PENGADILAN AGAMA WONOSARIJl. Alun-Alun Barat No. 1 Telp. / Fax. (0274) 391 325

WONOSARI 55813 Website: www.pa-wonosari.net Email: admin@pa-wonosari.net

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas

kedinasan di Pengadilan Agama Wonosari dengan lancar dan menuangkannya dalam

sebuah tulisan mengenai uraian kerja dari semua kegiatan beserta hasilnya, selanjutnya

kami tuangkan dalam laporan ini.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban realisasi

program kerja, pelaksanaan tugas-tugas antara lain: bidang yustisial, kepaniteraan,

kesekretariatan, pelaksanaan tugas pengawasan dan pembangunan untuk Tahun 2009.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun laporan ini telah diusahakan serta disusun

dengan sebaik-baiknya, tetapi masih terasa banyak kekurangannya. Untuk itu saran dan

kritik demi perbaikan laporan ini sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kami

selanjutnya.

Wonosari, 05 Januari 2009 Ketua

Drs. JEJE JAENUDIN, MSI. NIP. 195705161985031003

i

DAFTAR ISI

Pengantar .................................................................................................................... i

Daftar Isi ..................................................................................................................... ii

BAB I : PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Kebijakan Umum Peradilan ..................................................... 1

B. Visi dan Misi ............................................................................ 2

C. Renstra ..................................................................................... 2

BAB II : STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ................................. 4

BAB III : KEADAAN PERKARA ............................................................... 6

BAB IV : PENGAWASAN INTERNAL ................................................... 8

BAB V : PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ..................................... 9

A. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial ................................ 9

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial ......................... 9

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial .................. 9

3. Promosi dan Mutasi ........................................................ 9

4. Pengisian Jabatan Struktural ............................................ 10

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ......................................... 10

1. Sarana Gedung dan Bangunan ........................................ 10

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung .......................... 10

C. Pengelolaan Keuangan ........................................................... 10

1. Belanja Pegawai ............................................................... 10

2. Belanja Barang ................................................................. 13

3. Belanja Modal ................................................................. 15

D. Pengelolaan Administrasi ....................................................... 16

1. Administrasi Peradilan .................................................... 16

2. Administrasi Umum ........................................................ 16

BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................... 18

A. Kesimpulan ............................................................................ 18

B. Rekomendasi .......................................................................... 18

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan.

Peradilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan

yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni Hukum Keluarga Islam

dan Ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun

2009 Tentang Perubahan Atas Tentang Peradilan Agama. Dan berdasarkan Keputusan

Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial

dilingkungan Peradilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Wonosari sebagai peradilan tingkat pertama yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961

dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor: 3

Tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pada

Tahun Anggaran 2009 ini telah melaksanakan Program Kerja yang terencana.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

kami mencoba melakukan pelayanan secara prima. Melakukan pelayanan dengan

menggunakan fasilitas Teknologi Informasi, dalam rangka untuk mempercepat dan

memperlancar pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun kegiatan yang

kami lakukan adalah:

1. Penerapan program SIADPA dalam pelayanan penerimaan perkara, dari proses

pendaftaran sampai putus dengan sistem pengolahan data dengan komputerisasi

oleh program SIADPA. Untuk tahun 2009 ini sudah berjalan secara baik.

2. Dalam rangka pelaksanaan transparansi peradilan sebagaimana dicanangkan oleh

Mahkamah Agung RI lewat KMA. No. 144 Tahun 2007. Pengadilan Agama

Wonosari menyambut hal itu dengan wujud nyata salah satunya yaitu dengan

penggunaan teknologi informasi media internet. Sebagai bentuk transparansi

tersebut adalah diluncurkannya website Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal

13 November 2007 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Bahkan

pada tanggal 24 Februari 2009 telah diluncurkan website berbahasa Inggris oleh

wakil ketua PTA Yogyakarta. Harapan yang ingin dicapai adalah dikenalnya

Pengadilan Agama Wonosari oleh masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat

pencari keadilan. Dan memudahkan untuk komunikasi baik informasi maupun data.

