23
MATERI 6 PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta perubahannya PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI & USAHA KECIL DAN DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI 1

PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

MATERI 6

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010

beserta perubahannya

PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN PENDAYAGUNAAN

PRODUKSI DALAM NEGERI &

USAHA KECIL DAN DENGAN DANA

PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

1

Page 2: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

DAFTAR ISI

TUJUAN PELATIHAN

PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

PENDAYAGUNAAN USAHA KECIL

PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN DANA PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI

2

Page 3: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

SETELAH MATERI INI DISAMPAIKAN, DIHARAPKAN PESERTA

MAMPU:

Memahami syarat dan kewajiban pengadaan dengan

pendayagunaan produksi DN dan keikutsertaan usaha kecil

Memahami penggunaan tingkat komponen dalam negeri

pengadaan barang/jasa dan preferensi harga

Memahami kegiatan dan kriteria pengadaan barang/jasa

dengan dana pinjaman/hibah LN

Memahami naskah perjajian kerjasama dan kredit ekspor

Memahami pelelangan internasional dan keikutsertaan

perusahaan asing

TUJUAN PELATIHAN

3

Page 4: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

PENDAYAGUNAAN PRODUKSI

DALAM NEGERI

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, K/L/D/I

wajib:

a) Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi

dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan

nasional dalam pengadaan barang/jasa

b) Memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa

nasional

c) Memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk

usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil

Pasal 96 ayat (1) 4

Page 5: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

PENDAYAGUNAAN PRODUKSI

DALAM NEGERI

Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa

a. Ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri

dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua

peserta

b. Dalam proses evaluasi pengadaan barang/jasa harus diteliti

sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam

negeri dan bukan barang/jasa impor yang dijual di dalam negeri

c. Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan barang/jasa

produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih barang/jasa yang

memiliki komponen dalam negeri paling besar

d. Dalam mempersiapkan pengadaan barang/jasa, sedapat mungkin

digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau

potensi nasional

Pasal 96 ayat (4) 5

Page 6: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

PENDAYAGUNAAN PRODUKSI

DALAM NEGERI

Pengadaan Barang Impor dimungkinkan dalam hal:

1. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;

2. Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri

belum memenuhi persyaratan; dan atau

3. Produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang

diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan

yang ada di dalam negeri

Pasal 96 ayat (9) 6

Page 7: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

PENDAYAGUNAAN PRODUKSI

DALAM NEGERI

Menunjukkan

besarnya tingkat

penggunaan

barang/jasa

Perhitungan TKDN

merujuk pada

ketentuan Menteri

Perindustrian

TINGKAT

KOMPONEN

DALAM NEGERI

(TKDN)

merupakan

indikator tingkat

penggunaan

produk dalam

negeri dilakukan

sesuai besaran

komponen dalam

negeri pada

setiap

barang/jasa

Mengacu pada daftar

inventaris oleh

Kementrian

Perindustrian

Wajib digunakan bila

TKDN + BMP

mencapai 40%

Hanya berlaku jika

terdapat minimal 3

(tiga) produk dalam

negeri

Hanya berlaku pada

barang yang

memenuhi spesifikasi

teknis

Tingkat Komponen Dalam Negeri

Pasal 97 7

Page 8: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

PENDAYAGUNAAN PRODUKSI

DALAM NEGERI Preferensi Harga

Pengadaan yang

dibiayai rupiah murni

dengan nilai

> Rp 1 Milyar PREFERENSI

HARGA

merupakan

perhitungan ulang

nilai penawaran

dengan

mempertimbangkan

TKDN

Berlaku pada TKDN > 25%

Pengadaan yang

dibiayai Pinjaman

Luar Negeri melalui

Pelelangan

Internasional

Max 15 % untuk barang produksi

dalam negeri

Tidak mengubah harga penawaran, tetapi HEA dapat merubah urutan

7.5% untuk pekerjaan konstruksi

Pasal 98 8

Page 9: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

PENDAYAGUNAAN PRODUKSI

DALAM NEGERI

PERHITUNGAN HEA

HEA = Harga Evaluasi Akhir

KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN) dikali Preferensi tertinggi barang/jasa)

HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi

persyaratan lelang dan telah dievaluasi)

Pada HEA yang sama, pemilik TKDN

terbesar menjadi pemenang

HEA = 1

1 + KP X HP

Pasal 98 ayat (7) 9

Page 10: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

LATIHAN Perhitungan HEA

• Peserta dibagi contoh pengadaan dengan

penggunaan produksi DN

• Dalam contoh tersebut, TKDN mengacu pada

Daftar Inventarisasi barang/jasa produksi dalam

negeri yang diterbitkan Kementerian Perindustrian

• Diskusikan dengan peserta di sebelahnya: 1. Mencari dalam table Kementerian Perindustrian

2. Tuliskan jawaban pada Tabel yang disediakan

10

Page 11: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

PENDAYAGUNAAN USAHA KECIL

Bernilai sampai

dengan Rp 2.5 M

Peruntukan bagi

usaha kecil

Kompetensi

teknisnya masih

dapat dipenuhi

usaha kecil

PA/KPA membuat

rencana pengadaan

sebanyak mungkin

paket pekerjaan untuk

usaha kecil

PA/KPA menyampaikan

paket pekerjaan kepada

instansi yang

membidangi usaha kecil

Upaya perluasan

kesempatan bagi

usaha kecil

Pasal 100 11

Page 12: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN DANA

PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

• Perencanaan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis,

kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional;

