, mengajukan gugatan yang
mengklaim bahwa tanah bekas Rumah Dinas Guru SD Negeri Siwalubanua
milik Tergugat d.R/Penggugat d.K, berdasarkan Akta Hibah No. 14. Tanggal
6 Pebruari 2014 adalah tidak berdasar den merupakan perbuatan melawan
hukum;
25. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat d.R/Penggugat d.K, yang
mengklaim Bahwa tanah yang terletak di Kampung Loloana'a, Desa
Namohalu, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi
Sumatera Utara dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah mink Angerago Harefa alias Ama Noni
Harefa dan Tanah milik Natola Harefa alias Ama Tema Harefa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Februari Harefa alias Ama Helmi
Harefa dan Tanah milik Ya'atulo Harefa alias Ama Nitre Harefa;
- Sebelah Selatan : Jalan dari depan Gereja Siwalubanua menuju
sungai Esiwa Desa Tuhenakhe I (satu);
- Sebelah Barat : Tanah milik Natola Harefa alias Ama Tema
Harefa dan Jalam Umum;adalah miliknya
adalah perbuatan melawan hukum;
26. Bahwa Penggugat d.R/Tergugat d.K, memperoleh tanah tersebut diatas
dengan cara pemberian atau hibah dari FAOGODODO HAREFA alias AMA
SONI HAREFA (orangtua Penggugat d.R/Tergugat d.K), den
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
FAOGODODO HAREFA alias AMA SONI HAREFA (orangtua Penggugat
d.R/Tergugat d.K) memperoleh tanah tersebut secara gadai dari ATONI
HAREFA alias AMA GUSU HAREFA, sebagaimana dalam perjanjian yang
ditandatangani pada tanggal 03 Maret 2013;
27. Bahwa ATONI HAREFA alias AMA GUSU HAREFA memperoleh tanah
tersebut dari harta waris kakeknya yang bernama AMA DILIA Almarhum
yang kemudian diwariskan kepada anaknya bernama TELUMO Alias AMA
ZIHAOGO Almarhum, kemudian TELUMO Alias AMA ZIHAOGO Almarhum
mewariskan kepada anaknya bernama MOLO'O Alias AMA ATONI,
kemudian MOLO'O Alias AMA ATONI Almarhum mewariskan kepada
anaknya bernama ATONI HAREFA alias AMA GUSU HAREFA;
28. Bahwa atas perbuatan Tergugat d.R/Penggugat d.K, yang menggugat
Tergugat I & II d.r/Penggugat d.k, yang yang menyatakan sebagai pemilik
tanah "Obyek Perkara" tanpa alas hak yang sah serta menguasai den
memiliki tanah milik FAOGODODO HAREFA alias AMA SONI HAREFA
(orangtua Penggugat d.R/Tergugat d.K) adalah merupakan suatu
tindakan/perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) maka patut den
beralasan hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli menghukum Tergugat
d.k/Penggugat d.r dan/atau siapa saja yang mengaku sebagai pemilik tanah
"Obyek Perkara" telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
29. Bahwa akibat perbuatan Tergugat d.R/Penggugat d.K, mengajukan gugatan
atas tanah "Obyek Perkara" mengakibatkan kerugian secara meteril den
immaterial yang besar bagi Penggugat d.R/Tergugat d.K, berupa biaya-
biaya timbul selama adanya gugatan dalam perkara a quo yang dapat
diperhitungkan sebagai berikut:
a. Kerugian Materil
Bahwa Penggugat d.R/Tergugat d.K bukanlah orang yang
mahir/professional dalam menjalankan proses berperkara di Pengadilan,
sehingga oleh karenanya Penggugat d.R/Tergugat d.K terpaksa
menggunakan jasa Advokat untuk mewakili kepentingan hukum
Penggugat d.R/Tergugat d.K dalam mengajukan Gugatan Rekonpensi ini
terhadap Tergugat d.R/Penggugat d.K, yang dalam pemeriksaan perkara
ini secara nyata Penggugat d.R/Tergugat d.K telah menghunjuk Advokat
FIRMAN HAREFA, S.H dan VICTORIUS MENDROFA, S.H., yang
mewakili Penggugat d.R/Tergugat d.K;
Bahwa atas penghunjukan tersebut, Penggugat d.R/Tergugat d.K telah
menyanggupi untuk membayar jasa honorarium Advokat yang dihunjuk,
yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan selain biaya
tersebut Penggugat d.R/Tergugat d.K, telah mengeluarkan biaya surat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
menyurat, ongkos-ongkos dan transportasi yang diperkirakan sebesar Rp.