Adapun alamat Website Pengadilan Agama Wonosari :

http ://www.pa-wonosari.net untuk E-mail : admin@pa-wonosari.net

Laporan ini berisikan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Wonosari baik

yang berkaitan dengan Tugas Yustisial, Administrasi Peradilan, Kesekretariatan,

iii

pembangunan maupun tugas lainnya yang berkaitan dengan kedinasan pada tahun

2009, dan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dari Program Kerja

yang telah dicanangkan disamping untuk melaksanakan kewajiban yang harus

dipenuhi pada setiap tahun anggaran.

B. Visi dan Misi.

1. Visi

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan masyarakat

menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah lindungan Allah SWT.

2. Misi

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang

diajukan pencari keadilan di bidang perkawinan, waris dan wasiat, wakaf, hibah,

shadaqah, dan ekonomi syariah secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

C. Renstra.

1. Pembinaan Peradilan dan Penegakan Hukum dengan sasaran terwujudnya Teknis

dan Administrasi Peradilan serta pemasyarakatan Undang-Undang Perkawinan,

Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan

memantapkan tugas pokok Peradilan yang meliputi menerima,memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan perkara dengan menerapkan pola Bindalmin.

2. Pelaksanaan jalannya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk

mewujudkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Peningkatan citra dan wibawa peradilan dengan terwujudnya citra dan wibawa

Peradilan, Pejabat Fungsional dan Struktural serta seluruh Pegawai Pengadilan

Agama Wonosari.

4. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin Kepaniteraan dengan terlaksananya Pelayanan

Hukum dan Peradilan yang lebih baik serta terlaksananya tertib Administrasi

Perkara, Kearsipan Perkara dan Laporan Perkara.

5. Peningkatan pelaksanaan tugas rutin Kesekretariatan :

a. Urusan Kepegawaian :.

Terwujudnya administrasi data pegawai yang akurat, pelayanan kepada

pegawai secara cepat dan tepat,

Peningkatan mutu pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai.

Peningkatan disiplin dan loyalitas pegawai.

b. Urusan Keuangan

Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran/administrasi keuangan sesuai dengan

peraturan perundang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku serta pelayanan

kepada pegawai.

iv

c. Urusan Umum :

Peningkatan ketertiban pengurusan surat sehingga terwujudnya tata

persuratan yang baik.

Peningkatan kualitas dan pemeliharaan barang inventaris. Sehingga

terpeliharanya barang inventaris dari kerusakan dan kehilangan.

Pengadaan Alat Tulis Kantor. Dan barang inventaris sehingga terpenuhinya

sarana kerja sesuai dengan kebutuhan.

Peningkatan penanganan perpustakaan sehingga terwujudnya optimalisasi

perpustakaan dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Peningkatan kualitas pengurusan rumah tangga kantor sehingga

terwujudnya peningkatan kenyamanan kerja.

6. Peningkatan pembinaan KORPRI, Dharma Yukti Karini, IKAHI, IPASPI, PTWP

dan Koperasi demi terwujudnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai

serta keluarga besar Pengadilan Agama Wonosari.

7. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi sehingga terbinanya

koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam pelaksanaan tugas.

8. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Pengadilan

Agama Wonosari di bidang Teknologi Informasi, seperti Pengelolaan Website, dan

aplikasi penunjang Tupoksi (SIADPA, SIMPEG, RKA-KL, DIPA, SAK, SABMN,

SIMAK BMN, dan Aplikasi Persediaan)

v

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI)

Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Wonosari telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006,

Keputusan Presiden Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi

dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan

Agama serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992

sedangkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan berpedoman pada Buku I

dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

KMA/001/SK/I/1991.

Dari Organisasi Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan

Agama Wonosari dapat melaksanakan tugas tugas pokok lembaga peradilan yakni

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh

para pihak pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri yakni

dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang

menyangkut tugas tugas teknis dan administrasi yustisial maupun tugas-tugas administrasi

umum.

Untuk susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana

deskripsi di bawah ini :

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

( keadaan per 31 Desember 2009)

Ketua : Drs. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Wakil Ketua : Drs. H. Abdul Malik, SH., M.S.I

Panitera / Sekretaris : Hj. Sri Murni, SH.

Wakil Panitera : Drs. Kamtono

Wakil Sekretaris : Dra. Siti Shoimah

Panitera Muda Gugatan : Mokhamdan, SH.

Panitera Muda Permohonan : Bambang Hariyanto, S.HI.

