68
PENGADILAN TINGGI MEDAN Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN PUTUSAN Nomor 299/Pdt/2017/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : Pemerintah Ri cq Kemenkeu Ri cq Direktorat Jenderal Pajak cq Kantor Wil Djp Sumut Ii cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan T.Balai, berkedudukan di Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjung Balai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF Dkk beralamat di Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjung Balai berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKU-01/WPJ.26/PPK.06/2016, tertanggal 02 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai denan Nomor 151/SK/2016/PN Tjb, tanggal 6 Oktober 2016, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat; Lawan: 1. Soeheri (Aciu), Pekerjaan Swasta, beralamat di Tanjung Balai, Jl. Jenderal Sudirman, Nomor 62, Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; 2. Tengku Djalil Sahmenan Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Angsara IV Nomor 71, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II; 3. Tengku Thamrin Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan, Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanjung Balai, Dusun I Pematang Kandang, Desa Pematang Sei

PENGADILAN TINGGI MEDAN fileWil Djp Sumut Ii cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan ... di Medan, Jalan Angsara IV Nomor 71, Kelurahan

Embed Size (px)

Citation preview

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

PUTUSAN

Nomor 299/Pdt/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara gugatan antara :

Pemerintah Ri cq Kemenkeu Ri cq Direktorat Jenderal Pajak cq Kantor

Wil Djp Sumut Ii cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kisaran cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan

Konsultasi Perpajakan T.Balai, berkedudukan di

Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49)

Tanjung Balai dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF Dkk

beralamat di Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor

49) Tanjung Balai berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor : SKU-01/WPJ.26/PPK.06/2016, tertanggal 02

September 2016, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai denan

Nomor 151/SK/2016/PN Tjb, tanggal 6 Oktober 2016,

selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. Soeheri (Aciu), Pekerjaan Swasta, beralamat di Tanjung Balai, Jl.

Jenderal Sudirman, Nomor 62, Tanjung Balai,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Tengku Djalil Sahmenan Anak Kandung Almarhum Tengku

Sahmenan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

di Medan, Jalan Angsara IV Nomor 71, Kelurahan

Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia,

selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

3. Tengku Thamrin Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan,

Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanjung Balai,

Dusun I Pematang Kandang, Desa Pematang Sei

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

Baru, Kecamatan Tanjung Balai, selanjutnya disebut

Terbanding III semula Tergugat III;

4. Tengku Ulong Yahya Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan, pekerjaan Partikulir, bertempat tinggal di Lubuk

Pakam, Jalan Tanjung Gardus Dusun II, Desa

Tanjung Gardus, Kecamatan Lubuk Pakam,

selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat

IV;

5. Tengku Soelaiman (Sulaiman) Anak Kandung Almarhum Tengku

Sahmenan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

di Kisaran, kompleks BSP LR. XMP, Desa Kisaran

Timur, Kecamatan Kota Kisaran Timur, selanjutnya

disebut Terbanding V semula Tergugat V;

6. Tengku Anwar Bet Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan,

Pensiunan Pegawai Negeri yang beralamat di

Pematang Siantar, Jalan Jeruk VI No.11, RT/RW

64/17, Kelurahan Laras Dua, Kecamatan Siantar,

selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat

VI;

7. Tengku Darwin Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan, yang

beralamat di Jalan Pusat Pasar Nomor 75, Kelurahan

Pusat Pasar, Kecamatan Medan, selanjutnya disebut

Terbanding VII semula Tergugat VII;

8. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria Dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala

Kantor Pertanahan Tanjung Balai, bertempat tinggal

di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11A Tanjung

Balai, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula

Turut Tergugat;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

229/Pdt/2017/PT MDN tanggal 25 September 2017 tentang Penunjukan

Majelis Hakim dan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

Nomor 229/Pdt/2017/PT MDN tanggal 25 September 2017 tentang

penunjukan Panitera Pengganti ;

2. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat

gugatan tanggal 6 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 6 Oktober 2016

dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Tjb telah mengajukan gugatan

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas 1.137 M2

(seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi) di Jalan Cokroaminoto No.

49 Tanjungbalai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai,

Propinsi Sumatera Utara yang menguasai bidang tanah tersebut sejak

tahun 1962 sampai dengan saat ini atau kurang lebih sekitar 54 (lima puluh

empat tahun) lamanya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Sarifuddin Marpaung;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Cokroaminoto;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yap Eng Hun; dan

- Sebelah Timur berbatasan dengan 3 bidang tanah, yaitu Yusri, M. Ali

Sani dan Mushola Al Huda.

Untuk selanjutnya, sebidang tanah dan bangunan di Jalan Cokroaminoto

No. 49 Tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai,

Propinsi Sumatera Utara yang dimiliki oleh Penggugat sejak tahun 1962

disebut sebagai tanah dalam perkara a quo.

2. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 1.137M2 berikut bangunannya di

Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjung Balai, dahulu

dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara

melalui jual beli dengan didasari itikad baik oleh Penggugat melalui Bapak

Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Luar Inspeksi

Keuangan Tahun 1962 beralamat Jl. Polri Blok C III/821 Jelambar Jakarta

Barat dari almarhum Tengku Sahmenan, namun belum disertipikatkan atas

nama Penggugat;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

3. Bahwa Kepemilikan Tanah oleh Penggugat melalui Bapak Lie King Kai

(Tuan Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Luar Inspeksi Keuangan Tahun

1962 beralamat Jl. Polri Blok C III/821 Jelambar Jakarta Barat dari

almarhum Tengku Sahmenan juga diakui oleh Tergugat II dan Ahli Waris

yang bernama T. Ahmad Daridat, sebagaimana termuat dalam surat

Pernyataan Tergugat II dan T. Ahmad Daridat tertanggal 19 Desember

2012 angka 5 s.d. 7 yang menyatakan sebagai berikut:

"5. bahwa Alm. Tengku Sahmenan benar telah melakukan penyerahan

sebidang tanah yang dipergunakan untuk kepentingan layanan umum

(bidang perpajakan) yang beralamat jalan Cokroaminoto nomor 49 / 76 -

78 Tanjung Balai melalui Saudara Lai Bahas selaku Kepala Kantor

Dinas Luar Pajak/Blasting pada tahun 1956 yang sekarang ini telah

berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi

Perpajakan Tanjung Balai;

6. Berdasarkan hukum, Islam bahwa tidak dibenarkan untuk

memperjualbelikan lebih dari sekali atas barang yang sama oleh

Penjual yang sama.

7. bahwa saya ahli waris setelah menyadari keadaan sesungguhnya atas

penyerahan tanah terdahulu, oleh karena itu saya menyerahkan tanah

tersebut sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq

Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal Pajak Cq Kantor

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai.....”

4. Bahwa pembelian tanah dalam perkara a quo oleh Penggugat melalui

Bapak Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) dengan almarhum Tengku

Sahmenan dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kisaran Nomor S-

579/WPJ.01/0901/1998 tanggal 14 Oktober 1998 hal pengiriman Surat

Jual Beli Tanah yang dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Medan Timur, yang pada intinya menjelaskan bahwa hasil konfirmasi

dengan Kepala Dinas Luar Inspeksi Keuangan Tahun 1962 a.n. Bapak

Lie King Kai menyatakan tanah dan bangunan dalam perkara a quo

telah dibeli oleh Inspeksi Keuangan dan dibangun oleh Dinas Pekerjaan

Umum

b. Surat dari Kepala Kantor Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

Asahan tanggal 2 Januari 1997 Nomor : 640/02 perihal permohonan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

data yang melampirkan dokumen pendukung terkait pembangunan

gedung yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan perluasan

bangunan kantor dilakukan pada tahun 1985 dengan dana dari APBN.

5. Setelah proses jual beli antara Penggugat dengan Almarhum Tengku

Sahmenan dilakukan, selanjutnya dengan itikad baik Penggugat

menempati tanah dan bangunan di Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu

bernomor 49) tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung

Balai, Propinsi Sumatera Utara dan menggunakannya sebagai Kantor

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai, hal

tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. berdasarkan Surat Inspeksi Padjak Medan Nomor 102/DL-TB/70 tanggal

11 Februari 1970, tentang Anggaran Biaja menambah Ruangan Kantor

Dinas Luar Tingkat I Tandjung Balai.

b. Risalah Serah Terima Pekerjaan tertanggal 21 Oktober 1985 dari Kantor

Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Asahan berkaitan dengan

Pembangunan Gedung KDL Tk. II Kotamadya Tanjung Balai.

c. Surat KPP Kisaran Nomor S-579/WPJ.01/KP.0901/1998 tanggal 14

Oktober 1998 hal Pengiriman Surat Jual Beli Tanah dan Bangunan

menyatakan bahwa tanah dan bangunan Kantor Penyuluhan Pajak

Kisaran di Tanjung Balai dibeli oleh Inspeksi Keuangan dan dibangun

oleh Dinas Pekerjaan Umum.

6. Bahwa Tanah dan Bangunan objek gugatan a quo tersebut saat ini

merupakan tanah yang dikuasai Negara dan pernah

dimohonkan/didaftarkan, hal ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya

Tanjung Balai Nomor : 500-84/02/1997 tanggal 19 Pebruari 1997 perihal

data-data tanah/bangunan Kantor Kapenpa Kisaran di Tanjung Balai

yang saat ini adalah Kantor KP2KP Tanjung Balai masih berstatus

Tanah Negara dan belum pernah dimohonkan/didaftarkan haknya.

b. Surat Keterangan dari Pemerintah Kotamadya Daerah TK.II Tanjung

Balai Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kelurahan Pantai Burung

Nomor : 145/027 tanggal 22 Januari 1997 yang menerangkan bahwa “

data-data sebidang tanah pertapakan Kantor Penyuluhan Pajak Kisaran

yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49)

Tanjung Balai, menurut sepengetahuan Kami, sampai saat Surat

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

Keterangan ini diperbuat, bahwa data-data yang menyangkut status

kepemilikan tanah tersebut tidak ada di Kantor Kelurahan Pantai Burung

Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kotamadya Daerah Tingkat-II

Tanjung Balai.

c. Surat Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kota Tanjung

Balai Nomor : 416/600/12.74/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012,

Perihal : Konfirmasi menyatakan bahwa, berdasarkan data yang ada

pada Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai, tanah dan bangunan

dalam perkara a quo belum memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,

namun atas tanah tersebut pernah dimohonkan pengukuran yang

ditunjukan oleh Arifin Umar (Pada tahun 1977, Umar (Pegawai

Penggugat).

7. Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat masih terus berusaha mencari

dokumen jual beli tanah dalam perkara a quo antara Penggugat melalui

Bapak Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Luar Inspeksi

Keuangan dengan almarhum Tengku Sahmenan pada tahun 1962, yang

dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Meminta data dan informasi kepada Kepala Kantor Pertanahan

Nasional, Kepala Pengawas Bangunan, Kepala KPPBB Kisaran dan

Kepala Kelurahan Indrasakti dengan Surat Nomor:

343/WPJ.01/KP.0901/1996 tanggal 10 Oktober 1996.

b. Meminta data status tanah, ijin bangunan dan data lainnya kepada

Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tanjung Balai, Kepala Dinas

Bangunan Kodya Tanjung Balai dan Kepala Kelurahan Indrasakti

dengan Surat Nomor : S-40/WPJ.01/KP.0901/1997 tanggal 20 Januari

1997.

c. Meminta data keberadaan bangunan kepada Camat Tanjung Balai

Selatan dan Lurah Pantai Burung dengan Surat Nomor S-

177/WPJ.01/KP.0901/1997 tanggal 8 April 1997.

d. Meminta surat jual beli tanah dan bangunan kepada Kepala KPP Medan

Timur (ex. Kantor Inspeksi Keuangan di Medan) dengan Surat S-

579/WPJ.01/KP.0901/1998 tanggal 14 Oktober 1998.

8. Bahwa sejak menguasai tanah dan bangunan dalam perkara a quo pada

tahun 1962, Penggugat telah beberapa kali berusaha untuk melakukan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

pensertipikatan atas tanah dan bangunan tersebut ke Kantor pertanahan di

Medan yaitu :

a. Pada Tahun 1977, Arifin Umar dahulu Pegawai Direktorat Jenderal

Pajak pernah mengajukan permohonan pengukuran tanah di Jalan

Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjung Balai, dahulu

dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara

dalam rangka untuk pensertipikatan tanah, sebagaimana tertuang dalam

Surat Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 416/600/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012, namun sertipikat

atas tanah tersebut belum terbit.

b. Bahwa meskipun dokumen-dokumen jual beli belum ditemukan, pada

saat Almarhum Tengku Sahmenan masih hidup tidak ada satu pihakpun

yang merasa keberatan ataupun mengganggu gugat kepemilikan dan

penguasaan tanah dan bangunan di Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu

bernomor 49) Tanjung Balai oleh Penggugat yang saat ini digunakan

sebagai Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

Tanjung Balai.

c. Terkait dengan upaya pensertipakatan yang dilakukan oleh Penggugat

melalui Arifin Umar dahulu Pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada

tahun 1977 tersebut (Almarhum Tengku Sahmenan masih hidup), tidak

ada keberatan atau gugatan dari pihak manapun dan karena itu

penguasaan tanah dalam perkara a quo telah diakui dan dibenarkan

oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan.

d. Sejalan dengan upaya pensertipikatan oleh Penggugat tersebut,

terdapat surat dari Kantor Agraria Kabupaten Asahan dan Kotamadya

Tanjung Balai Nomor 520/I/1982, tertanggal 18 Pebruari 1982 kepada

Kantor Inspeksi Pajak (Penggugat) yang pada intinya meminta agar

menginvetarisasi tanah-tanah yang dikuasai yang kemudian setelah

inventarisasi tanah-tanah tersebut selesai, barulah bagi tanah-tanah

yang belum mempunyai sesuatu hak (sertipikat) dapat dimohonkan

pensertipikatan.

e. Karena sertipikat belum terbit, Penggugat kembali mengajukan

permohonan pensertipikatan ke Kantor Pertanahan Kodya Tanjung Balai

dengan Surat Nomor S-542/WPJ.03/KP.0901/1998, tanggal 30

September 1998;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 8 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

9. Bahwa tidak adanya keberatan maupun gangguan atas penguasaan dan

pemanfaatan tanah tersebut, membuktikan bahwa Almarhum Tengku

Sahmenan telah mengakui bahwa tanah sebagai objek dalam perkara a

quo memang benar milik penggugat.

10. Berdasarkan hal tersebut di atas, jual beli yang dilakukan oleh Penggugat

yang waktu itu diwakili oleh Bapak Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) mantan

Kepala Dinas Luar Inspeksi Keuangan Tahun 1962 dengan Almarhum

Tengku Sahmenan terbukti telah didasari itikad baik antara pembeli dan

penjual.

11. Bahwa sampai saat ini, dokumen-dokumen pembelian tanah dan

bangunan dalam perkara a quo tersebut belum ditemukan karena terjadi

beberapa kali pindah kantor dengan kronologi sebagaimana tercantum

dalam Surat Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumbagut Kantor

Pelayanan Pajak Kisaran Nomor : S-579/WPJ.01/KP.0901/1998 tanggal 14

Oktober 1998, Hal : Pengiriman Surat Jual Beli Tanah dan Bangunan

dengan rincian sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat yang waktu itu diwakili oleh Bapak Lie King Kai (Tuan

Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Luar Inspeksi Keuangan Tahun 1962

telah membeli sebidang tanah seluas 1.137M2 (Seribu Seratus Tiga

Puluh Tujuh Meter Persegi) dari Almarhum Tengku Sahmenan.

b. Bahwa dokumen-dokumen pembelian tanah dan bangunan antara

Bapak Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Luar

Inspeksi Keuangan dengan almarhum Tengku Sahmenan disimpan di

Kantor Inspeksi Keuangan Medan.

c. Bahwa pada tahun 1964 Kantor Inspeksi Keuangan Medan berubah

menjadi Kantor Inspeksi Pajak Medan yang dahulu beralamat di Jl. P.