10.0.000; (sepuluh juta rupiah). Oleh karenanya, patut pula bilamana
Tergugat d.R/Penggugat d.K dihukum untuk membayar kerugian materil
yang diderita oleh Penggugat d.R/Tergugat d.K sebesar: Rp. 25.000.000,-
(Dua puluh lima juta rupiah) ;
b. Kerugian Immateril sebesar: Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
Bahwa Penggugat d.R/Tergugat d.K mengalami kerugian yang tidak
nyata, akan tetapi dapat dirasakan oleh Penggugat d.R/Tergugat d.K dan
tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang; Kerugian yang dirasakan
Penggugat d.R/Tergugat d.K meliputi tekanan syikis, rasa cemas dan
was-was akan kehilangan hak dan banyaknya waktu, tenaga pikiran yang
harus Penggugat d.R/Tergugat d.K gunakan untuk mengurus masalah ini
yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat d.R/Penggugat d.K, dan
apabila ditaksir atau harus dinilai dengan uang, maka tidak kurang dari
Rp.100.000.000; (Seratus juta rupiah);
30. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini diajukan Penggugat
d.R/Tergugat d.K berdasarkan pada alasan yang cukup, maka sudah
selayaknya menurut hukum bilamana putusan atas perkara ini dapat
dijalankan lebih dahulu dengan Serta Merta (uit voorbaar bijvorraad)
meskipun ada perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi ;
31. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan adalah akibat diawali adanya
Gugatan dari Tergugat d.R/Penggugat d.K mohon Tergugat d.R/Penggugat
d.K dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbal dalam
pemeriksaan perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Penggugat d.R/Tergugat d.k
telah uraikan diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya
berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum, yang amarnya pada
pokoknya berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONVENSI:
I. DALAM EKSEPSI
1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; .
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard);
II. DALAM PROVISI:
- Menolak tuntutan provisi yang diajukan PENGGUGAT untuk
seluruhnya;
III. DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbal
dalam perkara ini;
DALAM REKONVENSI
1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat d.R/Tergugat d.K untuk
seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat d.R/Penggugat d.K amok
mengajukan Gugatan dalam perkara a quo adalah merupakan suatu
tindakan/perbuatan melawan hUkum (Onrecht Matigedaad);
3. Menyatakan tanah bekas Rumah Dings Guru SD Negeri Siwalubanua adalah
milik Penggugat d.R/Tergugat d.K, yang diperoleh dari harta warisan
SIMEONI Alias AMA RATIBA Almarhum setelah mendapat persetujuan dari
para ahli waris dan atau ahli waris pengganti SIMEONI Alias AMA RATIBA
Almarhum;
4. Menyatakan tanah yang terletak di Kampung Loloana'a, Desa Namohalu,
Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera
Utara dengan ukuran dan Batas-Batas, sebagai berikut
- Sebelah Utara : Tanah milik Angerago Harefa alias Ama Noni
Harefa dan Tanah milik Natola Harefa alias Ama Tema Harefa
- Sebelah Timur : Tanah milik Februari Harefa alias Ama Helmi
Harefa dan Tanah milik Ya'atulo Harefa alias Ama Nitra Harefa; Sebelah
Selatan Jalan dari depan Gereja Siwalubanua menuju sungai Esiwa
Desa Tuhenakhe I (satu);
- Sebelah Barat : Tanah milik Natola Harefa alias Ama Tema Harefa
dan Jalam Umum;
adalah milik Penggugat d.R/Tergugat d.K yang diperoleh berdasarkan surat
perjanjian gadai antara FAOGODODO HAREFA alias AMA SONI HAREFA
dengan ATONI HAREFA alias AMA GUSU HAREFA, sebagaimana dalam
surat perjanjian tertanggal 3 Maret 2013;
5. Menghukum Tergugat d.R/Penggugat d.K dan/atau siapa saja yang
mendapat hak dan/atau perintah untuk menguasai/mengusahai/mengerjakan
objek sengketa, untuk segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada
pemilik yang sah yaitu Penggugat d.R/Tergugat d.K seketika dalam keadaan
baik dan sempuma;
6. Menghukum Tergugat d.R/Penggugat d.K Untuk membayar kerugian yang
diperhitungkan sebagai berikut :
a. Kerugian Materil : Rp. 25.000.000,-(Dug puluh lima juts rupiah);
b. Kerugian Immateril : Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu
dengan Serta Merta (uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada Perlawanan,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
Banding maupun Kasasi ;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum PENGGUGAT d.K/Tergugat d.R untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini.
