Upload
truongtuyen
View
225
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
MATERI 6
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya
PENGADAAN BARANG/JASA
DENGAN PENDAYAGUNAAN
PRODUKSI DALAM NEGERI &
USAHA KECIL DAN DENGAN DANA
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
1
DAFTAR ISI
TUJUAN PELATIHAN
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
PENDAYAGUNAAN USAHA KECIL
PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN DANA PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI
2
SETELAH MATERI INI DISAMPAIKAN, DIHARAPKAN PESERTA
MAMPU:
Memahami syarat dan kewajiban pengadaan dengan
pendayagunaan produksi DN dan keikutsertaan usaha kecil
Memahami penggunaan tingkat komponen dalam negeri
pengadaan barang/jasa dan preferensi harga
Memahami kegiatan dan kriteria pengadaan barang/jasa
dengan dana pinjaman/hibah LN
Memahami naskah perjajian kerjasama dan kredit ekspor
Memahami pelelangan internasional dan keikutsertaan
perusahaan asing
TUJUAN PELATIHAN
3
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, K/L/D/I
wajib:
a) Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi
dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan
nasional dalam pengadaan barang/jasa
b) Memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa
nasional
c) Memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk
usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil
Pasal 96 ayat (1) 4
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa
a. Ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri
dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua
peserta
b. Dalam proses evaluasi pengadaan barang/jasa harus diteliti
sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam
negeri dan bukan barang/jasa impor yang dijual di dalam negeri
c. Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan barang/jasa
produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih barang/jasa yang
memiliki komponen dalam negeri paling besar
d. Dalam mempersiapkan pengadaan barang/jasa, sedapat mungkin
digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau
potensi nasional
Pasal 96 ayat (4) 5
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
Pengadaan Barang Impor dimungkinkan dalam hal:
1. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
2. Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri
belum memenuhi persyaratan; dan atau
3. Produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang
diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan
yang ada di dalam negeri
Pasal 96 ayat (9) 6
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
Menunjukkan
besarnya tingkat
penggunaan
barang/jasa
Perhitungan TKDN
merujuk pada
ketentuan Menteri
Perindustrian
TINGKAT
KOMPONEN
DALAM NEGERI
(TKDN)
merupakan
indikator tingkat
penggunaan
produk dalam
negeri dilakukan
sesuai besaran
komponen dalam
negeri pada
setiap
barang/jasa
Mengacu pada daftar
inventaris oleh
Kementrian
Perindustrian
Wajib digunakan bila
TKDN + BMP
mencapai 40%
Hanya berlaku jika
terdapat minimal 3
(tiga) produk dalam
negeri
Hanya berlaku pada
barang yang
memenuhi spesifikasi
teknis
Tingkat Komponen Dalam Negeri
Pasal 97 7
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI Preferensi Harga
Pengadaan yang
dibiayai rupiah murni
dengan nilai
> Rp 1 Milyar PREFERENSI
HARGA
merupakan
perhitungan ulang
nilai penawaran
dengan
mempertimbangkan
TKDN
Berlaku pada TKDN > 25%
Pengadaan yang
dibiayai Pinjaman
Luar Negeri melalui
Pelelangan
Internasional
Max 15 % untuk barang produksi
dalam negeri
Tidak mengubah harga penawaran, tetapi HEA dapat merubah urutan
7.5% untuk pekerjaan konstruksi
Pasal 98 8
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
PERHITUNGAN HEA
HEA = Harga Evaluasi Akhir
KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) dikali Preferensi tertinggi barang/jasa)
HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi
persyaratan lelang dan telah dievaluasi)
Pada HEA yang sama, pemilik TKDN
terbesar menjadi pemenang
HEA = 1
1 + KP X HP
Pasal 98 ayat (7) 9
LATIHAN Perhitungan HEA
• Peserta dibagi contoh pengadaan dengan
penggunaan produksi DN
• Dalam contoh tersebut, TKDN mengacu pada
Daftar Inventarisasi barang/jasa produksi dalam
negeri yang diterbitkan Kementerian Perindustrian
• Diskusikan dengan peserta di sebelahnya: 1. Mencari dalam table Kementerian Perindustrian
2. Tuliskan jawaban pada Tabel yang disediakan
10
PENDAYAGUNAAN USAHA KECIL
Bernilai sampai
