PENGADILAN AGAMA LAMONGANpalamongan.net/LAKIP-2013.pdfPengadilan Agama Lamongan tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Lamongan tahun 2013. Semoga laporan

PENGADILAN AGAMA

LAMONGAN

LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013

Halaman i

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana

diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor

9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini sesuai dengan Sistem

Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama

Lamongan Tahun 2013 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah

Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan

fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh

Pengadilan Agama Lamongan tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan

Pengadilan Agama Lamongan tahun 2013.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di

tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Lamongan, 31 Januari 2014

Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan, H. Syaifuddin Latief, S.H. NIP. 19570105 197903 1 001


Halaman ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi

i ii

Ikhtisar Eksekutif iii

Bab I Pendahuluan 1 A. Latar Belakang 1 B.

C. D.

Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Sistematika Penyajian

4 7 8

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 9 A. Rencana Strategis Tahun 2010 s/d 2014

1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

9 9

11 12

B. Rencana Kinerja Tahun 2013 18 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013 19

Bab III Akuntabilitas Kinerja 22 A. Pengukuran Kinerja 22 B.

C. Analisis Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Keuangan

24 40

BAB IV Penutup 42 A. Simpulan 42 B. Saran 43 LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan 2. Indikator Kinerja Utama 3. Penetapan Kinerja Tahun 2013 4. Rencana Kinerja Tahun 2014 5. Matriks Rencana Strategis Tahun 2010-2014 6. SK Tim Penyusunan LAKIP PA Lamongan Tahun 2013

vi vii ix xi xiii xv


Halaman iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak

dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah

diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu

berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang

sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip

pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya

akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan

pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya.

Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut

disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Lamongan.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Lamongan disusun berdasarkan

sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi

Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama

Lamongan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

NO SASARAN SETRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

1 Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan

76%

75,6%

99,5%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

99,8%

99,8%

d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

100%

91,3%

91,3%


Halaman iv

e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

100%

0%

0%

f. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

100% 0% 0%

g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

95% 99,9% 105,1%

h. Persentase Pelayanan Meja Informasi

100% 100% 100%

i. Persentase Minutasi Berkas Perkara

100% 100% 100%

2 Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.

100%

100%

100%

b. Persentase perkara

yang disidangkan 84%

83,4%

99,3%

c. Persentase

penyelesaian administrasi putusan perkara.

100%

100%

100%

d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.

100%

100%

100%

e. Persentase akta

cerai yang diterbitkan

100% 100% 100%

f. Persentase proses

penyerahan akta cerai kepada para pihak.

100% 100% 100%

3 Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi

Persentase mediasi yang diselesaikan

100% 100% 100%

4 Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan

Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding

100%

99,8% 99,8% - Kasasi 80% 83,3% 104,1%

- Peninjauan Kembali 100% 100% 100%


Halaman v

5 Meningkatnya

pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

80% 0% 0%

6 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100% 0% 0%

* Target : Realisasi x 100% = Capaian (%)

Dengan demikian realisasi pada akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa ada 15

(lima belas) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 6

(enam) indikator tidak tercapai yaitu :

1. Persentase perkara yang diselesaikan.

2. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

3. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan

tepat waktu.

4. Persentase perkara yang disidangkan.

5. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding.

6. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Sedangkan 3 realisasi indikator kinerjanya 0% karena tidak ada kegiatan yaitu :

1. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan

layanan POSBAKUM.

2. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

Dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.

LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang

berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama Tingkat

Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Panglima Sudirman

No.738 B Lamongan yang mempunyai yurisdiksi 477 Kelurahan/Desa dari 27

kecamatan, dengan luas wilayah 1.782,05 Km² dan jumlah penduduk

1.179.059 jiwa.

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan adalah

Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Lamongan belum memiliki kantor

yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana

proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Lamongan terletak

di Jl. Veteran Lamongan seluas 150m2 dan pada tahun anggaran 1983/1984

mendapat proyek perluasan seluas 100m2.

Pada tahun 1996/1997 mendapatkan ijin sewa tanah dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Lamongan seluas 525m2. Di atas tanah tersebut telah

dibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan ukuran 8 x 5 m = 40

m2 dan ruang Hakim 12 x 5 m = 60 m2 dana tersebut diperoleh dari APBN

tahun anggaran 1997 /1998, dan sejak tanggal 1 Maret 1998 sudah

difungsikan.


Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat Dana dari

DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2500 m2 yang

terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten

Lamongan dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Kemudian tahun 2007

mendapat bangunan Gedung Pengadilan Agama Lamongan dari DIPA

Mahkamah Agung RI tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua. Dan

kemudian tahun 2008 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni,

pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama

Lamongan yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.

Gedung Pengadilan Agama Lamongan yang terletak di Jl. Panglima

Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan diresmikan

pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.

Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan

Agama Kelas 1A.

Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Lamongan ke

gedung yang baru, tanah seluas 525m2 milik Pemerintah Kabupaten

Lamongan ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dan

Pengadilan Agama Lamongan telah mengusulkan bangunan yang berdiri di

atas tanah tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan Kelas IA meliputi 27

Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Babat

2. Kecamatan Bluluk

3. Kecamatan Brondong

4. Kecamatan Deket

5. Kecamatan Glagah

6. Kecamatan Kalitengah

7. Kecamatan Karangbinangun

8. Kecamatan Karanggeneng

9. Kecamatan Kedungpring

10. Kecamatan Kembangbahu


11. Kecamatan Lamongan

12. Kecamatan Laren

13. Kecamatan Maduran

14. Kecamatan Mantup

15. Kecamatan Modo

16. Kecamatan Ngimbang

17. Kecamatan Paciran

18. Kecamatan Pucuk

19. Kecamatan Sambeng

20. Kecamatan Sarirejo

21. Kecamatan Sekaran

22. Kecamatan Solokuro

23. Kecamatan Sugio

24. Kecamatan Sukodadi

25. Kecamatan Sukorame

26. Kecamatan Tikung

27. Kecamatan Turi

Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur 1120 4’

s.d. 1120 33’ Bujur Timur dan Lintang 60 51’ s.d. 70 23’ Lintang Selatan.

Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Laut Jawa.

2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik.