ATAU:
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara a quo berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunung
Sitoli telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Gst tanggal 1
Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut :
DALAM KONVENSI
Dalam Provisi:
- Menolak Provisi Penggugat;
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik sah tanah yang
terletak dan dikenal umum di Desa Namohalu, Kecamatan Namohalu Esiwa,
Kabupaten Nias Utara,Propinsi Sumatera Utara dengan ukuran dan batas-
batas, sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor : 14, tanggal 6–Februari -
2014, yang diperbuat dihadapan Notaris SINODYA EUNICE
TELAUMBANUA, SH sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik ITOLO HAREFA dan MASA’ARO
HAREFA, ukuran ± 177 Meter;
Sebelah Timur : Tanah milik HEZIDUHU HAREFA , ukuran ± 36
Meter;
Sebelah Selatan : Jalan Menuju Kampung Loloana’a dan Lolofaoso,
ukuran ± 77 Meter;
Sebelah Barat : Tanah milik FATIARO HAREFA danJalan umum,
ukuran ± 90 Meter;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa hibah antara Penggugat dengan
keturunan Almarhum FAONA HAREFA atas nama ADIMINA HAREFA,
SAMAHATI HAREFA, USMAN HAREFA, ZUNIATI HAREFA, berdasarkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
Akta Hibah Nomor : 14, tanggal 6-Februari – 2014 yang diperbuat dihadapan
Notaris SINODYA EUNICE TELAUMBANUA,SH adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa sebagian tanah milik Penggugat dalam
Akta Hibah Nomor : 14, tanggal 6-Februari 2014, yang diperbuat dihadapan
Notaris SINODYA EUNICE TELAUMBANUA,SH yang telah dikuasai oleh
Tergugat I dan II dengan cara menanam daun ubi dan pohon pisang (yang
merupakan tanah obyek sengketa) dengan ukuran 8 meter×10 meter = 80
Meter persegi dan batas-batas sebagai berikut ;
Sebelah Utara : Tanah milik ITOLO HAREFA dan MASA’ARO
HAREFA;
Sebelah Timur : Tanah milik HEZIDUHU HAREFA;
Sebelah Selatan : Jalan menuju kampong LOLOANA’A dan
LOLOFAOSO ;
Sebelah Barat : Tanah Milik FATIARO HAREFA dan Jalan Umum;
Adalah sah milik Penggugat
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengosongkan sebagian tanah milik
Penggugat dalam Akta Hibah Nomor : 14, tanggal 6-Februari 2014, yang
diperbuat dihadapan Notaris SINODYAEUNICE TELAUMBANUA,SH yang
telah dikuasai oleh Tergugat I dan II dan mengembalikan kepada Penggugat
tanpa syarat dengan ukuran 8 meter×10 meter = 80 Meter persegi dan
batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik ITOLO HAREFA dan MASA’ARO
HAREFA
- Sebelah Timur : Tanah milik HEZIDUHU HAREFA
- Sebelah Selatan : Jalan menuju kampung LOLOANA’A dan
LOLOFAOSO
- Sebelah Barat : Tanah Milik FATIARO HAREFA dan Jalan
Umum;
6. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II
merupakan Perbuatan Melawan Hukum ( Onrecht Matige Daad );
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya
jika tidak taat kepada putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
DALAM REKONVENSI
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum Tergugat I Konvensi serta Tergugat II Konvensi / Para
Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.588.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor
14/Bdg/Akta.Pdt/2017/PN.Gst tanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, ternyata Kuasa Hukum Para Pembanding
semula Para Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Gst tanggal 1 Agustus 2017 dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula
Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2017 dan kepada Turut Terbanding semula
Turut Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2017;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para
Tergugat telah menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 28 September
2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada
tanggal 28 September 2017, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan
diserahkan kepada Terbanding semuIa Penggugat pada tanggaI 5 Oktober
2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 3
Oktober 2017;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Hukum
Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding
pada tanggal 18 Oktober 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 18 Oktober 2017, Kontra Memori Banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para
Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2017 dan
kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Oktober
2017;
Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara
dan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN.Gst
tanggal 1 Agustus 2017 yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para
Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2017, kepada
Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2017 dan kepada
Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 September 2017,
yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara
telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara
tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal
dapat diterima;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para
Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2017
terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor :
6/Pdt.G/2017/PN.Gst tanggal 1 Agustus 2017, yang pada pokoknya telah
mengemukakan keberatan sebagai berikut :
Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Para Pembanding yang
diperoleh berdasarkan warisan dari kakek buyut Para Pembanding AMA
MBULU NIFA Almarhum, sehingga Para Pembanding tidak punya kewajiban
untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada orang lain termasuk kepada
Penggugat maka sudah seyogianya Majelis hakim Pengadilan Ulangan
menyatakan Petitum gugatan Penggugat yang ke-5 (lima) dinyatakan ditolak;
1. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 50
paragraf ke-SATU yang menyatakan :
Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-11 (sebelas) Penggugat yang
menyatakan bahwa agar menghukum tergugat I dan II untuk membayar
uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap
bulannya terhitung sejak perkara ini diajukan dipengadilan atas ketidaktaatan
Para Penggugat mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa sejumlah Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) tidaklah tepat apabila dikenakan kepada
Tergugat I dan Tergugat II sejak perkara ini diajukan kepengadilan
melainkan dapat dikenakan apabiala Tergugat I dan Tergugat II tidak taat
pada putusan ini setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum
tetap sehingga petitum ini berdasar hukum dan berkeadilan untuk dikabulkan
dengan perbaikan amar;
Adapun alasan keberatan Para Pembanding adalah sebagai berikut :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
Bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat tentang uang paksa (dwang som)
yang dibayarkan oleh Para Tergugat terhitung sejak perkara ini diajukan
dipengadilan adalah tidak sesuai dengan hukum acara perdata, sehingga
petitum tersebut seyagianya ditolak oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat
Pertama, hal tersebut sesuai dengan asas ultra petita sebagaimana diatur
dalam Pasal 178 ayat (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal
189 ayat (3) Rbg yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang
dituntut (petitum).
Dengan demikian sudah seyogianya Majelis hakim Pengadilan Ulangan
menyatakan Petitum gugatan Penggugat yang ke-11 (sebelas) dinyatakan
ditolak;
DALAM REKONPENSI;
2. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 51 tentang
gugatan Penggugat Rekonvesi dengan mengambil alih pertimbangan dalam
pokok perkara konvensi;
3. Bahwa Objek Sengketa yaitu Eks rumah Dinas Guru SD Siwalubanua
adalah milik Para Pembanding yang diperoleh berdasarkan warisan dari
kakek buyut Para Pembanding AMA MBULU NIFA Almarhum, dimana Objek
Sengketa tersebut diserahkan oleh kakek Para Pembanding SIMEONI
HAREFA alias AMA RATIBA ahli waris satu-satunya dari AMA MBULU NIFA
Almarhum kepada Dinas Pendidikan kabupaten Nias sekarang Dinas
Pendidikan Kabupaten Nias Utara;
4. Bahwa perbuatan Terbanding/Tergugat d.R/Penggugat d.K, yang mengklaim
bahwa tanah yang terletak di Kampung Loloana’a, Desa Namohalu,
Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera
Utara dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Angerago Harefa alias Ama Noni
Harefa dan Tanah milik Natola Harefa alias Ama Tema Harefa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Februari Harefa alias Ama Helmi
Harefa dan Tanah milik Ya’atulo Harefa alias Ama Nitra Harefa;
- Sebelah Selatan : Jalan dari depan Gereja Siwalubanua menuju
sungai Esiwa Desa Tuhenakhe I (satu);
- Sebelah Barat : Tanah milik Natola Harefa alias Ama Tema
Harefa dan Jalam Umum;
adalah miliknya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
5. Bahwa akibat perbuatan Terbanding/Tergugat d.R/Penggugat d.K,
mengajukan gugatan dan atau menguasai tanah “Obyek Perkara”
mengakibatkan kerugian kepada Para Pembanding/Penggugat d.R/Tergugat
d.K baik secara meteril dan immaterial yang perinciannya sebagaimana
tercantum dalam gugatan Rekonvensi;
Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dan jelaskan secara cermat
dalam bagian Konpensi dan Rekonpensi Memori Banding ini, mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
a quo, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.