Diponegoro No. 30 Medan, kemudian pada tahun 1975 Kantor Inspeksi

Pajak Medan berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan

dimana Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai termasuk

wilayah teritorialnya.

d. Selanjutnya pada tahun 1978, berdiri Kantor Pelayanan Pajak Kisaran,

sehingga aset tanah dan bangunan KPP Medan Selatan yang ada di

Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai, namun surat jual beli

atas tanah dan bangunan Kantor Penyuluhan Pajak Tanjung Balai

belum bisa ditemukan hingga saat ini.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

12. Bahwa Ketentuan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan :

Pasal 1957

"Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang

membuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telah

menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang, tanpa

mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya."

Pasal 1963.

"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak

bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar

atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh

hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu."

"Siapa yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh

tahun memperoleh hak milik, tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan

alas haknya."

Pasal 1966

"Cukuplah bila pada waktu memperoleh sesuatu itu itikad baik itu sudah

ada."

13. Sejalan dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

menyatakan bahwa :

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari

konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai

adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan

atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh

Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh

Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,

dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak

lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat

pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak

dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah

yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara

berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya,

dengan syarat :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara

terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah,

serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak

dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau

desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Penjelasan Ayat (2)

"Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat

menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang

berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal

demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti

kepemilikan, akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah

dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya...."

14. Selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :

126K/Sip/1962 tanggal 19 Juni 1962 yang dengan tegas menyatakan

“Bahwa Pembeli tanah yang beritikad baik harus dilindungi” dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 250 K/Sip/1960 tanggal 8

Agustus 1960 yang dengan tegas menyatakan “suatu jual beli, meskipun

penjual tidak berwenang menjual, terhadap si pembeli dilindungi karena

itikad baiknya”.

15. Berdasarkan hal tersebut di atas, karena terbukti jual beli tanah dalam

perkara a quo dengan almarhum Tengku Sahmenan telah didasari oleh

itikad baik dan Penggugat telah menguasai tanah dalam perkara a quo

selama lebih dari 54 Tahun, wajar apabila Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa

Penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan di Jalan Cokroaminoto

No. 76 (dahulu bernomor 49) tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan

Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara tersebut dan selanjutnya

memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan sertipikat atas nama

Penggugat.

BAHWA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan VII PERBUATAN MELAWAN

HUKUM

16. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal

1365 KUH Perdata yaitu:

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 11 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

17. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VII telah melakukan perbuatan

melawan hukum, di tengah usaha Penggugat untuk melakukan

pensertipikatan tanah dalam perkara a quo, setelah Almarhum Tengku

Sahmenan meninggal dunia pada tahun 1980, Tergugat I yang mengaku

sebagai Kuasa dari Tergugat II dan III mengirimkan beberapa surat kepada

Penggugat dengan rincian surat Sbb:

a. Surat Nomor : 808/VIII/S/96 tanggal 28 Agustus 1996, Perihal :

Pengajuan Pengembalian Tanah Pertapakan di Jalan Cokroaminoto No.

49 Tanjung Balai.

b. Surat Nomor 102/I/S/97 Tanggal 2 Januari 1997, Perihal : Permohonan

Pengembalian Tanah Pertapakan terletak di Jalan Cokroaminoto No. 49

(Kantor Penyuluhan Pajak) Tanjung Balai.

c. Surat Nomor : 0126/X/S/2005, tanpa tanggal Oktober 2005, Perihal :

Permohonan Pengembalian Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln.

Cokroaminoto No. 49 Tanjung Balai Asahan.

d. Surat Nomor : 026/III/S/2007, tanggal 14 Maret 2007, Perihal :

Permohonan Pengembalian Tanah dan Bangunan terletak dijalan

Cokroaminoto No. 49 (Kantor Penyuluhan Pajak) Tanjung Balai.

18. Bahwa inti dari keseluruhan surat Tergugat I tersebut adalah Tergugat I

mengaku mendapat kuasa Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII sebagai Ahli

Waris Almarhum Tengku Sahmenan meminta pengembalian tanah dan

bangunan rumah di No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjung Balai.

19. Menurut Tergugat I, tanah sebagai objek gugatan ini adalah merupakan

peninggalan dari orang tua Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII yang telah

dikonversi menjadi Hak Milik No. 59 berdasarkan Alas Hak Grant No.

P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas nama Almarhum Tengku

Sahmenan.

20. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut menghambat

dan menghalangi proses pensertipikatan tanah dalam perkara a quo

sebagaimana diatur dalam ketentuan KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)

dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam dalil sebelumnya.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

21. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV V, VI dan VII tersebut bertentangan

dengan kesepakatan jual beli tanah dalam perkara a quo yang telah

dilakukan oleh Penggugat melalui melalui Bapak Lie King Kai (Tuan Lai

Bahas) mantan Kepala Dinas Luar Inspeksi Keuangan dengan almarhum

Tengku Sahmenan pada tahun 1962, sehingga menghambat proses

pensertipikatan tanah seharusnya sertipikat atas nama Penggugat sudah

terbit.

22. Selain itu, perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut

bertentangan dengan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata yang memuat

ketentuan sebagai berikut:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang

bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu

tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya

daluwarsa itu tidak usah mempertunjukan akan adanya suatu alas hak, lagi

pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang

didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk.”

23. Bahwa jika dihitung berdasarkan kurun waktu pembelian tanah dalam

perkara aquo yang beli oleh Penggugat sejak tahun 1962 sampai dengan

sekarang, terbukti bahwa Penggugat telah menguasai tanah dalam perkara

a quo selama sampai dengan tahun 2016 ini sudah sekitar 54 Tahun

lamanya.

24. Atau setidak-tidaknya jika dihitung sejak Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII

melalui Tergugat I menyatakan keberatan dan mengakui tanah dalam

perkara a quo adalah miliknya pada tahun 1996, maka setidak-tidaknya

Penggugat telah menguasai tanah dari tahun 1962 sampai dengan tahun

1996 atau sekitar 34 Tahun lamanya.

25. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)

tersebut di atas, maka tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VII yang

mengakui sebagai pemilik tanah dalam perkara a quo harus dinyatakan

daluwarsa dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena segala tuntutan

hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat

perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh

tahun.

26. Sebagaimana telah Penggugat jelaskan, pada saat Almarhum Tengku

Sahmenan masih hidup, tidak ada satu pihakpun yang mempermasalahkan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

pengusaan dan pemanfaatan tanah dalam perkara a quo oleh Penggugat,

namun setelah Almarhum Tengku Sahmenan meninggal, tiba-tiba saja

pada tahun 1996 Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII muncul dan meminta

tanah milik Penggugat untuk dikembalikan dengan berdasarkan Alas Hak

Grant No. P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas nama

Almarhum Tengku Sahmenan.

27. Bahwa seharusnya Alas Hak Grant No. P.1598/1957 tertanggal 17

Desember 1957 atas nama Almarhum Tengku Sahmenan diserahkan

kepada Penggugat mengingat sampai saat ini, Penggugat belum

menemukan dokumen jual beli atas tanah dalam perkara a quo, dan bukan

menguasainya secara melawan hukum dan memanfaatkannya untuk

kepentingan pribadi semata dan mengesampingkan kepentingan umum

dan sosial yang dilakukan oleh Penggugat.

28. Selanjutnya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a

quo untuk memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV V, VI dan VII

mengembalikan Alas Hak Grant No. P.1598/1957 tertanggal 17 Desember

1957 atas nama Almarhum Tengku Sahmenan kepada Penggugat sebagai

pembeli tanah dalam perkara a quo.

29. Bahwa Tanah dan Bangunan dalam perkaraa quo tersebut merupakan

tanah yang dikuasai Negara dan sama sekali belum ada pendaftaran Hak

atas bidang tanah tersebut, hal tersebut dibuktikan sebagai berikut:

a. Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya

Tanjung Balai Nomor : 500-84/02/1997 tanggal 19 Pebruari 1997 perihal

data-data tanah/bangunan Kantor Kapenpa Kisaran di Tanjung Balai

yang menyatakan bahwa saat ini adalah Kantor KP2KP Tanjung Balai

masih berstatus Tanah Negara dan belum pernah

dimohonkan/didaftarkan haknya.

b. Surat Keterangan dari Pemerintah Kotamadya Daerah TK.II Tanjung

Balai Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kelurahan Pantai Burung

Nomor : 145/027 tanggal 22 Januari 1997 yang menerangkan bahwa

“data-data sebidang tanah pertapakan Kantor Penyuluhan Pajak Kisaran

yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 49 Tanjung Balai,

menurut sepengetahuan kami, sampai saat Surat Keterangan ini

diperbuat, bahwa data-data yang menyangkut status kepemilikan tanah

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 14 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

tersebut tidak ada di Kantor Kelurahan Pantai Burung Kecamatan

Tanjung Balai Selatan Kotamadya Daerah Tingkat-II Tanjung Balai.

c. Daftar Isian Inventarisasi Tanah-Tanah Instansi Pemerintah Departemen

Keuangan Republik Indonesia tanggal 28 Oktober 1993 yang

menyatakan bahwa Kantor dan Rumah Dinas Kantor Penyuluhan Pajak

Tanjung Balai diperoleh dari Inspeksi Pajak Medan Selatan.

d. Surat Keterangan Kepala Kanwil I DJP Sumatera Bagian Utara Nomor:

Ket-144/WPJ.01/BG.0104/1998 tanggal 6 Agustus 1998 yang

menyatakan bahwa Kantor Penyuluhan Pajak Kisaran di Tanjung Balai

yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.49 Tanjung Balai adalah

merupakan unit dari Kantor Wilayah I DJP Sumatera Bagian Utara.

e. Tembusan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai Nomor :

416/600/R.74/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditujukan

kepada Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara hal Konfirmasi yang pada

intinya menunjukkan lampiran gambar pengukuran tanah Subdirektorat

Agraria Kab. Asahan dan Kotamadya Tanjungbalai menerangkan bahwa

pada tanggal 18 Mei 1977, dilakukan permintaan pengukuran tanah oleh

Sdr Arifin Umar atas tanah yang beralamat di Jalan Cokroaminoto

No.49.

30. Bahwa tindakan Tergugat I, yang mengatasnamakan sebagai kuasa

Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII tersebut sangat merugikan baik secara

materiil berupa kehilangan aset negara berupa tanah dan bangunan Kantor

Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dan juga potensi

penerimaan pajak di Wilayah Tanjung Balai Asahan maupun kerugian moril

Penggugat karena tindakan Tergugat I tersebut banyak menguras energi,

waktu dan pikiran untuk menangani permasalahan ini, sehingga secara

langsung menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan,

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai sebagai tempat

untuk memberikan informasi, konsultasi dan penyuluhan perpajakan

kepada masyarakat sekaligus untuk menghimpun penerimaan negara dari

sektor perpajakan.

31. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Tanjung Balai menjalankan tugas memberikan pelayanan, penyuluhan, dan

konsultasi perpajakan kepada masyarakat sekitar selaku Wajib Pajak

maupun Calon Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

masyarakat mengenai arti pentingnya Perpajakan sebagai salah satu

sumber penerimaan Kas Negara.

32. Adapun secara rinci kerugian yang dialami Penggugat atas tindakan

Tergugat I adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materill :

Apabila Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di

Tanjung Balai Asahan tidak beroperasi, maka akan kehilangan potensi

penerimaan pajak, sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar

rupiah)/tahun.

b. Kerugian Moril

Akibat beban pikiran, tenaga dan waktu dalam rangka mengatasi

tindakan Tergugat I, apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah

Rp1.000.000.000 (satu Miliar rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil yang didukung dengan dasar hukum dan alat-alat

bukti yang tidak bisa dibantah lagi kebenarannya tersebut di atas, dengan

hormat demi kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan negara,

Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar berkenan untuk

memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang

ditentukan dan memberikan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu

walaupun ada perlawanan, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali

(uitvoerbaar bij voorraad), dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah berikut bangunan dalam

perkara a quo berupa sebidang tanah dengan luas 1.137 M2 (Seribu

Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi)di Jalan Cokroaminoto No. 49

tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi

Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Sarifuddin Marpaung;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Cokroaminoto;

c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yap Eng Hun; dan

d. Sebelah Timur berbatasan dengan 3 bidang tanah, yaitu Yusri, M. Ali

Sani dan Mushola Al Huda.

adalah sah milik Penggugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pajak

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

cq. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II cq Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kisaran cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan Tanjung Balai.

3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah melakukan perbuatan

melawan hukum.

4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan dokumen-

dokumen kepemilikan tanah berupa Alas Hak Grant No. P.1598/1957

tertanggal 17 Desember 1957 atas nama Almarhum Tengku Sahmenan

kepada Penggugat.

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat atas

nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan

Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP

Sumatera Utara II cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq. Kantor

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai.

6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng

untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian materill dan Moril

dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materill :

Ganti rugi kehilangan potensi penerimaan pajak, sebesar

Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)/tahun.

b. Kerugian Moril

Akibat beban pikiran, tenaga, waktu dan biaya dalam rangka

mengatasi tindakan Tergugat I, apabila dinilai dengan uang adalah

sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Miliar rupiah).

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng

untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari sejak Putusan ini dibacakan,

apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tidak mematuhi Putusan dalam

perkara a quo.

8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta

merta walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi, dan atau Peninjauan

Kembali ((uitvoerbaar bij voorraad).

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng

untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon

Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat telah

mengajukan perbaikan/perubahan terhadap surat gugatannya, yaitu mengenai

alamat Tergugat V, alamat Tergugat VI dan alamat Tergugat VII, yaitu:

Tergugat V : Semula dalam Gugatan : bertempat tinggal di Kisaran, Kompleks BSP LR.

XMP, Desa Kisaran Timur, Kecamatan Kota Kisaran

Timur.

Menjadi : Dahulu bertempat tinggal di Kisaran, Komplek BSP

LR. XMP, Desa Kisaran Timur, Kecamatan Kota

Kisaran Timur, sekarang tidak diketahui lagi

alamatnya, baik di dalam maupun diluar wilayah

negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tergugat VI :

Semula dalam Gugatan : beralamat di Pematang Siantar, Jalan Jeruk VI No.

11, RT/RW 64/17, Kelurahan Laras Dua,

Kecamatan Siantar.

Menjadi : Dahulu beralamat di Pematang Siantar, Jalan Jeruk

VI No. 11, RT/RW 64/17, Kelurahan Laras Dua,

Kecamatan Siantar, sekarang tidak diketahui lagi

alamatnya, baik di dalam maupun diluar wilayah

negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tergugat VII :

Semula dalam Gugatan : beralamat di Jalan Pusat Pasar Nomor 75,

Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan.