3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto.

4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Sebagai satuan kerja dari lembaga negara Mahkamah Agung RI.

menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya

dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam

melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Agama Lamongan menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013.


B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan

Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi

perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di

lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan

kecuali biaya perkara);

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam

pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta

sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian

harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama

Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam

pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama;

6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan

pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan

terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;

7. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan

pada tahun hijriyah.


Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada

para pencari keadilan di Pengadilan Agama Lamongan, maka dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur

(SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa

beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Lamongan Nomor : W13-A17/76/OT.01.3/SK/I/2012, tanggal 3 Januari 2012

sebegai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan

Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;

2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil

kerja dari setiap posisi ;

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi

untuk mengambil keputusan ;

4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung

jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;

6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan

tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-

sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa

organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right

sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar

Operasional Prosedur tentang :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;

2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;

3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;

4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;

5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian

Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;


6. Tata persidangan ;

7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ;

8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;

9. Penyampaian Salinan Putusan ;

10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak

berperkara;

11. Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;

12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;

13. Publikasi putusan ;

14. Pengarsipan berkas perkara ;

15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;

16. Permohonan Banding ;

17. Permohonan Perkara Kasasi ;

18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;

19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;

20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat

Administrasi Peradilan Agama.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka

Pengadilan Agama Lamongan telah menyusun standar pelayanan peradilan

pada Pengadilan Agama Lamongan dengan surat keputusan Ketua

Pengadilan Agama Lamongan Nomor : W13-A7/604/OT.01.3/SK/III/2012

tanggal 5 Maret 2012. Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama

Lamongan tersebut disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012.


C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi

syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan,

Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil

Ketua.

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang

dipimpin oleh seorang Panitera.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh

seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda

Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan.

Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera

Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.

5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin

oleh oleh seorang Sekretaris.

6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil

Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag.

Keuangan, dan Kasubag. Umum.

7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.


D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja

Pengadilan Agama Lamongan selama tahun 2013 sebagai acuan untuk

perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, tugas pokok

dan fungsi, serta sistematika penyajian.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, terdiri dari

rencana strategis 2010-2014, rencana kinerja tahunan 2013,

dan perjanjian kinerja yaitu dokumen penetapan kinerja

tahun 2013.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA, uraian dari pengukuran kinerja

adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja, dan

analisis akuntabilitas kinerja tentang pencapaian sasaran-

sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian

dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV : PENUTUP, antara lain kesimpulan dan saran.

BAB V : LAMPIRAN, yaitu Struktur Organisasi, Indikator Kinerja

Utama, rencana kinerja tahun 2014, dan matriks rencana

strategis 2010-2014, serta SK Tim Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 S/D 2014

Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2010 – 2014

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan

yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Lamongan diselaraskan dengan

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi

dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Lamongan adalah “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Lamongan yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang

Agung”. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Lamongan menetapkan

misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan

transparan;

3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;

4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi

masyarakat.


Atas dasar visi dan misi tersebut di atas, maka Mahkamah Agung R.I. telah

telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan

Peradilan Tahun 2010 – 2035.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas

dan terukur.

4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat

waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja

yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan

kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan

profesional.

7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparansi.

10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang

modern.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program

prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu :

1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.

2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.

3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.

4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung

pengadilan.

5. Pelayanan Publik yang prima.


6. Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin.

7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos

Bantuan Hukum (Posbakum).

8. Pengawasan.

Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari di Pengadilan Agama Lamongan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka

Pengadilan Agama Lamongan menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai

hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan

kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Lamongan yang profesional, efektif,

efisien, dan akuntabel.

3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan

hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

4. Terwujudnya kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi

masyarakat.

Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Lamongan

menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel


100%


76%


100%


100%


100%


100%



95%


100%

i. Persentase Minutasi Berkas Perkara 100% 2. Peningkatan Administrasi

perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

b. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.

100%

c. Persentase perkara yang disidangkan

84%

d. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.

100%

e. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

100%

f. Persentase akta cerai yang diterbitkan

100%

g. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak

100%

3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi

Persentase mediasi yang diselesaikan 100%



100% - Kasasi 80% - Peninjauan Kembali 100%

5. Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien


80%

6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


100%

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip

pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya

akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim

dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya.

Sebagai wujud dari prinsip keterbukaan tersebut Mahkamah Agung telah

menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007


tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

Bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

Tahun 2010 tentang Layanan Informasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2012 Tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor : 1-144/KMA/SK/20011

tersebut Pengadilan Agama Lamongan telah menyediakan meja informasi dan

meja pengaduan.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan

peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap

kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelyanan Publik,

maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib

menyusun standar pelayanan publik.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka

Pengadilan Agama Lamongan telah menyusun standar pelayanan peradilan

pada Pengadilan Agama Lamongan dengan surat keputusan Ketua Pengadilan

Agama Lamongan Nomor : W13-A7/604/OT.01.3/SK/III/2012 tanggal 5 Maret

2012. Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Lamongan tersebut

disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor :

026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012.

Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan tentang Standar

Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Lamongan tersebut telah diatur

Standar Pelayanan Perkara Permohonan, Standar Pelayanan Perkara Gugatan,

Standar Pelayanan Gugatan Kelompok (Class Action), Standar Pelayanan

Administrasi Persidangan.

Dengan adanya standar pelayanan peradilan pada pengadilan agama

tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan hukum yang

berkeadilan, kredibel dan transparan.

Sesuai pula dengan perkembangan Teknologi Informasi Pengadilan

Agama Lamongan telah memiliki web site dengan alamat : palamongan.net yang

dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat

pemerhati pengadilan.


Sesuai dengan standar yang diharapkan Mahkamah Agung RI. Maka menu

yang ada di website Pengadilan Agama Lamongan (palamongan.net) telah

disesuaikan dengan standar tersebut yaitu berisi menu-menu sebagai berikut :

A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan

A.1. lnformasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

A.1.1. Profil pengadilan

a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan;

b. Struktur organisasi pengadilan

c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan (ket:

situs resmi diganti dengan alamat email)

d. Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan

e. Profil singkat pejabat Struktural

f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di

pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan

oleh KPK

A.1.2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi

kewenangan pengadilan.