6/Pdt.G/2017/PN.Gst Tertanggal 01 Agustus 2017;
MENGADILI SENDIRI
DALAM EKSEPSI:
1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding/
Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/ Penggugat Konpensi/ Tergugat
Rekonpensi ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak gugatan Terbanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara;
DALAM REKONVENSI:
1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat
Rekonpensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan atau tindakan Terbanding/ Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengajukan Gugatan dan
menguasai Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan
suatu tindakan/perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad);
3. Menyatakan tanah bekas Rumah Dinas Guru SD Negeri Siwalubanua
adalah milik Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi/Para
Tergugat Konvensi, yang diperoleh dari harta warisan SIMEONI Alias
AMA RATIBA Almarhum setelah mendapat persetujuan dari para ahli
waris dan atau ahli waris pengganti SIMEONI Alias AMA RATIBA
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
Almarhum;
4. Menyatakan tanah yang terletak di Kampung Loloana’a, Desa Namohalu,
Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera
Utara dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Angerago Harefa alias Ama Noni
Harefa dan Tanah milik Natola Harefa alias Ama
Tema Harefa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Februari Harefa alias Ama Helmi
Harefa dan Tanah milik Ya’atulo Harefa alias Ama
Nitra Harefa;
- Sebelah Selatan : Jalan dari depan Gereja Siwalubanua menuju
sungai Esiwa Desa Tuhenakhe I (satu);
- Sebelah Barat : Tanah milik Natola Harefa alias Ama Tema Harefa
dan Jalam Umum;
adalah milik Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat
Konvensi yang diperoleh berdasarkan surat perjanjian gadai antara
FAOGODODO HAREFA alias AMA SONI HAREFA dengan ATONI HAREFA
alias AMA GUSU HAREFA, sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 3
Maret 2013;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi
dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan/atau perintah untuk
menguasai/mengusahai/mengerjakan objek sengketa, untuk segera
mengosongkan dan menyerahkannya kepada pemilik yang sah yaitu
Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seketika dalam
keadaan baik dan sempurna;
6. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi
untuk membayar kerugian yang diperhitungkan sebagai berikut :
a. Kerugian Materil : Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta
rupiah);
b. Kerugian Immateril : Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih
dahulu dengan Serta Merta (uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada
Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;
DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
- Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi
untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
ATAU:
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Ulangan yang memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka kami mohon
putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2017, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:
Bahwa gugatan Rekonvensi Para Pembanding / semula Tergugat I dan II
adalah (Obscuur libel) dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Asal usul kepemilikan Para Pembanding / semula Tergugat I dan II
diatas tanah yang dimaksud Para Pembanding / semula Tergugat I dan II
pada poin 2 (dua) alinea ke 2 (dua) halaman 5 dan dalam Rekonvensi poin
34 (tiga puluh empat) halaman 10, tidak jelas apakah Para Pembanding /
semula Tergugat I dan II menguasai atau memiliki tanah obyek perkara
dengan cara pemberian hibah secara lisan dari orang tua Para
Pembanding / semula Tergugat II yang diperoleh dengan cara gadai dari
ATONI HAREFA ALIAS AMA GUSU HAREFA sebagaimana dalam surat
perjanjian tertanggal 3 Maret 2013 atau dengan cara pewarisan dari ahli
waris pengganti dari kakek buyut Para Pembanding / semula Tergugat I dan
II atas nama AMA MBULU NIFA Almarhum;
2. Bahwa Ukuran tanah yang dimaksud Para Pembanding / semula Tergugat I
dan II dalam Jawaban pada poin 2 (dua) alinea ke 2 (dua) halaman 5 dan
dalam Rekonvensi poin 34 (tiga puluh empat) halaman 10, yang diperoleh
dengan cara pemberian hibah secara lisan dari orang tua Para
Pembanding / semula Tergugat II yang diperoleh dengan cara gadai dari
ATONI HAREFA ALIAS AMA GUSU HAREFA sebagaimana dalam surat
perjanjian tertanggal 3 Maret 2013 dan dengan cara pewarisan dari ahli
waris pengganti dari kakek buyut Para Pembanding / semula Tergugat I dan
II atas nama AMA MBULU NIFA Almarhum tidak ada ukuran dan berbeda
dengan ukuran tanah milik Terbanding / semula Penggugat pada dalil
gugatan poin 1 (satu) halaman 1 dari 4 halaman;
3. Bahwa batas-batas tanah yang dimaksud Para Pembanding / semula
Tergugat I dan II dalam Jawaban poin 2 (dua) alinea ke 2 (dua) halaman 5
dan dalam Rekonvensi poin 34 (tiga puluh empat) halaman 10 berbeda
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
dengan batas-batas tanah milik Terbanding / semula Penggugat pada dalil
gugatan poin 1 (satu) halaman 1 dari 4 halaman;
Bahwa oleh karenanya gugatan Rekonvensi Para Pembanding / semula
Tergugat I dan II patut ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan terhadap bantahan dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa Terbanding / semula Penggugat menolak dengan tegas seluruh