Panitera Muda Hukum : Siti Haryanti, SH., M.S.I

Kepala Urusan Kepegawaian : Taslim, SH.

Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan : Syamsul Munif, SH.

Kepala Urusan Umum : Sukardi, SH.

vi

Pejabat Fungsional Hakim : 1. Drs. Sucipto, M.SI.

2. Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.

3. Drs. Fathurrohman Gozalie, LC., M.H

4. Drs. Wildan Tojibi, M.S.I.

5. Drs. Yusuf, SH. MSI.

Pejabat Fungsional Panitera Pengganti : 1. Darno

2. Joko Santoso.

3. Ngadiyo, BA.

Pejabat Jurusita/Jurusita Pengganti : 1. H. Ahmad Mashuri, S.H., M.S.I.

2. Ridwan Lanandang, S.H.

3. Pratikna

4. Kino, S.H.

5. Sumanto

6. Sumitro Jatiroso

7. Achmad Nurhadi, S.H.

Staf : 1. Muhammad Khoirudin, S.H

2. Fajar Widodo, S.H.I

3. Ponidi

4. Ridasto Nurhadi

vii

BAB III

KEADAAN PERKARA

A. Perkara baru yang diterima pada Pengadilan Agama Wonosari selama tahun 2009

sebanyak 1.172 perkara dengan jenis perkara (berdasarkan urutan terbesar jumlah jenis

perkara) sebagai berikut :

1. Cerai Gugat : 715 Perkara ( 60,92 %)

2. Cerai Talak : 381 Perkara ( 32,50 %)

3. Izin Poligami : 8 Perkara ( 0,68 %)

4. Dispensasi Nikah : 61 Perkara ( 05,20 %)

5. Wali Adhol : 1 Perkara ( 0,08 %)

6. Isbat Nikah : 5 Perkara ( 0,42 %)

7. Pengesahan anak : 1 Perkara ( 0,08 % )

Jumlah : 1.172 Perkara

Sedangkan sisa perkara tahun 2008 sebanyak 213 perkara, sehingga jumlah perkara

yang harus diselesaikan selama tahun 2009 sebanyak 1.385 perkara.

B. Perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2009 sebanyak 1.118 perkara dengan

perincian (berdasarkan urutan prosentase terbesar) sebagai berikut :

1. Cerai Gugat : 707 Perkara ( 63,23 %)

2. Cerai Talak : 339 Perkara ( 30,32 %)

3. Izin Poligami : 6 Perkara ( 0,53 %)

4. Dispensasi Nikah : 60 Perkara ( 5,36 %)

5. Wali Adhol : 1 Perkara ( 0,08 %)

6. Isbat Nikah : 5 Perkara ( 0,44 %)

Jumlah : 1.118 perkara

Jadi sisa perkara tahun 2009 sebanyak 267 perkara atau 19,27 % dari jumlah perkara

yang harus diselesaikan pada tahun 2009.

C. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian mulai dari (presentase terbesar) adalah

sebagai berikut :

1. Tidak ada tanggung jawab : 408 Perkara ( 36,49 %)

2. Tidak ada keharmonisan : 212 Perkara ( 18,96 %)

3. Krisis akhlaq : 10 Perkara ( 08,94 %)

4. Dihukum : 1 Perkara ( 0,07%)

5. Gangguan pihak ketiga : 120 Perkara (10,73%)

6. Cemburu : 26 Perkara ( 02,32 % )

7. Kawin Paksa : 9 Perkara (0,08% )

viii

8. Ekonomi : 174 Perkara (15,56%)

9. Kekejaman mental : 8 Perkara (0,80%)

D. Perkara yang dimohonkan Banding

1. Sisa Perkara tahun 2008 NIHIL

2. Perkara yang dimohonkan banding tahun 2009 NIHIL

3. Perkara Banding yang telah diputus tahun 2009 NIHIL

4. Sisa perkara banding tahun 2009 NIHIL

E. Perkara yang dimohonkan Kasasi

1. Sisa perkara tahun 2009 NIHIL

2. Perkara yang sudah diputus tahun 2009 NIHIL

3. Sisa perkara tahun 2009 NIHIL

F. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali.