A.1.3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara

serta seluruh biaya.

A.1.4. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama (khusus untuk

pengadilan tingkat pertama).

A.2. lnformasi yang Berkaitan dengan Hak Masyarakat

A.2.1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan:

a. Hak mendapat bantuan hukum;

b. Hak atas biaya perkara cuma-cuma;

c. Hak-hak pokok dalam proses persidangan.

A.2.2. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.

A.2.3. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim

dan pegawai

A.2.4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara

mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama

dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas

pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap

pelayanan informasi;

A.2.5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;

A.2.6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

A.3. lnformasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan


A.3.1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang

sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri

atas:

a. Nama program dan kegiatan

b. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta

nomor telepon dan /atau alamat yang dapat dihubungi

c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan

d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan

e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang

setidaknya meliputi Daftar isian Penggunaan Anggaran

(DIPA).

A.3.2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah

(LAKIP)

A.3.3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri

atas:

a. Rencana dan laporan realisasi anggaran

b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

A.3.4. Ringkasan daftar aset dan inventaris

A.3.5. lnformasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa

sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait

A.4. lnformasi Laporan Akses lnformasi

A.4.1. Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya

terdiri atas:

a. Jumlah permohonan informasi yang diterima

b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan

c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik

sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang

ditolak

d. Alasan penolakan permohonan informasi

A.5. Informasi Lain

A.5.1. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur

evakuasi keadaan darurat di setiap kantor pengadilan (ket.

Diganti dengan informasi terkait dengan pengunjung website) -

"Data Pengunjung ada di kiri bawah Menu"

B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung

C. lnformasi yang Wajib Tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik


C.1. Umum : Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori

informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan

MA sebagaimana dimaksud bagian II.A dan II.B di atas 2

C.2. lnformasi tentang Perkara dan Persidangan

C.2.1. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang

berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan

hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik,

bukan salinan resmi)

C.2.2. lnformasi dalam Buku Register Perkara - selengkapnya liat di

menu-menu perkara

C.2.3. Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara

C.2.4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara

C.2.5. Laporan penggunaan biaya perkara

C.3. lnformasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan

C.3.1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang

ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat

serta tindak lanjutnya

C.3.2. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan

dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang

telah diketahui publik (misalnya sudah dimuat dalam media cetak

atau elektronik)

C.3.3. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi disiplin beserta jenis

pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan

C.3.4. Inisial nama dan unit / satuan kerja hakim atau pegawai yang

dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman

disiplin yang dijatuhkan

C.3.5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim

C.4. lnformasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian

C.4.1. Peraturan MA, Keputusan Ketua dan wakil Ketua MA, Surat

Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan.

C.4.2. Naskah seluruh peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil

Ketua MA dan Surat Edaran MA Yang telah disahkan atau yang

ditetapkan yang mengikat dan atau berdampak penting bagi

publik, sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Dokumen pendukung

seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang

mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan

tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan. b.


Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan,

pekutusan dana kebijakan tersebut, dalam hal tersedia; c. risalah

rapat dalam proses pembentukan peraturan, keputusan dan

kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah

disiapkan didiskusikan lebih awal; d. rancangan peraturan,

keputusan atau kebijakan tersebut; dan e. Tahap kewenangan

dalam peraturan perundang-undangan.

C.4.3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai

dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.

C.4.4. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan

C.4.5. Daftar serta hasil - hasil penelitian yang dilakukan

C.4.6. lnformasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat

pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

C.5. lnformasi tentang organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

C.5.1. Pedoman pengelolaan organisasi administrasi, personel dan

keuangan pengadilan.

C.5.2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.

C.5.3. Profil hakim dan pegawai yang meliputi: a. nama; b. riwayat

pekerjaan; c. posisi; d. riwayat pendidikan; e. Penghargaan yang

diterima (apabila ada).

C.5.4. Data Statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah,

komposisi dan penyebaran hakim dan pegawai

C.5.5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta

laporan keuangannya

C.5.6. Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak

ketiga berikut dokumen pendukungnya,

C.5.7. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat

rahasia.

C.5.8. Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja.

C.6. lnformasi lain

a. Penggunaan Bahasa lnggris

b. Penggunaan bahasa asing non Inggris


B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 adalah

sebagai berikut :

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel


100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan 76%


100%


100%


100%


100%


95%

h. Persentase Pelayanan Meja Informasi 100% i. Persentase Minutasi Berkas Perkara 100%

Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel


100%

b. Persentase perkara yang disidangkan 84%

c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.

100%


100%

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan 100% f. Persentase proses penyerahan akta

cerai kepada para pihak. 100%

Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi


Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan



Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 80%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


100%


C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2013

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Syaifuddin Latief. S.H.

Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. Nawal Buchori, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Lamongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Lamongan, 14 Januari 2013 Pihak Kedua Pihak Pertama Ketua Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan Pengadilan Agama Lamongan Dra. Hj. Nawal Buchori. S.H. H. Syaifuddin Latief. S.H. NIP. 19480514 197701 2 001 NIP. 19570105 197903 1 001


PENETAPAN KINERJA

Unit Kerja : Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran : 2013

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET



100%



100%


100%


100%


100%


95%

h. Persentase Pelayanan Meja Informasi 100% i. Persentase Minutasi Berkas Perkara 100%



100%

b. Persentase perkara yang disidangkan 84% c. Persentase penyelesaian administrasi

putusan perkara. 100%

d. Persentase penyampaian salinan

putusan kepada para pihak tepat waktu.

100%

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan 100% f. Persentase proses penyerahan akta

cerai kepada para pihak. 100%








80%



100%

Pengadilan Agama Lamongan pada tahun Anggaran 2013 mendapat 2

(dua) dana DIPA dari Mahkamah Agung RI yang pertama untuk Eselon 01 Badan


Urusan Administrasi sebesar Rp. 5.937.786.000,- dan untuk Eselon 04 Direktorat

Jendral Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 10.585.000,-

Realisasi belanja pada TA 2013 untuk Eselon 01 Badan Urusan

Administrasi adalah sebesar Rp 5.888.600.680,- atau 99,17% dari anggarannya,

yaitu sebesar Rp. 5.937.786.000,-.