Menjadi : Dahulu beralamat di Jalan Pusat Pasar Nomor 75,

Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan,

sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik di

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

dalam maupun diluar wilayah negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat

tersebut, Terbanding I semula Tergugat I memberikan jawaban yang pada

pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

A.Tentang Eksepsi Plurium Consortium

1. Bahwa apabila diperhatikan Gugatan Penggugat di dalam positanya pada

halaman 3 angka 2, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki

tanah seluas 1.137 m2 berikut bangunannya di Jalan Cokroaminoto No. 37

(dahulu bernomor 49) Tanjungbalai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan

Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Jual-Beli melalui

Bapak Lie King Kai (Tuah Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Inspeksi

Keuangan Tahun 1962 dari Alm. Tengku Sahmenan:

2. Bahwa setelah diperhatikan secara seksama Gugatan Penggugat, ternyata

Bapak Lie King Kai (Tuah Lai Bahas) mempunyai peranan penting dalam

gugatan Penggugat;

3. Bahwa akan tetapi, dalam surat Gugatan Penggugat, bertanggal 6-10-2016

Penggugat tidak menuntut atau menarik Bapak Lie King Kai (Tuah Lai

Bahas) selaku pihak dalam perkara ini;

4. Bahwa dengan tidak ditariknya atau tidak diturut dilibatkannya bapak Lie

King Kai (Tuah Lai Bahas) dalam perkara ini, mengakibatkan Gugatan

Penggugat menurut hukum formil menjadi kurang pihak (Plurium Litis

Consortium);

5. Bahwa terhadap Gugatan yang kurang pihak dalam Perkara Aquo,

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Jurisprudentie tetap (Vaste

Jurisprudentie) yang isinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat

tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan Verklaard);

6. Bahwa sebagai ilustrasi, perkenankanlah Tergugat I mengutip

Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung RI, bertanggal 13 Mei 1975 No. 151

K/Sip/1972, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi

sebagai berikut :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

“Bahwa oleh karena Gugatan tidak lengkap, Gugatan harus dinyatakan

tidak dapat diterima”;

b. Putusan Mahkamah Agung RI, bertanggal 11 Nopember 1975 No. 1078

K/Sip/1972 yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi

sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan kekurangan formil, Gugatan Penggugat harus

dinyatakan tidak dapat diterima”;

B. Tentang Rechtsfeiten Posita bertentangan dengan Petitum

1. Bahwa apabila diperhatikan dengan secara seksama Rechtsfeiten yang

dikemukakan oleh Penggugat dalam Positanya bertentangan dengan

Petitum Surat Gugatannya, bertanggal 6 Oktober 2016, seperti terbukti dari

Halaman 15 angka 32 dengan Petitum halaman 16 angka 6 ; 2. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada halaman 15 angka 32

menuntut Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat Kerugian Materiil

sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah) dan Kerugian

Moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), sedangkan di

dalam Petitum halaman 16 angka 6 menuntut Tergugat I, II, III, IV, V, VI

dan VII secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat Ganti

Kerugian Materiil sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah)

/ tahun dan Kerugian Moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar

Rupiah);

3. Bahwa apa yang dimaksud pada butir 2 seperti tersebut diatas, tidak

diperinci secara jelas, atau diuraikan dalam Fundamentum Petendi Surat

Gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat

harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa demikian juga munculnya Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII di dalam

Petitumnya, sehingga Posita dan Petitum saling bertentangan satu sama

lain;

5. Bahwa oleh karena Posita Gugatan Penggugat bertentangan dengan

Petitum Gugatan, menurut Ordinasi Hukum Acara Perdata yang berlaku di

Indonesia, Gugatan Penggugat dalam Perkara ini harus dinyatakan tidak

dapat diterima atau ditolak ;

6. Bahwa untuk menguatkan argumentasi tersebut diatas, dengan segala

hormat, perkenankanlah Tergugat I menurunkan Yurisprudensi tetap

Mahkamah Agung RI antara lain:

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

a. Putusan Mahkamah Agung RI, No.1075 K/Si/1982 bertanggal 8

Desember 1982, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain

berbunyi sebagai berikut :

“Karena Petitum bertentangan dengan Posita Gugatan, Gugatan tidak

dapat diterima”;

b. Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2 K/Sip/1973 bertanggal 5 Nopember

1975 yang amar pertimbangan hukumnya, antara lain berbunyi sebagai

berikut :

“Karena Rechtsfeiten yang diajukan bertentangan dengan Petitum,

Gugatan harus ditolak”;

7. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat menurut Juriprudensi yang

berlaku sebagai sumber hukum formil untuk peradilan di indonesia harus

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat memungkiri dengan tegas segala Posita Gugatan

Penggugat, terkecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I dibawah ini

2. Bahwa Tergugat I ingin mengemukakan secara Kronologis peristiwa yang

berkaitan dengan Perkara Terperkara :

3. Bahwa Tergugat I tidak pernah sekalipun mencampuri terjadinya Perkara

antar Penggugat dengan Ahli Waris Tengku Sahmenan (dalam Perkara ini

terjadi menjadi Tergugat II s/d Tergugat VII) tanah yang diduduki Penggugat

dalam Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai No.

13/Pdt.G/2009/PN.Tb, bertanggal 14 Juni 2010 jo Pengadilan Negeri

Tanjungbalai Medan No. 400/Pdt/2010/PT.Mdn, bertanggal 15 Maret 2011

jo. Putusan MARI No. 2081 K/Pdt/2011, bertanggal 12 Januari 2012, yang

dimenangkan oleh Ahli Waris Tengku Sahmenan (dalam Perkara ini menjadi

Tergugat II s/d Tergugat VII);

4. Bahwa sebelum terjadinya Perkara atas tanah Aquo yang telah diputus oleh

Pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Pengadilan Tinggi

Medan, MARI (Kasasi), MARI (PK) antara Penggugat (Kantor Pelayanann

Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Tanjungbalai) dengan Ahli Waris

Tengku Sahmenan (dalam perkara ini dijadikan sebagai Tergugat II s/d

Tergugat VII), Tergugat I pernah mengurus masalah tanah terperkara yang

diberikan Ahli Waris Tengku Sahmenan berdasarkan Surat Kuasa kepada

Tergugat I;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

5. Bahwa sebagai bukti upaya Tergugat menjembatani permasalahan tanah

Aquo antara Ahli Waris Tengku Sahmenan dengan Penggugat yakni dengan

mengirimkan beberapa surat kepada Penggugat antara lain sebagai berikut :

a. Surat No. 808/VIII/S/96, tgl. 28 Agustus 1996;

b. Surat No. 102/I/S/97, tgl. 2 Januari 1997;

c. Surat No. 0216/X/S/2005, Oktober 2005;

d. Surat No. 026/III/S/2007, tgl. 14 Maret 2007;

6. Bahwa akan tetapi upaya itikad baik Tergugat I untuk menjembatani

Penyelesaian Permasalahan Tanah terperkara antara Penggugat dengan

Ahli Waris Tengku Sahmenan (dalam Perkara ini jadikan sebagai Tergugat II

s/d Tergugat VII) sama sekali tidak pernah di GUBRIS / ditanggapi oleh

Pengugat;

7. Bahwa demikian juga adanya Gugatan yang diajukan oleh Ahli Waris

Tengku Sahmenan (dalam Perkara ini dijadikan sebagai Tergugat II s/d

Tergugat VII) yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai, jo.

Pengadilan Tinggi Medan, jo. Mahkamah Agung RI (Kasasi), jo. Mahkamah

Agung RI (PK), yang dimenangkan oleh Ahli Waris Tengku Sahmenan, hal

tersebut terjadi diluar dari Pengetahuan Tergugat I;

8. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum

(PMH), maka segala bentuk kerugian yang dialami Penggugat tidak dapat

dilimpahkan kepada Tergugat I;

9. Bahwa oleh karena Ahli Waris Tengku Sahmenan (dalam Perkara ini

dijadikan sebagai Tergugat II s/d Tergugat VII) berdasarkan Putusan

Mahkamah Agung RI No. 2081 K/Pdt/2011, bertanggal 12 Januari 2012

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Sah menurut hukum

milik orang tua para Penggugat yang merupakan warisan Sah dari orang tua

para Penggugat yang bernama Tengku Sahmenan, maka Pengugat dalam

Perkara ini No. 48/Pdt.G/2016 PN.Tjb haruslah menyerahkan tanah yang

ditempatinya kepada Ahli Waris Tengku Sahmenan (dalam Perkara ini

dijadikan sebagai Tergugat II s/d Tergugat VII);

10. Bahwa demikian juga Penggugat dalam Perkara ini tidak berhak lagi untuk

meminta segala bentuk surat-surat yang berhubungan dengan tanah

teperkara ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Yang

Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan

mengadili Perkara ini sudi kiranya berkenan Menolak Seluruh Gugatan

Penggugat ataupun menyatakan Gugatan Penggugat bertanggal 6 Oktober

2016 tidak dapat diterima dengan menghukum Penggugat untuk membayar

ongkos-ongkos yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat

tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Jawabannya,

pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

A. Tentang Gugatan NE BIS IN IDEM

1. Bahwa apabila diperhatikan secara seksama Gugatan Penggugat

bertanggal 6 Oktober 2016, Gugatan Penggugat menyangkut objek tanah

warisan yang sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai

Reg No. 13/Pdt.G/2009/PN-TB bertanggal 14 Juni 2010 jo PT. Medan No.

400/Pdt/2010/PT.Mdn, bertanggal 15 Maret 2011 jo. Putusan MARI

(Kasasi) No. 2081 K/Pdt/2011, bertanggal 12 Januari 2012 jo. Putusan

MARI (PK) No. 406/PK/Pdt/2014 bertanggal 17-11-2014, dimana perkara

ini dimenangkan oleh Ahli Waris Tengku Sahmenan (dalam Perkara ini

menjadi Tergugat II);

2. Bahwa tidak terima atas kekalahan dalam Perkara di PN, PT, MARI

(Kasasi), MARI (PK), Penggugat berbalik mengajukan Gugatan kembali di

PN Tanjungbalai dengan Reg No. 48/Pdt.G/2016/PN-TB;

3. Bahwa dalam Perkara Gugatan terdahulu dengan perkara yang sekarang,

objeknya sama baik luas tanah, batas-batas tanah, maupun letak tanah;

4. Bahwa demikian juga Subjek Perkara terdahulu dengan Perkara yang

sekarang adalah sama, hanya terdapat penambahan pihak Tergugat I yang

tidak mencampuri adanya perkara tersebut;

5. Bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak jauh berbeda dengan

jawaban, duplik, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara

dahulu yang sudah diperiksa, diadili, serta diputus oleh PN Tanjungbalai,

PT Medan, MARI (Kasasi), MARI ( PK) ;

6. Bahwa oleh karena perkara yang lampau telah diputus dan mempunyai

kekuatan hukum tetap, maka Gugatan Penggugat sekarang Reg. No.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

48/Pdt.G/2016/PN-TB, harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan

azas NE BIS IN IDEM ;

7. Bahwa hal ini sesuai Jurisprudensi yang berlaku di Indonesia sebagai

sumber hukum formil untuk Peradilan-peradilan di Indonesia yang

menyatakan sebagai berikut : Putusan MARI No. 446 K/Sip/1971,

bertanggal 14 Agustus 1972 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“Permohonan untuk pemeriksaan kembali suatu Putusan yang telah

mempunyai kekuatan tetap harus ditolak berdasarkan azas NE BIS IN

IDEM”;

8. Bahwa oleh karena itu kiranya cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang sedang memeriksa dan

mengadili Perkara ini berkenan kiranya menyatakan Gugatan Penggugat

tidak dapat diterima atau ditolak berdasarkan azas NE BIS IN IDEM ;

B. Tentang Tidak Semua Ahli Waris Turut Sebagai Pihak Dalam Perkara

1. Bahwa apabila diperhatikan Gugatan Penggugat bertanggal 6 Oktober

2016, Penggugat di dalam Gugatannya tidak menggugat semua Ahli Waris

Alm. Tengku Sahmenan;

2. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya telah menggugat orang yang telah

meninggal dunia antara lain Tengku Sahmenan sebagai Tergugat III,

Tengku Ulung Yahya sebagai Tergugat IV, Tengku Sulaiman sebagai

Tergugat V, dan Tengku Darwin sebagai Tergugat VII ;

3. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, apabila pihak yang hendak

di Gugat telah meninggal DUNIA, maka digantikan Ahli Waris (Plaats Ver

Panging) ;

4. Bahwa oleh karena Penggugat di dalam Gugatannya tidak menggugat

seluruh Ahli Waris Tengku Sahmenan yang berhak atas objek tanah

sengketa, maka sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku, Gugatan

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa untuk menguatkan Argumentasi Tergugat II tersebut diatas dengan

kerendahan hati Tergugat II, menurunkan Yurisprudensi tetap:

a. Putusan Mahkmah Agung RI, bertanggal 22 Maret 1982 No. 2438

K/Sip/1980 yang amarnya berbunyi antara lain sebagai berikut :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua

Ahli Waris turut sebagai Pihak dalam Perkara”;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

b. Putusan Mahkamah Agung RI, No. 546 K/Pdt/19c5 yang menyatakan

sebagai berikut : “Gugatan tidak dapat diterima, karena dalam Perkara

ini Penggugat seharusnya menggugat semua Ahli Waris Almarhum”;

6. Bahwa akibat tidak digugatnya seluruh Ahli Waris yang mempunyai Hak

atas tanah terperkara, maka Gugatan yang diajukan Penggugat harus

dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

1. Bahwa apabila diperhatikan Gugatan Penggugat bertanggal 6 Oktober

2016, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena

dasar Gugatan tidak sempurna;

2. Bahwa seperti tersebut di dalam Gugatan Penggugat, Penggugat

mengajukan Gugatan dengan objek sengketa tanah yang menjadi Hak

Milik Ahli Waris Tengku Sahmenan sesuai :

- Putusan PN Tj. Balai No. 13/Pdt.G/2009/PN-Tb, tgl. 14 Juni 2010;

- Putusan PT. Medan No. 400/Pdt.G/2010/PN-Mdn, tgl 15 Maret 2011;

- Putusan MARI (Kasasi) No. 2018 K/Pdt/2011, tgl. 22 Januari 2014;

- Putusan MARI (PK) No. 406 PK/Pdt.G/2014, tgl. 17 Nopember 2014;

3. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa menjadi Hak Milik Ahli Waris

Tengku Sahmenan sesuai putusan-putusan tersebut diatas, maka

kedudukan Penggugat atas tanah objek sengketa menjadi tidak jelas;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut ketentuan Hukum Acara

Perdata yang berlaku di Peradilan-peradilan Indonesia Gugatan Penggugat

menjadi tidak sempurna;

5. Bahwa dengan demikian jelas terbukti dasar Hukum, gugatan Penggugat

dalam Perkara ini adalah OBSCUUR Libel;

6. Bahwa untuk mendukung Argumentasi tersebut diatas, perkenankanlah

Tergugat II menurunkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang

antara lain berbunyi sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Pdt/1984 bertanggal 27

Februari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya menyatakan

sebagai berikut : “…….. Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara

Perkara yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan

Gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena

ternyata dari Posita maupun Petitum tidak ternyata adanya kepentingan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

yang dimaksud atau setidak-tidaknya kabur, maka Gugatan Penggugat

asal harus dinyatakan tidak diterima”;

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tgl. 21 Agustus 1974

yang bunyinya menyatakan “Pertimbangan PT yang dibenarkan MA” :

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar Gugatan

tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah

sengketa tidak jelas”;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat memohon hal-hal yang telah dikemukakan di dalam

Eksepsi diatas dianggap telah diulang dan menjadi satu kesatuan dibagian

“Dalam Pokok Perkara” ini sehingga Tergugat tidak perlu mengulangi dalil

tersebut satu persatuan dibagian “Dalam Pokok Perkara Ini”;

2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak, membantah dan memungkiri

seluruh dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat dalam Perkara ini,

dengan alasan-alasan dibawah ini;

3. Bahwa setelah Tergugat II meneliti secara seksama Gugatan Penggugat,

ternyata Gugatan Penggugat hanyalah berupa wacana dan Argumentasi

belaka;

4. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa merupakan miliknya

berdasarkan Jual-Beli yang dilakukan antara Bapak Lie King Kai (Tuah Lai

Bahas) dengan Alm. Tengku Sahmenan;

5. Bahwa andai kata benar terjadi Jual-Beli Tanah Aquo, maka sesuai

ketentuan hukum yang berlaku, seluruh surat-surat yang berhubungan

dengan tanah terperkara beralih kepada Penggugat sebagai pembeli;

6. Bahwa ternyata hal tersebut tidak terbukti, sehingga Tergugat II

beranggapan semua dalil Gugatan Penggugat hanyalah ilustrasi belaka;

7. Bahwa demikian juga selain Dalil Gugatan Penggugat tidak didukung

bukti-bukti yang Sah, Gugatan Penggugat juga merespon kata-kata yang

diucapkan Tergugat II dan Ahli Waris T. Ahmad Daridat yang tidak dapat

dibuktikan kebenarannya;

8. Bahwa hal ini dijelaskan bertentangan menurut ketentuan hukum yang

berlaku sesuai Yuriprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 840

K/Sip/1971 tgl. 19 Januari 1972 yang menyatakan sebagai berikut : “Jual-

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

Beli (Tanah) tidak cukup dengan mengucapkan kata-kata dengan mulut

saja ( MS. Tgl 4-12-1975 No. 271 K/sip/1956);

9. Bahwa demikian juga dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan

Pembelian Tanah dalam Perkara Aquo telah dapat dibuktikan, hal tersebut

hanya berupa Surat Pernyataan dimana sebahagian Surat Bukri tersebut

pernah diajukan dalam Perkara yang lalu di Pengadilan Negeri

Tanjungbalai No. 13/Pdt.G/2009/PN-TB bertanggal 14 Juni 2010 jo. PT.