1. Sisa perkara tahun 2008 NIHIL

2. Perkara yang dimohonkan PK tahun 2009 NIHIL

3. Perkara yang sudah diputus tahun 2009 NIHIL

4. Sisa perkara PK tahun 2009 sebanyak NIHIL

ix

BAB IV

PENGAWASAN INTERNAL.

Secara hirarki telah berjalan dengan pengawasan melekat oleh atasan langsung

masing-masing dan dituangkan dalam realisasi DP3 waskat.

Pengawasan bidang Teknis Yudisial dan Administrasi Umum telah berjalan sesuai

dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/006/SK/III/1994, meski perlu

adanya peningkatan dengan difungsikannya para Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wonosari Tanggal 1

Agustus 2008 no. w12-A4/806/PS.00/VIII/2008 dan ditinjau kembali dengan surat nomor:

W12-A4/075/PS.00/I/2009, maka ditunjuk Hakim Pengawas Bidang antara lain:

1. Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawasan.

2. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara meliputi Prosedur Penerimaan

Perkara, Buku Register Perkara.

3. Hakim Pengawas Bidang administrasi perkara meliputi keuangan perkara dan

laporan.

4. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.

5. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum meliputi: Kepegawaian, Keuangan

dan Pengelolaan surat menyurat.

6. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum meliputi : Inventaris dan

Perpustakaan.

Sedangkan pengawas dari Hakim Tinggi selaku Hakim Pengawas Daerah dalam

tahun 2009 secara umum telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2009 dan tanggal 22

Desember 2009.

x

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN.

A. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial.

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial.

Pengadilan Agama Wonosari dalam rangka meningkatkan kinerja Pejabat Fungsional

maupun Struktural telah melakukan hal hal sebagai berikut :

a. Mengikutsertakan Hakim dalam pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah

Agung RI.

b. Mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan KMA

Nomor 144, dengan sasaran peserta perangkat desa Sewilayah Kabupaten

Gunungkidul

c. Mengadakan Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan TI, antara lain :

Kegiatan Pesantren TI : Pengelolaan Website dan Aplikasi SIADPA,

d. Mengikutsertakan Pansek, Wapan, Panmud, Panitera Pengganti dan Jurusita

serta Jurusita Pengganti dalam pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung

RI.

e. Mengadakan pemeriksaan tentang tugas-tugas yang diberikan Ketua pada Hakim

Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali.

f. Mengikutsertakan Wakil Sekretaris dan Kepala Urusan Umum dalam pelatihan

yang diadakan oleh Mahkamah Agung.

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial.

a. Mengadakan Pembinaan dan Pengajian yang diikuti oleh seluruh Pegawai setiap

bulan dengan penceramah dari para Hakim secara bergiliran.

b. Melaksanakan kegiatan Tadarusan Al Qur’an pada bulan Suci Ramadhan dengan

dipandu oleh para Hakim.

c. Mengadakan Pengajian Khotmil Qur’an dan Buka Puasa Bersama pada bulan

suci Ramadlan.

d. Mengadakan kegiatan Halal bilhalal intern Keluarga Besar pegawai Pengadilan

Agama Wonosari beserta Istri/Suami dalam rangka meningkatkan jalinan

ukhuwah dan silaturrahim.

e. Kegiatan Pelatihan TI yang penunjang Tupoksi (Pengelolaan Website, SIADPA,

SIMPEG, RKA-KL, DIPA, SAK, SABMN, SIMAK BMN, dan Aplikasi

Persediaan) pada setiap bulan.

xi

3. Promosi dan Mutasi.

Perlu juga dilaporkan bahwa pada tahun 2009 di Pengadilan Agama Wonosari terjadi

mutasi Pegawai yakni sebagai berikut :

a. Keluar karena pindah tugas :

1. Supriyanto, S.Ag., M.S.I dipromosikan ke PA Selat Panjang sebagai hakim.

2. Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I dipromosikan ke PA Sengeti sebagai hakim

3. Moh. Muhibudin, S.Ag., S.H., M.S.I dipromosikan ke PA Natuna sebagai hakim

4. Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I dipromosikan ke PA Pelaihari sebagai hakim

5. M. Arif Jauhari. dipromosikan ke PTA Yogyakarta sebagai staf

6. Drs. H. Ahmad Harun, S.H dipromosikan ke PA Bantaeng sebagai Wakil Ketua

b. Masuk pegawai baru yaitu :