Sedangkan Realisasi belanja pada TA 2013 untuk Eselon 04 Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebesar Rp 7.785.000,- atau 74,14%

dari anggarannya, yaitu sebesar Rp. 10.585.000,-.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama tahun 2013

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat

capaian kinerja Pengadilan Agama Lamongan dapat diilustrasikan dalam tabel

sebagai berikut :

Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013

NO SASARAN SETRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

1 Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel


100%

100%

100%


76%

75,6%

99,5%


100%

99,8%

99,8%


100%

91,3%

91,3%


100%

0%

0%


100% 0% 0%


95% 99,9% 105,1%


100% 100% 100%


i. Persentase Minutasi Berkas Perkara

100% 100% 100%

2 Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel


100%

100%

100%

b. Persentase perkara

yang disidangkan 84%

83,4%

99,3%

c. Persentase

penyelesaian administrasi putusan perkara.

100%

100%

100%


100%

100%

100%

e. Persentase akta

cerai yang diterbitkan

100% 100% 100%

f. Persentase proses

penyerahan akta cerai kepada para pihak.

100% 100% 100%

3 Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi


100% 100% 100%



100%

99,8% 99,8% - Kasasi 80% 83,3% 104,1%

- Peninjauan Kembali 100% 100% 100%

5 Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien


80% 0% 0%

6 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


100% 0% 0%

* Target : Realisasi x 100% = Capaian (%)


B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Capaian kinerja Pengadilan Agama Lamongan dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Dalam tahun anggaran 2013, Pengadilan Agama Lamongan telah

menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut

selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja.

Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa ada 15 (lima belas) indikator

kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 6 (enam) indikator

tidak tercapai yaitu :

1. Persentase perkara yang diselesaikan.

2. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

3. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang

diselesaikan tepat waktu.

4. Persentase perkara yang disidangkan.

5. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding.

6. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Sedangkan 3 realisasi indikator kinerjanya 0% karena tidak ada kegiatan

yaitu :

1. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang

mendapatkan layanan POSBAKUM.

2. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

SASARAN 1: Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100 % 100% 100 100 % 100% 100

Sisa perkara tahun 2012 = 701 perkara

Sisa perkara tahun 2012 yang telah diputus pada tahun 2013 = 701 perkara

Realisasi = 701/701 x 100% = 100%


Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2013 telah

mencapai target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang

berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan berjalan dengan baik dan

lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di

tahun berikutnya.

Adapun tingkat penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 adalah

sebagai berikut :

Sisa perkara tahun 2011 = 590

Sisa perkara tahun 2011 yang telah diputus pada tahun 2012 = 590 perkara

Realisasi = 590/590 x 100% = 100%


Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama

dengan tahun 2012.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-2

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase Perkara yang diselesaikan

76 % 76% 100 76 % 75,6% 99,5

Perkara masuk tahun 2013 = 2.897 perkara

Perkara tahun 2013 yang diputus pada tahun 2013 = 2.190 perkara

Realisasi = 2.190/2.897 x 100% = 75,6%

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 75,6/76 x 100 = 99,5%

Perkara masuk pada tahun 2013 adalah sebanyak 2.897 perkara, dalam

tahun 2013 Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan telah memutus

perkara tahun 2013 sebanyak 2.190 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja

utama untuk penyelesaian perkara tahun 2013 adalah 75,6%.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target

yang telah ditetapkan (76%) hal ini karena banyaknya perkara yang dimana

Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya (Ghoib).

Adapun tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2012 adalah sebagai

berikut :


Perkara masuk tahun 2012 = 2.919 perkara

Perkara tahun 2012 yang diputus pada tahun 2012 = 2.218 perkara

Realisasi = 2.218/2.919 x 100% = 76%

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 76/76 x 100 = 100%

Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013

dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 0,4%.

c. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-3

Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100% 99,7% 99,7 100% 99,8% 99,8

Perkara putus lebih dari 6 bulan diakhir tahun 2013 = 5

Perkara masuk Juli 2012 s.d. Juni 2013 = 2.925 perkara

Perkara putus tidak lebih dari 6 bulan = 2.925 – 5 = 2.920

Realisasi = 2.886/2.891 x 100% = 99,8%

Realisasi Indikator Kinerja Utama =99,8/100 x 100 = 99,8%

Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target, dimana

seharusnya seluruh perkara diputus sebelum 6 bulan.

Adapun tingkat penyelesaian perkara putus lebih dari 6 bulan pada

tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Perkara putus lebih dari 6 bulan = 9

Perkara masuk Juli 2011 s.d. Juni 2012 = 2.704 perkara

Perkara putus tidak lebih dari 6 bulan = 2.704 – 9 = 2.695

Realisasi = 2.695/2.704 x 100% = 99,7%

Realisasi Indikator Kinerja Utama =99,7/100 x 100% = 99,7%


dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 0,1%.


d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-4

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu

100% 100% 100 100% 91,3% 91,3

Perkara Prodeo yang masuk = 46 perkara

Jumlah perkara prodeo yang diputus = 42 perkara

Realisasi = 42/46 x 100% = 91,3%

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 91,3/100 x 100% = 91,3%

Dengan demikian untuk indiktor kinerja utama belum mencapai target,

dimana seharusnya seluruh perkara prodeo harus diselesaikan tepat waktu.

Adapun jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang

diselesaikan tepat waktu pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Perkara Prodeo yang masuk = 24 perkara

Jumlah perkara prodeo yang diputus = 24 perkara

Realisasi = 24/24 x 100% = 100%




e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-5

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

100% 100% 100 100% 0% 0

Jumlah Pemohon POSBAKUM = 0 pemohon


Jumlah Pemohon POSBAKUM yang dilayani = 0 perkara

Realisasi = 0/0 x 100 = 0%


Kegiatan POSBAKUM Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2013

tidak ada dikarenakan tidak ada anggaran POSBAKUM pada DIPA Tahun

2013. Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 tidak

mencapai target karena tidak ada kegiatan.