Medan No. 400/Pdt/2011, bertanggal 12 Januari 2012 jo. Putusan MARI

(Kasasi) No. 406 PK/Pdt/2014 bertanggal 17 Nopember 2014 hal mana

perkara ini dimenangkan oleh Ahli Waris Tengku Sahmenan;

10. Bahwa oleh karena tanah terperkara dinyatakan sah menurut hukum milik

orangtua Para Penggugat yang merupakan warisan sah dari orang tua

Para Penggugat yang bernama Tengku Sahmenan, maka sesuai Putusan

MARI No. 2081 K/Pdt/2011, bertanggal 12 Januari 2012 yang telah

berkekuatan hukum tetap tersebut, para ahli waris Tengku Sahmenan

berhak memiliki tanah terperkara beserta surat-surat yang berhubungan

dengan tanah Aquo;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas , tindakan Tergugat II s/d VII atas

tanah Aquo bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

yang berakibat gagalnya usaha Penggugat untuk melakukan

pensertipikatan tanah terperkara, sesuai gugatan penggugat yang

terdapat pada halaman 11 angka 17;

12. Bahwa selanjutnya dalil Gugatan Penggugat yang terdapat pada halaman

12 angka 22 s/d 25 mengenai daluwarsa karena penguasaan tanah yang

dilakukan Penggugat sudah sekitar 34 Tahun lamanya;

13. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas tidak sesuai menurut

ketentuan hukum yang berlaku karena tidak ada batas waktu dalam

menggugat harta warisan, demikian juga lewat waktu tidak merupakan

alasan hilangnya hak para Penggugat (dalam perkara yang lampau/lalu)

PN. Tj. Balai No. 13/Pdt.G/2009/PN-TB bertanggal 14 Juni 2010, PT. Mdn,

MARI (Kasasi), MARI (PK);

14. Bahwa untuk mempertegas uraian Penggugat tersebut diatas dengan

kerendahan Hati Tergugat II (dalam Perkara ini) menurunkan beberapa

Yurisprudensi antara lain sebagai berikut :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 7 K/Sip/1973 tanggal 27 Pebruari

1975 yang menyatakan sebagai berikut : “Tidak ada batas waktu dalam

menggugat harta warisan”

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1178 K/Sip/1972, tanggal 20 Juni

1972 yang menyatakan sebagai berikut : “Barang siapa berhak terhadap

sesuatu warisan, dapat menuntut untuk dikembalikan kepadanya

meskipun sudah lebih dari 30 Tahun berada di pihak lawan”;

15. Selanjutnya Gugatan Penggugat, pada Posita pada halaman 15 angka 32

dan Petitum halaman 16 angka 5 menuntut Tergugat I s/d VII untuk

membayar kerugian materiil dan moril harus dikesampingkan karena tidak

diperinci;

16. Bahwa disamping hal tersebut diatas, oleh karena Tergugat II tidak

melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka Gugatan Penggugat

untuk menuntut kerugian materiil dan moril harus dinyatakan tidak dapat

diterima;

17. Bahwa demikian juga tuntutan Penggugat Terhadap Tergugat II mengenai

dwangsom tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima, karena Tergugat II tidak Terikat perjanjian dengan Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , Tergugat II mohon kehadapan

Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang

memeriksa dan mengadili Perkara ini sudi kiranya berkenan untuk Menolak

Seluruh Gugatan Penggugat ataupun menyatakan Gugatan Penggugat

bertanggal 6 Oktober 2016 tidak dapat diterima dengan menghukum

Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat

tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan Nomor

48/Pdt.G/2016/PN Tjb tanggal 18 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk

seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp23.021.000,00 (dua puluh tiga juta dua puluh satu ribu rupiah);

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan

Banding Nomor 2/Pdt.B/2017/PN Tjb tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa

Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Tjb tanggal 18

Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I

pada tanggal 2 Juni 2017, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 14

Juni 2017, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 2 Juni 2017,

Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 20 Juli 2017, Terbanding V

semula Tergugat V pada tanggal 15 Juni 2017, Terbanding VI semula Tergugat

VI pada tanggal 12 Juni 2017, Terbanding VII semula Tergugat VII pada

tanggal 7 Juli 2017, Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2

Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan

memori banding tanggal 20 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 22 Juni 2017 dan Memori Banding

tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada

tanggal 22 Juni 2017, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Juli

2017, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Juni 2017,

Terbanding IV semula Tergugat IV dimohonkan bantuan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam pada tanggal 22 Juni 2017, Terbanding V semula Tergugat V

pada tanggal 27 Juli 2017, Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 5

Juli 2017, Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 17 Juli 2017, Turut

Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Juni 2017, yang mana

memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai keliru dalam menilai fakta-fakta,

memberikan pertimbangan hukum dan menerapkan ketentuan yang berlaku,

dengan menguraikan keberatan sebagai berikut :

A. Pembanding dahulu Penggugat menolak dengan tegaspertimbangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balaidalam perkara

48/Pdt.G/2016/PNTjb sebagai berikut

1. Bahwa P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti

P-10, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17, bukti P-18, bukti

P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-26, bukti P-27, aslinya

tidak dapat ditunjukkan di persidangan, tetapi merupakan fotocopy

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

dari fotocopy, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan

bukti surat-surat tersebut karena tidak mempunyai nilai

pembuktian…..….;

2. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berisikan tentang pengertian

Perbuatan Melawan Hukum. Selanjutnya mengenai Pasal 1957

KUHPerdata, berisikan tentang pembuktian seseorang menguasai

suatu barang sejak dahulu, dianggap menguasai sejak dahulu sampai

dengan sekarang. Dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 1517

KUHPerdata tersebut hanya menunjukkan pada penguasaan sesuatu

benda oleh seseorang, bukan menentukan atau menunjukkan

kepemilikan atas sesuatu barang tersebut. Disamping itu dalam

Yurisprudensi Mahakamah Agung RI Nomor 51 K/SIP/1975, telah

dinyatakan bahwa “Lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan

hilangnya hak milik ataupun hak menggarap dari orang lain”.

3. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata dan Pasal 1966

KUHPerdata berisikan adanya itikad baik dalam penguasaan barang

sebagai dasar pensertifikatan. Terhadap ketentuan Pasal 1963

KUHPerdata dan Pasal 1966 KUHPerdata tersebut, Majelis Hakim

berpendapat bahwa untuk menentukan adanya itikad baik seseorang

dalam penguasaan bawang tersebut haruslah didukung dengan alat

bukti lain.

4. Bahwa selanjutnya Pasal 1967 KUHPerdata berisikan hapusnya hak

segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan dan yang

bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya

waktu tiga puluh tahun……;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan mengajukan bukti surat P-

2 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 24, yang menyatakan bahwa

apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan

baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat

dipercaya, pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti

kepemilikan, akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang

telah dilakukan oleh Pemohon dan pendahulunya selama 20 (dua

puluh) tahun atau lebih. Terhadap ketentuan tersebut dihubungkan

dengan perkara aquo yang didalilkan oleh Penggugat dalam

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1962 atau kurang lebih

selama 54 (lima puluh empat) tahun lamanya (posita angka 1 halaman

3), Majelis Hakim melihat hal tersebut kontradiktif dengan fakta yang

ada di lapangan dimana sampai saat ini Penggugat masih tetap

berusaha meminta atau mencari dokumen-dokumen jual beli objek

sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat masih tetap

berusaha meminta atau mencari dokumen-dokumen jual beli objek

sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat. ……;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3 yaitu

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang berisikan bahwa Hak Milik

dapat hapus, salah satu penyebabnya adalah karena ditelantarkan.

Dan apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa

dalam perkara aquo sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam

dalil gugatannya, bukti P-3 tersebut sangat kontradiktof dengan dalil

gugatan Penggugat, dimana dengan bukti P-3 Penggugat seakan-

akan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang merupakan

warisan dari Almarhum Tengku Sahmenan tersebut hapus karena

diterlantarkan oleh Ahli Warisnya, akan tetapi dalam dalil gugatannya,

Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh

penggugat melalui Tuan Lai Bahas dari Almarhum Tengku Sahmenan,

sehingga bukti P-3 tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatan

Penggugat

7. Bahwa selanjutnya P-11 berisikan surat Konfirmasi Badan Pertanahan

Kota Tanjungbalai dengan Nomor 416/600/XII/2012, tertanggal 27

Desember 2012, kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Propinsi Sumatera Utara, dimana setelah diteliti dan

dicermati bukti surat P-11 tersebut, Majelis Hakim tidak dapat melihat

tentang ada hak kepemilikan terhadap tanah yang dipersengketakan

dalam perkara aquo, seperti yang diterangkan juga dalam isi bukti P-

11 tersebut;

8. Bahwa bukti P-12 berisikan tentang Konfirmasi Data Kepegawaian

atas nama sdr. M. Arifin Umar yang dikeluarkan oleh Kementerian

Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Sekretariat

Direktorat Jenderal Pajak yangsaat ini telah pensiun. Dari bukti P-12

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

tersebut, Majelis Hakim melihat juga tidak ada yang menerangkan

atau menguatkan tentang kepemilikan objek sengketa oleh pihak

Penggugat;

9. Bahwa terhadap bukti P-13 yang berisikan Surat Pernyataan dari

Zainul Achyar yang menerangkan bahwa dia mengetahui kronologis

keadaan kantor Eks-KDL Pajak Tk II Tanjung Balai atau yang

sekarang sudah berganti nama menjadi Kantor Pelayanan

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanjung balai, dan

setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-13 tersebut, ternyata

kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut…..,

10. Bahwa begitupun dengan bukti P-23 berupa Surat Pernyataan dari

T.Thamrin dan bukti P-24 berupa Surat Pernyataan dari T.Ahmad

Daridat hanya berisi Pernyataan belaka tanpa diperiksa kedua orang

tersebut di persidangan, sehingga kedua bukti tersebut tidak

mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa;

11. Bahwa selanjutnya bukti P-25 juga berupa Surat Pernyataan dari

Abdul Karim yang juga memberi keterangan di persidangan yang

menerangkan bahwa dia mengetahui kronologis keadaan kantor KDL

Pajak Tk.II Tanjungbalai antara tahun 1970-1975 atau yang sekarang

sudah berganti nama Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan (KP2KP) Tanjungbalai, dimana saat itu saksi Abdul Karim

waktu itu bertugas sebagai Pelaksana di Eks-KDL Pajak Tk.II

Tanjungbalai dibawah Pimpinan Kepala KDL Abdul Latif dan Arifin

Umar, dan ikut berperan dalam pemagaran keliling kantor KDL Pajak

Tk.II Tanjungbalai dan selama proses pembangunan pagar tidak ada

pihak-pihak yang keberatan atas pembangunan pagar tersebut.

Disamping itu, saksi Abdul Karim juga menerangkan bahwa tanah

tempat dibangunnya Kantor Pajak Tanjungbalai (kantor dinas luar)

diperoleh sekitar tahun 1960-an, dahulunya berupa tanah kosong….;

12. Bahwa selanjutnya saksi Awaluddin Harahap, di persidangan

menerangkan bahwa dia bekerja sebagai Honorer di Kantor

Penyuluhan Pajak Tanjungbalai semenjak tahun 1996 sampai dengan

tahun 2000 dan setahu saksi Awaludin Harahap, Kantor Penyuluhan

Pajak tersebut dibangun tahun 1972, dan diketahuinya karena rumah

orangnya di jalan Kartini dan berada di belakang kantor tersebut;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

13. Bahwa selanjutnya saksi Asfi, di persidangan menerangkan bahwa

dia bekerja sebagai tenaga Honorer di kantor Penyuluhan Pajak

Tanjungbalai dari tahun 1974 sampai tahun 1979, dengan Kepala

kantornya saat itu adalah M.Arifin Umar, pada saat itu dibangun pagar

tembok dan kawat berduri, dan setahu beliau Kantor Pajak

Tanjungbalai tersebut adalah asset milik Kantor Pajak, dan saksi Asfi

juga pernah melihat dilakukan pengukuran oleh Kantor Agraria sekitar

tahun 1976-1977, tapi sebelum dibangun pagar tembok;

14. Bahwa selanjutnya saksi Hendrik Lai Bahas, dipersidangan

menerangkan bahwa saksi tahu tentang Kantor Pajak Tanjungbalai

karena sebagai Wajib Pajak dan juga kebetulan Pak Ciknya pernah

bekerja di Kantor Pajak Tanjungbalai;

15. Bahwa dari keterangan bukti surat dan saksi-saksi penggugat

tersebut, tidak didapat suatu keterangan yang mempunyai nilai

pembuktian yang cukup dan kuat yang mengetahui tentang asal usul

tanah tersebut, dan bagaimana tanah tersebut berada dalam

penguasaan Penggugat ataupun yang dapat menerangkan bahwa

tanah objek sengketa adalah sah sebagai milik Penggugat. Dengan

demikian, dari keterangan bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi yang

dihadirkan oleh Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan

kepemilikan Penggugat atas tanah seluas ± 1.137 m2 (seribu seratus

tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Cokrominoto No.

49 Tanjungbalai, sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya;

16. Bahwa sebaliknya Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya

atas dalil Gugatan Penggugat, yaitu bukti T.II-1 sampai dengan bukti

T.II-4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek

sengketa dalam perkara aquo sama dengan objek perkara gugatan

yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap (sebagaimana yang tercantum dalam bukti T.II-1

sampai bukti T.II-4)…;

B. Tanggapan Pembanding dahulu Penggugat atas pertimbangan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam perkara

48/Pdt.G/2016/PNTjb

1. Bahwa sistem hukum Indonesia menganut sistem Civil Law yang telah

dengan jelas dimana hakim harus mendasarkan putusannya pada

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

peraturan perundang-undangan yang berlaku terlebih dahulu dan

BUKAN mendasarkan pada putusan (yurisprudensi);

2. Bahwa Para Terbanding dahulu Para Tergugat maupun Turut

Terbanding dahulu Turut Tergugat tidak pernah sekalipun

membantah dan mempertanyakan bukti-bukti maupun mematahkan

bukti-bukti maupun dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dahulu

Penggugat dalam perkara a quo;

3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding dahulu

Penggugat telah dikuatkan dengan bukti-bukti yangtelah diajukan

dalam persidangan tingkat pertama dan juga didasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sesuai dengan Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor

Pertanahan Kotamadya Tanjung Balai Nomor : 500-84/02/1997

tanggal 19 Pebruari 1997 perihal data-data tanah/bangunan Kantor

Kapenpa Kisaran di Tanjung Balai (Bukti P-9) telah menyatakan

dengan jelas bahwa Tanah dan Bangunan objek gugatan a quo yang

telah dikuasai oleh Pembanding dahulu Penggugat sejak Tahun 1962

sampai dengan sekarang, terbukti bahwa Pembanding dahulu

Penggugat telah menguasai tanah dalam perkara a quo selama

sampai dengan tahun 2016 ini sudah sekitar 54 Tahun lamanya

tersebut saat ini masih berstatus Tanah Negara dan belum pernah

dimohonkan/didaftarkan haknya;

5. Bahwa faktanya Tanah dan Bangunan objek gugatan a quo sejak

dahulu sampai saat ini, objek tersebut dimanfaatkan untuk

penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagai Kantor Pelayanan,

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanjung Balai

sebagai tempat untuk memberikan informasi, konsultasi dan

penyuluhan perpajakan kepada masyarakat sekaligus untuk

menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan;

6. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Tanjung Balai menjalankan tugas memberikan pelayanan,

penyuluhan,dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat sekitar

selaku Wajib Pajak maupun Calon Wajib Pajak dalam rangka

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya

Perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan Kas Negara;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 34 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

7. Saat ini penerimaan dari sektor pajak memegang peranan besar

dalam menopang APBN Republik Indonesia yang dibutuhkan untuk

menjaga denyut nadi pemerintahan, dimana salah satunya adalah

untuk membayar gaji para Aparatur Siplil Negara termasuk para

hakim di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Sampai saat ini, pajak menyumbang lebih dari 75% dari total APBN

Republik Indonesia, sehingga dibutuhkan dukungan dari seluruh

elemen masyarakat dan juga lembaga-lembaga negara untuk

membantu mengamankan penerimaan dari sektor perpajakan;

9. KeberadaanKantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

(KP2KP) Tanjung Balai yang benar-benar dibutuhkan untuk

penyelenggaraan tugas pemerintahan di sektor perpajakanjuga telah

diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam

perkara 48/Pdt.G/2016/PNTjb pada saat melaksanakan pemeriksaan

setempat terdahulu;

10. Ketentuan Pasal 50 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara telah dengan tegas dan jelas

menyatakan bahwa:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

“d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik

negara/daerah;

e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang

diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”

11. Dengan demikian, terbukti bahwa Majelis Hakim dalam Perkara

Nomor: 48/Pdt.G/2016/PNTjb telah mengesampingkan keberadaan

Pembanding dahulu Penggugat sebagai unsur pemerintah dan

melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tersebut di atas apabila melaksanakan sita terhadap objek dalam

perkaraa quo;

12. Selanjutnya Pembanding dahulu Penggugat juga mempertanyakan

dasar dan rincian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung

Balai dalam Perkara Nomor: 48/Pdt.G/2016/PNTjb yang menghukum

Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

sejumlah Rp 23.021.000,00 (dua puluh tiga juta dua puluh satu ribu

rupiah);

13. Selanjutnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Tanjung Balai dalam Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2016/PNTjb

yang menyatakan bahwa Terbanding II dahulu Tergugat II (tidak

mewakili seluruh ahli waris Tengku Sahmenan dalam perkara aquo)

telah berhasil membuktikan kepemilikannya terhadap objek sengketa

dalam perkara aquodengan bukti T.II-1 sampai bukti T.II-4);

14. Bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Terbanding II dahulu Tergugat II

(sebagaimana yang tercantum dalam bukti T.II-1 sampai bukti T.II-4)

pun hanyalah FOTOKOPI Putusan dimana seharusnya fotokopi

tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan Hakim

harus mengesampingkan/ tidak usah mempertimbangkannya;

15. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam

Perkara Nomor: 48/Pdt.G/2016/PNTjb kemudian meyakini dan

menyatakan objek gugatan dalam perkara a quo adalah sah menurut

hukum milik orangtua Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV,

TerbandingV, Terbanding VI dan Terbanding VIIdahulu Tergugat II,

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII

dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang ditunjukan oleh

Terbanding II dahulu Tergugat II sebagaimana yang tercantum dalam

bukti T.II-1 sampai bukti T.II-4) yang berupa FOTOKOPI putusan

Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo perkara Nomor :

400/PDT/2010/PT-MDN jo perkara Nomor : 2081 K/PDT/2011 jo

perkara Nomor : 406/PK/Pdt/2014;

16. Bahwa dalam perkara a quo, Terbanding II dahulu Tergugat II tidak

dapat menunjukan bukti-bukti kepemilikan atas objek dalam gugatan

a quo berupa Asli Sertipikat, surat wasiat ataupun dokumen-dokumen

lainnya;

17. Dapat Pembanding dahulu Penggugat sampaikan bahwa perkara

terdahulu yang di maksud adalah Perkara Nomor :

13/Pdt.G/2009/PN.TB jo perkara Nomor : 400/PDT/2010/PT-MDN jo

perkara Nomor : 2081 K/PDT/2011 jo perkara Nomor :

406/PK/Pdt/2014 dimana dalam perkara tersebut, gugatan hanya

diajukan oleh dua Pihak saja yaitu Tengku Jalil dan Tengku Thamrin

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 36 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

tanpa mendapatkan kuasa dari seluruh ahli waris Tengku Sahmenan

untuk mengajukan gugatan terhadap Pembanding dahulu Penggugat

dan dalam perkara tersebut para penggugat mengajukan Surat Hak

Milik No. 59 berdasarkan alas hak Grant No. P.1598/1957 bertanggal

17 Desember 1957(tanpa dapat memperlihatkan Asli Surat Hak Milik

No. 59 tersebut)dan juga FOTOKOPI Surat keterangan ahli waris;

18. Bahwa selain gugatan kurang pihak, sesuai dengan Yurisprudensi

Mahkamah Hakim, seharusnya bukti surat-surat tersebut tidak

dipertimbangkan karena berupa FOTOKOPI Surat Hak Milik No. 59

berdasarkan alas hak Grant No.P.1598/1957 bertanggal 17

Desember 1957 dan juga FOTOKOPI Surat keterangan ahli waris

tidak mempunyai nilai pembuktian. Hal ini sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3609 K/Sip/1985 tertanggal 9

Desember 1987 yang menegaskan bahwa surat bukti yang berupa

fotokopi tanpa ada surat bukti aslinya, maka surat bukti yang berupa

fotokopi tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan

Hakim harus mengesampingkan/ tidak usah mempertimbangkannya.

19. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan asli di atas meterai 19

Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terbanding III dahulu

Tergugat III (Tengku Thamrin) (P-23) dan pernyataan asli di atas

meterai 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh T. Ahmad

Daridat (P-24) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwasebagai salah satu ahli waris Alm. Tengku Sahmenan tidak

pernah melakukan jual beli sebidang tanah dengan Surat Hak Milik

No. 59 berdasarkan alas hak Grant No. P.1598/1957 bertanggal 17

Desember 1957 kepada Saudara Suheri Aciu;

b. bahwasebagai salah satu ahli waris Alm. Tengku Sahmenan

pernah melihat tetapi tidak memiliki dan menguasai Surat Hak Milik

No. 59 berdasarkan alas hak Grant No. P.1598/1957 bertanggal 17

Desember 1957;

c. bahwa Surat Hak Milik No. 59 berdasarkan alas hak Grant No.

P.1598/1957 bertanggal 17 Desember 1957 berada pada

penguasaan Saudara Suheri/Aciu tidak mengetahui bagaimana

surat tersebut berada pada pengusaan Saudara Suheri/Aciu;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

d. Bahwa sebagai salah satu ahli waris Alm. Tengku Sahmenan

berkeinginan agar Saudara Suheri/Aciu mengembalikan Surat-

Surat Hak Milik No. 59 berdasarkan alas hak Grant No.

P.1598/1957 bertanggal 17 Desember 1957 kepada Ahli Waris.

e. bahwa Alm. Tengku Sahmenan benar telah melakukan penyerahan

sebidang tanah yang dipergunakan untuk kepentingan layanan

umum (bidang perpajakan) yang beralamat jalan cokroaminoto

nomor 49 / 76 - 78 Tanjung Balai melalui Saudara Lai Bahas

selaku Kepala Kantor Dinas Luar Pajak/Blasting pada tahun 1956

yang sekarang ini telah berubah nama menjadi Kantor Pelayanan

Penyuluhan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai;

f. bahwasebagai salah satu ahli waris Alm. Tengku Sahmenan

menyatakan bahwa dalam hukum Islam bahwa tidak dibenarkan

untuk memperjualbelikan lebih dari sekali atas barang yang sama

oleh Penjual yang sama.

g. bahwa sebagai salah satu ahli waris Alm. Tengku Sahmenan

setelah menyadari keadaan sesungguhnya atas penyerahan tanah

terdahulu, oleh karena itu saya menyerahkan tanah tersebut

sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq

Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal Pajak Cq Kantor

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung

Balai...”

20. Dari seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam perkara

48/Pdt.G/2016/PNTjb dalam memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara a quo telah keliru dalam menilai fakta-fakta, memberikan

pertimbangan hukum dan menerapkan ketentuan yang berlaku.

C. Pembanding dahulu Penggugat telah dapat membuktikan keseluruhan

dalil-dalil dalam gugatan maupun dupliknya dengan bukti-bukti dokumen

dan keterangan saksi

Bahwa Pengggugat Telah Menguasai Bidang Tanah Dalam Perkara A

Quo sejak tahun 1962 sampai dengan saat ini melalui jual beli dengan

didasari itikad baik

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 38 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

33. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat tetap pada dalil-dalilnya terdahulu

sebagaimana tercantum dalam gugatan maupun repliknya dan menolak

dengan tegas seluruh dalil-dalil Terbanding I dan Terbanding II dahulu

Tergugat I maupun Tergugat II dalam jawaban gugatannya, kecuali

terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pembanding dahulu

Penggugat.

34. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat adalah Pemiliksebidang tanah

dengan luas 1.137 M2 (Seribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi)di

Jalan Cokroaminoto No. 49 tanjung Balai (sesuai dengan Bukti P-11 dan

lampirannya), dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi

Sumatera Utarayang menguasaibidang tanah tersebut sejak tahun

1962sampai dengan saat ini atau kurang lebih sekitar 54 (lima puluh empat

tahun) lamanya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Sarifuddin Marpaung;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Cokroaminoto;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yap Eng Hun; dan

- Sebelah Timur berbatasan dengan 3 bidang tanah, yaitu Yusri, M. Ali

Sani dan Mushola Al Huda.

Untuk selanjutnya, sebidang tanah dan bangunan di Jalan Cokroaminoto

No. 49 Tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai,

Propinsi Sumatera Utarayang dimiliki oleh Pembanding dahulu

Penggugatsejak tahun 1962 disebut sebagai tanah dalam perkara a

quo.(dibuktikan dengan P-4, P-5, P-7, P-8, P-13, P-25 dan P-27).

35. BahwaPembanding dahulu Penggugat memiliki tanah seluas 1.137M2

berikut bangunannyadi Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor

49)Tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai,

Propinsi Sumatera Utaramelalui jual belidengan didasari itikad baik oleh

Pembanding dahulu Penggugat melalui Bapak Lie King Kai (Tuan Lai

Bahas) mantan Kepala Dinas Luar Inspeksi Keuangan Tahun 1962

beralamat Jl. Polri Blok C III/821 Jelambar Jakarta Barat dari almarhum

Tengku Sahmenan, namun belum disertipikatkan atas nama Pembanding

dahulu Penggugat.(sesuai dengan bukti P-4)

36. Bahwa Kepemilikan Tanah oleh Pembanding dahulu Penggugat melalui

Bapak Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Luar Inspeksi

Keuangan Tahun 1962 beralamat Jl. Polri Blok C III/821 Jelambar Jakarta

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

Barat dari almarhum Tengku Sahmenan juga diakui oleh Terbanding III

dahulu Tergugat III dan Ahli Waris yang bernama T. Ahmad Daridat,

sebagaimana termuat dalam surat Pernyataan Tergugat III dan T. Ahmad

Daridat tertanggal 19 Desember 2012 angka 5 s.d. 7 yang menyatakan

sebagai berikut:

"5. bahwa Alm. Tengku Sahmenan benar telah melakukan penyerahan

sebidang tanah yang dipergunakan untuk kepentingan layanan umum

(bidang perpajakan) yang beralamat jalan cokroaminoto nomor 49 / 76

- 78 Tanjung Balai melalui Saudara Lai Bahas selaku Kepala Kantor

Dinas Luar Pajak/Blasting pada tahun1956 yang sekarang ini telah

berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi

Perpajakan Tanjung Balai;

6. Berdasarkan hukum Islam bahwa tidak dibenarkan untuk

memperjualbelikan lebih dari sekali atas barang yang sama oleh

Penjual yang sama.

7. bahwa saya ahli waris setelah menyadari keadaan sesungguhnya atas

penyerahan tanah terdahulu, oleh karena itu saya menyerahkan tanah

tersebut sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq

Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal Pajak Cq Kantor

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai.....”

(sesuai dengan Bukti P-23 dan P-24).

37. Bahwa pembelian tanah dalam perkara a quo oleh Pembanding dahulu

Penggugat melalui Bapak Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) dengan almarhum

Tengku Sahmenan dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kisaran Nomor S-

579/WPJ.01/0901/1998 tanggal 14 Oktober 1998 hal pengiriman

Surat Jual Beli Tanah yang dikirimkan kepada Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Medan Timur, yang pada intinya menjelaskan

bahwa hasil konfirmasi dengan Kepala Dinas Luar Inspeksi Keuangan

Tahun 1962 a.n. Bapak Lie King Kai menyatakan tanah dan

bangunan dalam perkara a quo telah dibeli oleh Inspeksi Keuangan

dan dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum.(Sesuai dengan Bukti P-4)

b. Surat dari Kepala Kantor Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

Asahan tanggal 2 Januari 1997 nomor : 640/02 perihal permohonan

data yang melampirkan dokumen pendukung terkait pembangunan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 40 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

gedung yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan perluasan

bangunan kantor dilakukan pada tahun 1985 dengan dana dari

APBN.(Sesuai dengan Bukti P-5)

38. Setelah proses jual beli antara Pembanding dahulu Penggugat dengan

Almarhum Tengku Sahmenandilakukan, selanjutnya dengan itikad baik

Pembanding dahulu Penggugat menempati tanah dan bangunan di Jalan

Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) tanjung Balai, dahulu dikenal

dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utaradan

menggunakannya sebagai Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan Tanjung Balai, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen-

dokumen sebagai berikut:

d. berdasarkan Surat Inspeksi Padjak Medan Nomor 102/DL-TB/70

tanggal 11 Februari 1970, tentang Anggaran Biaja menambah

Ruangan Kantor Dinas Luar Tingkat I Tandjung Balai.(Sesuai dengan

Bukti P-7)

e. Risalah Serah Terima Pekerjaan tertanggal 21 Oktober 1985 dari

Kantor Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Asahan berkaitan

dengan Pembangunan Gedung KDL Tk. II Kotamadya Tanjung Balai.

(Sesuai dengan Bukti P-8)

f. Surat KPP Kisaran Nomor S-579/WPJ.01/KP.0901/1998 tanggal 14

Oktober 1998 hal Pengiriman Surat Jual Beli Tanah dan Bangunan

menyatakan bahwa tanah dan bangunan Kantor Penyuluhan Pajak

Kisaran di Tanjung Balai dibeli oleh Inspeksi Keuangan dan dibangun

oleh Dinas Pekerjaan Umum. (Sesuai dengan Bukti P-4)

39. Bahwa Tanah dan Bangunan objek gugatan a quo tersebut saat ini

merupakan tanah yang dikuasai Negara dan pernah

dimohonkan/didaftarkan, hal ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

d. Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya

Tanjung Balai Nomor : 500-84/02/1997 tanggal 19 Pebruari 1997

perihal data-data tanah/bangunan Kantor Kapenpa Kisaran di Tanjung

Balai yang saat ini adalah Kantor KP2KP Tanjung Balai masih

berstatus Tanah Negara dan belum pernah dimohonkan/didaftarkan

haknya.(Sesuai dengan Bukti P-9)

e. Surat Keterangan dari Pemerintah Kotamadya Daerah TK.II Tanjung

Balai Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kelurahan Pantai Burung

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

Nomor : 145/027 tanggal 22 Januari 1997 yang menerangkan bahwa “

data-data sebidang tanah pertapakan Kantor Penyuluhan Pajak

Kisaran yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 76 (dahulu

bernomor 49) Tanjung Balai, menurut sepengetahuan Kami, sampai

saat Surat Keterangan ini diperbuat, bahwa data-data yang

menyangkut status kepemilikan tanah tersebut tidak ada di Kantor

Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan

Kotamadya Daerah Tingkat-II Tanjung Balai.(Sesuai dengan Bukti P-

10)

f. Surat Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kota Tanjung

Balai Nomor : 416/600/12.74/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012,

Perihal : Konfirmasi menyatakan bahwa, berdasarkan data yang ada

pada Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai, tanah dan bangunan

dalam perkara a quo belum memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,

namun atas tanah tersebut pernah dimohonkan pengukuran yang

ditunjukan oleh Arifin Umar (Pada tahun 1977, Umar (Pegawai

Pembanding dahulu Penggugat).(Sesuai dengan Bukti P-11)

40. Bahwa sampai dengan saat ini,Pembanding dahulu Penggugatmasih terus

berusaha mencari dokumen jual beli tanah dalam perkara a

quoantaraPembanding dahulu Penggugatmelalui Bapak Lie King Kai (Tuan

Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Luar Inspeksi Keuangan dengan

almarhum Tengku Sahmenan pada tahun 1962,yang dibuktikan dengan

dokumen-dokumen sebagai berikut:

e. Meminta data dan informasi kepada Kepala Kantor Pertanahan

Nasional, Kepala Pengawas Bangunan, Kepala KPPBB Kisaran dan

Kepala Kelurahan Indrasakti dengan Surat Nomor:

343/WPJ.01/KP.0901/1996 tanggal 10 Oktober 1996.(Sesuai dengan

Bukti P-14);

f. Meminta data status tanah, ijin bangunan dan data lainnya kepada

Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tanjung Balai, Kepala Dinas

Bangunan Kodya Tanjung Balai dan Kepala Kelurahan Indrasakti

dengan Surat Nomor : S-40/WPJ.01/KP.0901/1997 tanggal 20 Januari

1997. (Sesuai dengan Bukti P-15);

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

g. Meminta data keberadaan bangunan kepada Camat Tanjung Balai

Selatan dan Lurah Pantai Burung dengan Surat Nomor S-

177/WPJ.01/KP.0901/1997 tanggal 8 April 1997.(Sesuai dengan Bukti

P-16);

h. Meminta surat jual beli tanah dan bangunan kepada Kepala KPP

Medan Timur (ex. Kantor Inspeksi Keuangan di Medan) dengan Surat

S-579/WPJ.01/KP.0901/1998 tanggal 14 Oktober 1998.(Sesuai dengan

Bukti P-4);

41. Bahwa sejak menguasai tanah dan bangunan dalam perkara a quo pada

tahun 1962, Pembanding dahulu Penggugat telah beberapakali berusaha

untuk melakukan pensertipikatan atas tanah dan bangunan tersebut ke

kantor pertanahan di medan yaitu :

f. Pada Tahun 1977, Arifin Umar dahulu Pegawai Direktorat Jenderal

Pajak pernah mengajukan permohonan pengukuran tanah di Jalan

Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) tanjung Balai, dahulu

dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara

dalam rangka untuk pensertipikatan tanah, sebagaimana tertuang

dalam Surat Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera

Utara Nomor : 416/600/XII/2012, Tanggal 27 Desember 2012, namun

sertipikat atas tanah tersebut belum terbit.(Sesuai dengan Bukti P-11,

P-12 dan P-13); g. Bahwa meskipun dokumen-dokumen jual beli belum ditemukan, pada

saat Almarhum Tengku Sahmenan masih hidup tidak ada satu

pihakpun yang merasa keberatan ataupun mengganggu gugat

kepemilikan dan penguasaan tanah dan bangunan di Jalan

Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjungbalai oleh

Pembanding dahulu Penggugat yang saat ini digunakan sebagai

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung

Balai.(Sesuai dengan Bukti P-25);

h. Terkait dengan upaya pensertipakatan yang dilakukan oleh

Pembanding dahulu Penggugatmelalui Arifin Umar dahulu Pegawai

Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1977 tersebut (Almarhum

Tengku Sahmenan masih hidup), tidak ada keberatan atau gugatan

dari pihak manapun dan karena itu penguasaan tanah dalam perkara a

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

quotelah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau

desa/kelurahan yang bersangkutan.(Sesuai dengan Bukti P-25);

i. Sejalan dengan upaya pensertipikatan oleh Pembanding dahulu

Penggugat tersebut, terdapat surat dari Kantor Agraria Kabupaten

Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai Nomor 520/I/1982, tertanggal

18 Pebruari 1982 kepada Kantor Inspeksi Pajak (Pembanding dahulu

Penggugat) yang pada intinya meminta agar menginvetarisasi tanah-

tanah yang dikuasai yang kemudian setelah inventarisasi tanah-tanah

tersebut selesai, barulah bagi tanah-tanah yang belum mempunyai

sesuatu hak (sertipikat) dapat dimohonkan pensertipikatan.(Sesuai

dengan Bukti P-17);

j. Karena sertipikat belum terbit, Pembanding dahulu Penggugat kembali

mengajukan permohonan pensertipikatan ke Kantor Pertanahan Kodya

Tanjung Balai dengan Surat Nomor S-542/WPJ.03/KP.0901/1998

Tanggal 30 September 1998.(Sesuai dengan Bukti P-18).

42. Bahwa tidak adanya keberatan maupun gangguan atas penguasaan dan

pemanfaatan tanah tersebut, membuktikan bahwa Almarhum Tengku

Sahmenan telah mengakui bahwa tanah sebagai objek dalam perkara a

quo memang benar milik Pembanding dahulu Penggugat.(Sesuai dengan

Bukti P-25); 43. Berdasarkan hal tersebut di atas, jual beli yang dilakukan oleh Pembanding

dahulu Penggugat yang waktu itu diwakili oleh Bapak Lie King Kai (Tuan

Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Luar Inspeksi Keuangan Tahun 1962

dengan Almarhum Tengku Sahmenan terbukti telah didasari itikad baik

antara pembeli dan penjual. (Sesuai dengan Bukti P-4, P-23 dan P-24);

44. Bahwa sampai saat ini, dokumen-dokumen pembelian tanah dan

bangunan dalam perkara a quo tersebut belum ditemukan karena terjadi

beberapa kali pindah kantor dengan kronologi sebagaimana tercantum

dalam Surat Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumbagut Kantor

Pelayanan Pajak Kisaran Nomor : S-579/WPJ.01/KP.0901/1998 tanggal 14

Oktober 1998, Hal : Pengiriman Surat Jual Beli Tanah dan Bangunan

dengan rincian sebagai berikut:

e. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat yang waktu itu diwakili oleh

Bapak Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Luar

Inspeksi Keuangan Tahun 1962 telah membeli sebidang tanah seluas

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

1.137M2(Seribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) dari

Almarhum Tengku Sahmenan;

f. Bahwa dokumen-dokumen pembelian tanah dan bangunan antara

Bapak Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) mantan Kepala Dinas Luar

Inspeksi Keuangan dengan almarhum Tengku Sahmenan disimpan di

Kantor Inspeksi Keuangan Medan;

g. Bahwa pada tahun 1964 Kantor Inspeksi Keuangan Medan berubah

menjadi Kantor Inspeksi Pajak Medan yang dahulu beralamat di Jl. P.

Diponegoro No. 30 Medan, kemudian pada tahun 1975 Kantor Inspeksi

Pajak Medan berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan

dimana Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai termasuk

wilayah teritorialnya;

h. Selanjutnya pada tahun 1978 berdiri Kantor Pelayanan Pajak Kisaran,

sehingga aset tanah dan bangunan KPP Medan Selatan yang ada di

Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai, namun surat jual

beli atas tanah dan bangunan Kantor Penyuluhan Pajak Tanjung Balai

belum bisa ditemukan hingga saat ini.(Sesuai dengan Bukti P-4 dan P-

11).

45. Bahwa Ketentuan Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek) menyatakan :

Pasal 1957

"Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang

membuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telah

menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang, tanpa

mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya."

Pasal 1963.

"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak

bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar

atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh

hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu."

"Siapa yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh

tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan

alas haknya."

Pasal1966

"Cukuplah bila pada waktu memperoleh sesuatu itu itikad baik itu sudah

ada."

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

(Sesuai dengan Bukti P-1c, 1d, 1e)

46. Selain peraturan perundang-undangan, terdapat Putusan MA No.: 695

K/Sip/1969, Tgl 12 Agustus 1970 yang menyatakan:

“Seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan

tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu”.

47. Sejalan dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 24Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

menyatakan bahwa :

(3) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari

konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai

adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan

atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh

Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau

oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara

sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan

hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(4) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat

pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak

dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang

tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih

secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu

pendahulunya, dengan syarat :

c. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara

terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah,

serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

d. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak

dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau

desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Penjelasan Ayat (2)

"Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat

menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang

berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal

demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah

dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya...."

(Sesuai dengan Bukti P-2)

48. Selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :

126K/Sip/1962 tanggal 19 Juni 1962 yang dengan tegas menyatakan “

Bahwa Pembeli tanah yang beritikad baik harus dilindungi” dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 250 K/Sip/1960 tanggal 8

Agustus 1960 yang dengan tegas menyatakan “suatu jual beli, meskipun

penjual tidak berwenang menjual, terhadap si pembeli dilindungi karena

itikad baiknya”.

49. Berdasarkan hal tersebut di atas, karena terbukti jual beli tanah dalam

perkara a quo dengan almarhum Tengku Sahmenan telah didasari oleh

itikad baik dan Pembanding dahulu Penggugat telah menguasai tanah

dalam perkara a quo selama lebih dari 54 Tahun, wajar apabila

Pembanding dahulu Penggugatmohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa perkara a quomenyatakan bahwa Pembanding dahulu

Penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan di Jalan Cokroaminoto

No. 76 (dahulu bernomor 49) tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan

Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara tersebut dan selanjutnya

memerintahkan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat untuk

menerbitkan sertipikat atas nama Pembanding dahulu Penggugat.

BAHWA TERBANDING I, II, III, IV, V, VI dan VII dahulu TERGUGAT I, II,

III, IV, V, VI dan VII TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN

HUKUM

1. BahwaPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal

1365 KUH Perdata yaitu:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

(Sesuai dengan Bukti P-1b);

2. Bahwa TerbandingI, II, III, IV, V, VI dan VII dahulu Tergugat I, II, III, IV, V,

VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum, di tengah usaha

Pembanding dahulu Penggugat untuk melakukan pensertipikatan tanah

dalam perkara a quo, setelah Almarhum Tengku Sahmenan meninggal

dunia pada tahun 1980, Terbanding I dahulu Tergugat I yang mengaku

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

sebagai Kuasa dari Terbanding II dan Terbanding III dahulu Tergugat II

dan III mengirimkan beberapa surat kepada Pembanding dahulu

Penggugat dengan rincian surat sebagai berikut:

e. Surat Nomor : 808/VIII/S/96 tanggal 28 Agustus 1996, Perihal :

Pengajuan Pengembalian Tanah Pertapakan di Jalan Cokroaminoto

No. 49 Tanjung Balai.(Sesuai dengan Bukti P-19)

f. Surat Nomor 102/I/S/97 Tanggal 2 Januari 1997, Perihal : Permohonan

Pengembalian Tanah Pertapakan terletak di Jalan Cokroaminoto No.

49 (Kantor Penyuluhan Pajak) Tanjung Balai.(Sesuai dengan Bukti P-

20)

g. Surat Nomor : 0126/X/S/2005, tanpa tanggal Oktober 2005, Perihal :

Permohonan Pengembalian Tanah dan Bangunan Yang Terletak di

Jln. Cokroaminoto No. 49 Tanjung Balai Asahan.(Sesuai dengan

Bukti P-21)

h. Surat Nomor : 026/III/S/2007, tanggal 14 Maret 2007, Perihal :

Permohonan Pengembalian Tanah dan Bangunan terletak dijalan

Cokroaminoto No. 49 (Kantor Penyuluhan Pajak) Tanjung

Balai.(Sesuai dengan Bukti P-22)

3. Bahwa inti dari keseluruhan surat Terbanding I dahulu Tergugat I tersebut

adalah Terbanding I dahuluTergugat I mengaku mendapat

kuasaTerbanding II, III, IV, V, VI dan VII dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI

dan VII sebagai Ahli Waris Almarhum Tengku Sahmenan meminta

pengembalian tanah dan bangunan rumah di No. 76 (dahulu bernomor 49)

Tanjung Balai.(Sesuai dengan Bukti P-19, P-20, P-21, P-22);

4. Menurut Terbanding I dahulu Tergugat I, tanah sebagai objek gugatan ini

adalah merupakan peninggalan dari orang tua Tergugat II, III, IV, V, VI, dan

VIIyang telah dikonversi menjadi Hak Milik No. 59 berdasarkan Alas Hak

Grant No. P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas nama

Almarhum Tengku Sahmenan.(Sesuai dengan Bukti P-19, P-20, P-21, P-

22);

5. Bahwa tindakan Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII dahulu Tergugat I, II,

III, IV, V, VI dan VII tersebut menghambat dan menghalangi proses

pensertipikatan tanah dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam

ketentuan KUH Perdata(Burgerlijk Wetboek)dan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

Pembanding dahulu Penggugat uraikan dalam dalil sebelumnya.(Sesuai

dengan Bukti P-1, dan P-2);

6. Bahwa tindakan Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII dahulu Tergugat I, II,

III, IV, V, VI dan VII tersebut bertentangan dengan kesepakatan jual beli

tanah dalam perkara a quo yang telah dilakukan olehPembanding dahulu

Penggugat melalui melalui Bapak Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) mantan

Kepala Dinas Luar Inspeksi Keuangan dengan almarhum Tengku

Sahmenan pada tahun 1962 sehingga menghambat proses pensertipikatan

tanah seharusnya sertipikat atas nama Pembanding dahulu Penggugat

sudah terbit;

7. Selain itu, perbuatan Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII I, II, III, IV, V, VI

dan VII tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata

yang memuat ketentuan sebagai berikut:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang

bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu

tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya

daluwarsa itu tidak usah mempertunjukan akan adanya suatu alas hak, lagi

pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang

didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk.”

(Sesuai dengan Bukti P-1f);

8. Bahwa jika dihitung berdasarkan kurun waktu pembelian tanah dalam

perkara aquo yang beli oleh Pembanding dahulu Penggugat sejak Tahun

1962 sampai dengan sekarang, terbukti bahwa Pembanding dahulu

Penggugat telah menguasai tanah dalam perkara a quo selama sampai

dengan tahun 2016 ini sudah sekitar 54 Tahun lamanya.(sesuai dengan

bukti P-4, P-5, P-7, P-8, P-13, P-23, P-24, P-25 dan P-27);

9. Atau setidak-tidaknya jika dihitung sejak Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII

dahulu TergugatII, III, IV, V, VI dan VII melalui Terbanding I dahulu

Tergugat I menyatakan keberatan dan mengakui tanah dalam perkara a

quo adalah miliknya pada tahun 1996, maka setidak-tidaknya Pembanding

dahulu Penggugat telah menguasai tanah dari tahun 1962 sampai dengan

tahun 1996 atau sekitar 34 Tahun lamanya. (sesuai dengan bukti P-4, P-5,

P-7, P-8, P-13, P-23, P-24, P-25 dan P-27);

10. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata (Burgerlijk

Wetboek)tersebut di atas, maka tindakan Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

VII dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang mengakui sebagai

pemilik tanah dalam perkara a quo harus dinyatakan daluwarsa dan tidak

mempunyai kekuatan hukum karena segala tuntutan hukum, baik yang

bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena

daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun.(Sesuai dengan Bukti

P-1f);

11. Sebagaimana telah Pembanding dahulu Penggugat jelaskan, pada saat

Almarhum Tengku Sahmenan masih hidup, tidak ada satu pihakpun yang

mempermasalahkan pengusaan dan pemanfaatan tanah dalam perkara a

quo oleh Pembanding dahulu Penggugat, namun setelah Almarhum

Tengku Sahmenan meninggal, tiba-tiba saja pada tahun 1996 Terbanding

I, II, III, IV, V, VI dan VII dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII muncul

dan meminta tanah milik Pembanding dahulu Penggugat untuk

dikembalikan dengan berdasarkan Alas Hak Grant No. P.1598/1957

tertanggal 17 Desember 1957 atas nama Almarhum Tengku Sahmenan;

12. Bahwa seharusnya Alas Hak Grant No. P.1598/1957 tertanggal 17

Desember 1957atas nama Almarhum Tengku Sahmenandiserahkan

kepada Pembanding dahulu Penggugat mengingat sampai saat ini,

Pembanding dahulu Penggugat belum menemukan dokumen jual beli atas

tanah dalam perkara a quo, dan bukan menguasainya secara melawan

hukum dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi semata dan

mengesampingkan kepentingan umum dan sosial yang dilakukan oleh

Pembanding dahulu Penggugat;

13. Selanjutnya,Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim

dalam perkara a quo untuk memerintahkan kepada Terbanding I, II, III, IV,

V, VI dan VII dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VIImengembalikan Alas

Hak Grant No. P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas nama

Almarhum Tengku Sahmenan kepada Pembanding dahulu Penggugat

sebagai pembeli tanah dalam perkara a quo;

14. Bahwa Tanah dan Bangunan dalam perkara quo tersebut merupakan

tanah yang dikuasai Negara dan sama sekali belum ada pendaftaran Hak

atas bidang tanah tersebut, hal tersebut dibuktikan sebagai berikut:

a. Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya

Tanjung Balai Nomor : 500-84/02/1997 tanggal 19 Pebruari 1997

perihal data-data tanah/bangunan Kantor Kapenpa Kisaran di Tanjung

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

Balai yang menyatakan bahwa saat ini adalah Kantor KP2KP Tanjung

Balai masih berstatus Tanah Negara dan belum pernah

dimohonkan/didaftarkan haknya.(Sesuai dengan Bukti P-9);

b. Surat Keterangan dari Pemerintah Kotamadya Daerah TK.II Tanjung

Balai Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kelurahan Pantai Burung

Nomor : 145/027 tanggal 22 Januari 1997 yang menerangkan bahwa “

data-data sebidang tanah pertapakan Kantor Penyuluhan Pajak

Kisaran yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 49 Tanjung

Balai, menurut sepengetahuan Kami, sampai saat Surat Keterangan ini

diperbuat, bahwa data-data yang menyangkut status kepemilikan tanah

tersebut tidak ada di Kantor Kelurahan Pantai Burung Kecamatan

Tanjung Balai Selatan Kotamadya Daerah Tingkat-II Tanjung

Balai.(Sesuai dengan Bukti P-10);

c. Daftar Isian Inventarisasi Tanah-Tanah Instansi Pemerintah

Departemen Keuangan Republik Indonesia tanggal 28 Oktober 1993

yang menyatakan bahwa Kantor dan Rumah Dinas Kantor Penyuluhan

Pajak Tanjung Balai diperoleh dari Inspeksi Pajak Medan

Selatan.(Sesuai dengan Bukti P-4);

d. Surat Keterangan Kepala Kanwil I DJP Sumatera Bagian Utara Nomor:

Ket-144/WPJ.01/BG.0104/1998 tanggal 6 Agustus 1998 yang

menyatakan bahwa Kantor Penyuluhan Pajak Kisaran di Tanjung Balai

yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.49 Tanjung Balai adalah

merupakan unit dari Kantor Wilayah I DJP Sumatera Bagian

Utara.(Sesuai dengan Bukti P-27);

e. Tembusan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai Nomor

: 416/600/R.74/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditujukan

kepada Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara hal Konfirmasi yang pada

intinya menunjukkan lampiran gambar pengukuran tanah Subdirektorat

Agraria Kab. Asahan dan Kotamadya Tanjungbalai menerangkan

bahwa pada tanggal 18 Mei 1977 dilakukan permintaan pengukuran

tanah oleh Sdr Arifin Umar atas tanah yang beralamat di Jalan

Cokroaminoto No.49.(Sesuai dengan Bukti P-11).