1. Ridasto Nurhadi dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

2. Drs. H. Muhamad Dihan, M.H dari Pengadilan Agama Larantuka

3. Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I dari Pengadilan Agama Banjarnegara

4. Joko Santoso dari Pengadilan Agama Bantul.

4. Pengisian Jabatan Struktural.

Sedang untuk mutasi jabatan selama tahun 2009 adalah :

a. Drs. Jeje Jaenudin M.SI. diangkat sebagai Ketua PA Wonosari yang

sebelumnya menjabat sebagai wakil Ketua.

b. Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I diangkat sebagai wakil ketua PA Wonosari

menggantikan Drs. Jeje Jaenudin M.SI.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

1. Sarana Gedung dan Bangunan.

a. Sarana Gedung dan Bangunan Kantor Pengadilan Agama Wonosari sampai saat

ini belum ada perubahan yang signifikan sebagai tempat sarana dalam

menjalankan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan pada masyarakat pencari

keadilan. Ruangan yang sempit menjadi faktor ketidaklayakan untuk

menjalankan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan. Meja dan kursi Pegawai

harus berhimpitan, antara atasan dengan pelaksana tidak ada bedanya dan

melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas pelayanan sangat tidak nyaman.

Suasana kerja yang demikian ini menjadikan tidak kondusif. Yang terpenting

adalah sudah kurang layak, karena luasnya tidak sebanding dengan jumlah

pegawai yang ada meskipun sebenarnya jumlah pegawai masih sangat kurang.

xii

b. Sehubungan dengan jumlah pegawai yang masih kurang, terutama pelaksana

(Staf) sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan dengan

optimal.

c. Sangat terbatasnya anggaran yang menunjang kegiatan kedinasan sehingga

kebutuhan sarana dan prasarana tidak tercukupi.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.

a. pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan gedung kantor seluas 3800 M2.

b. pengadaan mebelair:

1) pengadaan meja biro sebanyak 6 buah untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan kantor.

2) Pengadaan papan statistik perkara 2 buah.

3) Pengadaan almari arsip 1 buah untuk penyimpanan buku register.

4) Pengadaan 1 unit brankas

c. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung atau bangunan dan halaman

kantor.

d. Pengadaan alat pengolah data:

1) Pengadaaan finger print untuk menunjang Tupoksi.

2) Pengadaan 1 unit Barcode untuk mempermudah pelayanan informasi bagi

para pihak yang berperkara.

3) Pengadaan Acces Point dan Rofer 1 paket untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan kantor.

4) Pengadaan modem IM 2 sebanyak 1 unit untuk mendukung pengolahan

website PA Wonosari dan mempermudah komunikasi via internet.

5) Pengadaan LCD proyektor dan layar 1 paket untuk mendukung kegiatan

kantor.

C. Pengelolaan Keuangan.

1. Belanja Pegawai

DIPA REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

KEGIATAN / SUB KEGIATAN / KELOMPOK AKUN PAGU PELAKSANAAN SISA KET

Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Gaji Pokok PNS

858.447.000

942.024.900

- 83.577.900

Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Pembulatan Gaji PNS

18.000

22.435

- 4.435

xiii

Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS

76.427.000

83.636.620

- 7.209.620

Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Anak PNS

23.203.000

26.764.458

- 3.561.458

Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Struktural PNS

14.040.000

21.000.000

- 6.960.000

Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Fungsional PNS

205.270.000

213.275.000

- 8.005.000

Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan PPh PNS

34.659.000

37.195.168

- 2.536.168

Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Beras PNS

48.662.000

50.506.200

- 1.884.200

Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunjangan Umum PNS

16.705.000

12.230.000

4.475.000

Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Tunj. Lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri

4.140.000

4.139.400

600

Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium Dan Vakasi Belanja Uang Makan PNS

126.720.000

105.645.000

21.075.000

Pengelolaan Gaji Honorarium Dan Tujangan Pembayaran Gaji, Lembur,

xiv

Honorarium Dan Vakasi Belanja Uang Lembur

3.225.000

3.210.000

15.000

JUMLAH 1.411.516.000 1.499.649.181 - 88.133.181

2. Belanja Barang

DIPA REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

KEGIATAN / SUB KEGIATAN / KELOMPOK AKUN PAGU PELAKSANAAN SISA KET.