Adapun presentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

yang mendapatkan layanan POSBAKUM pada tahun 2012 adalah sebagai

berikut :

Jumlah Pemohon POSBAKUM = 2514 pemohon

Jumlah Pemohon POSBAKUM yang dilayani = 2514 perkara

Realisasi = 2514/2514 x 100 = 100%


f. Persentase kegiatan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-6

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase kegiatan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling

100% 0% 0 100% 0% 0

Perkara sidang keliling = 0

Jumlah perkara sidang keliling yang putus = 0

Realisasi = 0/0 x 100% = 0%


Adapun jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang

mendapatkan layanan sidang keliling pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Perkara sidang keliling = 0

Jumlah perkara sidang keliling yang putus = 0

Realisasi = 0/0 x 100% = 0%




dengan tahun 2012 yaitu 0% karena tidak ada kegiatan.

g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-7

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

95% 91,8% 96,6 95% 99,9% 105,1

Perkara putus tahun 2013 = 2.891 perkara

Putusan yang diupload di website = 2.889 putusan

Realisasi = 2.889/2.891 x 100% = 99,9%


Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Lamongan telah memutus

sebanyak 2.891 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2013 yang diunggah

(upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 2.889 perkara atau

sebanyak 99,9%.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah melebihi target yang

telah ditetapkan (95%).

Adapun jumlah Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website

pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Perkara putus tahun 2012 = 2.808 perkara

Putusan yang diupload di website = 2.578 putusan

Realisasi = 2.578 /2.808 x 100 = 91,8%



dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 8,5%.

h. Persentase Pelayanan Meja Informasi Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-8

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase Pelayanan Meja Informasi 100% 100% 100 100% 100% 100


Jumlah permohonan informasi = 237 permohonan

Jumlah informasi yang dilayani = 237 permohonan

Realisasi = 237/237 x 100% = 100%


Selama tahun 2013 Pengadilan Agama Lamongan telah melayani

sebanyak 237 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di

Pengadilan Agama Lamongan. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat

dilayani oleh Pengadilan Agama Lamongan.

Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%. Adapun Pelayanan Meja Informasi pada tahun 2012 adalah sebagai

berikut :

Jumlah permohonan informasi = 551 permohonan

Jumlah informasi yang dilayani = 551 permohonan

Realisasi = 551/551 x 100% = 100%



dengan tahun 2012.

i. Persentase Minutasi Berkas Perkara Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-9

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase Minutasi Berkas Perkara 100% 100% 100 100% 100% 100

Jumlah perkara putus = 2.891 perkara

Jumlah putusan yang telah diminutasi = 2.891 perkara

Realisasi = 2.891/2.891 x 100% = 100%


Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi

dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak

putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara

yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel

Pengadilan Agama sebagai pengaman.


Dari jumlah putusan sebanyak 2.808 perkara, Pengadilan Agama

Lamongan pada tahun 2013 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas

perkara sebanyak 2.808 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja telah

memenuhi target yaitu realisasi 100 %.

Adapun tingkat penyelesaian minutasi berkas perkara pada tahun 2012

adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara putus = 2.808 perkara

Jumlah putusan yang telah diminutasi = 2.808 perkara

Realisasi = 2.808/2.808 x 100% = 100%



dengan tahun 2012.

SASARAN 2 : Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.


Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara

100% 100% 100 100% 100% 100

Jumlah perkara masuk = 2.897 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 2.897 perkara

Realisasi = 2.897/2.897 x 100% = 100%


Perkara masuk oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah sebanyak

2.897 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara

telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar

Operasional Prosedur Pengadilan Agama Lamongan yaitu mulai dari menerima

surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal

dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara.

Adapun tingkat penyelesaian administrasi penerimaan perkara pada




Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 2.919 perkara

Realisasi = 2.919/2.919 x 100% = 100%



dengan tahun 2012.

b. Persentase perkara yang disidangkan


Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase perkara yang disidangkan

84 %

84,9 % 101

84 %

83,4 % 99,3


Jumlah perkara diperiksa = 2.416 perkara

Realisasi = 2.416/2.897 x 100 = 83,4%


Perkara masuk oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah sebanyak

2.897 perkara. Sebanyak 2.416 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim

Pengadilan Agama sedangkan sebanyak 481 perkara belum diperiksa oleh

Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2013, dan perkara ini

adalah perkara yang Tergugat/Termohonnya tidak diketahui alamatnya (Ghoib)

dan perkara yang masuk di akhir tahun 2013. Persentase perkara yang dapat

diperiksa oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah 83,4 % yang berarti untuk

indikator ini telah mendekati target, yaitu 84%.

Adapun tingkat perkara yang disidangkan pada tahun 2012 adalah

sebagai berikut :


Jumlah perkara diperiksa = 2.479 perkara

Realisasi = 2.479/2.919 x 100 = 84,9%

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 84,9/84 x 100 = 101%




c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-3

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara

100% 100% 100 100% 100% 100

Jumlah perkara diputus = 2.891 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 2.891 perkara

Realisasi = 2.891/2.891 x 100% = 100%


Pengadilan Agama Lamongan dapat memutus perkara sebanyak 2.891

perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara

baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Agama Lamongan yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal

dan menutup buku jurnal dan dan memasukkan dalam induk keuangan

perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan

memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Persentase

penyelesaian administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.

Adapun tingkat perkara penyelesaian administrasi putusan perkara


Jumlah perkara diputus = 2.808 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 2.808 perkara

Realisasi = 2.808/2.808 x 100% = 100%



dengan tahun 2012.

d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-4

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

100% 100% 100 100% 100% 100

Jumlah perkara yang diputus = 2.891 perkara


Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 2.891 perkara

Realisasi = 2.891/2.891 x 100% = 100%


Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan

kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Lamongan telah memutus

perkara sebanyak 2.891 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan

salinannya kepada para pihak.

Adapun tingkat penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat

waktu pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara yang diputus = 2.808 perkara

Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 2.808 perkara

Realisasi = 2.808/2.808 x 100% = 100%



dengan tahun 2012.

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan


Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase akta cerai yang diterbitkan 100% 100% 100 100% 100% 100

Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan = 884 perkara = 1.768 akta cerai untuk

suami/isteri.

Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 1.584 perkara =

3.168 akta cerai untuk suami/isteri.