dalil-dalil gugatan Rekonvensi Para Pembanding / semula Tergugat I dan II,
kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa Terbanding / semula Penggugat dengan tegas menolak keberatan-
keberatan Para Pembanding / semula Tergugat I dan II dalam Memori
Banding, pada poin 9 (sembilan) halaman 12 (dua belas), poin 10 (sepuluh)
halaman 12 (dua belas), poin 11 (sebelas) halaman 13 (tiga belas), poin 12
(dua belas) halaman 13 (tiga belas) dengan dasar dan alasan hukum,
karena Para Pembanding / semula Tergugat I dan II dalam memori
bandingnya dalam Rekonvensi, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan
dan membatalkan pertimbangan hukum dalam pokok perkara konvensi,
didukung dengan pertimbangan hukum pada halaman 51 putusan Nomor
6/Pdt.G/2017/PN-Gst, paragraf ke-ENAM yang menyatakan : “Menimbang,
bahwa mengenai kepemilikan tapak bekas Rumah Dinas Guru SD Negeri
Siwalubanua telah dipertimbangkan dalam pokok perkara konvensi dan
telah dinyatakan adalah milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi
maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka petitum ke – 3
Para Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak” ;
Bahwa oleh karenanya sangat berdasar hukum keberatan Para
Pembanding / semula Tergugat I dan II dalam gugatan Rekonvensi poin 9
(sembilan) halaman 12 (dua belas), poin 10 (sepuluh) halaman 12 (dua
belas), poin 11 (sebelas) halaman 13 (tiga belas), poin 12 (dua belas)
halaman 13 (tiga belas) patut ditolak dan / atau dikesampingkan;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Terbanding / semula
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, agar memberi
putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding / semula Tergugat I
dan II untuk seluruhnya;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor :
6/Pdt.G/2017/PN-Gst tertanggal 1 - Agustus – 2017 yang dimohon banding
tersebut;
MENGADILI SENDIRI
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Para Pembanding / semula Tergugat I dan II untuk
seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding / semula Penggugat sangat berdasar
hukum untuk diterima seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
6. Menerima Kontrak Memori Banding Terbanding / semula
Penggugat untuk seluruhnya;
7. Menolak Memori Banding Para Pembanding / semula Tergugat I
dan II untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI
DALAM EKSEPSI
- Menerima Eksepsi Terbanding / semula Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak Memori Banding Para Pembanding / semula Tergugat I dan II
untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding / semula Penguggat untuk
seluruhnya;
DALAM KONVENSI / REKONVENSI
Menghukum Para Pembanding / semula Tergugat I dan II untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;.
Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon
Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Gst tanggal 1
Agustus 2017 dan telah pula membaca serta mempelajari dengan seksama
surat memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para
Tergugat dan surat kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding
semula Penggugat. Berikut Berita Acara persidangan serta alat bukti surat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama,
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Kuasa Hukum Para
Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya ternyata telah
dipertimbangkan dalam putusan dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan
membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan
tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar
hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan hukum
Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan
Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengambil keputusan di Tingkat Banding,
sehingga putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN
Gst tanggal 1 Agustus 2017 tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan
Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding tetap dipihak
yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun peradilan Tingkat
Banding, maka semua biaya perkara dalam ke dua Tingkat Peradilan
dibebankan kepadanya;
Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rv
(Reglement of de Rechtsvordering), Rbg (Rechtreglement voor de
Buitengewesten) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I
1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding
semula Para Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor
6/Pdt.G/2017/PN Gst tanggal 1 Agustus 2017, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding
ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 oleh kami LINTON
SIRAIT, SH., MH sebagai Hakim Ketua, PERDANA GINTING, SH dan
SUWIDYA, SH., LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat
banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor:
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Perdata Nomor 444/PDT/2017/PT.MDN
444/PDT/2017/PT-MDN tanggal 29 Desember 2017, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Maret
2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta
JAINAB, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa
dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding;
Hakim Anggota Hakim Ketua
ttd ttd
PERDANA GINTING, SH LINTON SIRAIT, SH., MH ttd
SUWIDYA, SH., LLM Panitera Pengganti
ttd
JAINAB, SH
Perincian Biaya : 1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-