• Kriteria evaluasi mencantumkan peran serta penyedia nasional dan

preferensi harga;

• Dalam kontrak dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam

negeri;

• Memaksimalkan produksi dalam negeri dalam hal:

Studi Kelayakan dan rancang bangun proyek

Penyiapan Dokumen Pengadaan/KAK

Penyusunan HPS

Ketentuan Umum

Pasal 102 12

Page 13: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN DANA

PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

PPK wajib memahami:

1. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPLN/NPHLN )

2. Ketentuan pengadaan setelah NPPLN/NPHLN disepakati

Pengadaan yang dibiayai Lembaga Penjamin Kredit

Ekspor/Kredit Swasta Asing:

1. Dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi Internasional dan harus

merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam DRPPHLN

2. Dokumen Penawaran sesuai ketentuan dan norma Internasional

3. Evaluasi Penawaran dengan metode perhitungan biaya efektif

Ketentuan Umum (2)

Pasal 103 13

Page 14: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN DANA

PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

Memberi

kesempatan seluas-

luasnya kepada

penyedia nasional

Proses pemilihan

dilangsungkan di

dalam negeri

Dokumen

pengadaan

berbahasa

Indonesia dan

berbahasa Inggris Dokumen

berbahasa

Indonesia menjadi

acuan jika terdapat

perbedaan tafsir

Ketentuan Pelelangan Internasional

Pasal 101 14

Page 15: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

PENDAYAGUNAAN PRODUKSI

DALAM NEGERI

Dokumen Pengadaan Melalui Pelelangan Internasional

Adanya kerja sama antara penyedia barang/jasa asing dengan

industri dalam negeri

Adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan

pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan

keterampilan

Ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin

dilaksanakan di wilayah Indonesia

Pasal 101 ayat (6) 15

Page 16: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN DANA

PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

Bernilai di atas

Rp 100 milyar untuk

pekerjaan

konstruksi

Perusahaan asing

harus bekerja sama

dengan perusahaan

nasional

Bernilai di atas

Rp 20 milyar untuk

pengadaan

barang/jasa lainnya

Bernilai di atas

Rp 10 milyar untuk

jasa konsultansi

Keikutsertaan Perusahaan Asing

Pasal 104 16

Page 17: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

TES

17

Page 18: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

LAMPIRAN – TKDN & BMP

Barang Peserta

Lelang

TKDN

(%)

BMP

(%)

TKDN +

BMP

(%)

Produksi

DN A 35 0 35

Produksi

DN B 26 14 40

Produksi

DN C 25 10 35

Produksi

DN D 10 10 20

Impor E 0 0 0

Impor F 0 0 0

CONTOH :

TKDN + BMP ≥ 40%

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Barang

impor

tidak bisa

ikut

lelang

18

Page 19: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

LAMPIRAN – TKDN & BMP

Barang Peserta

Lelang

TKDN

(%)

BMP

(%)

TKDN +

BMP

(%)

Produksi

DN A 35 0 35

Produksi

DN B 30 5 35

Produksi

DN C 25 10 35

Produksi

DN D 10 10 20

Impor E 0 0 0

Impor F 0 0 0

CONTOH :

TKDN + BMP < 40%

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Barang

impor

masih

bisa ikut

lelang

19

Page 20: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

TKDN BARANG

Mesin Proses

Tenaga Kerja

Overhead

Lain-lain

Bahan Baku/Komp

Barang Jadi

Proses Produksi Hasil Produksi

D N L N

Asing Lokal

DALAM NEGERI

LUAR NEGERI

PASAR

Biaya Brg Jadi – Biaya Komp. LN TKDN = ------------------------------------------------------- X 100%

Biaya Brg Jadi

TKDN > 25 % Dapat Preferensi Harga

20

Page 21: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

TKDN JASA

PROYEK

Perusahaan Jasa

Management Proyek

Tenaga Kerja

Alat Kerja/Fas Kerja

Konstruksi/Fabrikasi

Jasa Lainnya

Biaya Pemasaran

Biaya Adm

Keuntungan

Pajak

PROYEK

SELESAI

TKDN > 25 % Dapat Preferensi Harga

Biaya Total Jasa – Biaya Jasa LN TKDN = ---------------------------------------- X 100 %

Biaya Total Jasa

TKDN Gabungan = TKDN Barang + TKDN Jasa

21

Page 22: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

NILAI BMP

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Nilai Pemberdayaan Usaha

Kecil termasuk Koperasi melalui kemitraan, 1M/5%

Nilai sertifikasi OHSAS 18000 / ISO 14000

Nilai Pemberdayaan

Lingkungan, 2M/3%

Nilai Penyediaan Fasilitas Pelayanan Purna Jual, 1M/5%

30% dari 15% = 4,5 %

20% dari 15% = 3,0 %

30% dari 15% = 4,5 %

20% dari 15% = 3,0 %

22

Page 23: PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN ... - …maulidpurnama.net/.../2015/...Materi-06_Ver.9-_Mei.pdf · materi 6 peraturan presiden ri nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pengadaan barang/jasa

23