Jumlah akta cerai yang diterbitkan = Akta Cerai sebanyak 2.468 perkara

perceraian = 4.936 akta cerai untuk suami/isteri.

Realisasi = (1.768 + 3.168)/4.936 x 100% = 100%



Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2013 telah dapat memutus

perkara cerai gugat sebanyak 1.681 perkara dan memutus perkara cerai talak

sebanyak 1.032. Perkara cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap adalah sebanyak 1.584 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 3.168

akta cerai untuk suami/isteri. Sedangkan putusan cerai talak yang telah

diikrarkan adalah sebanyak 884 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 1.768

akta cerai untuk suami/isteri.

Adapun tingkat akta cerai yang diterbitkan pada tahun 2012 adalah

sebagai berikut :

Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan = 883 perkara = 1.766 akta cerai untuk

suami/isteri.

Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 1.535 perkara =

3.070 akta cerai untuk suami/isteri.

Jumlah akta cerai yang diterbitkan = Akta Cerai sebanyak 2.418 perkara

perceraian = 4.836 akta cerai untuk suami/isteri.

Realisasi = (1.766 + 3.070)/4.836 x 100% = 100%



dengan tahun 2012.

f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak


Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak

100% 100% 100 100% 100% 100

Jumlah yang meminta akta cerai = 4.936 akta cerai

Jumlah akta cerai yang diserahkan = 4.936 akta cerai

Realisasi = 4.936/4.936 x 100% = 100%


Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Lamongan telah menerbitkan

akta cerai sebanyak 2.468 perkara. Karena Akta Cerai ini untuk suami isteri

maka ada 4.936 akta cerai. Selama tahun 2013 ini ada 4.936 akta cerai yang

telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama untuk


mengambil Akta Cerai, yang berarti telah 100% akta cerai telah diserahkan

kepada para pihak.

Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak,

Pengadilan Agama Lamongan telah memberitahukan kepada para pihak

melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Lamongan.

Adapun tingkat proses penyerahan akta cerai kepada para pihak pada


Jumlah yang meminta akta cerai = 4.836 akta cerai

Jumlah akta cerai yang diserahkan = 4.836 akta cerai

Realisasi = 4.836/4.836 x 100% = 100%



dengan tahun 2012.

SASARAN 3: Meningkatnya penyelesaian perkara Melalui Mediasi Persentase mediasi yang diselesaikan



Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

Meningkatnya penyelesaian perkara Melalui Mediasi

Persentase mediasi yang diselesaikan 100% 100% 100 100% 100% 100

Jumlah perkara yang dimediasi = 586 perkara

Jumlah mediasi yang diselesaikan = 586 perkara

Realisasi 586/586 x 100% = 100%


Perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah

sebanyak 586 perkara. Sedangkan jumlah mediasi yang diselesaikan oleh

Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2013 adalah sebanyak 586 perkara.

Persentase perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Lamongan

adalah 100 % yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target, yaitu 100 %

dari target yang telah ditetapkan.

Adapun jumlah persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2012

adalah sebagai berikut :

Jumlah perkara yang dimediasi = 700 perkara

Jumlah mediasi yang diselesaikan = 700 perkara


Realisasi 700/700 x 100% = 100%



dengan tahun 2012.

SASARAN 4 : Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan - Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Banding



Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.

Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding 100% 99,6% 99,6 100% 99,8% 99,8

Perkara yang diputus tahun 2013 = 2.891 perkara

Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 6

Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding = 2.891-6 = 2.885

Realisasi = 2.885/2.891 x 100% = 99,8%

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99,8/100 x 100% = 99,8%

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan putusan yang tidak diajukan

upaya hukum banding belum mencapai target karena ada upaya hukum

banding sebanyak 6 perkara.

Diharapkan dapat mengindikasikan pencari keadilan pada tingkat

pertama yang dapat menerima putusan oleh majelis hakim tingkat pertama dan

berdasarkan laporan yang diterima tahun sebelumnya. Maka capaian kinerja

upaya hukum yang tidak mengajukan banding adalah 99,8%.

Adapun tingkat perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding


Perkara yang diputus tahun 2012 = 2.808 perkara

Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 10

Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding = 2.808-10 = 2.798

Realisasi = 2.798/2.808 x 100 = 99,6%



dibanding tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 0,2%.


- Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Kasasi Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-2


Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi

80% 80% 100 80% 83,3% 104,1

Perkara putus yang diajukan upaya hukum banding = 6 perkara

Perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi = 1 perkara

Perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi = 6-1 = 5

Realisasi = 5/6 x 100% = 83,3%


Realisasi indikator kinerja untuk perkara banding yang tidak diajukan

upaya hukum kasasi telah melebihi target 80%.

Adapun tingkat perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum

kasasi pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Perkara putus yang diajukan upaya hukum banding = 10 perkara

Perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi = 2 perkara

Perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi = 10-2 = 8

Realisasi = 8/10 x 100 = 80%



dibanding tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 4,1%.

- Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-3


Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013


Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali

100% 100% 100 100% 100% 100

Perkara kasasi yang diputus pada tahun 2013 = 1 perkara

Perkara kasasi yang diajukan upaya peninjauan kembali = 0


Perkara kasasi yang tidak diajukan upaya peninjauan kembali = 1-0 = 1

Realisasi = 1/1 x 100 = 100%


Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan putusan kasasi yang tidak

diajukan upaya hukum peninjauan kembali telah mencapai target 100%.

Adapun tingkat putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum

peninjauan kembali pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Perkara kasasi yang diputus pada tahun 2012 = 3 perkara

Perkara kasasi yang diajukan upaya peninjauan kembali = 0

Perkara kasasi yang tidak diajukan upaya peninjauan kembali = 3-0 = 3

Realisasi = 3/3 x 100 = 100%



dengan tahun 2012.

SASARAN 5 : Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal Yang Efektif Dan Efisien

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Sasaran 5 Indikator Kinerja ke-1


Target 2012

Realisasi 2012

Capaian% 2012

Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif


80% 0% 0 80% 0% 0

Jumlah pengaduan yang diterima = 0

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0

Realisasi = 0/0 x 100% = 0%


Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan pengaduan pada tahun 2013

yang ditindaklanjuti 0% karena tidak ada pengaduan yang diterima.