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh / Uang Makan PNS Belanja Untuk Manambah Daya Tahan Tubuh

4.200.000

4.200.000

0

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pelantikan / Pengambilan Sumpah Jabatan Belanja Barang Operasional Lainnya

1.000.000

1.000.000

0

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Belanja Barang Operasional Lainnya

9.600.000

9.600.000

0

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pengadaan Toga / Pakaian Kerja Sopir / Pesuruh / Perawatan / Dokter / SATPAM / Tenaga Teknis Lainnya Belanja Barang Operasional Lainnya

1.895.000

1.895.000

0

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Pertemuan / Jamuan Delegasi / Misi / Tamu Belanja Barang Operasional Lainnya

10.000.000

10.000.000

0

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Penyelenggaraan Perpustakaan / Kearsipan / Dokumentasi Belanja Barang Operasional Lainnya

5.000.000

5.000.000

0

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Perawatan Gedung Kantor Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

10.117.000

10.117.000

0

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

xv

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 / 6 / 10 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

26.000.000

25.929.000

71.000 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

14.000.000

14.000.000

0

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Perawatan Sarana Gedung Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

9.370.000

9.370.000

0

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Langganan Daya Dan Jasa Belanja Langganan Daya dan Jasa

19.988.000

19.960.289

27.711

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Jasa Pos / Giro / Sertifikat Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

1.764.000

1.428.000

336.000

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Operasional Perkantoran Dan Pimpinan Belanja Keperluan Perkantoran

116.800.000

116.799.996

4

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Operasional Perkantoran Dan Pimpinan Honor Yang Terkait Dengan Operasional Satuan Kerja

29.400.000

29.400.000

0

Pelayanan Publik Atau Birokrasi Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Belanja Barang Operasional Lainnya

3.000.000

3.000.000

0

Pelayanan Publik Atau Birokrasi Rapat-Rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan Kelompok Kerja / Konsultasi Belanja Bahan

3.000.000

3.000.000

0

Pelayanan Publik Atau Birokrasi Rapat-Rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan Kelompok Kerja / Konsultasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DN)

8.000.000

8.000.000

0

xvi

Pelayanan Publik Atau Birokrasi Pengembangan Dan Pemeliharaan Insfrastruktur Jaringan Online Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

8.000.000

8.000.000

0

Penanganan Perkara Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas SDM Belanja Barang Operasional Lainnya

2.400.000

2.400.000

0

Penanganan Perkara Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas SDM Belanja Bahan

3.416.000

3.250.000

166.000

Penanganan Perkara Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas SDM Belanja Barang Sewa

3.360.000

3.360.000

0

Penanganan Perkara Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas SDM Belanja Barang Jasa Profesi

1.250.000

1.250.000

0

Penanganan Perkara Operasional Persidangan Peradilan Belanja Bahan

39.974.000

39.974.000

0

JUMLAH 331.534.000 330.933.285 600.715

3. Belanja Modal

DIPA REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

KEGIATAN / SUB KEGIATAN / KELOMPOK AKUN PAGU PELAKSANAAN SISA KET.

Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Meubelair Belanja Modal Fisik Lainnya

24.830.000

24.830.000

0

Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Alat Pengolah Data Belanja Modal Peralatan dan Mesin

20.170.000

20.170.000

0

Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Tanah Belanja Modal Tanah

1.730.900.000

1.730.900.000

0

Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana

xvii

Pengadaan Tanah Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah

4.900.000

4.900.000

0 Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Tanah Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah

5.000.000

0

*5.000.000

Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengurukan Tanah dan Pematangan Tanah

16.890.000

16.890.000

0

Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengadaan Tanah Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

2.310.000

2.100.000

210.000

JUMLAH 1.805.000.000 1.799.790.000 5.210.000

NB. Tanda Bintang (*)Diblokir oleh Direktorat Jenderal Anggaran

B. Pengelolaan Administrasi. 1. Administrasi Peradilan.

Dengan pelaksanaan penerimaan perkara sampai dengan putus sesuai prosedur dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dibantu dengan system komputerisasi

adanya program SIADPA, Pengadilan Agama Wonosari dapat melaksanakan tugas

tugas pokok lembaga peradilan yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan secara

baik. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra

dan wibawa Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang

menyangkut tugas tugas Teknis dan Administrasi Yustisial maupun tugas tugas

Administrasi Umum. Dalam rangka pengejawantahan dari visi dan misi dari

Pengadilan Agama Wonosari untuk mencapai indikator keluaran yang baik.