15. Bahwa tindakan Terbanding I dahulu Tergugat I, yang mengatasnamakan

sebagai kuasa Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII tersebut sangat merugikan

baik secara materiil berupa kehilangan aset negara berupa tanah dan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

bangunan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dan

juga potensi penerimaan pajak di Wilayah Tanjung Balai Asahan maupun

kerugian moril Pembanding dahulu Penggugat karena tindakan Terbanding

I dahulu Tergugat I tersebut banyak menguras energi, waktu dan pikiran

untuk menangani permasalahan ini, sehingga secara langsung

menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan,

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai sebagai tempat

untuk memberikan informasi, konsultasi dan penyuluhan perpajakan

kepada masyarakat sekaligus untuk menghimpun penerimaan negara dari

sektor perpajakan;

16. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Tanjung Balai menjalankan tugas memberikan pelayanan, penyuluhan, dan

konsultasi perpajakan kepada masyarakat sekitar selaku Wajib Pajak

maupun Calon Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran

masyarakat mengenai arti pentingnya Perpajakan sebagai salah satu

sumber penerimaan Kas Negara.

17. Adapun secara rinci kerugian yang dialami Pembanding dahulu Penggugat

atas tindakan Terbanding I dahulu Tergugat I adalah sebagai berikut:

c. Kerugian Materill :

Apabila Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di

Tanjung Balai Asahan tidak beroperasi, maka akan kehilangan potensi

penerimaan pajak, sebesar Rp.12.000.000.000,-(duabelas miliar

rupiah)/tahun.

d. Kerugian Moril

Akibat beban pikiran, tenaga dan waktu dalam rangka mengatasi

tindakan Terbanding I dahulu Tergugat I, apabila dinilai dengan uang

adalah sejumlah Rp1.000.000.000 (satu Miliar rupiah).

D. Tanggapan mengenai Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo perkara

Nomor : 400/PDT/2010/PT-MDN jo perkara Nomor : 2081 K/PDT/2011 jo

perkara Nomor : 406/PK/Pdt/2014.

1. Dalam dalil selanjutnya Terbanding II dahulu Tergugat II mendalilkan

bahwa gugatan a quo hanya didasarkan pada dalil-dalil tanpa bukti dan

pernah diputus dalam Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo

perkara Nomor : 400/PDT/2010/PT-MDN jo perkara Nomor : 2081

K/PDT/2011 jo perkara Nomor : 406/PK/Pdt/2014;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

2. Berdasarkan penelusuran dokumen Perkara Nomor :

13/Pdt.G/2009/PN.TB jo perkara Nomor : 400/PDT/2010/PT-MDN jo

perkara Nomor : 2081 K/PDT/2011 jo perkara Nomor :

406/PK/Pdt/2014,diketahui bahwa perkara tersebut didaftarkan di

Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal

21 Desember 2009 No. 26/L/SK/2009/PN-TB;

3. Jika dihitung berdasarkan dari tahun pengajuan gugatan Nomor:

13/Pdt.G/2009/PN.TB pada tahun 2009 dengan penguasaan tanah dan

bangunan dalam perkara a quo oleh Pembanding dahulu Penggugat

sejak tahun 1962, dapat disimpulkan bahwa Pembanding dahulu

Penggugat telah menguasai tanah dan bangunan dalam perkara a quo

kurang lebih 47 Tahun lamanya (Tahun 2009-Tahun 1962);

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1967 Undang-Undang Hukum Perdata,

yang menyebutkan "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat

perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena

daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa

yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah

mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan

terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya

yang buruk". Dan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

yang menyebutkan "Siapa yang dengan itikat baik menguasainya

selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat

dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya".- (sesuai dengan Bukti

P-1f dan P-1d);

5. Dengan demikian, jelas dan terbuktilah bahwa gugatan yang diajukan

oleh Turut Terbanding II dahulu Tergugat II dalam Perkara Nomor :

13/Pdt.G/2009/PN.TB jo perkara Nomor : 400/PDT/2010/PT-MDN jo

perkara Nomor : 2081 K/PDT/2011 jo perkara Nomor :

406/PK/Pdt/2014 atas tanah dan bangunan objek perkara a quo telah

melampaui batas waktu daluarsa yaitu lebih dari 30 tahun;

6. Selanjutnya dalam Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo perkara

Nomor : 400/PDT/2010/PT-MDN jo perkara Nomor : 2081 K/PDT/2011

jo perkara Nomor : 406/PK/Pdt/2014, in casu Tengku Thamrin dan

Tengku Jalil adalah ahli waris dari Tengku Sahmenan, namun masih

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

Ahli Waris dari Tengku Sahmenan yang dalam gugatan tersebut yang

tidak bertindak sebagai Pembanding dahulu Penggugat;

7. Seandainya benar quad non objek perbuatan melawan hukum berupa

tanah yang ditempati oleh KP2KP Tanjung Balai merupakan harta

waris dari Tengku Sahmenan, Terbanding I dahulu Tergugat I tidak

dapat serta merta mengajukan Gugatan atas objek sengketa tersebut

tanpa melibatkan ahli waris Tengku Sahmenan yang lain, sehingga

terbukti bahwa terdapat Kekaburan gugatan (gugatan obscuur libel)

dalam gugatan Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo perkara

Nomor : 400/PDT/2010/PT-MDN jo perkara Nomor : 2081 K/PDT/2011

jo perkara Nomor : 406/PK/Pdt/2014;

8. Dalam perkara tersebut, bukti yang diajukan oleh Terbanding I dahulu

Tergugat Ihanya berupa FOTOKOPI Surat Hak milik berdasarkan Akta

Grant Sultan No P. 1598/1957 tanggal 17 Desember 1957 dan yang

dikuasai oleh Terbanding I dahulu Tergugat I tanpa dasar hukum yang

jelas dan FOTOKOPI Surat Keterangan Waris yang belum diyakini

kebenaran serta keasliannya;

9. Bahwa Tanah dan Bangunan dalam perkara quo tersebut merupakan

tanah yang dikuasai Negara dan sama sekali belum ada pendaftaran

Hak atas bidang tanah tersebut; (sesuai dengan Bukti P-9 dan P-11);

10. Mengenai Surat Hak milik berdasarkan Akta Grant Sultan No P.

1598/1957 tanggal 17 Desember 1957 yang dijadikan dasar

putusanPerkara Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.TB jo perkara Nomor :

400/PDT/2010/PT-MDN jo perkara Nomor: 2081 K/PDT/2011 jo

perkara Nomor : 406/PK/Pdt/2014 saat ini sedang dalam proses

penyelidikan oleh Aparat Kepolisian;

11. Perlu Pembanding dahulu Penggugat sampaikan bahwa terdapat

beberapa yurisprudensi terkait FOTOKOPI dokumen yang dijadikan

bukti di pengadilan.

a. Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985) tanggal9 Desember

1987(Vide: Pasal 1888 KUH Perdata)

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak

pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat

bukti”.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 54 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

b. Putusan MA No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998

“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa

dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak

dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan

Pengadilan (Perdata)”.

c. Putusan MA No.: 7011/K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976

“Karena Judex facti mendasarkan putusannya melulu atas surat-

surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah

dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya

yang penting-penting yang secara substansial masih

dipertengkarkan oleh kedua pihak, Judex facti sebenarnya telah

memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”.

12. Hakim dalam perkara a quo menyatakan bahwa fotokopi surat bukti

yang berupa fotokopi tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti

yang sah dan Hakim harus mengesampingkan/ tidak usah

mempertimbangkannya, namun faktanya dalam Perkara Nomor :

13/Pdt.G/2009/PN.TB jo perkara Nomor : 400/PDT/2010/PT-MDN jo

perkara Nomor : 2081 K/PDT/2011 jo perkara Nomor :

406/PK/Pdt/2014 Para penggugat dimenangkandengan hanya

berdasarkan FOTOKOPI Surat Hak milik berdasarkan Akta Grant

Sultan No P. 1598/1957 tanpa menunjukan dokumen aslinya dan

masih diragukan keaslian dokumen tersebut;

13. Kalaupun memang Surat Hak milik berdasarkan Akta Grant Sultan No

P. 1598/1957 tanggal 17 December 1957 tersebut benar-benar ada

ASLINYA danBUKAN FOTOKOPI, jika diteliti lebih lanjut, Surat Hak

milik berdasarkan Akta Grant Sultan No P. 1598/1957 tanggal 17

December 1957 dalam klausulnya antara lain menyatakan sebagai

berikut:

Fatsal 1

Hak memperusahai tanah ini diserahkan lamanja tiada ditentukan.

Setiap waktu sesudah orang jang berhak didengar, maka hak

memperusahai tanah ini boleh diambil kembali, jaitu:

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 55 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

a) Untuk keperluan umum, jang mana hal ini diganti kerugian jang

sebenarnja dan uang kerugian itu akan ditetapkan dengan

keputusan Pengadilan Negeri;

b) Karena tiada dipelihara tanah itu selama tiga tahun.

(sesuai dengan bukti P-26)

14. Dari Uraian fakta tersebut, jika dirunut dari terbitnya Surat Hak milik

berdasarkan Akta Grant Sultan No P. 1598/1957 pada tanggal 17

December 1957 dengan upaya para ahli waris Almarhum Tengku

Sahmenan melalui Terbanding I dahulu Tergugat I yang mengirimkan

Surat Nomor : 808/VIII/S/96 tanggal 28 Agustus 1996, TELAH

TERBUKTI BAHWA Para Ahli Waris Almarhum tengku Sahmenan

tidak memelihara, tidak merawat, tidak menggunakan dan/atau tidak

menguasai selama lebih dari tiga tahun, sehingga berdasarkan

ketentuan Fatsal 1Surat Hak milik berdasarkan Akta Grant Sultan No

P. 1598/1957 tanggal 17 December 1957 tidak berlaku lagi.

15. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27

Hak milik hapus bila:

a. tanahnya jatuh kepada negara,

1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;

2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;

3. karena diterlantarkan;

4. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).

b. tanahnya musnah.(sesuai dengan bukti P-3)

16. Jika dirunut dari terbitnya Surat Hak milik berdasarkan Akta Grant

Sultan No P. 1598/1957 pada tanggal 17 Desember 1957 dengan

upaya para ahli waris Almarhum Tengku Sahmenan melalui

Terbanding I dahulu Tergugat I yang mengirimkan Surat Nomor :

808/VIII/S/96 tanggal 28 Agustus 1996 ataupun pengajuan gugatan

Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.TB pada tahun 2009 membuktikan

bahwa para ahli waris Tengku Sahmenan tidak memelihara atau

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

menelantarkan tanah dalam sengketa a quo selama lebih dari 30 (tiga

puluh) tahun;

17. Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor

Pertanahan Kotamadya Tanjung Balai Nomor : 500-84/02/1997 tanggal

19 Pebruari 1997 perihal data-data tanah/bangunan Kantor Kapenpa

Kisaran di Tanjung Balai yang saat ini adalah Kantor Pelayanan

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai masih berstatus

Tanah Negara dan belum pernah dimohonkan/didaftarkan haknya, dan

sampai dengan saat ini masih dipergunakan untuk melayani

masyarakat Kota Tanjung Balai dalam hal pelayanan, penyuluhan dan

konsultasi perpajakan;(sesuai dengan bukti P-9);

18. Oleh karena tanah tersebut telah menjadi TANAH NEGARA, maka

Surat Hak Milik berdasarkan Akta Grant Sultan No P. 1598/1957

tanggal 17 December 1957 menjadi tidak berlaku lagi;

19. Bahwa dengan hapusnya Surat Hak Milik berdasarkan Akta Grant

Sultan No P. 1598/1957 karena ditelantarkan dan kembali menjadi

TANAH NEGARA maka Para Ahli Waris Almarhum Tengku Sahmenan

maupun pihak-pihak lain tidak mempunyai hak untuk menuntut kembali

tanah tersebut;

20. Selain itu, terdapat surat pernyataan surat Pernyataan Terbanding III

dahulu Tergugat III dan T. Ahmad Daridat tertanggal 19 Desember

2012. Keberadaan surat pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Tengku

Sahmenan yaitu Terbanding III dahuluTergugat III dan T. Ahmad

Daridat tertanggal 19 Desember 2012 telah menjadi sebuah

pernyataan yang kuat dan menegaskan bahwa Alm. Tengku

Sahmenan benar telah melakukan penyerahan sebidang tanah yang

dipergunakan untuk kepentingan layanan umum (bidang perpajakan)

yang beralamat jalan cokroaminoto nomor 49 / 76 - 78 Tanjung Balai

melalui Saudara Lai Bahas selaku Kepala Kantor Dinas Luar

Pajak/Blasting pada tahun 1956 yang sekarang ini telah berubah nama

menjadi Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan Tanjung

Balai dan menyerahkan tanah tersebut sepenuhnya kepada

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Cq

Direktorat Jenderal Pajak Cq Kantor Pelayanan Penyuluhan dan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai, sehingga tidak alasan lagi bagi

Terbanding II dahulu Tergugat II mengatasnamakan seluruh ahli waris

meminta tanah dan bangunan dalam perkara a quo;

21. Bahwa Ketentuan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan :

Pasal 1957

"Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang

membuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telah

menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang, tanpa

mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya."

Pasal1963.

"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak

bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus

dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun,

memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu."

"Siapa yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh

tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan

alas haknya."

Pasal1966

"Cukuplah bila pada waktu memperoleh sesuatu itu itikad baik itu

sudah ada."(Sesuai dengan Bukti P-1c, P-1d, P-1e)

22. Sejalan dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

menyatakan bahwa :

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal

dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti

mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis,

keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang

kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran

tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan

dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk

mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang

membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat

pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik

bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun

atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan

pendahulu pendahulunya, dengan syarat :

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara

terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas

tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat

dipercaya.