Adapun tingkat pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2012 adalah

sebagai berikut :

Jumlah pengaduan yang diterima = 0

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0

Realisasi = 0/0 x 100% = 0%




dengan tahun 2012 yaitu 0% karena tidak ada pengaduan yang diterima.

SASARAN 6 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti Sasaran 6 Indikator Kinerja ke-1

Kinerja Utama Indikator Kinerja Target

2012 Realisasi

2012 Capaian%

2012 Target 2013

Realisasi 2013

Capaian% 2013

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti

100% 0% 0 100% 0% 0

Jumlah permohonan eksekusi tahun 2013 = 1

Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 0

Realisasi 0/1 x 100 = 0%

Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100 = 0%

Realisasi indikator kinerja untuk permohonan eksekusi atas putusan

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti tidak berhasil

karena masih dalam taraf anmaning dan perdamaian.

Adapun tingkat permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti pada tahun 2012 adalah sebagai

berikut :

Jumlah permohonan eksekusi tahun 2012 = 1

Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 0

Realisasi 0/1 x 100 = 0%

Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100 = 0%


dengan tahun 2012.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :


a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2013 untuk

Pengadilan Agama Lamongan;

b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2013

untuk Pengadilan Agama Lamongan;

c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas

dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan

yaitu

(1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama

Lamongan;

(2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Bojonegoro

untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-

honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal;

(3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama

Lamongan dengan realisasi sebagai berikut :

(a) Belanja Pegawai

Pagu DIPA Rp. 5.306.537.000,-

Realisasi DIPA Rp. 5.257.704.530,-

Sisa dana DIPA Rp. 48.832.470,-

Persentase Realisasi DIPA 99,08 %

(b) Belanja Barang

Belanja Barang Es 01

Pagu DIPA Rp. 631.249.000,-

Realisasi DIPA Rp. 630.896.150,-

Sisa dana DIPA Rp. 352.850,-

Persentase Realisasi DIPA 99,94%

Belanja Barang Es 04

Pagu DIPA Rp. 10.585.000,-


Sisa dana DIPA Rp. 2.800.000,-

Persentase Realisasi DIPA 74,14%

(c) Belanja Modal

Pagu DIPA Rp. 50.000.000,-


Sisa dana DIPA Rp. NIHIL,-

Persentase Realisasi DIPA 100%


BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama

Lamongan Tahun 2013 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang

mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian

strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ada 6 (enam) indikator tidak

tercapai yaitu :

a. Persentase perkara yang diselesaikan.

b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6

bulan.

c. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang

diselesaikan tepat waktu.

d. Persentase perkara yang disidangkan.

e. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding.

f. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.

3. Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, di

Pengadilan Agama Lamongan maka dalam melaksanakan tugasnya

berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah

didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang

dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor W13-

A17/76/OT.01.3/SK/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebagai implementasi dari

Undang-Undang Nomor : 25 / 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor W13-

A17/604/OT.01.3/SK/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Standar

Pelayanan Peradilan.

4. Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada Pengadilan Agama Lamongan

telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun


2012 sebanyak 701 perkara, seluruhnya telah diselesaikan (100%). Sedangkan

untuk perkara masuk tahun 2013 sebanyak 2.897 perkara telah diselesaikan

sebanyak 2.190 (75,6%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2013 sebanyak

707 perkara (24,4 %);

5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan

kendala, akan tetapi ada sedikit kendala, yaitu mengenai anggaran untuk

Langganan Daya dan Jasa Khusus untuk Listrik yang pagu dalam DIPA sangat

kecil, tidak sesuai dengan realisasinya, dimana yang semestinya anggaran untuk

pembayaran tagihan Listrik cukup digunakan selama 12 bulan akan tetapi hanya

cukup digunakan selama 10 bulan, oleh karena itu anggaran Langganan Daya

dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan Listrik perlu ditambah ;

B. SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, agar :

1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir

tahun;

2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan

Agama Lamongan kelas I.A;

3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya

karena adanya fluktuasi harga;

4. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa

khusus untuk pembayaran tagihan Listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran

operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi

umum;

5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap

seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia

yang Profesional dan berintegritas tinggi.

6. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas

teknis yustisial dan tugas umum.

Halaman xv

LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman xv

6. SK Tim Penyusunan LAKIP PA Lamongan Tahun 2013

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN Nomor : W13-A17/156/KU.01/SK/I/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2013

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2013, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-005.01.2.401322/2014, tersedia anggaran penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pada Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.

3. DIPA Pengadilan Agama Lamongan Nomor : DIPA-005.01.2.401322/2014, tanggal 5 Desember 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013, dengan susunan sebagai berikut :

No Nama dan NIP Jabatan

1. H. Mudjito, S.H., M.H. NIP. 19610620 198203 1 001

Pengarah

Halaman xvi

LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman xvi

2. Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H. NIP. 19560622 199003 1 001

Penanggungjawab

3. H. Syaifuddin Latief. S.H. NIP. 19570105 197903 1 001

Ketua

4. H. Imam Wahyudi, S.H. NIP. 19570627 198203 1 004

Wakil Ketua

5. Junus Susanto, S.H. NIP. 19591027 198003 1 001

Sekretaris

6. Hj. Nur Cholidah, S.H. NIP. 19570201 198003 2 001

Anggota

7. Hj. Kuna'iyah Ningsih, S.H. NIP. 19570529 197403 2 003

Anggota

8. Hj Siti Zaenab M., S.Ag. NIP. 19540707 197803 2 001

Anggota

9. Hj. Muarofah. S.H. NIP. 19660216 199303 2 002

Anggota

10. Dartik. S Pd I. NIP. 19780824 200604 2 016

Anggota

11. Syafi'i Rahman, S. Ag. NIP. 19691115 200604 1 010

Anggota

Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013. Ketiga : Segala keperluan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(LAKIP) ini berupa : Bahan, Transport Lokal Tim, Konsumsi dan sebagainya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lamongan akun 524113 dan 521219 (Belanja Barang Operasional Lainnya).