2. Administrasi Umum.

a. Tugas-tugas pada Urusan Kepegawaian, Keuangan dan Umum telah dapat

diselesaikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

b. Realisasi anggaran rutin sudah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan disini berkaitan dengan realisasi

anggaran sebagaimana tertulis pada tabel diatas yaitu :

xviii

Mata anggaran 0001 5111 (gaji pegawai dan tunjangan-tunjangan

mengalami minus namun kekurangannya dapat dimintakan dan terpenuhi).

Mata mata anggaran 0001 5221 (langganan daya dan jasa) mengalami

minus atau masih ada kekurangan yakni sejak bulan Oktober 2007 kami

tidak bisa membayar dengan dana DIPA lagi, walaupun terjadi sisa

anggaran sebesar Rp 91.212,- , karena tidak cukup untuk membayar salah

satu rekening daya dan jasa yang ada.

Sedangkan untuk mata anggaran 0242 5211 untuk Operasional Pelayanan

Hukum mengalami sisa sebesar Rp 2.700.000,- karena terkait dengan

jumlah pegawai yang terus berkurang sebab adanya mutasi pegawai. Jumlah

pegawai dari 38 orang menjadi 32 orang.

c. Kebutuhan barang inventaris masih banyak kekurangan. Sedangkan barang

inventaris yang ada sudah banyak yang rusak dan tidak layak pakai. Namun

demikian penambahan dan perbaikan barang tidak dapat dilaksanakan dengan

maksimal, karena keterbatasan dana yang ada.

d. Meskipun secara keseluruhan tugas-tugas di kesekretariatan dapat terlaksana

dengan baik namun masih ada beberapa hal yang masih perlu pembenahan dan

peningkatan.

xix

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.

A. Kesimpulan.

1. Penyelesaian perkara pada umumnya sudah berjalan lancar, cepat sederhana dan

biaya ringan.

2. Kinerja pegawai Pengadilan Agama Wonosari semakin meningkat.

3. Bidang Administrasi Peradilan/Kepaniteraan dapat berjalan sesuai dengan pola

Bindalmin meskipun masih ada yang harus ditingkatkan.

4. Bidang Kesekretariatan, sudah berjalan dengan baik, meski perlu peningkatan.

5. Hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan tugas

pelayanan masih banyak disebabkan oleh :

a. Kurangnya jumlah pegawai karena adanya mutasi tanpa diikuti penambahan

pegawai. Apalagi jumlah pelaksana di Pengadilan Agama Wonosari masih

kurang sekali. Tidak sesuai standar idial kantor Pengadilan Agama Kelas 1B

b. Sarana Gedung dan Bangunan serta fasilitas Sarana Prasarana sudah tidak

memadai lagi, harus menjadi perhatian serius, sebagaimana deskripsi pada

pembahasan sebelumnya di atas.

B. Rekomendasi. 1. Pembinaan Teknis Yustisial, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum perlu

terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam rangka mewujudkan

sumber daya manusia yang handal.

2. Penambahan pegawai untuk Pengadilan Agama Wonosari terutama untuk

pelaksana perlu mendapat prioritas, sehingga pelayanan kepada pencari keadilan

dapat terlaksanakan dengan semakin baik

3. Kualitas pelatihan pelatihan perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan

materi yang praktis atau pemecahan masalah yang dihadapi.

4. Peningkatan jumlah anggaran sangat diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan

sehari-hari kantor, perbaikan dan peningkatan Sarana Gedung dan Bangunan serta

fasilitas Sarana Prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk tahun 2009

Pengadaan Tanah untuk Pengadilan Agama Wonosari suatu keharusan yang tidak

bisa dihindari lagi, apalagi diikuti pengadaan gedung. Namun itu tidak

memungkinkan sehingga yang menjadi prioritas terlebih dahulu yaitu Pengadaan

Tanah.

xx

Demikian laporan ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan masukan untuk

pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang dan semoga kita selalu mendapat

bimbingan dan ridho Allah SWT. Amin.

xxi