dengan Rp 2.5 M
Peruntukan bagi
usaha kecil
Kompetensi
teknisnya masih
dapat dipenuhi
usaha kecil
PA/KPA membuat
rencana pengadaan
sebanyak mungkin
paket pekerjaan untuk
usaha kecil
PA/KPA menyampaikan
paket pekerjaan kepada
instansi yang
membidangi usaha kecil
Upaya perluasan
kesempatan bagi
usaha kecil
Pasal 100 11
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN DANA
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
• Perencanaan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis,
kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional;
• Kriteria evaluasi mencantumkan peran serta penyedia nasional dan
preferensi harga;
• Dalam kontrak dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam
negeri;
• Memaksimalkan produksi dalam negeri dalam hal:
Studi Kelayakan dan rancang bangun proyek
Penyiapan Dokumen Pengadaan/KAK
Penyusunan HPS
Ketentuan Umum
Pasal 102 12
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN DANA
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
PPK wajib memahami:
1. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPLN/NPHLN )
2. Ketentuan pengadaan setelah NPPLN/NPHLN disepakati
Pengadaan yang dibiayai Lembaga Penjamin Kredit
Ekspor/Kredit Swasta Asing:
1. Dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi Internasional dan harus
merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam DRPPHLN
2. Dokumen Penawaran sesuai ketentuan dan norma Internasional
3. Evaluasi Penawaran dengan metode perhitungan biaya efektif
Ketentuan Umum (2)
Pasal 103 13
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN DANA
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
Memberi
kesempatan seluas-
luasnya kepada
penyedia nasional
Proses pemilihan
dilangsungkan di
dalam negeri
Dokumen
pengadaan
berbahasa
Indonesia dan
berbahasa Inggris Dokumen
berbahasa
Indonesia menjadi
acuan jika terdapat
perbedaan tafsir
Ketentuan Pelelangan Internasional
Pasal 101 14
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI
Dokumen Pengadaan Melalui Pelelangan Internasional
Adanya kerja sama antara penyedia barang/jasa asing dengan
industri dalam negeri
Adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan
pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan
keterampilan
Ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin
dilaksanakan di wilayah Indonesia
Pasal 101 ayat (6) 15
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN DANA
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
Bernilai di atas
Rp 100 milyar untuk
pekerjaan
konstruksi
Perusahaan asing
harus bekerja sama
dengan perusahaan
nasional
Bernilai di atas
Rp 20 milyar untuk
pengadaan
barang/jasa lainnya
Bernilai di atas
Rp 10 milyar untuk
jasa konsultansi
Keikutsertaan Perusahaan Asing
Pasal 104 16
TES
17
LAMPIRAN – TKDN & BMP
Barang Peserta
Lelang
TKDN
(%)
BMP
(%)
TKDN +
BMP
(%)
Produksi
DN A 35 0 35
Produksi
DN B 26 14 40
Produksi
DN C 25 10 35
Produksi
DN D 10 10 20
Impor E 0 0 0
Impor F 0 0 0
CONTOH :
TKDN + BMP ≥ 40%
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Barang
impor
tidak bisa
ikut
lelang
18
LAMPIRAN – TKDN & BMP
Barang Peserta
Lelang
TKDN
(%)
BMP
(%)
TKDN +
BMP
(%)
Produksi
DN A 35 0 35
Produksi
DN B 30 5 35
Produksi
DN C 25 10 35
Produksi
DN D 10 10 20
Impor E 0 0 0
Impor F 0 0 0
CONTOH :
TKDN + BMP < 40%
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Barang
impor
masih
bisa ikut
lelang
19
TKDN BARANG
Mesin Proses
Tenaga Kerja
Overhead
Lain-lain
Bahan Baku/Komp
Barang Jadi
Proses Produksi Hasil Produksi
D N L N
Asing Lokal
DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
PASAR
Biaya Brg Jadi – Biaya Komp. LN TKDN = ------------------------------------------------------- X 100%
Biaya Brg Jadi
TKDN > 25 % Dapat Preferensi Harga
20
TKDN JASA
PROYEK
Perusahaan Jasa
Management Proyek
Tenaga Kerja
Alat Kerja/Fas Kerja
Konstruksi/Fabrikasi
Jasa Lainnya
Biaya Pemasaran
Biaya Adm
Keuntungan
Pajak
PROYEK
SELESAI
TKDN > 25 % Dapat Preferensi Harga
Biaya Total Jasa – Biaya Jasa LN TKDN = ---------------------------------------- X 100 %
Biaya Total Jasa
TKDN Gabungan = TKDN Barang + TKDN Jasa
21
NILAI BMP
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Nilai Pemberdayaan Usaha
Kecil termasuk Koperasi melalui kemitraan, 1M/5%
Nilai sertifikasi OHSAS 18000 / ISO 14000
Nilai Pemberdayaan
Lingkungan, 2M/3%
Nilai Penyediaan Fasilitas Pelayanan Purna Jual, 1M/5%
30% dari 15% = 4,5 %
20% dari 15% = 3,0 %
30% dari 15% = 4,5 %
20% dari 15% = 3,0 %
22
23