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lamongan Pada Tanggal : 15 Januari 2014 Kuasa Pengguna Anggaran, H. SYAIFUDDIN LATIEF. S.H. NIP. 19570105 197903 1 001


Halaman vi

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan

Keterangan : ------------------ : Garis Koordinasi ___________ : Garis Tanggung Jawab

Ketua H. Mudjito, S.H., M.H.

Wakil Ketua Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.

Wakil Sekretaris Junus Susanto, S.H. H. Imam Wahyudi, S.H.

Wakil Panitera H. Syaifuddin Latief, S.H.

Panitera / Sekretaris

Hakim 1. Drs. H. M. Nurkhan, S.H. 2. Drs. H. A Mukhsin, S.H., M.H. 3. Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. 4. Dra. Hj. Dzirwah 7. Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H. 8. Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M H. 9. Drs. H. Imam Rosidin, M.H. 10. Drs. H. Nuril Ihsan 11. H. Roihan, S.H. 12. Dra. Hj. Sufijati

Panmud. Permohonan Hj. Nur Cholidah, S.H.

Panitera Pengganti Suprayitno, S.Ag. Farhan Hidayat, S.HI. Novan Yahya Utama, S.Kom.

Panmud. Gugatan Hj. Kuna’iyah Ningsih, S.H.

Panmud. Hukum Hj.Siti Zaenab M.,S.Ag.

Kasubbag.Kepegawaian Hj. Muarofah, SH.

Kasubbag.Keuangan Kasubbag.Umum Dartik,S.Pd.I Syafi’i Rahman, S.Ag.

Jurusita / Jurusita Pengganti

Staf : Jawahiruddaulah Asfaq, S.HI.

Staf : Khoirul Anwar., S.Ag.

Staf : Suwarno

Agus Wibowo , Amd A. Makhtum Santoso

Staf : Fatkur Rahman.,S.Ag

Siti Zaimah Zainish S.,S.Pd.

Staf : Sudarmadi

Drs. Kayanto A. Noer Anshori., S.Psi

Staf : Suki

Wawan A., S.Pd.I. Luthfi Anshori, S.H.

Supiyah, S.H. Mazir, S.Ag., M.Si. Sueb, S.H. Muhammad Sirojuddin, S.H.


Halaman vii

2. Indikator Kinerja Utama

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA


Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara perkara masuk dengan perkara yang diputus



Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Perbandingan antara perkara yang putus lebih dari 6 bulan dengan perkara masuk. (tidak termasuk sisa perkara)



Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

Perbandingan antara perkara prodeo yang masuk dengan perkara prodeo yang putus



Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

Perbandingan antara jumlah pemohon POSBAKUM dengan jumlah pemohon POSBAKUM yang dilayani



Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

Perbandingan antara perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling (zetting plaat) dengan jumlah perkara sidang keliling yang diputus



Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website

Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Persentase Pelayanan Meja Informasi

Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani


Persentase Minutasi Berkas Perkara

Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi



Halaman viii

2. Peningkatan

Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.

Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara


Persentase perkara yang disidangkan

Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa


Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.

Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara


Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

Perbandingan antara perkara yang diputus/diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak


Persentase akta cerai yang diterbitkan

Perbandingan antara putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan


Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak

Perbandingan antara akta cerai yang diminta oleh para pihak dengan yang disampaikan


3.. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi


Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan mediasi yang selesaikan



4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.


Perbandingan antara perkara putus dengan perkara perkara putus yang diajukan upaya hukum banding



- Kasasi Perbandingan antara perkara banding dengan perkara perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi



- Peninjauan Kembali

Perbandingan antara perkara kasasi dengan perkara perkara kasasi yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali





Perbandingan antara pengaduan yang diterima dengan yang diitindaklanjuti

Ketua dan Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.


Halaman ix

6. Meningkatnya

kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


Perbandingan antara permohonan eksekusi dengan jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan

Ketua dan Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

3. Penetapan Kinerja Tahun 2013

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET


a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%



100%


100%


100%


100%


95%

h. Persentase Pelayanan Meja Informasi 100%

i. Persentase Minutasi Berkas Perkara 100%


Halaman x

2. Peningkatan Administrasi perkara yang

efektif, efisien, dan akuntabel a. Persentase penyelesaian administrasi

penerimaan perkara. 100%



100%

d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

100%

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan 100% f. Persentase proses penyerahan akta cerai

kepada para pihak 100%

3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi


4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan







100%


Halaman xi

4. Rencana Kinerja Tahun 2014

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET


a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%



100%


100%


100%


100%


95%

h. Persentase Pelayanan Meja Informasi 100%

i. Persentase Minutasi Berkas Perkara 100% 2. Peningkatan Administrasi perkara yang

efektif, efisien, dan akuntabel a. Persentase penyelesaian administrasi

penerimaan perkara. 100%


c. Persentase penyelesaian administrasi putusan

perkara. 100%

d. Persentase penyampaian salinan putusan

kepada para pihak tepat waktu 100%

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan 100%


Halaman xii


100%

3.. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi


4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan







100%


Halaman xiii

5. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN 2010 - 2014

Visi Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Lamongan yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Misi 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan; 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan; 4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Tujuan Strategis 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Lamongan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan

Sasaran Indikator Kinerja Th. I (2010)

Th. II (2011)

Th. III (2012)

Th. IV (2013)

Th. V (2014)



100%

100%

100%

100%

100%


76%

76%

76%

76%


99%

99%

99%

99%

99%


100%

100%

100%

100%

100%


0

0

100%

100%

100%


0 0 100% 100% 100%


Halaman xiv


95% 95% 95% 95% 95%

h. Persentase Pelayanan Meja Informasi 100% 100% 100% 100% 100%

i. Persentase Minutasi Berkas Perkara 100% 100% 100% 100% 100%



100%

100%

100%

100%

100%


84%

84%

84%

84%


100%

100%

100%

100%

100%

d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

e. Persentase akta cerai yang diterbitkan

100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100%


Persentase mediasi yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%



100%

100%

100%

100%

100% - Kasasi 80% 80% 80% 80% 80%

- Peninjauan Kembali 100% 100% 100% 100% 100%


Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 80% 80% 80% 80% 80%



100% 100% 100% 100% 100%

Documents

PENGADILAN AGAMA LAMONGANpalamongan.net/LAKIP-2013.pdfPengadilan Agama Lamongan tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Lamongan tahun 2013. Semoga laporan