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak

dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau

desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Penjelasan Ayat (2)

"Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak

dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud

ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang

dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat

dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi

berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh

pemohon dan pendahulunya...."(sesuai dengan bukti P-2)

23. Selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :

126K/Sip/1962 tanggal 19 Juni 1962 yang dengan tegas menyatakan

“Bahwa Pembeli tanah yang beritikad baik harus dilindungi” dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 250 K/Sip/1960 tanggal 8

Agustus 1960 yang dengan tegas menyatakan “suatu jual beli,

meskipun penjual tidak berwenang menjual, terhadap si pembeli

dilindungi karena itikad baiknya”.

24. Dengan demikian demi tegaknya kepastian hukum berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajar apabila

Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa Pembanding dahulu

Penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan di Jalan

Cokroaminoto No. 76 (dahulu bernomor 49) tanjung Balai, dahulu

dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara

tersebut dan selanjutnya memerintahkan Turut Terbanding dahulu

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

Turut Tergugat untuk menerbitkan sertipikat atas nama Pembanding

dahulu Penggugat.

E. TANGGAPAN ATAS SAKSI-SAKSI DARI PEMBANDING DAHULU

PENGGUGAT

1. Bahwa selain didukung dengan bukti-bukti dokumen, keseluruhan dalil-

dalil Pembanding dahulu Penggugat telah didukung dan dikuatkan

dengan keterangan saksi-saksi dari Pembanding dahulu Penggugat

yaitu.

a. Keterangan Saksi Awaluddin pada persidangan Hari Selasa, 04

April 2017

1) Saksi melihat bahwa Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan

Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai (KP2KP) Tanjung Balai

berdiri sejak tahun 1972 dikarenakan Saksi bertempat tinggal di

belakang KP2KP Tanjung Balai;

2) Saksi menyatakan bahwa Drs. Sitanggang menjabat sebagai

Kepala Kantor Pajak Tahun 1999 s.d 2000;

3) Saksi menyatakan bahwa KP2KP Tanjung Balai tidak pernah

merugikan atau meresahkan masyarakat Tanjung Balai;

4) Saksi menyatakan bahwa KP2KP Tanjung Balai selain

dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas di bidang perpajakan,

di KP2KP Tanjung Balai terdapat Musholah dan apabila ada

acara Hari Besar Keagamaan selalu diselenggarakan di KP2KP

Tanjung Balai.

b. Keterangan Saksi Asfi pada persidangan Hari Selasa, 04 April

2017

1) Sepengetahuan saksi, tanah tersebut milik Kantor Pajak

(KP2KP) Tanjung Balai, karena Kantor Pajak yang berdiri disitu

sejak lama;

2) Saksi pernah bekerja di Kantor Pajak (KP2KP) sejak Tahun

1974 s.d 1979 sebagai tenaga honorer dan pada tahun 1979

pindah ke Rantau Prapat;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

3) Saksi mengetahui bahwa Kantor Pajak (KP2KP) Tanjung Balai

Letaknya di jalan Cokroaminoto;

4) Kepala Kantor Pajak (KP2KP) pada tahun 1974 s.d 1979

adalah Arifin Umar yang kebetulan merupakan paman Saksi;

5) Sepengetahuan saksi, pada saat itu kantor masih

menggunakan pagar kawat berduri. Setelah Bapak Arifin Umar

sebagai Kepala Kantor, pagarnya ditembok sekitar tahun 1976

s.d 1977;

6) Saksi menyatakan bahwa keberadaan Bapak Arifin Umar di

Kantor Pajak (KP2KP) Tanjung Balai dan sejak Tahun 1974

dan pada tahun 1978 terbentuklah Kantor Kisaran sebagai

persiapan pemisahan dari Kantor Pajak yang di Medan.

Setelah terbentuk Kantor Kisaran, Bapak Arifin Umar pindah ke

Kantor Dinas Luar tingkat II Kisaran dan Tanjung Balai disebut

sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat I;

7) Setelah Bapak Arifin Umar pindah ke Kisaran, Kepala Kantor

Pajak (KP2KP) Tanjung Balai adalah Bapak Muhammad Sarjo;

8) Selama bekerja di Kantor Pajak (KP2KP) pada Tahun 1974 s.d

1979, sepengetahuan Saksi tidak pernah ada terjadi sengketa

dan yang mempermasalahkan keberadaan Kantor Pajak

(KP2KP) Tanjung Balai;

9) Saksi menyatakan pernah dilakukan pengukuran tanah oleh

Kantor Agraria Tanjung Balai terhadap tanah Kantor Pajak

(KP2KP) Tanjung Balai tersebut Sekitar tahun 1976 s.d 1977;

10) Saksi pernah melihat pegawai Kantor Agraria melakukan

pengukuran tanah yaitu sebelum dilakukan pemagaran

tembok. Beberapa bulan kemudian setelah pengukuran tanah,

baru dilakukan pemagaran tembok Kantor Pajak (KP2KP)

Tanjung Balai;

11) Saksi menyatakan bahwa Sekitar tahun 1977 dilakukan

pemagaran Kantor Pajak (KP2KP) Tanjung Balai;

12) Saksi menyatakan bahwa Kantor Pajak tersebut pernah

direnovasi karena sebelumnya kantor tersebut lebarnya 4

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

meter dan memanjang ke belakang serta di partisi untuk

ruangan pegawai;

13) Saksi menyatakan jumlah pegawai Kantor Pajak (KP2KP)

Tanjung Balai pada tahun 1974 s.d 1979 Sekitar 8 (delapan)

orang;

14) Saksi menyatakan terakhir ke Kantor Pajak Sekitar Tahun

1978;

15) Saksi menyatakan nama jalan Kantor Dinas Luar Tingkat I

(sekarang KP2KP) Tanjung Balai adalah Jalan Cokroaminoto;

16) Saksi menyatakan bahwa sampai sekarang tanah tersebut

merupakan Kantor Pajak (KP2KP) Tanjung Balai.

c. Keterangan Saksi Abdul Karim pada persidangan Hari Selasa, 11

April 2017

1) Bahwa Saksipernah membuat Surat Pernyataan

(memperlihatkan bukti P-25)Surat Pernyataan yang dibuat

Saudara Abdul Karim Sdr Abdul Karim yang menyatakan

bahwa:

a. Saksi adalah pelaksana Eks-KDL Pajak Tk.II Tanjung

Balai pada Tahun 1970andi bawah pimpinan Kepala KDL

Abdul Latif dan Arifin Umar. Saudara Abdul Karim

mengetahui penguasaan tanah kantor KP2KP Tanjung

Balai yang beralamat di Jalan H.O.S Cokroaminoto No.49

Tanjung Balai;

b. Saksi ikut berperan dalam melakukan pemagaran keliling

Kantor KDL Pajak Tk. II Tanjung Balai atau yang sekarang

disebut dengan KP2KP Tanjung Balai yang terletak di

Jl.H.O.S Cokroaminoto pada Tahun 1972-1974, dan

selama proses pembangunan pagar tidak ada pihak-pihak

yang keberatan atas pembangunan pagar tersebut.

2) Saksi pernah bekerja di Kantor Pajak sejak Tahun 1965

dengan penempatan pertama di Kantor Pajak Medan;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 62 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

3) Saksi pernah bekerja di KP2KP Tanjung Balai dahulu namanya

Kantor Pajak Dinas Luar Tanjung Balai sejak tahun 1970 s.d

1975;

4) Sepengetahuan Saksi, yang pernah menjadi Kepala Kantor

Pajak Tanjung Balai Pada tahun 1962 Kepala Kantor Pajak

Tanjung Balai pertama kali Bapak Lie King Kai (Tuan Lai

Bahas) yang membangun Kantor Pajak, lalu Bapak Dahlan,

lalu Bapak Hutajulu, Bapak Abdul Latief dan Bapak Arifin

Umar;

5) Saksi menyatakan bahwa membangun Kantor Pajak Dinas

Luar Tanjung Balai yaitu Lie King Kai (Tuan Lai Bahas) karena

sebelumnya itu merupakan tanah kosong;

6) Pada Tahun 1972, saya ikut membangun pagar kantor bagian

depan dan samping serta membuat ruangan – ruangan di

dalam Kantor Pajak tersebut;

7) Saksi menyatakan bahwa pada saat membangun pagar kantor

bagian depan dan samping pada tahun 1972 tersebut tidak ada

pihak – pihak yang keberatan terkait dengan pembangunan

tersebut;

8) Saksi menyatakan bahwa dalam kurun waktu 1970 s.d 1975

Tidak ada pihak – pihak yang keberatan atau

mempermasalahkan keberadaan Kantor Pajak (KP2KP)

Tanjung Balai, bahkan sejak Kantor Pajak Tanjung Balai berdiri

sampai sebelum adanya gugatan, tidak ada pihak yang

keberatan atau mempermasalahkan Kantor Pajak Tanjung

Balai;

9) Sepengetahuan Saksi, Tanah tersebut dimiliki oleh Kantor

Pajak Sejak tahun 1962 pada saat Kepala Kantornya Bapak

Lie King Kai (Tuan Lai Bahas);

10) Bahwa pada saat saksi bekerja di Kantor Pajak Tanjung Balai,

sudah ada bangunan kantor dikarenakan Kantor Pajak tersebut

dibangun pada tahun 1962 oleh Kepala Kantor Pajak Bapak

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

Lai sehingga Saksi tidak mengetahui ada tidaknya Izin

Mendirikan Bangunan (IMB).

d. Keterangan SaksiHendrik Lai Bahas pada persidangan Hari

Selasa, 11 April 2017

1) Saksi menyatakan bahwa pada tahun 1977 sudah

menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran;

2) Saksi menyatakan bahwa bekerja di Rumah Sakit Umum

Tanjung Balai dari tahun 1977 s.d 1992;

3) Saksi menyatakan mengetahui keberadaan Kantor Pajak

Tanjung Balai dikarenakan saya sudah membayar pajak pada

tahun 1978;

4) Saksi menyatakan bahwa Kantor Pajak Tanjung Balai tersebut

terletak di Jalan Cokroaminoto Tanjung Balai;

5) Saksi menyatakan mengurus pajak pada tahun 1978 di Kantor

Pajak Tanjung Balai yang berada di Jalan Cokroaminoto;

6) Saksi menyatakan mempunyai Paman yang bernama Lie King

Kai yang bekerja sebagai pegawai pajak di Tanjung Balai sejak

Saksi masih anak-anak;

7) Saksi mengunjungi Kantor Pajak (KP2KP) Tanjung Balai pada

Tahun 2016 ketika ada program Tax Amnesty atau

Pengampunan Pajak;

8) Dari Tahun 1978 sampai dengan sekarang saksi menyatakan

terdapat perubahan bangunan Kantor Pajak tersebut tetapi kita

tidak mengetahui secara rinci dibagian mana perubahan

bangunan Kantor Pajak tersebut;

9) Saksi menyatakan bahwa di atas tanah di Jalan Cokroaminoto

tersebut telah berdiri Kantor Pajak dan sampai sekarang masih

Kantor Pajak.

F. TANGGAPAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada Hari

Selasa, 18 April 2017 atas sebidang tanah dengan luas 1.137 M2 (Seribu

Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi) di Jalan Cokroaminoto No. 49

tanjung Balai (sesuai dengan Bukti P-11 dan lampirannya), dahulu dikenal

dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan

hasil pemeriksaan setempat, diketahui bahwa tidak terdapat permasalahan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

mengenai luas, letak dan lokasi objek perkara a quo sebagaimana telah

diuraikan Pembanding dahulu Penggugat dalam gugatan, replik terdahulu

maupun dalam kesimpulan ini.

Berdasarkan kesuluruhan dalil-dalil yang didukung dengan dasar hukum dan

alat-alat bukti yang tidak bisa dibantah lagi kebenarannya tersebut di atas,

dengan hormat demi kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan

negara, Mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo

untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada

perlawanan, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij

voorraad), dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah berikut bangunan dalam

perkara a quo berupa sebidang tanah dengan luas 1.137 M2 (Seribu

Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi)di Jalan Cokroaminoto No. 49

tanjung Balai, dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjung Balai, Propinsi

Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

e. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir Sarifuddin Marpaung;

f. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Cokroaminoto;

g. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yap Eng Hun; dan

h. Sebelah Timur berbatasan dengan 3 bidang tanah, yaitu Yusri, M. Ali

Sani dan Mushola Al Huda.

adalah sah milik Pembanding dahulu Penggugat yaitu Pemerintah

Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.

Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II cq

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq. Kantor Pelayanan

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai;

3. Menyatakan Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII dahulu Tergugat I, II, III,

IV, V, VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Memerintahkan kepada Terbanding I dahulu Tergugat I untuk

mengembalikan dokumen-dokumen kepemilikan tanah berupa Alas Hak

Grant No. P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas nama

Almarhum Tengku Sahmenan kepada Pembanding dahulu Penggugat;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

5. Memerintahkan kepada Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat untuk

menerbitkan sertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pajak

cq. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II cq Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kisaran cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan Tanjung Balai;

6. Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII dahulu Tergugat I, II, III,

IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar kepada

Pembanding dahulu Penggugat ganti kerugian materill dan Moril dengan

rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materill :

Ganti rugi kehilangan potensi penerimaan pajak, sebesar

Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah)/tahun.

b. Kerugian Moril

Akibat beban pikiran, tenaga, waktu dan biaya dalam rangka

mengatasi tindakan Terbanding I dahulu Tergugat I, apabila dinilai

dengan uang adalah sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Miliar rupiah).

7. Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII dahulu Tergugat I, II, III,

IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar kepada

Pembanding dahulu Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan ini dibacakan,

apabila Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII dahuluTergugat I, II, III, IV, V,

VI dan VII tidak mematuhi putusan dalam perkara a quo;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta

merta walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi, dan atau Peninjauan

Kembali (uitvoerbaar bij voorraad);

9. Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII dahulu Tergugat I, II, III,

IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya

yang timbul dalam perkara a quo.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

Atau

Apabila Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkaraa

quoberpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula

Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut

Terbanding semula Turut Tergugat tidak menyerahkan kontra memori

banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah

memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31

Agustus 2017, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Juni 2017,

Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Juli 2017, Terbanding III

semula Tergugat III pada tanggal 22 Juni 2017, Terbanding IV semula

Tergugat IV pada tanggal 29 Agustus 2017, Terbanding V semula Tergugat V

pada tanggal 27 Juli 2017, Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 5

Juli 2017, Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 10 Juli 2017, Turut

Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Juni 2017 untuk

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

dihitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh

karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding

semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai

berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah keliru

dan salah penerapan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara in

casu ;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkesan tidak cermat

dan tidak jelas karena tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap

dalam persidangan baik bukti bukti surat maupun keterangan saksi saksi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan

seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan

resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Tjb

tanggal 18 Mei 2017 dan Memori Banding dari Pembanding semula

Penggugat tanggal 20 Juni 2017 Majelis Hakim Tingkat Banding dapat

menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

perkara ini karena didasarkan pertimbangan yang dinilai telah tepat dan benar

bersesuaian dengan fakta persidangan, sehingga diambil alih sebagai

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan

memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding

semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat

melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan

dinilai merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan

benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut

tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan harus

dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Tjb

tanggal 18 Mei 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan

sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka

harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria, Yurisprudensi Mahkamah Agung, ketentuan-ketentuan

RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 68 dari 68 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2017/PT MDN

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor

48/Pdt.G/2016/PN Tjb tanggal 18 Mei 2017, yang dimohonkan

banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat

banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan, pada hari KAMIS tanggal 14 Desember 2017 oleh

DHARMA E.DAMANIK, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, H. DASNIEL, SH, MH

dan PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH, masing-masing sebagai hakim

anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

RABU, tanggal 3 JANUARI 2018 oleh DHARMA E.DAMANIK, SH, MH

sebagai Hakim Ketua dihadiri Hakim –hakim anggota, dibantu oleh EVA

ZAHERMI, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD TTD

1. H. DASNIEL, SH, MH DHARMA E.DAMANIK, SH, MH,

TTD

2. PRASETYO IBNU ASMARA, SH,MH,

Panitera Pengganti

TTD

Hj. EVA ZAHERMI, SH, MH.

Perincian biaya: 1. Materai ……………… Rp 6.000,00 2. Redaksi…….............. Rp 5.000,00 3. Pemberkasan ……… Rp139.000,00 Jumlah …………….... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)